Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa membuka peluang untuk mengajukan penurunan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) ke DPR. Dia juga akan melihat kinerja perekonomian hingga kuartal I/2026 sebelum memutuskan hal tersebut.

Sebelumnya, opsi itu sempat disampaikan Purbaya ketika menyampaikan realisasi belanja dan penerimaan negara pada konferensi pers APBN KiTa edisi Oktober 2025, Selasa (14/10/2025).

Purbaya menyebut terbuka untuk mengajukan penurunan tarif ke DPR apabila opsi itu dipandang perlu untuk meningkatkan daya beli masyarakat. Sebagaimana diketahui, tarif PPN sebelumnya sudah naik dari 10% ke 11% pada 2022 sejalan dengan amanat Undang-Undang (UU) tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP).

"Nanti kita lihat kalau perlu kita propose ke parlemen," terangnya kepada wartawan di kantor Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Jakarta, Rabu (15/10/2025).

Purbaya menyebut pihaknya perlu melihat kondisi perekonomian ke depan, setidaknya sampai dengan Maret 2026. Dia menyebut perlu dorongan tambahan untuk memperbaiki daya beli masyarakat, setelah sebelumnya dia menginjeksi likuiditas ke sistem keuangan melalui himbara senilai Rp200 triliun.

Mantan Ketua Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) itu juga mengatakan otoritas fiskal akan berhati-hati dalam mengambil keputusan soal opsi penurunan PPN. Dia pun tak ingin perubahan kebijakan pajak itu bisa berdampak ke semakin lebarnya defisit APBN melewati batas 3% terhadap PDB.

"Jadi setelah triwulan pertama tahun depan, saya akan bisa lihat sepertinya respons sistem terhadap perubahan kebijakan fiskal dalam hal manage uang seperti apa. Kalau mau kita dorong, kita dorong di sebelah mana. Dari situ kan kelihatan," ujar Purbaya.

Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa membuka kemungkinan insentif perpajakan, berupa penurunan tarif pajak pertambahan nilai (PPN). Sebagaimana diketahui, tarif PPN sebetulnya secara gradual mengalami kenaikan. Namun, baru kali ini Purbaya membuka peluang penurunan.

"Nanti kita lihat bisa enggak kita turunkan PPN itu untuk mendorong daya beli masyarakat ke depan. Tapi kita pelajari dulu hati-hati," kata Purbaya saat konferensi pers APBN edisi September 2025, dikutip Rabu (15/10/2025).

Purbaya mengatakan, sebelum mengeksekusi rencana penurunan tarif PPN itu, pemerintah akan lebih dulu melihat setoran pajak sampai akhir tahun, sambil melihat secara cermat keseluruhan kondisi masyarakat.

"Kita akan lihat seperti apa di akhir tahun, ekonominya, uang (penerimaan negara) yang saya dapat di akhir tahun karena sampai sekarang belum terlalu clear," tegasnya.

Sebagai catatan, sesuai dengan amanat Undang-Undang (UU) tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP), pemerintah menaikkan

tarif PPN dari 10% ke 11% pada 2022. Lalu Menteri Keuangan Sri Mulyani menerapkan kenaikan PPN menjadi 12% khusus barang mewah pada 2025.

Namun, jika melihat setoran pajak, capaiannya masih kedodoran. Setoran penerimaan pajak per September 2025 baru sebesar Rp 1.295,3 triliun atau turun 4,4% dibanding realisasi pada periode yang sama tahun lalu senilai Rp 1.354,9 triliun.

Secara nominal, penerimaan pajak itu setara dengan 62,4% dari perkiraan penerimaan pajak hingga akhir tahun yang hanya berani dipatok Kementerian Keuangan Sebesar Rp 2.076,9 triliun.

Kementerian Keuangan mengungkapkan penurunan harga komoditas seperti batu bara dan sawit yang menyebabkan penerimaan PPh Badan dan PPN dalam negeri sedikit tertahan, namun sektor manufaktur dan jasa masih beri kontribusi positif terhadap penerimaan.