Jakarta (ANTARA) - Asosiasi DPRD Kabupaten Seluruh Indonesia (Adkasi) menilai kebijakan pemerintah menyerap gabah dengan harga Rp6.500 per kilogram telah meningkatkan pendapatan petani sekaligus memperkuat kesejahteraan masyarakat di berbagai daerah.

"Harga gabah saat ini berada pada titik yang baik. Petani memperoleh keuntungan yang layak, sementara harga beras tetap dapat dikendalikan. Menurut kami, keseimbangan ini perlu terus dipertahankan," kata Ketua Umum Adkasi Siswanto dalam keterangannya di Jakarta, Selasa.

Siswanto, yang juga Ketua DPRD Kabupaten Blora, menyampaikan hal itu dalam pertemuan antara jajaran Adkasi dengan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman di Kantor Pusat Kementerian Pertanian, Jakarta, Senin (29/6/2026).

Adkasi mengapresiasi kebijakan pemerintah dalam menjaga harga pembelian pemerintah (HPP) gabah sebesar Rp6.500 per kilogram, yang meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan petani di berbagai daerah.

Kebijakan penyerapan gabah tersebut menjadi salah satu terobosan paling nyata dalam memperkuat ketahanan pangan nasional sekaligus memberikan kepastian keuntungan bagi petani.

Ia mengatakan berbagai laporan dari daerah menunjukkan petani saat ini merasakan perubahan yang signifikan sejak pemerintah memperkuat kebijakan harga gabah, penyederhanaan pupuk bersubsidi, serta berbagai program peningkatan produksi pertanian.

Ia mengaku berdasarkan hasil Rapat Koordinasi Wilayah DPRD se-Pulau Sumatera yang dihadiri 10 provinsi, pihaknya memperoleh banyak laporan positif mengenai sektor pertanian.

"Kami melihat langsung kebijakan pemerintah melalui Menteri Pertanian memberikan dampak nyata bagi petani," ujarnya.

Menurut Siswanto, keberhasilan pemerintah menjaga HPP gabah pada level Rp6.500 per kilogram telah menciptakan keseimbangan yang baik antara kepentingan petani, pelaku usaha, dan masyarakat.

Selain kebijakan harga gabah, Adkasi juga mengapresiasi reformasi tata kelola pupuk bersubsidi yang kini dinilai semakin mudah diakses petani dengan harga yang lebih terjangkau.

"Dari laporan teman-teman DPRD di berbagai daerah, pupuk sekarang benar-benar lebih mudah didapat dan harganya lebih murah. Yang paling penting, kebijakan itu tidak berhenti di atas kertas, tetapi benar-benar dirasakan sampai ke lapangan. Ini patut diapresiasi," jelasnya.

Adkasi menilai berbagai kebijakan yang dijalankan pemerintah mulai mengubah cara pandang masyarakat terhadap sektor pertanian. Di berbagai daerah, minat generasi muda untuk kembali bertani mulai meningkat karena sektor pertanian dinilai semakin menjanjikan secara ekonomi.

"Ini menunjukkan bahwa kebijakan yang dijalankan pemerintah telah memberikan optimisme baru bagi sektor pertanian nasional," kata Siswanto.

Selain memberikan apresiasi terhadap keberhasilan program pertanian, Adkasi juga menyampaikan sejumlah aspirasi daerah, termasuk pengembangan komoditas strategis seperti tebu, peternakan, dan kelapa sawit.

Menurut Siswanto, forum dialog yang dibangun Kementerian Pertanian bersama pemerintah daerah sangat membantu dalam menyelaraskan kebijakan pusat dan daerah.

"Ini penting agar kebijakan pusat dan kebutuhan daerah dapat berjalan seiring dalam mendukung ketahanan pangan nasional," ujarnya.

Adkasi juga mengapresiasi dukungan Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementan yang aktif melakukan edukasi dan pendampingan kepada pemerintah daerah, sehingga mulai mendorong tumbuhnya minat masyarakat terhadap usaha peternakan sebagai sumber pendapatan baru.

Sementara itu, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menegaskan pemerintah akan terus menjaga kebijakan yang berpihak kepada petani melalui penguatan harga gabah, distribusi pupuk, dan peningkatan produksi pangan nasional.

Amran memastikan berbagai masukan dari Adkasi akan ditindaklanjuti bersama seluruh jajaran Kementerian Pertanian sebagai bagian dari penyempurnaan program pembangunan sektor pertanian nasional.

Menurutnya, program ketahanan pangan tidak dapat dijalankan pemerintah pusat sendiri, melainkan membutuhkan kolaborasi erat antara pemerintah daerah, DPRD, petani, serta pelaku usaha pertanian.

Ia optimistis target swasembada pangan sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto dapat diwujudkan apabila seluruh pemangku kepentingan bergerak bersama memperkuat produksi, distribusi, dan pengembangan sektor pertanian nasional.

Amran menegaskan keberhasilan pembangunan pertanian harus diukur dari meningkatnya kesejahteraan petani sebagai pelaku utama yang berperan menjaga ketahanan pangan dan ketersediaan pangan nasional.

Karena itu, pemerintah berkomitmen memastikan petani memperoleh harga jual yang menguntungkan, biaya produksi lebih rendah, serta akses yang semakin mudah terhadap berbagai sarana produksi.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2026

kita sekarang di 5 bulan defisitnya sudah 0,5 persen ya, pasti 'market' juga bertanya apakah Indonesia masih bisa mempertahankan defisit di bawah 3 persen. Nah ini yang mungkin harus masih dipertanyakan ya

Jakarta (ANTARA) - Chief Economist & Head of Research Mirae Asset Sekuritas Rully Arya Wisnubroto mengatakan Indonesia memiliki beberapa tantangan dari dampak situasi ekonomi global yang diliputi ketidakpastian atau bergejolak dengan perhatian utama pada defisit fiskal.

Rully mengatakan defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dalam lima bulan pertama tahun 2026 telah mencapai Rp135 triliun atau setara 0,5 persen terhadap PDB, jauh lebih besar dibanding periode yang sama tahun sebelumnya yang hanya Rp21 triliun atau 0,1 persen dari PDB.

“Sementara kalau kita sekarang di 5 bulan defisitnya sudah 0,5 persen ya, pasti market juga bertanya apakah Indonesia masih bisa mempertahankan defisit di bawah 3 persen. Nah ini yang mungkin harus masih dipertanyakan ya,” kata Rully dalam acara Media Day Mirae Asset Sekuritas di Jakarta, Selasa.

Tekanan global dan geopolitik berpotensi memengaruhi sentimen investor terhadap pasar negara berkembang dan adanya defisit fiskal membuat negara memerlukan kehati-hatian dalam pengelolaan kebutuhan pembiayaan.

Untuk mengatasi hal ini, Rully menyarankan pemerintah mengomunikasikan kembali strategi fiskalnya secara jelas, misalnya melalui peningkatan penerimaan negara, pengendalian belanja atau penerbitan utang baru.

Rully juga mengatakan Indonesia harus mempertahankan sovereign rating yang naik peringkat ke level BBB untuk tetap mempertahankan kepercayaan investor pada Indonesia dan menghindari prospek negatif.

Menjaga sovereign rating dinilai sangat penting karena sejak pasca-krisis 1998 peringkat utang Indonesia terus membaik hingga mencapai level investment grade.

Selain defisit fiskal, Rully juga menyoroti Indonesia yang menghadapi defisit transaksi berjalan yang disebabkan oleh impor minyak yang meningkat akibat kebutuhan energi dalam negeri, serta arus modal keluar (capital outflow) dari pasar saham dan obligasi yang menyebabkan neraca finansial ikut memburuk.

“Nah ini yang berbagai twin deficit yang mungkin menyebabkan memang rupiah saat ini cenderung tertekan,” katanya.

Rully mengatakan untuk menjaga stabilitas Rupiah, Bank Indonesia masih perlu menaikkan suku bunga acuan, dan mempertahankan daya tarik aset keuangan Indonesia bagi investor asing melalui kenaikan yield obligasi.

Namun di sisi lain, BI juga tetap memberikan pelonggaran likuiditas, salah satunya dengan membeli Surat Berharga Negara (SBN). Rully mengatakan SBN saat ini yang dimiliki oleh Bank Indonesia sudah tertinggi sepanjang sejarah, menembus Rp2.000 triliun.

Angka ini mencerminkan peran utama bank sentral sebagai penyangga pasar obligasi dan langkah ekspansi likuiditas untuk menyeimbangkan stabilitas perekonomian makro.

Rully mengatakan Indonesia diperkirakan masih akan mengalami perlambatan akibat kombinasi dampak kenaikan suku bunga dan ruang fiskal yang lebih terbatas apabila tidak ada efisiensi untuk menjaga defisit.

Memasuki semester kedua 2026 hingga semester pertama 2027, perlambatan berpotensi semakin terasa seiring mulai munculnya dampak tertunda (lag effect) dari kenaikan suku bunga, yang umumnya baru dirasakan enam hingga dua belas bulan setelah kebijakan diterapkan.

“Kalau secara ekonomi sebenarnya di hampir seluruh negara itu akan mengalami perlambatan. Jadi kita expect sebenarnya akan ada slowing down tidak hanya di Indonesia, overall di seluruh negara,” katanya.

Pewarta: Fitra Ashari
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Asosiasi Aneka Industri Keramik Indonesia (ASAKI) meyakini keputusan pemerintah menurunkan harga liquefied natural gas (LNG) untuk industri akan mendorong optimisme pelaku usaha dalam meningkatkan produksi dan memperkuat daya saing sektor manufaktur.

Ketua Umum ASAKI Edy Suyanto mengatakan kebijakan tersebut dinilai memberikan kepastian usaha sekaligus membuka ruang ekspansi industri keramik nasional.

"Kami menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Pemerintah atas perhatian dan langkah cepat yang telah diambil. Kebijakan ini memberikan kepastian bagi dunia usaha, menjaga daya saing industri nasional, serta melindungi keberlangsungan lapangan kerja," kata Edy dalam keterangan yang sudah dikonfirmasi di Jakarta, Senin.

Ia mengatakan kebijakan tersebut menjadi angin segar bagi industri keramik yang sebelumnya menghadapi tekanan tingginya biaya energi, mengingat memangkas harga LNG dari semula 20-23 dolar AS per MMBTU menjadi 13 dolar AS per MMBTU.

Dengan penyesuaian kebijakan tersebut, rata-rata biaya gas industri keramik diperkirakan turun menjadi 9,5-10 dolar AS per MMBTU, atau setara sekitar 38-40 persen dari total biaya produksi.

Penurunan biaya tersebut dinilai penting untuk menjaga keberlanjutan operasional industri sekaligus menekan risiko pengurangan tenaga kerja maupun pemutusan hubungan kerja (PHK).

Meski demikian, ia mengatakan ASAKI berharap pemerintah dapat kembali meningkatkan porsi alokasi Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT) menjadi sekitar 70-80 persen, seperti yang pernah diterapkan sebelumnya.

Langkah tersebut dinilai penting untuk memperkuat resiliensi industri nasional di tengah ketatnya persaingan regional dan derasnya arus produk impor, terutama dari China dan India.

Selain membantu menjaga keberlangsungan industri, kebijakan energi yang lebih kompetitif juga diyakini akan memberikan efek berganda (multiplier effect) bagi perekonomian nasional.

Dengan membaiknya kepastian pasokan gas dan iklim usaha, menurut dia, industri keramik nasional optimistis dapat merealisasikan rencana ekspansi pada periode 2025-2029.

Rencana tersebut meliputi penambahan kapasitas produksi sekitar 80 juta meter persegi, investasi senilai Rp12 triliun, serta potensi penyerapan sekitar 6.000 tenaga kerja baru.

Sebelumnya, Pemerintah memutuskan menurunkan harga liquefied natural gas untuk sektor industri menjadi 13 dolar AS per MMBTU dari semula sekitar 20-23 dolar AS per MMBTU sebagai langkah menjaga daya saing industri nasional, sekaligus mencegah terjadinya pemutusan hubungan kerja (PHK).

Kebijakan tersebut diambil setelah pemerintah merespons aspirasi pelaku industri di tengah kenaikan harga gas dunia yang membebani biaya produksi.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia dalam konferensi pers di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin, mengatakan keputusan tersebut merupakan hasil koordinasi intensif antara pemerintah dan DPR dalam menyikapi dinamika geopolitik global yang berdampak pada sektor gas nasional.

Pewarta: Ahmad Muzdaffar Fauzan
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026

Ekonomi kreatif bukan lagi sektor pelengkap pembangunan. Ekonomi kreatif adalah salah satu mesin baru pertumbuhan ekonomi nasional yang dimulai dari daerah

Jakarta (ANTARA) - Menteri Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Ekonomi Kreatif (Ekraf) Teuku Riefky Harsya mendorong pemerintah daerah memperkuat penyelenggaraan ekonomi kreatif sebagai mesin baru pertumbuhan ekonomi nasional melalui diseminasi Peraturan Menteri Ekonomi Kreatif Nomor 9 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Ekonomi Kreatif di Daerah.

Permen Ekraf Nomor 9 Tahun 2025 yang telah diundangkan pada 17 Desember 2025 menjadi pedoman bagi pemerintah daerah dalam penyelenggaraan ekonomi kreatif.

Regulasi tersebut mengatur berbagai aspek, mulai dari pengembangan subsektor ekraf, perencanaan, pengembangan ekosistem, fasilitasi Kekayaan Intelektual (KI), infrastruktur, pendanaan dan pembiayaan, insentif, hingga pembinaan dan pengawasan.

“Ekonomi kreatif bukan lagi sektor pelengkap pembangunan. Ekonomi kreatif adalah salah satu mesin baru pertumbuhan ekonomi nasional yang dimulai dari daerah. Karena itu, diperlukan ekosistem dan kelembagaan yang kuat agar talenta, inovasi, serta potensi kreatif daerah dapat berkembang secara terarah dan berkelanjutan,” ujar Riefky dalam keterangan yang diterima ANTARA di Jakarta, Sabtu.

Menteri Ekraf menyampaikan keberhasilan pengembangan ekonomi kreatif membutuhkan sinergi lintas sektor agar berbagai potensi yang dimiliki daerah dapat dikembangkan menjadi kekuatan ekonomi.

Pemerintah daerah mulai dari Sekretaris Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota, hingga perangkat daerah yang mengampu fungsi ekonomi kreatif diajak untuk menyampaikan masukan mengenai tantangan pengembangan ekonomi kreatif di wilayah masing-masing.

Melalui penerapan kebijakan tersebut, pemerintah daerah diharapkan dapat mengintegrasikan ekonomi kreatif dalam dokumen perencanaan pembangunan sekaligus memperkuat kolaborasi dengan Kementerian Ekraf dalam pelaksanaan berbagai program strategis, seperti Desa Kreatif, Creative Hub, Creative by Indonesia, Bantuan Pemerintah, serta Penguatan Kelembagaan dan Diplomasi Ekraf untuk memperkuat ekosistem kreatif daerah.

Melalui kolaborasi yang juga dilakukan dengan Kemendagri dan pemerintah daerah, pengembangan ekonomi kreatif diarahkan agar berjalan lebih terstruktur dan terintegrasi dengan program pembangunan.

“Ketika Ekraf tumbuh di daerah, maka lapangan kerja akan tercipta di daerah, talenta akan berkembang di daerah, dan kesejahteraan masyarakat juga akan meningkat dari daerah. Mari kita jadikan pengembangan Ekraf sebagai investasi bersama untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045,” kata Menteri Ekraf.

Hingga saat ini, perkembangan kelembagaan ekonomi kreatif di berbagai wilayah terus menunjukkan kemajuan. Sebanyak 13 provinsi telah memasukkan nomenklatur ekonomi kreatif dalam struktur organisasi dan tata kerja perangkat daerah, sementara sejumlah provinsi dan kabupaten/kota lainnya masih berproses melakukan penyelarasan kebijakan.

Diseminasi Kebijakan Permen Ekraf Nomor 9 Tahun 2025 menjadi bagian dari upaya Kementerian Ekonomi Kreatif dalam memperkuat sinergi pemerintah pusat dan daerah untuk membangun ekosistem kreatif yang inklusif, berdaya saing, dan berkelanjutan.

Pewarta: Fitra Ashari
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) berpartisipasi dalam penyelenggaraan Jakarta Fiscal Forum (JFF) 2026 yang diselenggarakan oleh Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi DKI Jakarta. Forum ini menjadi ruang dialog dan kolaborasi antarpemangku kepentingan dalam memperkuat peran kebijakan fiskal guna mendukung pertumbuhan ekonomi dan pembangunan berkelanjutan.

Mengusung tema “Fiskal Dukung Pertumbuhan Ekonomi dan Pembangunan Berkelanjutan Jakarta sebagai Kota Global”, JFF 2026 mempertemukan berbagai pemangku kepentingan dari unsur pemerintah pusat, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, akademisi, praktisi, dunia usaha, serta lembaga terkait untuk mendiskusikan berbagai isu strategis pembangunan, termasuk pengelolaan sumber daya yang berkelanjutan dan penciptaan nilai tambah ekonomi.

Kegiatan yang berlangsung di Gedung Jusuf Anwar, Komplek Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, tersebut dibuka oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan, Astera Primanto Bhakti dan menghadirkan Prof. Firdaus Ali, Koordinator Staf Khusus Gubernur DKI Jakarta, sebagai pembicara kunci. Forum ini juga dihadiri oleh Kepala Kantor Wilayah DJPb Provinsi DKI Jakarta, M. Syaibani, serta perwakilan kementerian/lembaga, akademisi, dan pelaku usaha.

Partisipasi BPDP dalam forum ini merupakan bagian dari komitmen lembaga untuk terus memperkuat sinergi dan kolaborasi lintas sektor dalam mendukung agenda pembangunan nasional yang berkelanjutan. Sebagai Badan Layanan Umum di bawah Kementerian Keuangan, BPDP memiliki peran strategis dalam mendorong pengembangan sektor perkebunan melalui berbagai program, antara lain pengembangan biodiesel, peremajaan sawit rakyat, pengembangan sumber daya manusia, penelitian, promosi, serta penyediaan sarana dan prasarana perkebunan.

Direktur Hukum dan Kerja Sama BPDP, menyampaikan bahwa JFF 2026 menjadi momentum penting untuk memperluas jejaring kerja sama sekaligus memperkenalkan kontribusi sektor perkebunan kepada berbagai pemangku kepentingan. JFF 2026 menjadi ruang yang strategis bagi BPDP untuk memperkuat kolaborasi lintas sektor sekaligus memperkenalkan berbagai program pengembangan perkebunan kepada khalayak yang lebih luas.

"Melalui partisipasi ini, kami ingin menunjukkan bahwa sektor perkebunan memiliki kontribusi yang besar terhadap perekonomian nasional, mulai dari penciptaan nilai tambah, pengembangan SDM, hingga dukungan terhadap ketahanan energi dan pembangunan berkelanjutan. Kami berharap forum ini dapat membuka peluang kerja sama yang lebih luas dengan berbagai pemangku kepentingan untuk mendorong manfaat yang semakin besar bagi masyarakat," ujarnya.

BPDP Lokomotif Pelatihan dan Pengembangan SDM Sawit Nasional

Melalui partisipasi dalam JFF 2026, BPDP juga memperkenalkan berbagai program strategis yang telah dijalankan dalam mendukung peningkatan nilai tambah komoditas perkebunan, penguatan ekonomi kerakyatan, pengembangan energi terbarukan, serta pembangunan sektor perkebunan yang berkelanjutan.

Ke depan, BPDP akan terus memperkuat kolaborasi dengan berbagai pihak guna memastikan program-program yang dijalankan mampu memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat sekaligus mendukung pencapaian tujuan pembangunan nasional yang inklusif dan berkelanjutan.

Maka, sudah benar pemerintah tidak menaikkan suku bunga KPR rumah subsidi meskipun dari sisi Bank Indonesia (BI) sudah menaikkan suku bunga acuannya

Jakarta (ANTARA) - Ekonom Center of Economics and Law Studies (Celios) Nailul Huda menilai kebijakan pemerintah mempertahankan suku bunga KPR rumah subsidi bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) sudah tepat.

"Maka, sudah benar pemerintah tidak menaikkan suku bunga KPR rumah subsidi meskipun dari sisi Bank Indonesia (BI) sudah menaikkan suku bunga acuannya," ujar Nailul saat dihubungi ANTARA di Jakarta, Rabu.

Menurut dia, di tengah kondisi ekonomi seperti saat ini, di saat daya beli melemah, kebijakan pemerintah mempertahankan suku bunga KPR rumah subsidi di angka 5 persen membantu meringankan beban masyarakat.

"Kredit Perumahan Rakyat (KPR) rumah subsidi adalah program pemerintah untuk memberikan rumah kepada masyarakat berpenghasilan rendah. Jadi harus ada keberpihakan pemerintah terhadap masyarakat yang sudah dan akan mengambil KPR rumah subsidi," katanya.

Sebagai informasi, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait memastikan bahwa suku bunga untuk rumah subsidi tidak akan mengalami kenaikan dan tetap bertahan di angka lima persen flat dari awal hingga akhir masa angsuran.

Maruarar atau disapa Ara mengatakan, meskipun terjadi peningkatan BI Rate, pemerintah tetap mempertahankan suku bunga Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) sebesar 5 persen sehingga masyarakat dapat memperoleh rumah dengan cicilan yang terjangkau.

Ara menilai program pembiayaan perumahan KPR dengan skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) sangat diminati pengembang dan mempermudah masyarakat memiliki rumah layak huni.

Adanya pembiayaan perumahan melalui KPR FLPP, imbuhnya, merupakan langkah nyata pemerintah hadir untuk mendorong masyarakat agar bisa memiliki rumah layak huni dan terjangkau.

Kalangan perbankan dan pengembang perumahan juga banyak meminta Kementerian PKP untuk tetap melanjutkan program KPR FLPP guna mensukseskan Program 3 Juta Rumah sebagaimana visi misi Presiden Prabowo Subianto.

Pewarta: Suharsana Aji Sasra J C
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Pak Hendra sudah 15 tahun menghabiskan hari-harinya di sebuah bengkel kecil di ujung gang kawasan Jakarta. Mengawali segalanya dari nol tanpa bantuan modal bank apalagi subsidi pemerintah, kini ia sukses menghidupi tiga karyawan setianya.

Namun ketika seorang petugas membawa papan dada mengetuk pintu bengkelnya bulan ini, refleks pertama Pak Hendra adalah waswas dan bersiap menolak. Bagi jutaan pemilik warung, bengkel, UMKM, hingga pebisnis digital di Indonesia, ketukan pintu dari orang asing yang menanyakan omzet usaha sering kali memicu kepanikan psikologis yang sama: "Apakah ini orang pajak?"

Transformasi Ekonomi Progresif, Kepala BPS Canangkan Sensus Ekonomi di Maluku Utara



Jika Anda merasakan kecemasan yang sama dengan Pak Hendra, Anda perlu bernapas lega. Petugas yang datang mengetuk pintu Anda bulan ini bukanlah petugas pajak, melainkan petugas resmi Badan Pusat Statistik (BPS) yang tengah melaksanakan Sensus Ekonomi 2026 .

Sesuai payung hukum Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik, BPS secara mutlak dilarang membagikan data individu Anda kepada instansi manapun, termasuk direktorat pajak. Data Anda dijamin rahasia dan murni digunakan untuk angka statistik nasional.

Ritual 10 Tahun Sekali, Memotret Ekonomi Indonesia

Sensus Ekonomi bukanlah sekadar ritual administratif pengisi anggaran negara. Ini adalah hajatan raksasa yang hanya digelar sepuluh tahun sekali oleh pemerintah Indonesia. Sensus Ekonomi 2026 merupakan satu-satunya momen krusial bagi negara untuk memotret dirinya sendiri secara utuh dan jujur.

Seberapa besar ekonomi kita sesungguhnya, di mana usaha berkembang, sektor mana yang butuh dukungan, dan wilayah mana yang tertinggal. Hasilnya menjadi dasar ribuan keputusan pemerintah, seperti dari mana jalan dibangun, ke sektor mana kredit usaha disalurkan, siapa yang mendapat pelatihan, daerah mana yang diprioritaskan investor.

Bayangkan sebuah peta yang digunakan untuk merencanakan pembangunan sebuah kota. Jika separuh rumah di peta itu tidak muncul, maka separuh warga kota itu akan hidup tanpa air bersih, tanpa jalan, tanpa listrik yang memadai - bukan karena pemerintah tidak peduli, tapi karena mereka tidak tahu bahwa rumah itu ada.

Canangkan Sensus Ekonomi 2026 di Sulawesi Selatan, Kepala BPS RI Gaungkan Rumus TIR



Mungkin Anda termasuk yang sudah berhasil tanpa bantuan siapapun. Itu bukan hal kecil -itu luar biasa. Tapi pernahkah Anda berpikir, jalan aspal yang Anda lewati setiap pagi, listrik yang menyala di toko Anda, sistem perbankan yang meski tidak sempurna tetap bisa Anda akses - semua itu lahir dari data generasi sebelumnya yang bersedia dicatat.

Kini giliran data Anda yang menjadi jembatan bagi generasi berikutnya. Mungkin bagi karyawan Anda yang bermimpi membuka usaha sendiri. Mungkin bagi anak-anak di kampung yang butuh ekosistem ekonomi lebih kuat untuk tumbuh.

Bahkan mungkin bagi anak Anda sendiri. BPS mengajak seluruh masyarakat untuk mengingat satu hal: TIR. Terima petugas Sensus Ekonomi 2026 dengan tangan terbuka. Isi data dengan jujur dan benar. Rahasia data dijamin dan terjaga sepenuhnya oleh undang-undang.

Sensus Ekonomi 2026 bukan milik BPS. Bukan milik pemerintah. Ini milik kita semua - setiap warung, setiap bengkel, setiap pabrik, setiap keluarga yang menghidupi dirinya dengan kerja keras.

Adhitya Wardhono

Dosen dan Peneliti Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember

RAPAT Dewan Gubernur (RDG) Bank Indonesia biasanya dilakukan mendahului rapat Federal Open Market Committee (FOMC) The Fed. Tapi kali ini nyaris berbarengan. Per 18 Juni 2026 hasil RDG BI kembali merilis kenaikkan suku bunga acuan sebesar 25 basis poin (bps) menjadi 5,75%.

Total pengetatan kebijakan moneter, termasuk kenaikan darurat atau off cycle sebesar 25 bps pada 9 Juni 2026, telah mencapai 100 bps. Kenaikan BI Rate ini masih langkah strategis untuk menjaga stabilitas nilai tukar dan meningkatkan daya tarik aset keuangan domestik di mata investor global.

Namun bagi pelaku pasar keuangan biasanya menunggu momentum penting. Kali ini rilis FOMC dan indek MSCI menjadi ukuran pergerakan pelaku pasar. Rapat FOMC Fed 18 Juni ini yang dipimpin untuk pertama kalinya Gubernur The Fed yang baru Kevin Warsh cenderung tidak menurunkan suku bunga acuannya. FOMC mempertahankan target Federal Funds Rate di 3,50%–3,75%. Kevin Warsh tampil lebih hawkish dari yang diperkirakan dan menegaskan kembali bahwa prioritas utama The Fed tetap Price Stability.

MSCI juga memutuskan mempertahankan Indonesia dalam kelompok pasar negara berkembang/emerging market dalam laporan MSCI 2026 Global Market Accessibility Review (18/6/2026). Meski, ada catatan terkait aksesibilitas pasar Indonesia dengan detail persoalan transparansi struktur kepemilikan saham dan indikasi perdagangan terkoordinasi yang dinilai mengganggu proses pembentukan harga yang wajar di pasar modal.

Merujuk Rudiger Dornbusch (1976) melalui teori overshooting model maka logikanya kenaikan BI-Rate bisa membantu menahan pelemahan rupiah dalam jangka pendek. Suku bunga yang lebih tinggi membuat instrumen rupiah menjadi lebih menarik bagi investor, terutama investor portofolio.

Kenaikan bunga juga memperkuat sinyal bahwa BI tidak membiarkan rupiah bergerak tanpa kendali. Dalam pasar keuangan, sinyal seperti ini penting karena investor bukan hanya melihat angka suku bunga, tetapi juga membaca kredibilitas kebijakan.

Namun, BI-Rate bukan obat tunggal untuk rupiah. Nilai tukar juga dipengaruhi oleh harga minyak, neraca transaksi berjalan, cadangan devisa, defisit fiskal, arus modal asing, dan persepsi pasar terhadap kebijakan pemerintah. Kenaikan BI-Rate bisa membantu menstabilkan rupiah dalam jangka pendek.

Tapi untuk penguatan rupiah yang berkelanjutan, Indonesia tetap membutuhkan fundamental kuat melalui ekspor yang lebih besar, impor energi yang terkendali, pasokan valas yang memadai, dan kepercayaan investor yang terjaga.

Dampak kenaikan BI-Rate terhadap inflasi terutama bekerja melalui ekspektasi dan nilai tukar. Jika rupiah lebih stabil, tekanan harga dari barang impor dan energi bisa lebih terkendali. BPS melaporkan bahwa Inflasi Mei 2026 tercatat sebesar 3,08%. Angkanya memang masih dalam sasaran pemerintah 2,5±1%, tetapi sudah mendekati batas atas sasaran 2,5±1%.

Risiko yang perlu diwaspadai adalah imported inflation. Misalnya, harga minyak atau bahan pangan global naik, lalu rupiah melemah, maka kenaikan harga dalam rupiah bisa jauh lebih besar. Ini bisa menekan inflasi domestik meskipun permintaan dalam negeri tidak terlalu kuat.

Karena itu, kenaikan BI-Rate bisa dimaknai sebagai langkah untuk mencegah inflasi ke depan. BI ingin memastikan inflasi 2026 dan 2027 tetap dalam kisaran sasaran. Namun, inflasi Indonesia tidak hanya persoalan moneter.

Banyak sumber inflasi berasal dari sisi pasokan, seperti pangan, energi, distribusi, cuaca, dan biaya logistik. Suku bunga perlu didukung oleh kebijakan pemerintah dalam menjaga pasokan dan distribusi barang.

Hampir dipastikan, perilaku pasar keuangan membaca peluang ataupun serangan yang mungkin terjadi kedepan dengan cermat. Ia selalu waspada dan berjaga-jaga. Ini tentu bisa dipahami karena perilaku pasar keuangan global hari ini yang relatif terbuka dan dalam.

Artinya akses atas data-data keuangan relatif transparan untuk diakses dengan cepat. Pelaku pasar tidak lagi bisa mendominasi informasi secara sepihak.

Pelaku pasar keuangan sangat paham atas perjalanan data-data ekonomi yang ada, misalkan saja; suku bunga, inflasi, cadangan devisa, neraca berjalan, utang luar negeri, kondisi fiskal, arus modal, sampai posisi kepemilikan asing dalam obligasi dan saham. Dan saat ini sangat mudah diakses oleh pasar.

Dengan begitu ada kejamakan penguasaan informasi yang terjadi dan tidak lagi didominasi satu-dua pemain pasar uang. Bahkan secara waktu riel pelaku pasar keuangan seperti; para banker, manajer aset, dan sovereign fund membaca data keuangan yang dibutuhkan untuk mengambil keputusan.

Meski harus tetap dijaga adalah posisi pasar keuangan kita yang tetap masih rentan atas serangan sintemen global, faktor ekternal maupun internal. Secara internal tetap dipantau neraca perdagangan kita.

Sungguhpun demikian yang harus diperhatikan adalah kebijakan suku bunga acuan hanyalah salah satu faktor yang memengaruhi nilai tukar. Rupiah masih bisa melemah apabila investor global menghindari pasar negara berkembang.

Neraca perdagangan Indonesia bisa tiba-tiba memburuk. Ada ketidakpastian politik atau ekonomi. Harga komoditas bergerak berlawanan dengan ekspor Indonesia.

Bagi para investor dan juga traders, faktor-faktor krusial yang mendapat perhatian adalah keputusan kebijakan Bank Sentral, aliran dana asing ke obligasi dan saham, harga komoditas SDA, kekuatan dolar AS secara keseluruhan di dunia.

Melihat kondisi terkini masih jamak bank sentral negara maju bertahan dengan kebijakan moneter ketat. Sikap hawkish bank sentral utama dunia, khususnya the Fed menjadi penyebab masih menguatnya dolar AS. I

kutannya adalah mendorong perpindahan modal dari negara berkembang ke negara maju. Kebijakan moneter ketat perlu dipertimbangkan untuk dipertahankan dengan hitungan yang akurat hingga rupiah menunjukkan stabilitas yang lebih berkelanjutan.

Selain instrumen suku bunga, BI juga dinilai perlu tetap aktif melakukan intervensi di pasar valuta asing serta mengoptimalkan penggunaan SRBI untuk menjaga stabilitas nilai tukar. Dalam jangka pendek, nilai tukar terutama dipengaruhi oleh ekspektasi, arus modal, perbedaan suku bunga, dan sentimen risiko.

Dalam jangka panjang, nilai tukar dipengaruhi oleh fundamental ekonomi seperti inflasi, produktivitas, daya saing perdagangan, dan neraca eksternal. Nilai tukar ditentukan oleh keseimbangan di pasar valuta asing, di mana penawaran dan permintaan mata uang dipengaruhi oleh arus perdagangan, arus modal, suku bunga, ekspektasi inflasi, dan sentimen investor.

Akhirnya, sedikit pelajaran dari hasil rapat FOMC dibawah Kevin Warsh kali ini ialah mereka bekerja dan memutuskan berdasarkan data-dependent (berbasis data ekonomi). Mereka percaya data dan tidak terpengaruh arahan dan opini politis yang terjadi. Mereka bekerja secara independen.

Ikutannya pasar keuangan akan bergerak mengikuti data yang ada dan opini tidak bisa mengendalikan putusan. Maka untuk meyakinkan investor tetap nyaman dan masuk ke Indonesia, kali ini BI harus all out menjaga stabilitas. Memang tidak menutup kemungkinan juga mendorong pertumbuhan ekonomi dengan memperkuat ekfektifitas sinergi koordinasi dengan pemerintah, Kementerian Keuangan, dan Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK).

JAKARTA - Langkah Bank Indonesia (BI) dalam mengawal pergerakan nilai tukar rupiah menuai sorotan dari Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR, Dolfie Othniel Frederic. Dolfie menilai bahwa orientasi kebijakan bank sentral sejauh ini cenderung lebih fokus pada peredaman gejolak atau volatilitas pasar harian, ketimbang menjaga agar fluktuasi rupiah benar-benar mencerminkan kondisi fundamental ekonomi nasional.

Dolfie melayangkan kritik terhadap pendekatan moneter BI yang dianggapnya membatasi ruang gerak mata uang Garuda hanya pada rentang koridor plus-minus 5%. Menurut kalkulasinya, pola pembatasan yang konstan tersebut menyimpan risiko laten berupa akumulasi depresiasi nilai tukar yang sangat dalam untuk jangka panjang.

Jika pelemahan tahunan di kisaran 5% tersebut terus dibiarkan berulang tanpa adanya evaluasi fundamental, Dolfie memproyeksikan daya beli rupiah bisa tergerus hingga 25% dalam kurun waktu lima tahun, bahkan berisiko anjlok mendekati 50% dalam satu dekade.

Sikapi Gejolak Ekonomi, Partai Perindo Sodorkan Risalah Kebijakan untuk BI dan Pemerintah



"Kalau plus minus 5 persen berlangsung selama lima tahun, sudah 25 persen dia terdepresiasi. Kalau 10 tahun, 50 persen (terdepresiasi). Kalau kita bandingkan nilai tukar rupiah kita 10 tahun yang lalu dengan sekarang cocok polanya karena BI menggunakan teori mengendalikan gejolak plus minus 5 persen," ujar Dolfie dalam rapat bersama Banggar DPR, Rabu (17/6/2026).

Dolfie mendesak BI agar merombak kompas kebijakannya dengan menitikberatkan stabilitas rupiah pada kondisi riil ekonomi domestik. Ia mengingatkan bahwa tren depresiasi yang terus menggelinding secara gradual lambat laun akan menciptakan ketimpangan ekonomi, di mana ada pihak tertentu yang mengeruk keuntungan dan ada pihak lain yang dipaksa memikul kerugian.

"Kalau 5 persen ini berlangsung selama lima tahun, bisa terdepresiasi 25 persen. Ada pihak yang diuntungkan," katanya.

Perkuat Rupiah, BI dan Bank Sentral China Perdalam Penguatan Transaksi Tanpa Dolar AS



Merespons hal tersebut, Deputi Gubernur BI Aida S. Budiman menegaskan, bahwa arsitektur kebijakan nilai tukar bank sentral tidak sekadar berfokus pada penanganan gejolak pasar jangka pendek. Aida memaparkan bahwa stabilitas rupiah merupakan instrumen krusial yang terikat langsung dengan mandat utama BI dalam memelihara stabilitas makroekonomi secara menyeluruh serta menjangkar laju inflasi.

Dalam pandangan bank sentral, pergerakan nilai tukar yang melesat terlampau jauh dari angka fundamentalnya justru berpotensi merusak stabilitas harga barang dan jasa di dalam negeri.

Lebih lanjut, ia menerangkan bahwa rumusan angka nilai tukar fundamental dihitung secara rigid berdasarkan kombinasi indikator makro, mulai dari performa neraca pembayaran, kondisi transaksi berjalan (current account), lalu lintas modal pada financial account, hingga perbandingan tingkat inflasi dan pertumbuhan ekonomi Indonesia dengan negara-negara mitra dagang utama.

"Ada perbedaan inflasi dengan negara-negara mitra dan juga ada bagaimana pertumbuhan ekonomi kita. Jadi itulah yang mendasari bagaimana kami melakukan nilai tukar fundamental," jelas Aida.

Aida menambahkan, bahwa pemetaan proyeksi nilai tukar rupiah dalam praktiknya selalu terintegrasi dengan berbagai asumsi makroekonomi lainnya, seperti laju pertumbuhan produk domestik bruto (PDB) serta derasnya aliran modal asing yang masuk ke pasar keuangan domestik.

Namun sekalipun indikator fundamental telah dijadikan kompas utama, pergerakan riil rupiah di pasar tetap tidak bisa steril dari pengaruh eksternal, termasuk dinamika sentimen dan persepsi para pelaku pasar global. Kondisi perekonomian sepanjang tahun 2026 menjadi contoh nyata bagi BI mengenai bagaimana faktor-faktor di luar kalkulasi matematis mampu menjungkirbalikkan arah pergerakan mata uang.

Aida mencontohkan, mencuatnya eskalasi gejolak geopolitik global pada Februari 2026 yang secara masif mengubah peta ekonomi dunia dan langsung memengaruhi peta jalan arus modal keluar-masuk di berbagai negara berkembang, termasuk Indonesia.

Kendati dihantam ketidakpastian global yang pekat, BI menegaskan komitmennya untuk terus membentengi rupiah agar tetap bergerak di koridor fundamentalnya. Penerapan batas ruang gerak tertentu dalam sistem devisa nasional ditegaskannya sebagai bagian dari kepatuhan Indonesia terhadap sistem nilai tukar mengambang terkendali (managed float).

"Ini kami perlukan dalam rangka menjaga bagaimana pergerakan tadi tetap terjaga," pungkas Aida.

JAKARTA - Badan Anggaran atau Banggar DPR resmi memberikan lampu hijau dengan menyepakati usulan awal pemerintah dalam Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) 2027. Menariknya dalam keputusan tersebut, banggar justru menetapkan target volume produksi siap jual atau lifting minyak dan gas bumi (migas) tahun 2027 pada level yang lebih tinggi daripada draf awal yang diajukan oleh pemerintah.

Ketua Banggar DPR RI, Said Abdullah mengonfirmasi bahwa Panitia Kerja (Panja) KEM-PPKF 2027 telah mencapai mufakat terkait revisi naik asumsi dasar ekonomi makro, khususnya pada sektor produksi migas nasional.

Berdasarkan data Banggar, target untuk lifting minyak bumi yang awalnya disodorkan pemerintah pada rentang 602 ribu hingga 615 ribu barel per hari (bph), kini didongkrak naik menjadi berada di kisaran 605 ribu hingga 620 ribu bph. Langkah serupa juga menyasar target lifting gas bumi yang terkoreksi naik dari rentang awal sebesar 934 ribu hingga 977 ribu barel setara minyak per hari, menjadi menyentuh level 951 ribu hingga 990 ribu barel setara minyak per hari.

Kenaikan target tersebut mencerminkan optimisme parlemen bahwa pemerintah bersama segenap pelaku industri hulu migas masih memiliki ruang ekspansi yang cukup besar untuk mendongkrak kapasitas produksi domestik pada tahun depan. Oleh sebab itu, Said Abdullah menekankan, pentingnya langkah proaktif dari kementerian terkait untuk menarik lebih banyak modal masuk di sektor ini demi memperlancar target produksi.

“Untuk itu, pemerintah perlu mendorong peningkatan investasi migas pada level upstream. Menambah kapasitas produksi dari sumur-sumur lama, namun juga meningkatkan produksi dengan sumur sumur migas baru,” ujar Said dalam rapat bersama pemerintah, Rabu (17/6/2026).

Di luar urusan komoditas energi, Panja KEM-PPKF 2027 juga mengesahkan sejumlah indikator makroekonomi utama lainnya, salah satunya adalah laju pertumbuhan ekonomi nasional yang dipatok cukup tinggi pada kisaran 5,8% hingga 6,5%. Angka pertumbuhan tersebut sengaja didesain dengan visi yang kuat guna menyelaraskan dengan target-target besar pembangunan di bawah pemerintahan baru.

"Panja memandang penting proyeksi pertumbuhan ekonomi yang lebih optimis disertai dengan upaya dan kebijakan transformasi struktural ekonomi Indonesia sebagai fondasi penting pertumbuhan ekonomi lebih tinggi sebagaimana yang dicita-citakan oleh Presiden Prabowo Subianto," jelas Said.

Purbaya: Kebijakan Fiskal 2027 Diarahkan Dorong Ekonomi Makin Tinggi, Rakyat Sejahtera Lebih Cepat



Sebagai pilar penopang untuk merealisasikan target pertumbuhan ekonomi yang agresif tersebut, Banggar bersama jajaran menteri sektor ekonomi menyepakati rentetan jangkar asumsi makro 2027 lainnya.

Paket kebijakan fiskal tersebut meliputi tingkat inflasi yang dijaga pada kisaran 1,5% hingga 3,5%, pergerakan nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing yang diproyeksikan berada di level Rp16.800 hingga Rp17.500 per dolar AS, serta tingkat suku bunga Surat Berharga Negara (SBN) dengan tenor 10 tahun yang dipatok pada angka 6,5% hingga 7,3%.

Terakhir, untuk patokan harga minyak mentah Indonesia (Indonesia Crude Price/ICP), kedua belah pihak sepakat menetapkannya pada kisaran 70 dolar AS hingga USD95 per barel.

Jakarta (ANTARA) - Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Yusuf Rendy Manilet menyoroti kebijakan fiskal dan moneter harus berjalan selaras dalam menghadapi tekanan ekonomi akibat kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi.

Yusuf saat dihubungi ANTARA di Jakarta, Jumat, menyebut salah satu risiko yang kerap terlewat dari kenaikan harga BBM yaitu ekspektasi inflasi.

Menurut dia, dalam banyak kasus, perilaku pelaku usaha dan konsumen dipengaruhi oleh persepsi mereka terhadap arah harga ke depan.

“Karena itu, kebijakan fiskal dan moneter harus berjalan selaras,” ujar dia.

Dia berpendapat Bank Indonesia (BI) perlu menjaga ekspektasi inflasi tetap terkendali tanpa melakukan pengetatan yang berlebihan. Di sisi lain, pemerintah harus memastikan setiap penyesuaian harga dilakukan secara terukur dan dikomunikasikan dengan baik agar tidak memicu kepanikan pasar.

Pasalnya, ia mengatakan kenaikan harga BBM berpeluang meningkatkan biaya logistik, distribusi, dan transportasi, yang kemudian merambat ke harga pangan dan berbagai kebutuhan pokok.

Pada titik ini, kata Yusuf, kelompok berpendapatan rendah, termasuk yang tidak menggunakan BBM nonsubsidi, justru menjadi pihak yang paling merasakan dampaknya melalui kenaikan harga barang sehari-hari.

“Fokus kebijakan seharusnya bukan melindungi pembeli BBM, melainkan melindungi rumah tangga yang terkena dampak inflasi dari kenaikan biaya tersebut,” katanya menambahkan.

Menurut Yusuf, instrumen yang paling efisien adalah bantuan tunai yang benar-benar tepat sasaran kepada kelompok desil terbawah, karena bantuan yang diterima akan kembali menjadi konsumsi.

Dampaknya disebut bukan hanya menjaga daya beli masyarakat rentan, tetapi juga membantu menopang konsumsi rumah tangga yang menjadi motor utama pertumbuhan ekonomi.

Namun, ia menggarisbawahi, kualitas data penerima bantuan menjadi faktor yang sangat menentukan. Menurut dia, ketepatan sasaran bukan hanya soal keadilan, tetapi juga efisiensi penggunaan anggaran negara.

Selain bantuan tunai, ia juga mengatakan pemerintah perlu memberi perhatian besar pada sisi pasokan, terutama pangan.

Bagi kelompok berpendapatan rendah, porsi pengeluaran untuk pangan jauh lebih besar dibandingkan pengeluaran energi. Artinya, stabilisasi harga pangan sering kali lebih efektif dalam menjaga kesejahteraan mereka dibandingkan intervensi pada harga BBM itu sendiri.

“Kelancaran rantai pasok, ketersediaan stok, dan pengendalian harga komoditas utama harus menjadi prioritas. Pada saat yang sama, biaya transportasi dan distribusi juga perlu dijaga agar tidak melonjak tajam karena merupakan jalur utama rambatan kenaikan biaya ke harga konsumen,” katanya.

Maka dari itu, Yusuf menilai respons yang paling ideal terhadap kenaikan harga BBM bukan hanya satu kebijakan tunggal.

Bantuan tunai yang tepat sasaran, stabilisasi harga pangan, pengendalian biaya logistik, dan koordinasi kebijakan yang mampu menjaga ekspektasi inflasi perlu dilakukan secara beriringan.

“Dengan seluruhnya tetap dibiayai dari penghematan subsidi agar reformasi fiskal tetap memiliki manfaat yang nyata,” ujar dia.

Sebagai catatan, mulai 10 Juni 2026, harga bahan bakar non-subsidi Pertamax (RON 92) naik dari Rp12.300 menjadi Rp16.250 per liter dan Pertamax Green 95 (RON 95) naik dari Rp12.900 menjadi Rp17.000 per liter.

Sementara BBM bersubsidi jenis Pertalite tetap dipasarkan dengan harga Rp10 ribu per liter dan Biosolar harganya masih Rp6.800 per liter.

Pewarta: Imamatul Silfia
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Ekonom Universitas Muhammadiyah Bengkulu, Surya Vandiantara menilai kebijakan Bank Indonesia (BI) dan Pemerintah untuk meningkatkan daya tarik imbal hasil (yield) instrumen keuangan domestik dan menjaga likuiditas pasar keuangan-perbankan sebagai langkah tepat dalam menguatkan nilai tukar rupiah.

Menurutnya, peningkatan yield instrumen keuangan domestik itu akan mendorong modal asing atau portofolio inflow dapat mengalir deras ke dalam negeri. Hal ini akan berdampak pada penguatan nilai tukar rupiah.

"Jika portofolio inflow semakin deras masuk ke Indonesia melalui Surat Berharga Negara (SBN), maka akan semakin besar peluang bagi negara untuk mengelola modal asing tersebut menjadi program yang dapat memberikan dampak langsung terhadap peningkatan produktivitas nasional. Ini akan memicu peningkatan permintaan atas rupiah, sehingga nilai tukar rupiah akan semakin kuat menghadapi tekanan mata uang asing seperti dolar Amerika Serikat," kata Surya seperti dikutip, Selasa (9/6/2026).

Kemudian terkait kebijakan menempatkan pengelolaan kas di Bank Indonesia demi menjaga likuiditas pasar keuangan-perbankan, Surya menyebut itu sebagai angin segar bagi pendapatan negara, karena pemerintah akan mendapatkan remunerasi atas kebijakan tersebut. Namun, dia mengingatkan agar kebijakan itu harus mampu disalurkan dalam bentuk likuiditas tambahan pada sistem perbankan, sehingga bisa diserap pelaku usaha.

"Pemerintah perlu berhati-hati dalam mengelola kebijakan ini. Pengelolaan kas negara di bank sentral harus mampu disalurkan dalam bentuk likuiditas tambahan kepada sistem perbankan. Kebijakan ini perlu pula diikuti dengan penurunan suku bunga acuan, agar para pelaku usaha dapat menyerap modal lebih maksimal untuk mengembangkan bisnis," terangnya.

Menurut Surya, koordinasi antara BI dan Pemerintah merupakan salah satu faktor kunci dalam mendorong sentimen positif bagi rupiah. Karena itu mendorong adanya kolaborasi kebijakan yang leboh sinkron antara fiskal dan moneter.

"Tanpa koordinasi yang erat, opsi kebijakan meningkatkan yield instrumen keuangan domestik dan menjaga likuiditas pasar keuangan-perbankan tidak akan pernah tercapai," ujarnya.

Ke depan, kata Surya, tantangan pemerintah dan BI adalah menjaga implementasi kebijakan tersebut secara maksimal. Jika itu dilakukan disiplin, Ia yakin akan berdampak pada penguatan rupiah di kemudian hari.

"Tantangan selanjutnya bagi pemerintah adalah implementasi kedua kebijakan tersebut. Diperlukan disiplin, serta persepektif pembangunan ekonomi secara fundamental, agar kedua kebijakan tersebut dapat terlaksana secara maksimal, dalam rangka menguatkan nilai tukar rupiah serta meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional," pungkasnya.