Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah pusat mulai mengambil langkah untuk merespons konflik internal yang berkepanjangan di Kraton Solo. Perselisihan yang telah berlangsung lama tersebut dinilai berdampak langsung pada pengelolaan aset budaya dan akuntabilitas hibah negara.

Hal tersebut disampaikan dalam rapat bersama Komisi II DPR RI, di Gedung DPR RI, Jakarta, Rabu (21/6/2026).

Fadli Zon mengatakan konflik di Kraton Solo bukan persoalan baru dan telah berlangsung cukup panjang. Pemerintah melalui Kementerian Kebudayaan, lanjutnya, berupaya memfasilitasi dialog dengan mengundang seluruh pihak.

“Kraton Solo ini konfliknya memang sudah cukup panjang,” ujar Fadli Zon di Komisi II DPR.

Fadli menjelaskan bahwa tidak semua pihak memenuhi undangan tersebut. Sebagian menolak hadir karena mempersoalkan format undangan yang tidak mencantumkan nama raja.

“Undangannya inginnya pakai nama rajanya. Padahal rajanya sedang ada dua. Artinya saling mengklaim,” tambahnya.

Pemerintah akhirnya menggunakan pendekatan administratif dengan mengundang pihak-pihak terkait berdasarkan identitas resmi.

“Kalau dari pemerintah, kami mengundang atas nama sesuai KTP,” ujarnya.

Fadli pun menegaskan bahwa langkah pemerintah tidak dimaksudkan untuk mencampuri urusan internal keluarga Kraton, melainkan memastikan pengelolaan hibah negara berjalan akuntabel. Selama ini, Kraton Solo menerima hibah dari Pemerintah Kota Surakarta, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, hingga APBN.

Ke depan, pemerintah menilai perlu ada penanggung jawab yang jelas atas penggunaan dana hibah tersebut. Oleh karena itu, pemerintah menunjuk penanggung jawab pelaksana yang mewakili negara.

“Kami menunjuk Panembahan Agung Tejo Ulan sebagai penanggung jawab pelaksana dan fasilitator musyawarah keluarga,” ujar Fadli.

Politisi Gerindra itu menambahkan keputusan terkait kepemimpinan Keraton tetap menjadi ranah internal keluarga.

Menurutnya, konflik internal telah berdampak pada kondisi fisik Kraton Solo yang berstatus cagar budaya nasional dengan luas sekitar 8,5 hektare. Sejumlah bangunan dilaporkan tidak terawat akibat aksi saling menggembok antar pihak.

“Saya sudah melihat langsung kondisi Keraton Solo. Bangunan-bangunan di belakang itu tidak terawat karena ada aksi saling menggembok,” jelasnya.

Ia juga menyinggung proyek revitalisasi museum yang baru terealisasi sekitar 25%, namun kembali terhenti. Kondisi tersebut membuat negara perlu hadir melalui intervensi terbatas. Namun, ia menegaskan batas intervensi tersebut.

“Kami berusaha untuk intervensi agar negara tidak dianggap membiarkan. Tapi intervensi ini khusus untuk perlindungan cagar budaya, bukan untuk urusan internal keluarga Keraton,” tegas Fadli.

Pemerintah pusat akan bekerja sama dengan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Pemerintah Kota Surakarta dalam penanganan Kraton Solo.