Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah pusat mulai mengambil langkah untuk merespons konflik internal yang berkepanjangan di Kraton Solo. Perselisihan yang telah berlangsung lama tersebut dinilai berdampak langsung pada pengelolaan aset budaya dan akuntabilitas hibah negara.

Hal tersebut disampaikan dalam rapat bersama Komisi II DPR RI, di Gedung DPR RI, Jakarta, Rabu (21/6/2026).

Fadli Zon mengatakan konflik di Kraton Solo bukan persoalan baru dan telah berlangsung cukup panjang. Pemerintah melalui Kementerian Kebudayaan, lanjutnya, berupaya memfasilitasi dialog dengan mengundang seluruh pihak.

“Kraton Solo ini konfliknya memang sudah cukup panjang,” ujar Fadli Zon di Komisi II DPR.

Fadli menjelaskan bahwa tidak semua pihak memenuhi undangan tersebut. Sebagian menolak hadir karena mempersoalkan format undangan yang tidak mencantumkan nama raja.

“Undangannya inginnya pakai nama rajanya. Padahal rajanya sedang ada dua. Artinya saling mengklaim,” tambahnya.

Pemerintah akhirnya menggunakan pendekatan administratif dengan mengundang pihak-pihak terkait berdasarkan identitas resmi.

“Kalau dari pemerintah, kami mengundang atas nama sesuai KTP,” ujarnya.

Fadli pun menegaskan bahwa langkah pemerintah tidak dimaksudkan untuk mencampuri urusan internal keluarga Kraton, melainkan memastikan pengelolaan hibah negara berjalan akuntabel. Selama ini, Kraton Solo menerima hibah dari Pemerintah Kota Surakarta, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, hingga APBN.

Ke depan, pemerintah menilai perlu ada penanggung jawab yang jelas atas penggunaan dana hibah tersebut. Oleh karena itu, pemerintah menunjuk penanggung jawab pelaksana yang mewakili negara.

“Kami menunjuk Panembahan Agung Tejo Ulan sebagai penanggung jawab pelaksana dan fasilitator musyawarah keluarga,” ujar Fadli.

Politisi Gerindra itu menambahkan keputusan terkait kepemimpinan Keraton tetap menjadi ranah internal keluarga.

Menurutnya, konflik internal telah berdampak pada kondisi fisik Kraton Solo yang berstatus cagar budaya nasional dengan luas sekitar 8,5 hektare. Sejumlah bangunan dilaporkan tidak terawat akibat aksi saling menggembok antar pihak.

“Saya sudah melihat langsung kondisi Keraton Solo. Bangunan-bangunan di belakang itu tidak terawat karena ada aksi saling menggembok,” jelasnya.

Ia juga menyinggung proyek revitalisasi museum yang baru terealisasi sekitar 25%, namun kembali terhenti. Kondisi tersebut membuat negara perlu hadir melalui intervensi terbatas. Namun, ia menegaskan batas intervensi tersebut.

“Kami berusaha untuk intervensi agar negara tidak dianggap membiarkan. Tapi intervensi ini khusus untuk perlindungan cagar budaya, bukan untuk urusan internal keluarga Keraton,” tegas Fadli.

Pemerintah pusat akan bekerja sama dengan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Pemerintah Kota Surakarta dalam penanganan Kraton Solo.

Bisnis.com, JAKARTA - Minat masyarakat Indonesia terhadap wisata berbasis sejarah dan kebudayaan terus menunjukkan tren positif. Kementerian Kebudayaan mencatat lebih dari 4 juta kunjungan ke museum dan situs cagar budaya sepanjang 2025 lalu.

Menteri Kebudayaan Fadli Zon menilai capaian angka kunjungan wisata tersebut tergolong cukup mencolok dibanding periode sebelumnya.

Dirinya juga menilai tren ini mencerminkan semakin besarnya minat masyarakat dalam memanfaatkan ruang-ruang budaya, tidak hanya sebagai tujuan wisata, tetapi juga sebagai sarana edukasi.

“Jumlah pengunjung museum dan cagar budaya sepanjang tahun 2025 mencapai sekitar 4.300.000 orang. Tepatnya 4.322.507 pengunjung. Ini adalah angka yang signifikan,” ucap Fadli Zon dalam Taklimat Media “Refleksi 2025, Kebijakan 2026” di Jakarta, Kamis, (8/1/2026).

Fadli menjelaskan bahwa angka tersebut dihimpun dari kunjungan masyarakat ke berbagai museum dan situs cagar budaya yang tersebar di sejumlah daerah di Indonesia. Dirinya menyoroti Museum Nasional Indonesia sebagai salah satu destinasi yang menunjukkan lonjakan pengunjung paling signifikan.

Museum yang berlokasi di Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 12, Jakarta Pusat, itu mencatat rata-rata kunjungan lebih dari 10.000 hingga 12.000 orang per hari saat hari libur. Menurut Fadli, capaian jumlah pengunjung tersebut menjadi indikator yang sangat menarik dalam perkembangan wisata museum.

“(Secara tahunan, Red) Jumlah pengunjung Museum Nasional Indonesia mencapai sekitar 700 ribu orang. Itu baru satu museum, belum termasuk kunjungan ke cagar-cagar budaya lain dan destinasi sejenis,” imbuhnya.

Ke depan, Fadli berharap capaian positif tersebut tidak hanya terkonsentrasi di Jakarta atau kota-kota besar lainnya. Ia menargetkan peningkatan minat kunjungan ke museum dan cagar budaya dapat merata di seluruh provinsi di Indonesia.

Salah satu upaya untuk peningkatan kunjungan di museum dan cagar budaya tahun ini ialah dengan dengan melakukan berbagai perbaikan dan revitalisasi. Dimulai dari perbaikan kualitas di berbagai aspek, mulai dari fasilitas, tata pamer, alur cerita atau storyline, hingga keberadaan edukator dan pemandu wisata.

Selain itu, fasilitas pendukung, infrastruktur, serta kenyamanan pengunjung, termasuk kafe dan restoran, juga kini telah menjadi perhatian penting ada di dalam setiap museum dan cagar budaya di Indonesia.

Fadli menilai keberhasilan pengembangan museum dan cagar budaya di daerah sangat bergantung pada komitmen pemerintah daerah. Kepedulian gubernur maupun bupati terhadap isu kebudayaan dinilai berpengaruh langsung pada kualitas pengelolaan di daerah.

“Pembenahan dan pelestarian cagar budaya di berbagai daerah akan terus dilakukan agar ekosistem kebudayaan semakin menarik, hidup, dan berkelanjutan,” ungkapnya.

Dalam data Kementerian Kebudayaan, per 2025 Indonesia memiliki total 469 museum dengan perincian 115 museum yang dikelola pemerintah pusat, 192 museum yang dikelola pemerintah daerah, dan 162 museum yang dikelola perseorangan