Ini bukan sekadar wacana, tetapi langkah konkret untuk memulai perjalanan baru dalam membangun kedaulatan mineral Indonesia

Jakarta (ANTARA) - PT Timah dan PT Perminas berkolaborasi untuk memperkuat pengembangan hilirisasi mineral strategis nasional, seiring komitmen pemerintah dalam membangun kemandirian industri dan memperkuat posisi Indonesia dalam rantai pasok global mineral kritis.

“Setelah perjuangan panjang akhirnya kita menyepakati sebuah kolaborasi antara PT TIMAH dan PERMINAS. Ini bukan sekadar wacana, tetapi langkah konkret untuk memulai perjalanan baru dalam membangun kedaulatan mineral Indonesia,” ujar Direktur Utama PT Perminas (Persero) Gilarsi Wahju Setijono dalam keterangannya yang diterima di Jakarta, Jumat.

Salah satu langkah konkret dilakukan melalui penandatangan Conditional Framework PT TIMAH (Persero) Tbk dan PT Perusahaan Mineral Nasional (Persero) (Perminas) dalam pengembangan pengolahan slag timah dan rare earth elements (REE/LTJ) di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Kerja sama ini dituangkan dalam kerangka kerja sama bersyarat bertajuk Sovereign Strategic Mineral Cooperation Framework Pengolahan Slag Timah, Monasit & REE/LTJ Bangka.

Kolaborasi tersebut menjadi bagian dari upaya mendukung agenda hilirisasi pemerintah sekaligus memperkuat kedaulatan mineral nasional melalui optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang selama ini belum dikelola secara maksimal.

Gilarsi menyampaikan kesepakatan kerja sama dengan PT TIMAH menjadi momentum penting dalam membangun pengelolaan mineral strategis nasional, khususnya pengolahan slag timah dan rare earth elements.

Menurutnya, proses menuju kerja sama tersebut melalui pembahasan intensif guna menyusun framework kolaborasi yang akan dijalankan kedua perusahaan.

Sementara itu, Direktur Utama PT TIMAH Restu Widiyantoro menyampaikan apresiasi atas dukungan pemerintah yang membuka peluang perusahaan memperluas peran dalam pengembangan hilirisasi mineral strategis.

Menurutnya, selama puluhan tahun PT TIMAH berfokus pada pengolahan bijih timah dari hulu hingga hilir untuk kebutuhan ekspor. Namun melalui kerja sama strategis tersebut, perusahaan kini memiliki peluang untuk meningkatkan nilai tambah melalui pengelolaan mineral strategis.

“Selama ini PT TIMAH hanya fokus mengelola bijih timah dari hulu sampai hilir untuk ekspor. Dengan adanya kerja sama ini, kami memiliki kesempatan untuk naik kelas melalui pengembangan hilirisasi dan pengelolaan mineral strategis,” ujarnya.

Direktur Utama MIND ID Maroef Sjamsoeddin mengatakan kerja sama strategis tersebut merupakan bagian dari upaya mengoptimalkan kekayaan alam nasional demi kepentingan bangsa dan negara.

“Kita ingin mengelola kekayaan alam yang dimiliki bangsa ini untuk tujuan utama, yakni kepentingan nasional dan kesejahteraan bangsa serta negara,” ujarnya.

Menurutnya, kolaborasi tersebut diharapkan tidak berhenti pada tahap wacana, tetapi mampu menghasilkan langkah konkret dan berkelanjutan dalam mendukung hilirisasi mineral strategis nasional.

Pewarta: Putu Indah Savitri
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2026

IDXChannel - Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) bakal memasifkan hilirisasi sejumlah komoditas potensial dalam negeri demi membersamai upaya pemerintah terkait target pertumbuhan ekonomi 8 persen di akhir pemerintahan Presiden Prabowo Subianto-Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

"Jadi berbicara investasi, ini memang cukup krusial bagi negara kita, karena angka investasi ini memberikan kontribusi kurang lebih hampir sekitar 30 persen daripada pertumbuhan ekonomi," kata Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi/BKPM, Todotua Pasaribu di kantor BKPM, Jakarta, Kamis (26/2/2026).

Setidaknya, kata dia, ada 28 komoditas yang siap dilakukan hilirisasi sesuai dengan kerangka kerja pemerintah dalam memacu investasi. Komoditas yang berkaitan dengan sumber daya alam untuk industri pertambangan disebut prospektif mendongkrak minat investasi, yang ujungnya berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi.

Misalnya saja, mineral kritis yang di dalamnya memuat nikel hingga logam tanah jarang. Menurut Todotua, banyak negara lain atau investor asing yang ingin mengeksplorasi dan mengeksploitasi daya tersebut.

Salah satunya Amerika Serikat (AS) yang kesepakatannya sudah tertuang dalam kesepakatan tarif dagang Indonesia-AS di Washington DC, belum lama ini. Dia memastikan akses investasi mineral kritis tersebut tetap mewajibkan hilirisasi di dalam negeri.

"Ada angka juga yang sangat signifikan kontribusinya itu dalam konteks yang dinamakan hilirisasi, atau orang kenal dengan downstream. Ada konsolidasi angka sekitar Rp500 hampir Rp585 triliun, kurang lebih memberikan 30 persen daripada konfigurasi realisasi investasi," kata Todotua.

"Angka-angka ini sangat penting dan memang harus kita kelola dan growth pertumbuhannya dalam konsolidasi Rp13.000 triliun," ujarnya.

Ribuan triliunan rupiah yang dikatakan Todutua merujuk pada target realisasi investasi mencapai Rp13.032 triliun hingga 2029, yang berasal dari skema Penanaman Modal Asing (PMA) maupun Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN).

Dalam catatan BKPM, setidaknya Indonesia membutuhkan realisasi investasi dari PMA maupun PMAD sebesar Rp13.000 triliun lebih sampai 2029 untuk mengejar target pertumbuhan ekonomi hampir dua digit tersebut. Pada 2026 ini, ditargetkan realisasi investasi mencapai Rp2.175 triliun atau bisa mengerek pertumbuhan ekonomi setara 6,30 persen.

Oleh karena itu, pemerintah bakal memperbaiki sistem perizinan berusaha di Tanah Air untuk memantik iklim investasi. Kementerian Investasi/BKPM sendiri mereformasi rezim perizinan berusaha melalui penguatan sistem One Singgle Submission (OSS).

Lewat Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko pada sistem OSS, pemerintah menargetkan realisasi investasi dapat terkerek naik setelah adanya kepastian dan kemudahan izin berusaha.

Regulasi yang terbit pada pertengahan 2025 tersebut memuat garis besar mulai dari kepastian batas waktu proses perizinan berusaha hingga memastikan mekanksme perizinan satu pintu hanya melalui sistem OSS.

"Pelayanan perizinan ini adalah salah satu hal yang penting dalam memberikan kontribusi terhadap pergerakan angka realisasi investasi," kata Todotua.

(Dhera Arizona)

Bisnis.com, JAKARTA — Presiden RI Prabowo Subianto mendorong agar Danantara menggarap sektor pertambangan di Australia seiring dengan kerja sama di kedua negara.

Hal itu disampaikan Prabowo usai penandatanganan traktat Australia-Indonesia mengenai keamanan bersama pada Jumat (6/2/2026) di Istana Negara.

Prabowo mengatakan Pemerintah Indonesia mengundang Australia untuk berinventasi di sektor hilirisasi mineral kritis indonesia, termasuk pengolahan nikel, tembaga, bauksit, dan emas.

"Pada saat yang sama, kami juga mendorong perusahaan indonesia untuk berinvestasi di sektor pertambangan mineral kritis Australia. Danantara siap bekerja sama dengan para mitranya di Australia untuk menjajaki peluang co-investment dan dalam berbagai bentuk kemitraan lainnya," kata Prabowo di Istana Negara pada Jumat (6/2/2026).

Adapun, traktat Australia-Indonesia yang telah ditandatangani kedua negara merupakan komitmen dalam menjaga keamanan bersama.

"Hari ini saya menegaskan kembali hubungan erat dan komitmen bersama meningkatkan komitmen traktat keamanan bersama, mencerminkan tekad kedua negara kerja sama erat menjaga keamanan nasional masing-masing," kata Prabowo.

Dia mengatakan penandatanganan traktat juga sebagai bentuk kontribusi nyata terhadap perdamaian.

"Indonesia dan Australia ditakdirkan hidup berdampingan, atas dasar saling percaya dan beritikad baik," kata Prabowo.

Dia mengatakan kerja sama juga akan dijalankan dengan semua pihak dan tidak ingin ada musuh manapun.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Indonesia dan sejumlah negara penghasil mineral kritis dihadapkan pada peluang besar untuk memperkuat posisi dalam rantai pasok global energi bersih. Namun, peluang itu hanya bisa diwujudkan jika negara-negara tersebut tidak berhenti pada tahap penambangan, melainkan membangun kapasitas pengolahan dan pemurnian di dalam negeri.

Kepala Eksekutif Badan Energi Internasional (IEA) Fatih Birol menegaskan, penguasaan terhadap industri pengolahan mineral kritis seperti nikel, kobalt, dan logam tanah jarang akan menjadi kunci dalam kompetisi energi dan teknologi masa depan.

“Beberapa pihak menganggap mineral kritis hanya digunakan untuk teknologi energi, tetapi itu tidak sepenuhnya benar. Mineral ini juga digunakan dalam industri manufaktur, pembuatan chip, pertahanan, drone, dan berbagai sektor lainnya,” kata Birol dalam Singapore International Energy Week (SIEW).

Menurut Birol, pengolahan dan pemurnian mineral global saat ini masih terkonsentrasi di sejumlah kecil negara, dengan satu negara di Asia memegang peran dominan. Karena itu, negara penghasil seperti Indonesia perlu memperluas kapasitas pemurnian untuk memperkuat posisi di rantai nilai global.

“Negara-negara yang memiliki nikel, logam tanah jarang, atau kobalt sebaiknya tidak hanya menambang, tetapi juga mengolah dan memurnikannya,” ujarnya.

Sementara itu, Senior Energy Economist di Economic Research Institute for ASEAN and East Asia (ERIA), Han Phoumin, menilai Indonesia berada di posisi strategis untuk memanfaatkan kekayaan mineral kritis sebagai sumber kemakmuran berkelanjutan.

“Mineral kritis kini menjadi minyak baru dalam geopolitik abad ke-21. Indonesia berada tepat di pusat transformasi ini,” ujarnya.

Menurut data U.S. Geological Survey, Indonesia memiliki cadangan nikel sekitar 55 juta ton atau 42 persen dari total global, menjadikannya yang terbesar di dunia. Indonesia juga termasuk dalam 10 besar produsen tembaga dan bauksit.

Untuk keluar dari posisi sebagai pemasok bahan mentah, Indonesia telah menjalankan kebijakan hilirisasi melalui pelarangan ekspor bijih mentah dan pembangunan lebih dari 30 smelter. Sepanjang 2019–2023, investasi asing langsung di sektor ini mencapai lebih dari 30 miliar dolar AS.

Phoumin menilai kawasan industri seperti Morowali dan Weda Bay menjadi simbol ambisi Indonesia membangun ekosistem baterai kendaraan listrik dari hulu ke hilir.

MIND ID jadi penggerak

Holding industri pertambangan MIND ID memegang peran utama dalam mewujudkan strategi hilirisasi nasional. Melalui anak usaha seperti PT Vale Indonesia Tbk (Vale) dan PT Aneka Tambang Tbk (ANTAM), MIND ID mengembangkan rantai nilai nikel secara terintegrasi — mulai dari pengolahan bijih hingga produksi material baterai.

Vale tengah mempercepat tiga proyek strategis Indonesia Growth Project (IGP), sementara ANTAM fokus pada pengembangan ekosistem baterai kendaraan listrik melalui proyek di Halmahera Timur dan fasilitas produksi material katoda di Karawang, Jawa Barat.

Langkah ini dinilai bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan domestik, tetapi juga memperkuat posisi Indonesia sebagai pemain kunci dalam rantai pasok energi bersih global.

Kendati memiliki potensi besar, Phoumin menilai keberhasilan hilirisasi mineral kritis bergantung pada tata kelola yang transparan, berkelanjutan, dan terdiversifikasi.

“Pasar mineral global rentan terhadap asimetri informasi dan volatilitas harga. Diperlukan sistem data mineral global di bawah WTO atau G20 untuk memantau produksi dan stok secara real time,” ujarnya.

Ia juga menekankan pentingnya standar lingkungan, sosial, dan tata kelola (ESG) dalam pengembangan smelter agar Indonesia tetap kompetitif di pasar teknologi bersih. “Penerapan sertifikasi ESG nasional dan sistem pelacakan produksi bisa memperkuat kepercayaan internasional dan membuka akses pembiayaan hijau,” tambahnya.

Selain itu, diversifikasi kerja sama internasional juga menjadi faktor penting. Inisiatif seperti Inflation Reduction Act di Amerika Serikat dan Minerals Security Partnership membuka peluang kolaborasi baru di luar perjanjian dagang tradisional.

Phoumin menegaskan, strategi hilirisasi Indonesia perlu diiringi kerja sama global yang transparan dan berbasis keberlanjutan. “Keberlanjutan perlu bergerak menuju transisi energi yang terukur, dengan smelter berbasis energi terbarukan dan pengelolaan limbah yang bertanggung jawab,” katanya.