JAKARTA - Menteri Luar Negeri China , Wang Yi mengeluarkan seruan darurat kepada seluruh negara anggota blok BRICS dalam pertemuan tingkat tinggi di New Delhi, India, tengah pekan lalu. Di tengah ketegangan global yang belum sepenuhnya mereda, Beijing mendesak aliansi raksasa ekonomi berkembang ini untuk segera bersatu mengambil alih kontrol dan memperkuat kerja sama atas sumber daya mineral strategis dunia.

Langkah agresif China ini disebut-sebut sebagai strategi besar untuk menghadapi ancaman multidimensi di masa depan, mulai dari ledakan kecerdasan buatan (AI), wabah mematikan, hingga ancaman model peperangan baru yang kini mengincar kedaulatan negara-negara non-Barat.

Mineral Strategis: Kunci Hidup Mati Teknologi Masa Depan

Desakan Wang Yi mengenai kerja sama mineral strategis (strategic mineral resources) bukanlah tanpa alasan. Komoditas ini-seperti lithium, kobalt, nikel, dan tanah jarang (rare earths)-merupakan bahan baku utama pembuatan cip semikonduktor, baterai kendaraan listrik, superkomputer, hingga perangkat militer canggih.

Menguak di Balik Lawatan Prabowo 1,5 Tahun, Seskab Teddy: BRICS hingga Investasi Rp2.430 Triliun



Dengan mengonsolidasikan kekuatan BRICS (yang kini mencakup produsen mineral utama dunia), blok ini berpotensi besar mengunci jalur pasokan global dan mendikte peta industri teknologi tinggi.

Selain masalah komoditas, kantor berita Xinhua juga melaporkan bahwa Wang Yi secara tegas meminta BRICS mengambil tindakan nyata dalam menghadapi ancaman non-tradisional yang semakin saling bertautan, termasuk pengawasan ketat risiko AI.

Melakukan pengawasan bersama terhadap bahaya dan risiko tak terkontrol dari perkembangan kecerdasan buatan. Lalu juga menyoroti konflik AS-Iran baru-baru ini sebagai bukti nyata bahwa dunia harus siap menghadapi cyber warfare (perang siber) dan information warfare (perang informasi).

Iran Desak BRICS Hancurkan Kekebalan AS, Sinyal Pergeseran Blok Ekonomi ke Aliansi Militer?



Darurat Kesehatan & Pangan: China menyerukan aksi bersama merespons ancaman ketahanan pangan, krisis energi global, serta penanganan darurat epidemi Ebola di Afrika.

Babak Baru Perlawanan Terhadap Dominasi Barat

Narasi pergeseran kekuatan global dari Barat ke Timur selalu menarik perhatian besar. Wang Yi memanfaatkan panggung di New Delhi untuk membakar semangat solidaritas bloknya agar berani melawan penindasan ekonomi sepihak.

"Anggota BRICS perlu memimpin dalam menyuarakan keadilan, memberikan hasil yang adil, serta meningkatkan posisi dan peran mereka dalam urusan internasional," tegas Wang Yi di hadapan para delegasi.

China menyerukan agar BRICS mengibarkan tinggi-tinggi "panji multilateralisme" dan secara frontal menentang tindakan unilateralisme (kesepakatan sepihak) serta proteksionisme dagang yang selama ini kerap dimainkan oleh Amerika Serikat dan sekutunya.

Beijing menilai sudah saatnya aturan internasional dihormati tanpa ada satu pun negara yang merasa berhak mengatur negara lain.

Investasi hijau sedang menjadi mantra baru ekonomi global. Karenanya, investasi hijau perlu menjadi instrumen transformasi struktural untuk memperkuat kapasitas industri nasional, meningkatkan nilai tambah domestik, menciptakan pekerjaan berkualitas, memperbaiki standar lingkungan, serta menaikkan posisi tawar Indonesia.

Peluang Strategis

Dalam Mineral Commodity Summaries 2026, US Geological Survey memperkirakan produksi tambang nikel global pada 2025 mencapai sekitar 3,9 juta ton. Indonesia menjadi produsen terbesar dengan produksi sekitar 2,6 juta ton. Artinya, Indonesia menyumbang porsi besar dalam pasokan nikel dunia. Posisi ini penting karena nikel menjadi salah satu komponen kunci dalam rantai pasok baterai dan kendaraan listrik.

Permintaan global terhadap mineral kritis juga terus meningkat seiring percepatan pembangunan kendaraan listrik, baterai, jaringan listrik, dan energi bersih. Badan Energi Internasional menempatkan mineral kritis sebagai salah satu pondasi utama sistem energi masa depan. Dengan kata lain, transisi energi global membutuhkan pasokan mineral dalam jumlah besar.

Bagi Indonesia, situasi ini jelas membuka peluang strategis. Setelah lama menjadi pengekspor komoditas mentah, Indonesia sedang bergerak ke arah hilirisasi. Larangan ekspor bijih nikel dan pembangunan smelter menjadi bagian dari strategi untuk menahan nilai tambah di dalam negeri.

Meski begitu, transformasi ekonomi hijau tidak boleh berubah menjadi ekstraktivisme hijau. Maksudnya, pola ketika proyek yang diklaim mendukung transisi hijau tetap bertumpu pada logika lama. Misalnya, eksploitasi sumber daya alam secara intensif, pemindahan beban ekologis ke wilayah produksi, ketimpangan distribusi manfaat, serta ketergantungan pada permintaan pasar global.

Karena itu, menjadi penting untuk memastikan agar investasi hijau benar-benar berkualitas, kompetitif, berkelanjutan, dan memberi nilai tambah lebih besar bagi perekonomian nasional.

Selain itu, tantangan ekonomi hijau Indonesia menjadi lebih kompleks karena sektor nikel belakangan menghadapi tekanan baru. Reuters melaporkan bahwa sejumlah perusahaan Cina yang beroperasi di sektor nikel Indonesia menyampaikan kekhawatiran mengenai kuota bijih nikel, kenaikan pajak, perubahan formula harga, birokrasi, dan biaya operasi yang meningkat.

Pemerintah juga menunda rencana kenaikan royalti dan bea keluar mineral untuk mencari formulasi yang lebih ideal antara kepentingan penerimaan negara dan keberlanjutan industri. Keluhan tersebut menjadi sinyal bahwa investasi hijau membutuhkan kepastian regulasi. Tanpa kepastian, investor akan menghitung ulang risiko.

Tantangannya, antara menarik investasi dan melindungi kepentingan publik harus berjalan beriringan. Investasi membutuhkan kepastian, tetapi kepastian tidak boleh dimaknai sebagai kelonggaran standar.

Sebaliknya, perlindungan lingkungan dan sosial juga tidak boleh dijalankan dengan tata kelola yang berbelit, tidak konsisten, dan membuka ruang rente. Iklim investasi yang sehat justru membutuhkan regulasi yang jelas, pengawasan yang kredibel, dan birokrasi yang bersih.

Investasi Berkualitas

Dalam konteks ini, investasi hijau perlu diarahkan sebagai investasi berkualitas. Pertama, standar lingkungan, sosial, dan tata kelola perlu diperkuat. Pengawasan terhadap limbah, emisi, penggunaan air, keselamatan kerja, dan dampak terhadap masyarakat lokal perlu dilakukan secara transparan.

Kedua, hilirisasi perlu dikaitkan dengan transfer teknologi dan pendalaman industri domestik. Tidak berhenti pada smelter dan produk antara, targetnya perlu lebih jauh, yakni penguatan riset material, manufaktur komponen, teknologi baterai, daur ulang baterai, serta integrasi dengan industri kendaraan listrik dan energi bersih.

Ketiga, investasi hijau membutuhkan penciptaan pekerjaan berkualitas. Legitimasi sosial ekonomi hijau bergantung pada kemampuannya menciptakan pekerjaan yang layak, aman, dan memiliki prospek peningkatan keterampilan.

Keempat, pemerintah perlu memperkuat posisi tawar Indonesia dalam rantai nilai global. Posisi tawar dibangun melalui kapasitas teknologi, kualitas sumber daya manusia, kepastian hukum, diplomasi ekonomi, dan kemampuan membaca perubahan pasar global.

Kelima, agenda investasi hijau perlu dihubungkan dengan transisi energi domestik. Indonesia telah memiliki kerangka Just Energy Transition Partnership (JETP) yang sejak 2022 dirancang untuk memobilisasi sekitar 20 miliar dolar AS pembiayaan publik dan swasta bagi transisi energi. Namun, pembiayaan transisi tidak boleh berjalan terpisah dari strategi industrialisasi hijau.

Pada intinya, investasi hijau adalah peluang strategis yang akan menghasilkan pembangunan yang lebih adil dan berkelanjutan jika didukung dengan tata kelola yang kuat.

Indonesia membutuhkan investasi hijau yang berkualitas, yang tidak hanya mempercepat pertumbuhan, tetapi juga memperdalam struktur ekonomi. “Hijau” harus hadir bukan hanya pada label industrinya, melainkan juga pada tata kelola, proses produksi, distribusi manfaat, dan masa depan masyarakat di sekitarnya.

PRILLY, KOMPAS.com — Sehari setelah Indonesia dan Swiss menandatangani Memorandum of Understanding (MoU) kerja sama mineral dan logam di Basel, Swiss, Selasa (23/6/2026), delegasi jurnalis Kompas Gramedia (KG) Group, termasuk Kompas.com dan KBRI Bern, mengunjungi SICPA SA di Prilly, Swiss.

Perusahaan teknologi yang berdiri pada 1927 itu dikenal melalui teknologi pengaman uang kertas, termasuk pada Rupiah, namun kini juga mengembangkan solusi ketertelusuran untuk sumber daya strategis seperti bahan bakar dan mineral kritis.

Penandatanganan MoU tersebut dilakukan Duta Besar RI untuk Swiss Ngurah Swajaya dan Ambassador sekaligus Head of the Bilateral Economic Relations Division Swiss Andrea Rauber Saxer. Kerja sama itu menjadi bagian dari rangkaian peringatan 75 tahun hubungan diplomatik Indonesia dan Swiss serta upaya memperkuat kolaborasi di sektor mineral dan logam.

“Ada kebutuhan kuat untuk kepercayaan. Ada kebutuhan kuat untuk kedaulatan. Dan terutama hari ini, kedaulatan adalah salah satu elemen yang paling penting,” kata Swiss Markets Director Strategic Affairs SICPA Christian Bock di Prilly, Swiss, Rabu (24/6/2026).

Menurut Christian, Indonesia dan Swiss memiliki karakteristik yang berbeda sebagai negara besar dan negara kecil. Namun, terdapat sejumlah kebutuhan yang dapat menjadi titik temu kerja sama kedua negara.

“Orang bisa bertanya, kenapa Indonesia dan Swiss berusaha bersama? Maksud saya, negara yang besar dengan negara yang kecil,” ujar Christian.

“Tapi menurut saya, ada sesuatu yang cocok,” lanjut dia.

Christian mengatakan keputusan yang diambil Indonesia di bidang sumber daya alam membutuhkan sejumlah elemen penting, mulai dari kepercayaan, kedaulatan, pengalaman, hingga kemampuan membangun sistem yang dapat diandalkan.

Dari Pelumas Susu ke Pengaman Uang Kertas

SICPA akan memasuki usia 100 tahun pada 2027. Christian menjelaskan perusahaan tersebut berawal dari produk pelumas yang digunakan dalam proses pemerahan susu pada 1927.

Dari produk awal tersebut, SICPA berkembang ke tinta cetak, tinta keamanan uang kertas, solusi cukai, teknologi ketertelusuran, hingga berbagai solusi digital.

“Ini menunjukkan bagaimana sebuah perusahaan kecil bisa tumbuh dan berkembang menjadi hidden champion,” ujar Christian.

Director Corporate Communications Strategic Affairs SICPA Remi Oudinot mengatakan SICPA saat ini bekerja dengan lebih dari 180 negara dan memiliki lebih dari 3.000 karyawan di seluruh dunia.

Menurut dia, perusahaan memiliki tenaga kerja dari 84 kewarganegaraan, fasilitas di lima benua, serta lebih dari 6.000 paten.

“Inovasi adalah kata kuncinya,” kata Remi.

Ia menjelaskan SICPA memiliki keahlian di berbagai bidang, mulai dari kimia, teknik, ilmu material, kriptologi, telekomunikasi, optik, fisika, hingga ilmu komputer.

“Pada akhirnya, apa yang kami hasilkan adalah data,” ujar Remi.

“Kami dapat memberikan dashboard kepada pemerintah sehingga mereka mengetahui bagaimana kondisi aset mereka, di mana terdapat masalah, dan sebagainya,” lanjutnya.

Remi menjelaskan perjalanan SICPA dimulai dari tinta grafis pada dekade 1930-an. Saat Perang Dunia II, perusahaan mulai mengembangkan tinta keamanan untuk uang kertas dan mencetak uang kertas pertamanya untuk Spanyol.

Menurut dia, salah satu teknologi yang terus dikembangkan SICPA adalah tinta optik yang berubah warna ketika dilihat dari sudut berbeda. Teknologi tersebut menjadi salah satu elemen keamanan pada uang kertas.

Selain fitur yang dapat dilihat masyarakat, SICPA juga mengembangkan lapisan keamanan lain yang hanya dapat diperiksa menggunakan perangkat tertentu maupun laboratorium khusus.

“Kami memiliki tiga tingkat keamanan pada uang kertas,” kata Remi.

“Yang pertama dapat dilihat masyarakat, yang kedua dapat diperiksa menggunakan perangkat tertentu, dan yang ketiga hanya dapat diverifikasi oleh laboratorium khusus,” lanjutnya.

Christian menambahkan sekitar 85 persen uang kertas di dunia memiliki teknologi SICPA pada salah satu elemen keamanannya.

Ketika Rupiah, Bahan Bakar, dan Mineral Masuk Radar SICPA

Dalam pemaparannya, SICPA juga menjelaskan pengembangan teknologi penandaan bahan bakar atau fuel marking yang digunakan untuk membantu pemerintah mengawasi distribusi bahan bakar, mencegah penyelundupan, serta mendukung pengawasan penerimaan negara.

“Energi adalah aset vital bagi negara,” ujar Remi.

Menurut dia, teknologi tersebut menggunakan penanda molekuler yang dimasukkan ke bahan bakar resmi sehingga dapat diperiksa di sepanjang rantai distribusi.

Remi mengatakan sistem tersebut telah digunakan di sejumlah negara, termasuk Filipina.

Ketika ditanya mengenai relevansinya bagi Indonesia, Remi menyinggung tantangan distribusi di negara kepulauan.

“Saat saya melihat Indonesia dan jumlah pulau yang dimiliki, tantangannya kurang lebih sama seperti yang terlihat di Filipina,” kata Remi.

“Bagaimana Anda mengendalikan distribusi bahan bakar? Di situlah Anda membutuhkan solusi fisik dan solusi digital,” lanjutnya.

Selain bahan bakar, Christian mengatakan teknologi serupa juga dapat diterapkan pada sumber daya strategis lainnya.

“Kami membahas fuel marking sebelumnya, tetapi teknologi itu juga dapat diterapkan pada sumber daya kritis lainnya seperti mineral,” ujar Christian.

SICPA juga menyebut terlibat dalam pengembangan central bank digital currencies (CBDC) bersama sejumlah bank sentral.

“Kami bekerja dengan bank sentral untuk mendefinisikan konsep yang dapat memberikan kedaulatan kepada bank sentral, bahkan dalam mata uang digital,” kata Christian.

Hubungan SICPA dengan Indonesia sendiri telah berlangsung lebih dari 50 tahun. Remi mengatakan kehadiran perusahaan di Indonesia dimulai pada awal 1970-an dan diperkuat dengan investasi pabrik baru pada 2018.

“Indonesia memiliki tempat khusus bagi SICPA,” ujar Remi.

Menurut dia, Indonesia juga menjadi bagian dari jaringan produksi global SICPA yang saat ini memiliki 12 pabrik di berbagai negara.

“Untuk kami, Indonesia adalah kunci,” kata Remi.

“Kami membutuhkan sistem yang benar-benar dapat diandalkan. Itulah sebabnya kami memiliki 12 pabrik di seluruh dunia dan Indonesia adalah salah satunya,” lanjutnya.

Dalam sesi diskusi, SICPA juga menjelaskan pentingnya kolaborasi dengan dunia riset dan pendidikan. Banyak ilmuwan perusahaan berasal dari École Polytechnique Fédérale de Lausanne (EPFL), salah satu institusi teknologi terkemuka di Swiss.

Selain EPFL, SICPA juga memiliki kemitraan dengan sejumlah pusat riset dan teknologi lainnya, termasuk di bidang biometrik, sains data, dan teknologi digital.

“Ketika Anda mendengarkan pelanggan, yaitu pemerintah, mereka terus datang dengan masalah baru untuk diselesaikan,” ujar Christian.

“Karena itu, Anda membutuhkan kompetensi untuk menjawab masalah tersebut dengan cepat,” lanjutnya.

#RICH_75indonesiaswiss

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

Bisnis.com, JAKARTA — Regulasi nasional Indonesia terkait tata kelola environment, social, governance (ESG) sektor mineral kritis hanya selaras 39% sampai 51% dengan standar internasional, dengan kesenjangan terbesar pada pilar sosial yang mencapai 96%. Hal ini terungkap dalam laporan yang diluncurkan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian bersama Dewan Energi Nasional (DEN) dan World Resources Institute (WRI) Indonesia.

Laporan bertajuk Analisis Kesenjangan Kerangka Regulasi Nasional dengan Standar ESG Internasional untuk Sektor Mineral Kritis di Indonesia tersebut mengkaji 117 peraturan nasional yang mencakup 21 undang-undang, 20 peraturan pemerintah, dan 50 peraturan menteri. Seluruh aturan ini disandingkan dengan tiga standar ESG global yang meliputi International Finance Corporation Performance Standards (IFC PS), Initiative for Responsible Mining Assurance (IRMA), dan Copper Mark/Responsible Minerals Initiative (CopperMark/RMI).

Dari kajian tersebut ditemukan 103 bukti kepatuhan yang beririsan antara regulasi nasional dan standar ESG global. Namun, 45% aturan nasional dinilai belum sepenuhnya selaras dan membutuhkan penyesuaian panduan pelaksanaan, sementara 23% belum diatur sama sekali dalam regulasi nasional.

Yang paling krusial, 96% dari kekosongan aturan tersebut berada pada pilar sosial yang mencakup mekanisme perlindungan masyarakat adat termasuk komitmen Free, Prior and Informed Consent (FPIC), akuisisi lahan, serta pemindahan tempat tinggal masyarakat.

Dari total 42 parameter ESG komprehensif yang dievaluasi yang meliputi pengelolaan air limbah, perlindungan keanekaragaman hayati, hak masyarakat adat, keselamatan kerja, hingga transparansi rantai pasok dan antikorupsi, sebanyak 40 parameter masih memiliki kesenjangan substansi teknis operasional yang memerlukan penguatan.

Asisten Deputi Pengembangan Hilirisasi Industri Pertambangan Kemenko Perekonomian Agus Wibowo mengatakan penguatan aspek ESG menjadi keharusan untuk menjawab tuntutan global atas produksi mineral kritis yang bertanggung jawab.

"Penguatan pada aspek ESG wajib dilakukan untuk menjawab tuntutan global atas produksi mineral kritis yang diproduksi secara bertanggung jawab dan berkelanjutan. Studi yang telah dibuat akan memudahkan pemerintah dalam melakukan penyesuaian pada peraturan yang sudah ada maupun menyusun peraturan baru agar selaras dengan standar ESG internasional. Harapan kita adalah agar studi ini dapat meningkatkan keselarasan regulasi nasional dengan standar ESG internasional," katanya, dikutip dari siaran pers, Rabu (23/6/2026).

Laporan ini juga menemukan bahwa meski regulasi nasional Indonesia sudah memiliki fondasi ESG yang cukup luas dan tersebar lintas sektor, aturan-aturan tersebut masih terfragmentasi dan belum menyentuh aspek teknis operasional yang dibutuhkan untuk memenuhi persyaratan audit pasar global.

Direktur Eksekutif Bidang Sinkronisasi Kebijakan Program Prioritas Ekonomi DEN Tubagus Nugraha mengatakan kajian ini membuka pemahaman bahwa ESG bukan persoalan satu sektor.

"Studi ini makin menunjukkan bahwa ESG bukan single point of view, karena aspek-aspek yang dinilai tersebar di berbagai sektor. Pemahaman yang substansial, terutama standar yang diakui secara internasional, penting bagi industri dan pemerintah. Kajian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman, serta membuka transformasi dan penyesuaian terhadap industri regulasi ESG global," katanya.

Laporan ini memberikan tiga rekomendasi strategis. Bagi pemerintah, diperlukan transformasi regulasi tata kelola ESG melalui penyusunan pedoman kepatuhan nasional dan pembentukan institusi koordinator lintas sektor. Bagi pembuat standar internasional, laporan mendorong mekanisme pengakuan kesetaraan (equivalency recognition) agar dokumen hukum resmi Indonesia dapat diakui langsung untuk menekan biaya audit. Bagi pelaku industri, laporan menekankan pentingnya membangun compliance register terintegrasi dan memperkuat unit kerja ESG.

Country Director WRI Indonesia Nirarta Samadhi mengatakan posisi strategis Indonesia sebagai pemegang cadangan mineral kritis justru bisa menjadi risiko jika tata kelola tidak diperkuat.

"Indonesia memiliki posisi strategis karena cadangan mineral kritis dan pengolahannya, namun posisi tawar tersebut bisa menjadi risiko, jika tata kelola tidak didukung secara komprehensif. Hilirisasi nikel menjadi salah satu strategi dalam rencana pembangunan pemerintah. Studi kesenjangan ESG ini membantu mengidentifikasi 'kerugian tersembunyi', seperti emisi dan kerugian ekologis, yang dihadapi saat ini dan di masa depan," katanya.

Bisnis.com, JAKARTA — Kelompok negara maju G7 meluncurkan aliansi baru untuk memperkuat ketahanan pasokan mineral kritis dan mengurangi ketergantungan terhadap China yang selama ini mendominasi rantai pasok global sektor tersebut.

Melansir Kantor Berita Anadolu pada Rabu (17/6/2026), para pemimpin G7 menyampaikan keprihatinan terhadap praktik ekonomi nonpasar dan pembatasan ekspor yang dinilai mengancam keamanan ekonomi internasional. Untuk itu, mereka membentuk Critical Minerals Resilience and Production Alliance atau Aliansi Ketahanan dan Produksi Mineral Kritis.

Melalui aliansi tersebut, G7 menargetkan ketergantungan terhadap satu pemasok di luar kelompok untuk unsur tanah jarang dan magnet permanen turun menjadi di bawah 60% pada 2030, dengan target jangka panjang mencapai 50% secepat mungkin.

Para menteri terkait juga diminta menetapkan target pengurangan ketergantungan terhadap mineral kritis lainnya sebelum akhir tahun ini.

Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya G7 memperkuat rantai pasok di antara negara-negara sekutu. Sejak awal 2026, sebanyak 195 proyek terkait mineral kritis telah diumumkan dengan total nilai investasi mencapai 64 miliar euro atau sekitar US$74 miliar.

Untuk melindungi industri dari volatilitas pasar, G7 tengah mengkaji sejumlah instrumen pengaman, mulai dari subsidi selisih harga, mekanisme pengadaan bersama, hingga penetapan harga dasar (price floor).

Selain itu, para pemimpin G7 juga berkomitmen membangun sistem ketertelusuran guna memerangi perdagangan ilegal dan memastikan penerapan standar lingkungan serta ketenagakerjaan yang tinggi.

Program tersebut akan dimulai pada dua komoditas utama, yakni litium dan nikel, sebelum diperluas ke lima mineral baru setiap tahunnya.

Dengan dukungan Badan Energi Internasional (IEA) dan Organisasi Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD), aliansi tersebut juga akan berbagi data untuk mengantisipasi krisis pasokan, membangun cadangan domestik, serta meningkatkan kapasitas daur ulang guna memenuhi sebagian besar kebutuhan mineral G7 pada 2030.

Saat ini, pasar mineral kritis global masih didominasi China yang menguasai lebih dari 90% pemurnian unsur tanah jarang dunia, sekitar 80% grafit untuk baterai, serta sebagian besar pengolahan litium dan kobalt.

Sementara itu, negara-negara kaya sumber daya seperti Australia untuk litium, Chile untuk tembaga, Indonesia untuk nikel, dan Republik Demokratik Kongo untuk kobalt masih sangat bergantung pada infrastruktur pemrosesan China untuk mengubah bahan mentah menjadi komponen siap pakai.

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyebutkan sebagai salah satu produsen utama berbagai mineral kritis, Indonesia memiliki peran strategis dalam mendukung keberhasilan transisi energi global.

"Kita harus memastikan bahwa pengembangan industri hilir berjalan seiring dengan keberlanjutan sumber daya mineral," kata Direktur Pembinaan Pengusahaan Mineral, Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara (Ditjen Minerba) Kementerian ESDM, Cecep Mochammad Yasin di Jakarta, Rabu.

Cecep mengatakan bahwa Indonesia merupakan produsen utama berbagai mineral kritis, seperti nikel, timah, bauksit, tembaga, besi dan lain sebagainya.

Ia mengatakan bahwa saat ini hampir seluruh teknologi energi besi saat ini membutuhkan mineral kritis, mulai dari panel surya, turbin angin, jaringan listrik, penyimpanan energi, kendaraan listrik, hingga pengembangan hidrogen.

Begitu juga dengan tembaga yang menjadi tulang punggung elektrifikasi. Nikel, kobalt, dan lithium menjadi komponen penting dalam industri baterai yang saat ini sedang terus digalakkan.

Untuk itu, kata Cecep, Indonesia sebagai salah satu produsen mineral kritis memiliki peran penting dan strategis dalam mendukung keberhasilan transisi energi global dari konvensional menjadi energi baru terbarukan.

"Posisi Indonesia sebagai salah satu produsen utama berbagai mineral menjadikan Indonesia memiliki peran strategis dalam mendukung keberhasilan transisi energi global," ujarnya.

Cecep mengatakan bahwa saat ini Indonesia memiliki modal yang kuat untuk menghadapi perubahan, di mana Indonesia memiliki cadangan nikel terbesar di dunia dan mampu bertahan 31 tahun dengan asumsi produksi per tahun 190 juta ton.

Selain itu ada juga cadangan timah setara 22 tahun dengan produksi per tahun 65 ribu ton dan menjadikan Indonesia sebagai pemilik cadangan timah terbesar kedua di dunia.

Dengan beragam cadangan mineral kritis tersebut, lanjut Cecep, perlu dibarengi dengan hilirisasi agar memiliki nilai tambah dan tidak boleh berhenti hanya pada tahap awal pengolahan.

Kementerian ESDM, lanjut Cecep, dalam melakukan hilirisasi harus terus berkembang dari bijih menjadi "Mixed Hydroxide Precipitate" (MHP), menjadi nikel matte, kemudian menjadi prekursor dan katoda hingga menghasilkan produk akhir seperti kendaraan listrik dan energy storage system.

"Sebab semakin panjang rantai nilai yang dibangun di dalam negeri, semakin besar nilai tambah ekonomi yang dapat dinikmati oleh Indonesia dan masyarakat Indonesia secara nasional," katanya menambahkan.

Pewarta: Khaerul Izan
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, HAMBALANG – Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengungkapkan Presiden pada Rabu (17/6/2026) menjalani sejumlah agenda kerja, mulai dari menerima laporan pelaksanaan ibadah haji 2026 hingga membahas pengembangan sumber daya manusia (SDM) dan kerja sama di bidang teknologi serta mineral kritis.

Dalam keterangan pers di Padepokan Garuda Yaksa, Hambalang, Prasetyo mengatakan agenda utama Presiden hari ini adalah menerima laporan dari Komisi VIII DPR, Tim Pengawas Haji, dan Kementerian Haji terkait penyelenggaraan ibadah haji tahun 2026.

"Yang pertama adalah beliau memenuhi permohonan dari Komisi VIII dan sekaligus dari Tim Pengawas Haji serta dari Kementerian Haji untuk melaporkan pelaksanaan haji kita tahun 2026 ini," kata Prasetyo.

Selain menerima laporan haji, Presiden juga memanggil sejumlah menteri dalam agenda rutin pemerintahan untuk memperoleh perkembangan berbagai program strategis yang tengah berjalan.

Menjawab pertanyaan mengenai isu lain yang dibahas selain haji, Prasetyo menjelaskan bahwa Presiden juga meminta pembaruan informasi dari Menteri Pendidikan Tinggi dan Sains Teknologi terkait penguatan kapasitas SDM nasional.

"Ada beberapa. Yang pertama beliau ingin mendapatkan update juga dengan memanggil Menteri Pendidikan Tinggi dan Sainteks. Ini berkenaan dengan masalah persiapan pengawakan sumber daya manusia kita yang beberapa sudah berjalan proses-proses pendidikan maupun latihan," ujarnya.

Menurut Prasetyo, Presiden ingin memastikan berbagai program pendidikan dan pelatihan yang disiapkan pemerintah berjalan sesuai target guna mendukung kebutuhan tenaga kerja pada sektor-sektor strategis nasional.

Selain itu, Presiden juga meminta laporan mengenai perkembangan sejumlah kerja sama yang berkaitan dengan penguasaan teknologi serta pengembangan mineral kritis atau logam tanah jarang yang dinilai memiliki nilai strategis bagi industri masa depan.

"Juga update mengenai beberapa kerja sama yang berkaitan dengan teknologi dan mineral kritis atau logam tanah jarang," kata Prasetyo.

Pemerintah saat ini terus mendorong penguatan kualitas SDM dan hilirisasi sumber daya alam sebagai bagian dari strategi meningkatkan daya saing nasional di tengah perkembangan teknologi global dan kebutuhan industri berbasis mineral strategis.

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyatakan, mineral kritis akan menjadi penentu daya saing ekonomi global, sehingga Indonesia perlu mengelola sumber daya mineral dan batu bara secara optimal, berkelanjutan, serta bernilai tambah.

"Mineral kritis akan menjadi salah satu penentu utama daya saing ekonomi global di masa depan," kata Direktur Pembinaan Pengusahaan Mineral, Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara (Ditjen Minerba), Kementerian ESDM Cecep Mochammad Yasin di Jakarta, Rabu.

Menurut dia, saat ini sedang berada pada periode perubahan yang sangat dinamis, di mana ketegangan geopolitik, disrupsi rantai pasok global, perubahan iklim, serta percepatan transisi energi telah mengubah landscape energi dan mineral dunia secara fundamental.

Ia mengatakan bahwa dalam situasi seperti saat ini, ketahanan energi tidak lagi hanya mengenai ketersediaan energi, tetapi juga kemampuan suatu negara mengendalikan sumber daya strategis yang menjadi fondasi teknologi masa depan.

Indonesia, kata Cecep, memiliki modal yang kuat untuk menghadapi perubahan tersebut, di mana Indonesia memiliki cadangan nikel terbesar di dunia dan mampu bertahan 31 tahun dengan asumsi produksi per tahun 190 juta ton.

Selain itu ada juga cadangan timah yang setara 22 tahun dengan produksi per tahun 65 ribu ton dan menjadikan Indonesia sebagai pemilik cadangan timah terbesar kedua di dunia.

"Selanjutnya cadangan bauksit terbesar keempat dunia, serta tembaga, emas, perak, dan besi yang cukup," ujar Cecep saat memberikan sambutan pada acara Dialog Mineral Kritis yang diselenggarakan oleh Indef.

Menurut dia, Indonesia juga memiliki cadangan batu bara terbesar di dunia dan masih berperan penting dalam menjaga ketahanan energi nasional.

Cecep mengatakan, isu kedaulatan energi saat ini tidak dapat dipisahkan dari kemampuan mengelola sumber daya mineral dan batu bara secara optimal, berkelanjutan, dan bernilai tambah.

"Tren global menunjukkan adanya perubahan struktur kebutuhan energi, permintaan terhadap mineral kritis seperti litium, kobalt, grafit, tembaga, dan rare earth elements terus meningkat hingga tahun 2040 untuk mendukung pengembangan kendaraan listrik, baterai, energi terbarukan, dan jaringan listrik modern," katanya menambahkan.

Pewarta: Khaerul Izan
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA — Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan menilai ekspor mineral kritis secara bebas perlu dihentikan dan diperketat pengawasannya.

Hal itu ia sampaikan ke Presiden Prabowo Subianto saat menanyakan terkait nasib ekspor mineral kritis dalam sebuah rapat bersama.

"Presiden tanya mengenai mineral, critical mineral itu ekspor bagaimana? Saya bilang, saya setuju sekali Pak, itu dihentikan saja. Jadi jangan dengan bebas begitu, tetapi dengan sistem yang bagus," ujarnya dalam acara Indonesia Ethical AI Summit di Jakarta, Rabu (17/6/2026).

Menurut Luhut, pemerintah sebenarnya telah memiliki fondasi digital untuk memperkuat pengawasan sektor pertambangan melalui Sistem Informasi Mineral dan Batubara Antar Kementerian/Lembaga (Simbara).

Dia mengatakan, sistem tersebut dapat menjadi instrumen untuk mengintegrasikan data pertambangan dari hulu hingga hilir, mulai dari perizinan, produksi, kewajiban pembayaran kepada negara, hingga aktivitas ekspor.

"Sistemnya bagaimana? Saya bilang, Pak, pakai saja Simbara yang sudah ada plus perbaikan. Itu bagus dengan Seto [Septian Hario Seto-Anggota DEN] yang mengerjakan itu dan sekarang hampir selesai. Itu semua terintegrasi. Itu akan membantu penerimaan negara yang sangat besar sekali," kata Luhut.

Luhut menjelaskan, penerapan Simbara sebelumnya telah dilakukan pada komoditas batu bara. Melalui sistem tersebut, pemerintah dapat memantau berbagai aspek pertambangan, mulai dari data izin usaha pertambangan (IUP), luas wilayah tambang, kualitas batu bara, produksi, hingga proses penjualan.

"Semua terintegrasi dan itu akan membantu penerimaan negara yang besar sekali," tandasnya.

Pengawasan Ekspor Mineral Kritis Gunakan AI

Sebelumnya, Luhut menjelaskan pemerintah tengah menyiapkan pengawasan ekspor mineral kritis dengan memanfaatkan teknologi kecerdasan buatan atau AI.

Menurutnya, rencana tersebut telah disampaikan kepada sejumlah investor sebagai bagian dari strategi memperkuat tata kelola ekspor komoditas strategis.

Luhut menilai penggunaan AI dapat mengurangi potensi korupsi karena mampu mengurangi ketergantungan terhadap interaksi langsung antarindividu dalam proses pengawasan.

"Karena apabila Anda mendirikan satu institusi baru, ada juga potensi korupsi di sana atau penyalahgunaan wewenang. Namun, dengan AI, seperti pengalaman dengan e-catalog, kita meminimalkan pertemuan fisik antarmanusia," ujarnya.

Dia menilai pembentukan sistem berbasis teknologi lebih efektif dibandingkan menambah institusi baru yang berpotensi menciptakan celah penyalahgunaan kewenangan.

Luhut juga menegaskan penggunaan AI menjadi faktor penting agar sistem pengawasan dapat berjalan lebih transparan dan mengurangi peluang intervensi manusia.

Meski demikian, Luhut mengakui pengembangan sistem digital masih membutuhkan penyempurnaan. Pemerintah, kata dia, akan terus memperbaiki berbagai kendala yang muncul dalam implementasi.

"Apakah ada masalah? Pastinya ada, tetapi kita perbaiki satu per satu," tegasnya.

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyatakan bahwa Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) menjadi instrumen penting pemerintah dalam pengendalian mineral kritis bagi pemilik izin usaha pertambangan (IUP).

"RKAB ini memiliki peran yang sangat strategis. Bukan hanya sekedar instrumen administratif, melainkan instrumen pengendalian produksi," kata Direktur Pembinaan Pengusahaan Mineral, Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara (Ditjen Minerba), Kementerian ESDM Cecep Mochammad Yasin di Jakarta, Rabu.

Menurut dia, penerapan RKAB pada mineral dan batu bara (minerba) dilakukan untuk memastikan pemerintah dapat mengontrol produksi khususnya nikel dan batu bara.

Ia menjelaskan bahwa melalui mekanisme RKAB, pemerintah dapat menjaga keseimbangan antara cadangan yang tersedia, produksi yang dilakukan, kapasitas pengolahan domestik, dan kebutuhan industri masa depan.

"Sehingga industri dapat berjalan secara sehat dan juga berkelanjutan," ujarnya.

Cecep mengatakan pada 2026, implementasi kebijakan minerba oleh pemerintah diarahkan untuk mendukung dua tujuan besar yaitu swasembada energi, dan keberlanjutan.

Menurut dia, terdapat sejumlah instrumen utama di antaranya yaitu kebijakan domestic market obligation batu bara sebesar 25 persen untuk menjamin pasokan energi domestik, khususnya bagi kelistrikan nasional.

Kebijakan ini kata dia, menjadi fondasi penting dalam menjaga ketahanan energi dan stabilitas harga listrik nasional. Kemudian penerapan RKAB per satu tahun dan penyesuaian produksi.

"Semula, kita memiliki kebijakan tiga tahun, tapi dianggap bahwa untuk tiga tahun relatif pemerintah tidak bisa mengontrol. Sehingga diberlakukan satu tahun, hal ini untuk menjaga keseimbangan antara pemanfaatan sumber daya, kebutuhan industri, dan juga keberlanjutan cadangan mineral serta batu bara nasional," katanya saat memberikan sambutan pada acara Dialog Mineral Kritis yang diselenggarakan oleh Indef.

Sebelumnya, Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara (Ditjen Minerba) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyetujui 664 Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) pertambangan mineral dan batu bara (minerba) per 12 Juni 2026.

“Kami terus melakukan koreksi dan evaluasi terhadap dokumen yang diajukan agar kegiatan pertambangan berjalan sesuai rencana dan memenuhi prinsip tata kelola pertambangan yang baik. Setiap persetujuan diberikan setelah seluruh aspek yang dipersyaratkan dinyatakan memenuhi ketentuan,” ujar Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM Tri Winarno dalam keterangan resminya yang dikonfirmasi ANTARA dari Jakarta, Jumat.

Sementara itu, sejumlah permohonan lainnya masih berada dalam tahap evaluasi sesuai kelengkapan dokumen dan pemenuhan persyaratan yang berlaku.

Pemerintah memastikan seluruh proses dilakukan secara profesional, transparan, dan akuntabel untuk menjamin kegiatan pertambangan berjalan sesuai ketentuan serta mendukung pengelolaan sumber daya mineral dan batu bara yang berkelanjutan.

Pengaturan mengenai RKAB diperkuat melalui Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2025 dan Peraturan Menteri ESDM Nomor 17 Tahun 2025. Seluruh penyampaian RKAB juga dilakukan secara elektronik melalui sistem informasi terintegrasi e-RKAB sebagai bagian dari transformasi digital tata kelola minerba.

Melalui kebijakan tersebut, matriks RKAB disederhanakan menjadi tiga matriks untuk tahap eksplorasi dan sepuluh matriks untuk tahap operasi produksi. Penyederhanaan dilakukan tanpa mengurangi pengawasan terhadap aspek keselamatan pertambangan, pemenuhan kewajiban Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), penggunaan jasa pertambangan, pengembangan dan pemberdayaan masyarakat (PPM), serta kewajiban reklamasi.

Pewarta: Khaerul Izan
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto membuka peluang yang lebih luas bagi Jerman untuk terlibat dalam pengembangan sektor-sektor strategis Indonesia, mulai dari rantai pasok mineral kritis hingga pembangunan infrastruktur nasional.

Hal itu disampaikan Prabowo saat memberikan keterangan pers bersama Presiden Republik Federal Jerman Frank-Walter Steinmeier usai pertemuan bilateral di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (15/6/2026).

Menurut Prabowo, Indonesia memandang Jerman sebagai mitra penting dalam mendukung transformasi ekonomi nasional, terutama di tengah upaya pemerintah memperkuat hilirisasi industri dan membangun ekosistem industri berbasis teknologi tinggi.

Presiden mengatakan, pemerintah mengundang perusahaan dan investor Jerman untuk berpartisipasi dalam pengembangan rantai pasok mineral strategis yang menjadi kebutuhan utama berbagai industri masa depan.

"Kami juga mengundang Jerman untuk ikut serta dalam rantai pasok mineral kritis dan tanah jarang juga dalam pengembangan infrastruktur kita," kata Prabowo.

Indonesia saat ini tengah mendorong pemanfaatan mineral kritis dan unsur tanah jarang sebagai bagian dari strategi penguatan industri hilir, termasuk untuk mendukung pengembangan kendaraan listrik, energi bersih, serta industri teknologi canggih.

Selain sektor investasi, kedua negara juga membahas penguatan kerja sama yang menyasar pelaku usaha kecil dan menengah. Prabowo menyambut baik keberlanjutan program Partnering in Business with Germany yang selama ini menjadi salah satu sarana peningkatan kapasitas dan jejaring internasional bagi UMKM Indonesia.

"Selain itu kami menyambut baik program Partnering in Business with Germany yang ditujukan untuk program UMKM," ujarnya.

Program tersebut dinilai dapat memperluas akses pelaku usaha Indonesia terhadap pasar global sekaligus memperkuat transfer pengetahuan dan pengalaman bisnis dari Jerman kepada perusahaan-perusahaan nasional.

Dalam kesempatan yang sama, Prabowo juga mengungkapkan bahwa Indonesia akan menjadi tuan rumah pertemuan kedua Joint Economic and Investment Committee (JEIC) pada tahun ini. Forum tersebut diharapkan menjadi wadah strategis untuk memperdalam kerja sama ekonomi dan investasi kedua negara.

"Indonesia juga akan menjadi tuan rumah Joint Economic and Investment Committee yang kedua tahun ini," kata Prabowo.

Pemerintah berharap penyelenggaraan JEIC dapat menghasilkan berbagai kesepakatan konkret, termasuk peningkatan investasi, perluasan kerja sama industri, serta penguatan hubungan perdagangan antara Indonesia dan Jerman yang selama ini menjadi salah satu mitra ekonomi utama Indonesia di kawasan Eropa.

Melalui berbagai inisiatif tersebut, Indonesia dan Jerman berupaya memperkuat kemitraan ekonomi yang lebih erat sekaligus menciptakan peluang baru bagi dunia usaha di kedua negara dalam menghadapi tantangan ekonomi global yang terus berkembang.

JAKARTA, KOMPAS.com – Meningkatnya kebutuhan global terhadap mineral kritis untuk mendukung transisi energi dan pembangunan rendah karbon mendorong berbagai pihak memperkuat pengembangan industri nikel yang lebih hijau dan berkelanjutan.

Isu tersebut menjadi salah satu fokus pembahasan dalam Indonesia Critical Minerals Conference and Expo (ICM) 2026.

Forum ini mempertemukan pemerintah, pelaku industri, organisasi internasional, akademisi, serta berbagai pemangku kepentingan untuk membahas strategi penguatan daya saing industri mineral Indonesia.

Pembahasan dalam ICM 2026 mencakup penerapan prinsip keberlanjutan, pengembangan industri hijau, serta praktik Environmental, Social, and Governance (ESG) dalam rantai pasok mineral.

Indonesia dinilai memegang peran strategis

Deputy to the Director General and Managing Director of Technical Cooperation and Sustainable Industrial Development United Nations Industrial Development Organization (UNIDO), Ciyong Zou menyebut, meningkatnya permintaan global terhadap mineral kritis menempatkan Indonesia pada posisi yang semakin penting dalam rantai nilai mineral dunia.

Karena itu, pengembangan sektor mineral dinilai perlu berjalan seiring dengan pertumbuhan ekonomi, pengurangan emisi, serta penciptaan manfaat sosial yang lebih luas bagi masyarakat.

Dorong kawasan industri berkelanjutan

Sebagai bagian dari rangkaian ICM 2026, Tsingshan Group bersama UNIDO menyelenggarakan High-Level Forum on Mineral Sustainable Development and Eco-Industrial Parks.

Forum tersebut berfokus pada pengembangan kawasan industri berkelanjutan melalui penerapan prinsip Eco-Industrial Park (EIP), praktik ESG, serta upaya mendorong transformasi industri yang lebih hijau dan efisien.

Dalam kesempatan itu, Tsingshan Holding Group dan UNIDO juga menandatangani nota kesepahaman atau memorandum of understanding (MoU) pada 4 Juni 2026.

Kerja sama tersebut ditujukan untuk mendukung pelaksanaan program Industrial Park Pilots for Sustainable Development of Mineral-Based Industries in Indonesia (IP4SD).

Program tersebut diarahkan untuk mendukung penerapan prinsip Eco-Industrial Park di kawasan industri berbasis mineral melalui peningkatan efisiensi sumber daya dan kinerja lingkungan yang lebih berkelanjutan.

Melalui program IP4SD, Indonesia Weda Bay Industrial Park (IWIP) dan Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP) ditetapkan sebagai proyek percontohan Eco-Industrial Park.

Inisiatif tersebut diharapkan dapat mendukung transformasi kawasan industri mineral menuju kawasan industri yang lebih hijau.

Fokus pada rantai pasok mineral berkelanjutan

Vice President Tsingshan Holding Group, Scott Ye, mengatakan pengembangan rantai pasok mineral yang berkelanjutan menjadi bagian penting dalam mendukung transformasi industri global menuju ekonomi rendah karbon.

“Melalui kolaborasi dengan Pemerintah Republik Indonesia, UNIDO, pelaku industri, masyarakat, dan berbagai pemangku kepentingan lainnya, Tsingshan berkomitmen mendukung transformasi Indonesia Weda Bay Industrial Park (IWIP) dan Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP) menuju sistem industri yang lebih hijau, efisien, dan bertanggung jawab, sekaligus mendorong kolaborasi di seluruh rantai pasok mineral agar manfaat ekonomi, perlindungan lingkungan, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat dapat berjalan secara seimbang,” ujar Ye.

Menurut dia, kolaborasi lintas pemangku kepentingan menjadi faktor penting dalam membangun sistem industri mineral yang mampu menghasilkan manfaat ekonomi sekaligus memperhatikan aspek lingkungan dan sosial.

Sejalan dengan kebijakan pemerintah

Program IP4SD juga disebut sejalan dengan kebijakan pemerintah dalam pengembangan kawasan industri berwawasan lingkungan.

Kebijakan tersebut diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2024 tentang Perwilayahan Industri yang mendorong penerapan prinsip efisiensi energi, ekonomi sirkular, dan produksi bersih di kawasan industri.

Melalui kolaborasi antara pemerintah, pelaku industri, dan organisasi internasional, berbagai inisiatif yang dibahas dalam ICM 2026 diharapkan dapat memperkuat posisi Indonesia sebagai pusat industri mineral yang kompetitif sekaligus berkelanjutan di tingkat global.

Di tengah meningkatnya kebutuhan dunia terhadap mineral kritis, penguatan praktik keberlanjutan dinilai menjadi bagian penting dalam menjaga daya saing industri sekaligus mendukung transformasi menuju ekonomi rendah karbon.

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang