Jakarta (ANTARA) - Konsultan dan Perencana Keuangan Elvi Diana CFP menyatakan pentingnya akuntabilitas dan transparansi atas keputusan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) yang memperpanjang penempatan dana kas negara sebesar Rp281 triliun di bank Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) hingga akhir Desember 2026.

Selain itu, pemerintah juga menyiapkan dana siaga (standby) sebesar Rp100 triliun yang dapat dimanfaatkan apabila sektor perbankan memerlukan tambahan likuiditas.

Dalam keterangannya di Jakarta, Rabu, Elvi menerangkan kebijakan tersebut merupakan langkah yang relevan dalam menjaga stabilitas sistem keuangan di tengah dinamika perekonomian global dan domestik.

Ketersediaan likuiditas yang memadai di perbankan dinilai penting agar fungsi intermediasi tetap berjalan optimal, terutama dalam mendukung penyaluran kredit kepada dunia usaha.

"Perpanjangan penempatan dana kas negara dapat memberikan ruang likuiditas yang cukup bagi perbankan, sehingga penyaluran kredit kepada sektor produktif tetap terjaga. Hal ini penting untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi, khususnya bagi pelaku usaha yang masih membutuhkan akses pembiayaan," ujar Elvi.

Meski demikian, Elvi menekankan bahwa besarnya dana yang ditempatkan pemerintah harus diiringi dengan tata kelola yang baik, transparansi, serta mekanisme pengawasan yang kuat.

Menurutnya, efektivitas kebijakan tidak hanya diukur dari tersedianya likuiditas, tetapi juga dari sejauh mana dana tersebut benar-benar dimanfaatkan untuk mendukung aktivitas ekonomi yang produktif.

"Akuntabilitas menjadi faktor yang tidak bisa ditawar. Pemerintah bersama otoritas terkait perlu memastikan adanya pengawasan yang ketat terhadap pengelolaan dana tersebut agar tidak terjadi penyalahgunaan maupun kebocoran. Dana publik harus dikelola secara transparan dan memberikan manfaat yang optimal bagi perekonomian," tegasnya.

Elvi juga mendorong agar evaluasi terhadap implementasi kebijakan dilakukan secara berkala, termasuk mengukur efektivitas penyaluran kredit yang bersumber dari tambahan likuiditas tersebut.

Dengan demikian, pemerintah dapat memastikan bahwa kebijakan ini benar-benar memberikan dampak nyata bagi dunia usaha, penciptaan lapangan kerja, dan pertumbuhan ekonomi nasional.

Menurutnya, keseimbangan antara dukungan terhadap stabilitas sektor keuangan dan penerapan prinsip tata kelola yang baik akan menjadi kunci keberhasilan kebijakan tersebut.

"Dengan pengawasan yang konsisten, perpanjangan penempatan dana kas negara di Himbara diharapkan mampu memperkuat ketahanan sistem perbankan sekaligus mendorong pemulihan dan pertumbuhan ekonomi secara berkelanjutan," tutupnya.

Pewarta: Bayu Saputra
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Kami menyampaikan terima kasih kepada Kementerian Keuangan atas kepercayaan yang diberikan kepada BTN

Jakarta (ANTARA) - PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) menyambut kebijakan penempatan kembali dana saldo anggaran lebih (SAL) yang dipandang sebagai langkah strategis bagi perbankan untuk menjaga likuiditas tetap stabil di tengah berbagai tantangan ekonomi.

Direktur Utama BTN Nixon LP Napitupulu menyampaikan, likuiditas yang kuat menjadi motor utama bagi perseroan dalam menjalankan fungsi intermediasi secara lebih optimal guna memacu pertumbuhan kredit yang berdampak langsung pada penggerak ekonomi.

“Kami menyampaikan terima kasih kepada Kementerian Keuangan atas kepercayaan yang diberikan kepada BTN,” kata Nixon dalam keterangannya di Jakarta, Selasa.

Nixon menambahkan bahwa penempatan dana SAL ini sangat penting bagi perseroan. Dana ini, imbuh dia, bukan sekadar memperkuat fundamental likuiditas perusahaan, tetapi menjadi stimulus bagi perseroan untuk terus menggerakkan roda perekonomian melalui penyaluran kredit yang lebih agresif namun tetap terukur.

Perseroan menyatakan, pihaknya resmi menerima tambahan penempatan dana SAL dari Pemerintah. Dengan adanya suntikan dana segar ini, total dana SAL yang dikelola oleh BTN kini meningkat signifikan.

Sementara itu, Direktur Treasury & International Banking BTN Venda Yuniarti menambahkan bahwa perseroan kini memiliki ruang yang lebih luas untuk mengoptimalkan fungsi intermediasi perbankan, seiring dengan dukungan likuiditas yang semakin kokoh.

Perseroan berkomitmen untuk menyalurkan dana tersebut ke sektor-sektor yang memiliki dampak luas (multiplier effect) terhadap pertumbuhan ekonomi, khususnya sektor perumahan yang menjadi fokus utama BTN.

"Tugas kami adalah memastikan likuiditas ini tersalurkan dengan efektif ke sektor riil. Kami optimistis, dengan total dana SAL yang ada, BTN dapat memberikan kontribusi nyata dalam menjaga stabilitas ekonomi dan mendorong pertumbuhan kredit yang berkualitas,” kata dia.

Venda menegaskan bahwa pengelolaan dana tersebut akan tetap mengikuti prinsip kehati-hatian (prudential banking).

Hal ini dilakukan untuk menjaga efisiensi operasional perseroan agar tetap kompetitif di tengah fluktuasi pasar uang, sekaligus memastikan pembiayaan yang disalurkan tepat sasaran dalam mendukung target pertumbuhan ekonomi.

Diberitakan sebelumnya, Pemerintah melalui Kementerian Keuangan memutuskan untuk kembali menempatkan dana SAL di bank-bank anggota Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) dengan total hampir Rp400 triliun. Langkah ini ditempuh setelah SAL sempat ditarik sebagian.

Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Juda Agung pada Senin (29/6) mengatakan, pemerintah sempat menarik dana SAL sebesar Rp110 triliun pada Juni 2026 dari total penempatan dana sebelumnya yang tersisa Rp281 triliun.

Kini, dana tersebut dikembalikan lagi ke perbankan sehingga total dana yang ditempatkan menjadi Rp281 triliun dan akan dipertahankan hingga akhir tahun.

Di luar itu, telah disiapkan tambahan dana standby sebesar Rp100 triliun yang saat ini masih berada di Bank Indonesia (BI). Dengan demikian, total dana yang dapat ditempatkan di perbankan bisa mencapai Rp381 triliun.

Pewarta: Rizka Khaerunnisa
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Pemerintah dipastikan mengembalikan pagu penempatan dana pemerintah di industri perbankan nasional ke posisi semula sebesar Rp281 triliun. Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu), Juda Agung menerangkan, komitmen penempatan dana cadangan ini juga resmi diputuskan untuk diperpanjang masa berlakunya hingga Desember 2026 mendatang.

"Setelah dievaluasi diambil kesimpulan bahwa dana pemerintah di perbankan akan dikembalikan lagi yang kemarin 281 triliun akan dikembalikan lagi 281 triliun dan diperpanjang hingga akhir 2026, Desember 2026," ungkap Juda dalam konferensi pers di Gedung DPR, Senin (29/6/2026).

Purbaya Bakal Tempatkan Dana Rp400 Triliun Lagi di Himbara



Sebagai langkah antisipasi berlapis, pemerintah tidak hanya mengembalikan dana reguler melainkan turut menyiagakan amunisi tambahan senilai Rp100 triliun. Pasokan modal sekunder ini berfungsi sebagai dana siaga (standby fund) yang siap diinjeksikan sewaktu-waktu ke pasar keuangan apabila perbankan domestik memerlukan dukungan likuiditas instan untuk menopang ekspansi bisnisnya.

Juda menggarisbawahi bahwa intervensi modal ini sangat krusial agar fungsi intermediasi perbankan tidak terhambat di tengah tingginya animo pengajuan modal dari pelaku usaha. Merujuk pada data performa bulan lalu, laju penyaluran kredit nasional mampu tumbuh agresif di level 11,5% pada bulan Mei.

"Di samping itu ada tambahan 100 triliun sebagai standby in case diperlukan dan memang perbankan masih memerlukan likuiditas untuk menyalurkan kredit. Karena informasi dari perbankan permintaan kredit itu masih cukup, masih masih cukup tinggi tetapi likuiditas perlu dijaga agar bank bisa menyalurkan pertumbuhan kredit dan diperkirakan kemarin di bulan Mei kredit tumbuh 11,5 persen," jelas Juda.

Kemenkeu berharap pasokan likuiditas perbankan yang melimpah dari pemerintah ini dapat menjadi stimulus utama agar performa pembiayaan nasional konsisten mencetak pertumbuhan dua digit (double digit) pada bulan-bulan berikutnya demi menggerakkan roda ekonomi riil.

"Kami harapkan pertumbuhan kredit juga masih double digit di dalam bulan-bulan ke depan. Oleh sebab itu likuiditas memang benar-benar harus tetap terjaga di perbankan," pungkas Juda.

Penambahan kembali SAL dapat meredam kenaikan biaya dana, tetapi lebih sebagai penahan tekanan daripada solusi permanen

Jakarta (ANTARA) - Kepala Ekonom PermataBank Josua Pardede memandang, penambahan penempatan saldo anggaran lebih (SAL) di bank-bank anggota Himbara dapat membantu meredam kenaikan biaya dana (cost of fund/CoF) perbankan meski bukan merupakan solusi permanen.

Adapun Pemerintah melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memutuskan untuk kembali menempatkan dana SAL di Himbara dengan total hampir mendekati Rp400 triliun. Langkah ini ditempuh setelah SAL sempat ditarik sebagian.

“Penambahan kembali SAL dapat meredam kenaikan biaya dana, tetapi lebih sebagai penahan tekanan daripada solusi permanen,” kata Josua saat dihubungi ANTARA di Jakarta, Senin.

Secara umum, Josua menilai penempatan kembali SAL di Himbara dapat membantu membuat likuiditas lebih longgar dan lebih kondusif, terutama bagi bank-bank penerima dana.

Ia mencatat, pengalaman sebelumnya menunjukkan penempatan kas negara di perbankan pada September 2025 sebesar Rp200 triliun membantu mendorong likuiditas perekonomian, menurunkan suku bunga pasar uang, menekan bunga deposito khusus, menurunkan biaya dana, dan mendukung kredit yang tumbuh 9,6 persen pada Desember 2025.

Selain itu, penempatan kas negara di perbankan memperkuat kapasitas intermediasi, menjaga stabilitas pendanaan perbankan, dan mendukung kecukupan likuiditas domestik.

Meski demikian, Josua mengingatkan bahwa dampak penempatan SAL terhadap peningkatan kredit tidak terjadi secara otomatis.

“Dana SAL bisa mengurangi tekanan pendanaan dan memberi ruang bagi bank untuk tidak terlalu agresif menaikkan bunga dana, tetapi kredit tetap bergantung pada permintaan sektor riil, kelayakan debitur, kualitas jaminan, dan selera risiko bank,” jelas dia.

Apabila bank melihat risiko kredit meningkat, imbuh Josua, dana SAL bisa lebih banyak digunakan sebagai penyangga likuiditas dan bukan langsung disalurkan menjadi kredit baru.

Ia memandang bahwa dampak penempatan SAL di perbankan akan signifikan apabila nilainya cukup besar, berjangka waktu relatif panjang, memiliki jadwal penarikan yang jelas, serta didistribusikan sesuai dengan kebutuhan likuiditas perbankan.

Sebaliknya, apabila dana ditempatkan sangat sementara dan sewaktu-waktu dapat ditarik, bank akan tetap berhati-hati karena tidak bisa membiayai kredit jangka panjang dengan dana jangka pendek yang tidak pasti.

Josua juga mengingatkan risiko penempatan SAL yang dapat menciptakan ketergantungan bank pada dana pemerintah. Jika terlalu terkonsentrasi di Himbara, kebijakan ini dinilai dapat memperlebar kesenjangan biaya dana karena bank penerima memperoleh pendanaan lebih murah, sedangkan bank lain tetap harus bersaing melalui bunga deposito.

“Ini bisa memperlebar perbedaan biaya dana antarbank. Karena itu, kebijakan SAL perlu dirancang bukan hanya untuk menambah likuiditas, tetapi juga untuk mencegah perang bunga, menjaga persaingan sehat, dan memastikan dana benar-benar mengalir ke sektor produktif,” kata Josua.

Meski indikator agregat seperti alat likuid terhadap dana pihak ketiga (AL/DPK), liquidity coverage ratio (LCR), loan to deposit ratio (LDR), serta pertumbuhan DPK positif, Josua juga mengingatkan bahwa indikator tersebut belum tentu menangkap tekanan yang dirasakan bank secara mikro.

Beberapa yang sering tidak terlihat seperti distribusi likuiditas antarbank, komposisi dana murah dan dana mahal, konsentrasi deposan besar, profil jatuh tempo dana, kebutuhan kas harian, posisi likuiditas rupiah dan valas, serta ruang likuiditas yang masih bebas digunakan.

“Karena itu, angka industri bisa terlihat aman, tetapi sebagian bank tetap merasa ketat karena harus bersaing mahal untuk mempertahankan dana, terutama ketika kredit berjalan, deposan besar lebih mudah berpindah, dan suku bunga acuan naik,” kata Josua.

Diberitakan sebelumnya, Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Juda Agung pada Senin (29/6) mengatakan bahwa pemerintah sempat menarik dana SAL sebesar Rp110 triliun pada Juni 2026 dari total penempatan dana sebelumnya yang tersisa Rp281 triliun.

Kini, dana tersebut dikembalikan lagi ke perbankan sehingga total dana yang ditempatkan menjadi Rp281 triliun dan akan dipertahankan hingga akhir tahun.

Di luar itu, telah disiapkan tambahan dana standby sebesar Rp100 triliun yang saat ini masih berada di Bank Indonesia (BI). Dengan demikian, total dana yang dapat ditempatkan di perbankan bisa mencapai Rp381 triliun.

Pewarta: Rizka Khaerunnisa
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - PT Bank Syariah Indonesia (Persero) Tbk (BSI) menyambut positif penempatan kembali saldo anggaran lebih (SAL) di Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) yang diharapkan dapat memperkuat likuiditas perbankan sehingga kapasitas pembiayaan sektor produktif semakin meningkat dan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

Direktur Utama BSI Anggoro Eko Cahyo memandang stabilitas ekonomi tidak hanya ditopang oleh kebijakan fiskal yang kuat, tetapi juga sinergi yang erat antara pemerintah dan industri perbankan. Pengelolaan SAL yang optimal membutuhkan dukungan sistem keuangan yang sehat.

“Di sinilah kolaborasi pemerintah dan industri perbankan menjadi penting, yakni menjaga likuiditas, memperkuat kepercayaan pasar, dan memastikan aliran dana tetap mendukung aktivitas ekonomi, dunia usaha, serta pembangunan nasional,” kata Anggoro dalam keterangannya di Jakarta, Senin.

Sebagai bagian dari anggota Himbara, Anggoro menyampaikan bahwa perseroan siap berkontribusi mendukung kebijakan pemerintah melalui layanan keuangan syariah yang inklusif, memperkuat ketahanan ekonomi nasional, serta menghadirkan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat.

“Kami mengapresiasi kepercayaan pemerintah kepada BSI. Amanah ini kami optimalkan untuk memperkuat pembiayaan produktif sehingga manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat dan pelaku usaha,” ujar Anggoro.

Menurutnya, penempatan SAL juga membantu menurunkan biaya dana (cost of fund), sehingga bank memiliki ruang untuk menjaga pembiayaan tetap kompetitif. Dampaknya, masyarakat dan UMKM memperoleh akses pembiayaan yang lebih terjangkau sehingga aktivitas ekonomi dapat terus tumbuh.

Di tengah dukungan tersebut, perseroan tetap menjaga fundamental pendanaan melalui penguatan dana murah (CASA) yang ditopang oleh tabungan haji, pengembangan Islamic ecosystem, dan akselerasi layanan digital.

Perseroan juga terus memperluas pembiayaan pada segmen ritel, UMKM, dan konsumer, serta memperkuat pendapatan berbasis komisi melalui bisnis emas sebagai bank syariah pertama yang memiliki izin bullion.

Hingga April 2026, BSI mencatat dana pihak ketiga (DPK) sebesar Rp382 triliun atau tumbuh 17,90 persen secara tahunan (year on year/yoy), dengan tabungan meningkat 22,02 persen menjadi Rp165 triliun sehingga rasio CASA mencapai 63,48 persen.

Sementara itu, pembiayaan tumbuh 15,59 persen menjadi Rp332 triliun dengan kualitas aset tetap terjaga, tercermin dari rasio NPF gross yang membaik menjadi 1,80 persen.

Sebagai mitra strategis pemerintah, perseroan menyatakan terus mendukung berbagai program prioritas nasional mulai dari pembiayaan UMKM, KUR, koperasi, Makan Bergizi Gratis (MBG), hingga pembiayaan rumah bersubsidi.

Langkah ini menjadi bagian dari komitmen perseroan untuk memperkuat ekonomi rakyat dan memperluas inklusi keuangan syariah di Indonesia.

Diberitakan sebelumnya, Pemerintah melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memutuskan untuk kembali menempatkan dana SAL di Himbara dengan total hampir Rp400 triliun, setelah sempat dilakukan penarikan sebagian.

Menurut Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Juda Agung pada Senin (29/6), pemerintah sempat menarik dana SAL sebesar Rp110 triliun pada Juni 2026 dari total penempatan dana sebelumnya yang tersisa Rp281 triliun.

Kini, dana tersebut dikembalikan lagi ke perbankan sehingga total dana yang ditempatkan menjadi Rp281 triliun dan akan dipertahankan hingga akhir tahun.

Di luar itu, telah disiapkan tambahan dana standby sebesar Rp100 triliun yang saat ini masih berada di Bank Indonesia (BI). Dengan demikian, total dana yang dapat ditempatkan di perbankan bisa mencapai Rp381 triliun.

Pewarta: Rizka Khaerunnisa
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Dana (SAL) pemerintah di perbankan akan dikembalikan lagi, yang kemarin Rp281 triliun akan dikembalikan lagi Rp281 triliun dan diperpanjang hingga akhir Desember 2026

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memutuskan kembali menempatkan dana kas negara sebesar Rp281 triliun di bank anggota Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) hingga akhir Desember 2026.

Selain itu, Kemenkeu juga menyiapkan tambahan dana siaga (standby) sebesar Rp100 triliun yang dapat digunakan apabila perbankan memerlukan tambahan likuiditas.

"Dana (SAL) pemerintah di perbankan akan dikembalikan lagi, yang kemarin Rp281 triliun akan dikembalikan lagi Rp281 triliun dan diperpanjang hingga akhir Desember 2026. Di samping itu ada tambahan Rp100 triliun sebagai standbyin case diperlukan," kata Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Juda Agung dalam konferensi pers di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin.

Langkah tersebut diambil lantaran sektor perbankan dinilai masih membutuhkan dukungan likuiditas guna menjaga penyaluran kredit. Menurut Juda, permintaan kredit dari dunia usaha masih cukup tinggi sehingga likuiditas bank perlu tetap terjaga.

Juda merinci, pemerintah sempat menarik dana SAL sebesar Rp110 triliun pada Juni 2026 dari total penempatan dana sebelumnya yang tersisa Rp281 triliun. Kini, dana tersebut dikembalikan lagi ke perbankan sehingga total dana yang ditempatkan menjadi Rp281 triliun dan akan dipertahankan hingga akhir tahun.

Di luar itu, telah disiapkan tambahan dana standby sebesar Rp100 triliun yang saat ini masih berada di Bank Indonesia (BI). Dengan demikian, total dana yang dapat ditempatkan di perbankan bisa mencapai Rp381 triliun.

Juda berharap tambahan likuiditas dari kas negara itu bisa menjaga pertumbuhan kredit tetap berada di level dua digit.

"Kemarin di bulan Mei (2026) kredit tumbuh 11,5 persen, kami harapkan pertumbuhan kredit juga masih double digit di dalam bulan-bulan ke depan. Oleh sebab itu likuiditas memang benar-benar harus tetap terjaga di perbankan," jelasnya.

Pewarta: Bayu Saputra
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Pemerintah memutuskan meningkatkan penempatan dana dari Saldo Anggaran Lebih (SAL) di bank-bank Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) menjadi sekitar Rp400 triliun guna memperkuat likuiditas sektor perbankan nasional. Kebijakan itu diambil setelah pemerintah melihat adanya indikasi pengetatan likuiditas di pasar keuangan.

"Kan di sana sudah mulai kekeringan likuiditas, saya bilang ke mereka saya akan kembalikan lagi uang pemerintah ke Himbara bahkan saya tambah," kata Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dalam media briefing di Kantor Kementerian Keuangan, Jumat (26/6/2026).

Keputusan tersebut diambil usai Purbaya menggelar pertemuan dengan jajaran direksi bank-bank pelat merah yang terdiri atas BRI, BNI, Mandiri, BTN, dan BSI. Pemerintah sebelumnya sempat menarik sebagian dana simpanan negara dari perbankan BUMN, namun kini kembali menempatkan dana untuk menjaga stabilitas likuiditas.

Purbaya menjelaskan, dana SAL senilai Rp400 triliun itu akan disalurkan melalui tiga skema. Pertama, pemerintah mengembalikan penempatan dana jangka panjang di Himbara menjadi Rp200 triliun dari posisi sebelumnya sekitar Rp170 triliun.

Kedua, pemerintah menambah likuiditas baru sebesar Rp100 triliun dalam bentuk penempatan jangka pendek dengan tenor tiga hingga empat bulan. Ketiga, Kementerian Keuangan juga menyiapkan dana fleksibel sebesar Rp100 triliun yang dapat dicairkan sewaktu-waktu sesuai kebutuhan likuiditas perbankan.

Menurut Purbaya, tambahan likuiditas tersebut diharapkan membuat kondisi perbankan domestik kembali longgar sehingga mampu menekan suku bunga di pasar. Dengan kondisi likuiditas yang lebih memadai, perbankan diharapkan dapat meningkatkan penyaluran kredit kepada sektor riil. "Jadi akan cukup likuiditas di sektor perbankan kita, jadi harusnya bunga di pasar akan turun, ekonomi siap lari lagi," ujar Purbaya.

Kebijakan penempatan dana pemerintah di perbankan BUMN selama ini menjadi salah satu instrumen pengelolaan kas negara sekaligus upaya menjaga stabilitas sistem keuangan dan mendukung fungsi intermediasi perbankan di tengah dinamika ekonomi global.

Di sana sudah mulai kekeringan likuiditas. Saya bilang ke mereka, saya akan kembalikan lagi uang pemerintah ke Himbara. Bahkan saya tambah

Jakarta (ANTARA) - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa kembali menempatkan dana hingga Rp400 triliun ke bank anggota Himpunan Bank Milik Negara (Himbara).

Adapun sebelumnya, dana Saldo Anggaran Lebih (SAL) yang masih tersimpan di Bank Indonesia (BI) tercatat sebesar Rp590 triliun. Purbaya menjelaskan dari penempatan dana sekitar Rp300 triliun di Himbara tahun 2025, sebagian telah ditarik kembali beberapa bulan terakhir sehingga tersisa sekitar Rp170 triliun.

Selanjutnya, pemerintah kembali menambah penempatan dana hingga menjadi Rp200 triliun. Pemerintah kemudian memutuskan memberikan tambahan masing-masing Rp100 triliun dalam dua tahap hingga akhir tahun. Jadi total dana pemerintah yang ditempatkan di Himbara mencapai Rp400 triliun.

"Di sana sudah mulai kekeringan likuiditas. Saya bilang ke mereka, saya akan kembalikan lagi uang pemerintah ke Himbara. Bahkan saya tambah. Tadinya Rp200 (triliun), saya tambah Rp100 (triliun). Nanti ada yang Rp100 triliun, Rp75 triliun. Rp100 triliun lebih fleksibel. Jadi akan cukup likuiditas di sektor perbankan kita," kata Purbaya dalam taklimat media di Jakarta, Jumat.

Purbaya mengatakan keputusan itu diambil setelah banyak menerima keluhan dari perbankan pelat merah mengenai keringnya likuiditas. Karena itu, pemerintah memutuskan kembali mengalirkan dana SAL ke Himbara guna memperkuat likuiditas perbankan.

Menurut Menkeu, kebijakan tersebut juga bukan keputusan yang diambil secara sepihak. Ia mengaku sudah berkoordinasi dengan Presiden Prabowo sebelum menetapkan langkah tersebut. Dari hasil pembahasan itu, pemerintah ingin memastikan roda perekonomian tetap bergerak.

“Kalau ekonominya melambat, orang takut investor keluar, kira-kira gitu. Kalau kita balik kan, prospek ekonomi balik lagi kan, akan lari lagi. Ya orang cenderung investasi di negara yang ekonominya akan lari. Akibatnya rupiah akan menguat lagi, itu teorinya,” kata Purbaya.

Terkait tambahan penempatan dana di Himbara, Purbaya juga telah bertemu dengan para direktur utama bank-bank Himbara pada Jumat (26/6). Menurutnya, para pimpinan bank menyambut positif kebijakan tersebut.

“Mereka datang ke tempat rapat tadi deg-degan, udah mau marah segala macam. Begitu saya kasih begitu, ya mereka happy,” ujarnya.

Pewarta: Bayu Saputra
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Otoritas Jasa Keuangan ( OJK ) mengimbau adanya penyusunan masa transisi yang matang terkait rencana penarikan instrumen saldo anggaran lebih (SAL) milik pemerintah yang selama ini ditempatkan di jajaran Himpunan Bank Milik Negara ( Himbara ). Penjadwalan secara bertahap ini dinilai penting agar tidak memicu guncangan mendadak pada likuiditas perbankan serta menjaga ketahanan stabilitas sistem keuangan nasional.

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK, Dian Ediana Rae mengonfirmasi, bergulirnya wacana penarikan dana cadangan pemerintah tersebut. Kendati eksekusi akhir berada penuh di bawah kewenangan fiskal Kementerian Keuangan (Kemenkeu) sesuai kebutuhan belanja negara, OJK berharap ada keselarasan formula di tingkat regulator.

“Saya yakin Menteri Keuangan maupun Gubernur Bank Indonesia mudah-mudahan akan sepakat dengan OJK bahwa ini akan bisa diselesaikan masa transisinya tanpa mengganggu likuiditas bank,” ungkap Dian saat ditemui media di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

Perpanjangan Dana Rp200 Triliun ke Himbara Redakan Rebutan Likuiditas, Ekonom Ungkap Efeknya



Dian tidak menampik bahwa dari kacamata pengawasan perbankan, OJK melayangkan harapan agar dana SAL tersebut dapat mengendap lebih lama di koridor perbankan BUMN. Keberadaan likuiditas ekstra dari kas negara tersebut dinilai sangat efektif dalam mempertebal kapasitas intermediasi perbankan.

“Harapannya lebih lama, lebih bagus untuk penambahan likuiditas. Ini untuk menekan suku bunga, juga supaya penyaluran kredit tetap efektif,” jelas Dian.

Di sisi lain, Dian memaparkan bahwa penempatan dana pemerintah di bank komersial sejatinya bukan merupakan praktik manajemen keuangan yang lazim. Secara struktural, mandat pengelolaan likuiditas negara mutlak berada di bawah otoritas moneter, yakni Bank Indonesia (BI).

Ketika dana tersebut sudah masuk dan membaur ke dalam ekosistem Himbara, instrumen itu langsung terintegrasi ke dalam total struktur likuiditas bank secara utuh dan tidak bisa dipisahkan lagi, sehingga penarikannya harus dikalkulasikan secara cermat.

Purbaya Perpanjang Masa Penempatan Dana Rp200 Triliun di Perbankan



Sebagai langkah antisipasi apabila penarikan SAL benar-benar direalisasikan, OJK meminta manajemen perbankan untuk kembali fokus memperkuat fondasi utama likuiditas mereka, yaitu dengan menggenjot perolehan Dana Pihak Ketiga (DPK) dari sektor retail maupun korporasi masyarakat.

Selain penguatan DPK, perbankan juga dapat mengoptimalkan sirkulasi instrumen sekunder seperti pemanfaatan Pasar Uang Antarbank (PUAB) atau mengeksekusi fasilitas repurchase agreement (repo) ke Bank Indonesia dengan menjaminkan Surat Berharga Negara (SBN) yang mereka miliki.

“Tapi saya melihat tidak ada sesuatu yang perlu ditakutkan, tidak terlalu serius,” kata Dian.

Dian meyakini jajaran manajemen Himbara telah mengantisipasi mitigasi ini sejak awal karena memahami penempatan dana tersebut tidak bersifat permanen. Guna memastikan transisi berjalan mulus, topik ini dipastikan akan dibedah lebih dalam pada forum Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK).

“Tapi kalau saya melihatnya berdasarkan analisis kami, tekanan terhadap likuiditas bank tidak terlalu berat apabila SAL ditarik dari Himbara,” imbuhnya.

Optimisme OJK didukung oleh posisi ketahanan industri perbankan nasional yang saat ini berada dalam kondisi prima. Mengacu pada data Bank Indonesia per Mei 2026, fungsi intermediasi menunjukkan akselerasi kuat di mana penyaluran kredit tumbuh 11,51% secara tahunan (year on year/yoy), melonjak signifikan dibanding perolehan April 2026 yang sebesar 9,98% (yoy).

Aparatus likuiditas perbankan juga berada di zona aman dengan rasio Alat Likuid terhadap Dana Pihak Ketiga (AL/DPK) kokoh di level 24,74%, disokong pertumbuhan DPK yang melesat tinggi di angka 13,47% (yoy).

Adapun pada periode yang sama, rata-rata suku bunga kredit bertengger di level 8,72% disertai suku bunga deposito tenor satu bulan di posisi 4,26%.

pemerintah berharap Himbara betul-betul bisa menjalankan perannya sebagai agen pembangunan

Jakarta (ANTARA) - Presiden Prabowo Subianto menekankan peran strategis Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) untuk mendorong perekonomian nasional melalui berbagai kebijakan pemerintah, termasuk ekspor satu pintu melalui PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI) dan pengelolaan devisa hasil ekspor.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto usai mengikuti pertemuan Presiden Prabowo dengan direksi dan komisaris Himbara di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis, mengatakan kepala negara memberikan arahan terkait berbagai kebijakan yang telah dan akan dijalankan pemerintah.

Menurut Airlangga, Presiden menaruh harapan besar kepada Himbara karena kebijakan ekspor satu pintu dan penyaluran devisa hasil ekspor melalui bank-bank pelat merah tersebut membuat Himbara memiliki peran besar dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.

"Tadi bapak Presiden memberikan arahan terkait dengan kebijakan-kebijakan yang diambil pemerintah, terutama tentunya harapan beliau dengan adanya kebijakan misalnya ekspor satu pintu, kemudian devisa hasil ekspor yang seluruhnya melalui Himbara, maka Himbara mempunyai peran yang besar untuk mendorong perekonomian nasional," kata Airlangga.

Dia menjelaskan Presiden Prabowo juga menekankan berbagai prioritas pemerintah ke depan kepada seluruh jajaran direksi dan komisaris Himbara.

Pemerintah, kata Airlangga, berharap Himbara dapat menjalankan perannya secara optimal sebagai agen pembangunan dalam mendukung pelaksanaan program-program pemerintah.

"Jadi prioritas-prioritas inilah yang ditekankan oleh Bapak Presiden termasuk kerja-kerja pemerintah ke depan. Tentu hal ini disampaikan kepada seluruh jajaran direksi dan komisaris daripada Himbara karena pemerintah berharap Himbara betul-betul bisa menjalankan perannya sebagai agen pembangunan," kata Airlangga.

Sebelumnya, Presiden Prabowo memanggil jajaran direksi dan komisaris Bank Himbara hingga Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto ke Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis siang.

Direktur Utama Bank Mandiri Riduan mengatakan pertemuan tersebut akan membahas topik seputar perbankan.

"Tentang perbankan," ucapnya singkat.

Selain Riduan, pimpinan Bank Himbara lain yang tampak hadir antara lain Direktur Mikro Bank Rakyat Indonesia (BRI) Akhmad Purwakajaya, Direktur Risk Management Bank Negara Indonesia (BNI) David Pirzada, Wakil Direktur Utama BNI Alexandra Askandar.

Ada pula Dirut BNI Putrama Wahju Setyawan, Direktur Utama BRI Hery Gunardi, Direktur Utama Bank Tabungan Negara (BTN) Nixon L.P. Napitupulu, Komisaris Utama Bank Syariah Indonesia (BSI) Muhadjir Effendy.

Lalu Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara, Chief Investment Officer (CIO) Danantara Indonesia Pandu Sjahrir, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, serta Menteri Investasi dan Hilirisasi yang juga CEO Danantara Rosan Roeslani.

Rosan mengatakan Presiden mengumpulkan direksi dan komisaris bank-bank Himbara untuk membahas pandangan dan arahan terkait arah perekonomian Indonesia ke depan.

"Hari ini bersama-sama dengan manajemen, ada juga komisaris dari Himbara, bertemu dengan Bapak Presiden untuk mendapatkan pandangan, arahan dan juga sharing mengenai arah perekonomian Indonesia ke depannya," kata Rosan.

Menurut Rosan, pertemuan itu diharapkan menjadi sesi yang produktif dalam memperkuat peran Himbara sebagai salah satu penggerak perekonomian nasional.

Pewarta: Fathur Rochman
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Rumah bukan sekadar aset investasi, tetapi merupakan kebutuhan dasar masyarakat. Selama masyarakat membutuhkan tempat tinggal yang layak, kebutuhan terhadap pembiayaan perumahan akan terus ada

Jakarta (ANTARA) - BUMN perbankan PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) mencatat laba bersih konsolidasi sebesar Rp1,85 triliun hingga Mei 2026, atau meningkat 54,37 persen secara tahunan (year-on-year/yoy) dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebesar Rp1,19 triliun.

Direktur Utama BTN Nixon LP Napitupulu dalam keterangan tertulis diterima di Jakarta, Rabu, mengatakan kinerja tersebut menunjukkan fundamental bisnis perseroan tetap solid di tengah dinamika ekonomi global.

Menurut dia, sektor perumahan, yang merupakan sasaran kredit BTN, masih memiliki prospek pertumbuhan yang besar mengingat rumah merupakan kebutuhan dasar masyarakat.

"Rumah bukan sekadar aset investasi, tetapi merupakan kebutuhan dasar masyarakat. Selama masyarakat membutuhkan tempat tinggal yang layak, kebutuhan terhadap pembiayaan perumahan akan terus ada," kata Nixon.

Ia menambahkan BTN akan terus memperkuat ekosistem perumahan nasional melalui transformasi bisnis dan inovasi layanan guna mendukung kebutuhan pembiayaan rumah dan layanan keuangan pendukung lainnya.

Berdasarkan laporan keuangan bulanan konsolidasi perseroan, pertumbuhan laba hingga Mei 2026 tersebut ditopang oleh peningkatan pendapatan bunga bersih (net interest income/NII), penyaluran kredit dan pembiayaan, serta penghimpunan dana pihak ketiga (DPK).

Pendapatan bunga bersih BTN hingga Mei 2026 tercatat sebesar Rp7,11 triliun atau naik 14,97 persen (yoy) dibandingkan Rp6,18 triliun pada periode yang sama tahun sebelumnya.

Di sisi intermediasi, total kredit dan pembiayaan konsolidasi BTN mencapai Rp403,06 triliun hingga Mei 2026, tumbuh 9,97 persen (yoy) dari Rp366,52 triliun pada Mei 2025.

Sementara itu, dana pihak ketiga yang dihimpun BTN secara konsolidasi mencapai Rp434,03 triliun atau meningkat 9,11 persen (yoy) dibandingkan Rp397,78 triliun pada periode yang sama tahun lalu.

Perseroan juga mencatatkan peningkatan profitabilitas operasional. Laba operasional konsolidasi BTN hingga Mei 2026 tercatat sebesar Rp2,39 triliun atau tumbuh 58,37 persen yoy dari Rp1,51 triliun pada Mei 2025.

Adapun pre provision operating profit (PPOP) BTN Group mencapai Rp3,73 triliun hingga Mei 2026, meningkat 12,56 persen dibandingkan Rp3,31 triliun pada periode yang sama tahun sebelumnya.

Pewarta: Indra Arief Pribadi
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

kolaborasi lintas sektor menjadi bagian dari strategi Perseroan untuk membangun ekosistem layanan keuangan yang semakin terintegrasi sekaligus menciptakan sumber pertumbuhan bisnis baru

Jakarta (ANTARA) - PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) memperkuat strategi transformasi Beyond Mortgage dengan membangun kolaborasi strategis bersama Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Kementerian Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).

Komitmen tersebut diwujudkan melalui penandatanganan dua nota kesepahaman (Memorandum of Understanding/MoU) untuk memperluas akses layanan perbankan, pembiayaan perumahan, serta pemberdayaan pelaku UMKM.

Wakil Direktur Utama BTN Oni Febriarto Rahardjo dalam keterangannya di Jakarta, Rabu, mengatakan BTN memperluas sinergi dalam penyediaan berbagai layanan perbankan bagi aparatur sipil negara (ASN), termasuk produk simpanan, layanan transaksi, fasilitas pembiayaan perumahan subsidi maupun non-subsidi, layanan berbasis payroll, peningkatan literasi dan inklusi keuangan, serta pengembangan program pemberdayaan UMKM di lingkungan Pemprov DKI Jakarta.

Sementara itu, bersama Kementerian UMKM, BTN memperkuat kolaborasi dalam pengembangan akses pembiayaan dan layanan perbankan bagi pelaku UMKM.

Kedua belah pihak juga akan menjajaki sinergi melalui platform SAPA UMKM untuk memperluas akses layanan keuangan, mendukung pembiayaan usaha, serta membuka peluang kepemilikan rumah bagi pelaku UMKM.

Oni menuturkan kolaborasi lintas sektor menjadi bagian dari strategi Perseroan untuk membangun ekosistem layanan keuangan yang semakin terintegrasi sekaligus menciptakan sumber pertumbuhan bisnis baru.

“Kerja sama ini kami harapkan tidak berhenti pada penandatanganan nota kesepahaman yang bersifat seremonial. Yang terpenting adalah bagaimana kolaborasi ini benar-benar menghasilkan manfaat bagi semua pihak, baik bagi BTN, Kementerian UMKM, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, maupun masyarakat yang menjadi penerima manfaat layanan kami," katanya.

Sejalan dengan arah kebijakan pemerintah untuk semakin berpihak kepada UMKM, BTN juga memperkuat dukungan kepada sektor ini. Kehadiran platform SAPA UMKM membuka peluang kolaborasi yang lebih luas sehingga pelaku UMKM dapat semakin mudah mengakses berbagai produk dan layanan perbankan BTN.

Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta Uus Kuswanto mengatakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyambut baik kerja sama tersebut sebagai bagian dari upaya memperkuat kolaborasi dalam menjaga pertumbuhan ekonomi daerah sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

“Kerja sama ini bukan hanya memberikan manfaat bagi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, tetapi juga bagi masyarakat. Sinergi dengan BTN diharapkan dapat memperluas akses layanan keuangan, mendukung program perumahan, memperkuat pemberdayaan UMKM, serta memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi Jakarta,” ujar Uus.

Sekretaris Kementerian UMKM Loto Srinaita Ginting mengatakan kolaborasi dengan BTN memperkuat pengembangan ekosistem layanan bagi pelaku UMKM melalui pemanfaatan platform digital SAPA UMKM.

“Kami menyambut baik kerja sama ini karena dapat memperluas akses pembiayaan dan layanan perbankan bagi pelaku UMKM. Melalui platform SAPA UMKM, kami membangun ekosistem layanan yang terintegrasi sehingga pelaku UMKM dapat lebih mudah mengakses berbagai layanan mulai dari legalitas, pembiayaan, peningkatan kapasitas usaha hingga pemasaran. Sinergi dengan BTN akan semakin memperkuat ekosistem tersebut,” ujar Loto.

Melalui kedua kerja sama tersebut, BTN optimistis dapat memperluas jangkauan layanan perbankan kepada ekosistem ASN maupun UMKM sekaligus memperkuat implementasi strategi Beyond Mortgage.

Perseroan akan terus membangun kolaborasi dengan kementerian, lembaga, pemerintah daerah, dan berbagai mitra strategis untuk menghadirkan solusi keuangan yang semakin terintegrasi, meningkatkan inklusi keuangan, serta menciptakan pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan.

Pewarta: Bayu Saputra
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026