Bisnis.com, GARUT- Pemerintah Kabupaten Garut mulai mengumpulkan informasi mengenai warganya yang menjadi korban banjir bandang di sejumlah wilayah Sumatra Utara dan Aceh.

Hasil pendataan sementara menunjukkan adanya 26 warga Garut yang terdampak bencana, meski pemerintah daerah menegaskan jumlah tersebut belum menggambarkan kondisi aktual di lapangan.

Bupati Garut, Abdusy Syakur Amin, menyampaikan laporan mengenai warga Garut terus berdatangan sejak berbagai daerah di Sumatra mengalami banjir besar dan longsor.

Pemkab menduga masih ada warga lain yang belum masuk daftar karena akses ke sejumlah wilayah bencana terputus dan jaringan komunikasi di beberapa titik tidak berfungsi.

“Kami menerima laporan bertahap dari masyarakat maupun jejaring daerah. Data sementara mencatat 26 warga Garut berada di wilayah terdampak. Pendataan belum selesai sehingga kemungkinan jumlahnya akan bertambah,” ujar Syakur, Kamis (4/12/2025).

Untuk mempercepat proses verifikasi, Pemkab menyiapkan layanan hotline khusus. Kanal ini akan digunakan sebagai pusat aduan bagi masyarakat Garut yang memiliki keluarga di Sumatra dan belum mendapatkan kabar karena terputusnya jaringan komunikasi.

Masyarakat dapat melaporkan nama, alamat asal, serta lokasi terakhir anggota keluarga yang diduga terdampak.

Menurut Syakur, pendataan manual di lapangan masih terhambat kondisi medan. Beberapa wilayah yang diterjang banjir bandang dilaporkan mengalami kerusakan parah, termasuk ambruknya jembatan serta terputusnya akses jalan antarkecamatan.

Selain itu, sebagian warga terdampak harus berpindah tempat untuk mencari lokasi aman sehingga tidak mudah terlacak.

Ia mencontohkan laporan dari Aceh Tengah mengenai situasi pengungsian para korban. Di beberapa titik, warga harus berjalan kaki hingga lima hari untuk keluar dari area yang tertutup material longsor. Situasi ini menimbulkan kekhawatiran serupa terjadi pada warga Garut yang berada di wilayah bencana dan belum tercatat dalam data Pemkab.

“Medan yang sulit membuat banyak informasi terlambat masuk. Bisa saja ada warga Garut yang masih terjebak di lokasi terpencil. Pendataan tetap berjalan sampai seluruhnya bisa dihubungi,” kata Syakur.

Keseriusan pemerintah daerah dalam proses pendataan juga diikuti penyediaan bantuan untuk pemulangan warga. Pemkab Garut telah mengalokasikan anggaran sekitar Rp150 juta dari biaya tidak terduga (BTT) untuk membantu transportasi warga terdampak.

Anggaran ini meliputi pembelian tiket pesawat dari Sumatra menuju Jakarta dan penjemputan menuju kampung halaman masing-masing di Garut.

Warga yang sudah teridentifikasi dalam pendataan berasal dari sejumlah kecamatan, antara lain Pakenjeng, Pasirwangi, Sukawening, Wanaraja, Karangpawitan, dan Pangatikan. Seluruh data administrasi sedang dikumpulkan sebagai persiapan pemulangan tahap awal.

Sekretaris Daerah Kabupaten Garut, Nurdin Yana, menyampaikan Pemkab telah membentuk tim khusus untuk melakukan pemantauan dan pendataan langsung. Tim ini juga bertugas menindaklanjuti instruksi Gubernur Jawa Barat agar daerah memberikan dukungan sosial kepada warga yang terkena bencana di luar wilayahnya.

Nurdin menegaskan hotline akan dioptimalkan sebagai jalur komunikasi utama. Informasi yang masuk dari keluarga korban dan perangkat desa akan digunakan sebagai dasar verifikasi sebelum proses pemulangan dilakukan.

Mekanisme ini diharapkan menghindari data ganda sekaligus memastikan bantuan diberikan tepat sasaran.

“Data yang sudah masuk baru langkah awal. Kami meminta masyarakat yang memiliki keluarga di Sumatra, terutama di wilayah yang mengalami banjir bandang, untuk segera menghubungi hotline ketika resmi diumumkan. Setiap laporan akan diverifikasi agar tidak ada warga yang terlewat,” tuturnya.