JAKARTA - Wakil Menteri Haji dan Umrah (Wamenhaj) RI Dahnil Anzar Simanjuntak menyerahkan amanah dari Presiden Prabowo Subianto untuk memberikan bantuan kepada empat jemaah asal Kabupaten Pidie Jaya yang baru kembali dari Tanah Suci. Keempatnya merupakan bagian dari 32 jemaah haji asal Aceh yang menerima bantuan melalui program tersebut.

Sebagian besar penerima bantuan merupakan jemaah yang terlilit utang setelah terdampak banjir beberapa waktu lalu. Keterbatasan ekonomi akibat musibah membuat sebagian dari mereka harus meminjam dana untuk melunasi biaya perjalanan ibadah haji maupun memenuhi kebutuhan selama berada di Tanah Suci.

Bantuan ini diharapkan dapat meringankan beban mereka, termasuk membantu menyelesaikan utang yang digunakan untuk menunaikan ibadah haji.

Menurut Dahnil, perhatian pemerintah terhadap jemaah Aceh berangkat dari semangat masyarakat yang tetap memenuhi panggilan Allah SWT meski sedang menghadapi cobaan.

"Saat Aceh dilanda musibah, pemerintah memberikan relaksasi pelunasan biaya haji. Namun justru Aceh menjadi salah satu provinsi yang paling cepat menyelesaikan pelunasannya. Semangat itu menjadi perhatian Bapak Presiden Prabowo," ujar Dahnil, Selasa (30/6/2026).

Dahnil mengatakan, Presiden kemudian mengamanahkan agar bantuan kemanusiaan yang tersedia diprioritaskan bagi jemaah yang benar-benar membutuhkan agar dapat meringankan beban mereka setelah kembali dari Tanah Suci.

Lihat video: Prabowo Evaluasi Haji 2026, Panggil Menhaj & Wamenhaj ke Hambalang



"Kami ingin para jemaah pulang dengan hati yang tenang. Jangan sampai kemabruran ibadahnya masih dibayangi beban utang akibat musibah yang mereka alami. Mudah-mudahan bantuan ini bisa sedikit meringankan dan menjadi bentuk kehadiran negara di tengah masyarakat," kata Dahnil.

Program bantuan ini disalurkan kepada penerima manfaat yang telah ditetapkan melalui proses pendataan dan verifikasi. Di Provinsi Aceh, sebanyak 32 jemaah haji menerima bantuan yang berasal dari sejumlah daerah terdampak bencana, di antaranya Kabupaten Pidie Jaya, Aceh Tamiang, Kota Langsa, dan Kabupaten Aceh Utara.

Penyaluran bantuan ini menjadi bagian dari komitmen Kementerian Haji untuk memastikan pelayanan kepada jemaah tidak berhenti setelah rangkaian ibadah di Tanah Suci selesai. Lebih dari itu, negara terus berupaya hadir mendampingi jemaah, terutama mereka yang menghadapi kondisi sulit akibat musibah, sehingga dapat kembali menjalani kehidupan dengan lebih tenang bersama keluarga dan meraih kemabruran dalam ibadahnya.

Tiga bulan setelah banjir bandang menyapu Aceh Tamiang, tim lapangan kami memeriksa sembilan sumur gali warga di Kota Lintang. Lima di antaranya tersumbat lumpur halus yang lengket dan berbau belerang. Sisa air yang tertinggal sudah terkontaminasi. Warga tidak punya pilihan yang baik: menguras sumur berarti membuang cadangan terakhir yang menipis, membiarkannya berarti tidak ada air sama sekali.

Di sinilah sumur bor muncul sebagai jawaban yang terasa masuk akal. Jika air permukaan sudah tercemar dan sumur dangkal tidak bisa diandalkan, mengapa tidak mengebor lebih dalam? Logika itu mudah dipahami. Tapi ada satu pertanyaan yang tidak sempat diajukan: apakah cara menyelesaikan krisis ini justru mempercepat krisis berikutnya?

Apa yang Ada di Bawah Sana?

Pemerintah bergerak cepat. Polri dan Kementerian PUPR membangun 225 titik sumur bor darurat pada kedalaman 60 hingga 82 meter. Air mengalir, warga tertolong. Tapi ada yang tidak terlihat di balik angka itu.

Sebagian besar sumur tersebut menembus lapisan batuan yang terlindungi oleh lempung tebal. Lapisan ini menjadi penyaring alami yang memisahkan air tanah dari kontaminasi permukaan.

Dalam situasi darurat, mengebor hingga lapisan tersebut adalah pilihan yang masuk akal. Namun, lapisan yang melindungi kualitas air itu adalah lapisan yang sama yang membatasi pengisian ulangnya. Air hujan sulit menembusnya sehingga cadangan air di bawah tanah tidak mudah tergantikan ketika diambil.

Survei dan uji teknis sebelum pengeboran memang dapat memastikan keberadaan air dan memperkirakan debit yang bisa diambil. Namun, keduanya tidak dapat menjawab pertanyaan yang lebih penting: apakah air yang kita ambil hari ini masih dapat digantikan oleh alam? Penelitian Azizah dkk. (2021) mencatat bahwa DAS Tamiang didominasi tanah liat yang sulit menyerap air.

Meskipun menerima curah hujan rata-rata 2.609 milimeter per tahun, sebagian besar air hujan langsung mengalir ke sungai lalu ke laut tanpa sempat menjadi cadangan air tanah.

Dengan kata lain, persoalannya bukan kekurangan hujan, melainkan minimnya air yang berhasil masuk dan tersimpan di bawah permukaan. Karena itu, banjir dan sumur yang mengering bukan dua peristiwa yang berdiri sendiri, melainkan dua gejala dari proses hidrologi yang sama.

Yang Tidak Masuk dalam Perhitungan

Ada celah lain yang luput. Ketergantungan terhadap air tanah sebenarnya sudah terbentuk jauh sebelum banjir 2025. Data Kemendagri tahun 2024 menunjukkan bahwa 170 dari 215 desa di Aceh Tamiang, atau sekitar 79%, menjadikan sumur bor sebagai sumber air minum utama. Sumur bor, dengan kata lain, bukan sekadar solusi darurat, melainkan telah menjadi infrastruktur utama yang menopang kebutuhan sehari-hari.

Di atas ketergantungan yang sudah tinggi itu, pemerintah kemudian membangun ratusan sumur bor baru sebagai respons terhadap krisis air pascabanjir 2025. Air memang kembali mengalir, tetapi tekanan terhadap akuifer yang sama juga semakin besar.

Kondisi ini diperparah oleh menurunnya kemampuan daerah hulu dan kawasan resapan untuk menyimpan air hujan, sehingga pasokan alami yang mengisi kembali air tanah semakin terbatas. Regulasi bahkan membebaskan sebagian besar sumur bor rumah tangga dari kewajiban pelaporan selama pengambilannya tidak melebihi batas tertentu, sehingga akumulasi pengambilan air tanah berlangsung tanpa gambaran yang utuh.

Berapa total air yang ditarik setiap hari dari lapisan yang sama? Tidak ada yang benar-benar tahu. Tidak ada pula data yang menunjukkan apakah jumlah itu masih berada dalam batas kemampuan alam untuk mengisinya kembali. Di sinilah paradoksnya. Krisis air hari ini diselesaikan dengan memperbesar ketergantungan pada sumber daya yang kapasitas pemulihannya belum pernah dihitung secara menyeluruh.

Yang Tidak Kita Pantau Tidak Kita Ketahui

Di Pulau Jawa, ada sistem pemantauan yang mencatat dampak jangka panjang eksploitasi air tanah secara real-time. Hasilnya mengkhawatirkan — penurunan permukaan tanah hingga 4,9 cm per tahun di beberapa titik (SIPASTI, 2026).

Aceh Tamiang tidak ada dalam sistem ini.

Permen ESDM 31/2018 sebenarnya sudah mewajibkan pemantauan berkala dan pemodelan air tanah untuk menentukan seberapa banyak air yang boleh diambil tanpa merusaknya. Namun, hingga kini belum tersedia data pemantauan yang dapat diakses publik untuk melihat apakah kondisi air tanah di Aceh Tamiang membaik atau memburuk.

Bukan kita yang harus menunggu untuk tahu apakah kondisinya aman. Regulator yang seharusnya sudah tahu — dan datanya tidak tersedia.

Jalan yang Lebih Jujur

Sebagai respons darurat, sumur bor tetap bisa dimaklumi. Tapi bergerak cepat dan bergerak dengan cukup tahu adalah dua hal yang berbeda.

Orientasi solusi perlu digeser, dari mengandalkan cadangan air dalam yang kondisinya belum terpantau, ke arah menangkap air permukaan sebelum ia menjadi banjir. Dan sebelum itu semua, satu hal paling mendasar harus dipenuhi: data tentang berapa banyak yang sudah diambil, dan seberapa cepat ia berkurang.

Tanpa itu, kita tidak sedang mengelola krisis. Kita hanya menundanya. Kita mengebor untuk keluar dari satu krisis, tanpa tahu di kedalaman yang sama, krisis berikutnya sedang menunggu.

ACEH - Universitas Syiah Kuala (USK) menggelar kegiatan penguatan layanan kesehatan di Hunian Sementara (Huntara) bagi penyintas banjir Aceh Tamiang. Hal itu dilakukan karena salah satu prioritas tertinggi dalam penanganan pascabencana adalah menjamin keselamatan masyarakat, terutama di sektor kesehatan.

Hal itu disampaikan Ketua Majelis Wali Amanat Universitas Syiah Kuala (USK) sekaligus Ketua Posko Wilayah PRR Aceh Safrizal ZA. Menurut Safrizal, perlu pendekatan baru dalam penanganan bencana. Untuk itu, pihaknya menginisiasi Fakultas Kedokteran USK untuk turun langsung ke masyarakat.

“Dalam kondisi darurat bukan masyarakat yang datang, tapi dokter-dokter yang harus datang. Ini bagian dari bakti perguruan tinggi kepada masyarakat,” kata Safrizal, Selasa (16/6/2026).

USK pun menurunkan tim spesialis, mulai dari ahli jantung anak, obstetri dan ginekologi, hingga psikolog untuk membantu pemulihan trauma pascabencana. Safrizal berharap inisiatif ini tidak berhenti di Aceh Tamiang, melainkan bisa diperluas ke daerah lain yang terdampak. Safrizal membuka peluang kerja sama dengan perguruan tinggi lain, termasuk di Sumatera Utara, untuk membangkitkan semangat masyarakat.

Ssafrizal meminta tim dari USK untuk menyampaikan temuan di lapangan sebagai bahan masukan dan evaluasi kinerja pemerintah. “Tim yang telah turun ke masyarakat, tolong catat apa yang bisa diberikan kepada saya baik sebagai Ketua MWA atau sebagai Kepala Posko Satgas Bencana. Sarankan kepada kami apa yang bisa kita lakukan,” pesannya.

Safrizal menegaskan ilmu pengetahuan menemukan maknanya ketika mampu memberikan manfaat bagi manusia. “Ilmu tidak hanya sekadar ilmu, tetapi ilmu pengetahuan menemukan maknanya ketika ia mampu memberikan manfaat bagi manusia,” ujarnya.

Lihat video: Prabowo Datangi Lokasi Huntara Banjir Aceh, 198 Unit Siap Dihuni



Di sisi lain, pemulihan sarana prasarana kesehatan pascabencana di tingkat makro menunjukkan progres positif. Data Kementerian Kesehatan (Kemenkes) dan Posko Satgas PRR per 8 Juni 2026 menunjukkan seluruh RSUD dan Puskesmas di tiga provinsi terdampak yang sempat berhenti beroperasi, kini telah kembali berjalan normal. Dari 2.952 Puskesmas Pembantu, 99,76% sudah pulih, menyisakan enam unit yang masih menggunakan gedung pengganti.

Hadir dalam acara tersebut Wakil Bupati Aceh Tamiang, Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Wirausaha USK, Dekan Fakultas Kedokteran USK, Kepala Dinas Kesehatan Kab. Aceh Tamiang, Ketua TDMRC USK, Seluruh Kepala Puskesmas Wilayah Kab Aceh Tamiang.

Selain fokus pada layanan kesehatan, kunjungan kerja Safrizal ZA di Aceh Tamiang juga menyasar pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, khususnya penyediaan air bersih. Safrizal mengecek langsung sumur bor yang telah dikerjakan oleh Satgas PRR di Gampong Johar, yang kini menjadi sumber air utama bagi warga sekitar.

Di lokasi tersebut tinggal 300 KK, dengan 20 KK di antaranya sudah mendapatkan Dana Tunggu Hunian (DTH). Sementara 280 KK lainnya masih menunggu hasil verifikasi untuk bantuan kerusakan rumah kategori ringan dan sedang.

Kunjungan di Aceh Tamiang kemudian diakhiri dengan meninjau kondisi PDAM Mon Krueng Baro yang mengalami kerusakan pada mesin intake serta ribuan meteran pelanggan. Untuk mengatasi kendala ini, Safrizal menyampaikan bahwa Satgas PRR akan segera menyalurkan bantuan 25 ton PAC (polyaluminium chloride) dengan standar food grade untuk proses penjernihan air massal.

ACEH - Madrasah Ibtidaiyah Negeri (MIN) 5 Pidie Jaya, Aceh, yang hilang akibat diterjang banjir pada akhir November 2025 mulai dibangun kembali di lokasi baru. Proses pembangunan gedung madrasah tersebut telah berlangsung sekitar satu bulan.

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama (Kanwil Kemenag) Aceh, Azhari, mengatakan pembangunan dilakukan di atas lahan seluas 6.200 meter persegi yang berjarak sekitar 300 meter dari lokasi madrasah sebelumnya.

"Tahapan pembangunan kembali MIN 5 Pidie Jaya ini sudah berlangsung sekitar sebulan lalu," kata Azhari dikutip Minggu (14/6/2026).

Menurut Azhari, lokasi MIN 5 Pidie Jaya yang lama kini telah berubah menjadi aliran sungai akibat dampak banjir yang terjadi pada akhir 2025. Ia menjelaskan, saat ini pembangunan masih berada pada tahap penimbunan tanah. Progres penimbunan telah mencapai sekitar 70 persen. "Pembangunan MIN ini sekarang baru tahap penimbunan tanah, sekitar 70 persen yang sudah tertimbun," ujarnya.

Selama proses pembangunan berlangsung, kegiatan belajar mengajar tetap berjalan di bangunan sementara yang telah disiapkan.

Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama akan mengalokasikan anggaran sebesar Rp12 miliar untuk pembangunan kembali MIN 5 Pidie Jaya. Dana tersebut akan digunakan untuk pembangunan fisik gedung hingga penyediaan fasilitas dan perlengkapan sekolah.

Lihat video: Viral! Anak-Anak Penyintas Banjir Aceh Lebih Pilih Al-Qur'an Ketimbang Makanan



"Alhamdulillah MIN 5 Pidie Jaya segera dibangun, terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu, terutama masyarakat yang telah ikhlas menghibahkan tanahnya," kata Azhari.

Pembangunan kembali MIN 5 Pidie Jaya dilakukan di atas lahan hibah dari sejumlah warga Aceh, salah satunya Nur Azizah, istri mantan Kepala Kanwil Kemenag Aceh periode 2014-2020.

Selain itu, penyusunan master plan gedung baru madrasah turut mendapat dukungan dari Fakultas Teknik Universitas Syiah Kuala (USK) Banda Aceh. Sejumlah pihak juga terlibat dalam proses penimbunan lahan, di antaranya Pemerintah Aceh melalui Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Perkim), masyarakat setempat, Satgas PRR Sumatera, serta Kanwil Kemenag Aceh.

Dok. Titik lokasi MIN 5 Pidie Jaya yang hilang diterjang banjir. Madrasah itu pada awalnya berada di sekitar daerah aliran sungai Meureudu / Istimewa

ACEH - Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan (Dirjen Bina Adwil) Kemendagri sekaligus mantan Pj Gubernur Aceh Safrizal ZA dianugerahi penghargaan Garda Kemanusiaan Pascabencana Hidrometeorologi Aceh. Penghargaan tersebut diberikan oleh Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI) Aceh.

Apresiasi tersebut diserahkan dalam Malam Apresiasi JMSI Aceh yang dirangkai dengan pelantikan Pengurus Daerah JMSI Aceh periode 2025–2030 di Ayani Hotel, Banda Aceh, Jumat, 11 Juni 2026 malam.

Ketua JMSI Aceh Hendro Saky menegaskan penghargaan ini diberikan melalui proses kurasi ketat. Safrizal dinilai memiliki kontribusi besar dalam percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana hidrometeorologi dahsyat yang melanda Aceh pada akhir November 2025.

Sementara itu, Safrizal menyebut penghargaan ini bukan pencapaian personal, melainkan buah dari dedikasi kolektif. “Penghargaan ini tentu merupakan bentuk apresiasi terhadap kerja keras dan dedikasi, bukan hanya saya pribadi, tetapi seluruh pihak yang tanpa lelah bekerja,” ujarnya, Sabtu (13/6/2026).

Safrizal menegaskan, penanggulangan bencana di era modern tidak bisa dilakukan secara parsial, melainkan dengan pendekatan pentahelix yakni, kolaborasi pemerintah, media, akademisi, komunitas, dan pelaku usaha.

Lihat video: Presiden Prabowo Tinjau Huntara Aceh Tamiang, Pastikan Korban Bencana Terurus



Secara filosofis, Safrizal juga mengingatkan agar penghargaan ini tidak dimaknai sebagai ajang pamer kesuksesan individu. Safrizal menolak istilah monos-arete– keunggulan individual – dalam konteks penanggulangan bencana.

“Semoga penghargaan ini dimaknai sebagai representasi kolaboratif dan bukan ‘monos-arete’. Penanganan bencana adalah kerja kolaboratif,” tegasnya.

Malam apresiasi turut dihadiri jajaran Korem, Badan Penanggulangan Bencana Aceh (BPBA), tokoh publik, serta dunia usaha. Kehadiran lintas sektor ini menjadi bukti nyata bahwa sinergi kemanusiaan di Tanah Rencong pascabencana hidrometeorologi berjalan solid dan berkelanjutan.

ACEH - Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Pascabencana Sumatera menyebut pemulihan Aceh sudah mulai terlihat. Jalan yang sebelumnya rusak kini kembali menghubungkan desa-desa dengan pusat ekonomi.

Kepala Posko Wilayah Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Pascabencana Sumatera, Safrizal ZA mengatakan, sekolah yang sempat terdampak bencana kembali menjadi tempat belajar yang nyaman bagi anak-anak. Sementara ribuan keluarga korban bencana mulai menatap masa depan dengan lebih optimistis melalui program pembangunan Hunian Tetap (huntap).

Di Aceh Tamiang, misalnya, pembangunan huntap terus menunjukkan kemajuan. Sebanyak 37 lokasi telah dinyatakan siap dibangun dari total 40 lokasi yang diusulkan. Program ini menjadi harapan besar bagi warga yang kehilangan rumah akibat banjir dan tanah longsor pada akhir 2025 lalu.

Selain pembangunan hunian, berbagai infrastruktur dasar seperti jalan, jembatan, sekolah, dan fasilitas umum lainnya juga terus dipulihkan untuk mendukung aktivitas masyarakat. Dampaknya mulai dirasakan langsung oleh warga.

Ahmat Amin, warga Bireuen, menilai pembangunan yang berjalan telah membawa perubahan positif bagi kehidupan masyarakat. “Sekarang akses ke kota lebih mudah, anak-anak bisa bersekolah di gedung yang layak, dan kami memiliki kesempatan untuk mengembangkan usaha. Ini perubahan yang sangat berarti bagi kami,” ujarnya.

lihat video: Presiden Prabowo Tinjau Huntara Aceh Tamiang, Pastikan Korban Bencana Terurus



Menurut Ahmad, pembangunan yang dilakukan tidak hanya memperbaiki kondisi fisik wilayah, tetapi juga mengembalikan semangat dan optimisme masyarakat setelah menghadapi berbagai kesulitan akibat bencana.



Melalui pembangunan infrastruktur, penyediaan hunian tetap, serta program pemberdayaan ekonomi masyarakat, Satgas PRR berupaya memastikan pemulihan berjalan secara menyeluruh. Sebab, pemulihan bukan hanya tentang membangun kembali bangunan yang rusak, tetapi juga membantu masyarakat kembali menjalani kehidupan yang lebih aman, produktif, dan sejahtera.

“Di tengah berbagai tantangan yang masih ada, jejak kerja Satgas PRR menjadi bukti bahwa pemulihan yang terencana dan kolaboratif mampu menghadirkan perubahan nyata bagi masyarakat Aceh,” ucapnya.

JAKARTA - Gubernur Aceh Muzakir Manaf mengungkap berbagai persoalan yang masih dihadapi di wilayahnya pascabencana alam. Persoalan itu utamanya terkait infrastruktur dasar yang belum sepenuhnya terpenuhi di sejumlah wilayah provinsi.

Hal ini disampaikan Mualem sapaan akrab Muzakir saat menghadiri rapat bersama Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi pascabencana Sumatera pemerintah dan Satgas Pemulihan Pascabencana Sumatera DPR.

“Semua masalah bencana. Bencana masalah infrastruktur, masalah segala macam. Apa yang penting di masing-masing wilayah provinsi yang belum dapat terpenuhi," katanya saat ditemui usai rapat di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (25/5/2026).

Menurut Mualem panggilan akrabnya, masih banyak kebutuhan dasar masyarakat yang belum tertangani secara maksimal, mulai dari pembangunan jembatan hingga fasilitas pendidikan. Ia mengatakan progres pemulihan pembangunan infrastruktur baru mencapai 30%.

“Banyak. Banyak. Infrastruktur belum, jembatan belum. Sekolah-sekolah dan sebagainya lagi. Baru terpenuhi mungkin 30% (pemulihan infrastruktur)," ujarnya.

Lihat video: Presiden Prabowo Tinjau Huntara Aceh Tamiang, Pastikan Korban Bencana Terurus

JAKARTA - Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) bersama DPR memastikan kesiapan pembangunan hunian tetap (huntap) bagi penyintas korban bencana banjir di Aceh. Dari 40 lokasi, sebanyak 37 lokasi di antaranya telah siap untuk dibangun.

Hal itu diungkap Kepala Pos Komando Wilayah PRR Safrizal ZA bersama Koordinator Posko Penanggulangan Bencana (Galapana) DPR RI, TA. Khalid saat rapat percepatan persiapan lahan hunian tetap di Aceh Tamiang di Kantor Bupati Aceh Tamiang, Sabtu, 23 Mei 2026.

Rapat tersebut dihadiri Wakil Bupati Aceh Tamiang Ismail, Kepala Balai DJBN Wilayah Aceh Zulkarnain, Direktorat Jenderal Bina Marga (DJBM) Thabrani, Kepala Balai Wilayah Sungai (BWS) Sumatra 1 Asy'ari, dan sejumlah peserta lainnya dari unsur Pemkab Aceh Tamiang, unsur perusahaan pemegang Hak Guna Usaha (HGU), dan unsur lainnya.

Fokus rapat koordinasi tersebut membahas kesiapan 40 lokasi hunian tetap (huntap) komunal yang diusulkan oleh Pemda Aceh Tamiang. 37 di antaranya siap bangun, namun 3 di antaranya masih proses negosiasi pelepasan HGU yaitu lahan HGU yang dimiliki PT Perkebunan Semadam, PT Perkebunan Pertanian Pati Sari, dan PT Evans Indonesia (beroperasi sebagai PT Simpang Kiri Plantations, sebuah Perusahaan Modal Asing (PMA).

Sedangkan untuk lahan HGU yang dimiliki PT Perkebunan Nusantara (PTPN), PT Padang Palma Permai, PT Socfindo, PT Desa Jaya, dan PT Bahruni sudah selesai 100% untuk pembangunan huntap.

Lihat video: Prabowo Datangi Lokasi Huntara Banjir Aceh, 198 Unit Siap Dihuni



Dalam kesempatan tersebut, Safrizal memberikan solusi aplikatif terhadap permasalahan pemerintah daerah yang terkendala melakukan pembangunan di atas tanah yang belum menjadi aset pemerintah daerah guna percepatan pembangunan infrastruktur.

"Sebagai solusi percepatan, perlu ada bridging berupa dokumen administrasi kepastian pelepasan lahan HGU sebagai dasar awal pemerintah daerah melakukan pembangunan di atas lahan HGU sembari menunggu proses administrasi pemindahan aset selesai,” ujarnya, Senin (25/5/2026).

Mantan Pj. Gubernur Aceh periode 2024-2025 ini juga berpesan kepada pemerintah daerah untuk menghitung kebutuhan lahan huntap berdasarkan kajian atau hasil interpolasi Kementerian Pekerjaan Umum (PU) untuk pembangunan rumah serta pembangunan fasilitas umum.

“Pemerintah sedang bekerja keras memulihkan kondisi Aceh pascabencana. Tanah HGU yang diminta untuk pembangunan huntap rakyat, sangatlah kecil. Sedangkan lahan HGU yang dikelola oleh perusahaan mencapai ribuan hektare,” paparnya.

Pemilihan lokasi pembangunan huntap bukan asal tunjuk. Pemerintah telah melakukan riset sosial, ekonomi, dan budaya, serta bencana. Pilihan di sebuah lokasi sudah melalui penilaian terukur dan pertimbangan matang.

Satgas DPR RI melalui koordinatornya TA. khalid juga mendukung langkah percepatan pembangunan huntap dengan meminta pemerintah daerah segera berkoordinasi dengan pemilik HGU agar pelepasan status HGU segera diselesaikan paling lambat Minggu, 24 Mei 2026.

“Dari sejumlah perusahaan, tersisa tiga perusahaan yang belum selesai. Kami tunggu, deadlinenya besok, Minggu, 24 Mei 2026, pukul 12.00 WIB. Kalau mereka masih menolak sesuai permintaan pemerintah, maka Bupati kirim surat ke Satgas Pemerintah dan Satgas DPR RI,” katanya

Selesai rapat, Safrizal dan rombongan Galapana meninjau lokasi HGU di Desa Bukit Rata sebagai salah satu lokasi pembangunan huntap serta mengunjungi Huntara 3 Bukit Rata untuk memberikan bantuan peralatan dapur kepada 72 Kepala Keluarga yang menghuni huntara tersebut.

ACEH - PT Jakarta International Container Terminal (JICT) membangun fasilitas air bersih dan sanitasi di sejumlah wilayah terdampak banjir bandang dan longsor di Aceh dan Sumatera Utara (Sumut). Pembangunan ini sebagai bagian dari upaya percepatan pemulihan masyarakat pascabencana.

Program ini menjangkau desa-desa di wilayah terpencil Tapanuli Selatan, Gayo Lues dan Aceh Timur. Fasilitas yang dibangun meliputi MCK, sumur bor atau sumur cincin, dan sistem pipanisasi air bersih di beberapa titik terdampak.Direksi JICT turun langsung ke lapangan selama lima hari untuk memastikan bantuan tersalurkan secara tepat sasaran di wilayah dengan akses terbatas.

Direktur Administrasi JICT Henry Naldi bersama Direktur Human Resources Sandhy Wijaya yang hadir langsung meninjau lokasi menempuh perjalanan darat dan udara, termasuk menggunakan pesawat perintis untuk menjangkau daerah terpencil.

“Fokus kami adalah memastikan masyarakat dapat kembali mengakses kebutuhan dasar seperti air bersih dan sanitasi, yang menjadi fondasi utama pemulihan kesehatan dan aktivitas sehari-hari pascabencana,” ujar Henry Naldi di Aceh, Sabtu (9/5/2026).

Kehadiran langsung jajaran direksi ini juga menjadi bagian dari upaya JICT untuk memahami secara langsung kondisi masyarakat terdampak, sekaligus memastikan bahwa program bantuan yang diberikan benar-benar sesuai dengan kebutuhan riil di lapangan.

Lihat video: Prabowo Datangi Lokasi Huntara Banjir Aceh, 198 Unit Siap Dihuni



Program bantuan difokuskan pada penyediaan infrastruktur dasar yang menjadi kebutuhan mendesak masyarakat seperti pembangunan fasilitas MCK dan sarana pendukung tempat ibadah sebagai pusat aktivitas sosial masyarakat di Garoga, Tapanuli Selatan.

Selain itu pembangunan sumur bor, sumur cincin, dan jaringan pipanisasi juga dilakukan di Blangkejeren serta Penomon, Gayo Lues untuk memastikan ketersediaan air bersih berkelanjutan.

Sementara di Aceh Timur, JICT fokus pada pembangunan fasilitas MCK guna mendukung sanitasi dan kesehatan lingkungan warga. Sejumlah lokasi yang dijangkau merupakan daerah dengan akses terbatas pascabencana, di mana distribusi bantuan menghadapi kendala infrastruktur dan geografis.

Kehadiran langsung JICT di lapangan menjadi bagian dari upaya memastikan efektivitas bantuan sekaligus memverifikasi kebutuhan riil masyarakat terdampak.

Program ini terlaksana melalui kolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk PMI pusat dan daerah , pemerintah daerah di tingkat kabupaten, serta dukungan jaringan relawan di wilayah terdampak.

Kolaborasi tersebut dinilai penting untuk mempercepat proses pemulihan dan memastikan keberlanjutan pemanfaatan fasilitas yang dibangun.

Sebagai operator terminal peti kemas yang menjadi bagian dari rantai logistik nasional, JICT menilai keterlibatan dalam pemulihan wilayah terdampak bencana merupakan bagian dari tanggung jawab sosial perusahaan dalam mendukung ketahanan masyarakat.

“Pemulihan wilayah terdampak bencana tidak hanya membutuhkan bantuan jangka pendek, tetapi juga dukungan infrastruktur dasar yang dapat digunakan secara berkelanjutan oleh masyarakat,” ujar Henry.

JICT menyatakan akan terus mendorong program bantuan sosial yang berorientasi pada dampak jangka panjang, khususnya di wilayah dengan keterbatasan akses terhadap layanan dasar.

Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menyiapkan anggaran sekitar Rp30 miliar hingga Rp40 miliar untuk membangun kembali pusat pembibitan kopi di Aceh menyusul kerusakan kebun kopi Gayo akibat banjir besar akhir tahun lalu.

Amran mengatakan langkah pemulihan itu akan dilakukan melalui kerja sama dengan Universitas Syiah Kuala (USK).

"Aku sudah ketemu tadi Rektor USK, datang pagi-pagi dengan Pak Dirjen. Kita akan kembangkan kerja sama dengan rektor Unsyiah. Nah, itu kita kerja sama bangun pembibitan bersama-sama bangun kembali. Anggarannya kami siapkan tadi kurang lebih Rp30 miliar-Rp40 miliar," kata Amran di kediamannya, Jakarta Selatan, Rabu (6/5).

Pernyataan itu disampaikan Amran saat merespons laporan dampak bencana banjir dan longsor yang menghantam dataran tinggi Gayo, Aceh, pada November 2025 lalu. Kawasan tersebut merupakan sentra utama produksi kopi arabika nasional.

Langkah ini juga diambil di tengah kekhawatiran terganggunya produksi kopi Gayo yang selama ini menjadi salah satu andalan ekspor kopi Indonesia.

Sebelumnya, peneliti Pusat Riset Kopi dan Kakao Universitas Syiah Kuala Abu Bakar menyebut banjir dan longsor mempercepat tekanan terhadap sektor kopi di Aceh yang sebelumnya sudah tertekan perubahan iklim.

Ia menjelaskan longsor menyebabkan hilangnya lapisan tanah atas yang penting bagi tanaman kopi, sementara banjir memicu stres pada tanaman sehingga kualitas dan produktivitas buah menurun.

Dampak paling besar dirasakan di dataran tinggi Gayo yang meliputi Kabupaten Aceh Tengah dan Bener Meriah. Selain kehilangan tanaman, petani juga menghadapi kerusakan lahan, gangguan distribusi hasil panen, hingga meningkatnya ancaman hama dan penyakit tanaman.

Sejumlah petani setempat juga melaporkan kebun mereka tertutup material longsor sehingga membutuhkan proses pemulihan yang tidak singkat serta biaya penanaman ulang yang besar.

Kondisi tersebut sempat memicu kekhawatiran pasar terhadap pasokan kopi arabika lokal, termasuk potensi kenaikan harga akibat berkurangnya produksi dari salah satu sentra kopi terbesar di Indonesia.

[Gambas:Youtube]

ACEH - Penanganan dampak bencana hidrometeorologi di Tanah Rencong, Aceh terus mengalami kemajuan signifikan. Berdasarkan data terbaru per 14 April 2026, sebanyak 71 titik lokasi rencana pembangunan Hunian Tetap (Huntap) telah dinyatakan berstatus Hijau atau siap bangun.

Kepala Pos Komando Wilayah Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Aceh, Safrizal ZA, melaporkan progres signifikan. Secara keseluruhan, terdapat 108 titik lokasi yang diusulkan oleh pemerintah kabupaten/kota dengan total usulan mencapai 17.541 unit rumah bagi Kepala Keluarga (KK) terdampak. Luas lahan yang disiapkan mencapai 491,06 hektare, yang bersumber dari lahan milik pemerintah, masyarakat, hingga area HGU.

"Kami melaporkan bahwa dari total 108 titik lokasi yang diusulkan, sebanyak 71 lokasi atau sekitar 65% sudah berstatus siap bangun," ujar Safrizal, Selasa (5/5/2026).

Safrizal memberikan apresiasi kepada sejumlah daerah yang telah menuntaskan kesiapan lahannya secara penuh. Beberapa wilayah seperti Bener Meriah sebanyak 10 titik, Aceh Timur sebanyak 9 titik, dan Aceh Tengah sebanyak 6 titik tercatat telah memiliki status lahan yang clear dan siap untuk memulai tahap konstruksi.

Sementara itu, Aceh Tamiang menjadi daerah dengan jumlah lokasi siap bangun terbanyak, yakni 37 titik, meski wilayah tersebut memikul beban usulan terbesar dengan total 9.965 KK.

Lihat video: Rekonstruksi Pascabencana, Wamenko Polkam Tinjau Hunian Tetap di Aceh



Meskipun mayoritas menunjukkan progres positif, Safrizal ZA memberikan catatan khusus bagi daerah yang masih terkendala administrasi maupun sengketa lahan. Saat ini masih terdapat 34 lokasi berstatus Kuning atau sedang dalam tahap negosiasi dan pengukuran dan 3 lokasi berstatus Merah atau lahan bermasalah.

"Saya mendorong dengan tegas kepada pemerintah daerah yang wilayahnya masih berstatus kuning, terutama Gayo Lues dengan 26 lokasi dan Subulussalam dengan 4 lokasi, agar segera menuntaskan proses negosiasi lahan," tegas Safrizal.

Menurut data Posko PRR Wilayah Aceh, kendala utama di Gayo Lues adalah terkait belum adanya biaya pembebasan lahan milik masyarakat. Selain itu, Safrizal juga meminta atensi khusus untuk 3 titik lahan bermasalah di Aceh Tamiang agar tidak menghambat distribusi bantuan kepada warga.

"Percepatan ini bukan sekadar mengejar target angka, tetapi soal memastikan warga terdampak bisa segera kembali memiliki rumah yang aman dan nyaman. Masalah pembebasan lahan jangan sampai menjadi penghambat hak masyarakat," pungkasnya.

Di sisi lain, Posko Wilayah PRR Aceh juga masih menunggu usulan dari Kabupaten Aceh Utara, Aceh Selatan, dan Aceh Barat yang hingga saat ini datanya belum diterima. Sedangkan Nagan Raya dan Aceh Singkil secara resmi melaporkan tidak mengusulkan pembangunan Huntap Komunal.

BENER MERIAH - Kepala Pos Komando Wilayah Aceh Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Safrizal ZA mengunjungi hunian sementara (Huntara) di Jamur Ujung, Kecamatan Wih Pesam, Bener Meriah, Aceh. Huntara yang dibangun Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) tersebut didirikan di Desa Wonosobo, Wih Pesam, Aceh.

Didampingi Wakil Bupati (Wabup) Bener Meriah Armia, serta Kalak Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bener Meriah Safriadi ini, Safrizal meninjau lokasi yang ditempati 89 Kepala Keluarga (KK).

Rombongan Safrizal disambut langsung Reje atau Kepala Desa Wonosobo, Sugiman di bawah guyuran hujan. Dalam kesempatan itu, Safrizal menanyakan kondisi warga Jamur Ujung yang menghuni huntara di Wonosobo.

Sugiman mengatakan para pengungsi dalam kondisi sehat. Pihak desa ikut memberikan perhatian. Melihat tidak banyak penghuni huntara yang berada di tempat, Safrizal bertanya, kemana para penghuni huntara.

Sugiman mengatakan, umumnya mereka sedang bekerja sebagai pemetik kopi di kebun-kebun warga di sekitar Wonosobo, atau di tempat lain.

“Alhamdulillah. Saya acungi jempol atas etos kerja warga Bener Meriah. Mereka memang terkenal rajin, ramah, dan sabar, “ katanya, Sabtu (18/4/2026).

Safrizal kemudian melangkahkan kaki, menuju bilik-bilik huntara. Dia bercengkrama dengan seorang ibu rumah tangga yang sedang mengatur barang-barang keluarga.

Kemudian Safrizal bertandang ke tempat Fatmawati, perempuan berusia 66 tahun. Ibu tiga orang anak ini telah ditinggal oleh suaminya ke haribaan Ilahi beberapa waktu lalu karena sakit.

“Kenal Pak Sukarno? “ canda Safrizal sembari tersenyum ke arah Fatmawati.

“Saya yang jahit bendera Merah Putih, “ Jawab Fatmawati dengan tawa merekah.

Semua yang ada di situ pun ikut tertawa. Di balik penampilannya yang sangat bersahaja, ternyata Fatmawati paham sejarah kemerdekaan Indonesia.

Fatmawati mengucapkan Terima kasih kepada Safrizal yang telah menjenguk dirinya di huntara.

“Terima kasih, Bapak. Telah menjenguk kami di sini. Kami sangat bersyukur,“ kata Fatmawati sembari menerima bantuan peralatan dapur yang diserahkan Safrizal.

Usai beramah tamah dengan Fatmawati, Safrizal menyampaikan seluruh KK yang menghuni huntara mendapatkan bantuan peralatan dapur. Dia juga mengecek kepastian lahan untuk pembangunan hunian tetap.

Menurut data yang disajikan Kepala Pelaksana BPBD Bener Meriah yang diserahkan kepada Wakil Bupati Bener Meriah, di kabupaten tersebut terdapat empat lokasi pembangunan hunian tetap komunal.

Satu titik di Blang Rakal, Pintu Rime Gayo, akan dibangun di atas tanah yang dihibahkan oleh Dinas Pertanian Aceh. Tiga titik lagi akan dibangun di atas tanah yang dihibahkan oleh Bupati Bener Meriah Tagore Abubakar.

Hasil verifikasi dan validasi tahap I, di Bener Meriah rumah dengan status rusak ringan berjumlah 118 unit. Rusak sedang 84 unit, rusak berat 807 unit.

Dari kategori rusak berat tersebut, 97 unit akan dibangun insitu, relokasi mandiri 617 unit, dan relokasi terpusat 93 unit. Untuk tahap II yang belum dilakukan verifikasi, sampai dengan saat ini data yang telah masuk berjumlah 522 unit.

"Saat ini status Aceh masih transisi darurat. Setelah memasuki masa rehabilitasi dan rekonstruksi, pembangunan huntap dan fasilitas publik lainnya akan dipacu sesuai dengan rencana induk (renduk) yang telah disusun," katanya.