BEIRUT - Kelompok Hizbullah mengatakan serangan rudal Iran terhadap Israel adalah "pembelaan rakyat Lebanon" dan merupakan pesan "komitmen" dari Teheran terhadap negara tersebut. Mereka mengingatkan tanggapan Iran datang setelah kejahatan Israel terhadap Lebanon terus berlanjut.

Menurut Hizbullah, tindakan brutal Zionis mendapat "dukungan penuh dari pemerintahan AS" saat Israel terus melanggar gencatan senjata yang disepakati dan menargetkan pinggiran selatan negara itu.

"Oleh karena itu, tanggapan Iran datang untuk menekankan kepentingan stabilitas kawasan dan negara-negaranya terletak pada upaya maksimal untuk memastikan perjanjian ditegakkan dan musuh Zionis, sebelum siapa pun, mematuhinya," tegas pernyataan Hizbullah.

"Inilah pesan yang ingin Iran sampaikan dengan jelas dan tegas kepada semua pihak yang terkait."

Kelompok tersebut juga memuji tindakan yang dilakukan Houthi Yaman.

“Hal ini bertepatan dengan dukungan yang diapresiasi dari gerakan Ansar Allah di Yaman, dalam kerangka aksi bersama untuk mencegah entitas Zionis,” katanya, menggunakan nama resmi gerakan tersebut.

Sementara itu, Mostafa Khoshcheshm, profesor di Universitas Ilmu Terapan di Teheran, mengatakan ketika Israel terus menyerang Lebanon selatan – sehari setelah setuju bersama Iran untuk menghentikan serangan – Iran tampaknya menerapkan strategi “selangkah demi selangkah”.

“Iran bermaksud menegakkan pencegahan di sekitar ibu kota Lebanon, Beirut, dan Dahiyeh, dan berhasil melakukannya. Serangan tunggal Israel di Dahiyeh tampaknya merupakan ujian toleransi Iran,” ungkap Khoshcheshm kepada Al Jazeera.

“Sejauh ini Iran telah membuat terobosan dalam membangun pencegahan mereka di sekitar ibu kota Lebanon, dan pencegahan ini telah menjadi kekalahan besar bagi Israel, menyebabkan perdebatan internal,” tambahnya.

Meskipun Israel sekarang “terbatas” dalam aktivitasnya, Khoshcheshm mengatakan dia masih percaya akan ada konfrontasi lain.

“Jika kesepakatan damai atau memorandum tersebut tidak ditandatangani, yang mencakup gencatan senjata di seluruh Lebanon, maka akan terjadi lebih banyak serangan beruntun dari Iran.”

SANAA - Kelompok Houthi Yaman mengumumkan larangan terhadap seluruh kapal Israel melintasi Laut Merah. Kelompok tersebut telah membela perang Iran melawan Zionis dengan ikut menembakkan rudal ke Israel kemarin.

Laut Merah merupakan jalur penting yang menghubungkan Selat Bab al-Mandeb dengan Terusan Suez sebelum ke Laut Mediterania. Setiap tahun, jalur Laut Merah dilewati kapal-kapal kargo dengan nilai total USD1 triliun.

Selama perang Israel-Hamas di Gaza, Houthi—yang nama resminya adalah kelompok Anshar Allah—telah mengganggu kapal-kapal kargo tersebut dengan hampir 200 serangan. Serangan Houthi itu telah memaksa banyak perusahaan mengalihkan rute yang panjang di sekitar ujung selatan Afrika.

Pengalihan rute itu umumnya menambah sekitar 14 hari dan biaya yang signifikan untuk perjalanan antara Asia dan Eropa. Minyak yang melewati Selat Bab el-Mandeb turun dari 8,8 juta menjadi sekitar 4 juta barel per hari selama operasi Houthi tersebut.

Houthi menghentikan serangan setelah gencatan senjata Gaza pada Oktober 2025, tetapi memperingatkan bahwa mereka akan melanjutkannya jika perang Iran meningkat.

Pengumuman penutupan Laut Merah untuk seluruh kapal Israel disampaikan Houthi ketika Selat Hormuz, gerbang menuju Teluk dan eksportir energinya, tetap diblokade oleh Iran sebagai akibat dari perangnya melawan Amerika Serikat (AS) dan Israel.

Pengumuman Houthi tersebut secara bersamaan mengancam dua titik rawan maritim paling penting di dunia.

Bab el-Mandeb, yang hanya selebar 26 kilometer di titik tersempitnya, menghubungkan Laut Merah dengan Teluk Aden dan Samudra Hindia yang lebih luas. Sekitar 12% perdagangan maritim global melewatinya.

Selat Hormuz mengangkut sekitar seperlima minyak dan gas dunia yang diangkut melalui laut, serta kargo lainnya.

"Kami menyatakan larangan total dan menyeluruh terhadap navigasi maritim Israel di Laut Merah," bunyi pernyataan angkatan bersenjata Houthi.

"Kami menganggap semua pergerakan musuh sebagai target militer yang sah bagi angkatan bersenjata kami sejak pernyataan ini dikeluarkan," paparnya, yang dikutip Reuters, Selasa (9/6/2026).

Houthi pada hari Senin menembakkan rudal ke Israel untuk membela Iran. "Kami telah meluncurkan rentetan rudal yang menargetkan target Israel yang sensitif," katanya, mengeklaim serangan tersebut mencapai tujuannya dengan tepat.

Militer Israel sebelumnya menulis di Telegram: "IDF telah mengidentifikasi peluncuran rudal dari Yaman menuju wilayah Israel, sistem pertahanan udara beroperasi untuk mencegat ancaman tersebut."

Serangan Houthi terjadi saat Israel dan Iran saling baku tembak pada hari Senin, yang kembali memberi tekanan pada gencatan senjata dan mengancam harapan untuk kesepakatan perdamaian.

Houthi dan Hizbullah yang berbasis di Lebanon merupakan bagian dari Poros Perlawanan yang didukung, dilatih, dan dipersenjatai oleh Teheran, yang juga mencakup Hamas dan milisi di Irak.

Secara resmi dikenal sebagai Ansar Allah, kelompok pemberontak dari wilayah utara Yaman ini telah menguasai sebagian besar negara itu selama lebih dari satu dekade setelah mereka merebut ibu kota Sanaa dan menggulingkan pemerintah pada September 2014.

TEL AVIV - Kelompok Houthi Yaman telah menembakkan rudal ke Israel pada Senin (8/6/2026) pagi. Serangan ini menyusul rentetan serangan rudal Iran ke negara Yahudi tersebut pada Minggu malam.

Serangan Iran dan Houthi ke Israel merupakan yang pertama kalinya sejak gencatan senjata dimulai 8 April lalu.

Militer Israel atau IDF mengeklaim telah mencegat rudal yang diluncurkan dari Yaman. Sirene serangan udara meraung-raung di beberapa wilayah Israel setelah IDF mendeteksi rudal musuh yang datang.

“Sistem pertahanan udara beroperasi untuk mencegat ancaman,” kata IDF dalam sebuah unggahan di X, yang kemudian mengeklaim rudal tersebut telah berhasil dicegat.

Pada Minggu malam, Iran menembakkan rentetan rudal ke Israel yang diklaim sebagai balasan atas kampanye pengeboman berkelanjutan Zionis di Lebanon.

Iran menyatakan bahwa serangannya semalam hanyalah peringatan kepada Israel dan "pukulan telak" lainnya akan menyusul jika Israel terus melanjutkan serangan terhadap Lebanon.

"Jika Israel memperluas serangannya di wilayah itu atau menanggapi tindakan Iran, Israel akan menghadapi pukulan yang lebih telak dan disesalkan, dan serangan dahsyat akan diluncurkan terhadap rezim dan para pendukungnya," kata markas operasional Khatam Al-Anbiya Iran dalam sebuah pernyataan.

Korps Garda Revolusi Islam (IRGC) mengumumkan rudal-rudal yang ditembakkan Iran menghantam Pangkalan Udara Ramat David. Menurut IRGC, pangkalan tersebut telah diidentifikasi sebagai lokasi peluncuran agresi Zionis Israel terhadap Lebanon.

Sementara itu, IDF mengumumkan telah membombardir wilayah-wilayah Iran pada Senin pagi sebagai pembalasan atas serangan rentetan rudal Teheran semalam. Televisi pemerintah Iran melaporkan ledakan mengguncang tiga kota setelah serangan udara Zionis di wilayah tengah dan barat.

"Beberapa ledakan terdengar di Teheran, Tabriz, dan Isfahan," bunyi siaran televisi pemerintah Iran yang diunggah di Telegram.

Laporan lain menyebutkan bahwa ledakan juga terdengar di dekat kota Karaj di Iran tengah.

IDF mengakui telah menyerang target militer di Iran barat dan tengah. "Beberapa saat yang lalu, Angkatan Udara Israel menyerang target militer milik rezim teror Iran di Iran barat dan tengah," tulis IDF di Telegram.

Tidak ada detail lebih lanjut yang diberikan mengenai korban atau lokasi pasti serangan tersebut.

Iran telah menangguhkan semua penerbangan masuk ke Bandara Internasional Imam Khomeini Teheran sampai pemberitahuan lebih lanjut. Bandara Internasional Imam Khomeini adalah salah satu dari dua bandara di Teheran dan baru-baru ini dibuka kembali pada bulan April setelah ditutup selama beberapa minggu karena konflik Timur Tengah yang sedang berlangsung.

SANAA - Kementerian Luar Negeri Yaman yang dikuasai Gerakan Houthi mengatakan posisi negara Arab itu tetap teguh dalam partisipasi aktif dan peningkatan operasi militer jika Amerika Serikat dan rezim Israel kembali melanjutkan perang agresi mereka terhadap Iran dan Poros Perlawanan.

Dalam sebuah pernyataan pada hari Senin, kementerian memperingatkan bahwa setiap pembaruan agresi AS di kawasan itu atau pada tingkat eskalasi angkatan laut akan memberikan dampak negatif pada rantai pasokan, harga energi, dan seluruh ekonomi global.

Peningkatan retorika Presiden AS Donald Trump yang kriminal -- memindahkan konfrontasi militer ke laut lepas - membuktikan kegagalan dan kesia-siaan agresi militer AS-Israel terhadap Iran, katanya.

Pernyataan itu merujuk pada dua putaran perang melawan Iran pada Juni 2025 dan Februari 2026 dan menambahkan bahwa Trump yang kriminal dan para sekutunya bercita-cita untuk menggulingkan Republik Islam.

Sekarang, presiden AS berupaya membuka Selat Hormuz, tetapi ia akan gagal mencapai tujuan tersebut, demikian penekanan kementerian tersebut.

Pernyataan itu muncul setelah Presiden AS Donald Trump, dalam sebuah unggahan di Truth Social pada hari Minggu, mengatakan bahwa angkatan laut Amerika akan memberlakukan blokade laut penuh di Selat Hormuz.

“Berlaku segera,” tulisnya, menambahkan, Angkatan Laut AS “akan memulai proses memblokade semua kapal yang mencoba masuk, atau keluar, dari Selat Hormuz.”

Korps Garda Revolusi Islam (IRGC) memperingatkan bahwa setiap upaya kapal militer untuk melintasi Selat Hormuz akan dianggap sebagai pelanggaran gencatan senjata dua minggu dengan Amerika Serikat.

Trump mengklaim bahwa Angkatan Laut AS akan "mulai menghancurkan ranjau yang ditanam Iran di Selat tersebut," dan mendesak Iran untuk "mengakhiri situasi ini."

Ia sekali lagi mengancam bahwa militer AS "siap tempur sepenuhnya" dan "akan menghabisi sisa-sisa Iran yang ada."

Ketua Parlemen Iran Mohammad Baqer Qalibaf menanggapi pernyataan Trump, dengan mengatakan bahwa bahasa ancaman tidak akan berhasil terhadap Iran. Ia menambahkan bahwa Iran telah menunjukkan sejak Revolusi Islam 1979 bahwa mereka tidak akan menyerah di bawah tekanan militer, ekonomi, atau politik.

Menanggapi Trump secara langsung, Qalibaf berkata, “Jika Anda berperang, kami akan melawan Anda, dan jika Anda mengajukan argumen logis, kami akan memperlakukan Anda secara logis. Kami tidak akan tunduk pada ancaman apa pun. Uji tekad kami sekali lagi, agar kami dapat memberi Anda pelajaran yang lebih besar.”

Kementerian Luar Negeri dan Urusan Ekspatriat Yaman lebih lanjut menunjuk pada putaran pembicaraan terbaru antara Iran dan Amerika Serikat di ibu kota Pakistan, Islamabad, dan mengatakan bahwa keteguhan tim negosiasi Iran merupakan kemenangan baru bagi Republik Islam dan Poros Perlawanan.

Di meja perundingan, tambahnya, AS berusaha memaksakan apa yang gagal dicapai melalui konfrontasi militer di lapangan selama 40 hari perang agresi bersama yang melanggar hukum dengan rezim Israel terhadap Iran.



Meskipun sekitar 21 jam negosiasi dan upaya diplomatik oleh negosiator Iran dan Amerika berpangkat tinggi di Islamabad, tuntutan berlebihan AS mencegah tercapainya kesepakatan.

Delegasi Iran menyampaikan berbagai inisiatif selama pembicaraan, tetapi Amerika menghambat kemajuan dalam pembicaraan tersebut.

Pembicaraan Islamabad ini menyusul perang agresi selama 40 hari oleh poros AS-Israel terhadap Republik Islam, yang dihentikan setelah AS menerima proposal Iran untuk gencatan senjata permanen.

Selama perang, Angkatan Bersenjata Iran melancarkan serangan besar-besaran. 100 gelombang serangan balasan yang berhasil terhadap target-target sensitif dan strategis Amerika dan Israel di seluruh wilayah tersebut.

Mereka juga memblokir Selat Hormuz bagi kapal tanker minyak dan gas yang berafiliasi dengan pihak musuh dan mereka yang bekerja sama dengan pihak musuh dalam upaya menjaga keamanan di jalur perairan strategis tersebut.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Perang di Timur Tengah antara Iran dan AS dan Israel diprediksi masih terus bergulir, menyusul keterlibatan kelompok Houthi Yaman yang mengancam akan menutup Selat Bab al-Mandeb, salah satu jalur laut paling strategis di dunia. Pakar ekonomi dari Universitas Andalas Syafruddin Karimi berpandangan, penutupan Selat Bab al-Mandeb, menyusul penutupan Selat Hormuz, akan berpengaruh besar terhadap perdagangan global dan juga berpotensi mengguncang perekonomian Indonesia.

“Pengaruhnya akan sangat besar karena pasar energi global bisa terkena tekanan dari dua chokepoint sekaligus (Selat Bab al-Mandeb dan Selat Hormuz),” ungkap Syafruddin saat dihubungi Republika, Senin (30/3/2026).

Ia menerangkan, Selat Hormuz sudah sangat penting karena menyalurkan lebih dari seperempat perdagangan minyak dunia lewat laut dan sekitar seperlima konsumsi minyak serta produk petroleum global. Selat Bab al-Mandeb juga bukan jalur kecil. EIA mencatat selat itu menampung sekitar 12 persen perdagangan minyak laut dan 8 persen perdagangan LNG dunia pada paruh pertama 2023.

Syafruddin menuturkan, jika Houthi benar-benar menutup Selat Bab al-Mandeb saat Selat Hormuz juga terganggu, kapal harus memutar lebih jauh, biaya asuransi melonjak, waktu pengiriman bertambah, dan harga energi akan melonjak lebih cepat.

“Dalam situasi seperti itu, masalahnya bukan hanya minyak mahal, tetapi juga pasokan yang terlambat, logistik yang macet, dan volatilitas harga yang makin liar. Bagi Asia, ini jauh lebih berbahaya karena kawasan ini berada di garis depan ketergantungan impor energi dari Timur Tengah,” terangnya.

Harga minyak dunia kembali melonjak ke level US$115 per barel Senin (30/3), seiring meluasnya konflik di Timur Tengah yang melibatkan Iran, Amerika Serikat (AS), dan Israel.

Mengutip Reuters, harga minyak mentah Brent naik US$3,09 atau 2,74 persen menjadi US$115,66 per barel. Sementara itu, minyak mentah West Texas Intermediate (WTI) AS juga menguat US$2,92 atau 2,93 persen ke level US$102,56 per barel, setelah melonjak 5,5 persen pada sesi sebelumnya.

Secara bulanan, Brent tercatat melonjak hingga 59 persen sepanjang bulan ini, menjadi kenaikan tertinggi dalam sejarah dan melampaui lonjakan saat Perang Teluk 1990.

Kenaikan tajam ini dipicu perang Iran melawan agresi AS dan Israel, yang menyebabkan penutupan Selat Hormuz.

Konflik yang dimulai pada 28 Februari melalui serangan AS dan Israel ke Iran kini meluas ke kawasan lain. Kelompok Houthi di Yaman yang bersekutu dengan Iran melancarkan serangan pertama ke Israel pada akhir pekan, memperluas eskalasi konflik hingga ke wilayah Laut Merah.

Analis JP Morgan yang dipimpin oleh Natasha Kaneva menyebut konflik kini tidak lagi terpusat di Teluk Persia dan Selat Hormuz, tetapi telah meluas ke Laut Merah dan Bab el-Mandeb, salah satu jalur pelayaran paling krusial bagi distribusi minyak mentah dan produk olahan dunia.

Data dari perusahaan analitik Kpler menunjukkan ekspor minyak Arab Saudi yang dialihkan dari Selat Hormuz ke pelabuhan Yanbu di Laut Merah mencapai 4,658 juta barel per hari pekan lalu.

Namun, jika jalur tersebut terganggu, distribusi minyak Saudi berpotensi dialihkan melalui pipa Suez-Mediterania (SUMED) menuju Laut Mediterania.

Eskalasi konflik juga menyebabkan kerusakan pada terminal Salalah di Oman meski upaya gencatan senjata tengah diupayakan. Iran menyatakan siap merespons jika terjadi serangan darat dari AS, sembari tetap membuka peluang negosiasi.

Di sisi lain, Menteri Luar Negeri Pakistan Ishaq Dar mengatakan pihaknya telah membahas berbagai langkah untuk mengakhiri konflik secara permanen, termasuk kemungkinan perundingan antara AS dan Iran di Islamabad.

SANAA - Kelompok Houthi Yaman mengancam akan menutup Selat Bab al-Mandeb, jalur yang menghubungkan Laut Merah dan Teluk Aden. Ini sebagai upaya untuk membantu Iran dalam perang melawan Amerika Serikat (AS) dan Israel.

Houthi telah ikut bergabung dalam perang dengan menembakkan rudal ke Israel pada hari Sabtu. Ini merupakan serangan pertama Houthi sejak perang dimulai 28 Februari.

“Kami berkoordinasi bersama dengan saudara-saudara kami di Iran, Lebanon, dan Irak,” kata Mohammed Mansour, wakil menteri informasi dalam pemerintahan yang dikelola Houthi, kepada televisi Al-Araby.

Dia mengonfirmasi bahwa Houthi telah bergabung dalam perang. “Untuk memberikan dukungan kepada saudara-saudara kami di Iran yang sedang berjuang dalam pertempuran besar serta kelompok Hizbullah Lebanon," ujarnya.

Mansour mengatakan langkah Houthi untuk bergabung dalam perang bertujuan untuk meningkatkan tekanan pada Israel dan AS.

“Setiap langkah yang kami ambil diperhitungkan dengan cermat agar efektif dan untuk meningkatkan tekanan pada Israel dan AS,” katanya.

"Yaman memikul tanggung jawab moral, agama, dan kemanusiaan terhadap Iran, Hizbullah, dan Pasukan Mobilisasi Rakyat Irak,” kata pejabat Houthi tersebut, menggambarkan aliansi tersebut memiliki tujuan utama mendukung Palestina.

Mansour mengatakan kelompok Houthi memiliki banyak pilihan untuk memberikan tekanan pada Israel dan AS di tengah perang saat ini dengan Iran.

“Laut Merah, Teluk Aden, dan Bab al-Mandab akan menjadi beberapa opsi,” katanya.

Laut Merah adalah salah satu jalur laut yang paling sering digunakan di dunia untuk pengiriman minyak dan bahan bakar.

“Kami memiliki pengalaman luas dalam operasi Angkatan Laut dan darat, dan intervensi kami sebelumnya untuk mendukung Gaza adalah salah satu kejutan penting bagi dunia,” kata pejabat Houthi tersebut.

Kelompok Houthi sebelumnya telah melancarkan serangan rudal dan drone ke Israel dan jalur pelayaran Laut Merah sebagai tanggapan atas serangan mematikan Israel di Gaza, yang menewaskan lebih dari 72.000 orang sejak Oktober 2023.

Mengenai kemungkinan penutupan Selat Bab al-Mandeb yang strategis atau serangan terhadap kapal yang lewat, Mansour mengatakan: “Ini bergantung pada eskalasi Israel dan AS, dan persiapan Amerika untuk setiap pergerakan darat.”

“Kepemimpinan Yaman mengambil keputusan secara independen berdasarkan penilaian militer dan politik, dengan mempertimbangkan bahwa setiap langkah akan diperhitungkan dan efektif," paparnya, seperti dikutip dari Anadolu, Senin (30/3/2026).

Eskalasi regional terus meningkat sejak AS dan Israel melancarkan serangan gabungan terhadap Iran pada 28 Februari, yang hingga saat ini telah menewaskan lebih dari 1.340 orang, termasuk Pemimpin Tertinggi saat itu, Ayatollah Ali Khamenei.

Iran membalas dengan serangan pesawat tak berawak dan rudal yang menargetkan Israel, bersama dengan Yordania, Irak, dan negara-negara Teluk yang menampung aset militer AS, menyebabkan korban jiwa dan kerusakan infrastruktur serta mengganggu pasar global dan penerbangan.

TEL AVIV - Houthi Yaman bergabung dalam pertempuran melawan Israel untuk pertama kalinya. Serangan Houthi terjadi seiring Israel yang melakukan setidaknya tiga gelombang serangan "skala besar" terhadap Iran saat perang memasuki bulan kedua.

Saat ini lebih banyak bala bantuan AS mengalir ke wilayah Timur Tengah. Seorang juru bicara militer Houthi Yaman mengumumkan kelompok bersenjata tersebut menargetkan beberapa lokasi di Israel selatan pada hari Minggu.

Dia menambahkan serangan tersebut dikoordinasikan dengan "operasi heroik" yang dilakukan Iran dan Hizbullah di Lebanon.

Juru bicara militer Houthi, Yahya Saree, mengatakan kelompok Yaman tersebut telah melakukan "operasi militer kedua" terhadap Israel menggunakan rudal jelajah dan drone.

Saree mengatakan Houthi akan terus melakukan operasi militer dalam beberapa hari mendatang hingga Israel "menghentikan serangan dan agresinya".

Seperti yang telah kami laporkan, Houthi menyerang Israel dengan rentetan rudal balistik. Ini serangan pertama mereka sejak perang AS-Israel di Iran dimulai sebulan yang lalu.

“Kami telah bersiap sejak awal jika Houthi bergabung,” kata juru bicara militer Israel, Brigjen Effie Defrin, ketika IDF menyatakan telah mencegat setidaknya satu rudal dari Yaman.

Sementara itu, Komando Pusat AS mengatakan kapal serbu amfibi USS Tripoli, yang berbasis di Jepang, telah bergabung dengan kapal induk USS Abraham Lincoln di wilayah tersebut.

Bala bantuan baru ini mencakup sekitar 3.500 pelaut dan Marinir AS dengan pesawat angkut dan serang, serta aset serbu amfibi.

Israel terus melanjutkan serangan besar-besaran, tidak hanya terhadap Iran tetapi juga di Lebanon, di mana serangan udara IDF menewaskan tiga jurnalis pada hari Sabtu.

SANAA - Pemimpin kelompok Houthi Yaman mengatakan gerakannya "tidak netral" dalam perang yang sedang berlangsung antara Iran, Amerika Serikat (AS), dan Israel. Dia memperingatkan kelompoknya akan melakukan intervensi militer jika perkembangan regional mengharuskannya.

“Kami tidak netral, tetapi posisi kami berasal dari keyakinan pada Islam dan bangsa Islam,” kata Abdul-Malik al-Houthi dalam pidato yang disiarkan televisi dan dikutip televisi Al-Masirah milik kelompok tersebut.

Dia menegaskan, “Setiap perkembangan di lapangan akan ditanggapi dengan sikap militer jika diperlukan, seperti pada putaran sebelumnya.”

Ia mengatakan serangan AS-Israel terhadap Iran telah merugikan kepentingan ekonomi negara-negara di dunia dan keamanan serta stabilitas regional, menyebut serangan itu "tidak dapat dibenarkan."

“Perkembangan di kawasan ini selama beberapa tahun terakhir menunjukkan AS dan Israel berupaya melaksanakan rencana Zionis yang menargetkan semua negara di kawasan ini dengan tujuan mengubah Timur Tengah dan menciptakan Israel Raya,” katanya.

Didukung oleh Iran, Houthi menguasai sebagian besar provinsi Yaman, termasuk ibu kota Sanaa, sejak 2014.

Kelompok ini melakukan serangan rudal dan drone terhadap Israel dan kapal-kapal yang melintas di Laut Merah sebagai balasan atas serangan mematikan Israel di Jalur Gaza, yang telah menewaskan lebih dari 72.000 orang sejak Oktober 2023.

AS dan Israel telah melakukan serangan udara terhadap Iran sejak 28 Februari, yang sejauh ini telah menewaskan lebih dari 1.340 orang, termasuk Pemimpin Tertinggi saat itu, Ali Khamenei.

Iran telah membalas dengan serangan drone dan rudal yang menargetkan Israel, bersama dengan Yordania, Irak, dan negara-negara Teluk yang menampung aset militer AS, menyebabkan korban jiwa dan kerusakan infrastruktur serta mengganggu pasar global dan penerbangan.

RIYADH - Setelah mengusir pasukan Uni Emirat Arab (UEA) dari Yaman akhir tahun lalu, Kerajaan Arab Saudi mengerahkan dana miliaran dolar dan pengaruh dalam upaya untuk membawa negara tetangganya di selatan itu berada di bawah kendalinya.

Itu diungkap empat pejabat Yaman dan dua pejabat Barat kepada Reuters, Jumat (6/2/2026). Upaya ini menjadi tanda bahwa Riyadh menegaskan kembali dirinya secara regional setelah bertahun-tahun memprioritaskan agenda domestik.

Ini adalah tantangan yang berat. Kerajaan Teluk yang kaya raya ini berupaya menyatukan kelompok-kelompok bersenjata dan suku-suku yang terpecah belah di Yaman.

Riyadh sekaligus menopang negara yang sedang runtuh itu melalui suntikan dana besar-besaran, dengan konflik yang belum terselesaikan dengan pemberontak Houthi di Yaman utara yang ditahan oleh gencatan senjata yang rapuh-tepat ketika Arab Saudi menghadapi krisis anggaran di dalam negeri.

Kerajaan tersebut menganggarkan hampir USD3 miliar tahun ini untuk menutupi gaji pasukan dan pegawai negeri sipil Yaman, menurut empat pejabat Yaman dan dua pejabat Barat, yang mengatakan bahwa itu termasuk sekitar USD1 miliar yang dialokasikan untuk gaji para milisi selatan yang sebelumnya dibayarkan oleh Abu Dhabi.

"Arab Saudi telah bekerja sama dengan kami dan menyatakan kesediaannya untuk membayar semua gaji secara penuh," kata Menteri Informasi Yaman Muammar Eryani kepada Reuters dalam sebuah wawancara, tanpa memberikan angka total.

Eryani mengatakan dukungan Arab Saudi akan memungkinkan Yaman untuk mengatur ulang faksi-faksi bersenjata dan membawa mereka di bawah otoritas negara.

Menurut para pejabat, Riyadh menginginkan kisah sukses di wilayah Yaman yang dikuasai oleh pemerintah yang diakui secara internasional yang didukungnya, yang berada dalam pengasingan dari ibu kota Sanaa yang dikuasai Houthi.

Arab Saudi berharap hal itu akan memberikan tekanan pada Houthi yang bersekutu dengan Iran, yang menguasai sekitar sepertiga negara, untuk duduk di meja perundingan, sekaligus membangun kekuatan pemerintah Yaman jika konfrontasi militer diperlukan.

Kerajaan Arab Saudi, kata tiga dari enam pejabat tersebut, juga menawarkan iming-iming politik, dengan mengatakan kepada para separatis Yaman bahwa impian mereka yang telah lama dipegang tentang negara separatis dapat menjadi kenyataan - setelah konflik dengan Houthi diselesaikan.

Paket keuangan keseluruhan Arab Saudi untuk Yaman dan keterbukaan yang telah ditunjukkannya terhadap wilayah separatis belum pernah dilaporkan sebelumnya. Sebagian besar dari tujuh pejabat yang diwawancarai Reuters di kota pelabuhan Mukalla, Yaman, dan di ibu kota Arab Saudi meminta anonimitas untuk membahas kebijakan yang belum diumumkan secara publik.

Kantor media pemerintah Arab Saudi, serta pemerintah Yaman, tidak menanggapi permintaan komentar, termasuk tentang angka keuangan atau pembicaraan tentang jalan menuju negara baru. Reuters tidak dapat memverifikasi secara independen apa yang dikatakan para pejabat Arab Saudi kepada rekan-rekan mereka di Yaman tentang kebijakan-kebijakan ini.

Menanggapi pertanyaan Reuters yang dikirim ke kantor media pemerintah UEA, seorang pejabat mengatakan UEA telah mendedikasikan "sumber daya yang signifikan" selama lebih dari satu dekade untuk meningkatkan kondisi keamanan dan kemanusiaan di Yaman. "Setelah menarik pasukannya dari Yaman tahun lalu, UEA tidak lagi terlibat dalam masalah Yaman dalam aspek apa pun," kata pejabat itu.

Selain sikap baru di Yaman, Riyadh memainkan peran yang lebih aktif di Suriah pasca-Bashar al-Assad dan di Sudan, arena lain untuk persaingannya dengan UEA, sebuah pergeseran dari tahun-tahun yang didedikasikan untuk Visi 2030 Putra Mahkota Mohammed bin Salman untuk memodernisasi Kerajaan.

Meskipun keuangan Arab Saudi sudah terbebani—dengan harga minyak yang rendah memperlambat proyek-proyek besar—mereka tidak mampu menanggung risiko keamanan di negara tetangga, kata Farea al-Muslimi, peneliti di Program Timur Tengah dan Afrika Utara Chatham House.

Ketidakstabilan di Yaman, yang berbatasan dengan Kerajaan Arab Saudi sepanjang 1.800 km (1.000 mil), dapat menggagalkan rencana mereka untuk menarik pengunjung dan investasi asing di dalam negeri, kata Muslimi. Serangan Houthi terhadap infrastruktur energi Arab Saudi pada tahun 2022 dengan cepat diikuti oleh gencatan senjata.

Sebagai "Pemilik Tunggal", Arab Saudi Beli Stabilitas di Yaman

Yasmine Farouk, direktur proyek Teluk di lembaga think-tank International Crisis Group, mengatakan Arab Saudi akan memprioritaskan alokasi sumber daya ke Yaman karena "sekarang mereka adalah pemilik tunggal masalah ini."

Arab Saudi pertama kali melakukan intervensi di Yaman pada tahun 2015, memimpin koalisi longgar negara-negara Sunni termasuk UEA melawan Houthi, yang telah merebut ibu kota pada tahun sebelumnya.

Riyadh dan Abu Dhabi sama-sama mendukung pemerintah Yaman yang diakui secara internasional, serta faksi-faksi yang terpecah mengenai apakah negara mereka harus terpecah menjadi negara bagian utara dan selatan yang ada sebelum penyatuan tahun 1990.

Setelah bertahun-tahun pertempuran yang memicu salah satu krisis kemanusiaan terburuk di dunia, gencatan senjata tahun 2022 telah bertahan, meskipun terjadi eskalasi regional yang terkait dengan perang Israel-Gaza yang menyebabkan Houthi menembaki kapal-kapal di Laut Merah.

Pada bulan Desember, kelompok separatis yang didukung Uni Emirat Arab melancarkan serangan mendadak terhadap pasukan yang didukung Arab Saudi—sebuah demonstrasi publik yang jarang terjadi mengenai meningkatnya persaingan antara dua kekuatan Sunni tersebut.

Sebagai tanggapan, Riyadh membom pengiriman militer Uni Emirat Arab di Yaman, memerintahkan pasukan Uni Emirat Arab untuk meninggalkan negara itu, dan mendukung serangan balasan terhadap Dewan Transisi Selatan (STC) yang didukung Uni Emirat Arab.

Riyadh kemudian beralih ke pendekatan persuasif, mengundang tokoh-tokoh STC ke Riyadh untuk berunding pada awal Januari. Awalnya, petugas Arab Saudi menyita telepon mereka dan menginterogasi mereka selama dua hari tentang serangan tersebut, menurut tiga orang yang mengetahui peristiwa tersebut.

Namun dalam beberapa minggu sejak itu, Riyadh memindahkan para separatis ke hotel-hotel bintang lima di Arab Saudi, membayar biaya mereka dan menawarkan untuk menerbangkan beberapa keluarga mereka, kata ketiga orang tersebut.

"Senang berada di pihak yang menang, meskipun Anda adalah pihak yang kalah," kata seorang pejabat separatis kepada Reuters.

Pemerintah Arab Saudi tidak menjawab pertanyaan Reuters tentang keterangan sumber-sumber tersebut mengenai peristiwa ini.

Kerajaan Arab Saudi telah membayar para milisi yang bersekutu dengan Riyadh. Baru-baru ini, mereka mulai mendanai ratusan ribu pekerja negara dan puluhan ribu pejuang STC, orang-orang yang sama yang menyerang pasukan yang didukung Arab Saudi pada bulan Desember dan dibayar oleh Abu Dhabi, menurut enam pejabat tersebut.

Total tagihan Saudi untuk gaji, proyek pembangunan lainnya, dan dukungan energi untuk Yaman dapat melebihi USD4 miliar tahun ini saja.

"Sekarang hanya ada satu kapten untuk kapal ini, bukan beberapa. Itu seharusnya berarti kemungkinan kapal ini tenggelam lebih kecil," kata salah satu pejabat Barat, yang mengetahui perkembangan tersebut.

Pejabat itu mengatakan Riyadh sekarang "membeli loyalitas dan stabilitas, tetapi semua orang bertanya-tanya apakah mereka akan mempertahankannya."

Insentif dan Ancaman Politik

Kerajaan Arab Saudi ingin menyatukan faksi-faksi yang terpecah di Yaman selatan menjadi satu struktur militer yang dipimpin Saudi untuk mencegah perpecahan negara. Hal itu juga akan berfungsi untuk membangun tekanan pada Houthi, kata keenam pejabat tersebut.

"Arab Saudi berupaya menciptakan tatanan internal yang lebih baik dalam koalisi anti-Houthi—tatanan yang memungkinkan Kerajaan untuk menampilkan front yang lebih kuat dalam negosiasi dengan Houthi. Inilah mengapa taruhannya sangat tinggi," imbuh Farouk.

Untuk mendorong dukungan, Arab Saudi telah mengatakan kepada para separatis bahwa mereka dapat memiliki negara sendiri selama warga Yaman lainnya setuju—kemungkinan melalui referendum—dan mereka menyelesaikan masalah Houthi terlebih dahulu, kata dua pejabat Yaman dan satu pejabat Barat.

Seorang pejabat separatis Yaman mengatakan Riyadh memberi tahu mereka bahwa nasib selatan terserah mereka. "Tetapi tidak ada yang bisa terjadi sampai Houthi ditangani," kata pejabat itu.

Riyadh menjadi tuan rumah konferensi warga selatan pada Januari lalu di mana mereka mengibarkan bendera separatis, menurut seorang reporter Reuters di acara tersebut. Langkah itu dipandang sebagai isyarat murah hati dari Arab Saudi yang dirancang untuk mengalihkan perhatian dari Abu Dhabi, kata para pejabat Yaman yang hadir kepada Reuters.

Arab Saudi juga telah menggunakan kekerasan.

Menurut tiga orang yang diberi informasi tentang pandangan Arab Saudi terhadapnya, penyelidikan tersebut menemukan bahwa kurangnya perlawanan Menteri Pertahanan Yaman, Mohsen al-Daeri, terhadap serangan STC sama saja dengan pengkhianatan. Daeri kemudian dipecat dan otoritas Saudi mengambil tindakan.

Dua orang mengatakan bahwa dia ditahan di Riyadh selama beberapa minggu pada bulan Januari. Ia kemudian dipindahkan ke hotel dan telah menerima beberapa pengunjung.

Pemerintah Yaman, dan kantor media pemerintah Arab Saudi tidak menanggapi permintaan komentar tentang tuduhan yang dibuat oleh sumber-sumber tersebut. Reuters tidak dapat segera menghubungi Daeri untuk dimintai komentar.

Jalan Panjang di Depan

Riyadh telah mengatakan kepada beberapa narasumber bahwa mereka berharap konflik di Yaman akan terselesaikan pada akhir tahun ini, menurut dua pejabat Yaman. Eryani mengatakan kepada Reuters bahwa dia berharap operasi militer akan berhenti pada akhir tahun 2026.

Namun Muslimi, pakar Chatham House, melihat tenggat waktu tersebut sebagai ambisius dan bertujuan untuk memberikan tekanan pada pasukan Yaman agar memperbaiki keadaan mereka.

Warga Yaman tetap terpecah belah mengenai visi negara tunggal atau negara yang terbagi, dan ada perlawanan di antara berbagai faksi separatis terhadap rencana Arab Saudi untuk menciptakan komando militer terpadu.

Muslimi mengatakan bahwa dibutuhkan waktu hingga lima tahun bagi pihak-pihak untuk bernegosiasi dan mengadakan referendum tentang nasib selatan.

Membongkar ekonomi perang yang sudah mengakar selama satu dekade di salah satu negara termiskin di dunia mungkin membutuhkan waktu lebih lama lagi.

Selama satu dekade, guru Yaman Mohammad Al-Akbari telah menyaksikan rekan kerja dan murid-muridnya meninggalkan sekolah untuk bergabung dengan kelompok bersenjata yang didukung oleh Abu Dhabi atau Riyadh.

Gaji bulanan Akbari tetap sekitar USD30. Seorang pejuang berusia 18 tahun masih mendapatkan setidaknya USD250.

"Ketika kami mengajar anak-anak, mereka bertanya, apa yang harus saya lakukan dengan pendidikan ini?" katanya kepada Reuters di kota pelabuhan Mukalla, Yaman.

"Hal paling berbahaya yang dihadapi Yaman saat ini adalah ketidakmungkinan untuk membayangkan kehidupan damai di luar militerisme, perang, dan pertempuran," kata Muslimi.

TEL AVIV - Israel sedang bersiap menghadapi kemungkinan gerakan Houthi Yaman dapat melanjutkan serangan rudal dan drone terhadapnya jika Amerika Serikat (AS) melakukan serangan militer terhadap Iran. Kabar itu diungkap laporan media Israel.

Kan (Israel Broadcasting Corporation) melaporkan para pejabat keamanan menilai Houthi akan bergabung dalam konfrontasi langsung antara Washington dan Teheran, bertempur bersama Korps Garda Revolusi Islam Iran.

Menurut Kan, Kepala Staf Angkatan Pertahanan Israel, Eyal Zamir, telah mengadakan konsultasi khusus dalam beberapa hari terakhir untuk menilai ancaman Houthi.

Ia dilaporkan menginstruksikan Komando Angkatan Darat untuk mempersiapkan dan memvalidasi kembali kumpulan target di Yaman, berkoordinasi dengan Direktorat Intelijen Militer dan Angkatan Udara.

Dalam perkembangan terkait, Radio Kan melaporkan pada hari Rabu bahwa satu sumber di salah satu faksi Yaman yang menentang Houthi telah memberi tahu pemerintah AS bahwa kelompok tersebut sedang melakukan persiapan operasional untuk melanjutkan serangan terhadap kapal-kapal AS di Laut Merah dan Laut Arab jika Washington menyerang Iran.

Perhatian kini terfokus pada Oman, tempat pembicaraan antara Iran dan Amerika Serikat diperkirakan akan berlangsung pada hari Jumat sebagai bagian dari upaya meredakan ketegangan dan mencari solusi diplomatik dalam kerangka negosiasi mengenai program nuklir Iran, di tengah ancaman bersama dan meningkatnya ketegangan keamanan di seluruh Timur Tengah.

RIYADH - Kementerian Luar Negeri Arab Saudi menyambut baik permintaan dari Dewan Kepemimpinan Presiden (PLC) Yaman yang didukung Saudi untuk mengadakan forum di Riyadh. Itu bertujuan untuk menyelesaikan perpecahan faksi yang mematikan di selatan negara itu yang telah memicu konflik bersenjata di sana dan memicu ketegangan antara negara-negara Arab Teluk.

Dalam sebuah pernyataan pada hari Sabtu, Kementerian Luar Negeri Saudi menyerukan faksi-faksi selatan untuk berpartisipasi dalam forum di ibu kota Saudi untuk "merumuskan visi komprehensif untuk solusi yang adil bagi masalah selatan".

Sebelumnya pada hari Sabtu, Ketua PLC Rashad al-Alimi menyerukan kepada berbagai kelompok dan tokoh di Yaman selatan untuk berkumpul dalam sebuah pertemuan di Riyadh, menurut Kantor Berita Saba.

Saba mengutip al-Alimi yang menggarisbawahi “keadilan dan sentralitas perjuangan selatan” dan “menolak solusi sepihak atau eksklusif apa pun” untuk menyelesaikan konflik yang sedang berlangsung.

Ketegangan mematikan telah meletus dalam beberapa hari terakhir, setelah kelompok separatis Dewan Transisi Selatan (STC) melancarkan serangan besar-besaran di provinsi Hadramout dan al-Mahra di Yaman, yang mencakup hampir setengah dari wilayah Yaman.

Provinsi Hadramout yang kaya minyak berbatasan dengan Arab Saudi, dan banyak tokoh Saudi terkemuka memiliki asal usul dari provinsi tersebut, sehingga memberikan makna budaya dan sejarah yang penting bagi kerajaan. Perebutan Hadramout oleh STC bulan lalu dianggap oleh Saudi sebagai ancaman.

STC adalah bagian dari koalisi anti-Houthi di Yaman selatan. Namun, dikatakan bahwa mereka memiliki rencana untuk membentuk negara sendiri di Yaman selatan, yang menyebabkan konflik dengan mitranya, pemerintah Yaman yang diakui secara internasional yang dipimpin oleh PLC.

Melansir Al Jazeera, Saudi menuduh mitra koalisinya, Uni Emirat Arab (UEA), mempersenjatai STC, yang operasi militernya kini mengancam untuk memecah Yaman menjadi tiga bagian, sekaligus menimbulkan masalah bagi keamanan nasional Riyadh sendiri.

UEA membantah tuduhan tersebut, dan menegaskan bahwa mereka mendukung keamanan Arab Saudi.

Dalam sebuah pernyataan pada hari Sabtu, UEA menyatakan "keprihatinan mendalam" atas eskalasi yang sedang berlangsung dan menyerukan kepada rakyat Yaman "untuk memprioritaskan kebijaksanaan dan menahan diri untuk memastikan keamanan dan stabilitas di negara tersebut".

Koalisi yang didukung Saudi dibentuk pada tahun 2015 dalam upaya untuk menggusur Pemberontak Houthi yang didukung Iran dari Yaman utara.

Namun setelah perang saudara yang brutal selama satu dekade, Houthi tetap berkuasa sementara faksi yang didukung Saudi dan Uni Emirat Arab saling menyerang di selatan.

Pada hari Jumat, serangan udara oleh koalisi pimpinan Saudi menewaskan 20 orang, menurut STC.

Pada Jumat malam, UEA mengumumkan kembalinya seluruh personel angkatan bersenjata UEA dari Yaman, menandakan kemungkinan detente dengan Arab Saudi.

Kementerian pertahanan UEA mengatakan bahwa penarikan pasukannya dari Yaman sesuai dengan keputusannya "untuk menyelesaikan misi yang tersisa dari unit kontra-terorisme".

"Proses ini telah dilakukan dengan cara yang memastikan keselamatan semua personel dan dilakukan dalam koordinasi dengan semua mitra terkait," kata kementerian tersebut dalam sebuah pernyataan yang diterbitkan di situs web Kantor Berita Emirates.

Di tengah pengumuman penarikan pasukan UEA, STC secara sepihak menyatakan bahwa mereka bertujuan untuk mengadakan referendum kemerdekaan dari utara dalam dua tahun.

Dalam wawancara dengan Al Jazeera, mantan diplomat Yaman dan anggota parlemen Ali Ahmed al-Amrani, bagaimanapun, menolak gagasan pemisahan diri sebagai solusi untuk krisis Yaman, dengan mengatakan bahwa hal itu "tidak mencerminkan konsensus nasional".

Sementara itu, Hisham Al-Omeisy, seorang analis politik dan konflik yang fokus pada Yaman di European Institute of Peace, memperingatkan bahwa jika tidak diselesaikan, kekerasan terbaru di selatan dapat menandai awal fase baru yang berbahaya dalam perang, dengan pasukan yang bersaing berusaha untuk membentuk kembali kendali di lapangan.

"Pada dasarnya kita akan melihat konflik berdarah, setidaknya dalam beberapa hari mendatang, untuk menggambar peta baru di selatan," tambahnya.

"Ini adalah pertempuran yang berkepanjangan," kata Al-Omeisy kepada Al Jazeera, menggambarkan situasi di mana "faksi-faksi yang bertikai mencoba untuk mendapatkan wilayah dan mengamankan kendali.

"Ini adalah perang proksi di dalam perang proksi," katanya, menambahkan bahwa konsekuensinya dapat meluas jauh melampaui perbatasan Yaman.