Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Haji dan Umrah Mochamad Irfan Yusuf memastikan seluruh jemaah haji Indonesia tahun 1447 H/2026 M telah kembali ke Tanah Air setelah kloter terakhir debarkasi Ujung Pandang, yakni UPG 43 mendarat pada Rabu (1/7/2026). Tuntasnya pemulangan tersebut sekaligus menandai berakhirnya seluruh rangkaian operasional haji tahun ini.

Irfan mengatakan kedatangan Kloter UPG 43 menjadi penutup fase pemulangan jemaah haji Indonesia dari Arab Saudi yang berlangsung sejak pertengahan Juni lalu.

"Alhamdulillah kloter Ujung Pandang 43 sudah mendarat, dan ini berarti pemulangan jemaah haji seluruh Indonesia sudah berjalan dengan baik sesuai dengan harapan kita," ujar Irfan dalam konferensi pers di Asrama Haji Surabaya, Jawa Timur, yang disiarkan secara daring, Rabu (1/7/2026).

Menurut dia, kelancaran fase pemulangan tidak terlepas dari kerja sama seluruh pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan ibadah haji, baik di Indonesia maupun di Arab Saudi.

"Saya berterima kasih kepada semua pihak, kami mengapresiasi kepada semua pihak yang bekerja keras, bahu membahu membantu kami dalam melaksanakan penyelenggaraan haji tahun ini. InsyaAllah tahun depan kita akan berusaha jauh lebih baik lagi," katanya.

Penyelenggaraan haji 2026 menjadi musim haji pertama yang dijalankan di bawah koordinasi Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj). Oleh karena itu, fase pemulangan tahun ini menjadi salah satu indikator penting untuk mengukur kesiapan kelembagaan baru tersebut.

Pemerintah juga menyebut proses kepulangan berjalan sesuai jadwal di tengah berbagai tantangan, mulai dari cuaca panas di Arab Saudi, pengaturan transportasi, hingga penanganan jemaah lanjut usia dan berisiko tinggi.

Selama operasional haji, pemerintah juga menjalankan program tanazul atau pemulangan lebih awal bagi jemaah yang mengalami gangguan kesehatan dan dinilai layak terbang berdasarkan pertimbangan medis.

Selain itu, tingginya kepatuhan jemaah terhadap ketentuan penerbangan, termasuk larangan membawa air zamzam di dalam koper bagasi dan tas kabin, disebut turut mendukung kelancaran operasional pemulangan.

Evaluasi Haji 2027 jadi Fokus Berikutnya

Berakhirnya fase pemulangan membuat pemerintah kini mengalihkan fokus pada evaluasi penyelenggaraan haji 2026 dan persiapan musim haji tahun depan.

Irfan mengatakan pemerintah akan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap seluruh aspek penyelenggaraan, mulai dari layanan akomodasi, transportasi, kesehatan, hingga perlindungan jemaah.

Evaluasi tersebut menjadi penting mengingat Kementerian Haji dan Umrah tengah menyiapkan berbagai perbaikan tata kelola haji, termasuk penguatan layanan bagi jemaah lanjut usia dan berisiko tinggi serta peningkatan koordinasi dengan otoritas Arab Saudi.

Pemerintah berharap pengalaman penyelenggaraan haji tahun ini dapat menjadi modal untuk meningkatkan kualitas layanan pada musim haji 2027.

Dengan tuntasnya pemulangan kloter terakhir, seluruh rangkaian penyelenggaraan ibadah haji Indonesia 2026 resmi berakhir dan seluruh jemaah haji Indonesia telah kembali ke Tanah Air.

JAKARTA - Mantan Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Dito Ariotedjo kembali menjalani pemeriksaan sebagai saksi di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait kasus dugaan korupsi kuota haji 2023-2024, Selasa (30/6/2026). Dito terpantau keluar dari Gedung Merah Putih KPK sekitar pukul 14.00 WIB setelah menjalani pemeriksaan selama kurang lebih empat jam.

Usai diperiksa, Dito mengatakan penyidik kembali mendalami keterangannya yang sebelumnya telah diberikan terkait perkara tersebut. "Saya yang (dulu) pertama ke sini untuk sprindik tersangka yang pertama Gus Yaqut sama Gus Alex. Ini yang kedua untuk yang swasta. Jadi keterangan mengulang dan ya ada tambah-tambah informasi. Ya, seputar itu saja," ujar Dito.

Saat ditanya mengenai tambahan materi yang digali penyidik, Dito menyebut pertanyaan masih berkaitan dengan kunjungannya ke Arab Saudi. Menurutnya, penyidik melontarkan sekitar 10 pertanyaan selama pemeriksaan.

"Tadi yang dibutuhkan penyidik, tapi nggak ada yang itu sih, seputar kemarin pas yang kunjungan ke Arab Saudi. Seperti itu aja sih," katanya.

Menurut Dito, penyidik lebih banyak menggali keterangannya karena ia berada di Arab Saudi saat berlangsungnya sejumlah pertemuan dalam kunjungan tersebut. Dia juga sempat memberikan keterangan terkait pertemuannya dengan Putra Mahkota Arab Saudi, Mohammed bin Salman (MBS).

"Enggak, lebih karena waktu itu kan saya ada dalam di lokasi ya, di Arab Saudi, pas pertemuan dengan MBS. Dan kan kebetulan mertua juga terkait yang asosiasi. Jadi lebih digali lebih ke situ sih," ujarnya.

Sebelumnya, Dito tiba di Gedung Merah Putih KPK sekitar pukul 10.15 WIB. Saat tiba, ia mengaku hanya memenuhi undangan pemeriksaan sebagai saksi dan tidak membawa dokumen apa pun.

"Hari ini undangan saja terkait dengan kasus yang haji. Enggak bawa apa-apa," ujar Dito.

KPK memulai penyidikan dugaan korupsi kuota haji Indonesia tahun 2023-2024 pada awal Agustus 2025.

Dalam perkembangan perkara tersebut, KPK menetapkan mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas dan mantan staf khususnya, Ishfah Abidal Aziz, sebagai tersangka pada awal 2026.

Selanjutnya, KPK menetapkan dua tersangka baru pada 30 Maret 2026, yakni Ismail Adham dan Asrul Aziz Taba.

Sementara itu, pemilik biro penyelenggara haji Maktour, Fuad Hasan Masyhur, tidak ditetapkan sebagai tersangka meski sempat dicegah bepergian ke luar negeri. Terakhir, pada 24 Juni 2026, KPK membantarkan penahanan Yaqut ke RS Polri karena mengalami gangguan kesehatan pada saluran pencernaan.

Lebih lanjut KPK juga menjadwalkan pemeriksaan sejumlah saksi lain dalam penyidikan dugaan tindak pidana korupsi terkait penyelenggaraan ibadah haji tahun 2023-2024 pada Selasa (30/6/2026).

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, mengatakan pemeriksaan sejumlah saksi terkait kasus kuota haji dilakukan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta.

Saksi yang dipanggil antara lain mantan Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama, Hilman Latief, Kasubdit Perizinan, Akreditasi, dan Bina Penyelenggaraan Haji Khusus Direktorat Bina Umrah dan Haji Khusus periode Oktober 2022-November 2023 berinisial RFA, Kepala Biro Organisasi dan Tata Laksana (Ortala) Sekretariat Jenderal Kementerian Agama berinisial NA, Direktur Utama PT Raudah Eksati Utama berinisial IRP, serta mantan staf Seksi Pendaftaran Kementerian Agama RI periode 2012-2021 berinisial RK.

Selain itu, KPK juga memanggil Sekretaris Eksekutif Kesthuri berinisial MAF dan mantan Menteri Pemuda dan Olahraga, Dito Ariotedjo. "Pemeriksaan dilakukan di Gedung Merah Putih KPK atas nama HL, RFA, NA, IRP, RK, MAF, dan DTA," kata Budi Prasetyo dalam keterangan tertulisnya.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Pemerintah tengah menyusun proyeksi Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) Tahun 1448 Hijriah/2027 Masehi di tengah dinamika ekonomi global yang masih penuh tantangan. Wakil Menteri Haji dan Umrah Dahnil Anzar Simanjuntak mengatakan meskipun sejumlah komponen biaya penyelenggaraan haji diperkirakan mengalami kenaikan, pemerintah memastikan beban biaya yang dibayarkan jamaah akan tetap diupayakan lebih ringan sesuai arahan Presiden.

“Pemerintah diperintahkan untuk mencari skema terbaik agar masyarakat tetap memperoleh kemudahan menunaikan ibadah haji meskipun kondisi ekonomi global sedang berat,” ujar Dahnil dalam keterangannya di Jakarta, Selasa (30/6/2026).

Dahnil menjelaskan kenaikan BPIH dipengaruhi oleh berbagai faktor eksternal, mulai dari ketidakpastian ekonomi global akibat konflik geopolitik, inflasi internasional, hingga kebijakan Pemerintah Arab Saudi yang berdampak langsung terhadap biaya layanan haji.

Selain itu, sejumlah komponen biaya mengalami kenaikan, mulai dari biaya penerbangan akibat meningkatnya harga avtur, biaya akomodasi dan layanan di Arab Saudi, hingga perubahan standar pelayanan.

“Pemerintah Arab Saudi juga telah menghapus layanan kategori D sehingga seluruh pelayanan meningkat ke kategori C, yang otomatis meningkatkan biaya pelayanan haji,” ujar Dahnil.

Selain kenaikan biaya avtur yang berpengaruh terhadap tarif penerbangan, meningkatnya harga barang dan jasa di Arab Saudi juga menjadi faktor penting dalam penyusunan proyeksi biaya haji tahun depan.

Pemerintah saat ini masih melakukan pembahasan secara komprehensif terhadap seluruh komponen biaya, .bersama para pemangku kepentingan terkait besaran BPIH 1448 H/2027 M.

"Prinsipnya, pelayanan meningkat, tetapi beban masyarakat harus tetap diringankan,” katanya.

Dalam skema yang sedang dikaji, proporsi pembiayaan haji diproyeksikan mengalami perubahan. Jika pada penyelenggaraan haji 2026 nilai manfaat yang berasal dari pengelolaan dana haji berkontribusi sekitar 39 persen, sementara sekitar 61 persen ditanggung oleh jamaah, maka pada penyelenggaraan haji 2027 pemerintah mengupayakan komposisi tersebut berbalik.

RIYADH - Setidaknya 14 orang tewas setelah sebuah helikopter jatuh di Arab Saudi . Itu diungkapkan media pemerintah Saudi, mengutip sumber resmi di kementerian energi negara tersebut.

Kantor berita negara SPA melaporkan bahwa helikopter milik perusahaan minyak Saudi Aramco jatuh di Ras Tanura pada hari Minggu, menewaskan seluruh 14 orang di dalamnya.

Insiden itu terjadi sekitar pukul 6 pagi (03:00 GMT), dan semua korban tewas adalah warga negara Saudi, lapor SPA.

SPA menyatakan bahwa investigasi sedang dilakukan untuk menentukan penyebab kecelakaan, dan menyampaikan belasungkawa kepada keluarga korban.

Pada hari Jumat, Saudi Aramco melanjutkan pemuatan minyak mentah di terminal Ras Tanura di Teluk setelah dihentikan selama hampir empat bulan di tengah perang AS-Israel melawan Iran.

Terpisah, setidaknya 11 orang tewas setelah sebuah pesawat yang membawa orang-orang dalam perjalanan terjun payung jatuh di kota Tomblaine, di timur laut Prancis, kata pihak berwenang setempat.

Pesawat itu jatuh pada pukul 11 pagi waktu setempat pada hari Minggu, kata Yves Seguy, prefek wilayah Meurthe-et-Moselle, kepada wartawan di dekat lokasi kecelakaan.

Pilot dan seluruh 10 penumpang – lima siswa dan lima instruktur – tewas dalam kecelakaan itu.

Seguy mengatakan layanan darurat segera merespons, menambahkan bahwa pihak berwenang sedang mengumpulkan pernyataan dari saksi.

Polisi mendesak masyarakat untuk "benar-benar menghindari" area sekitar bandara di Tomblaine untuk memungkinkan petugas tanggap darurat dan penegak hukum mengakses lokasi kecelakaan tanpa hambatan.

Kementerian Dalam Negeri mengatakan Menteri Dalam Negeri Laurent Nunez sedang menuju ke lokasi kejadian.

Jakarta (ANTARA) - Indonesia Trade Promotion Center (ITPC) Jeddah menyatakan produk olahan perikanan Indonesia membidik pasar Arab Saudi dengan potensi transaksi mencapai 800 ribu dolar AS hingga 1 juta dolar AS.

Kepala Indonesia Trade Promotion Center (ITPC) Jeddah Bagas Haryotejo, dalam pernyataan, yang terkonfirmasi di Jakarta, Sabtu, mengatakan pembeli dari Arab Saudi, TamaizAsia Trading, menunjukkan ketertarikan dengan produk perikanan dari pelaku usaha Indonesia, JAPFA, dalam business matching yang difasilitasi Kementerian Perdagangan.

Menurut Bagas, business matching tersebut ini membuka peluang besar bagi peningkatan ekspor produk pangan olahan Indonesia ke Arab Saudi.

"Selain menyasar konsumen lokal Arab Saudi, produk Indonesia juga berpotensi masuk ke rantai pasok konsumsi bagi jemaah haji dan umrah dari berbagai negara yang secara keseluruhan diperkirakan bernilai sekitar Rp50 triliun. Dalam kerja sama yang tengah dijajaki, potensi transaksi JAFPA dan Tamaiz mencapai sebesar 800 ribu dolar AS hingga 1 juta dolar AS," kata Bagas.

Produk olahan perikanan tersebut meliputi bakso ikan, nuget ikan, nuget udang, hingga filet ikan nila.

Menurut dia, sebagai tindak lanjut penjajakan tersebut, Tamaiz Asia Trading akan membawa sampel produk untuk pengujian pasar, sementara JAPFA menyiapkan daftar harga berbagai varian produk sebelum memasuki tahap negosiasi lebih rinci.

ITPC Jeddah juga akan memfasilitasi pertemuan lanjutan secara daring untuk membahas aspek teknis maupun komersial.

Bagas mengatakan peluang tersebut diharapkan menjadi pintu masuk bagi lebih banyak produk pangan olahan Indonesia untuk memperluas pasar di Arab Saudi dan kawasan sekitarnya.

Perwakilan Tamaiz Asia Trading, Saeed Alamoudi mengatakan Indonesia memiliki peluang besar memasok produk makanan halal ke Arab Saudi mengingat besarnya jumlah jamaah haji dan umrah asal Indonesia setiap tahun.

Menurut dia, produk pangan Indonesia tidak hanya berpeluang memenuhi kebutuhan jamaah Indonesia, tetapi juga masyarakat Arab Saudi dan negara-negara di kawasan tersebut.

"Fakta ini merupakan peluang untuk produk-produk makanan halal Indonesia agar dapat dipasarkan secara masif di Arab Saudi. Tidak hanya konsumen Indonesia, tetapi juga konsumen lokal Arab Saudi dan negara kawasan sekitar," kata Alamoudi.

Lebih lanjut, Bagas menambahkan masyarakat Arab Saudi memiliki konsumsi yang tinggi terhadap produk olahan boga bahari, terutama produk beku yang praktis, memiliki masa simpan panjang, dan harga yang kompetitif.

Ia menilai JAPFA memiliki kesiapan memasok pasar Arab Saudi dalam skala besar karena telah memiliki kapasitas produksi yang memadai, memenuhi standar keamanan pangan internasional, serta terdaftar di Saudi Food and Drug Authority (SFDA) sebagai eksportir produk olahan berbasis ikan.

Pada Januari-April 2026, nilai perdagangan Indonesia dan Arab Saudi mencapai 1,58 miliar dolar AS, terdiri atas ekspor Indonesia sebesar 675,8 juta dolar AS dan impor sebesar 912,1 juta dolar AS.

Pewarta: Indra Arief Pribadi
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2026

IDXChannel - Saudi Aramco melakukan pemuatan minyak di terminal Ras Tanura di Teluk setelah hampir empat bulan terhenti.

Dilansir dari Gulf Today pada Jumat (26/6/2026), Arab Saudi bersiap untuk kembali mengeskpor minyak melalui Selat Hormuz.

Berdasarkan data pelayaran, dua kapal tanker minyak mentah sangat besar (VLCC) yang dioperasikan oleh anak perusahaan Saudi Aramco, terlihat memuat minyak mentah di Ras Tanura, sementara satu lagi menunggu di dekatnya.

Setiap VLCC mampu memuat dua juta barel minyak. Ras Tanura merupakan terminal minyak terbesar di dunia.

Aktivitas pemuatan minyak di Ras Tanura dilakukan di tengah meningkatnya ketidakstabilan di Selat Hormuz. Baru-baru ini, sebuah kapal kargo melaporkan dugaan serangan saat mencoba melewati perairan itu

Ini merupakan insiden pertama sejak penandatanganan nota kesepahaman (MoU) perdamaian antara Amerika Serikat (AS) dan Iran bulan ini. Kesepakatan itu juga mencakup dibukanya kembali Selat Hormuz.

Ras Tanura terletak di pantai timur Arab Saudi di Teluk dan berada di sebelah barat Selat Hormuz. Sebelum konflik, tempat ini mengekspor lebih dari lima juta barel minyak mentah per hari. Kilang minyak domestik terbesar di Arab Saudi, dengan kapasitas 550.000 barel per hari, juga terletak di Ras Tanura, yang ditutup selama perang sebagai tindakan pencegahan.

Aramco terakhir kali memuat kargo dari pelabuhan Ras Tanura untuk China pada 8 Maret, menurut data LSEG, dan harus mengalihkan ekspornya ke pelabuhan Yanbu di Laut Merah setelah blokade Iran terhadap Selat Hormuz selama perang dengan AS dan Israel mencegah kapal memasuki Teluk.

Perang tersebut menyebabkan ekspor minyak mentah Saudi merosot menjadi sekitar empat juta barel per hari dalam tiga bulan terakhir, turun hampir setengahnya.

Harga minyak global turun lebih dari USD1 per barel pada Jumat setelah sempat naik menyusul laporan serangan terhadap kapal kargo tersebut. Pasokan meningkat setelah pengiriman minyak mentah melalui selat tersebut naik minggu ini ke level tertinggi sejak konflik pecah.

Iran juga mempercepat ekspornya setelah Washington untuk sementara mencabut sanksi, dengan dua kapal tanker VLCC kosong - Natsumi dan Halti - memasuki Teluk pada Jumat untuk memuat minyak. (Wahyu Dwi Anggoro)

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Perdagangan (Kemendag) menyebut produk olahan ikan Indonesia berpotensi menembus pasar Arab Saudi.

Kepala Indonesia Trade Promotion Center (ITPC) Jeddah Bagas Haryotejo, mengatakan peluang itu terbuka setelah pertemuan awal penjajakan bisnis (business matching) perusahaan Indonesia Indonesia, JAFPA, dengan importir dan distributor Arab Saudi, Tamaiz Asia Trading.

Pertemuan itu dijembatani Kemendag di Jakarta pada Kamis (25/6/2026).

Bagas mengatakan, Tamaiz Asia Trading tertarik dengan sejumlah produk olahan ikan JAFPA seperti, bakso ikan, daging filet ikan nila, nuget ikan, dan nuget udang.

“Dalam kerja sama yang tengah dijajaki, potensi transaksi JAFPA dan Tamaiz mencapai sebesar 800 ribu dollar Amerika Serikat (AS) hingga 1 juta dollar AS (sekitar Rp 18 miliar),” kata Bagas dalam keterangan resmi, Jumat (26/6/2026).

Bagas mengatakan, Tamaiz Asia Trading menjajaki produk olahan ikan itu untuk dipasarkan di jaringan ritel di Arab Saudi.

Mereka juga memproyeksikan produk tersebut bisa menyetok perusahaan katering yang melayani jutaan jemaah haji dan umroh dari Indonesia.

“Berpotensi masuk ke rantai pasok konsumsi bagi jemaah haji dan umrah dari berbagai negara yang secara keseluruhan diperkirakan bernilai sekitar Rp 50 triliun,” ujar Bagas.

Menurut Bagas, pihak Tamaiz Asia Trading bakal membawa sampel produk JAFPA untuk keperluan uji pasar.

Sementara, JAFPA bakal menyusun daftar harga sejumlah produknya sebelum sampai ke tahap negosiasi.

Pada tahapan berikutnya, ITPC Jeddah bakal menindaklanjuti penjajakan bisnis itu secara online guna membahas teknis ekspor dan impor lebih jauh.

“Kami harap, kerja sama ini dapat menjadi pintu masuk bagi lebih banyak produk pangan olahan Indonesia untuk memperluas pangsa pasar di Arab Saudi dan kawasan sekitarnya,” tutur Bagas.

Adapun Tamaiz Asia Trading telah mengimpor produk dari Indonesia selama 15 tahun terakhir.

Di Saudi, perusahaan itu mendistribusikan produk makanan, minuman, hingga produk konsumsi rumah tangga seperti kosmetik dan sabun.

Belakangan, Tamaiz Asia Trading memperlebar bisnisnya dengan menyasar kebutuhan jemaah haji asal Indonesia.

Perwakilan Tamaiz Asia Trading Saeed Alamoudi, menyebut jumlah jemaah haji dan umroh di Saudi paling besar berasal dari Indonesia.

Besarnya jumlah jemaah itu menjadi ceruk pasar produk makanan halal di Saudi.

“Tidak hanya konsumen Indonesia, tetapi juga konsumen lokal Arab Saudi dan negara kawasan sekitar,” ujar Alamoudi.

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah merencanakan optimalisasi penerbangan balik dari pesawat pengangkut jemaah haji demi memperkuat ekosistem ekonomi haji. Caranya, dengan memaksimalkan promosi wisata sehingga pesawat pengangkut jemaah haji ke Arab Saudi bisa membawa turis atau wisatawan saat terbang kembali ke Indonesia.

Wakil Menteri Haji dan Umrah Dahnil Anzar Simanjuntak menjelaskan bahwa optimalisasi penerbangan haji merupakan bagian dari upaya membangun ekosistem ekonomi haji yang lebih produktif sekaligus memperkuat sektor pariwisata dan industri penerbangan nasional.

"Presiden memberikan arahan agar pesawat yang mengantar jemaah haji tidak kembali dalam kondisi kosong. Karena itu kami berkoordinasi dengan Kemenhub, Kemenpar, dan Garuda Indonesia untuk menyiapkan langkah-langkah konkret sehingga penerbangan tersebut dapat memberikan nilai tambah bagi Indonesia," ujar Dahnil pada Kamis (25/6/2026).

Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) membentuk task force lintas kementerian bersama Kementerian Perhubungan, Kementerian Pariwisata, dan PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. (GIAA) guna mengoptimalkan pemanfaatan penerbangan haji untuk memperkuat ekosistem ekonomi haji dan pariwisata.

Langkah itu merupakan tindak lanjut arahan Presiden Prabowo Subianto dalam evaluasi penyelenggaraan ibadah haji 1447 H/2026 M sekaligus persiapan penyelenggaraan haji tahun 2027.

Menurut Dahnil, pemerintah Indonesia telah memperoleh izin dari General Authority of Civil Aviation (GACA) Arab Saudi yang memungkinkan maskapai Indonesia mengangkut penumpang pada rute kembali dari Arab Saudi ke Indonesia. Dengan izin tersebut, pemerintah mulai menyiapkan skema pemanfaatan penerbangan kosong atau empty flight yang selama ini terjadi setelah pesawat mengantarkan jemaah haji ke Arab Saudi.

Ke depan, kapasitas penerbangan tersebut akan dimanfaatkan untuk membawa wisatawan dari Arab Saudi dan negara-negara Timur Tengah menuju berbagai destinasi wisata unggulan di Indonesia. Langkah itu dinilai dapat menciptakan arus masuk devisa sekaligus meningkatkan tingkat keterisian penerbangan nasional.

Dahnil menilai pendekatan tersebut sejalan dengan visi pemerintah dalam membangun ekosistem ekonomi haji yang memberikan manfaat lebih luas bagi perekonomian nasional.

"Setiap tahun sekitar 3,2 juta warga Indonesia melakukan perjalanan haji dan umrah dengan nilai ekonomi yang sangat besar. Presiden mendorong agar aktivitas tersebut tidak hanya menghasilkan arus keluar devisa, tetapi juga mampu menciptakan arus masuk devisa yang memberikan dampak positif bagi perekonomian nasional," katanya.

Haji dan Umrah jadi Instrumen Penggerak Ekonomi

Menurut Dahnil, penyelenggaraan haji dan umrah tidak lagi dipandang semata sebagai aktivitas ibadah, tetapi juga bagian dari ekosistem ekonomi yang melibatkan sektor logistik, transportasi, pariwisata, produk halal, hingga industri penerbangan.

Oleh karena itu, kolaborasi lintas kementerian dan BUMN menjadi penting agar potensi ekonomi yang lahir dari aktivitas haji dan umrah dapat dioptimalkan bagi kepentingan nasional. Langkah tersebut sejalan dengan upaya pemerintah yang sebelumnya juga mendorong pengembangan ekosistem ekonomi haji dan umrah sebagai sumber nilai tambah domestik dan penguatan industri nasional.

Kementerian Pariwisata menyatakan kesiapan untuk memperkuat promosi destinasi wisata Indonesia di pasar Arab Saudi dan Timur Tengah.

Wakil Menteri Pariwisata Ni Luh Puspa mengatakan penerbangan langsung dari Arab Saudi dapat menjadi momentum memperluas pasar wisatawan Timur Tengah yang selama ini dinilai memiliki potensi besar.

"Potensi wisatawan Timur Tengah sangat besar. Dengan adanya penerbangan langsung yang tersedia, kami akan mengoptimalkan promosi dan pemasaran agar lebih banyak wisatawan berkunjung ke Indonesia," ujarnya.

Selain memperkuat sektor pariwisata, program tersebut juga diharapkan memperkuat posisi Garuda Indonesia sebagai maskapai nasional yang melayani penerbangan haji dan umrah

JAKARTA, KOMPAS.com - Perum Damri mengungkapkan rencana ekspansi operasional ke Arab Saudi masih menghadapi kendala permodalan meskipun perusahaan telah memenuhi berbagai persyaratan teknis dan administratif yang ditetapkan pemerintah setempat.

Damri menilai peluang bisnis transportasi di Arab Saudi sangat menjanjikan, namun kewajiban penyetoran modal awal dalam jumlah besar menjadi tantangan utama untuk merealisasikan rencana tersebut.

Direktur Utama Perum Damri Setia Milatia Moemin mengatakan perusahaan telah memulai proses pengurusan izin operasional di Arab Saudi dan secara intensif berkomunikasi dengan otoritas terkait di negara tersebut.

"Kami sudah mulai berusaha mendapatkan izin bekerja di Arab Saudi. Secara prinsip seluruh dokumen yang dipersyaratkan sudah kami submit dan kami juga sudah beberapa kali melakukan kunjungan ke sana," kata Setia Milatia dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi VI di Gedung Parlemen, Senayan, Rabu (24/6/2026).

"Kalau kami bisa beroperasi di sana, skalanya bahkan bisa lebih besar dibandingkan yang ada di Indonesia," lanjut dia.

Menurut dia, Damri telah memenuhi seluruh persyaratan kelayakan yang dibutuhkan karena memiliki pengalaman layanan internasional, termasuk rute ke Kuching, Sarawak, Timor Leste, dan dalam waktu dekat Papua Nugini.

"Kalau secara eligibility kami memenuhi syarat. Pengalaman internasional yang kami miliki menjadi salah satu modal penting. Jadi dari sisi persyaratan operasional sebenarnya tidak ada masalah," ujarnya.

Namun demikian, Setia menjelaskan bahwa regulasi Arab Saudi mengharuskan perusahaan asing menyetor modal awal dalam jumlah jutaan riyal (mata uang Arab Saudi) di luar kebutuhan modal operasional.

"Kendala utama kami saat ini adalah modal awal yang harus disetor sesuai ketentuan Arab Saudi," ujarnya.

"Nilainya mencapai jutaan riyal dan harus ditempatkan di luar modal operasional. Terus terang kami masih menghadapi kesulitan untuk memenuhi kebutuhan tersebut," lanjut dia.

Meski demikian, Damri tetap berupaya mencari peluang bisnis dan dukungan yang memungkinkan perusahaan dapat masuk ke pasar Arab Saudi.

Perseroan juga melihat potensi sinergi dengan berbagai inisiatif pemerintah Indonesia di negara tersebut. "Kami terus berusaha mengumpulkan peluang-peluang bisnis agar tetap bisa bekerja di sana," katanya.

"Kalau pemerintah dapat membantu, termasuk mengintegrasikan dengan berbagai fasilitas Indonesia yang ada di Arab Saudi, tentu akan sangat baik bagi pengembangan usaha kami," lanjut Setia.

Ia menambahkan hasil studi kelayakan menunjukkan prospek bisnis transportasi di Arab Saudi sangat menarik dan memiliki potensi pertumbuhan yang besar.

"Feasibility study menunjukkan peluangnya sangat bagus. Dari sisi persyaratan kami sudah memenuhi semuanya. Saat ini yang tersisa hanya pemenuhan persyaratan modal awal di luar modal operasi," tegas Setia Milatia.

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

Bisnis.com, JAKARTA — Perum Damri membuka peluang untuk ekspansi ke Arab Saudi dengan mengoperasikan layanan transportasi darat, termasuk untuk mendukung mobilitas jemaah haji dan umrah. Namun, rencana tersebut masih terkendala persyaratan setoran modal awal yang diwajibkan pemerintah Arab Saudi.

Direktur Utama Perum Damri Setia N. Milatia Moemin mengatakan perseroan telah memulai proses perizinan untuk beroperasi di Arab Saudi dan intensif berkomunikasi dengan otoritas transportasi setempat.

“Saya mau menanggap sedikit atas arahan Pak Ketua [Wakil Ketua Komisi VI DPR Nurdin Halid] tadi mengenai operasional di Arab Saudi. Kami sudah mulai untuk bekerja di sana, untuk berusaha bisa mendapatkan izin bekerja di sana. Kebetulan memang izinnya terbuka, kami juga sudah terus berkomunikasi dengan Naqabah di sana, Naqabah itu semacam Kementerian Perhubungan di sana,” kata Setia dalam rapat dengar pendapat (RDP) di Kompleks Senayan, DPR, Jakarta, Rabu (24/6/2026).

Dia menjelaskan, secara administrasi seluruh persyaratan yang diminta otoritas Arab Saudi telah dipenuhi. Bahkan, Damri telah beberapa kali melakukan kunjungan ke negara tersebut untuk mematangkan rencana ekspansi. Menurutnya, apabila izin operasional berhasil diperoleh, potensi bisnis Damri di Arab Saudi justru diperkirakan lebih besar dibandingkan operasional di dalam negeri.

“Sebetulnya secara prinsip semua surat-surat sudah kami submit, kami juga sudah beberapa kali ke sana. Dan kalau misalnya kejadian kami bisa beroperasi di sana, bisa jadi skala yang di sana lebih besar daripada yang di sini,” ujarnya.

Meski demikian, Setia mengakui hambatan utama saat ini adalah kewajiban penyetoran modal awal dalam jumlah jutaan riyal yang ditetapkan pemerintah Arab Saudi bagi perusahaan asing sebelum dapat beroperasi.

“Problem-nya adalah ada modal yang harus disetor menurut peraturan negara Arab Saudi,” ucapnya.

Dia menuturkan, dari sisi kelayakan dan persyaratan operasional, Damri sebenarnya telah memenuhi seluruh ketentuan. Hal itu didukung oleh pengalaman perseroan yang telah melayani angkutan lintas negara, seperti ke Kuching, Sarawak, Timor Leste, hingga rencana pembukaan layanan menuju Papua Nugini.

“Jadi secara persyaratan kami sudah memenuhi semua, tetapi kami terus terang Pak, kami kesulitan untuk modal awal bekerja di sana,” terangnya.

Setia mengatakan setoran tersebut berada di luar kebutuhan modal operasional sehingga menjadi tantangan tersendiri bagi perseroan. Karena itu, Damri saat ini berupaya mengumpulkan dana secara bertahap agar tetap dapat merealisasikan ekspansi tersebut.

“Karena ada sekian juta riyal yang diharuskan untuk disetor sebagai modal awal di luar modal operasional. Karena kami PMA kalau di sana,” imbuhnya.

Dia berharap pemerintah dapat memberikan dukungan pembiayaan, terlebih jika pengembangan layanan transportasi Damri dapat diintegrasikan dengan rencana pembangunan Kampung Haji Indonesia milik Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara).

Lebih lanjut, menurut Setia, studi kelayakan menunjukkan prospek bisnis di Arab Saudi sangat menjanjikan. Namun, karena persoalan pendanaan belum terselesaikan, rencana ekspansi tersebut akhirnya belum dimasukkan dalam target kerja Damri tahun 2026.

“Untuk tahun 2026 rencana kerja kami, ini belum kami masukkan masalah Arab Saudi. Sebetulnya tadinya kami masukkan tapi kami keluarkan lagi karena kami khawatir kami di 2026 tidak bisa mengumpulkan modal itu,” tutupnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Nurdin Halid mengusulkan Perum Damri memperluas ekspansi bisnis hingga ke Arab Saudi dengan menyediakan layanan transportasi bagi 1,5 juta jemaah haji dan umrah asal Indonesia setiap tahun. Damri juga dinilai berpeluang membangun rest area di jalur Makkah–Madinah yang menyajikan kuliner khas Indonesia.

Usulan tersebut disampaikan Nurdin dalam rapat dengar pendapat (RDP) bersama Perum Damri, PT ASDP Indonesia Ferry, dan PT Pelayaran Nasional Indonesia (Pelni) di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (24/6/2026).

“Ibu Dirut Damri, saya juga menitipkan sebuah harapan, di Tanah Suci Haram, di Makkah dan Madinah itu ada peluang untuk Damri hadir di negara tersebut. Jemaah kita, setiap tahun, haji maupun umrah tidak kurang dari 1,5 juta orang,” kata Nurdin.

Menurutnya, jumlah jemaah Indonesia yang besar menjadi potensi pasar yang dapat dimanfaatkan Damri melalui kerja sama dengan penyedia jasa transportasi di Arab Saudi.

“Sebuah potensi peluang yang bisa Damri manfaatkan. Menurut saya, ruang-ruang tersebut tergantung pada lobi. Jadi Ibu Dirut harus bersaing,” ujarnya.

Meski Arab Saudi sudah menyediakan layanan kereta api cepat yang dapat digunakan oleh jemaah, dia berpandangan tidak semua jemaah haji dan umrah memanfaatkan moda transportasi tersebut. Kondisi ini, menurutnya, membuka peluang bagi Damri untuk bekerja sama dengan penyedia layanan transportasi di Tanah Suci.

“Sekarang memang ada kereta api cepat, tetapi tidak semua jemaah kita, paling hanya 30–40% menggunakan kereta api cepat. Nah ini peluang bagi Damri untuk bisa bekerjasama dengan pelayanan jasa di Tanah Suci tersebut,” ujarnya.

Tak hanya layanan transportasi, Nurdin juga mendorong Damri mengembangkan fasilitas penunjang berupa rest area di jalur Makkah–Madinah.

“Apalagi kalau Damri juga, menurut saya tidak dilarang itu ya, bisa membuat rest area antara Makkah dan Madinah itu luar biasa. Dengan menu makanan sesuai dengan lidah orang Indonesia, maka itu pasti laris,” imbuhnya.

Dalam kesempatan yang sama, Nurdin menegaskan bahwa Damri, Pelni, dan ASDP memiliki posisi strategis sebagai tulang punggung konektivitas nasional sehingga kinerja ketiga BUMN tersebut tidak semata-mata diukur dari aspek keuntungan.

Dia menjelaskan Pelni berperan menyediakan angkutan laut penumpang dan logistik, termasuk pada rute-rute yang belum dapat dilayani mekanisme pasar. Sementara itu, ASDP menjadi tulang punggung konektivitas penyeberangan antarpulau, sedangkan Damri berfungsi menghubungkan kawasan perkotaan, pedesaan, perbatasan, bandara, pelabuhan, hingga pusat-pusat pelayanan publik.

"Kami ingin memastikan bahwa fungsi pelayanan publik tetap berjalan optimal, didukung oleh tata kelola yang baik, armada yang andal, dan kondisi keuangan untuk perusahaan yang sehat,” pungkasnya.

Bisnis.com, MEDAN – Panitia Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Embarkasi/ Debarkasi Medan resmi mengakhiri rangkaian penyelenggaraan ibadah haji tahun 2026/ 1447 Hijriah dengan kembalinya ke tanah air kloter ke-17 Debarkasi Medan pada Minggu (21/6/2026).

Ketua PPIH Embarkasi/ Debarkasi Medan Zulkifli Sitorus mengatakan kloter pamungkas tersebut membawa 225 jemaah dengan 4 (empat) orang petugas sehingga total rombongan sebanyak 229 orang.

“Setelah kembalinya kloter 17 KNO-Medan ke Tanah Air, maka fase operasional pemulangan haji Embarkasi dan Debarkasi Medan sudah berakhir. Total rombongan berjumlah 229 orang yang berasal dari 8 (delapan) daerah di Sumut yakni Medan, Padangsidimpuan, Serdang Bedagai, Deli Serdang, Labuhanbatu, Labuhanbatu Utara, Labuhanbatu Selatan, dan Tapanuli Tengah,” ujar Zulkifli, Senin (22/6/2026).

Zulkifli menjelaskan rombongan terakhir jemaah Debarkasi Medan berangkat dari Arab Saudi pada Sabtu (20/6/2026) waktu setempat dengan maskapai Garuda bernomor penerbangan GIA-3417. Rombongan tiba di Bandara Internasional Kualanamu Deli Serdang pada Minggu (21/6/2026).

Dengan kedatangan kloter terakhir tersebut, sebanyak 5.894 dari 5.904 jemaah haji Sumut di musim haji tahun 2026 telah kembali ke Tanah Air, ditambah dengan 68 orang petugas haji yang mendampingi jemaah sejak awal sehingga total keseluruhan yang kembali sebanyak 5.962 orang.

Zulkifli menyebut ada 9 (sembilan) jemaah yang tak kembali karena sakit dan wafat di tanah suci.

PPIH Embarkasi/ Debarkasi Medan juga menyebut ada satu jemaah yang dilaporkan sakit dan masih di rawat di Arab Saudi hingga saat ini.

“Jemaah yang tinggal di Arab Saudi karena sakit berjumlah satu orang, atas nama Rukayah Wahab dengan nomor manifes 128 kloter 15 asal Kabupaten Deli Serdang,” tambahnya.

Adapun secara keseluruhan Zulkifli mengatakan penyelenggaraan ibadah haji tahun ini oleh PPIH Embarkasi/ Debarkasi Medan berjalan lancar.

Dia juga mengapresiasi kekompakan seluruh jemaah selama menunaikan ibadah haji di Tanah Suci dan mendoakan seluruh jemaah menjadi haji yang mabrur yang tercermin dari semakin baiknya akhlak serta kemampuan menjaga hubungan yang harmonis dengan sesama.

“Rangkaian ibadah haji yang telah dilakukan hendaknya menjadi titik awal untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Masyarakat menaruh harapan besar kepada para haji dan hajjah agar menjadi panutan dalam kehidupan bermasyarakat,” tandasnya. (240)