Salah satu yang kita bisa dorong adalah, kalau mereka mau elektrifikasi dari alat berat, itu bisa menggunakan baterai storage dari Indonesia

Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan Indonesia menawarkan elektrifikasi alat berat kepada Belarus, mengingat negara tersebut merupakan produsen alat berat yang besar.

"Salah satu yang kita bisa dorong adalah, kalau mereka mau elektrifikasi dari alat berat, itu bisa menggunakan baterai storage dari Indonesia," kata Airlangga di Jakarta, Selasa, usai menghadiri Forum Bisnis Indonesia-Belarus dan Business Matching.

Airlangga mengatakan bahwa Belarus merupakan salah satu produsen alat berat yang besar dari negara anggota Uni Ekonomi Eurasia (EAEU) yang telah menjalin kerja sama dengan Indonesia.

Menurut dia, untuk produksi alat berat di Belarus rata-rata dengan berat 200 ton sedangkan di Indonesia hanya dapat menampung rata-rata di angka 100 ton.

Untuk itu, kata Airlangga pihaknya mendorong agar Belarus mau elektrifikasi produk alat berat mereka dengan menggunakan baterai dari Indonesia.

"Kalau kita kerja samakan, kita mendorong alat-alat pertambangan menggunakan listrik. Dan itu sesuai dengan pengembangan downstreaming daripada nickel Indonesia, serta mengurangi kebutuhan karbon, solar dan bensin," ujarnya .

Sementara itu, Wakil Perdana Menteri Belarus Viktor Karankevich mengatakan bahwa hubungan antara Belarus dan Indonesia terus menunjukkan peningkatan terutama dalam hal bisnis.

Di mana kata dia, pihaknya telah menandatangani beberapa dokumen yang akan memberi implikasi untuk meningkatkan hubungan ekonomi.

"Hubungan negara kami dan Indonesia sudah meningkat dan forum hari ini menunjukkan bahwa potensi untuk bekerja sama sangat besar. Kami juga menandatangani beberapa dokumen yang akan meningkatkan hubungan ekonomi," katanya menambahkan.

Pewarta: Khaerul Izan
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

ketika UAE itu sudah berhasil dengan kita, maka negara-negara Timur Tengah lainnya juga ingin membuat perjanjian dagang

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso menyebut negara-negara di kawasan Timur Tengah menunjukkan minat untuk memperkuat kerja sama perdagangan dengan Indonesia, seiring keberhasilan perjanjian dagang yang telah terjalin sebelumnya.

Mendag dalam Rakornas Kadin Bidang Perdagangan di Jakarta, Kamis menjelaskan bahwa keberhasilan Indonesia menjalin kerja sama ekonomi komprehensif (CEPA) dengan Uni Emirat Arab (UEA/UAE) menjadi pintu untuk memperkuat kerja sama bagi negara-negara lain di kawasan tersebut untuk ikut menjajaki perjanjian serupa.

"Jadi itu sebenarnya salah satu cara, ketika UAE itu sudah berhasil dengan kita, maka negara-negara Timur Tengah lainnya juga ingin membuat perjanjian dagang," katanya.

Meski demikian, Budi mengakui kondisi geopolitik di Timur Tengah turut berdampak terhadap kinerja ekspor Indonesia. Pada periode Januari hingga Februari 2026, ekspor Indonesia ke kawasan tersebut tercatat mengalami penurunan 13 persen.

Namun, Indonesia masih mencatatkan surplus perdagangan sebesar 641 juta dolar AS dengan kawasan tersebut.

Secara total, nilai ekspor Indonesia ke Timur Tengah mencapai 9,8 miliar dolar AS atau 3,4 persen dari total ekspor nasional. Dari jumlah tersebut, 40 persen ekspor ditujukan ke Uni Emirat Arab dan 29 persen ke Arab Saudi.

Lebih lanjut, Budi menegaskan bahwa pemerintah terus mendorong perluasan pasar ekspor melalui berbagai perjanjian dagang internasional.

Selain Timur Tengah, Indonesia juga tetap menjaga pasar utama seperti Amerika Serikat yang memberikan kontribusi signifikan terhadap surplus perdagangan nasional.

Disampaikan Mendag pula, secara struktur, ekspor Indonesia didominasi oleh industri pengolahan dengan persentase 80 persen, diikuti pertambangan 10 persen, serta sisanya mencakup sektor migas dan pertanian.

Sementara untuk impor, 70 persen didominasi oleh bahan baku penolong, 8 persen barang modal, dan 8 persen barang konsumsi.

"Artinya yang kita impor itu sebenarnya untuk proses industri kita yang kebanyakan juga untuk proses ekspor kita. Jadi sebenarnya secara ekosistem ekonomi kita itu berjalan dengan baik," kata dia.

Ia menambahkan, pemerintah saat ini menjalankan beberapa strategi di sektor perdagangan, yakni pengamanan pasar dalam negeri, perluasan pasar ekspor, dan mendorong produk lokal agar mampu bersaing di pasar global.

Pewarta: Ahmad Muzdaffar Fauzan
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Indonesia dan Irak membahas potensi penguatan kerja sama strategis di sektor minyak dan gas bumi (migas), yang akan melibatkan PT Pertamina International EP (PIEP).

Pembahasan tersebut dilakukan dalam pertemuan antara Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Yuliot Tanjung dengan Deputy Minister of Upstream Affairs, Ministry of Oil Republik Irak Basim Mohammed Kudhair di Jakarta, Selasa.

“Pemerintah Indonesia berkomitmen mendorong kerja sama migas yang saling menguntungkan dan berkelanjutan, tidak hanya untuk memperkuat ketahanan energi nasional, tetapi juga memberikan nilai tambah bagi kedua negara melalui peningkatan kapasitas dan transfer pengetahuan,” ujar Yuliot dalam keterangan resminya yang dikonfirmasi ANTARA dari Jakarta, Selasa.

PT Pertamina International EP (PIEP) dilibatkan sebab berperan sebagai pelaksana operasional di sektor hulu migas, khususnya dalam mendukung pengembangan lapangan migas di Irak, sekaligus memperkuat upaya pencapaian Astacita dan swasembada energi nasional.

Wamen Yuliot berharap kerja sama ini tidak saja membawa kesejahteraan bagi kedua negara, tetapi juga mempererat hubungan kerja sama antarnegara muslim.

Kerja sama Indonesia–Irak di sektor migas saat ini tengah dipersiapkan melalui kerangka Memorandum of Understanding (MoU) antarpemerintah yang telah disampaikan kepada pihak Irak melalui mekanisme diplomatik dan saat ini berada dalam proses pembahasan.

Adapun ruang lingkup kerja sama yang dibahas mencakup fasilitasi perdagangan dan investasi migas, peningkatan alih teknologi dan pertukaran keahlian, pelaksanaan penelitian bersama, serta kegiatan peningkatan kapasitas sumber daya manusia.

Selain itu, kerja sama juga diarahkan untuk membuka peluang partisipasi badan usaha milik negara Indonesia dalam proyek migas di Irak serta memperkuat koordinasi antarinstansi kedua negara. Adapun kerja sama lain yang juga dibahas meliputi peningkatan kapasitas (diklat dan universitas), studi dan pengelolaan data seismik, serta pengeboran.

“Adanya MoU di bidang migas dan energi akan membuka peluang kerja sama yang lebih besar antara kedua negara di bidang energi,” ujar Deputy Minister of Upstream Affairs Irak Basim Mohammed Kudhair.

Saat ini, PIEP memiliki participating interest sebanyak 20 persen di salah satu lapangan minyak Irak. Pemerintah Irak mengundang Indonesia melalui Pertamina untuk tidak saja mengelola lapangan minyak yang telah berproduksi, tetapi juga menjajaki eksplorasi lapangan minyak ‘hijau’ dalam kerangka Joint Venture.

Pewarta: Putu Indah Savitri
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta, CNBC Indonesia - Hubungan diplomatik antara Turki dan Indonesia yang kini mencapai usia 75 tahun ternyata memiliki jejak sejarah yang mendalam di Jakarta. Dalam rangka memperingati tonggak sejarah ini, Kedutaan Besar Turki di Jakarta mengumumkan pemasangan plakat di Museum Tekstil Jakarta, sebuah bangunan bersejarah yang menyimpan kisah penting bagi Republik Turki.

Museum Tekstil ternyata merupakan bekas kantor dan kediaman resmi dari Konsulat Kehormatan Ottoman Republik Turki yang pertama di Batavia. Menurut dokumen arsip Ottoman, Konsulat Jenderal Ottoman pertama kali dibuka ad interim di Batavia pada abad ke-19, tepatnya sekitar tahun 1881-1882.

Sosok yang diangkat sebagai Konsul Kehormatan ad interim pertama adalah Sayyid Aziz Effendi atau Sayyid Abdulaziz Al-Bagdadi, sebelum kemudian menjadi Konsul Jenderal. Bangunan di mana Museum Tekstil kini berdiri terus berfungsi sebagai Konsulat hingga tahun 1923.

Duta Besar Turki untuk Indonesia, Talip Kucukcan, mengungkapkan bahwa hubungan historis kedua bangsa jauh melampaui usia diplomatik formal. Ia menekankan bahwa hubungan tersebut terbentang hampir 500 tahun lamanya, dan dukungan kepada Kesultanan Aceh menjadi salah satu catatan penting.

"Hubungan antara Turki dan Indonesia terbentang hampir 500 tahun. Menurut dokumen arsip Ottoman, hubungan historis dimulai pada abad ke-16, ketika Kesultanan Aceh meminta dukungan dari Kekaisaran Ottoman melawan tekanan Portugis," kata Duta Besar Kucukcan, Selasa (18/11/2025).

Untuk memperingati momentum penting ini, Kedutaan Besar Turki juga berencana menunjuk Konsul Kehormatan ad interim di Batavia dan memasang plakat untuk mengenang Sayyid Aziz Effendi, sosok yang telah bekerja sama dengan Museum Tekstil.

"Saya berharap bahwa sejarawan Turki dan Indonesia dapat bekerja sama dalam mempelajari dokumen-dokumen arsip yang relevan guna memperkaya sejarah hubungan sosial, politik, dan ekonomi kedua negara," tambahnya.

Jakarta, CNBC Indonesia - Presiden Prabowo Subianto menerima Duta Besar Pakistan untuk Indonesia Zahid Hafeez Chaudhri di Istana Negara, Senin (17/11/2025). Dalam pertemuan itu pemerintah Pakistan mengajak Indonesia untuk memperkuat kerja sama di berbagai bidang.

Zahid menjelaskan bahwa Indonesia merupakan negara muslim terbesar dunia, dan Pakistan menempati posisi kedua. sehingga jika digabungkan maka Pakistan dan Indonesia memiliki lebih dari seperempat populasi muslim di dunia.

"Maka muncul kesadaran yang berkembang di antara para pemimpin Pakistan dan Indonesia, bahwa kita perlu lebih memperkuat hubungan kita di semua bidang kerja sama," kata Zahid kepada wartawan, usai pertemuan.

Dia menjelaskan kerja sama yang perlu diperkuat antara lain sektor ekonomi, pendidikan, kesehatan, pertahanan, hingga kolaborasi di bidang sains dan teknologi. Selain itu, menurutnya, kedua negara juga sering bekerja sama di forum internasional seperti sidang umum PBB hingga Organisasi Kerja Sama Islam (OKI).

"Hubungan ini telah terjalin bahkan sebelum kedua negara merdeka, dan kami ingin memperkuat hubungan ini di semua bidang kerja sama," katanya.

Dalam pertemuan itu, Zahid juga mengaku membahas hubungan dagang, investasi, hingga pengembangan sumber daya manusia. Selain itu membahas sektor pertahanan dan keamanan antara kedua negara.

"Jadi seluruh spektrum, seluruh cakupan hubungan bilateral kita bahas dengan yang mulia Presiden Prabowo," katanya.

Lebih lanjut, Indonesia juga sudah memiliki perjanjian dagang sejak tahun 2012 yaitu Indonesia-Pakistan Preferential Trade Agreement (IP PTA). Menurut Zahid, Pakistan sudah menjadi mitra dagang terbesar Indonesia di bagian Asia Selatan, dengan nilai perdagangan mencapai US$4 miliar per tahun.

"Kami mengimpor produk Indonesia, termasuk Pakistan yang merupakan salah satu pembeli terbesar minyak sawit Indonesia dan produk lainnya," katanya. Sementara Pakistan melakukan ekspor buah-buahan, peralatan bedah, hingga peralatan olah raga.

Menurut Zahid, ke depan, pihaknya berharap Pakistan dapat menerima lebih banyak lagi pelajar asal Indonesia Indonesia, untuk belajar mengenai ilmu kedokteran, teknik, hingga teknologi informasi di universitas unggulan di sana.

Jakarta, CNBC Indonesia - India pada Senin (17/11/2025) mengumumkan telah menandatangani sebuah kesepakatan energi penting dengan Amerika Serikat, yang akan menjadikan Washington pemasok hampir 10% dari total impor liquefied petroleum gas (LPG) negara berpenduduk terbesar di dunia tersebut.

Langkah ini dilakukan sebagai bagian dari upaya New Delhi untuk memperluas sumber energi di tengah ketidakpastian geopolitik dan tekanan ekonomi global.

Pengumuman muncul hanya beberapa bulan setelah hubungan bilateral kedua negara terperosok, menyusul keputusan Presiden AS Donald Trump pada Agustus untuk menaikkan tarif terhadap India menjadi 50%. Pemerintahan Trump ketika itu menuding India membantu mendanai perang Rusia di Ukraina dengan membeli minyak mentah Rusia yang dijual dengan harga diskon.

Trump juga mengeklaim bahwa Perdana Menteri India Narendra Modi telah sepakat mengurangi impor minyak Rusia sebagai bagian dari negosiasi perjanjian dagang yang sedang dibicarakan, klaim yang belum dikonfirmasi oleh pemerintah India.

Menteri Perminyakan dan Gas Alam India Hardeep Singh Puri mengatakan kontrak berdurasi 1 tahun itu mencakup 2,2 juta ton LPG per tahun, yang akan dipasok dari Gulf Coast di Amerika Serikat. Volume itu setara dengan hampir 10% dari total impor LPG India setiap tahun.

"Ini adalah kontrak terstruktur pertama untuk LPG asal AS bagi pasar India," ujarnya dalam pernyataan resmi, dilansir AFP.

Ia menambahkan bahwa diversifikasi pasokan adalah prioritas utama pemerintah.

"Dalam upaya kami menyediakan pasokan LPG yang aman dan terjangkau bagi masyarakat India, kami terus mendiversifikasi sumber LPG kami," kata Puri.

Ia juga menekankan, "salah satu pasar LPG terbesar dan tercepat tumbuh di dunia kini terbuka bagi Amerika Serikat."

Adapundalam beberapa bulan terakhir, sejumlah perusahaan energi India mulai menyesuaikan kebijakan pembelian mereka menyusul sanksi baru Washington terhadap Moskow. Pada Oktober, kilang negara HPCL-Mittal Energy menghentikan pembelian minyak Rusia setelah AS menjatuhkan sanksi terhadap dua perusahaan minyak terbesar Rusia.

Reliance Industries, pembeli utama minyak Rusia dari sektor swasta India, juga menyatakan sedang menilai dampak pembatasan yang diberlakukan AS maupun Uni Eropa terhadap Moskow.

India sebagai negara ekonomi terbesar kelima dunia sejatinya mencatat pertumbuhan tercepat dalam lima kuartal pada periode April hingga Juni, didorong oleh belanja pemerintah yang meningkat serta sentimen konsumsi yang membaik.

Namun pakar ekonomi memperingatkan bahwa tarif tinggi AS masih menjadi ancaman yang signifikan terhadap prospek pertumbuhan. Proyeksi menunjukkan tarif tersebut dapat mengurangi pertumbuhan PDB antara 60 hingga 80 basis poin dalam tahun fiskal ini apabila tidak segera dilonggarkan.

Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan perihal negosiasi resiprokal tarif antara Indonesia dan Amerika Serikat (AS).

Menurut Airlangga, pengenaan tarif awal dari AS sebesar 32% bagi Indonesia dinilai sangat berat. Jika tarif itu diterapkan, artinya 5 juta pekerja Indonesia berisiko kehilangan pekerjaan. Padahal tiap tahunnya dengan pertumbuhan 5%, Indonesia mendorong penciptaan lapangan kerja sebesar 1,6 juta.

"Jadi jika AS mengenakan tarif tersebut (32%), maka membutuhkan waktu selama 3 tahun untuk memitigasi hal tersebut," kata Airlangga.

Ini menjadi tantangan besar bagi Indonesia karena AS adalah partner strategis. Oleh karena itu, Indonesia bekerja keras untuk mendorong AS ikut menopang iklim bisnis di Indonesia. Inilah yang mendorong RI untuk melakukan negosiasi.

Berdasarkan data pemerintah, ekspor Indonesia ke AS mencapai US$ 26,4 miliar dan impor Indonesia dari AS sebesar US$ 12 miliar.

"Jadi, berdasarkan data Indonesia, defisitnya US$ 14 miliar, tetapi berdasarkan data AS, defisitnya US$ 18 miliar," kata Airlangga.

Dari data ini, Indonesia meramu kesepakatan komersial untuk mengimbangi defisit perdagangan AS dan Indonesia. Indonesia, kata Airlangga, menawarkan impor energi dari AS sebesar US$ 15 miliar dan pembelian produk perdagangan AS sebesar US$ 4,5 miliar.

"Jadi, itu sebenarnya sudah menyeimbangkan defisit perdagangan dengan AS, dan saat ini, kita sedang membuat keputusan presiden untuk mengizinkan Pertamina membeli langsung tanpa penawaran (bidding) dari perusahaan AS," tegas Airlangga.

Selain itu, ada pula investasi dari perusahaan Indonesia di AS untuk membuat amonia biru, total investasinya US$ 10 miliar.

"Jadi, pada dasarnya, kita mengompensasi defisit perdagangan sebesar US$ 28 miliar. Itu berarti AS akan mendukung perdagangan dengan Indonesia sebesar US$ 10 miliar. Jadi itu adil dan akan cepat," ungkapnya.

Jakarta, CNBC Indonesia - Indonesia dan Malaysia kini dikenal sebagai dua negara bertetangga. Namun sekitar delapan puluh tahun silam, kedua bangsa serumpun itu hampir disatukan dalam satu entitas bernama "Negara Indonesia Raya".

Gagasan tersebut pada akhirnya tidak terwujud, meski saat itu masyarakat di Malaysia sudah sempat mengibarkan bendera Merah Putih.

Kisahnya bermula pada 12 Agustus 1945, ketika tiga tokoh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI), Soekarno, Mohammad Hatta, dan Radjiman Wedyodiningrat, dipanggil ke Dalat, Vietnam. Mereka bertemu Marsekal Terauchi, pemimpin militer Jepang di Asia Tenggara, yang menyampaikan rencana pemberian kemerdekaan Indonesia pada 24 Agustus 1945.

Dalam perjalanan pulang, rombongan Soekarno singgah di Singapura dan melanjutkan ke Taiping, Perak, guna bertemu tokoh nasionalis Melayu Ibrahim Yaacob dan Burhanuddin Al-Helmy. Keduanya adalah pemimpin Kesatuan Melayu Muda (KMM) dan Kesatuan Rakyat Indonesia Semenanjung (KRIS) yang berjuang membebaskan Malaya dari Inggris.

Pertemuan tersebut melahirkan gagasan Negara Indonesia Raya, yang mencakup Indonesia, Malaysia, Singapura, Brunei, dan Kalimantan Utara. Menurut peneliti Graham Brown dalam risetnya tahun 2005, ide ini lahir dari kolaborasi tokoh lokal dengan Jepang.

Dalam kesempatan itu, Soekarno mengatakan: "Mari kita ciptakan satu tanah air bagi mereka yang berdarah Indonesia."

Ibrahim Yaacob pun menjawab: "Kami orang Melayu akan setia menciptakan tanah air dengan menyatukan Malaya dengan Indonesia yang merdeka."

Namun, rencana penyatuan itu tidak mendapat persetujuan penuh. Sejarawan Boon Kheng Cheah menulis dalam Red Star Over Malaya (1983), ada kemungkinan Mohammad Hatta dan tokoh lain menolak ide persatuan tersebut.

Tak lama berselang, Jepang menyerah kepada Sekutu pada 14 Agustus 1945. Situasi itu mendorong golongan muda di Jakarta mendesak proklamasi kemerdekaan segera dilakukan. Setelah drama Rengasdengklok, Indonesia akhirnya merdeka pada 17 Agustus 1945, lebih cepat dari rencana Jepang.

Sejak saat itu, gagasan Indonesia Raya pun kandas. Ibrahim Yaacob harus mengubah arah perjuangannya, sementara Malaysia baru meraih kemerdekaan 12 tahun kemudian, tepatnya pada 31 Agustus 1957.

Jakarta, CNBC Indonesia - Presiden Prabowo Subianto menerima penghargaan "Bejeweled Grand Cordon of Al-Nahda (order fo rennaisance)" dari Kerajaan Yordania. Penghargaan itu diberikan langsung oleh Raja Hasyimiah Raja Abdullah II ibn Al Hussein di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat (14/11/2025).

Pemberian penghargaan simbolik dilakukan dengan penyematan selempang bertahtakan lencana besar yang dihiasi ornamen permata.

Menteri Luar Negeri Sugiono mengatakan bahwa penghargaan yang diterima Presiden merupakan penghargaan tertinggi yang diberikan Kerajaan Yordania.

"Ini merupakan bentuk penghargaan. Saya kira kebanggaan juga buat kita bapak Presiden menerima itu," kata Sugiono.

Ini merupakan penghargaan tertinggi dalam Ordo Al-Nahda, yang biasanya diberikan secara eksklusif kepada kepala negara, angkatan bersenjata, hingga warga negara asing atas kontribusinya dan pengabdian di level regional hingga internasional.

Kunjungan Raja Abdullah II ini berlangsung akrab dan hangat. Saat memberikan pengantar pertemuan bilateral, Raja Abdullah juga menyapa Prabowo dengan sebutan "My Dear Friend, My Dear Brother".

Lebih lanjut, dia membenarkan hubungannya dengan Prabowo telah terjalin erat lebih dari 28 tahun lalu. "Kami telah berteman sejak lama. Kami telah menjadi saudara," kata Raja Abdullah.

"Dan ketika Anda datang ke Yordania, ayah saya bertanya, "siapa orang ini?" Saya jawab, "dia saudara saya",".

Jakarta, CNBC Indonesia - Australia dan Indonesia sepakat untuk menandatangani perjanjian keamanan baru yang mencakup peningkatan kerja sama militer dan konsultasi strategis tingkat tinggi. Kesepakatan itu diumumkan Rabu (12/11/2025) usai pertemuan antara Presiden Prabowo Subianto dan Perdana Menteri Australia Anthony Albanese di Sydney.

Dalam pernyataan pers bersama di Kapal HMAS Canberra, Albanese menegaskan bahwa kedua negara telahmenyelesaikan secara substansial negosiasi mengenai perjanjian bilateral baru tentang keamanan bersama.Ia menekankan bahwa pakta tersebut merupakan langkah penting untuk memperkuat stabilitas kawasan.

"Perjanjian ini merupakan pengakuan dari kedua negara bahwa cara terbaik untuk menjaga perdamaian dan stabilitas adalah dengan bertindak bersama," ujar Albanese.

Albanese pun menyebut dirinya berencana mengunjungi Indonesia tahun depan untuk secara resmi menandatangani perjanjian tersebut. Menurutnya, kesepakatan ini akan memperdalam kerja sama pertahanan yang telah dibangun melalui pakta pertahanan bilateral yang ditandatangani pada 2024.

Perjanjian yang baru nantinya akan memuat komitmen kedua negara untuk secara rutin melakukan konsultasi di tingkat pemimpin dan menteri mengenai isu-isu keamanan. Selain itu, kesepakatan tersebut juga mencakup mekanisme koordinasi jika salah satu atau kedua negara menghadapi ancaman terhadap keamanan nasionalnya.

"Perjanjian ini akan memfasilitasi kegiatan keamanan yang saling menguntungkan, dan jika keamanan salah satu atau kedua negara terancam, kami akan berkonsultasi dan mempertimbangkan langkah yang dapat diambil, baik secara individu maupun bersama-sama," jelas Albanese.

Sementara itu, Prabowo menekankan urgensi persahabatan dengan Australia. "Sekali lagi, saya ingin berterima kasih kepada Pemerintah Australia, Perdana Menteri, yang telah menerima saya. Ini adalah kunjungan kenegaraan pertama saya walaupun beberapa kali saya mengunjungi Australia," kata Prabowo dalam pernyataan berbahasa Inggris.

Menurut Prabowo, kedua pihak berdiskusi dengan sangat baik perihal kerja sama di berbagai bidang, termasuk pertahanan. "Dan pada dasarnya menegaskan kembali tekad kami untuk meningkatkan persahabatan kedua negara sebagai mitra, tetangga dekat. Kami pun bertekad untuk menjaga dan menjamin keamanan negara kita," ujarnya.

Lebih lanjut, Prabowo bilang kalau kita tidak dapat memilih negara yang menjadi tetangga. Takdir Indonesia dan Australia adalah bertetangga langsung. "Mari kita hadapi takdir kita dengan niat yang baik," kata Prabowo.

Ketua Umum Partai Gerakan Indonesia Raya itu pun percaya dengan kebijakan dan prinsip bertetangga yang baik. Di mana tetangga yang baik akan saling membantu jika ada kesulitan. "Dalam budaya Indonesia, ketika kita menghadapi kesulitan, tetangga kitalah yang akan membantu kita. Mungkin kerabat kita jauh, tapi tetangga yang baik akan saling membantu," ujar Prabowo.

Adapun langkah baru ini datang di tengah dinamika kawasan Asia-Pasifik yang kian kompleks. Australia makin mempererat hubungan militernya dengan sekutu lamanya, Amerika Serikat, termasuk melalui pakta AUKUS yang bertujuan memperkuat kekuatan maritim untuk menandingi pengaruh China.

Sebaliknya, Indonesia selama ini memilih posisi yang lebih netral. Jakarta berhati-hati untuk tidak terlalu berpihak ke Washington dan berusaha menjaga hubungan yang konstruktif dengan Beijing.

Jakarta, CNBC Indonesia - Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan berangkat ke Sydney, Australia, pada Selasa (11/11/2025) untuk melakukan kunjungan kenegaraan atas undangan Perdana Menteri (PM) Australia Anthony Albanese.

"Rencananya Presiden akan memenuhi undangan dari Perdana Menteri Australia Anthony Albanese untuk melakukan kunjungan kenegaraan ke Australia yang direncanakan akan berlangsung pada tanggal 12 November," ujar Menteri Luar Negeri Sugiono pada Senin (10/11/2025).

Sugiono menjelaskan, pertemuan antara Prabowo dan Albanese akan membahas penguatan hubungan bilateral kedua negara, termasuk peningkatan kerja sama di bidang ekonomi.

"Di sana kita akan membicarakan beberapa topik. Pertama, peningkatan kerja sama di bidang ekonomi antara Australia dan Indonesia," ucapnya.

Menurut Sugiono, hubungan diplomatik Indonesia dan Australia yang kini memasuki usia ke-76 terus menunjukkan kedekatan dan kerja sama yang saling menguntungkan.

"Upaya-upaya untuk mempererat kerja sama yang sudah terjalin selama ini dan bagaimana bisa meningkatkan lagi hubungan people to people contact akan menjadi salah satu pembahasan utama," katanya.

Sebagai informasi, Albanese sebelumnya telah melakukan kunjungan kenegaraan ke Jakarta pada 15 Mei lalu, sehari setelah dirinya resmi dilantik sebagai Perdana Menteri Australia.

Usai kunjungan ke Sydney, Presiden Prabowo dijadwalkan menerima tamu penting lainnya. "Kunjungannya tidak lama, ya, mungkin satu hari saja kembali lagi ke Jakarta. Rencananya akan menerima Raja Yordania Abdullah II yang akan datang ke Jakarta pada 14 November," tutur Sugiono.

Jakarta, CNBC Indonesia - Pemerintah menargetkan negosiasi tarif perdagangan dengan Amerika Serikat (AS) rampung sebelum akhir tahun 2025 ini. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto memastikan pembahasan akan dilanjutkan pada akhir November mendatang, usai pelaksanaan KTT APEC 2025 di Korea Selatan .

Saat ditanya soal penyelesaian negosiasi dengan AS yang diharapkan rampung akhir tahun ini, ia mengatakan pihaknya menargetkan hal yang sama.

"Ditargetkan seperti itu," ujar Airlangga kepada wartawan di Jakarta, Selasa (4/11/2025).

Adapun negosiasi antara Indonesia dan AS sebelumnya sempat terhenti akibat isu government shutdown atau penutupan sementara pemerintah federal di Negeri Paman Sam. Kini, pemerintah bersiap melanjutkan kembali perundingan dengan pendekatan yang hati-hati dan strategis.

Juru Bicara Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Haryo Limanseto menjelaskan, proses negosiasi ini akan dijalankan secara terukur dan berorientasi pada manfaat langsung bagi masyarakat.

"Langkah negosiasi ini dilakukan dengan terukur, serta sebagai bentuk kehatian-hatian diplomasi ekonomi Indonesia. Pemerintah berkomitmen agar setiap kesepakatan ekonomi yang ditandatangani membawa manfaat langsung bagi masyarakat, memperkuat struktur industri nasional, dan menjaga posisi Indonesia sebagai mitra strategis yang mandiri dan netral di tengah dinamika geopolitik global," ungkap Juru Haryo Limanseto dalam keterangan resminya, Senin (3/11/2025).

Selain itu, Menko Airlangga Hartarto yang memimpin Tim Negosiasi Tarif Indonesia-Amerika Serikat meyakini, produk-produk yang tidak dapat diproduksi oleh Amerika Serikat, seperti kelapa sawit, kakao, dan karet, akan mendapatkan tarif sebesar nol persen.

Di samping itu, pemerintah juga meminta perlakuan khusus bagi komoditas tertentu yang menjadi bagian dari rantai pasok industri kesehatan, serta pembahasan non-tarif.

Haryo mengatakan, pemerintah Indonesia akan terus mengedepankan kepentingan nasional, dengan tetap mendorong penguatan hubungan bilateral dengan AS.

Ia juga menekankan penawaran yang disampaikan kepada pemerintah AS dirancang untuk mencapai perdagangan yang adil dan berimbang (fair and square trade), sejalan dengan prinsip kesetaraan dan keseimbangan yang menjadi prioritas dalam setiap tahapan negosiasi.

"Sebagai negara yang berdaulat, Indonesia menjalankan diplomasi ekonomi yang bebas dan aktif. Pendekatan ini memastikan setiap langkah kebijakan dan negosiasi perdagangan dilakukan untuk melindungi kepentingan nasional, memperkuat kedaulatan ekonomi, dan memberikan manfaat nyata bagi pertumbuhan ekonomi serta kesejahteraan rakyat," pungkas Juru Bicara Haryo.

Untuk diketahui, Indonesia menjadi salah satu negara pertama yang mencapai kesepakatan pasca diterbitkannya pernyataan resmi Presiden AS pada 7 Juli 2025 di mana terdapat penurunan tarif menjadi 19% dari sebelumnya 32%.

Dengan kesepakatan tersebut, saat ini seluruh aspek legal drafting sedang berjalan secara cermat untuk memastikan bahwa seluruh klausul kesepakatan sesuai dengan regulasi nasional, komitmen internasional, dan dapat diimplementasikan dengan baik.