Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat neraca perdagangan Indonesia defisit US$1,61 miliar pada Mei 2026. Kondisi ini mengakhiri rekor surplus neraca dagang selama 72 bulan berturut-turut.

Defisit pada Mei terjadi karena nilai ekspor sebesar US$23,20 miliar lebih rendah dibandingkan impor yang mencapai US$24,81 miliar. Defisit disebabkan komoditas migas yang minus US$3,76 miliar, dengan penyumbang terbesar berasal dari hasil minyak dan minyak mentah.

Kepala Ekonom Bank Permata Josua Pardede menilai defisit neraca perdagangan Mei 2026 menjadi sinyal bantalan eksternal Indonesia mulai menipis, tetapi belum bisa langsung disebut sebagai krisis.

Menurut dia, defisit tersebut bukan berarti seluruh perdagangan Indonesia memburuk. Sektor nonmigas masih mencatat surplus US$2,15 miliar, meski belum mampu menutup defisit migas sebesar US$3,76 miliar.

Secara kumulatif Januari-Mei 2026, neraca perdagangan juga masih surplus US$4,03 miliar. Namun, angkanya turun tajam dibandingkan surplus US$15,38 miliar pada periode yang sama tahun lalu.

"Pesan utamanya adalah surplus masih ada secara kumulatif, tetapi ruang amannya menyempit tajam," ujar Josua kepada CNNIndonesia.com, Rabu (1/7).

Ia menjelaskan penyebab utama defisit berasal dari lonjakan impor, terutama impor migas serta bahan baku dan penolong.

Pada Mei 2026, impor mencapai US$24,81 miliar atau naik 22,16 persen secara tahunan, sedangkan ekspor turun 5,73 persen menjadi US$23,20 miliar.

Impor migas melonjak 70,78 persen, terutama karena impor hasil minyak naik 99,49 persen. Di saat yang sama, impor bahan baku dan penolong meningkat 25,17 persen dan menjadi penyumbang terbesar kenaikan impor.

"Artinya, defisit ini lebih banyak dipicu sisi impor, bukan semata-mata karena ekspor jatuh," ujar Josua.

Ia mengatakan defisit tersebut tidak bisa dijelaskan hanya karena pelemahan rupiah. Merosotnya kurs memang membuat biaya impor lebih mahal, tetapi kenaikan impor juga mencerminkan meningkatnya pembelian barang impor secara riil.

Hal itu terlihat dari impor mesin dan peralatan mekanis yang naik 16,92 persen, mesin dan perlengkapan elektrik naik 14,48 persen, serta plastik dan barang dari plastik meningkat 15,83 persen sepanjang Januari-Mei 2026.

"Rupiah adalah faktor yang memperberat biaya, tetapi penyebab utama defisit adalah kombinasi kebutuhan impor migas, bahan baku, barang modal, dan pelemahan ekspor bulanan," ujar Josua.

Dari sisi ekspor, Josua menilai persoalannya bukan karena daya saing Indonesia langsung runtuh, melainkan adanya tekanan sektoral dan siklikal.

Ekspor Mei 2026 turun 5,73 persen secara tahunan dengan ekspor nonmigas turun 4,50 persen. Seluruh sektor nonmigas mengalami penurunan, mulai dari pertanian, pertambangan, hingga industri pengolahan.

Namun, secara kumulatif Januari-Mei 2026, total ekspor masih tumbuh 3,02 persen dan ekspor nonmigas naik 3,89 persen. Industri pengolahan bahkan masih tumbuh 6,80 persen.

Menurut dia, kondisi tersebut menunjukkan daya saing Indonesia belum hilang secara menyeluruh. Namun, ekspor semakin rentan karena masih bergantung pada komoditas tertentu, harga global, permintaan negara mitra dagang, serta struktur industri yang masih mengandalkan bahan baku impor.

Josua mengingatkan yang perlu diwaspadai adalah apabila kenaikan impor tidak diikuti peningkatan produksi dan ekspor dalam beberapa bulan ke depan.

Indeks manufaktur Juni 2026 turun menjadi 46,9 dari 50,0 pada Mei. Pesanan baru maupun pesanan ekspor baru juga menurun tajam sejak Agustus 2021, sedangkan biaya bahan baku meningkat akibat kenaikan harga dan nilai tukar yang tidak menguntungkan.

"Bila impor bahan baku naik tetapi produksi melemah, maka impor berubah dari tanda ekspansi menjadi kebocoran permintaan ke luar negeri. Ini belum alarm merah, tetapi jelas lampu kuning. Masih wajar karena neraca perdagangan kumulatif masih surplus dan nonmigas masih kuat, tetapi tidak boleh diremehkan karena tren surplus menyempit sangat cepat dan defisit migas makin besar," ujarnya.

Josua mengingatkan risiko terbesar adalah apabila defisit perdagangan terjadi berulang hingga melebar menjadi defisit transaksi berjalan, menekan rupiah, dan mengurangi ruang Bank Indonesia melonggarkan kebijakan moneter.

PIER juga memperkirakan defisit transaksi berjalan 2026 melebar menjadi sekitar 1,07 persen dari PDB, naik dari 0,11 persen pada 2025.

Josua menyarankan pemerintah tidak membatasi impor secara luas, karena sebagian besar merupakan bahan baku dan barang modal yang dibutuhkan industri.

Pemerintah sebaiknya memilah impor produktif dan konsumtif, mengurangi ketergantungan impor BBM melalui penguatan energi domestik, menjaga stabilitas rupiah, mempercepat restitusi dan pembiayaan ekspor, memperbaiki logistik pelabuhan, serta mendorong industri substitusi impor dan produk bernilai tambah.

Ekonom Universitas Andalas Syafruddin Karimi menilai defisit neraca perdagangan kali ini mengirim sinyal bahwa bantalan eksternal Indonesia mulai menipis ketika pasar sedang sensitif terhadap pergerakan rupiah, inflasi, dan suku bunga.

Menurutnya, apabila defisit terus berulang dalam beberapa bulan ke depan, investor akan meminta premi risiko lebih tinggi, yield SBN sulit turun, BI makin sulit melonggarkan bunga, dan biaya input impor makin mahal bagi industri.

"Defisit ini belum berarti krisis, tetapi menandai fase baru, yakni stabilitas eksternal tidak lagi gratis dan ekonomi harus membayar lebih mahal untuk menjaga kepercayaan pasar," ujarnya. kepada CNNIndonesia.com

Ia juga menilai pelemahan daya saing Indonesia memperbesar tantangan ekspor. Merujuk World Competitiveness Ranking 2026 yang dirilis IMD, posisi Indonesia disebut turun ke peringkat 48 dari 70 negara. Penurunan tersebut dikaitkan dengan melemahnya efisiensi pemerintah, efisiensi bisnis, dan kualitas infrastruktur.

Menurut dia, kondisi tersebut relevan dengan ekspor karena daya saing rendah berarti biaya logistik tinggi, kepastian kebijakan lemah, perizinan lambat, produktivitas rendah, dan infrastruktur belum memadai.

Akibatnya, ekspor manufaktur bernilai tambah luas sulit tumbuh cepat. Indonesia, kata Syafruddin, akhirnya tetap bergantung pada komoditas seperti batu bara, baja, dan mineral tertentu.

[Gambas:Photo CNN]

"Saat permintaan global melemah, ekspor langsung turun karena basis produk ekspor belum cukup beragam dan belum cukup kompetitif," ujarnya.

Oleh karena itu, Syafruddin menilai pemerintah perlu melakukan pembenahan struktural, mulai dari menekan defisit migas melalui efisiensi BBM, penguatan transportasi publik, substitusi energi impor, peningkatan produksi energi domestik, dan kebijakan energi yang tidak menyembunyikan beban fiskal.

Di sisi ekspor, ia mengatakan pemerintah harus memperluas basis manufaktur bernilai tambah, mempercepat diversifikasi pasar, memperbaiki logistik, menurunkan biaya kepatuhan, dan memastikan hilirisasi tidak berhenti pada mineral tertentu.

Di sisi makro, disiplin fiskal harus dijaga agar defisit perdagangan tidak berubah menjadi krisis kepercayaan. BI bisa menahan rupiah dengan bunga tinggi, tetapi pemerintah wajib mengurangi sumber tekanan dari energi, impor, fiskal, dan daya saing.

"Jika agenda ini tertunda, defisit perdagangan dapat berlanjut, rupiah tetap rentan, inflasi impor naik, dan pertumbuhan akan dibeli dengan ongkos stabilitas yang makin mahal," ujar Syafruddin.

Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, menjelaskan defisit neraca perdagangan yang terjadi pada Mei 2026 sebesar US$1,61 miliar dipengaruhi oleh meningkatnya defisit sektor minyak dan gas (migas) akibat kenaikan harga minyak dunia.

"Dugaan saya karena itu, kan kita impor migas, harganya naik kan," kata Purbaya kepada wartawan di Kantornya, Jakarta, Rabu (1/7/2026).

Menurut Purbaya, kondisi tersebut perlu dilihat secara kumulatif, bukan hanya berdasarkan data satu bulan. Ia menegaskan, secara tahun berjalan (year-to-date) periode Januari-Mei 2026, neraca perdagangan Indonesia justru masih mencatatkan surplus.

"Kalau kita lihat year to date Januari-Mei, migasnya negatif US$12 miliar, sementara nonmigas masih positif US$16 miliar, totalnya masih surplus sekitar US$4 miliar," ujar Purbaya.

Ia menjelaskan, lonjakan harga minyak dunia menyebabkan nilai impor migas meningkat sehingga memperlebar defisit sektor tersebut.

Purbaya menilai pelebaran defisit migas merupakan dampak dari faktor eksternal, terutama kenaikan harga minyak global. Karena itu, ia memperkirakan tekanan tersebut akan mereda seiring terkendalinya harga minyak dunia ke depan.

"Betul, kenaikannya karena migas yang defisitnya membesar akibat harga minyak dunia yang tinggi. Jadi harusnya nanti akan terkendali ke depan," katanya.

Sebelumnya, Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan neraca perdagangan Indonesia mengalami defisit pada Mei 2026 sebesar US$1,61 miliar. Dengan demikian, Indonesia mengakhiri tren surplus perdagangan yang tercatat sejak Mei 2020.

"Pada Mei 2026, neraca perdagangan barang mengalami defisit sebesar US$1,61 miliar," ungkap Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS, Ateng Hartono, di Kantor BPS, Jakarta, Rabu (1/7/2027/6)

Ateng mengungkapkan defisit pada Mei terjadi usah ekspor Indonesia lebih rendah dibandingkan posisi impor. Eekspor Mei 2026 tercatat mencapai US$23,20 miliar atau turun 5,73% jika dibandingkan Mei 2025 (year on year/YoY).

Nilai ekspor migas tercatat sebesar US$0,76 miliar atau turun 31,76%, sedangkan nilai ekspor nonmigas turun 4,50% dengan nilai pada Mei 2026 sebesar US$22,45 miliar.

Penurunan nilai ekspor Mei 2026 terutama didorong oleh ekspor nonmigas dari beberapa komoditas yaitu logam mulia/perhiasan (HS71) turun 59,35%, biji logam/perak (HS26) turun 99,25%, besi/baja (HS72) turun 14,68%.

Sementara nilai impor Mei 2026 mencapai US$24,81 miliar atau naik 22,16% dibandingkan Mei 2025 (year on year/yoy). Nilai impor migas Mei 2026 mencapai US$4,51 miliar atau naik 70,78% secara yoy, sedangkan nilai impor nonmigas Mei 2026 mencapai US$20,30 miliar atau naik 14,89% secara yoy.

"Defisit pada bulan Mei 2026 disebabkan terutama defisit pada komoditas migas, defisitnya sebesar US$7,63 miliar dengan penyumbang defisitnya yaitu dari hasil minyak dan minyak mentah," kata Ateng.

Bisnis.com, JAKARTA — Mata uang rupiah ditutup melemah di hadapan dolar AS hari ini, Rabu (1/7/2026). Rupiah ditutup melemah menyentuh level Rp17.950 per dolar AS. Rupiah melemah bersama sejumlah mata uang regional Asia lainnya.

Mengutip data RTI Infokom terhadap mata uang Asia lainnya, yuan China ditutup melemah 0,16%, dolar Hong Kong turun 0,01%, dan yen Jepang melemah 0,07%.

Lalu won Korea Selatan melemah 0,19%, dolar Singapura melemah 0,21%, baht Thailand melemah 0,21%, dan dolar Taiwan turun 0,15% sore ini.

Chief Analyst Doo Financial Futures Lukman Leong menjelaskan rupiah dan mata uang regional Asia, maupun mata uang utama, umumnya melemah terhadap dolar AS menyusul data pekerjaan AS yang kuat memicu ekspektasi pidato hawkish kepala the Fed malam ini.

“Dari domestik, data perdagangan yang mengecewakan menunjukkan penurunan pada ekspor dan defisit pertama kali sejak April 2020 ikut menekan rupiah,” ujar Lukman, Rabu (1/7/2026).

Untuk besok, kata Lukman, investor mengantisipasi pidato hawkish kepala the Fed Warsh dan data ISM manfukatur AS malam ini.

Selain itu, investor juga memantau perkembangan seputar pembicaraan damai AS-Iran di Qatar. Investor juga diperkirakan cenderung menghindari mata uang emerging market besok oleh antisipasi data pekerjaan AS NFP besok.

Lukman memperkirakan rupiah akan diperdagangkan pada rentang Rp17.900-Rp18.050 per dolar AS.

Sementara itu, pengamat mata uang dan komoditas Ibrahim Assuaibi memperkirakan mata uang rupiah akan ditutupmelemahdi rentang Rp17.950- Rp18.010 per dolar AS pada perdagangan besok.

Ibrahim menuturkan sentimen terhadap rupiah hari ini datang dari ketidakpastian atas kemajuan negosiasi perdamaian AS-Iran mempertahankan premi risiko geopolitik di pasar, bahkan ketika produksi minyak mentah AS yang mencapai rekor tertinggi menggarisbawahi peningkatan pasokan global.

Investor juga menurutnya memantau data pasar tenaga kerja AS minggu ini untuk mendapatkan petunjuk baru tentang langkah kebijakan Fed selanjutnya. Laporan JOLTS pada hari Selasa menunjukkan Lowongan Kerja naik menjadi 7,594 juta pada bulan Mei, melampaui ekspektasi pasar sebesar 7,3 juta.

Sementara itu, Indeks Kepercayaan Konsumen Conference Board AS pada bulan Juni membaik karena kesepakatan gencatan senjata antara AS dan Iran menurunkan harga bahan bakar.

Perhatian saat ini beralih ke laporan Perubahan Ketenagakerjaan ADP yang akan dirilis malam ini, diikuti oleh laporan Nonfarm Payrolls (NFP) pada hari Kamis, yang akan dirilis sehari lebih awal di tengah pekan yang dipersingkat karena hari libur AS.

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat neraca perdagangan Indonesia defisit US$1,61 miliar pada Mei 2026. Kondisi ini terjadi setelah sebelumnya surplus selama 70 bulan berturut-turut.

"Defisit pada Mei 2026 disebabkan karena komoditas migas yang minus US$3,76 miliar dengan penyumbang defisit komoditas migas dari hasil minyak dan juga minyak mentah," ujar Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Ateng Hartono dalam konferensi pers, Rabu (1/7).

Defisit ini terjadi karena kinerja ekspor yang tercatat US$23,20 miliar jauh lebih rendah dibandingkan impor yang tercatat sebesar US$24,81miliar per Mei 2026.

Ekspor

Ekspor Indonesia tercatat sebesar US$23,20 miliar sepanjang Mei 2026. Realisasi ini turun 5,73 persen dibandingkan periode yang sama 2025 yang sebesar US$24,61 miliar (year on year/yoy).

Ekspor migas anjlok 31,56 persen (yoy) dari US$1,11 miliar menjadi US$760 juta. Begitu juga nonmigas anjlok 4,50 persen (yoy) dari US$23,50 miliar menjadi US$22,45 miliar pada Mei 2026.

[Gambas:Youtube]

Semua sektor ekspor nonmigas anjlok. Industri pengolahan tercatat US$19,05 miliar atau turun 3,59 persen dibandingkan Mei 2025 yang sebesar US$19,76 miliar.

Pertambangan dan lainnya tercatat sebesar US$2,89 miliar atau turun 7,03 persen dari tahun sebelumnya yang US$3,11 miliar.

Sektor pertanian, kehutanan dan perikanan juga anjlok 20,43 persen dari US$630 juta pada Mei 2025 menjadi US$500 juta pada Mei 2026.

Impor

Impor Indonesia tercatat sebesar US$24,81 miliar sepanjang Mei 2026. Angka ini naik 22,16 persen dibandingkan periode sama tahun lalu yang sebesar US$20,31 miliar.

Impor terdiri dari migas sebesar US$4,51 miliar atau melesat 70,78 persen (yoy) dan nonmigas sebesar US$20,30 miliar atau naik 14,89 persen (yoy).

Berdasarkan sektornya, impor barang konsumsi tercatat sebesar US$2,23 miliar atau naik 21,99 persen (yoy). Lalu, bahan baku/penolong sebesar US$17,58 miliar atau naik 25,17 persen (yoy).

Kemudian sektor barang modal tercatat US$5 miliar atau naik 12,70 persen dari Mei 2025 yang sebesar US$4,44 miliar.

Bisnis.com, GARUT- Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, Kabupaten Garut masih menghadapi tantangan besar dalam memperkuat daya saing ekonominya. Kabupaten Garut mencatat neraca perdagangan antardaerah yang tercermin dalam komponen net ekspor-impor antardaerah masih mengalami defisit hingga Rp6,84 triliun pada 2025.

Berdasarkan publikasi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Garut Menurut Pengeluaran 2021–2025, komponen net ekspor-impor antardaerah tercatat negatif secara konsisten selama lima tahun terakhir. Nilainya mencapai minus Rp7,06 triliun pada 2021, minus Rp6,79 triliun pada 2022, melebar menjadi minus Rp8,44 triliun pada 2023, kemudian minus Rp8,03 triliun pada 2024, sebelum membaik menjadi minus Rp6,84 triliun pada 2025.

Kepala BPS Kabupaten Garut Sidik Edi Sutopo mengatakan, nilai net ekspor-impor antardaerah yang negatif mengindikasikan kebutuhan barang dan jasa masyarakat maupun dunia usaha di Garut masih banyak dipenuhi dari luar daerah.

“Komponen ini menggambarkan selisih antara barang dan jasa yang keluar dengan yang masuk ke Kabupaten Garut. Ketika nilainya negatif, berarti impor antardaerah masih lebih besar daripada ekspor antardaerah,” kata Sidik, Senin (29/6/2026).

Ia menjelaskan, kondisi tersebut tidak selalu mencerminkan pelemahan ekonomi. Sebaliknya, aktivitas ekonomi daerah tetap bertumbuh, hanya saja struktur produksinya belum mampu memenuhi seluruh kebutuhan konsumsi maupun bahan baku industri sehingga pasokan dari daerah lain masih mendominasi.

Data BPS menunjukkan, pada saat defisit perdagangan antardaerah masih terjadi, nilai PDRB Kabupaten Garut atas dasar harga berlaku justru terus meningkat. PDRB naik dari Rp60,84 triliun pada 2021 menjadi Rp85,99 triliun pada 2025.

Pertumbuhan ekonomi tersebut terutama ditopang oleh konsumsi rumah tangga yang mencapai Rp66,08 triliun pada 2025 atau sekitar 77% dari total PDRB. Sementara itu, pembentukan modal tetap bruto atau investasi mencapai Rp21,07 triliun dan konsumsi pemerintah sebesar Rp5,21 triliun.

Menurut Sidik, dominasi konsumsi rumah tangga menjadi ciri utama struktur ekonomi Garut. Di sisi lain, tingginya kebutuhan masyarakat terhadap berbagai produk dari luar daerah menunjukkan masih terbatasnya kapasitas industri lokal dalam memenuhi permintaan pasar.

Komponen konsumsi rumah tangga terbesar masih berasal dari kelompok makanan, minuman, dan rokok yang mencapai Rp37,32 triliun pada 2025. Selain itu, pengeluaran untuk transportasi, komunikasi, rekreasi, dan budaya juga terus meningkat menjadi Rp9,28 triliun, mencerminkan mobilitas ekonomi masyarakat yang semakin tinggi.

Meski defisit perdagangan antardaerah masih terjadi, terdapat sinyal perbaikan dibandingkan dua tahun sebelumnya. Nilai defisit pada 2025 lebih rendah dibandingkan 2023 yang mencapai minus Rp8,44 triliun maupun 2024 sebesar minus Rp8,03 triliun.

“Besarnya arus barang dari luar daerah tetap menjadi pekerjaan rumah bagi perekonomian Garut. Kondisi tersebut mengindikasikan perlunya peningkatan kapasitas produksi, penguatan sektor industri pengolahan, serta peningkatan daya saing produk lokal agar mampu memperluas pasar ke daerah lain,” tutupnya.

IDXChannel - Defisit perdagangan Jepang mencapai 1,7 triliun yen atau sekitar Rp180 triliun pada tahun fiskal yang berakhir Maret 2026.

Dilansir dari AP pada Rabu (22/4/2026), ini merupakan defisit perdagangan tahunan yang kelima secara berturut-turut.

Tahun lalu, tarif impor yang lebih tinggi dari Presiden AS Donald Trump terhadap barang-barang dari Jepang dan negara lain menjadi pukulan berat bagi Negeri Sakura tersebut.

Ekspor Jepang secara keseluruhan ke AS turun 6,6 persen pada tahun fiskal lalu. Sementara itu, pengiriman mobil turun 16 persen.

Raksasa otomotif Jepang, seperti Toyota Motor Corp, telah memindahkan sebagian besar produksinya ke AS untuk menghindari dampak kenaikan tarif. Namun, beberapa produsen mobil masih mengekspor sebagian besar kendaraan mereka ke AS dari Jepang.

Meski demikian, surplus perdagangan Jepang naik 26 persen pada Maret 2026 dibandingkan periode yang sama setahun sebelumnya. Ini dianggap sebagai tanda bahwa sektor ekspor mulai pulih dari guncangan tahun lalu.

Ekspor melonjak hampir 11,7 persen bulan lalu, sementara impor naik hampir 10,9 persen. (Wahyu Dwi Anggoro)

Bisnis.com, SURABAYA — Neraca perdagangan Jawa Timur pada awal 2026 tercatat defisit seiring penurunan ekspor dan kenaikan impor.

Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Timur, Herum Fajarwati, mengatakan nilai ekspor Jawa Timur pada periode Januari–Februari 2026 tercatat sebesar US$4,02 miliar, turun 0,54% dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya.

“Sejalan dengan itu, ekspor nonmigas yang mencapai US$3,97 miliar juga mengalami penurunan tipis sebesar 0,04%,” ungkap Herum, dikutip Senin (6/4/2026).

Secara bulanan, nilai ekspor Jawa Timur pada Februari 2026 tercatat sebesar US$1,97 miliar, turun 5,48% dibandingkan dengan Februari 2025.

Sementara itu, ekspor nonmigas pada Februari 2026 tercatat sebesar US$1,92 miliar, atau turun 5,10% secara tahunan.

Dari sisi komoditas, kelompok lemak dan minyak hewani/nabati (HS 15) menjadi penyumbang kenaikan ekspor nonmigas terbesar, yakni naik US$107,85 juta atau 32,34% dibandingkan dengan tahun lalu.

Sebaliknya, komoditas tembaga (HS 74) mencatat penurunan terbesar, yakni sebesar US$57,48 juta atau turun 16,10%.

Berdasarkan sektor, ekspor nonmigas dari industri pengolahan masih tumbuh positif dengan nilai US$3,81 miliar atau naik 1,80% secara tahunan.

Namun, ekspor sektor pertanian turun 31,46%, sedangkan sektor pertambangan dan lainnya turun 0,77%.

Di sisi lain, impor Jawa Timur pada Januari–Februari 2026 tercatat sebesar US$5,19 miliar, atau naik 13,02% dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu.

“Kenaikan ini terutama didorong oleh impor nonmigas yang mencapai US$4,56 miliar atau naik 23,97%,” jelas Herum.

Sementara itu, impor migas tercatat sebesar US$0,63 miliar, turun 31,01% dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Dari sisi komoditas, kenaikan impor terbesar terjadi pada kelompok perhiasan atau permata, yang meningkat sebesar US$514,87 juta atau 467,66%.

Sebaliknya, impor besi dan baja mencatat penurunan terbesar, yakni US$91,89 juta atau turun 28,93%.

Berdasarkan golongan penggunaan barang, impor bahan baku/penolong masih mendominasi dengan nilai US$4,20 miliar, naik 12,40%.

Sementara itu, impor barang konsumsi tercatat sebesar US$0,52 miliar atau naik 7,56%, sedangkan impor barang modal mencapai US$0,47 miliar atau tumbuh 26,26%.

Kondisi tersebut membuat neraca perdagangan Jawa Timur pada Januari–Februari 2026 mengalami defisit sebesar US$1,17 miliar.

Secara rinci, defisit tersebut berasal dari sektor migas sebesar US$576,72 juta dan sektor nonmigas sebesar US$594,80 juta.

“Defisit ini menunjukkan bahwa tekanan eksternal masih cukup kuat, terutama dari sisi peningkatan kebutuhan impor di tengah perlambatan ekspor,” tutup Herum.

Bisnis.com, JAKARTA — Kinerja neraca perdagangan nonmigas Indonesia pada periode Januari—Februari 2026 menunjukkan penguatan yang ditopang komoditas unggulan, seiring berlanjutnya tren surplus perdagangan nasional di tengah dinamika global.

Berdasarkan laporan Badan Pusat Statistik (BPS), surplus perdagangan Indonesia pada awal 2026 masih ditopang sektor nonmigas, dengan komoditas berbasis sumber daya alam dan manufaktur menjadi kontributor utama.

Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS, Ateng Hartono menjelaskan, dari sisi negara mitra, surplus nonmigas terbesar tercatat dengan Amerika Serikat (AS).

"Yang pertama, dari AS terutama didorong oleh komoditas mesin dan perlengkapan elektrik serta bagiannya HS 85, pakaian dan asesoris atau rajutan HS 61 juga penyumbang surplus dari AS, serta lemak dan minyak hewan nabati atau HS 15," ujarnya, Rabu (1/4/2026).

Selanjutnya, surplus perdagangan dengan India terutama berasal dari komoditas bahan bakar mineral (HS 27), sejalan dengan tingginya kebutuhan energi negara tersebut. Selain itu, lemak dan minyak hewan atau nabati (HS 15) serta mesin dan perlengkapan elektrik (HS 85) turut memberikan kontribusi signifikan terhadap kinerja ekspor.

Adapun surplus dengan Filipina didorong oleh ekspor kendaraan dan bagiannya (HS 87), yang mencerminkan ekspansi industri otomotif Indonesia di kawasan Asia Tenggara. Komoditas bahan bakar mineral (HS 27) serta barang dari besi dan baja (HS 73) juga menjadi penyumbang utama dalam menjaga surplus dengan negara tersebut.

Di sisi lain, defisit neraca perdagangan nonmigas masih terjadi dengan sejumlah negara mitra utama. Defisit terbesar berasal dari China, yang didorong oleh impor mesin dan peralatan mekanik serta bagiannya (HS 84). Selain itu, impor mesin dan perlengkapan elektrik (HS 85) serta kendaraan dan bagiannya (HS 87) turut memperlebar defisit, mencerminkan tingginya kebutuhan barang modal untuk industri domestik.

Defisit juga tercatat dengan Australia, terutama pada komoditas logam mulia dan perhiasan atau permata (HS 71). Selain itu, impor serealia (HS 10) serta bahan bakar mineral menjadi faktor utama yang mendorong defisit perdagangan dengan negara tersebut.

Sementara itu, defisit dengan Singapura didominasi oleh impor mesin dan peralatan mekanik serta bagiannya (HS 84), logam mulia dan perhiasan atau permata (HS 71), serta plastik dan barang dari plastik (HS 39), yang sebagian besar digunakan sebagai input dalam kegiatan industri nasional.

Lebih lanjut, Ateng juga menjelaskan bahwa Indonesia mencatatkan ekspor Februari 2026 mencapai US$22,17 miliar atau naik 1,01% dibandingkan Februari 2025 (year on year/YoY). Nilai ekspor migas tercatat sebesar US$1,08 miliar atau turun 4,25%. sementara nilai ekspor nonmigas naik 1,30% dengan nilai pada Februari 2026 sebesar US$21,09 miliar.

Adapun, nilai impor Februari 2026 mencapai US$20,89 miliar atau naik 10,85% dibandingkan Februari 2025 (year on year/yoy). Nilai impor migas Februari 2026 mencapai US$ 2 miliar atau turun 30,36% secara yoy, sedangkan nilai impor nonmigas Februari 2026 mencapai US$18,90 miliar atau naik 18,24% secara yoy.

Ateng menyebut peningkatan impor Februari 2026 ini didorong oleh impor nonmigas dengan andil 15,47%.

"Pada Februari 2026, neraca perdagangan barang tercatat surplus sebesar US$1,27 miliar. Neraca perdagangan Indonesia dengan ini telah mencatat surplus selama 70 bulan berturut turut sejak Mei 2020," kata Ateng.

Bisnis.com, JAKARTA – Uni Eropa dan Australia menyepakati perjanjian perdagangan bebas atau free trade agreement (FTA) setelah hampir satu dekade perundingan, di tengah upaya kedua pihak memperkuat hubungan ekonomi dan merespons tekanan kebijakan tarif pemerintahan AS.

Melansir Bloomberg, kesepakatan penyelesaian negosiasi diumumkan pada Selasa (24/3/2026) di Canberra oleh Perdana Menteri Australia Anthony Albanese dan Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen.

Dalam pernyataan bersama, kedua pihak menyatakan perjanjian tersebut masih perlu diratifikasi oleh masing-masing pihak sebelum resmi berlaku.

Selain kesepakatan perdagangan bebas, Australia dan Uni Eropa juga menandatangani Kemitraan Keamanan dan Pertahanan guna memperkuat kerja sama dalam penanganan krisis dan tantangan keamanan.

“Pilar-pilar kerja sama ini mengakui pentingnya kemitraan kuat Australia–Uni Eropa dalam menghadapi tantangan global bersama, sekaligus mendukung kemakmuran dan keamanan serta memperdalam keterlibatan kedua pihak,” kata Albanese dan von der Leyen dalam pernyataan tersebut

Australia dan Uni Eropa juga berupaya melindungi perekonomian mereka dari program tarif Presiden AS Donald Trump serta pembatasan ekspor mineral penting oleh China. Dalam beberapa waktu terakhir, Uni Eropa juga menyepakati perjanjian dagang dengan India dan blok Mercosur di Amerika Selatan setelah sempat tertunda selama bertahun-tahun.

Berdasarkan data International Monetary Fund, Australia mencatat defisit perdagangan dengan Uni Eropa sebesar US$33 miliar pada tahun lalu. Negeri Kanguru mengekspor barang senilai hampir US$12 miliar ke kawasan tersebut, sementara impor dari Uni Eropa melampaui US$44 miliar.

Perundingan perjanjian perdagangan bebas ini dimulai sejak 2018. Kedua pihak sempat hampir mencapai kesepakatan pada 2023 sebelum Australia menarik diri dari negosiasi karena menilai akses produk pertanian ke pasar Uni Eropa masih terbatas.

Pembahasan kembali dilanjutkan tahun lalu dan menjadi semakin mendesak setelah pemerintahan Trump mengancam mengubah sistem perdagangan global melalui kebijakan tarifnya.

Dalam beberapa pekan terakhir, negosiator kedua pihak sebenarnya hampir merampungkan kesepakatan. Namun, pembicaraan sempat menemui hambatan terkait isu perdagangan daging.

Australia mendesak Uni Eropa untuk meningkatkan kuota impor daging sapi yang dapat masuk dengan tarif preferensial. Di sisi lain, impor produk pertanian merupakan isu sensitif bagi Uni Eropa karena dikhawatirkan dapat mengganggu sektor pertanian domestik mereka.

KOMPAS.com – Pemerintah Singapura membantah data Amerika Serikat (AS) yang menyebut negara kota itu mencatat surplus perdagangan dengan Washington pada 2024.

Menurut Singapura, berdasarkan data resmi pemerintah AS sendiri, justru terjadi defisit perdagangan antara kedua negara pada tahun tersebut.

Perbedaan data itu muncul setelah Kantor Perwakilan Dagang Amerika Serikat (USTR) pekan ini mengumumkan penyelidikan terhadap 16 perekonomian, termasuk Singapura, berdasarkan Section 301 dari Trade Act 1974.

Penyelidikan tersebut menyoroti dugaan kelebihan kapasitas struktural serta produksi berlebih di sektor manufaktur.

Dikutip dari Bloomberg, Jumat (13/3/2026), dalam pemberitahuan di Federal Register, USTR menyebut Singapura memiliki surplus perdagangan bilateral dengan AS dalam sektor barang dan jasa sebesar 27 miliar dollar AS pada 2024.

Namun, Kementerian Perdagangan dan Industri Singapura menegaskan angka tersebut tidak sesuai dengan data yang dirilis oleh pemerintah AS sendiri.

Mengutip data dari US Bureau of Economic Analysis, Singapura menyatakan negara itu justru mencatat defisit perdagangan barang dengan AS sebesar 1,7 miliar dollar AS pada 2024.

Sementara itu, defisit perdagangan jasa Singapura dengan AS tercatat sebesar 25,1 miliar dollar AS.

Jika digabungkan, Singapura menyebut total defisit perdagangan dengan AS mencapai sekitar 27 miliar dollar AS pada 2024.

Selain soal neraca perdagangan, pemberitahuan USTR juga menyebut Singapura terus memperluas kapasitas manufaktur meskipun tingkat hunian kawasan industri disebut menurun.

Pemerintah Singapura membantah pernyataan tersebut.

Kementerian Perdagangan dan Industri Singapura menyatakan tingkat hunian kawasan industri berada pada kisaran 90 persen dan dinilai tetap sangat sehat serta stabil.

Singapura juga menegaskan bahwa lahan di negara itu sangat terbatas, sementara kebutuhan penggunaan lahan untuk berbagai sektor terus meningkat.

Akibatnya, luas lahan yang dialokasikan untuk kegiatan industri justru cenderung berkurang dari waktu ke waktu.

Pemerintah Singapura menyatakan telah menyampaikan data mereka kepada USTR dan akan berkomunikasi lebih lanjut dengan lembaga tersebut untuk meminta klarifikasi mengenai angka perdagangan dan dasar penyelidikan Section 301.

Singapura juga menyatakan akan memberikan pembaruan informasi jika sudah tersedia dan mengundang pelaku usaha serta pemangku kepentingan untuk memberikan masukan.

Pertukaran pernyataan ini menunjukkan semakin luasnya kebijakan perdagangan terbaru yang ditempuh Washington.

Penyelidikan berdasarkan Section 301 dapat membuka jalan bagi langkah balasan, termasuk penerapan tarif tambahan, setelah melalui proses dengar pendapat publik.

Bagi Singapura yang sangat bergantung pada perdagangan internasional, serta bagi rantai pasok global yang banyak melalui negara tersebut, cara AS menghitung neraca perdagangan dan kapasitas manufaktur berpotensi membawa dampak yang lebih luas.

REPUBLIKA.CO.ID, TOKYO -- Sebanyak 24 negara bagian di Amerika Serikat menggugat Presiden Donald Trump terkait tarif global baru sebesar 10 persen yang dinilai tidak memenuhi persyaratan hukum.

Gugatan yang dipimpin para jaksa agung dan gubernur dari Partai Demokrat itu diajukan ke Pengadilan Perdagangan Internasional AS pada Kamis (5/3/2026). Sementara itu, Trump berencana menaikkan tarif tersebut menjadi 15 persen paling cepat pekan ini.

Pada 20 Februari, Mahkamah Agung memutuskan bahwa Trump melampaui kewenangannya sebagai presiden ketika menggunakan Undang-Undang Kewenangan Ekonomi Darurat Internasional untuk memberlakukan tarif timbal balik ke banyak negara, serta pungutan terkait fentanyl terhadap barang dari China, Kanada, dan Meksiko.

Dilansir laman Kyodo News, Trump tidak memperoleh persetujuan Kongres sebelum menerapkan tarif tersebut, meskipun penetapan pajak merupakan kewenangan yang secara konstitusional dimiliki oleh lembaga legislatif.

Dalam gugatan terbaru itu, para penggugat menyatakan bahwa presiden dari Partai Republik tersebut “sekali lagi menggunakan kewenangan tarif yang tidak dimilikinya” sehingga “mengacaukan tatanan konstitusional dan menimbulkan kekacauan pada ekonomi global.”

Tarif 10 persen yang menargetkan sebagian besar impor mulai berlaku pada 24 Februari berdasarkan Pasal 122 Undang-Undang Perdagangan 1974. Aturan tersebut memungkinkan presiden mengenakan tarif hingga 15 persen selama maksimal 150 hari untuk mengatasi defisit neraca pembayaran yang “besar dan serius.”

Belum ada presiden sebelumnya yang menggunakan pasal tersebut untuk memberlakukan tarif. Para penggugat pun berpendapat bahwa penafsiran Trump terhadap aturan itu keliru.

Mereka menyebut defisit perdagangan AS hanyalah salah satu komponen dari neraca pembayaran, tetapi Trump dianggap memelintir istilah tersebut. Negara bagian yang mengajukan gugatan itu antara lain California, Colorado, Illinois, Oregon, Maryland, New York, dan Virginia.

Menteri Keuangan AS Scott Bessent pada Rabu mengatakan pemerintah kemungkinan akan menaikkan tarif global sementara itu menjadi 15 persen pekan ini.

Ia juga mengisyaratkan pemerintah tengah menyiapkan tarif yang lebih permanen untuk masing-masing negara menggunakan Pasal 301 Undang-Undang Perdagangan. Ketentuan tersebut memungkinkan AS mengenakan tarif terhadap praktik perdagangan luar negeri yang dianggap tidak adil.

Pasal 301 memberi kewenangan kepada pemerintah AS untuk mengenakan tarif sebagai respons terhadap praktik perdagangan luar negeri yang dianggap tidak adil.

Trump sebelumnya menggunakan ketentuan tersebut untuk menaikkan tarif terhadap barang-barang China saat memulai perang dagang dengan negara itu pada masa jabatan pertamanya.

Bisnis.com, JAKARTA — Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan neraca perdagangan nonmigas menyumbang surplus US$3,23 miliar pada Januari 2026. Kendati demikian, penyumbang surplus dagang tersebut masih didominasi komoditas dengan nilai tambah rendah.

Berdasarkan data BPS, lima komoditas penyumbang surplus perdagangan terbanyak pada Januari 2026 yaitu lemak dan minyak hewani/nabati (HS 15) dengan kontribusi US$3,10 miliar; bahan bakar mineral (HS 27) sebesar US$2,16 miliar; besi dan baja (HS 72) sebesar US$1,52 miliar; nikel dan barang daripadanya (HS 75) sebesar US$1,03 miliar; serta alas kaki (HS 64) sebesar US$0,49 miliar.

Sebaliknya, lima komoditas penyumbang defisit perdagangan terbesar justru didominasi komoditas dengan nilai tambah tinggi seperti mesin dan peralatan mekanis (HS 84) yang mencapai -US$2,23 miliar; mesin dan perlengkapan elektrik (HS 85) mencapai -US$1,39 miliar; plastik dan barang dari plastik (HS 39) mencapai -US$0,73 miliar; instrumen kendaraan udara dan bagiannya (HS 88) mencapai -US$0,47 miliar; serta serealia (HS 10) mencapai -US$0,36 miliar.

Adapun secara keseluruhan, BPS mengumumkan neraca perdagangan Indonesia surplus sebesar US$0,95 miliar per Januari 2026, menjadi yang terendah sejak Mei 2025 lalu.

Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Ateng Hartono mengatakan bahwa Indonesia mencatatkan ekspor Januari 2026 mencapai US$22,16 miliar atau naik 3,39% dibandingkan Januari 2025 (year on year/YoY).

Nilai ekspor migas tercatat sebesar US$0,89 miliar atau turun 15,62%. sementara nilai ekspor nonmigas naik 4,38% dengan nilai pada Januari 2026 US$21,26 miliar.

Ateng menyebut peningkatan ekspor nonmigas didorong oleh beberapa komoditas yaitu lemak/minyak nabati, nikel, dan mesin/perlengkapan elektrik.

Adapun, nilai impor Januari 2026 mencapai US$21,20 miliar atau naik 18,21% dibandingkan Januari 2025 (year on year/yoy). Nilai impor migas Januari 2026 mencapai US$3,17 miliar atau naik 27,52% secara yoy, sedangkan nilai impor nonmigas Januari 2026 mencapai US$18,04 miliar atau naik 16,71% secara yoy.

"Pada Januari 2026, neraca perdagangan barang tercatat surplus sebesar US$0,95 miliar. Neraca perdagangan Indonesia dengan ini telah mencatat surplus selama 69 bulan berturut-turut sejak Mei 2020," kata Ateng pada Senin (2/3/2026).

Surplus pada Januari 2026 lebih ditopang pada surplus komoditas nonmigas yaitu sebesar US$3,22 miliar dengan komoditas penyumbang surplus utama lemak dan minyak hewani nabati, kemudian bahan bakar mineral, serta besi dan baja.