JAKARTA - Kedutaan Besar Amerika Serikat (AS) menggelar perayaan 250 tahun kemerdekaan AS di Kediaman Duta Besar AS, Jakarta, Kamis (11/6/2026). Momentum tersebut sekaligus menjadi penegasan komitmen untuk memperkuat hubungan strategis dengan Indonesia.

US Embassy Charge d’Affaires Peter M. Haymond menegaskan, Indonesia adalah salah satu mitra penting Amerika Serikat sejak awal masa kemerdekaannya. Menurutnya, kedua negara memiliki kesamaan nilai sebagai negara demokrasi.

Indonesia dan Amerika Serikat sama-sama menjunjung tinggi kebebasan rakyat, kedaulatan negara, serta pembangunan kesejahteraan masyarakat. “Ketika Indonesia merayakan kemerdekaan ke-80 tahun dan saya juga bangga sekali bahwa Amerika telah menjadi mitra Indonesia sejak saat itu,” ujar Haymond dalam sambutannya.



Haymond mengatakan, kerja sama antara Indonesia dan AS akan terus diperkuat, mulai dari sektor keamanan, perdagangan, investasi, hingga penanganan kejahatan lintas negara yang berkembang di era digital.

“Kita akan melanjutkan upaya kita mendukung keamanan para mitra kita di kawasan ini, termasuk di Indonesia. Kita akan dukung upaya negara mitra kita dalam memerangi kejahatan transnasional, termasuk kejahatan online, dan juga akan mendukung perdagangan serta investasi untuk pertumbuhan ekonomi,” katanya.

Dalam kesempatan tersebut, Haymond juga menjelaskan bahwa kedua negara telah menyepakati Comprehensive Strategic Partnership pada 2023. Salah satu fokus utamanya adalah penguatan sektor ekonomi, khususnya teknologi baru, mineral kritis, investasi, dan perdagangan.

Selain ekonomi, kerja sama keamanan juga menjadi prioritas. Haymond menyoroti tantangan baru berupa judi online, penipuan digital, hingga penyalahgunaan kecerdasan buatan (AI) yang membutuhkan kolaborasi lintas negara.

“AI merupakan hal yang bagus jika digunakan secara positif, namun akan berbahaya jika digunakan untuk kejahatan. Itulah sebabnya kita harus bermitra untuk menanggulangi masalah-masalah ini,” katanya.

Tak hanya itu, ia juga menegaskan bahwa sektor pendidikan menjadi salah satu pondasi hubungan kedua negara. Amerika Serikat ingin memperluas peluang pelajar Indonesia untuk belajar di AS.

Menurut Haymond, masa depan pemuda sangat penting bagi negara. Sehingga ia membahas kemungkinan program pendidikan bersama antara institusi pendidikan kedua negara.

“Kedua negara kita sangat peduli dengan para pemuda demi masa depan negara kita. Mereka adalah masa depan negara kita,” ujar Haymond.

Selamat Ginting

Analis Politik dan Militer Universitas Nasional (UNAS)

PENGUMUMAN pembentukan pakta kerja sama pertahanan baru antara Indonesia dan Amerika Serikat menandai babak penting dalam hubungan bilateral kedua negara. Dengan tiga pilar utama—modernisasi militer, peningkatan kapasitas SDM, serta latihan dan kerja sama operasional—pakta ini diklaim sebagai upaya memperkuat stabilitas kawasan Indo-Pasifik.

Namun di balik narasi resmi tersebut, muncul pertanyaan strategis yang lebih mendasar: sejauh mana kerja sama ini selaras dengan politik luar negeri bebas aktif dan bagaimana implikasinya terhadap kedaulatan pertahanan Indonesia?

Kemitraan bukan Subordinasi

Sejak awal kemerdekaan, Indonesia menempatkan dirinya dalam posisi yang unik di panggung global: tidak berpihak pada blok kekuatan mana pun, tetapi aktif dalam menciptakan perdamaian dunia.

Prinsip ini bukan sekadar slogan, melainkan fondasi kebijakan luar negeri yang menjaga ruang gerak strategis Indonesia di tengah dinamika geopolitik global.

Dalam konteks ini, kerja sama pertahanan dengan negara besar seperti Amerika Serikat bukanlah hal yang tabu, selama tidak berkembang menjadi aliansi militer yang mengikat.

Secara normatif, pakta ini masih berada dalam koridor tersebut. Penekanan pada kedaulatan, saling menghormati, dan kepentingan bersama menunjukkan bahwa Indonesia tidak menyerahkan otonomi strategisnya.

Kerja sama dalam bentuk pelatihan, pendidikan militer, dan interoperabilitas dapat dipahami sebagai upaya peningkatan kapasitas, bukan integrasi kekuatan. Dengan kata lain, ini adalah kemitraan, bukan subordinasi.

Namun demikian, realitas geopolitik tidak pernah sesederhana teks pernyataan bersama. Rivalitas antara kekuatan besar di Indo-Pasifik, khususnya antara Amerika Serikat dan Tiongkok, menciptakan konteks yang sarat persepsi.

Dalam situasi seperti ini, setiap langkah kerja sama militer berpotensi ditafsirkan sebagai keberpihakan. Indonesia, yang selama ini berperan sebagai penyeimbang dan “honest broker” di kawasan, berisiko kehilangan posisi tersebut jika tidak cermat mengelola narasi dan implementasi kebijakan.

Dari perspektif non-blok, tantangan utamanya adalah menjaga jarak yang sama dengan semua kekuatan besar. Pakta ini masih dapat diterima selama tidak disertai kehadiran militer asing secara permanen, tidak mengandung kewajiban pertahanan kolektif, dan tidak menyeret Indonesia ke dalam konflik pihak lain.

Namun jika kerja sama berkembang terlalu jauh—misalnya dalam bentuk ketergantungan sistem senjata atau integrasi doktrin—maka garis batas non-blok bisa menjadi kabur.

Penetrasi Kepentingan

Bagi TNI, pakta ini menawarkan peluang sekaligus risiko. Di satu sisi, akses terhadap teknologi militer maju, peningkatan kualitas pelatihan, dan pengalaman interoperabilitas merupakan keuntungan nyata.

Dalam era ancaman multidimensi—dari konflik konvensional hingga perang siber—kapasitas seperti ini menjadi kebutuhan, bukan lagi pilihan.

Efek tangkal (deterrence) Indonesia pun berpotensi meningkat, terutama di kawasan yang semakin kompetitif. Namun di sisi lain, terdapat potensi ketergantungan yang tidak boleh diabaikan.

Pengalaman banyak negara menunjukkan bahwa kerja sama pertahanan yang tidak dikelola dengan hati-hati dapat berujung pada ketergantungan logistik, teknologi, bahkan doktrin. Ketika hal ini terjadi, kedaulatan tidak lagi hilang secara frontal, tetapi terkikis secara perlahan.

Selain itu, intensitas interaksi juga membuka ruang bagi penetrasi kepentingan, baik dalam bentuk pengaruh kebijakan maupun kerentanan terhadap informasi strategis.

Oleh karena itu, kunci utama terletak pada bagaimana Indonesia—khususnya TNI sebagai pelaksana—mengelola kerja sama ini. Pendekatan selektif menjadi penting: mengambil manfaat maksimal tanpa terjebak dalam komitmen yang membatasi.

Diversifikasi mitra pertahanan juga harus tetap dijaga, sehingga Indonesia tidak bergantung pada satu kekuatan saja. Di atas semua itu, penguatan industri pertahanan dalam negeri menjadi fondasi utama untuk memastikan kemandirian jangka panjang.

Pada akhirnya, pakta ini bukan sekadar dokumen kerja sama, melainkan ujian nyata bagi konsistensi Indonesia dalam menjalankan politik luar negeri bebas aktif.

Ini juga menjadi ujian bagi TNI dalam menjaga keseimbangan antara profesionalisme modern dan kedaulatan nasional. Jika dikelola dengan cermat, kerja sama ini dapat menjadi instrumen penguatan.

Namun jika lengah, ia berpotensi menjadi pintu masuk bagi erosi otonomi strategis. Indonesia tidak kekurangan pengalaman dalam memainkan peran di antara kekuatan besar.

Tantangannya kini adalah memastikan bahwa setiap langkah tetap berpijak pada kepentingan nasional—bukan sekadar mengikuti arus geopolitik yang sedang menguat.

Jakarta, CNBC Indonesia - Duta Besar Pakistan untuk Indonesia Zahid Hafeez Chaudhri memuji program Makan Bergizi Gratis (MBG) Presiden Prabowo Subianto. Dia juga mengajak Indonesia agar bisa bekerja sama di bidang peternakan sapi, khususnya produksi susu.

"Di Pakistan kami akan sangat senang bekerja sama dengan Indonesia dalam hal memperkuat inisiatif ini. Kami dapat bekerja sama di bidang produksi susu hewan, sektor susu, sektor unggas, dan sektor pertanian lainnya," kata Zahid di Istana Negara, Senin (17/11/2025).

Sehingga menurutnya Pakistan bisa membantu Indonesia dalam pelaksanaan dalam program MBG ini.

Dalam kesempatan itu, Zahid juga memuju implementasi ini, karena mampu berdampak pada kesehatan pelajar Indonesia, perekonomian, hingga membantu lapangan kerja.

"Mengenai program makan gratis presiden, yang mulai presiden saya harus mengatakan bahwa ini juga merupakan inisiatif yang sangat visioner dan berani," kata Zahid.

Dalam pertemuan itu, Zahid juga membahas perkuatan kerja sama antar dua negara. Beberapa sektor yang dibahas antara lain ekonomi, pendidikan, kesehatan, pertahanan, hingga kolaborasi di bidang sains dan teknologi. Selain itu menurutnya kedua negara juga sering bekerja sama di forum internasional seperti sidang umum PBB hingga Organisasi Kerja Sama Islam (OKI).

"Hubungan ini telah terjalin bahkan sebelum kedua negara merdeka, dan kami ingin memperkuat hubungan ini di semua bidang kerja sama," katanya.

Zahid juga mengaku membahas hubungan dagang, investasi, hingga pengembangan sumber daya manusia. Selain itu membahas sektor pertahanan dan keamanan antara kedua negara.

(emy/wur)
[Gambas:Video CNBC]

Jakarta, CNBC Indonesia - Presiden Prabowo Subianto tengah menyoroti perihal dana transfer anggaran ke daerah atau TKD. Dia pun memberikan perintah khusus kepada Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi untuk memeriksa penyerapan dan penggunaan anggaran yang ditransfer ke daerah jelang akhir tahun.

Hal itu disampaikan Prabowo saat melakukan rapat khusus dengan beberapa jajaran kabinet di Pangkalan Udara Halim Perdanakusuma, Jakarta sebelum terbang ke Australia untuk kunjungan kerja.

"Presiden menugaskan Menteri Sekretaris Negara untuk segera mengkoordinasikan serta memeriksa penyerapan anggaran dan penggunaan transfer ke daerah yang dikelola oleh para kepala daerah menjelang akhir tahun ini," tulis Sekretariat Presiden dalam unggahan resmi di akun Instagram @sekretariat.presiden, dikutip Rabu (12/11/2025).

Kepada para menterinya, Prabowo juga menegaskan setiap rupiah uang rakyat yang dialokasikan harus tepat sasaran dan harus digunakan sesuai periode waktu yang ditetapkan. Tak terkecuali dana di daerah, yang juga merupakan uang rakyat.

Hadir dalam rapat tersebut antara lain Wakil Presiden Gibran Rakabuming, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Menteri Luar Negeri Sugiono, Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Muhammad Yusuf Ateh, Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Ivan Yustiavandana, serta Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.

Diketahui, selama kunjungan satu hari di Sydney, presiden akan akan melaksanakan pertemuan tatap muka dengan Perdana Menteri Australia Anthony Albanese, serta menghadiri upacara kenegaraan Gubernur Jenderal Australia Sam Mostyn. Selain itu juga menghadiri beberapa pertemuan lain terkait perdagangan barang, jasa, investasi, pendidikan, serta kemitraan industri.

Adapun kunjungan ini merupakan balasan atas kunjungan PM Albanese usai berkunjung ke Jakarta, sehari setelah terpilih kembali.

(haa/haa)
[Gambas:Video CNBC]

Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Koordinator Bidang Pangan dan sekaligus Ketua Umum PAN, Zulkifli Hasan atau Zulhas, mengenang masa kejayaan Indonesia di era pemerintahan Presiden Soeharto. Menurutnya, pada masa itu Indonesia sempat berada di atas Tiongkok dan menjadi negara yang disegani di Asia.

"Zaman Pak Harto kita bisa membangun. Saya tahun 1980-1985, 1990 kita bangga, disebut Macan Asia. Saya tahun 1984 dagang sama Tiongkok, bolak-balik Tiongkok tahun 1984, 1985 sampai 2000 kita masih di atas. Saya berani katakan kita masih di atas Tiongkok," kata Zulhas pada Hari Ritel Nasional, Selasa (11/11/2025).

Ia menuturkan, pada era tersebut Indonesia sudah memiliki berbagai industri strategis yang bahkan mendahului beberapa negara besar Asia seperti China dan Korea Selatan.

"Tahun itu Indonesia bisa IPTN (Industri Pesawat Terbang Nusantara) pesawat terbang, kita udah punya petrokimia, KS kita lebih dulu dari Tiongkok dan Korsel, kita punya PAL, pabrik pupuk, ada satelit Palapa B2," ujarnya.

Zulhas juga mengisahkan pengalamannya saat berbisnis dengan China di era 1980-an, di mana kondisi ekonomi Indonesia saat itu jauh lebih maju dibandingkan Negeri Tirai Bambu.

"Saya masih dagang, bisnis. Kalau bapak pergi ke Beijing, Guangzhou, Shenzhen, orang seragam biru, sepedaan. Kalau kita datang dia senang karena kita bawa angpau. Indonesia disebut macan Asia, negara kuat waktu itu," kenangnya.

Foto: Menko Pangan Zulhas di Hari Ritel Nasional. (CNBC Indonesia/Ferry Sandi) Menko Pangan Zulhas di Hari Ritel Nasional. (CNBC Indonesia/Ferry Sandi)

Namun, setelah reformasi pada akhir 1990-an, Indonesia justru mengalami kemunduran, sementara China tumbuh dengan pesat.

"Setelah reformasi era 90-an, Tiongkok cepat sekali. Kita masuk resesi, diajarin Barat, semua dibebaskan, ini nggak boleh, itu nggak boleh," katanya.

Ia menyesalkan bahwa banyak warisan pembangunan era Orde Baru tidak lagi berlanjut, termasuk sektor pangan dan industri dasar.

"Saya Menko Pangan, yang tersisa semua hasil Pak Harto. Nggak ada pabrik pupuk baru, sekarang 40-50 tahun usianya. Pak Prabowo baru mau bangun, nggak ada lagi. Irigasi nggak ada, baru sekarang dibangun lagi, itu peninggalan Pak Harto. Bulog habis, gudang-gudangnya dijual, jadi mal, supermarket. Sekarang mau bangun gudang Bulog lagi, sekarang baru lagi," tutur Zulhas.

Ia juga menyoroti kerugian perusahaan pelat merah dan lemahnya hilirisasi industri di Indonesia. Melalui Danantara, Zulhas berharap Indonesia bisa kembali memperkuat fondasi industrinya seperti di masa lalu, sekaligus mengembalikan semangat kemandirian ekonomi yang pernah membuat Indonesia disegani di kancah Asia.

"Krakatau Steel ruginya dua tahun bisa bikin pabrik satu, Garuda bapak lihat. Karena itu negara masih kuat maka lahirlah Danantara. Danantara akan bangun hilirisasi. Dulu ada KS, petrokimia, sekarang nggak ada. Ada Whoosh ribut lagi, hilirisasi nikel, hilirisasi tembaga, hilirisasi sawit. Itu Danantara agar negara ini kuat," pungkasnya.

(fys/wur)
[Gambas:Video CNBC]

Jakarta, CNBC Indonesia - Negosiasi tarif impor yang diberlakukan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump atas produk Indonesia masih belum menemui titik akhir. Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso mengakui proses perundingan berjalan alot dan lebih lambat dibandingkan sejumlah negara tetangga, seperti Malaysia dan Kamboja yang sudah lebih dulu mencapai kesepakatan.

"Amerika perundingan belum selesai. Minggu depan perundingan lagi. Nah Malaysia sudah selesai, Kamboja sudah selesai. Tapi kemarin saya benar-benar berbicara dengan Menteri Perdagangan Malaysia, pak Zafrul (Mendag Malaysia Tengku Datuk Seri Utama Zafrul Bin Tengku Abdul Aziz), kita (Indonesia) memang cukup alot. Makanya kita tidak secepat Malaysia. Mudah-mudahan kita (dapat tarif) yang lebih baik," kata Budi di Hutan Kota by Plataran, Jakarta, Selasa (4/11/2025).

Menurutnya, pemerintah Indonesia tidak ingin terburu-buru menandatangani kesepakatan tanpa memastikan posisi tawar yang menguntungkan. Salah satu pembahasan utama adalah usulan tarif nol persen untuk sejumlah komoditas unggulan Indonesia yang tidak diproduksi di AS, seperti kelapa sawit, kakao, dan karet.

"Ya itu kan (tarif 0%) sampai sekarang juga belum dijawab. Namanya berunding juga harus bargaining (tawar-menawar), posisi kita juga harus kuat gitu ya," ujarnya.

Budi menyebut posisi negosiasi Indonesia cukup sensitif, karena nilai ekspor ke AS sangat besar. Indonesia juga berupaya mempertahankan pasar ekspor tersebut agar tidak tergerus akibat adanya kebijakan tarif yang ditetapkan Trump.

"Kita itu pangsa ekspor ke Amerika cukup besar. Jangan sampai ini hilang. Kita mendapatkan tarif 19%. Kalau sekarang belum implementasi sudah naik, harapan kami ketika nanti diterapkan 19% justru akan lebih meningkat," jelasnya.

Kemendag mencatat, pada 2024 AS menjadi negara tujuan ekspor terbesar kedua bagi Indonesia, dengan pangsa pasar mencapai 9,94% atau senilai US$26,3 miliar. Hingga September 2025, ekspor Indonesia ke AS tercatat mencapai US$23,03 miliar, sementara impornya sebesar US$9,55 miliar, menghasilkan surplus perdagangan sebesar US$13,48 miliar.

Lebih lanjut, ia mengatakan, sejumlah negara lain justru dikenakan tarif lebih tinggi dibandingkan Indonesia. Karena itu, jika AS benar-benar menerapkan kebijakan tarif baru di bawah pemerintahan Trump, maka posisi Indonesia dinilai masih tetap kompetitif.

Ia lantas menepis anggapan lambatnya negosiasi disebabkan oleh government shutdown yang sempat terjadi di AS. Menurutnya, saat ini justru banyak importir AS yang mempercepat pengiriman barang dari Indonesia hingga menumpuk barang, sebelum kebijakan tarif timbal balik diterapkan.

"Sekarang ketika mereka berlomba, kan mereka juga bersaing dengan negara lain dengan tarif yang sama kan, 10% kan baseline-nya. Artinya sama, ya kan sama saja mereka mengimpor dari Indonesia banyak. Nah nanti ketika tarif resiprokal ada itu kan bervariasi, Indonesia juga cenderung lebih rendah kan dibanding yang lain," kata Budi.

Perlu diketahui, Indonesia saat ini masih memperjuangkan tarif nol persen untuk produk-produk yang tidak diproduksi di AS, seperti kelapa sawit, kakao, dan karet. Sebelumnya, Indonesia telah mendapatkan pemotongan tarif dari 32% menjadi 19% setelah pengumuman resmi Presiden AS pada 7 Juli 2025 lalu.

(dce)
[Gambas:Video CNBC]

Jakarta, CNBC Indonesia — Tak hanya Jepang, kini Korea Selatan semakin agresif memperluas bisnis di Indonesia. Mereka tidak hanya memperkuat struktur permodalan, tetapi juga aktif menggarap pembiayaan korporasi, ritel, hingga digital banking.

Dalam satu dekade terakhir, sejumlah entitas asal Negeri Ginseng seperti PT Bank KB Indonesia Tbk, PT Bank Woori Saudara Indonesia 1906 Tbk (BWS), dan PT Bank KEB Hana Indonesia mencatat pertumbuhan dari sisi aset maupun modal inti.

Berdasarkan laporan keuangan per Juni 2025, Bank Woori Saudara (BWS) memiliki ekuitas Rp13,77 triliun dengan modal inti tier 1 terbesar di antara yang lain, sebesar Rp11,43 triliun dan rasio kecukupan modal (CAR) 31,11%. Total aset mencapai Rp58,28 triliun, menempatkannya di posisi dua besar bank asal Korea di Indonesia.

Lalu KEB Hana Indonesia mencatat ekuitas Rp11,75 triliun, terbesar kedua, dengan total aset Rp52,13 triliun.

Sementara itu Bank KB Indonesia memiliki ekuitas Rp8,37 triliun, modal inti tier 1 Rp6,56 triliun. Kendati anak usaha KB Bank ini memiliki ekuitas terbesar ketiga, namun KB Indonesia memiliki total aset terbesar di antara bank asal Korea dengan nilai Rp83,63 triliun.

Analis Kiwoom Sekuritas, Abdul Azis, menilai perbankan asal Korea tergolong agresif dalam berinvestasi di Indonesia selama 10 tahun terakhir. "Bank asal Korea tidak lagi bisa dipandang sebagai pemain kecil. Mereka kini masuk ke segmen menengah dengan struktur permodalan yang kuat," ujarnya, dikutip Sabtu (18/10/2025).

Azis menambahkan, ekspansi ini juga ditopang oleh strategi efisiensi dan digitalisasi yang konsisten, serta dukungan modal dari induk usaha di Korea. Modal besar menjadi penyangga penting untuk menjaga kesehatan aset di tengah ketidakpastian ekonomi global.

"Ada beberapa faktor individu atau institusi menempatkan dana di suatu bank. Tentunya tingkat kesehatan, modal besar, dan CAR yang besar menjadi salah satu ukuran utama karena dana deposan tersebut sudah terlalu besar sehingga di atas penjaminan LPS," ujarnya.

Kehadiran bank-bank Korea berperan penting dalam mendukung investasi dan perdagangan bilateral Indonesia-Korea, terutama di sektor otomotif, baterai kendaraan listrik, dan manufaktur berteknologi tinggi. Melalui pembiayaan proyek, remitansi, dan trade finance, mereka membantu memperlancar arus modal dan transaksi lintas negara.

Dengan arus investasi Korea yang terus meningkat, ekspansi lembaga keuangan asal Negeri Ginseng diperkirakan masih akan berlanjut. Langkah ini tidak hanya memperkuat struktur perbankan nasional, tetapi juga mempererat hubungan ekonomi dua negara yang kian strategis.

Peneliti Overseas Economic Research Institute Exim Bank of Korea Jihyouk Lee mengatakan, Korea dan Indonesia merupakan dua negara yang memiliki keterkaitan erat satu sama lain. Korea bahkan menjadikan Indonesia sebagai salah satu mitra utama penerima Economic Development Cooperation Fund (EDCF).

Pada 2022-2026, batas atas pinjaman pembangunan dari Official Development Assistance (ODA) Korea ke Indonesia bahkan telah mencapai US$ 1,5 miliar untuk proyek prioritas berupa energi hijau, transformasi digital, serta sektor kesehatan.

Sementara itu, Korea bagi Indonesia, kata Jihyouk menjadi negara yang menyediakan berbagai kebutuhan, seperti teknologi dan modal untuk pengembangan industri manufaktur, serta memperkuat transformasi digital.

(mkh/mkh)
[Gambas:Video CNBC]

Naskah ini bagian dari CNBC Insight, menyajikan ulasan sejarah untuk menjelaskan kondisi masa kini lewat relevansinya di masa lalu.

Jakarta, CNBC Indonesia - Tepat hari ini, 57 tahun lalu, dua warga negara Indonesia, Usman Janatin dan Harun Thohir, meregang nyawa di tiang gantung di Penjara Changi, Singapura. Keduanya menjadi orang Indonesia pertama yang dieksekusi mati di Negeri Singa. Hukuman itu tak lepas dari peristiwa kegaduhan imbas ledakan besar yang mengguncang jantung Singapura pada 10 Maret 1965.

Usman dan Harun sejatinya adalah anggota Korps Komando Operasi (KKO) yang menjadi bagian dari TNI Angkatan Laut. Keduanya bergabung sejak 1 Juni 1962 atau ketika Indonesia berada dalam masa Konfrontasi Indonesia-Malaysia.

Menurut Linda Sunarti dalam Persaudaraan Sepanjang Hayat?: Mencari Jalan Penyelesaian Damai Konfrontasi Indonesia-Malaysia 1963-1966 (2014), konfrontasi ini lahir dari kebijakan Presiden Soekarno (1945-1966) yang menentang pembentukan Federasi Malaysia.

Soekarno memandang negara baru di utara Indonesia itu sebagai bentuk penjajahan gaya baru yang didalangi Inggris dan berpotensi mengancam kedaulatan Indonesia. Dalam rangka menentang hal itu, dia mengerahkan operasi militer dan salah satu misinya adalah sabotase di wilayah Singapura. Kala itu, Singapura jadi bagian dari Federasi Malaysia.

Untuk menjalankan misi, mengutip Salim Said dalam Dari Gestapu ke Reformasi (2013), pada awal Maret 1965, pihak militer mencari tiga orang sukarelawan. Ketiganya bakal diminta melumpuhkan pusat-pusat vital dengan bahan peledak guna menciptakan kepanikan. Dari sejumlah prajurit, tiga orang kemudian bersedia, yakni Usman Janatin, Harun Thohir, dan Gani bin Arup.

Pada 8-9 Maret 1965, ketiganya berhasil masuk ke pusat kota Singapura dengan kapal kecil dan menyamar sebagai pedagang. Profesi ini dipilih karena mudah lalu-lalang tanpa perlu dicurigai polisi. Apalagi mereka juga membawa 12,5 Kg bahan peledak.

Mengutip buku The Singapore Foreign Service (2005), rencana awal dari pimpinan hanya meledakkan gardu listrik, tetapi saat pelaksanaan ketiganya sepakat tidak menjalankan misi awal dan memilih menargetkan Macdonald House. Gedung yang difungsikan sebagai bank dan kantor ini berada di Orchard Road dan dekat Istana Kepresidenan. Dengan meledakkan gedung tersebut, maka dampaknya bisa lebih besar.

Akhirnya, pada 10 Maret 1965, sebuah tas berisi bom diletakkan di dalam gedung tersebut. Tak lama kemudian, ledakan dahsyat mengguncang kawasan Orchard. Bangunan itu luluh lantak, mobil-mobil di depannya hancur, dan kaca gedung sekitar pecah berserakan. Tiga orang tewas, sementara 33 lainnya luka-luka. Ledakan itu menjadi salah satu peristiwa paling menggemparkan di Singapura kala itu.

Usai menjalankan misi, Usman, Harun, dan Gani berusaha melarikan diri dengan perahu menuju Batam. Namun, mesin perahu mereka mati di tengah laut dan akhirnya tertangkap oleh aparat Singapura. Gani berhasil lolos, tetapi Usman dan Harun ditangkap dan dijebloskan ke penjara.

Pada 20 Oktober 1966, pengadilan Singapura menjatuhkan vonis mati kepada keduanya. Pemerintah Indonesia melakukan berbagai upaya diplomatik dan memohon grasi kepada pemerintah Singapura dan Inggris. Namun, semua usaha itu gagal bahkan setelah konfrontasi berakhir dan pemerintahan juga sudah berganti dari Soekarno ke Soeharto.

Akhirnya, pada 17 Oktober 1968, Usman dan Harun digantung di Penjara Changi. Jenazah mereka kemudian dibawa pulang ke Indonesia dan disambut sebagai pahlawan bangsa. Ribuan orang mengiringi pemakaman mereka di Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta.

Pada hari yang sama, lewat Keputusan Presiden No. 050/TK/1968, pemerintah menganugerahkan gelar Pahlawan Nasional serta Bintang Sakti kepada keduanya. Pangkat mereka pun dinaikkan secara anumerta.

Namun sejarah memang selalu punya dua sisi. Di Indonesia, mereka dikenang sebagai pahlawan yang gugur dalam tugas negara. Sedangkan, di Singapura, keduanya dipandang sebagai pelaku teror yang menewaskan warga sipil. Titik balik hubungan kedua negara pasca kejadian itu terjadi pada 1973. Kala itu, Presiden Singapura Lee Kuan Yew datang ke TMP Kalibata dan menabur bunga di makam Usman dan Harun yang membuat kerenggangan itu dianggap selesai.

Meski begitu, mengutip Detik.com, pada 2014, Singapura sempat melakukan protes kembali usai TNI AL ingin menamai salah satu kapal perangnya dengan Usman-Harun karena dianggap melukai perasaan publik Singapura.

(mfa/mfa)

Dilantiknya dr Irene akan menjadikan hubungan ekonomi Indonesia dan China semakin erat, terutama dalam sektor investasi dan perdagangan

Jakarta (ANTARA) - Ketua Kadin Indonesia Komite Tiongkok (KIKT) Garibaldi “Boy” Thohir meyakini ditunjuknya Irene sebagai Wakil Duta Besar RI untuk China dapat mempererat hubungan ekonomi Indonesia dengan China, terutama di sektor investasi dan perdagangan.

"Dilantiknya dr Irene akan menjadikan hubungan ekonomi Indonesia dan China semakin erat, terutama dalam sektor investasi dan perdagangan," kata Boy Thohir dalam keterangannya yang diterima di Jakarta, Senin.

Pasalnya, selama ini China merupakan mitra dagang dan mitra investasi strategis bagi Indonesia. China tak hanya sebagai tujuan ekspor utama, juga menjadi negara dengan investasi besar di Indonesia.

Boy menambahkan kalangan pelaku usaha siap memberikan dukungan penuh kepada pemerintah untuk meningkatkan hubungan dengan China.

Salah satunya adalah mempererat kerja sama di berbagai bidang mulai dari pengembangan sumber daya manusia (SDM), kemitraan dagang dan kerja sama sosial ekonomi lainnya.

"Kami menyambut baik keputusan Presiden ini dan siap mendukung program pemerintah termasuk meningkatkan kemitraan dengan China," ujarnya.

Sementara itu, China Chamber of Commerce in Indonesia (CCCI) juga menyambut baik atas penunjukan dr Irene sebagai Wakil Duta Besar Republik Indonesia untuk Republik Rakyat China.

Ketua China Chamber of Commerce in Indonesia (CCCI) Sun Shangbin mengatakan bahwa hubungan ekonomi dan perdagangan antara China dan Indonesia telah memiliki fondasi yang kuat, dengan kolaborasi erat dalam rantai industri, investasi dua arah, perdagangan, serta berbagai bidang lainnya yang memiliki potensi pertumbuhan besar.

“Kami yakin, dengan pengalaman dan dedikasi dr Irene, kerja sama ekonomi dan perdagangan kedua negara akan semakin berkembang. CCCI juga akan terus berperan sebagai fasilitator dan penghubung strategis, serta bekerja sama untuk memperkuat hubungan bilateral China dan Indonesia,” kata Sun.

Sebelumnya, Menteri Luar Negeri Sugiono menjelaskan pengangkatan Wakil Dubes RI di China dilaksanakan lantaran pemerintah berencana membuka Konsulat Jenderal baru di negara tersebut. Dengan demikian, secara organisasi KBRI China butuh penguatan.

Terlebih, secara geografis wilayah China sangat luas dan ada banyak warga negara Indonesia (WNI) tinggal di negara tersebut.

"Banyak juga beban-beban pekerjaan yang kami kira perlu mendapatkan jabatan tambahan penguatan," katanya.

Pewarta: Putu Indah Savitri
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta, CNBC Indonesia - Ada perbedaan signifikan antara spesies yang ditemukan di Indonesia dan Australia. Padahal, keduanya merupakan tetangga yang letaknya berdekatan.

Hal ini menjadi sorotan ilmuwan Australia yang melakukan penelitian terkait perbedaan spesies di Indonesia dan Australia. Temuannya kembali menunjukkan signifikansi garis Wallace.

Sebagai informasi, garis Wallace adalah batas biogeografis legendaris yang memisahkan fauna Asia dan Australia. Selama lebih dari satu abad, garis Wallace menjadi petunjuk dalam memahami penyebaran kehidupan di wilayah Asia Tenggara dan Oseania.

Garis Wallace dipetakan oleh Alfred Wallace pada 1863. Saat itu, dia tengah dalam perjalanan melewati beberapa wilayah termasuk Indonesia, Singapura, Filipina, dan Papua Nugini.

Ternyata Wallace menyadari ada perbedaan spesies pada tiap wilayah. Namun hal ini menjadi awal misteri yang tersimpan selama ratusan tahun.

Spesies Asia Menyeberang

Misteri tersebut adalah spesies Asia dapat menyeberangi garis Wallace ke bagian lainnya. Sebaliknya, ini tidak bisa terjadi pada spesies yang berasal dari Australia.

Fakta ini, menurut para peneliti, terjadi karena adanya perubahan iklim ekstrem. Penyebabnya adanya aktivitas tektonik pada 35 juta tahun lalu.

Aktivitas itu yang membuat Australia terpisah dengan Antartika dan menabrak Asia. Pada akhirnya kejadian tersebut melahirkan Nusantara.

Untuk menjelaskan efek iklim dari tumbukan tersebut, para peneliti menggunakan model komputer. Dengan model tersebut, mereka memperhitungkan kemampuan menyebarkan, preferensi ekologi dan keterkaitan evolusi pada lebih dari 20 ribu spesies di kedua sisi garis Wallace.

"Ketika Australia menjauh dari Antartika, itu membuka area laut dalam yang mengelilingi Antartika yang sekarang menjadi tempat Arus Sirkumpolar Antartika (ACC) berada," kata ketua penulis studi dan ahli biologi evolusi di Universitas Nasional Australia, Alex Skeels, dikutip dari Live Science, Sabtu (11/10/2025).

Sebagai informasi, ACC di Antartika merupakan arus laut terbesar dunia. Arus inilah yang memiliki peranan penting untuk mengatur iklim Bumi.

Model tersebut berhasil mengungkapkan perubahan iklim tidak berdampak pada semua spesies. Misalnya saja iklim di Semenanjung Asia Tenggara dan Indonesia lebih hangat dan basah, sedangkan Australia memiliki musim dingin dan kering.

Pada akhirnya, musim ini memengaruhi kemampuan adaptasi tiap makhluk hidup di wilayah tersebut. Spesies di Asia bisa beradaptasi di Indonesia dan menyeberang garis Wallace, lalu berpindah ke zona Australia. Namun hal serupa tidak berlaku pada spesies yang hidup di benua Australia.

Nah, itu dia penjelasan soal wilayah RI yang terbelah menjadi dua. Semoga informasi ini menambah wawasan Anda!

(fab/fab)
[Gambas:Video CNBC]

Naskah ini merupakan bagian dari CNBC Insight, rubrik yang menyajikan ulasan sejarah untuk menjelaskan kondisi masa kini lewat relevansinya di masa lalu.

Jakarta, CNBC Indonesia - Malam itu di Washington DC, suasana Hotel Embassy Row mendadak mencekam. Seorang tamu bernama Dorodjatun tiba-tiba jatuh sakit. Perutnya menolak makanan yang baru saja dia santap. Segelas air yang diberikan sang istri, Norma, pun tak membantu.

Muntah itu kembali datang. Tubuhnya kian dingin, membuat sang istri Norma segera menyelimuti suaminya dengan sweater dan menelepon KBRI untuk segera memanggil ambulans. Dorodjatun pun langsung dibawa ke George Washington Hospital.

Di rumah sakit, para dokter berpacu melawan waktu. Dada sang Sultan dihentak, berbagai prosedur darurat dijalankan. Namun, satu jam berlalu tanpa hasil. Seorang dokter akhirnya keluar dengan wajah muram dan menyampaikan kabar yang tak ingin didengar siapa pun:

Dorodjatun, atau yang lebih dikenal sebagai Sultan Hamengkubuwono IX, wafat pada 2 Oktober 1988, tepat hari ini 37 tahun lalu, akibat serangan jantung mendadak.

Kabar itu seketika menjalar lintas benua. Di Jakarta, tangis langsung pecah tatkala sekretaris pribadi Sultan HB IX mendapat telepon pada dini hari tanggal 3 Oktober.

"Meity Minami, sekretaris pribadi Sultan, langsung menjerit dan pecah tangisnya mengejutkan seisi rumah dua lantai, tempat Sultan menghabiskan waktunya kalau sedang di Jakarta," ungkap Julius Pour dalam autobiografi Takhta untuk rakyat: celah-celah kehidupan Sultan Hamengku Buwono IX (1982).

Indonesia kehilangan bukan hanya seorang raja Jawa, tetapi juga negarawan yang pernah menjabat Wakil Presiden RI dan menjadi salah satu tokoh kunci dalam mempertahankan republik di masa-masa genting.

AS Turut Berduka

Salah satu cuplikan yang tak diketahui banyak orang soal kematian Sultan adalah respons Amerika Serikat. Sebagai negara tempat meninggalnya Sultan, respons Gedung Putih ternyata luar biasa dan tak disangka-sangka.

Usai mendapat nota diplomatik dari RI, AS langsung memutuskan menggelar Dukungan Misi Udara Khusus (Special Air Mission Support) untuk mengantar kepulangan Sultan. Dalam surat rahasia bertanggal 4 Oktober 1988 yang kini sudah dibuka untuk publik, Sekretaris Eksekutif Gedung Putih Melvyn Levitsky mengungkap, AS melakukan demikian sebagai bentuk penghormatan dan citra baik negara.

"Hal ini akan dipandang luas di Indonesia sebagai bentuk niat baik Amerika dan penghormatan terhadap seorang tokoh yang memadukan peran penguasa Jawa turun-temurun, sekaligus pahlawan nasional, pejuang kemerdekaan, serta Wakil Presiden pasca-kemerdekaan dan Gubernur Yogyakarta," tulis Melvyn.

Bagi AS, Sultan adalah tokoh besar yang sangat populer dan unik di Indonesia. Banyak orang menaruh hormat kepadanya, terlebih almarhum punya jasa besar bagi Indonesia.

"Sultan berusia 76 tahun adalah tokoh unik dan populer dalam sejarah Indonesia. [...] Karena atas alasan ini, Sultan sangat dihormati di seluruh Indonesia dan mungkin hanya kalah dari Presiden Soeharto sendiri dalam hal rasa hormat dan penghargaan dari masyarakat Indonesia pada umumnya," tulis Sekretaris Eksekutif Gedung Putih, George P. Cole, dalam surat "MEMORANDUM FOR DIRECTOR, WHITE HOUSE MILITARY OFFICE" tanggal 3 Oktober 1988.

Pemerintah AS kemudian menyiapkan Air Force Two, pesawat berkelir putih dan biru, lengkap dengan pengawalan jet tempur, untuk membawa jenazah Sultan dan keluarga ke Tanah Air. Air Force Two adalah tanda panggil atau sebutan untuk pesawat khusus Wakil Presiden AS.

Pada saat bersamaan, AS juga mengutus Duta Besar-nya di Indonesia bertemu langsung Soeharto untuk menyampaikan duka cita atas nama Presiden Ronald Reagan. AS mengatakan akan memfasilitasi sepenuhnya kepulangan jenazah Wakil Presiden ke-3 RI itu, dari Washington DC ke Jakarta.

Namun, Presiden Soeharto meminta agar pesawat itu hanya mengantarkan jenazah hingga Hawaii. Dari sana, jenazah akan dibawa pulang ke Indonesia menggunakan pesawat Garuda Indonesia. Pemerintah AS pun menghormati keputusan itu.

Pada 5 Oktober 1988, Air Force Two lepas landas membawa jenazah Sultan Hamengkubuwono IX. Penghormatan militer penuh diberikan. Di Hawaii, upacara kehormatan kembali digelar sebelum jenazah diserahkan kepada pihak Indonesia. Tak hanya itu, seluruh biaya ditanggung penuh oleh pemerintah AS.

"Dukungan pesawat ini sebaiknya diberikan tanpa biaya penggantian (non-reimbursable)," tulis Gedung Putih.

Jenazah Sultan kemudian sampai di Jakarta keesokan harinya dan langsung dimakamkan di Yogyakarta pada 8 Oktober 1988. Sepanjang jalan, ribuan warga tumpah ke jalan mengantarkan ambulans ke tempat peristirahatan terakhir. Mereka menangis melepas kepergian raja Jawa yang sangat bijaksana dan sederhana. Setelah itu, sosok Sri Sultan HB IX yang pernah menyamar menjadi supir truk dan hobi jajan di pinggir jalan kini tinggal kenangan.

(mfa/mfa)