Bisnis.com, JAKARTA — Terik matahari menyorot Bandara Rendani Papua, tempat landasan Wakil Presiden Gibran Rakabuming bersama dengan rombongannya pada Sabtu (20/6/2026).

Di Bumi Cendrawasih, Gibran dan rombongan tiba 14.35 WIT. Mereka melanjutkan perjalanan setelah bertolak ke dua provinsi yakni Gorontalo dan NTT dalam rangka kunjungan kerja (kunker).

Ada yang berbeda dalam kunker kali ini. Sebab, Gibran tak hanya membawa rombongan Setwapres dan awak media, namun dia juga mengajak lima mahasiswa dari UI, ISBI, Unsoed, UPH dan Sanata Dharma.

Langkah ini sebagai tindak lanjut atas berbagai aspirasi dari mahasiswa terkait implementasi program prioritas pemerintah. Oleh sebab itu, ajakan ini ditujukan agar mahasiswa bisa melihat langsung implementasi program pemerintah secara riil di lapangan.

Di NTT misalnya. Gibran meninjau langsung program MBG di SMPN 1 Ndona Papua dan lokasi viral terkait isu penggusuran sekolah oleh pembangunan KDMP di SDN 1 Wolomoni.

Di Gorontalo, Gibran berkunjung ke SDN 07 Bulango yang sempat kebakaran pada 2022, meninjau pembangunan Bendungan Bulango Ulu hingga membuka Penas Petani Nelayan XVII.

Dorong Mansel jadi Pemain Utama Kakao

Di Papua, Gibran blusukan selama dua hari satu malam atau 2D1N. Persinggahan perdana di Tanah Papua, Gibran langsung melihat perkebunan Kakao dan pabrik coklat yang dikelola Koperasi Ebier Suth Cokran Kabupaten Manokwari Selatan (Mansel), Papua Barat, Sabtu (20/06/2026).

Setibanya di lokasi, Gibran disambut warga Mansel dari berbagai kalangan baik anak-anak hingga orang dewasa. Di perkebunan, Gibran bersama Wamendagri Ribka dan pejabat daerah lainnya melakukan penanaman serentak bibit kakao.

Bibit yang ditanam merupakan kakao klon Trinitario varietas unggulan CKR-40, CKR-13, CKR-14, dan CKR-12. Kegiatan ini menjadi simbol percepatan program rehabilitasi kebun kakao Kementerian Pertanian TA 2026 di Kabupaten Manokwari Selatan.

Melalui program tersebut, sebanyak 2.000 hektare lahan akan dikelola untuk pengembangan kakao, dengan alokasi 1.800 hektare oleh petani kakao Manokwari Selatan dan 200 hektare oleh Koperasi Ebier Suth Cokran.

Adapun, saat ini sekitar 88 hingga 90 persen tenaga kerja PT Ebier Suth Cokran berasal dari masyarakat adat Papua yang terlibat dalam berbagai tahapan produksi, mulai dari pembibitan, budidaya, panen, hingga pengolahan pascapanen dan pengendalian mutu.

Direktur Manajemen Pemasaran dan Komunikasi PT Ebier Suth Cokran, Febri Sumbung, mengatakan kunjungan Wapres menunjukkan komitmen pemerintah dalam mendorong industri kakao nasional yang produktif dan berkelanjutan.

“Wakil Presiden menekankan bahwa Indonesia memiliki potensi besar untuk menjadi pemain utama kakao dunia, namun hal tersebut harus dibangun melalui peningkatan produktivitas, kualitas, hilirisasi, serta pengelolaan kebun yang ramah lingkungan,” ujar Febri di lokasi.

Kunjungi Pesparawi Nasional XIV

Seusai tinjau pabrik coklat, Gibran membuka acara Pespawari Nasional XIV Tahun 2026 di Manokwari, Papua Barat pada Sabtu (20/6/2026) malam.

Pesparawi merupakan ajang kompetisi paduan suara gerejawi yang diikuti oleh 5.434 peserta, tamu, dan penggembira dari 38 provinsi. Pada acara ini, Gibran membagikan sepeda serta alat musik untuk peserta Pesparawi.

Total ada lima peserta, tiga masih anak-anak dan dua sudah remaja. Mereka satu persatu ditanya oleh Gibran soal keahlian yang bakal ditampilkan di Pespawari. Keahliannya cukup beragam, ada soal tarian, ikut parade devile, hingga bernyanyi.

Setelah memamerkan keahliannya itu, kelima anak mendapatkan hadiah dari Gibran. Khusus tiga anak diberikan sepeda, sementara dua remaja menerima alat musik.

"Ini yang kecil-kecil saya kasih sepeda ya. Mau sepeda? Kamu bisa naik sepeda? Bisa?" tanya Gibran.

"Bisa," jawab anak itu.

"Sepedanya gede-gede. Bisa? Bener? Kamu bisa naik sepeda?" ujar Gibran, dan disanggupi ketiga anak.

"Nah, untuk yang gede-gede, ini ada alat musik. Keyboard atau gitar?" tanya Gibran, dua remaja ini pun mendapatkan masing-masing satu alat musik.

Keliling Asmat

Setelah seharian di Manokwari, Gibran bersama mahasiswa mengunjungi salah satu kabupaten di Papua Selatan yakni Asmat. Lokasi ini sempat dikunjungi oleh ayahnya yang juga Presiden ke-7 Joko Widodo pada 2018.

Kala itu, jalanan masih berbahan kayu-kayu yang disusun. Namun demikian, kini jalanan di lokasi sudah sebagian dilapisi beton. Selama di Asmat, Gibran dan rombongan menggunakan sepeda motor yang ditenagai listrik.

Titik pertama yang disinggahi Gibran yaitu Museum di Asmat. Di sini, terdapat momen haru lantaran salah satu mahasiswa yang diajak Gibran adalah warga Asmat yakni Kaletus Sakaro bertemu dengan ayahnya setelah tidak pulang selama dua tahun.

Di hadapan Kaletus dan ayahnya, Gibran berjanji akan memfasilitasi ayah Kaletus untuk menghadiri wisuda di Yogyakarta jika anaknya sudah lulus.

Di samping itu, Gibran juga diperlihatkan karya seni ukir hasil tangan-tangan warga Asmat. Tak hanya itu, Gibran juga diperlihatkan satu motor listrik bersejarah yang sempat digunakan Jokowi untuk mengelilingi Asmat.

Motor listrik yang ditunggangi Jokowi itu berkelir merah dengan pelat RI. Motor listrik ini pun menjadi menjadi salah satu barang yang dipajang di dalam museum

Bupati Asmat Thomas Eppe Safanpo mengatakan, Jokowi dan Gibran adalah Presiden dan Wakil Presiden RI pertama yang datang langsung ke Asmat di Agats.

Dia pun menyatakan bahwa kedatangan Jokowi merupakan kebanggan bagi warga Asmat lantaran telah meninggalkan legasi yang berkesan saat kunjungan delapan tahun silam.

"Presiden pertama yang berkunjung ke sini Pak Jokowi. Wakil presiden pertama Bapak Gibran," kata Thomas kepada Gibran di Museum Asmat, Minggu (21/6/2026).

Setelah di Museum, Gibran beranjak mengunjungi progres pembangunan Gereja Katedral Salib Suci Baru, pembuatan sagu di Sekolah Sagu hingga mengakhiri kunjungan di RSUD Perpetua J. Safanpo.

Perjuangkan Program Prioritas di 3T

Usai melakukan kunker dan menyerap aspirasi masyarakat dari NTT, Gorontalo dan Papua. Gibran menyatakan program prioritas Presiden Prabowo Subianto seperti MBG harus diprioritaskan di daerah terluar, terdepan dan tertinggal atau 3T.

Hal tersebut disampaikan oleh Gibran saat melakukan kunjungan kerja ke Asmat, Papua Selatan pada Minggu (21/6/2026).

"Empat hari terakhir ini kan sudah saya ajak ke Ende, Gorontalo, Manokwari, dan ini hari Minggu ini kita di Asmat. Perlu kita highlight di sini bahwa kami memperjuangkan program-program prioritas dari Bapak Presiden di area-area 3T. MBG misalnya, harus kita perjuangkan di sini di Asmat," ujar Gibran.

Khusus di Asmat, Gibran menyatakan telah berdialog dengan tokoh agama agar bisa berkolaborasi dengan gereja keuskupan maupun kantin sekolah untuk mengoptimalkan program MBG.

Selain pembahasan MBG, eks Wali Kota Solo ini juga menyoroti persoalan lain seperti kesehatan agar nantinya bisa mendapatkan bantuan dari pemerintah pusat.

"Jadi nanti untuk masalah kesehatan akan kita lakukan intervensi juga. Dan program-program lain apa pun itu kalau dari saya pribadi siap untuk bekerja sama dengan tokoh-tokoh agama. Dan yang paling mengerti kondisi lapangan," imbuhnya.

Lebih jauh, Gibran juga memastikan bakal mendukung pengelolaan sagu di Asmat agar bisa lebih berkembang untuk nantinya bisa mengangkat perekonomian lokal. Selain itu, Gibran juga menyatakan untuk menindaklanjuti persoalan lain dari setiap daerah selama kunker dari mulai 18 Juni hingga 21 Juni 2026.

Testimoni Mahasiswa

Rapid Rapid Bena Matin salah satu mahasiswa yang diajak dalam kunker ini menyatakan bahwa program prioritas MBG perlu diprioritaskan di wilayah 3T. Mahasiswa Fakultas Hukum Unsoed ini menjelaskan kondisi masyarakat khususnya di 3T sangat membutuhkan bantuan dari pemerintah pusat agar menekan angka stunting.

"Secara pribadi saya setuju MBG ini perlu diprioritaskan dan didahulukan untuk daerah daerah 3T dengan manfaat untuk mencegah stunting, meningkatkan asupan gizi anak yang layak, membawa dampak perekonomian yang positif bagi masyarakat sekitar, membantu mengurangi beban masyarakat disana," ujar Rapid.

Namun demikian, Rapid menekankan bahwa pemerintah juga sebaiknya bisa memperhatikan lebih dulu kebutuhan fundamental bagi sektor pendidik. Misalnya, kelengkapan sarana dan prasarana sekolah hingga kesejahteraan tenaga pendidik

Dia pun mengharapkan agar pemerintah bisa mempertimbangkan agar penyelenggaraan MBG di wilayah yang sudah maju agar ditinjau ulang agar tidak terjadi pemborosan anggaran.

"Sehingga keuangan negara juga membaik dan penerimanya tepat sasaran. Lebih jelasnya dilakukan pemetaan ulang sesuai dengan wilayah. Dan dalam pelaksanaannya nanti bisa melibatkan kantin kantin sekolah, dapur dapur umum masyarakat yang sudah ada, sehingga biayanya lebih efisien dan efektif," imbuhnya.

Selain itu, dia juga menyoroti soal pembangunan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) agar bisa dikaji untuk dibangun di titik-titik yang tepat. Tentunya, penentuan titik ini sudah dikoordinasikan dengan masyarakat.

Senada, Mahasiswa Ilmu Sejarah UI, Daffa Ulhaq menyatakan agar pemerintah bisa menyelesaikan persoalan yang lebih mendasar sebelum melaksanakan program MBG.

"Pemerintah mesti sadar bahwa mungkin selama ini target MBG itu tidak sesuai, dan dalam pelaksanaannya juga banyak kesenjangan serta ketimpangan," ujarnya.

Lebih jauh, menurutnya, penentuan pelaksanaan program MBG ini lebih kompleks karena harus memikirkan karakteristik masing-masing daerah. Pada intinya, Daffa berharap agar program ini bisa dikaji ulang pemerintah.

"Setiap daerah punya persoalannya masing-masing yang jauh lebih kompleks. Jadi, apakah program ini bisa berjalan efektif? Belum tentu di setiap daerah bisa sama. Makanya pemerintah perlu mengkaji ulang hal ini," pungkasnya.

Adapun, keduanya menyatakan bakal membuat laporan terkait dengan kunjungan ini secara objektif yang menggambarkan kondisi riil di lapangan serta aspirasi dari perspektif masing-masing mahasiswa.

Bisnis.com, JAKARTA — Keputusan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mengajak lima mahasiswa dari berbagai kampus mendampinginya dalam kunjungan kerja ke Ende, Gorontalo, dan Papua menuai respons positif dari kalangan akademisi.

Langkah tersebut dinilai membuka jalur komunikasi yang lebih langsung antara pemerintah dan generasi muda sekaligus memberi ruang bagi mahasiswa untuk menilai sendiri pelaksanaan program pemerintah di lapangan.

Pengamat politik Universitas Tanjungpura (Untan) Kalimantan Barat Erdi menilai pelibatan mahasiswa memiliki nilai strategis karena kelompok tersebut relatif independen dalam menyampaikan pandangan terhadap kebijakan publik.

Menurutnya, kehadiran mahasiswa dalam agenda kenegaraan dapat memperkaya proses pengambilan keputusan sekaligus memperkuat partisipasi publik.

"Apa yang dilakukan Pak Wapres ini sangat tepat. Karena pihak yang sangat netral dalam berpendapat, berbicara, dan menilai kinerja adalah mahasiswa. Mereka inilah kelompok-kelompok terpelajar yang memang sudah seharusnya terlibat atau dilibatkan dalam pengambilan keputusan," kata Erdi, Jumat (19/6/2026).

Bagi Erdi, langkah tersebut juga memiliki makna simbolis yang kuat di tengah dinamika hubungan pemerintah dan kelompok mahasiswa yang kerap diwarnai kritik.

Dia menilai keterbukaan Gibran menerima dialog secara langsung dengan mahasiswa menjadi preseden yang jarang terjadi dalam praktik politik nasional.

“Saya pikir ini preseden yang bagus dan bisa menjadi sesuatu yang baik ke depan," ujar Erdi yang juga menjabat Wakil Dekan III FISIP Untan bidang Kemahasiswaan dan Alumni.

Dia menambahkan, keterlibatan mahasiswa memungkinkan berbagai kritik yang selama ini disampaikan melalui aksi demonstrasi dapat diteruskan secara langsung kepada pengambil kebijakan.

“Ketika mahasiswa diberikan saluran dan peran, ini menjadi sebuah langkah maju. Artinya, aspirasi mahasiswa sudah langsung sampai kepada pengambil kebijakan. Kita berharap apa yang menjadi aspirasi mahasiswa dapat diwujudkan oleh Mas Wapres dalam bentuk program atau aksi nyata ke depan," tuturnya.

Pandangan serupa disampaikan pakar kebijakan publik Universitas Katolik Parahyangan (Unpar), Kristian Widya Wicaksono. Menurutnya, kunjungan lapangan bersama mahasiswa dapat menjadi instrumen untuk mengurangi kesenjangan informasi yang selama ini berkembang, terutama terkait isu-isu pembangunan di wilayah Papua.

"Untuk mengatasi kesenjangan informasi, metode seperti ini bisa menjadi solusi agar mahasiswa juga mendapat informasi dari sisi upaya pemerintah dalam kebijakan pengelolaan lahan di Papua," kata Kristian.

Dia menilai pengalaman melihat langsung kondisi lapangan penting agar mahasiswa dapat membandingkan berbagai informasi yang beredar dengan fakta yang mereka saksikan sendiri.

"Saya rasa ini adalah upaya pemerintah untuk membuat mahasiswa bisa membandingkan antara informasi yang diperoleh dari berbagai sumber dengan informasi versi pemerintah. Artinya, pemerintah mengupayakan ada proses keterbukaan dalam hal ini," ujarnya.

Kunjungan kerja tersebut juga berlangsung di tengah perdebatan publik mengenai sejumlah program prioritas pemerintah, termasuk Makan Bergizi Gratis (MBG) yang sempat menjadi salah satu isu yang disoroti sebagian mahasiswa.

Dalam berbagai kesempatan, Gibran menegaskan pemerintah akan terus melakukan perbaikan tata kelola terhadap program-program strategis, termasuk MBG dan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP).

Lima mahasiswa yang ikut dalam rombongan Wakil Presiden berasal dari berbagai perguruan tinggi dan latar belakang disiplin ilmu. Mereka adalah Keletus Sakaro dari Universitas Sanata Dharma, Daffa Ulhaq dari Universitas Indonesia, Nolan Christoper Adam dari Universitas Pelita Harapan, Rapid Bena Matin dari Universitas Jenderal Soedirman, serta Salsabila Maulida dari Institut Seni Budaya Indonesia.

Kehadiran mereka diharapkan menjadi jembatan antara pemerintah dan generasi muda dalam membangun ruang dialog yang lebih terbuka dan berbasis pengalaman langsung di lapangan.

Bisnis.com, ENDE — Mahasiswa Unsoed, Rapid Bena Matin menyatakan untuk mendukung kelanjutan program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) di daerah 3T.

Rapid merupakan salah satu mahasiswa yang diajak oleh Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dalam kunjungan kerja ke sejumlah daerah, termasuk NTT pada Kamis (18/6/2026).

Berdasarkan pantauan Bisnis selama kunjungan kerja di NTT, Gibran telah mengunjungi dua sekolah SMPN 1 Ndona dan sekolah yang viral terkait isu penggusuran oleh KDMP yakni SDN Wolomoni.

Dalam kunjungannya ke SDN Wolomoni, Gibran mengajak dialog masyarakat di salah satu ruangan kelas. Pada dialog itu, Rapid menyampaikan bahwa program MBG dan KDMP harus berlanjut untuk pemerataan pembangunan.

"Di sini kami bisa melihat secara langsung bagaimana kenyataan di lapangan bahwasannya di daerah 3 T yang jauh. Ini kami hidup di perkotaan dengan segala akses yang mudah, dan di sini diberikan kesempatan yang berharga untuk bisa melihat secara langsung bagaimana sih kondisi masyarakat," ujar Rapid.

Rapid menyebutkan MBG merupakan program untuk mencegah stunting, sementara KDMP dilaksanakan untuk pemeretaan ekonomi masyarakat. Oleh sebab itu, kedua program ini perlu hadir di wilayah 3T.

"Supaya apa? Supaya tidak terjadi kesenjangan antara kehidupan kota maupun kehidupan di daerah 3 T. Jadi semua wilayah, baik itu dari kota sampai desa, itu perlu diperhatikan, perlu dibangun sama-sama," tutur Rapid.

Sementara itu, Gibran menyoroti poin soal pemerataan pembangunan yang disinggung Rapid. Menurutnya, saat ini sudah tidak ada lagi istilah Jawa sentris melainkan harus Indonesia sentris.

"Nah itu Bapak-Ibu ya, tadi yang kita highlight adalah kesenjangannya ya. Jadi sekarang yang namanya pembangunan itu sudah tidak lagi Jawa sentris, tapi Indonesia sentris ya," ujar Gibran.

Sekadar informasi, selain Rapid ada empat mahasiswa lain yang ikut melihat kunker Gibran yakni Keletus Sakaro dari Universitas Sanata Dharma.

Selanjutnya, Daffa Ulhaq dari Universitas Indonesia, Nolan Christoper Adam dari Universitas Pelita Harapan, dan Salsabila Maulida dari Institut Seni Budaya Indonesia (ISBI).

JAKARTA - Wakil Presiden ( Wapres ) Gibran Rakabuming Raka mengajak sejumlah perwakilan mahasiswa dalam kunjungan kerja (kunker) ke Ende, Gorontalo, dan wilayah Papua. Mahasiswa yang diajak kunker tersebut berasal dari beberapa kampus.

Berdasarkan siaran pers yang dibagikan Sekretariat Wakil Presiden (Setwapres), mahasiswa yang diajak tersebut yakni Keletus Sakaro dari Universitas Sanata Dharma, Daffa Ulhaq dari Universitas Indonesia.

Kemudian, Nolan Christoper Adam dari Universitas Pelita Harapan, Rapid Bena Matin dari Universitas Jenderal Soedirman, serta Salsabila Maulida dari Institut Seni Budaya Indonesia.

Kunker ini dalam rangka memperkuat pengawasan serta menyempurnakan tata kelola program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP).

"Hari ini kami ditemani beberapa perwakilan mahasiswa. Kita akan berangkat ke Ende, Gorontalo, dan juga Papua. Jadi, pemerintah berkomitmen untuk terus memperbaiki tata kelola MBG dan koperasi," kata Gibran saat memberikan keterangan pers di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Kamis (18/6/2026) pagi.

Gibran pun menyampaikan apresiasi kepada para mahasiswa yang telah menyuarakan aspirasi secara damai dan memberikan berbagai masukan untuk penyempurnaan program-program pemerintah.

"Saya ucapkan terima kasih kepada seluruh rekan-rekan mahasiswa di seluruh penjuru (tanah air). Terima kasih sudah menyampaikan aspirasinya secara damai. Terima kasih untuk masukan-masukannya yang konstruktif, terutama terkait MBG dan koperasi," ujarnya.

Menurutnya, pemerintah berkomitmen memastikan setiap anggaran yang dialokasikan untuk berbagai program prioritas dapat dimanfaatkan secara optimal dan terbebas dari praktik korupsi.

"Kita pastikan setiap rupiahnya benar-benar termanfaatkan dengan baik, dan juga yang paling penting terbebas dari praktik korupsi. Saya kira langkah-langkah ini penting untuk tetap menjaga kepercayaan publik."

Bisnis.com, JAKARTA — Wakil Presiden (Wapres) RI Gibran Rakabuming Raka bakal melakukan kunjungan kerja ke sejumlah daerah pada hari ini 18 Juni hingga 21 Juni 2026.

Berdasarkan keterangan Biro, Pers, Media dan Informasi Sekretariat Presiden (BPMI Setwapres) setidaknya Gibran bakal bertandang ke lima provinsi ke arah timur Indonesia.

Perinciannya, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), Gorontalo, Papua Barat, Papua Tengah dan Papua Selatan. Sementara itu, keberangkatan orang nomor dua RI itu mengenakan pesawat yang berangkat dari Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta.

Berdasarkan pantauan Bisnis di lokasi, Gibran tiba di Lanud Halim pada 06.00 WIB. Terlihat, Gibran mengenakan kemeja putih. Dalam kunker ini, Wapres bakal perdana mendarat di Bandar Udara Internasional El Tari, Kupang, NTT.

Di samping itu, nampak lima mahasiswa yang ikut dalam kunjungan kerja ini. Lima mahasiswa ini berasal dari ISBI, UI, Sanata Dharma, Unsoed dan UPH.

"Ya, hari ini kami ditemani beberapa perwakilan mahasiswa. Kita akan berangkat ke Ende, Gorontalo, dan juga Papua," ujar Gibran di Halim Perdanakusuma, Kamis (18/6/2026).

Selama kunjungan kerja, Wapres dijadwalkan meninjau pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Ende, NTT, serta meninjau rencana pengembangan Koperasi Desa Merah Putih dan berdialog dengan masyarakat.

"Jadi, pemerintah berkomitmen untuk terus memperbaiki tata kelola MBG dan koperasi. Kita pastikan setiap rupiahnya benar-benar termanfaatkan dengan baik, dan juga yang paling penting terbebas dari praktik korupsi. Saya kira langkah-langkah ini penting untuk tetap menjaga kepercayaan publik," pungkasnya.

Di Provinsi Gorontalo, Wapres dijadwalkan menghadiri dan membuka Pekan Nasional Petani Nelayan (PENAS) XVII Tahun 2026, sekaligus meninjau Bendungan Bulango Ulu sebagai salah satu infrastruktur strategis yang mendukung ketahanan pangan dan kesejahteraan masyarakat.

Selanjutnya, di Provinsi Papua Barat, Wapres diagendakan meninjau Sentra Produksi Kakao Ransiki di Kabupaten Manokwari Selatan serta membuka Pesta Paduan Suara Gerejawi (PESPARAWI) Nasional XIV di Manokwari.

Pada hari terakhir kunjungan kerja, Wapres akan melanjutkan agenda ke Provinsi Papua Selatan melalui Kabupaten Asmat untuk meninjau sejumlah fasilitas publik, antara lain Asmat Museum of Culture and Progress, Sekolah Lapang Sagu, RSUD Agats, serta Gereja Katedral Salib Suci.

"Kunjungan ini bertujuan untuk memastikan pelaksanaan berbagai program prioritas pemerintah berjalan optimal sekaligus memperkuat sinergi dengan pemerintah daerah dan masyarakat, sebagaimana arahan Presiden Prabowo Subianto," tulis Setwapres dalam keterangannya, Kamis (18/6/2026).

Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto bertolak menuju Provinsi Lampung dalam rangka kunjungan kerja pada Rabu (10/6/2026). Dalam kunjungan tersebut, Kepala Negara dijadwalkan menghadiri sejumlah agenda strategis yang berkaitan dengan penguatan layanan kesehatan serta pengembangan dunia usaha nasional.

Presiden Prabowo bersama rombongan terbatas lepas landas dari Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta, sekitar pukul 09.30 WIB. Keberangkatan Presiden menandai dimulainya rangkaian kunjungan kerja di Provinsi Lampung.

Setibanya di Lampung, Presiden Prabowo dijadwalkan meresmikan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) K.H. Muhammad Thohir Krui yang berlokasi di Kabupaten Pesisir Barat. Peresmian rumah sakit tersebut menjadi bagian dari komitmen pemerintah dalam memperluas akses dan meningkatkan kualitas layanan kesehatan bagi masyarakat, khususnya di daerah.

Selain agenda di sektor kesehatan, Presiden Prabowo juga akan menghadiri dan meresmikan pembukaan Musyawarah Nasional (Munas) Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) XVIII.

Forum tersebut menjadi momentum penting bagi para pengusaha muda Indonesia untuk memperkuat kolaborasi, memperluas jaringan usaha, serta mendukung agenda pembangunan dan pertumbuhan ekonomi nasional.

Setelah menyelesaikan seluruh rangkaian agenda di Provinsi Lampung, Presiden Prabowo dijadwalkan langsung kembali ke Jakarta pada hari yang sama.

Turut mendampingi Presiden Prabowo dalam penerbangan menuju Lampung yakni Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Menteri Luar Negeri Sugiono, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait, serta Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.

LAMPUNG - Presiden Prabowo Subianto bertolak menuju Provinsi Lampung dalam rangka kunjungan kerja pada Rabu (10/6/2026). Dalam kunjungan tersebut, Kepala Negara dijadwalkan menghadiri sejumlah agenda strategis yang berkaitan dengan penguatan layanan kesehatan serta pengembangan dunia usaha nasional.

Presiden Prabowo bersama rombongan terbatas lepas landas dari Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta, sekitar pukul 09.30 WIB. Keberangkatan Presiden menandai dimulainya rangkaian kunjungan kerja di Provinsi Lampung.

Setibanya di Lampung, Presiden Prabowo dijadwalkan meresmikan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) K.H. Muhammad Thohir Krui yang berlokasi di Kabupaten Pesisir Barat. Peresmian rumah sakit tersebut menjadi bagian dari komitmen pemerintah dalam memperluas akses dan meningkatkan kualitas layanan kesehatan bagi masyarakat, khususnya di daerah.

Selain agenda di sektor kesehatan, Presiden Prabowo juga akan menghadiri dan meresmikan pembukaan Musyawarah Nasional (Munas) Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) XVIII. Forum tersebut menjadi momentum penting bagi para pengusaha muda Indonesia untuk memperkuat kolaborasi, memperluas jaringan usaha, serta mendukung agenda pembangunan dan pertumbuhan ekonomi nasional.

Setelah menyelesaikan seluruh rangkaian agenda di Provinsi Lampung, Presiden Prabowo dijadwalkan langsung kembali ke Jakarta pada hari yang sama.

Turut mendampingi Presiden Prabowo dalam penerbangan menuju Lampung yakni Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Menteri Luar Negeri Sugiono, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait, serta Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.

Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto memimpin delegasi Indonesia dalam kunjungan kerja strategis ke Paris, Prancis, dan Brussels, Belgia, pada 3-5 Juni 2026.

Kunjungan ini menjadi bagian dari upaya pemerintah dalam mempercepat proses keanggotaan Indonesia di Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) serta memastikan kelancaran kerja sama ekonomi dengan Uni Eropa.

Menuju Keanggotaan OECD

Sebagai Ketua Pelaksana Tim Nasional Aksesi OECD, Airlangga dijadwalkan menghadiri Pertemuan Tingkat Menteri (PTM) OECD 2026 di Paris.

Kehadirannya menandai dua tahun perjalanan Indonesia menuju keanggotaan OECD sejak menerima Peta Jalan Aksesi pada 2024 lalu dan menyampaikan hasil penilaian mandiri berupa Dokumen Initial Memorandum pada 2025.

Saat ini, proses aksesi Indonesia telah memasuki tahap tinjauan teknis atau technical review yang dilakukan oleh OECD bersama negara-negara anggotanya.Pada fase tersebut, OECD akan melakukan berbagai kegiatan pengumpulan data dan informasi, mulai dari distribusi kuesioner, pelaksanaan fact-finding mission, hingga penyusunan studi mengenai kondisi kebijakan dan regulasi nasional Indonesia.

Hasil dari kegiatan ini kemudian akan menjadi materi diskusi di tingkat Komite OECD, yang akan menghasilkan rekomendasi penyempurnaan kebijakan dan regulasi bagi Indonesia.

Proses aksesi OECD melibatkan pemangku kepentingan nasional, baik dari unsur Pemerintah maupun Non-Pemerintah.

Sebagai Ketua Pelaksana Tim Nasional Aksesi OECD, Airlangga mengoordinasikan lebih dari 60 pemangku kepentingan yang terdiri dari kementerian, lembaga, asosiasi bisnis, serikat pekerja, akademik, dan organisasi kemasyarakatan.

Proses aksesi OECD melibatkan 25 Komite OECD dengan ruang lingkup kebijakan di sektor ekonomi, tata kelola, dan sosial, antara lain: investasi, perdagangan, kompetisi, kebijakan fiskal, pemerintahan, tata kelola pemerintahan, anti-korupsi, lingkungan hidup, ekonomi digital, kesehatan, pendidikan, hingga ketenagakerjaan.

Indonesia sendiri menjadi sorotan karena merupakan negara pertama di Asia Tenggara yang menjalani proses aksesi OECD.

Bahkan OECD mencatat bahwa antusiasme negara-negara anggota terhadap kandidat Indonesia merupakan yang tertinggi yang pernah disaksikan oleh organisasi tersebut.

Sebagian besar menawarkan kerja sama dan bantuan teknis untuk kelancaran proses aksesi Indonesia. Oleh karena itu, koordinasi sangat penting untuk menjaga antusias dan ekspektasi negara anggota agar bermanfaat bagi kepentingan nasional.

"Kita harus memanfaatkan momentum ini agar semakin banyak negara mendukung dan mempercepat keanggotaan Indonesia," kata Airlangga dalam keterangannya dikutip Selasa (2/6).

Dalam pertemuan tersebut, Indonesia akan membawa misi hilirisasi sebagai kebijakan kunci untuk menciptakan nilai tambah, menyerap tenaga kerja berkualitas, dan memperkuat struktur ekonomi nasional.

Airlangga juga dijadwalkan menjadi pembicara utama dalam sesi yang membahas keseimbangan kebijakan industri untuk pasar terbuka dan kesejahteraan.

Untuk memastikan kelancaran proses teknis aksesi, Airlangga akan melakukan serangkaian pertemuan bilateral dengan menteri dari lebih dari 8 negara sahabat, termasuk Australia, Amerika Serikat, Jepang, Inggris, Finlandia, dan Thailand.

Selain itu, Airlangga akan bertemu dengan pemimpin kelompok bisnis OECD, Business at OECD (BIAC) yang menjadi mitra terdekat asosiasi pelaku usaha Indonesia.

Mengawal Ratifikasi I-EU CEPA di Brussels

Usai menyelesaikan agenda di Paris, Airlangga akan melanjutkan kunjungan ke Brussels, Belgia, pada 5 Juni 2026. Di sini, ia dijadwalkan menjadi pembicara dalam Brussels Economic Security Forum (BESF) 2026 serta menggelar pertemuan dengan Komisioner EU.

BESF 2026 merupakan pertemuan tingkat tinggi tahunan (annual summit) terkemuka di Eropa yang berfokus pada isu-isu keamanan ekonomi.

Diselenggarakan oleh European Policy Centre (EPC), forum tersebut mempertemukan para pemimpin industri, pembuat kebijakan UE, negara anggota, dan mitra global untuk membahas tantangan geoekonomi internasional.

Agenda utama di Brussels yakni mengawal proses ratifikasi Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (I-EU CEPA) yang telah disepakati oleh Presiden Prabowo pada Juli 2025 lalu.

Keberhasilan ratifikasi ini diharapkan dapat segera diberlakukan, sehingga bisa memberikan dampak positif yang signifikan bagi akses pasar dan kerja sama ekonomi Indonesia dengan negara-negara anggota Uni Eropa.

Kunjungan tersebut menegaskan posisi Indonesia yang semakin aktif dan strategis dalam menjalin kemitraan internasional guna mendorong pertumbuhan ekonomi nasional yang inklusif dan berkelanjutan.

Turut mendampingi Menko Airlangga dalam kesempatan tersebut diantaranya yakni Sesmenko Perekonomian Susiwijono Moegiarso dan Deputi Bidang Kerja Sama Ekonomi Internasional dan Investasi Edi Prio Pambudi.

JAKARTA - Juru Bicara Partai Gerindra Sugiat Santoso mengatakan bahwa kunjungan kerja Presiden Prabowo Subianto ke luar negeri adalah strategi Kepala Negara dalam memperkuat hubungan diplomatik Indonesia dengan negara sahabat. Misalnya, dalam mengonversi keunggulan komoditas nikel hingga posisi geopolitik Indonesia di kancah internasional.

"Indonesia tidak sekadar berkunjung. Pak Prabowo sedang mengonversi keunggulan komoditas nikel dan posisi geopolitik kita menjadi investasi nyata dan benteng keamanan sebelum jendela peluang global ini tertutup," kata Sugiat dalam keterangannya, Jakarta, Kamis (28/5/2026).

Wakil Ketua Komisi XIII DPR ini menuturkan, paradigma politik luar negeri bebas-aktif Presiden Prabowo adalah diplomasi ofensif, yaitu sebuah strategi membangun hubungan luar negeri yang proaktif dalam memperjuangkan kepentingan nasional. Dikatakannya, diplomasi ofensif dijalankan dalam merespons serta mengantisipasi krisis.

Dia melanjutkan, artinya Presiden Prabowo mengambil inisiatif untuk menetapkan agenda, membangun aliansi, dan memberikan tekanan strategis agar negosiasi berjalan sesuai tujuannya. “Prabowo melangkah lebih awal sebelum didikte oleh negara lain. Dia mengambil posisi tegas dalam menyatakan kedaulatan, posisi politik, dan membela warga negaranya dengan terukur,” jelasnya.

Dia membeberkan ada 3 negara Eropa yang dikunjungi oleh Presiden Prabowo di Akhir Mei 2026 ini, yaitu Prancis, Austria, dan Hungaria. Ketiga negara ini memiliki posisi strategis yang dibutuhkan Indonesia.

Sugiat mengungkapkan Prancis punya kekuatan militer dan teknologi terbesar di Eropa Barat yang tidak menjual sistem persenjataan canggih atau memberikan komitmen strategis hanya karena pembeli memiliki uang. "Kedekatan politik yang dibangun bertahap melalui kunjungan berulang adalah syarat mutlak dalam bekerja sama dengan Macron," jelasnya.

Sedangkan Austria merupakan gerbang industri manufaktur presisi Eropa Tengah. Menurutnya, industri utamanya berpusat pada mesin, otomotif, pengolahan logam, bahan kimia, dan makanan/minuman.

Selanjutnya, Hungaria adalah pusat agresif pembangunan gigafactory baterai EV di Uni Eropa (tempat berkumpulnya raksasa seperti Samsung SDI dan CATL). Dia menuturkan, masuk ke Hungaria berarti mengunci posisi Indonesia dalam rantai pasok baterai masa depan Eropa dari pintu yang paling terbuka.

Dia menekankan bila Indonesia menguasai 65 persen nikel dunia. Sementara Eropa (melalui gigafabrik di Hungaria/Budapest dan teknologi Austria/Wina) sangat butuh nikel Indonesia.

"Pak Prabowo datang ke sana bukan sebagai peminta-minta bantuan, tetapi sebagai pemilik komoditas strategis yang menentukan masa depan industri otomotif dunia," kata Legislator asal Dapil Sumatra Utara (Sumut) III itu.

Sugiat menuturkan, dunia saat ini sedang bertransisi ke kendaraan listrik. Namun, Indonesia punya waktu terbatas sebelum teknologi baterai bergeser ke bahan non-nikel. Untuk itu, dia mengatakan bila Presiden Prabowo bergerak cepat secara maraton (Paris-Wina-Budapest) dalam satu bulan untuk mengunci investasi hilirisasi ini sebelum jendela peluangnya tertutup.

Menunda perjalanan berarti kehilangan momentum emas. Sugiat juga menerangkan sebuah negara tidak bisa mendikte dunia jika militernya lemah. Kunjungan berulang ke Paris adalah cara Prabowo membangun trust tingkat tinggi dengan Presiden Macron agar Indonesia diberi akses teknologi militer yang tidak sembarang negara bisa beli.

Oleh karena itu, Sugiat kembali menegaskan bila penilaian perjalanan Presiden hanya dari ongkos tiket pesawat adalah cara berpikir yang tidak sebanding. Nilai transfer teknologi pertahanan, pengamanan kedaulatan di Laut Natuna Utara, dan posisi tawar Indonwsia sebagai kekuatan regional jauh lebih besar dari sekadar biaya operasional perjalanan.

"Kunjungan ke Prancis ini bukti nyata politik Bebas-Aktif yang berwibawa. Indonesia tidak mengekor ke Amerika, tidak tunduk ke China, dan tidak takut pada tekanan NATO saat berhubungan dengan Rusia demi mengamankan pasokan minyak dan LPG murah untuk rakyat," katanya.

"Pak Prabowo sedang mempraktikkan hedging (keseimbangan geopolitik) tingkat tinggi agar Indonesia tidak bisa diabaikan oleh kekuatan dunia mana pun," timpalnya.

Dia menyatakan Presiden Prabowo saat ini tidak sedang melakukan diplomasi seremonial atau sekadar tanda tangan di atas kertas. Kepala Negara sedang bertarung di panggung dunia untuk menaikkan kelas Indonesia dari negara berkembang menjadi kekuatan global yang mandiri secara ekonomi dan tangguh secara militer.

"Indonesia sedang dipimpin oleh seorang Patriot yang tahu persis bagaimana cara memenangkan kepentingan nasional di luar negeri. Menilai keberhasilan diplomasi internasional dari hasil beberapa minggu atau bulan adalah cara berpikir yang tidak logis," imbuhnya.

Sugiat mengatakan komitmen, transfer teknologi, dan investasi yang dikunci di Paris, Wina, dan Budapest adalah fondasi jangka panjang yang hasilnya baru akan terlihat nyata dalam hitungan tahun ke depan. "Pak Prabowo adalah seorang negarawan. Negarawan memberikan apa yang dapat diberikan kepada negara, sedangkan politisi mencari apa yang bisa diperoleh dari negara," pungkasnya.

PARIS - Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan telah menginstruksikan sekolah-sekolah di Indonesia harus belajar bahasa Prancis. Penegasan ini diungkapkan Prabowo saat Joint Press Statement bersama Presiden Prancis Emmanuel Macron tiba di Istana Elysee, Paris, Kamis (28/5/2026).

Mulanya, Prabowo mengatakan bahwa dalam beberapa hal Indonesia dan Perancis memiliki hubungan bilateral yang sangat baik. Hal ini, kata Kepala Negara, tidak lain adalah karena dukungan langsung dari Presiden Macron.

Prabowo pun menegaskan bahwa hubungan Indonesia dan Prancis di bidang pertahanan hubungan sangat baik. Kemudian, di bidang kerjasama science dan teknologi pun sangat baik. Dirinya mengatakan ingin meningkatkan hubungan kerja sama di bidang pendidikan.

“Sekarang saya sudah instruksikan bahwa semua tingkatan sekolah-sekolah Indonesia harus belajar bahasa Prancis, melihat perkembangan dunia ke depan,” kata Prabowo.

Pada kesempatan itu, Prabowo mengatakan bahwa keadaan Global yang penuh ketidakpastian penuh ketegangan penuh konflik, Indonesia dan Prancis bisa memainkan suatu peranan yang positif.

“Indonesia selalu akan mendorong semua usaha untuk memelihara perdamaian. Di dunia sekarang di mana bumi sudah semakin kecil karena science dan teknologi. Perang dan konflik tidak mungkin membawa kebaikan untuk siapapun,” ujarnya.

“Karena itu kami sangat gembira bahwa kita sekarang sudah punya comprehensive strategic Partnership dan kita tentunya akan lihat dalam saat yang mendatang kerjasama yang lebih konkrit lebih seimbang dan lebih berdampak,” paparnya.

JAKARTA - Juru Bicara Partai Gerindra Bahtra Banong menegaskan bahwa kunjungan kerja Presiden Prabowo Subianto ke Prancis merupakan agenda diplomasi strategis negara yang telah direncanakan jauh hari. Dia mengatakan, lawatan Prabowo tersebut bukan perjalanan pribadi.

“Ini bukan perjalanan pribadi Presiden, tetapi tugas negara. Agenda kenegaraan seperti ini disusun melalui komunikasi diplomatik antarnegara yang panjang dan terukur. Kebetulan waktunya bertepatan dengan Iduladha,” kata Bahtra dikutip Rabu (27/5/2026)

Menurut Bahtra, di tengah situasi geopolitik dan ekonomi global yang semakin tidak pasti, Presiden Prabowo justru sedang memperjuangkan kepentingan nasional melalui penguatan hubungan strategis Indonesia dengan negara-negara besar dunia, termasuk Prancis yang menjadi mitra penting Indonesia di bidang pertahanan, investasi, teknologi, energi, dan industri strategis.

Apalagi, kata dia, hubungan Presiden Prabowo dan Presiden Emmanuel Macron sangat erat dalam setahun terakhir. Bahkan sebelumnya Prabowo menjadi tamu kehormatan dalam peringatan Bastille Day 2025, sebuah penghormatan diplomatik khusus yang tidak diberikan kepada semua pemimpin dunia.

“Yang harus dilihat publik adalah manfaat konkret untuk bangsa, mulai dari peluang investasi, penguatan ekonomi, transfer teknologi, hingga peningkatan posisi tawar Indonesia di tingkat global. Jangan agenda negara dipersempit menjadi framing simbolik yang bernuansa politis,” tegasnya.

Menurut Wakil Ketua Komisi II DPR itu, Presiden Prabowo sedang menunjukkan kepemimpinan bebas aktif yang bekerja untuk kepentingan besar bangsa, melalui diplomasi internasional. “Semakin aktif Presiden Prabowo diterima dalam forum internasional menunjukkan bahwa Indonesia semakin dihormati dan diperhitungkan dalam percaturan global," tuturnya.

Bahtra menambahkan, Presiden Prabowo tentu ingin berada di Indonesia pada momentum hari raya bersama rakyat. Namun sebagai kepala negara, tugas dan tanggung jawab kenegaraan berjalan 24 jam. Dan disisi lain, Presiden Prabowo juga harus menghormati waktu yang telah disiapkan oleh Presiden Perancis Emmanuel Macron.

Menurut Bahtra, kesediaan Presiden Prabowo menjalankan kunjungan kerja ke luar negeri di tengah momentum hari raya justru menunjukkan bahwa kepentingan negara dan rakyat ditempatkan di atas kepentingan pribadi maupun simbolik.

“Kesediaan Presiden Prabowo keluar negeri di momen hari raya membuktikan bahwa kepentingan bangsa dan rakyat Indonesia berada di atas segala-galanya. Ini adalah bentuk pengabdian seorang kepala negara,” pungkasnya.

Presiden Prabowo Subianto melakukan kunjungan kerja ke Prancis menjelang Hari Raya Iduladha 1447 Hijriah yang jatuh pada Rabu (27/5) besok.

Akibat agenda luar negeri tersebut, pelaksanaan salat Iduladha Sang Kepala Negara tahun ini dipastikan menyesuaikan situasi selama berada di Paris.

Wakil Menteri Sekretaris Negara (Wamensesneg) Juri Ardiantoro mengatakan Prabowo telah berangkat ke Prancis sejak Senin (25/5) malam untuk menjalani agenda kenegaraan di luar negeri.

"Pak Presiden (Prabowo) kan semalam sudah melakukan kunjungan kerja ke luar negeri, ke Prancis. Jadi, tentu akan menyesuaikan karena pas hari Rabu masih ada di sana," kata Juri dalam konferensi pers di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa (26/5).

Ia belum merinci lokasi maupun pelaksanaan salat Iduladha yang akan diikuti Prabowo selama berada di Prancis. Menurutnya, agenda tersebut masih akan disesuaikan dengan kondisi dan jadwal dia di sana.

"Jadi, tentu akan menyesuaikan situasi di sana. Nanti kita tunggu saja," ujarnya.

Juri juga belum menjelaskan detail agenda kunjungan kerja Prabowo di Prancis. Ia mengatakan penjelasan lebih lanjut terkait rangkaian agenda Presiden akan disampaikan oleh Menteri Luar Negeri Sugiono.

"Nanti Pak Menlu yang menjelaskan," kata dia singkat.

Kunjungan luar negeri Prabowo berlangsung di tengah persiapan pemerintah menyambut Iduladha 2026.

Sebelumnya, pemerintah memastikan Prabowo menyalurkan bantuan 1.098 ekor sapi kurban yang akan dibagikan ke seluruh provinsi, kabupaten, dan kota di Indonesia, serta sejumlah lembaga sosial dan keagamaan.