Bisnis.com, JAKARTA — Bank Jakarta dan Bursa Efek Indonesia (BEI) kompak menilai transformasi bisnis serta peningkatan kualitas investor menjadi kunci menjaga ketahanan industri keuangan di tengah dinamika ekonomi global dan perubahan perilaku pasar.

Direktur Utama Bank Jakarta Agus H. Widodo mengatakan secara fundamental kondisi perbankan nasional masih berada dalam kondisi yang baik. Hal itu tercermin dari pertumbuhan kredit yang tetap positif, permodalan yang kuat, likuiditas yang terjaga, serta rasio kredit bermasalah (non-performing loan/NPL) yang relatif rendah.

Meski demikian, menurutnya, tantangan yang dihadapi industri saat ini bukan lagi terletak pada fundamental, melainkan perubahan lanskap bisnis yang semakin dinamis.

"Persoalannya sebenarnya bukan di fundamentalnya, tetapi medan permainannya berubah," katanya dalam bincang-bincang Shaping the Next Era of Indonesia's Capital Market pada Investor Day 2026 di Gedung Bursa Efek Indonesia, Jakarta, Selasa (30/6/2026).

Agus menjelaskan industri perbankan dalam beberapa tahun terakhir menghadapi berbagai tantangan, mulai dari pandemi Covid-19, konflik geopolitik global, hingga perubahan kebijakan perdagangan internasional. Kondisi tersebut membuat perbankan tidak lagi dapat menjalankan strategi bisnis secara business as usual.

Selain itu, industri perbankan juga menghadapi tekanan biaya dana (cost of fund). Menurutnya, bunga deposito dalam lelang dana antarbank sempat menyentuh level 11,5%, yang menjadi sinyal meningkatnya biaya penghimpunan dana di industri.

Menghadapi perubahan tersebut, Bank Jakarta melakukan transformasi di berbagai aspek bisnis, mulai dari penguatan model bisnis, digitalisasi layanan, manajemen risiko, hingga budaya kerja perusahaan.

Sebagai bank yang mayoritas sahamnya dimiliki Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, perseroan juga memfokuskan pengembangan bisnis pada penguatan ekosistem pemerintah daerah.

Selain memperkuat model bisnis, Bank Jakarta mempercepat transformasi digital melalui pembaruan infrastruktur teknologi, pengembangan aplikasi, hingga peningkatan kompetensi sumber daya manusia.

Agus menambahkan penguatan manajemen risiko juga menjadi prioritas karena risiko yang dihadapi industri perbankan kini semakin kompleks, termasuk ancaman keamanan siber.

"Risiko ke depan itu akan semakin multidimensi," ujarnya.

BEI Dorong Kualitas Investor

Dalam kesempatan yang sama, Direktur Pengembangan Bursa Efek Indonesia Jeffry Hendrik mengatakan penguatan pasar modal tidak hanya bergantung pada peningkatan jumlah investor, tetapi juga kualitas investor.

Menurutnya, BEI bersama Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan self-regulatory organization (SRO) terus mendorong peningkatan transparansi pasar, penyediaan data investor yang lebih granular, pendalaman pasar, serta penguatan keterbukaan informasi kepada publik.

"Kami yakin dengan transparansi yang lebih baik, tentu akan ada trust yang lebih tinggi," katanya.

Jeffry mengungkapkan jumlah investor domestik saat ini telah melampaui 28 juta. Namun, peningkatan jumlah investor tersebut perlu diimbangi dengan literasi dan pemahaman investasi yang memadai agar dapat menjadi fondasi pasar modal yang lebih kuat.

Menurutnya, investor perlu memahami profil risiko masing-masing serta mampu melakukan analisis secara mandiri, bukan sekadar mengikuti tren yang berkembang di pasar.

"Mampu melakukan analisis, tidak hanya ikut-ikutan apa kata influencer, tidak FOMO," ujarnya.

Senada dengan itu, Agus mengatakan Bank Jakarta juga tidak semata-mata mengejar pertumbuhan bisnis, melainkan mengedepankan pertumbuhan yang sehat dan berkualitas.

"Kita enggak kejar-kejaran nyari pertumbuhan besar, tetapi yang kita kejar adalah pertumbuhan yang sehat dan berkualitas," katanya.

Baik Bank Jakarta maupun BEI menilai transformasi digital, penguatan tata kelola, peningkatan transparansi, serta literasi keuangan akan menjadi fondasi penting bagi industri keuangan dalam menghadapi perubahan ekonomi dan pasar yang semakin cepat.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Bank Jakarta memilih strategi pertumbuhan yang sehat dan berkualitas di tengah meningkatnya tekanan biaya dana serta dinamika industri keuangan yang semakin menantang. Perseroan menahan ekspansi agresif dan lebih selektif dalam mengembangkan bisnis.

Direktur Utama Bank Jakarta Agus H Widodo mengatakan, perusahaan tidak akan mengejar pertumbuhan tinggi dalam kondisi pasar yang penuh ketidakpastian. Fokus utama diarahkan pada kualitas aset dan keberlanjutan bisnis.

"Kita enggak kejar-kejaran nyari pertumbuhan besar, tetapi yang kita kejar adalah pertumbuhan yang sehat dan berkualitas," ujar Agus dalam acara Investor Day 2026 di Gedung Bursa Efek Indonesia, Jakarta, Selasa (30/6/2026).

Menurut Agus, industri perbankan saat ini menghadapi tantangan baru, terutama kenaikan biaya dana yang berpotensi menekan kinerja. Ia mengungkapkan bunga deposito dalam lelang dana sempat mencapai 11,5 persen, yang menjadi indikator meningkatnya tekanan biaya penghimpunan dana.

"Ini sudah warning bagi perbankan. Artinya cost of fund perbankan ini akan naik sangat signifikan ke depan," katanya.

Meski menghadapi tekanan tersebut, Bank Jakarta tetap menyiapkan strategi untuk menjaga pertumbuhan bisnis sekaligus mempertahankan kualitas portofolio. Salah satu langkah yang ditempuh adalah diversifikasi sumber pendanaan, termasuk mengoptimalkan dana murah dari ekosistem Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Agus menilai fundamental industri perbankan nasional masih kuat, tercermin dari pertumbuhan kredit yang tetap positif, tingkat permodalan yang tinggi, likuiditas yang terjaga, serta rasio kredit bermasalah yang masih terkendali.

"Persoalannya sebenarnya bukan di fundamentalnya, tetapi medan permainannya berubah," ujarnya.

Ia menambahkan, dalam beberapa tahun terakhir industri keuangan menghadapi berbagai faktor eksternal seperti pandemi, konflik geopolitik, hingga perubahan kebijakan perdagangan global yang memengaruhi pasar.

Untuk menjawab perubahan tersebut, Bank Jakarta terus melakukan transformasi di berbagai lini, mulai dari penguatan bisnis, digitalisasi, manajemen risiko, hingga pembentukan budaya kerja.

Agus mengatakan perubahan perilaku nasabah juga menjadi faktor penting dalam transformasi industri perbankan. Masyarakat kini lebih mempertimbangkan kemudahan, kecepatan, keamanan, serta ekosistem layanan yang ditawarkan.

"Orang itu sudah enggak melihat bank itu dari produknya, tapi dari seberapa mudah, murah, cepat, aman layanan atau bahkan ekosistem yang ditawarkan oleh bank itu sendiri," katanya.

Melalui strategi pertumbuhan selektif dan transformasi berkelanjutan, Bank Jakarta optimistis dapat menjaga kinerja yang sehat sekaligus meningkatkan daya saing di tengah perubahan lanskap industri keuangan.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) menaikkan batas bunga simpanan rupiah di bank umum yang masih dijamin menjadi 3,75 persen. Kebijakan tersebut berlaku mulai 1 Juli hingga 30 September 2026.

Selain untuk simpanan rupiah di bank umum, LPS juga menaikkan tingkat bunga penjaminan simpanan di Bank Perekonomian Rakyat (BPR) menjadi 6,25 persen. Sementara itu, tingkat bunga penjaminan untuk simpanan valuta asing (valas) tetap dipertahankan sebesar 2 persen.

Ketua Dewan Komisioner LPS Anggito Abimanyu mengatakan penyesuaian tersebut diputuskan dalam Rapat Dewan Komisioner (RDK) LPS Juni 2026 sebagai langkah antisipatif untuk menjaga efektivitas program penjaminan simpanan.

“Penyesuaian TBP tersebut merupakan langkah antisipatif dalam menjaga kredibilitas tingkat bunga penjaminan sebagai acuan suku bunga wajar di perbankan sekaligus meningkatkan efektivitas kebijakan program penjaminan simpanan,” ujar Anggito dalam taklimat media yang digelar secara daring, Kamis (25/6/2026).

Menurut Anggito, tingkat bunga penjaminan akan terus dievaluasi secara berkala dan dapat disesuaikan sewaktu-waktu apabila terjadi perubahan signifikan pada kondisi perekonomian, pasar keuangan, maupun industri perbankan.

“Langkah tersebut merupakan komitmen LPS untuk menjaga kepercayaan masyarakat dan memperkuat stabilitas perbankan,” katanya.

Tingkat bunga penjaminan merupakan batas maksimal suku bunga simpanan yang masih dijamin oleh LPS. Artinya, agar simpanan tetap dijamin, nasabah perlu memastikan bunga yang diterima tidak melebihi tingkat bunga penjaminan yang ditetapkan LPS serta memenuhi persyaratan lain yang berlaku.

Penyesuaian tingkat bunga penjaminan ini dilakukan di tengah dinamika ekonomi global dan domestik. LPS berharap kebijakan tersebut dapat menjaga kepercayaan masyarakat terhadap perbankan sekaligus mendukung stabilitas sistem keuangan nasional.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pelemahan nilai tukar rupiah sering memunculkan kekhawatiran di kalangan masyarakat dan pelaku usaha. Namun, dampak pergerakan kurs terhadap sektor perbankan tidak selalu terjadi secara langsung karena industri perbankan memiliki sejumlah instrumen untuk menjaga ketahanan menghadapi gejolak pasar.

Nilai tukar rupiah kembali mendekati level Rp18.000 per dolar AS. Berdasarkan data Bloomberg, rupiah ditutup melemah 9 poin atau 0,05 persen ke posisi Rp 17.943 per dolar AS pada perdagangan Kamis (25/6/2026).

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyatakan terus memantau dampak ketidakpastian geopolitik dan geoekonomi global yang memengaruhi pasar keuangan dan nilai tukar negara berkembang, termasuk Indonesia. Pengawasan dilakukan secara rutin, termasuk melalui stress test untuk mengukur ketahanan sektor perbankan terhadap berbagai skenario risiko.

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae mengatakan, hingga saat ini pelemahan rupiah belum memberikan dampak langsung yang signifikan terhadap stabilitas sistem jasa keuangan.

"Untuk saat ini, pelemahan rupiah belum berdampak langsung dan signifikan terhadap stabilitas sistem jasa keuangan. Khusus di sektor perbankan, kondisi ini antara lain ditopang oleh Posisi Devisa Neto (PDN) yang rendah dan berada jauh di bawah ambang batas yang ditetapkan," ujar Dian.

Posisi Devisa Neto merupakan salah satu indikator yang menunjukkan seberapa besar eksposur bank terhadap risiko perubahan nilai tukar. Per April 2026, PDN perbankan tercatat sebesar 1,63 persen, jauh di bawah batas maksimal 20 persen yang ditetapkan regulator.

Selain risiko nilai tukar, kualitas kredit perbankan juga menjadi perhatian ketika rupiah melemah. Pelemahan kurs berpotensi meningkatkan beban perusahaan yang memiliki utang atau kebutuhan impor dalam dolar AS. Jika kondisi tersebut berlangsung lama, kemampuan bayar debitur dapat tertekan dan berisiko meningkatkan kredit bermasalah.

Meski demikian, OJK mencatat rasio kredit bermasalah atau Non-Performing Loan (NPL) masih terjaga pada level 2,17 persen. Sementara itu, cadangan kerugian penurunan nilai (CKPN) terhadap NPL tercatat sebesar 165,35 persen yang dinilai masih memadai untuk mengantisipasi potensi peningkatan risiko kredit.

Dari sisi likuiditas, kondisi perbankan juga masih tergolong kuat. Rasio Alat Likuid terhadap Dana Pihak Ketiga (AL/DPK), Alat Likuid terhadap Non-Core Deposit (AL/NCD), Loan to Deposit Ratio (LDR), serta Liquidity Coverage Ratio (LCR) masih berada di atas ketentuan minimum yang berlaku.

Menurut Dian, OJK secara berkala melakukan stress test dengan memasukkan skenario pelemahan nilai tukar rupiah untuk mengukur ketahanan industri perbankan. Hasil pengujian menunjukkan sektor perbankan masih mampu menghadapi tekanan yang berasal dari pergerakan kurs.

Pelemahan rupiah juga memiliki dampak yang berbeda antara bank umum dan Bank Perekonomian Rakyat (BPR). Karena fokus pada penghimpunan dana dan penyaluran kredit dalam rupiah, BPR tidak memiliki eksposur langsung terhadap transaksi valuta asing.

Meski begitu, BPR tetap dapat terdampak secara tidak langsung. Risiko tersebut muncul apabila debitur UMKM mengalami kenaikan biaya produksi akibat mahalnya bahan baku impor atau menghadapi penurunan daya beli masyarakat akibat tekanan inflasi.

Karena itu, OJK meminta perbankan dan BPR meningkatkan pemantauan terhadap debitur yang sensitif terhadap perubahan nilai tukar serta memperkuat sistem peringatan dini untuk mendeteksi potensi penurunan kualitas kredit lebih cepat.

Di tengah ketidakpastian global, OJK menilai permodalan perbankan masih menjadi bantalan utama dalam menjaga stabilitas sektor keuangan. Per April 2026, rasio kecukupan modal atau Capital Adequacy Ratio (CAR) perbankan tercatat sebesar 23,97 persen, menunjukkan kemampuan industri perbankan dalam menyerap risiko masih berada pada level yang kuat.

Jakarta: Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) menjadi tulang punggung sektor keuangan Indonesia. Di tengah tantangan ekonomi global dan dinamika pasar, bank-bank pelat merah berhasil membukukan pertumbuhan kinerja yang moncer mulai dari laba, kredit, dan aset yang solid sepanjang kuartal I-2026.

Merangkum dari laporan masing-masing perbankan, berikut ringkasan kinerja Himbara:

1. Bank Mandiri cetak laba Rp15,4 triliun

Bank Mandiri membukukan laba bersih konsolidasi sebesar Rp15,4 triliun pada kuartal I-2026 atau tumbuh 16,6 persen secara tahunan (year on year/yoy).

Pertumbuhan tersebut ditopang oleh ekspansi kredit yang mencapai Rp1.530 triliun atau naik 17,4 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

Sementara itu, Dana Pihak Ketiga (DPK) tercatat sebesar Rp1.675 triliun atau meningkat 21,1 persen.

Direktur Utama Bank Mandiri Riduan mengatakan kinerja tersebut merupakan hasil nyata dari fokus sinergi yang dijalankan secara terarah dan berdampak.

"Bank Mandiri mengedepankan semangat Sinergi Majukan Negeri melalui penguatan sinergi UMKM dan ekonomi kreatif, serta sinergi ekosistem digital," jelas Riduan beberapa waktu lalu.

Selain itu, rasio dana murah atau Current Account Saving Account (CASA) mencapai Rp1.201 triliun, sedangkan rasio efisiensi BOPO membaik menjadi 58 persen.

2. BRI catat laba tumbuh 13,7 persen

PT Bank Rakyat Indonesia (BRI) membukukan laba bersih Rp15,5 triliun atau tumbuh 13,7 persen secara tahunan.

Total aset BRI meningkat menjadi Rp2.250 triliun atau naik 7,2 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Dari sisi intermediasi, penyaluran kredit dan pembiayaan tumbuh menjadi Rp1.562 triliun.

Menariknya, segmen UMKM tetap menjadi tulang punggung bisnis BRI dengan total pembiayaan mencapai Rp1.211 triliun.

Direktur Utama BRI Hery Gurnardi menegaskan dengan pertumbuhan yang sehat dan kualitas aset yang terjaga, BRI optimistis momentum ini akan terus berlanjut seiring dengan fokus BRI pada penguatan digitalisasi, manajemen risiko yang disiplin dan penciptaan nilai berkelanjutan.

3. Pertumbuhan kredit naik 20 persen, dongkrak laba BNI

PT Bank Negara Indonesia (BNI) juga mencatatkan performa positif sepanjang kuartal pertama tahun ini.

Perseroan membukukan laba bersih konsolidasi sebesar Rp5,66 triliun atau meningkat 5,2 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

Pertumbuhan tersebut didukung oleh ekspansi kredit yang mencapai Rp919,3 triliun atau tumbuh 20,1 persen secara tahunan. Selain itu, pertumbuhan Dana Pihak Ketiga menjadi salah satu pendorong utama kinerja keuangan perusahaan.

4. BTN bukukan lonjakan laba

Di sektor pembiayaan perumahan, BTN mencatatkan pertumbuhan laba yang paling agresif di antara anggota Himbara lainnya.

BTN membukukan laba bersih sebesar Rp1,16 triliun atau melonjak 55,84 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Hingga April 2026, kredit BTN tumbuh menjadi Rp344,07 triliun, sementara total aset mencapai Rp445,70 triliun. Dana pihak ketiga juga meningkat menjadi Rp357,83 triliun dengan komposisi CASA mencapai 50 persen.

5. BSI cetak pertumbuhan laba dan pembiayaan double digit

PT Bank Syariah Indonesia (BSI) turut membukukan kinerja yang solid hingga April 2026.

BSI mencatat laba bersih sebesar Rp2,80 triliun atau naik 17,79 persen secara tahunan. Sementara total aset tumbuh menjadi Rp452 triliun.

Dari sisi pendanaan, Dana Pihak Ketiga mencapai Rp382 triliun atau tumbuh 17,90 persen. Portofolio CASA BSI juga mencapai 63,48 persen.

Sementara itu, pembiayaan tumbuh 15,59 persen menjadi Rp332 triliun dengan kualitas aset yang tetap terjaga. Rasio Non-Performing Financing (NPF) gross membaik menjadi 1,80 persen.

"BSI terus terus menjaga fundamental performance bisnis dan keuangan melalui optimalisasi aset, penjagaan kualitas pembiayaan, peningkatan fee-based income, penguatan CASA, serta peningkatan produktivitas pegawai melalui pengembangan ekosistem bisnis syariah dan bullion bank sebagai sumber pertumbuhan bisnis," jelas Direktur Finance & Strategy BSI Ade Cahyo Nugroho dalam keterangan tertulis.

Himbara jadi penopang stabilitas ekonomi Indonesia

Pemerintah bersama BP BUMN, Danantara, dan jajaran Himbara terus mendorong penguatan fungsi intermediasi perbankan guna mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.

Fokus utamanya mencakup perluasan akses pembiayaan, penguatan sektor produktif, pengembangan UMKM, hingga dukungan terhadap program-program strategis pemerintah.

Kepala BP BUMN sekaligus COO Danantara Dony Oskaria menegaskan bahwa kinerja positif Himbara memiliki arti penting bagi perekonomian nasional.

“Perbankan BUMN memiliki peran strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Dukungan pembiayaan harus terus diarahkan kepada sektor-sektor produktif yang mampu menciptakan lapangan kerja, meningkatkan daya saing, dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat,” ujar Dony.

Dengan tren pertumbuhan yang masih terjaga, Himbara diperkirakan akan tetap menjadi salah satu motor utama penggerak ekonomi Indonesia sepanjang 2026, baik melalui penyaluran kredit produktif, digitalisasi layanan, maupun penguatan sektor-sektor yang memiliki dampak langsung terhadap masyarakat.

Jadikan Medcom.id sumber informasi pilihan Anda

(ANN)

Perhimpunan Bank Nasional (Perbanas) menilai sektor perbankan Indonesia tetap berada dalam kondisi sehat di tengah dinamika ekonomi global dan domestik yang berfluktuatif dan penuh ketidakpastian.

Kondisi itu tercermin dari pertumbuhan kredit yang kuat, likuiditas yang terjaga, serta permodalan yang memadai untuk menopang fungsi intermediasi dan pertumbuhan ekonomi nasional.

Ketua Umum (Ketum) Perbanas sekaligus Direktur Utama BRI, Hery Gunardi, menyatakan perbankan nasional masih mampu menjalankan perannya sebagai penggerak perekonomian melalui penyaluran kredit dan penghimpunan dana masyarakat yang terus tumbuh.

"Berdasarkan data OJK, hingga akhir April 2026 penyaluran kredit perbankan tumbuh 9,98% secara tahunan, sedangkan Dana Pihak Ketiga tumbuh 11,40%. Hal ini menunjukkan bahwa kepercayaan masyarakat terhadap sistem perbankan tetap terjaga dan fungsi intermediasi berjalan dengan baik," ujarnya dalam keterangan tertulis, Jumat (12/6).

Dari sisi likuiditas, Loan to Deposit Ratio (LDR) tercatat sebesar 86,88%, angka yang menunjukkan kapasitas pembiayaan masih tersedia. Rasio Gross Non Performing Loan (NPL) berada pada level 2,17%, mengindikasikan kualitas aset industri perbankan masih terjaga dengan baik.

Kinerja tersebut menjadi modal penting bagi perbankan untuk terus mendukung aktivitas ekonomi dan berbagai program pembangunan nasional. Meski demikian, kewaspadaan tetap diperlukan mengingat ketidakpastian global masih cukup tinggi.

Ketegangan geopolitik, volatilitas harga energi, dan perlambatan ekonomi di sejumlah negara berpotensi memengaruhi aktivitas usaha dan sentimen pasar keuangan domestik. Industri perbankan dituntut untuk tetap disiplin dalam mengelola risiko di tengah kondisi tersebut.

"Karena itu, pengelolaan risiko yang prudent, kecukupan likuiditas, serta kualitas pertumbuhan kredit harus terus menjadi perhatian utama agar ketahanan industri tetap terjaga," jelas Hery.

Untuk memperkuat ketahanan industri, perbankan perlu terus meningkatkan langkah mitigasi risiko secara menyeluruh. Penguatan manajemen risiko mencakup pelaksanaan stress test sektoral pada portofolio yang sensitif terhadap kenaikan biaya energi, serta penguatan sistem peringatan dini terhadap potensi pemburukan kualitas kredit.

Penerapan disiplin kredit yang lebih ketat sesuai profil risiko masing-masing debitur juga menjadi prioritas yang perlu dijaga. Selain itu, perbankan perlu memastikan kecukupan likuiditas melalui penguatan indikator seperti Liquidity Coverage Ratio (LCR) dan Net Stable Funding Ratio (NSFR).

Pengelolaan risiko nilai tukar turut menjadi perhatian, termasuk melalui pengelolaan Posisi Devisa Neto (PDN) secara prudent dan penguatan strategi lindung nilai. Manajemen jatuh tempo aset serta kewajiban valuta asing juga perlu dilakukan secara cermat untuk menjaga stabilitas likuiditas valas.

Langkah-langkah tersebut penting untuk menjaga stabilitas sektor keuangan sekaligus memastikan dukungan pembiayaan bagi dunia usaha dan sektor-sektor strategis tetap berjalan dengan baik. Perbanas menegaskan bahwa ketahanan industri bukan hanya soal angka, melainkan juga soal kesiapan menghadapi berbagai skenario risiko.

Di sisi lain, Perbanas menyambut positif hasil Survei Perbankan Bank Indonesia yang menunjukkan ekspektasi peningkatan permintaan kredit baru pada kuartal II 2026. Perkembangan ini menjadi sinyal bahwa momentum aktivitas ekonomi domestik masih terjaga.

Ke depan, Perbanas meyakini sektor perbankan akan tetap menjadi pilar utama dalam mendukung agenda pembangunan nasional. Pembiayaan sektor produktif, penguatan UMKM, hilirisasi industri, serta berbagai program prioritas pemerintah menjadi bidang yang akan terus didukung oleh industri perbankan.

"Perbankan nasional berkomitmen untuk terus menjalankan fungsi intermediasi secara sehat dan berkelanjutan. Dengan kondisi industri yang tetap kuat dan didukung pengelolaan risiko yang baik, kami optimistis perbankan dapat terus berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia sekaligus menjaga stabilitas sistem keuangan nasional," tutup Hery.

Bisnis.com, JAKARTA — PT Samuel Sekuritas Indonesia memangkas proyeksi pertumbuhan laba bank tahun ini, seiring melemahnya nilai tukar rupiah dan kenaikan suku bunga.

Samuel Sekuritas dalam laporannya menyebut, kombinasi suku bunga tinggi dan rupiah yang melemah akan meningkatkan biaya dana perbankan, khususnya bagi bank yang bergantung pada deposito berjangka.

“Kondisi tersebut berpotensi meningkatkan biaya dana (cost of fund/CoF), terutama bagi bank yang masih mengandalkan deposito berjangka sebagai sumber pendanaan,” tulis Samuel Sekuritas dalam laporannya, dikutip pada Jumat (12/6/2026).

Pada saat yang sama, margin bunga bersih diperkirakan tertekan karena kenaikan bunga simpanan lebih cepat dibandingkan bunga kredit. Kondisi tersebut juga berisiko memperburuk kualitas kredit seiring meningkatnya biaya pinjaman di tengah lemahnya daya beli masyarakat.

Selain itu, pelemahan rupiah juga berpotensi mendorong inflasi impor, sehingga BI kemungkinan mempertahankan suku bunga tinggi lebih lama. Kondisi ini dinilai dapat memperpanjang tekanan terhadap profitabilitas bank.

“Atas dasar itu, Samuel memangkas proyeksi pertumbuhan laba bank pada 2026 menjadi hanya 1,8% secara tahunan (year on year/YoY), dari sebelumnya 4,6%,” ungkapnya.

Seiring dengan penurunan proyeksi laba, Samuel Sekuritas turut menurunkan rekomendasi sektor perbankan dari positif menjadi netral. Meski demikian, perusahaan sekuritas itu menilai valuasi saham bank saat ini relatif murah karena sebagian besar diperdagangkan di bawah rata-rata historisnya.

Lebih lanjut, Samuel Sekuritas menilai prospek sektor perbankan masih dibayangi sejumlah risiko, mulai dari tekanan yang lebih dalam terhadap margin bunga bersih (net interest margin/NIM), kenaikan biaya kredit, hingga pelemahan rupiah yang berlanjut.

Selain itu, potensi kenaikan suku bunga lanjutan, memburuknya kualitas aset, serta arus keluar modal asing yang masih berlangsung juga berpotensi menekan kinerja perbankan ke depan.

Kendati begitu, Samuel Sekuritas melihat sejumlah faktor yang dapat menjadi katalis positif bagi sektor perbankan. Faktor tersebut antara lain pertumbuhan ekonomi yang lebih kuat dari perkiraan, pemulihan nilai tukar rupiah, serta penurunan suku bunga.

Perbaikan margin bunga bersih, pertumbuhan kredit yang lebih tinggi, dan penurunan biaya kredit juga dinilai dapat mendukung kinerja perbankan pada periode mendatang.

Kinerja Bank Jumbo Masih Kuat hingga April 2026

Meski industri perbankan menghadapi tantangan yang semakin besar, Samuel Sekuritas mencatat kinerja empat bank terbesar di Indonesia masih menunjukkan ketahanan hingga April 2026. Laba bersih gabungan empat bank besar mencapai Rp62,1 triliun pada periode Januari—April 2026, tumbuh 8% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Namun, Samuel Sekuritas melihat sejumlah indikator mulai menunjukkan tekanan. Margin bunga bersih (net interest margin/NIM) gabungan empat bank besar turun 18 basis poin (bps) secara tahunan menjadi 5,1%. Selain itu, penurunan imbal hasil aset berlangsung lebih cepat dibandingkan penurunan biaya dana.

Di sisi intermediasi, pertumbuhan kredit mencapai 14% secara tahunan, sedikit lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan dana pihak ketiga (DPK) yang sebesar 13%, sehingga mendorong rasio pinjaman terhadap simpanan (loan to deposit ratio/LDR) naik menjadi 89%, level tertinggi dalam 11 bulan terakhir.

Meski demikian, Samuel menilai kualitas aset perbankan masih relatif terjaga. Pertumbuhan laba yang tercatat hingga April 2026 juga banyak ditopang oleh menurunnya biaya pencadangan kredit (credit cost).

Ke depan, Samuel memperkirakan pertumbuhan laba bersih sektor perbankan akan melambat dari 7,5% pada empat bulan pertama 2026 menjadi sekitar 1,8% pada akhir tahun.

“Penyebab utamanya adalah penurunan NIM dan kenaikan biaya kredit,” katanya.

Samuel Sekuritas juga mencatat pendapatan bunga bersih (net interest income/NII) di PT Bank Central Asia Tbk. (BBCA) dan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (BBRI) mulai menunjukkan perlambatan dan tren tersebut diperkirakan masih berlanjut.

Sementara itu, pertumbuhan laba operasional sebelum pencadangan (pre-provision operating profit/PPOP) diperkirakan tetap mencapai 5%, didukung oleh ekspansi bisnis yang kuat di PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (BMRI) dan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. (BBNI).

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menegaskan bahwa fundamental ekonomi Indonesia, khususnya dari sektor perbankan, masih berada dalam kondisi yang kuat.

Hal itu disampaikannya usai menghadiri pertemuan bersama Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad di Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (9/6/2026).

Pertemuan tersebut juga dihadiri sejumlah pimpinan lembaga dan badan usaha milik negara (BUMN), antara lain Direktur Utama PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. (BNI) Putrama Wahju Setyawan, Direktur Utama Indonesia Investment Authority (INA) Oki Ramadhana, Direktur Utama PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. Riduan, Direktur Utama PT TASPEN (Persero) Rony Hanityo Aprianto, Direktur Utama PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (BRI) Hery Gunardi, serta Direktur Utama BPJS Mayjen (Purn.) Prihati Pujowaskito.

"Alhamdulillah sebagaimana tadi sudah disampaikan bahwa betul-betul sesungguhnya fundamental ekonomi kita dari sisi perbankan juga sangat kuat," kata Prasetyo kepada awak media.

Menurutnya, kekuatan fundamental tersebut perlu terus dijaga melalui koordinasi dan komunikasi yang erat antarpelaku pasar, termasuk perbankan BUMN, BPJS, Taspen, dan INA.

"Oleh karena itulah kami terima kasih Pak Dony beserta dengan seluruh jajaran dari Himbara, juga dari Taspen, BPJS, dan INA sebagai pelaku pasar untuk terus berkoordinasi, terus saling berdiskusi untuk sekali lagi kita bekerja keras untuk bisa mengatasi permasalahan ekonomi sebagaimana yang kita harapkan bersama-sama," jelasnya.

Dalam kesempatan yang sama, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menilai kondisi pasar saat ini berada dalam posisi yang cukup baik. Menurutnya, situasi tersebut membuka peluang bagi investor untuk kembali mencermati saham-saham BUMN yang dinilai memiliki prospek positif.

"Kami tadi juga sudah berdiskusi dengan Pak Dony Oskaria dari Danantara, BPJS Ketenagakerjaan, dan Taspen mengenai situasi market dan mungkin saham-saham yang pada saat ini bagus dan kemudian bisa dibeli kembali," tuturnya.

Di sisi lain, Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) memastikan kinerja perbankan pelat merah tetap solid di tengah dinamika pasar. Salah satu indikatornya tercermin dari pertumbuhan kredit yang masih berada pada level dua digit.

Direktur Utama BNI Putrama Wahju Setyawan mengungkapkan rata-rata pertumbuhan kredit Himbara saat ini berada di kisaran 20%. Sementara itu, penghimpunan dana pihak ketiga (DPK) tumbuh pada rentang 20% hingga 30%.

Selain itu, kondisi likuiditas perbankan BUMN juga tetap terjaga dengan baik. Hal itu terlihat dari rasio pinjaman terhadap simpanan atau Loan to Deposit Ratio (LDR) yang berada di kisaran 88% hingga 90%.

Putrama menambahkan, kualitas aset perbankan juga masih terkendali. Hal tersebut tercermin dari cadangan kerugian kredit (loan loss reserve), biaya kredit (credit cost), serta rasio kredit bermasalah atau Non-Performing Loan (NPL) yang rata-rata berada di bawah 2%.

Berdasarkan indikator-indikator tersebut, Putrama menilai tidak ada alasan bagi pelaku pasar untuk meragukan kondisi fundamental sektor perbankan maupun pasar modal saat ini.

“Saat ini kinerja Himbara secara fundamental sangat bagus sehingga rasanya tidak perlu ada kekhawatiran, keraguan terhadap kondisi fundamental di bursa,” tegas Putrama.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memandang tren pelemahan rupiah yang saat ini telah menembus level Rp 18.000 per dolar AS memberi dampak yang cukup stabil terhadap sektor jasa keuangan. OJK menilai, eksposur langsung perbankan Indonesia terhadap risiko nilai tukar juga relatif terjaga.

“Terkait dengan pergerakan nilai tukar rupiah, OJK melihat bahwa dampak langsung terhadap sektor jasa keuangan, khususnya di perbankan, saat ini masih relatif terkendali. Hal ini bisa dilihat dari rasio kecukupan modal perbankan yang masih solid dengan capital adequacy ratio (CAR) per April 2026 masih sebesar 23,97 persen, sehingga masih memberikan ruang penyangga yang cukup dalam menyerap berbagai potensi risiko,” ungkap Ketua Dewan Komisioner OJK Friderica Widyasari Dewi dalam konferensi pers Rapat Dewan Komisioner (RDK) OJK Bulan Mei 2026 pada Jumat (5/6/2026).

Selain itu, Friderica atau yang kerap disapa Kiki menuturkan, eksposur langsung perbankan Indonesia terhadap risiko nilai tukar relatif terjaga. Hal itu tecermin dari posisi devisa neto yang konsisten masih jauh di bawah ambang batas maksimal 20 persen dari modal bank.

Namun demikian, Kiki menuturkan, OJK terus mewaspadai berbagai kanal transmisi risiko dari pergerakan fluktuasi nilai tukar rupiah terhadap lembaga jasa keuangan di Indonesia. Misalnya, potensi peningkatan beban kewajiban valuta asing (valas) pada korporasi, tekanan terhadap sektor usaha yang memiliki eksposur impor tinggi, serta dampak kenaikan biaya bahan baku dan biaya operasional.

“Termasuk kenaikan harga komoditas energi global yang bisa memengaruhi kualitas aset perbankan, khususnya penurunan kemampuan bayar debitur yang terdampak apabila kondisi keuangan tersebut terus berlanjut. Jadi, untuk memitigasi risiko-risiko tersebut, kami akan memperkuat pemantauan aktivitas valas di perbankan melalui pemantauan posisi devisa neto harian, kecukupan likuiditas valas, dan kepatuhan terhadap ketentuan valas,” ujarnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menilai implementasi kebijakan baru penempatan devisa hasil ekspor sumber daya alam (DHE SDA) di bank-bank Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) tidak akan menimbulkan persoalan serius bagi industri perbankan, termasuk risiko kelebihan likuiditas valuta asing (valas).

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae mengatakan pengawasan terhadap potensi penumpukan likuiditas valas tetap mengacu pada ketentuan posisi devisa neto (PDN) atau net open position yang selama ini menjadi instrumen utama pengelolaan eksposur valas bank.

"Net open position kan sudah merupakan regulasi yang paling penting buat kita. Jadi selama eksposur itu tidak melampaui batas, sebetulnya masih bisa dikelola," ujar Dian ketika ditemui di Jakarta, Selasa (2/6/2026).

Pemerintah mulai menerapkan reformasi tata kelola ekspor SDA sejak 1 Juni 2026. Dalam skema baru tersebut, eksportir diwajibkan menempatkan dana DHE SDA di dalam negeri, dengan sebagian besar pengelolaan dana dilakukan melalui tiga bank Himbara yakni PT Bank Mandiri (Persero) Tbk., PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk., dan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.

Menurut Dian, dampak kebijakan tersebut terhadap likuiditas perbankan masih perlu dilihat setelah implementasi berjalan karena karakteristik DHE merupakan arus dana (flow) yang sangat bergantung pada realisasi ekspor dan mekanisme pelaksanaannya.

Meski demikian, ia memperkirakan proses transisi menuju sistem baru tidak akan menghadapi hambatan berarti. Apalagi, pemerintah telah menyiapkan sejumlah pengecualian bagi eksportir yang memiliki hubungan dagang dengan negara-negara yang terikat perjanjian perdagangan dengan Indonesia.

"Kita belum tahu realisasinya seperti apa, tetapi saya perkirakan akan ada masa transisi dan mudah-mudahan tidak terlalu sulit dilalui karena sebenarnya sudah ada pengalaman sebelumnya," kata Dian.

Dia menambahkan, rincian mengenai pengecualian dan ketentuan teknis pelaksanaan masih menunggu regulasi lanjutan dari pemerintah maupun Bank Indonesia.

"Saya memprediksi isu yang terkait DHE ini sebenarnya tidak terlalu rumit dan tidak akan terlalu sulit," ujarnya.

Di sisi lain, Dian juga menilai kebijakan tersebut tidak akan menyebabkan lonjakan biaya dana (costof fund) perbankan secara signifikan.

Menurutnya, keberadaan sejumlah relaksasi dan pengecualian membuat dampak kebijakan kemungkinan hanya akan dirasakan oleh segmen atau industri tertentu.

"Saya perkirakan tidak. Apalagi ada pengecualian dan lain sebagainya. Mungkin perubahannya hanya dalam konteks industri tertentu saja," katanya.

Kebijakan baru DHE SDA sebelumnya sempat menuai respons dari sejumlah bank swasta yang selama ini turut mengelola rekening khusus DHE eksportir. Dengan penunjukan bank Himbara sebagai pengelola utama dana tersebut, muncul kekhawatiran terjadinya perpindahan dana dalam jumlah besar dari bank swasta ke bank pelat merah.

Menanggapi hal itu, Dian menilai dampaknya masih bergantung pada aturan pelaksanaan yang sedang disusun pemerintah.

Menurut dia, bank swasta yang selama ini mengelola rekening DHE memang berpotensi melakukan penyesuaian bisnis. Namun, perubahan tersebut belum tentu signifikan apabila nantinya masuk dalam kategori pengecualian yang diperbolehkan tetap menggunakan bank non-Himbara.

Secara keseluruhan, OJK memandang masa transisi implementasi kebijakan DHE SDA hingga akhir 2026 dapat dilalui industri perbankan tanpa gejolak berarti.

Bisnis.com, JAKARTA — Langkah Bank Indonesia (BI) melonggarkan kebijakan Rasio Intermediasi Makroprudensial (RIM) dinilai dapat mendorong perbankan untuk meningkatkan penyaluran kredit. Kendati begitu, laju pertumbuhan kredit turut dipengaruhi oleh perkembangan ekonomi secara umum.

Corporate Secretary PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (BMRI) Adhika Vista menyampaikan, perluasan kriteria aset dan liabilitas yang diperhitungkan dalam RIM memberikan ruang bagi bank untuk mendiversifikasi aset dan liabilities yang dapat dikategorikan sebagai aktivitas intermediasi oleh BI.

“Dengan demikian, kebijakan ini berpotensi mendorong pertumbuhan pembiayaan perbankan secara keseluruhan,” kata Adhika kepada Bisnis, dikutip pada Minggu (24/5/2026).

Meski demikian, Adhika menyebut bahwa laju pertumbuhan kredit tetap bergantung pada permintaan kredit yang dipengaruhi perkembangan ekonomi secara umum.

Adapun per 31 Maret 2026, RIM Bank Mandiri berada di level 86,3%. Angka tersebut berada dalam rentang yang ditetapkan BI yakni 84%–94%.

Dalam menjaga posisi RIM, dia menuturkan bahwa perseroan memerhitungkan dengan hati-hati rencana dan strategi pertumbuhan kredit dan penghimpunan dana, sehingga tetap memiliki likuiditas yang cukup untuk mendukung ekspansi bisnis dengan tetap memperhatikan ketentuan regulasi yang berlaku.

“Bank Mandiri sendiri berkomitmen untuk terus mendukung pertumbuhan ekonomi nasional melalui penyaluran kredit yang berkualitas, dengan tetap menjaga keseimbangan antara pertumbuhan bisnis dan pengelolaan risiko secara terukur,” tuturnya.

Di sisi lain, Bank Mandiri juga akan terus mengkaji serta melakukan monitor kecukupan likuiditas dari waktu ke waktu dan mengelolanya secara prudent dan optimal.

Bank berlogo pita emas itu juga memiliki berbagai macam alternatif untuk melakukan pendanaan, baik melalui Dana Pihak Ketiga (DPK) maupun instrumen lain seperti wholesale funding, yang eksekusinya mempertimbangkan kondisi likuiditas, timing yang tepat, serta kondisi pasar.

Kekhawatiran publik terkait isu kebocoran data yang menyeret sejumlah institusi perbankan belakangan ini telah menjadi perhatian serius.

Praktisi digital dan keamanan siber Syahraki Syahrir menilai, sistem keamanan di sektor perbankan Indonesia sejatinya termasuk yang paling kuat dibanding industri lain, terutama pada bank-bank besar.

Syahraki yang juga CEO Veda Praxis, salah satu perusahaan konsultasi yang bergerak di bidang digital dan cybersecurity, menjelaskan bahwa sektor perbankan justru menjadi industri yang paling matang (mature) dalam mengelola keamanan teknologi informasi (TI).

Menurut dia, pengawasan terhadap sistem keamanan perbankan dilakukan secara berlapis oleh sejumlah lembaga negara.

"Selama ini pengawasan terhadap industri keuangan dilakukan secara berlapis oleh berbagai lembaga seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia, Badan Siber dan Sandi Negara, hingga Kementerian Komunikasi dan Digital," kata Raki sapaan akrab Syahraki melalui sambungan telepon, Sabtu (23/5).

Menurutnya, regulator terus memperbarui standar keamanan bagi industri perbankan, sekaligus melakukan edukasi kepada masyarakat dan pelaku industri mengenai pentingnya perlindungan data.

"Seluruh regulator tersebut terus meningkatkan standar keamanan ke perbankan, serta melakukan edukasi kepada masyarakat dan pelaku industri," ujarnya.

Terkait beredarnya informasi kebocoran data di dark web, alumnus Universitas Padjajaran (Unpad) ini mengatakan masyarakat tidak perlu panik berlebihan.

Menurut Raki, dark web itu hanyalah bagian dari internet yang tidak terindeks secara umum sehingga sering digunakan untuk aktivitas yang lebih bebas, termasuk penyebaran data ilegal dan belum terverifikasi kebenarannya.

Raki juga menjelaskan bahwa dalam ekosistem digital modern, sebuah sistem tidak pernah berdiri sendiri. Sistem perbankan saat ini, kata Raki, sudah terhubung dengan banyak pihak. Mulai dari penyedia layanan teknologi, infrastruktur, hingga mitra lainnya.

Menurut dia, data yang beredar di ekosistem tersebut belum tentu bocor dari sistem inti perbankan.

"Kalaupun data di dark web itu benar, kita harus meneliti sumber data tersebut berasal. Bisa jadi data berasal dari pihak ketiga yang terhubung dengan layanan bank. Jadi jangan langsung menyimpulkan banknya yang lemah. Hanya saja, memang, kalau bank yang terdengar bocor, masyarakat langsung heboh karena ada uang mereka di sana," kata Raki.

OJK Minta Masyarakat Jaga Kerahasiaan Data Pribadi

Sementara itu, Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Friderica Widyasari Dewi menilai, meski sistem keamanan data di perbankan sudah dilakukan secara berlapis, namun dia mengingatkan masyarakat untuk selalu waspada menjaga data pribadi agar tidak dimanfaatkan sebagai celah melakukan kejahatan perbankan.

"Meskipun bank telah menerapkan sistem keamanan berlapis dan memastikan kepatuhan terhadap regulasi perlindungan data pribadi, kejahatan tetap dapat terjadi jika nasabah tidak waspada atau lalai menjaga kerahasiaan informasi pribadinya," kata Friderica dikutip dari Antara.

Perempuan yang akrab disapa Kiki itu menambahkan, risiko terjadinya kejahatan siber termasuk di industri jasa keuangan kini semakin tinggi karena pelaku kejahatan digital semakin canggih, sementara banyak masyarakat yang masih belum memiliki literasi digital serta literasi keuangan yang memadai.

Terkait hal itu, Raki menambahkan bahwa meningkatnya kejahatan siber merupakan konsekuensi dari semakin kompleksnya penggunaan teknologi digital dalam kehidupan sehari-hari.

Ia mengimbau masyarakat agar meningkatkan kewaspadaan dalam berinteraksi di ruang digital. Contohnya, kata dia, masyarakat agar tidak mudah memberikan informasi pribadi melalui sambungan telepon, pesan instan, maupun media digital lainnya, termasuk kepada pihak yang mengaku berasal dari bank.

"Password, PIN, dan OTP tidak boleh diberikan kepada siapa pun. Kalau ada pihak yang meminta data sensitif lewat telepon atau pesan digital, masyarakat harus langsung waspada," ujar penulis buku Digital Governance ini.

Menurut Raki, yang terpenting saat ini membangun budaya kehati-hatian dalam aktivitas digital sehari-hari. Ia menyarankan masyarakat untuk selalu melakukan verifikasi sebelum memercayai informasi atau permintaan tertentu melalui kanal digital.

"Di era sekarang, kita harus extra careful. Jangan mudah percaya pada telepon, pesan, atau tautan yang mengatasnamakan pihak tertentu, termasuk bank. Kalau perlu, lakukan transaksi dan komunikasi langsung melalui aplikasi resmi atau datang ke kantor cabang," kata Raki.