IDXChannel - Pemerintah resmi menerima hibah lahan seluas 30 hektare di kawasan Meikarta dari PT Lippo Cikarang Tbk (LPCK) untuk mendukung realisasi program pembangunan 3 juta rumah.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait (Ara) mengatakan, lahan hibah tersebut akan dimanfaatkan untuk pembangunan hunian bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), khususnya dalam bentuk hunian vertikal atau rumah susun (rusun).

Menurut Ara, hibah dari Lippo Cikarang ini menjadi bentuk nyata dukungan dunia usaha terhadap program pemerintah sekaligus menjadi bukti semangat gotong royong dalam mewujudkan keadilan sosial.

"PT Lippo Cikarang sebagai bagian dari dunia usaha memberikan kontribusi nyata dan contoh nyata untuk gotong royong dalam rangka keadilan sosial yang sering disampaikan Presiden Prabowo yaitu Sila ke-5. Bagaimana itu bisa dijalankan dengan baik dan dengan tata kelola yang benar," kata Ara usai penandatanganan komitmen hibah lahan Meikarta di Wisma Danantara, Senin (29/6/2026).

Dia memastikan, proses tersebut mendapat pengawasan dari Kejaksaan Agung, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), serta telah dikonsultasikan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Di mana KPK telah menyatakan lahan tersebut berstatus clear and clean, sehingga proses hibah kepada negara dapat dilanjutkan.

"Saya 4 bulan lalu datang ke KPK dan sudah dinyatakan oleh KPK tanahnya adalah clear and clean dalam proses itu. Jadi kita bisa melanjutkan proses ini," ujarnya.

Dia menilai, hibah lahan ini menjadi terobosan penting untuk mempercepat pembangunan rumah susun bersubsidi. Pasalnya, berdasarkan data pemerintah, pembiayaan rumah susun subsidi dalam lima tahun terakhir baru mencapai sekitar 140 unit.

Di atas lahan seluas sekitar 30 hektare tersebut, pemerintah menyiapkan pembangunan hunian dengan berbagai tipe, mulai dari satu kamar, dua kamar, hingga tiga kamar. Selain itu, desain juga mencakup unit berukuran 45 meter persegi yang diprioritaskan bagi keluarga.

"Kita berharap tahun ini kita bisa melakukan akad. Akad itu artinya kita berusaha bagaimana para konsumen sudah bisa memesan," katanya.

Ara menambahkan, pembangunan hunian vertikal menjadi salah satu solusi untuk mengatasi backlog kepemilikan rumah yang masih tinggi. Berdasarkan data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) 2023, backlog kepemilikan rumah secara nasional masih mencapai 9,64 juta unit.

"Permasalahan penyediaan perumahan terutama di kawasan perkotaan, juga dihadapkan dengan keterbatasan lahan untuk pembangunan perumahan. Oleh sebab itu penyediaan perumahan di kawasan perkotaan diarahkan melalui pembangunan hunian vertikal," tutur dia.

(DESI ANGRIANI)

Nanti kita hari Senin (29 Juni) ada acara untuk serah terima hibah dari Lippo Group kepada negara secara resmi

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) mengungkapkan lahan hibah di wilayah Meikarta Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, dimanfaatkan untuk pembangunan hunian yang layak huni dan terjangkau bagi rakyat.

"Kepala Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara Pak Rosan Roeslani dan Kepala Badan Pengaturan (BP) BUMN Pak Dony Oskaria yang nanti men-support bagaimana pelaksanaan dari lahan itu supaya bisa segera sesuai arahan Bapak Presiden RI bisa menyiapkan hunian yang layak dan terjangkau bagi masyarakat Indonesia," ujar Ara di Jakarta, Senin.

Dirinya juga mengungkapkan hibah lahan tersebut siap dilakukan serah terima secara resmi kepada negara.

"Nanti kita hari Senin (29 Juni) ada acara untuk serah terima hibah dari Lippo Group kepada negara secara resmi," katanya.

Dia menambahkan proses serah terima tersebut akan dilakukan di Gedung Danantara Jakarta.

Dalam kesempatan sama, Kepala Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara Rosan Roeslani menyampaikan pembangunan hunian layak huni dan terjangkau di wilayah tersebut diharapkan dapat membantu masyarakat berpenghasilan rendah atau kurang mampu untuk mendapatkan hunian.

"Itu sangat penting karena ini juga memberikan asas manfaat yang sangat luar biasa terhadap utamanya masyarakat Indonesia masyarakat yang mungkin berpenghasilan kurang mampu, sehingga mereka pun mendapatkan haknya untuk memiliki tempat tinggal yang layak yang baik dan yang memang sudah menjadi hak mereka untuk mendapatkan perumahan yang layak ini di Meikarta," kata Rosan.

Sebagai informasi, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menegaskan bahwa pemerintah terus mendorong berbagai inovasi penyediaan hunian vertikal yang terjangkau, khususnya di kawasan penyangga Jakarta.

Pemerintah ingin masyarakat berpenghasilan rendah memiliki akses terhadap hunian yang layak, terjangkau dan dekat dengan pusat aktivitas ekonomi maupun tempat kerja.

Menurut dia, pembangunan rusun subsidi menjadi salah satu solusi penting untuk mengatasi backlog perumahan sekaligus keterbatasan lahan di kawasan perkotaan.

Hunian vertikal seperti rusun subsidi ini menjadi solusi masa depan, terutama di wilayah dengan kebutuhan rumah tinggi dan harga tanah yang terus meningkat.

Pewarta: Suharsana Aji Sasra J C
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) menyiapkan pembangunan 1.000 unit hunian di atas lahan PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau PT KAI yang berlokasi di Tanah Abang, Jakarta Pusat sebagai bagian dari percepatan penyediaan hunian nasional.

Menteri PKP Maruarar Sirait (Ara) memastikan bahwa hunian tersebut rencananya akan dibangun di lahan seluas 3 hektare (Ha). Di mana, prosesnya telah mendapat persetujuan olej Kepala BP BUMN Dony Oskaria hingga Dirut KAI Bobby Rasyidin.

"Kita ingin menghadirkan hunian yang layak bagi masyarakat melalui kolaborasi. Pemerintah menyiapkan kebijakan dan koordinasi, BUMN menyediakan lahan, dan swasta ikut mempercepat pembangunan. Dengan kolaborasi seperti ini, pembangunan bisa lebih cepat dan berdampak luas,” kata Maruarar saat peninjauan lahan di Tanah Abang, Minggu (5/4/2026).

Dalam laporannya, lahan di kawasan Tanah Abang tersebut saat ini berstatus clear and clean. Namun, beberapa area tersebut kembali ditempati secara ilegal oleh masyarakat sehingga membutuhkan penataan segera.

Dalam kolaborasi ini, PT Astra International disebut telah menyatakan kesiapan untuk membangun hingga 1.000 unit hunian melalui skema tanggung jawab sosial perusahaan (CSR). Di mana, status kepemilikan lahan dipastikan tetap berada pada negara.

Kepala BP BUMN Dony Oskaria menegaskan, ke depan pihaknya akan kembali menyiapkan sejumlah lahan yang dapat digunakan untuk mendukung pelaksanaan program 3 juta rumah yang menjadi salah satu prioritas Presiden Prabowo Subianto.

"Kolaborasi ini menjadi langkah awal. BUMN siap menyiapkan lahan-lahan lain di berbagai kota, khususnya di kawasan padat. Ini adalah bukti sinergi antar lembaga untuk kepentingan masyarakat,” jelasnya.

Selain untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), pengembangan hunian di atas lahan negara ini juga dirancang untuk menjangkau masyarakat berpenghasilan tanggung. Langkah ini diambil guna memastikan pemanfaatan aset negara lebih optimal dan inklusif.

Direktur Utama PT KAI Bobby Rasyidin menyebut pemanfaatan lahan untuk hunian vertikal merupakan solusi jangka panjang penataan kawasan. Hal ini juga menjadi jawaban atas tantangan keberadaan masyarakat yang masih bermukim di bantaran rel kereta api.

Meski demikian, rencana pengembangan hunian di bantaran rel Tanah Abang ini menghadapinya beberapa tantangan. Di mana area tersebut saat ini Masih dikuasai secara illegal oleh sejumlah ormas.

"Kendalanya adalah ormas ini menepati pada saat ini secara ilegal, tetapi secara hukum sudah beres," jelas Bobby.

Selain di Tanah Abang, Kementerian PKP dan PT KAI juga dilaporkan tengah mengkaji pemanfaatan sejumlah lahan lainnya untuk pengembangan hunian serupa. Lokasi yang sedang dalam pengkajian mencakup kawasan Kampung Bandan dan Kemukus.

Bisnis.com, JAKARTA — PT Repower Asia Indonesia Tbk. (REAL) menggandeng PT Ardias Bayu Pratama (Riscon Group) dalam upaya ekspansi bisnis properti untuk pengembangan proyek perumahan subsidi bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).

Direktur Utama REAL, Aulia Firdaus mengatakan proyek tersebut berlokasi di kawasan Perumahan Grand Riscon Darmaga, Kecamatan Leuwiliang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Riscon Group berkontribusi sebagai pemilik lahan tersebut.

“Sinergi ini merupakan langkah strategis bagi Perseroan untuk memperluas portofolio pengembangan properti, khususnya dalam mendorong ekspansi bisnis di sektor hunian bagi segmen MBR yang memiliki permintaan sangat besar di Indonesia,” kata Aulia dalam siaran pers, Jumat (13/3/2026).

Dia menambahkan kolaborasi tersebut dilakukan melalui skema Kerja Sama Operasi (KSO). Adapun, proyek ini dirancang untuk mengoptimalkan keunggulan masing-masing pihak sekaligus menangkap peluang dari tingginya permintaan hunian terjangkau di Indonesia.

Menurutnya, program pembangunan rumah bersubsidi juga membuka peluang pertumbuhan yang signifikan bagi pengembang properti, mengingat tingginya kebutuhan hunian di Indonesia yang belum sepenuhnya terpenuhi. Dengan potensi pasar tersebut, pengembangan hunian MBR dinilai memiliki prospek pertumbuhan jangka panjang dan berpotensi memberikan kontribusi positif bagi bisnis REAL.

Dia menjelaskan REAL bertanggung jawab atas pembangunan infrastruktur serta unit hunian, sementara Riscon Group menyediakan lahan pengembangan serta menangani kegiatan pemasaran dan penjualan unit. Struktur kerja sama ini diharapkan dapat mempercepat realisasi proyek sekaligus mengoptimalkan potensi monetisasi dari pengembangan kawasan tersebut.

Selain bertujuan untuk memperluas portofolio pengembangan properti Perseroan, langkah strategis ini sekaligus menjadi bukti nyata komitmen REAL dalam mendukung program pembangunan 3 juta rumah bagi masyarakat Indonesia yang dicanangkan oleh pemerintahan Prabowo Subianto.

REAL, lanjutnya, berupaya mengambil peran aktif dalam mempercepat penyediaan hunian yang layak dan terjangkau bagi masyarakat, sekaligus memperkuat pipeline pengembangan proyek Perseroan ke depan.

“Kami optimistis kolaborasi ini tidak hanya mendukung program pemerintah, tetapi juga dapat memberikan kontribusi positif terhadap pertumbuhan kinerja Perseroan ke depan,” ujarnya.

CEO Riscon Group, Ari Tri Priyono berharap kolaborasi tersebut dapat mendukung pemenuhan kebutuhan perumahan nasional, khususnya di wilayah Jabodetabek yang terus berkembang.

“Dengan pengalaman kami dalam pengembangan hunian MBR serta dukungan dari Repower sebagai mitra strategis, kami yakin proyek hunian di Grand Riscon Darmaga ini dapat berjalan dengan baik,” katanya.

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memastikan bakal mengucurkan dana untuk mendukung program gentengisasi atau penggantian atap rumah masyarakat yang saat ini masih menggunakan seng.

Adapun, proyek ini merupakan bagian dari upaya pemerintah memperbaiki kualitas hunian bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menjelaskan bahwa alokasi anggaran yang disiapkan pemerintah untuk program ini relatif kecil. Di mana, besarannya disebut tidak lebih dari Rp1 triliun.

"Gentengisasi tidak sampai Rp1 triliun. Tapi cukuplah, tidak banyak-banyak banget kalau tidak salah anggarannya," ujar Purbaya saat di sela-sela agenda Indonesia Economic Summit, Selasa (3/2/2026).

Mengenai sumber pendanaan, bendahara negara ini mengindikasikan bahwa anggaran dapat diambil dari pos cadangan APBN. Salah satu opsi yang tengah dikaji adalah menggunakan cadangan dari program Makan Bergizi Gratis (MBG) atau sisa cadangan belanja lain yang masih tersedia secara fleksibel.

Program ini secara teknis akan menyasar rumah-rumah warga yang masih menggunakan atap seng untuk diganti dengan material yang lebih kokoh dan mampu meredam panas, seperti genteng. Hal ini dilakukan karena penggunaan seng dinilai sudah tidak lagi sesuai dengan standar kenyamanan dan kesehatan hunian jangka panjang.

"Berapa rumah yang pakai seng? Itu kan hitungannya kasar sekali. Semua rumah dihitung terus semua rumah diganti, padahal kan yang diganti paling berapa puluh persen. Jadi harusnya angkanya lebih kecil dari yang Anda dengar [Rp1 triliun]," tambah Purbaya.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menggagas program nasional penggantian atap rumah berbahan seng dengan genteng sebagai bagian dari upaya mewujudkan Indonesia yang indah, sejuk, dan layak huni.

Gagasan tersebut disampaikan Presiden saat memberikan Taklimat Presiden dalam agenda Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pemerintah Pusat dan Daerah Tahun 2026 di Sentul, Bogor, Senin (2/2/2026).

Prabowo menilai penggunaan atap seng yang semakin masif di hampir seluruh kota, kecamatan, hingga desa telah mengurangi kualitas lingkungan permukiman. Selain menimbulkan panas bagi penghuni, seng juga mudah berkarat dan dinilai tidak mencerminkan keindahan Indonesia.

“Tidak mungkin Indonesia indah kalau semua genteng dari seng. Seng panas, seng berkarat,” tegas Prabowo.