Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengatakan pemerintah akan lebih banyak membangun hunian vertikal dalam Program 3 Juta Rumah untuk mengatasi keterbatasan lahan, terutama di kawasan perkotaan.

Maruarar mengatakan backlog kepemilikan rumah secara nasional berkisar 9,4 juta unit berdasarkan data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) 2025. Menurutnya, penyediaan perumahan di wilayah perkotaan tak lagi bisa hanya mengandalkan rumah tapak sehingga pembangunan rumah susun akan diperbanyak.

"Permasalahan penyediaan perumahan terutama di kawasan perkotaan juga dihadapkan dengan keterbatasan lahan. Oleh sebab itu penyediaan perumahan di kawasan perkotaan diarahkan melalui pembangunan hunian vertikal," kata Maruarar dalam acara Penandatanganan Komitmen Hibah Lahan PT Lippo Cikarang Tbk di Wisma Danantara, Jakarta, Senin (29/6).

Sebagai langkah awal, pemerintah menggandeng PT Lippo Cikarang Tbk yang berkomitmen menghibahkan lahan seluas sekitar 30 hektare di kawasan Meikarta, Kabupaten Bekasi, kepada negara. Lahan tersebut akan dimanfaatkan untuk pembangunan rumah susun bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) sebagai bagian dari Program 3 Juta Rumah.

Penandatanganan komitmen hibah dilakukan oleh Maruarar, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, Chief Executive Officer Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) Rosan Roeslani, serta jajaran PT Lippo Cikarang.

Maruarar mengatakan hibah lahan itu telah melalui proses verifikasi bersama sejumlah lembaga negara, termasuk Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kejaksaan Agung, dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

[Gambas:Youtube]

"Empat bulan lalu saya datang ke KPK dan sudah dinyatakan tanahnya clear and clean. Dalam proses itu juga diawasi Kejaksaan Agung dan BPKP sehingga kita bisa melanjutkan proses ini," ujarnya.

Ia mengatakan kawasan seluas 30 hektare tersebut akan dikembangkan menjadi rumah susun bersubsidi dengan berbagai tipe unit, termasuk tipe seluas 45 meter persegi yang dinilai lebih layak bagi keluarga.

Sementara itu, CEO BPI Danantara Rosan Roeslani mengatakan lahan hibah tersebut diproyeksikan mampu menampung pembangunan sekitar 141 ribu unit hunian vertikal.

"Kalau menurut saya ini sebenarnya bukan hanya memberikan lahan, tapi justru memberikan sesuatu yang besar dari lahan karena ini dampaknya akan sangat-sangat besar kepada masyarakat Indonesia yang berpenghasilan rendah," kata Rosan.

Menurut Rosan, pembangunan 141 ribu unit rumah susun itu berpotensi memberikan manfaat bagi sekitar 500 ribu hingga 600 ribu orang apabila dihitung berdasarkan jumlah anggota keluarga penerima manfaat.

"141 ribu unit. Itu luar biasa. Kalau kita kali dengan anak, kali dengan istrinya, paling tidak bisa 500 ribu atau 600 ribu. Jadi dampak ini akan sangat-sangat signifikan," ujarnya.

Ia memastikan Danantara akan berkoordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait agar pengelolaan lahan hingga pembangunan rumah susun dapat berjalan sesuai rencana.

"Sehingga pembangunan ini akan memberikan asas manfaat yang luar biasa, terutama kepada masyarakat Indonesia yang berpenghasilan rendah," katanya.

Pendiri Lippo Group Mochtar Riady mengatakan keputusan menghibahkan lahan tersebut merupakan bentuk kontribusi perusahaan dalam membantu pemerintah mengatasi persoalan penyediaan perumahan nasional.

Ia mengaku menyetujui usulan tersebut setelah mendengar kebutuhan rumah masyarakat masih sangat besar.

Mochtar berharap langkah Lippo Group dapat menjadi contoh bagi perusahaan besar lainnya untuk ikut mendukung penyediaan perumahan rakyat.

"Kalau setiap pengusaha besar bisa ikut menyumbang kepada pemerintah, maka itu berupa suatu manfaat yang luar biasa bagi bangsa kita," katanya.

Bisnis.com, JAKARTA — Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara dipastikan akan menjadi eksekutor proyek lahan hibah Meikarta seluas 30 hektare (ha). Kepastian itu menyusul telah disepakatinya penyerahan aset pada Senin (29/6/2026).

CEO BPI Danantara Rosan P. Roeslani menyebut, pihaknya akan menyiapkan badan usaha pelaksana (BUP) yang akan mengeksekusi proyek tersebut.

“Ya, kita ada nanti Danantara Housing yang akan membangun,” jelasnya saat ditemui di Wisma Danantara, Senin (29/6/2026).

Rencananya, pemerintah akan membangun hingga 141.000 unit hunian vertikal di area lahan hibah tersebut. Hunian itu bakal menjadi bagian dari pengembangan program 3 juta rumah yang merupakan salah satu program strategis Presiden Prabowo Subianto.

Lewat kehadiran unit hunian vertikal itu, pemerintah optimistis bakal menekan angka ketimpangan pemilikan rumah (backlog) perumahan yang dilaporkan mencapai 9,4 juta dalam data Susenas 2025.

“Diperkirakan dari tanah 30 hektare ini akan dibangun kurang lebih 141.000 unit. Kalau kita kali dengan anak, kita kali dengan istrinya yang ikut merasakan manfaat, paling tidak ini bisa menampung 500.000 atau 600.000 orang. Jadi dampak ini akan sangat, sangat, sangat-sangat signifikan,” imbuhnya.

Selain akan mengeksekusi proyek itu, Rosan juga memastikan BPI Danantara akan mendukung pembiayaan pembelian unit yang bakal disalurkan melalui sejumlah bank milik negara (Himbara).

Dia juga membuka opsi akan memberikan akses kredit pemilikan rumah/apartemen dengan tenor mencapai 40 tahun.

“Juga tentunya kami dukung pembiayaannya dengan pihak perbankan. Dan ini yang paling penting kita juga akan menghitung berapa pastinya [harga unit tersebut] agar bisa cicilan ini tidak memberatkan dan benar-benar bisa dilakukan oleh masyarakat berpenghasilan rendah,” pungkasnya.

Sebelumnya, Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan bahwa lahan hibah yang diberikan Lippo Group bakal disiapkan menjadi penyertaan modal negara (PMN) bagi Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara.

Bendahara negara tersebut menjelaskan, injeksi modal itu diberikan dalam rangka mempercepat realisasi pengembangan program 3 juta rumah yang digagas oleh Presiden Prabowo Subianto.

Adapun, lahan hibah tersebut berada di Kawasan Meikarta, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat dengan total luas mencapai 30 hektare.

“Pemerintah menyambut baik inisiatif tersebut, aset ini direncanakan diserahkan kepada Badan Pengelola Investasi Danantara sebagai penyertaan modal negara untuk dikelola melalui proses bisnis yang sehat tanpa membebani APBN,” jelasnya.

Jakarta (ANTARA) - Kepala Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara Rosan Roeslani mengatakan Danantara Housing akan membangun rumah susun atau rusun subsidi untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) di lahan hibah kawasan Meikarta, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat.

"Kita ada nanti Danantara Housing yang akan membangun. Dan juga tentunya kalau pembiayaannya dengan pihak perbankan. Dan ini yang paling penting, kita juga akan menghitung berapa pastinya agar bisa cicilan ini tidak memberatkan dan benar-benar bisa dilakukan oleh masyarakat berpenghasilan rendah," ujar Rosan di Jakarta, Senin.

Ia mengatakan sebagai pelaksana pembangunan dan juga pembiayaan, Danantara sudah berkoordinasi dan bekerja sama dengan pihak terkait untuk menyiapkan perencanaannya, targetnya, implementasinya, agar semua dapat berjalan sesuai rencana dan tepat waktu.

Karena yang dibangun itu berupa rumah susun subsidi untuk segmen MBR, maka ia mengatakan nantinya harganya tentu harus terjangkau.

"Dan tidak hanya mulai dari segi pembangunan perumahan tersebut, tapi kita pun melakukan pembiayaan, baik pembiayaan untuk proyek itu sendiri (maupun) juga tentunya pembiayaan untuk masyarakat berpenghasilan rendah, agar bisa mendapatkan akses finansialnya dari pihak perbankan," kata Rosan.

Danantara, lanjutnya, ingin melihat dari semua aspek agar nantinya bisa berjalan dan sesuai juga dengan arahan dan instruksi dari Presiden RI Prabowo Subianto.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengatakan lahan hibah di wilayah Meikarta, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, dimanfaatkan untuk pembangunan hunian yang layak huni dan terjangkau bagi rakyat.

Menurut dia, pembiayaan pembangunan rumah susun atau rusun subsidi di kawasan Meikarta, Kabupaten Bekasi, itu dari Danantara.

Ia mengatakan posisi Kementerian PKP dalam program tersebut adalah sebagai pembuat kebijakan atau regulator. Untuk pembiayaan dan pembangunan dilakukan melalui Danantara, sedangkan tanah merupakan hibah dari PT Lippo Cikarang seluas 30 hektare untuk tiga lokasi pembangunan.

Menurut dia, proyek tersebut direncanakan akan menyediakan total sekitar 141.000 hunian untuk MBR dari tiga lokasi lahan yang telah disiapkan.

Ia mengatakan rumah subsidi tersebut merupakan salah satu proyek hunian vertikal terbesar yang diharapkan dapat membantu masyarakat pekerja memiliki rumah layak di dekat pusat ekonomi dan industri.

Pewarta: Suharsana Aji Sasra J C
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA – Emiten properti PT Lippo Cikarang Tbk. (LPCK) memberikan klarifikasi terkait dengan lahan yang dihibahkan kepada pemerintah untuk proyek pembangunan rumah susun atau rusun subsidi di Kawasan Meikarta, Cikarang, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat

Presiden Direktur LPCK Agus Arismunandar menyampaikan bahwa lahan yang dihibahkan tersebut dimiliki langsung oleh perseroan dan entitas anak. Lahan itu juga tercatat sebagai persediaan dan tanah untuk pengembangan dari LPCK dan entitas anaknya.

"Nilai buku atas lahan yang akan dihibahkan adalah sekitar Rp291 miliar," tulis Agus dalam keterbukaan informasi, dikutip Minggu (28/6/2026).

Adapun, hibah lahan ini akan menyebabkan penurunan aset dan ekuitas emiten berkode saham LPCK itu senilai Rp291 miliar karena beban hibah tanah sekitar Rp291 miliar.

Adapun, hibah ini disebut tidak termasuk transaksi material, transaksi afiliasi, maupun transaksi yang mengandung benturan kepentingan.

Awal tahun ini, pemerintah telah memulai proyek pembangunan rumah susun atau rusun subsidi di Kawasan Meikarta, Cikarang, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Proyek ini merupakan bagian dari program 3 juta rumah Presiden Prabowo Subianto.

CEO Badan Pengelola Investasi Danantara Rosan Perkasa Roeslani mengatakan lokasi pembangunan mencakup 30 hektar tanah yang akan dibangun secara bertahap dengan total unit yang akan dibangun total mencapai 14.000 unit apartemen.

"Kan rencana dari 12,8 hektare ini, itu kita akan bangun totalnya menjadi 18 tower. Itu perhitungannya kalau jadi dengan 32 lantai, kurang lebih itu antara Rp14 [triliun] sampai Rp16 triliun," kata Rosan kala itu.

Rosan mengatakan Danantara akan mengambil peran sebagai penyedia pendanaan sedangkan untuk eksekutor proyek Danantara bisa mengerahkan BUMN-BUMN Karya untuk berkolaborasi.

"Dari pembiayaan kita akan dukung secara full. Di kami, kan, ada BUMN-BUMN Karya yang kami bekerja sama juga di dalam proyek ini. Tentunya bersama kontraktor swasta lainnya, kita akan berkolaborasi. Jadi, itu peran Danantara di proyek Meikarta ini," tandasnya.

Proyek Meikarta merupakan garapan dari PT Mahkota Sentosa Utama (MSU), entitas bisnis PT Lippo Cikarang Tbk. (LPCK). Tanah seluas 30 hektare itu merupakan tanah hibah yang diberikan Lippo Grup kepada pemerintah.

Nanti kita hari Senin (29 Juni) ada acara untuk serah terima hibah dari Lippo Group kepada negara secara resmi

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) mengungkapkan lahan hibah di wilayah Meikarta Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, dimanfaatkan untuk pembangunan hunian yang layak huni dan terjangkau bagi rakyat.

"Kepala Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara Pak Rosan Roeslani dan Kepala Badan Pengaturan (BP) BUMN Pak Dony Oskaria yang nanti men-support bagaimana pelaksanaan dari lahan itu supaya bisa segera sesuai arahan Bapak Presiden RI bisa menyiapkan hunian yang layak dan terjangkau bagi masyarakat Indonesia," ujar Ara di Jakarta, Senin.

Dirinya juga mengungkapkan hibah lahan tersebut siap dilakukan serah terima secara resmi kepada negara.

"Nanti kita hari Senin (29 Juni) ada acara untuk serah terima hibah dari Lippo Group kepada negara secara resmi," katanya.

Dia menambahkan proses serah terima tersebut akan dilakukan di Gedung Danantara Jakarta.

Dalam kesempatan sama, Kepala Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara Rosan Roeslani menyampaikan pembangunan hunian layak huni dan terjangkau di wilayah tersebut diharapkan dapat membantu masyarakat berpenghasilan rendah atau kurang mampu untuk mendapatkan hunian.

"Itu sangat penting karena ini juga memberikan asas manfaat yang sangat luar biasa terhadap utamanya masyarakat Indonesia masyarakat yang mungkin berpenghasilan kurang mampu, sehingga mereka pun mendapatkan haknya untuk memiliki tempat tinggal yang layak yang baik dan yang memang sudah menjadi hak mereka untuk mendapatkan perumahan yang layak ini di Meikarta," kata Rosan.

Sebagai informasi, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menegaskan bahwa pemerintah terus mendorong berbagai inovasi penyediaan hunian vertikal yang terjangkau, khususnya di kawasan penyangga Jakarta.

Pemerintah ingin masyarakat berpenghasilan rendah memiliki akses terhadap hunian yang layak, terjangkau dan dekat dengan pusat aktivitas ekonomi maupun tempat kerja.

Menurut dia, pembangunan rusun subsidi menjadi salah satu solusi penting untuk mengatasi backlog perumahan sekaligus keterbatasan lahan di kawasan perkotaan.

Hunian vertikal seperti rusun subsidi ini menjadi solusi masa depan, terutama di wilayah dengan kebutuhan rumah tinggi dan harga tanah yang terus meningkat.

Pewarta: Suharsana Aji Sasra J C
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait (Ara) memastikan Lippo Group bakal menghibahkan lahan seluas 30 hektare (Ha) dalam rangka mendukung pengembangan program 3 Juta Rumah yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto.

Ara menuturkan, lahan tersebut berlokasi di area kompleks Meikarta yang berlokasi di Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi. Nantinya, pemerintah bersama Lippo Group akan membangun hunian vertikal subsidi yang bakal diperuntukkan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) di area tersebut.

"Kalau 30 hektare [Ha] ini luar biasa dari gambaran timnya Danantara dan Pak James [Lippo Group] ini akan jadi kurang lebih bisa 140.000 unit dengan 30 hektare," jelasnya dalam agenda Groundbreaking Proyek Rusun Subsidi Meikarta, Minggu (8/3/2026).

Ara melanjutkan, nilai lahan di area tersebut berkisar antara Rp15 juta hingga Rp20 juta per meter persegi. Mengacu pada asumsi tersebut, maka kontribusi yang digelontorkan Lippo Group hanya untuk mendukung pengadaan lahan rusun subsidi ini mencapai Rp4,5 triliun hingga Rp6 triliun.

"Di sini tanahnya antara Rp15 juta hingga Rp20 juta. Hitunglah angkanya Rp15 juta [per meter] kalau 30 hektare (Ha) artinya Rp4,5 triliun kalau dia Rp20 juta artinya adalah Rp6 triliun," pungkasnya.

Sebelumnya, PT Lippo Karawaci Tbk. (LPKR) memang telah mengungkap rencana pengembangan rusun subsidi di Kawasan Meikarta akan direalisasikan di atas lahan seluas 30 hektare.

Head of Project Management LPKR, Fritz Atmodjo menjelaskan bahwa pengembangan rusun subsidi tersebut akan dibangun di 3 area berbeda dengan masing-masing luas lahan tiap kawasan seluas 10 Ha.

"Satu tower akan terdiri 2.600 unit, di dalam lahan 10 hektare ini," kata Fritz dalam agenda Land Clearing Rumah Susun Subsidi Untuk Rakyat, di Meikarta, Jawa Barat, Kamis (29/1/2026).

Berdasarkan rencananya, LPKR bakal membangun 18 tower di setiap kawasan. Artinya, LPKR bakal membangun 54 tower rusun subsidi dengan total unit mencapai 141.000 unit di atas lahan 30 Ha.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait (Ara) memastikan Lippo Group bakal menghibahkan lahan seluas 30 hektare (Ha) dalam rangka mendukung pengembangan program 3 Juta Rumah yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto.

Ara menuturkan, lahan tersebut berlokasi di area kompleks Meikarta yang berlokasi di Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi. Nantinya, pemerintah bersama Lippo Group akan membangun hunian vertikal subsidi yang bakal diperuntukkan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) di area tersebut.

"Kalau 30 hektare [Ha] ini luar biasa dari gambaran timnya Danantara dan Pak James [Lippo Group] ini akan jadi kurang lebih bisa 140.000 unit dengan 30 hektare," jelasnya dalam agenda Groundbreaking Proyek Rusun Subsidi Meikarta, Minggu (8/3/2026).

Ara melanjutkan, nilai lahan di area tersebut berkisar antara Rp15 juta hingga Rp20 juta per meter persegi. Mengacu pada asumsi tersebut, maka kontribusi yang digelontorkan Lippo Group hanya untuk mendukung pengadaan lahan rusun subsidi ini mencapai Rp4,5 triliun hingga Rp6 triliun.

"Di sini tanahnya antara Rp15 juta hingga Rp20 juta. Hitunglah angkanya Rp15 juta [per meter] kalau 30 hektare (Ha) artinya Rp4,5 triliun kalau dia Rp20 juta artinya adalah Rp6 triliun," pungkasnya.

Sebelumnya, PT Lippo Karawaci Tbk. (LPKR) memang telah mengungkap rencana pengembangan rusun subsidi di Kawasan Meikarta akan direalisasikan di atas lahan seluas 30 hektare.

Head of Project Management LPKR, Fritz Atmodjo menjelaskan bahwa pengembangan rusun subsidi tersebut akan dibangun di 3 area berbeda dengan masing-masing luas lahan tiap kawasan seluas 10 Ha.

"Satu tower akan terdiri 2.600 unit, di dalam lahan 10 hektare ini," kata Fritz dalam agenda Land Clearing Rumah Susun Subsidi Untuk Rakyat, di Meikarta, Jawa Barat, Kamis (29/1/2026).

Berdasarkan rencananya, LPKR bakal membangun 18 tower di setiap kawasan. Artinya, LPKR bakal membangun 54 tower rusun subsidi dengan total unit mencapai 141.000 unit di atas lahan 30 Ha.