Bisnis.com, MEDAN – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatra Utara (Sumut) menyebut seluruh pengungsi akibat bencana banjir bandang dan tanah longsor di wilayah ini tak lagi menghuni tenda pengungsian.

Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setdaprov Sumut Basarin Yunus Tanjung mengatakan Sumut sudah zero atau nol pengungsi.

Para korban bencana saat ini telah berpindah ke hunian yang lebih layak baik hunian sementara (huntara), hunian tetap (huntap), maupun rumah kontrakan yang difasilitasi pemerintah.

"Sumut sudah zero pengungsi. Pengungsi yang sebelumnya berada di tenda, sudah menghuni huntara, huntap, ada juga yang mengontrak rumah sementara dengan dana yang disediakan pemerintah," kata Basarin, Selasa (31/3/2026).

Basarin menyampaikan pemerintah terus mempercepat pembangunan hunian tetap di sejumlah wilayah terdampak bencana se-Sumut.

Pada Jumat (27/3/2026), sebanyak 120 huntap yang dibangun di Desa Hapesong Baru Tapanuli Selatan telah diserahkan kepada masyarakat terdampak.

Pembangunan huntap di Sumut melibatkan berbagai pihak mulai dari pemerintah, institusi/lembaga negara, hingga swasta seperti Yayasan Buddha Tzu Chi.

Basarin mengatakan seluruh korban bencana ditarget dapat segera menempati hunian permanen sehingga pembangunan huntap terus dikebut.

Sumut Siapkan Lahan untuk Bangun 1000 Huntap

Sebelumnya, Gubernur Sumut Bobby Nasution mengatakan akan mendukung pembangunan huntap bagi korban bencana di Sumut dengan menyiapkan lahan yang aman dan jauh dari risiko bencana.

Tak kurang dari 1.000 huntap akan dibangun di Sumut, berkolaborasi dengan Yayasan Buddha Tzu Chi dan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP).

"Kami berkomitmen untuk menyiapkan lahan yang dibutuhkan agar pembangunan hunian tetap dapat segera dilaksanakan dan dimanfaatkan secara permanen oleh masyarakat," kata Bobby dalam rapat daring percepatan pembangunan huntap bagi korban bencana, Selasa malam (16/12/2025), dikutip Selasa (31/3/2026).

Per akhir Desember 2025, pembangunan tahap pertama sebanyak 648 huntap juga telah dimulai di Sumut dengan rincian 103 unit di Tapanuli Utara, 227 unit di Tapanuli Selatan, 118 unit di Tapanuli Tengah, serta 200 unit di Sibolga.

Bobby pun menyebut akan ada pembangunan huntap tahap selanjutnya yang direncanakan sebanyak 343 unit sehingga akan ada sekitar 1.000 huntap di wilayah ini.

Rincian pembangunan huntap tahap selanjutnya sebanyak 343 unit di Sumut yakni di Desa Lumut Kecamatan Tukka Kabupaten Tapanuli Tengah sebanyak 86 unit huntap, di Desa Tandihat Kecamatan Angkola Selatan Kabupaten Tapanuli Selatan sebanyak 186 unit, serta di Desa Panggunggurgan dan Desa Sampe Tua/Onan Ganjang Kabupaten Humbang Hasundutan masing-masing 35 unit dan 36 unit.

Bisnis.com, MEDAN – Gubernur Sumatra UtaraBobby Nasution menargetkan verifikasi rumah yang rusak akibat bencana banjir bandang dan tanah longsor selesai akhir Desember 2025.

Dia menyebut pemerintah berupaya mempercepat realisasi pembangunan hunian tetap (huntap) bagi korban bencana di Sumut. Sejauh ini, lanjut dia, ada 30.875 rumah yang dilaporkan terdampak.

“Secara keseluruhan, unit rumah masyarakat [yang rusak)] ada 30.875 rumah, sekarang datanya by name byaddress dan telah masuk tahap verifikasi. Akhir 2025 kami harapkan verifikasi selesai,” kata Bobby, Sabtu (27/12/2025).

Bobby mengatakan, Pemprov melakukan beberapa langkah percepatan agar masyarakat terdampak bisa memiliki hunian tetap, mulai dari pendataan hingga verifikasi data rumah rusak ringan, sedang, berat dan hilang.

Selain pendataan, Pemprov bersama pemerintah kabupaten/ kota juga mempercepat penyediaan lahan. Sedangkan pembangunan hunian bagi korban terdampak bencana di Sumut nantinya dilakukan secara berkolaborasi oleh Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) dan Yayasan Buddha Tzu Chi.

Adapun beberapa waktu lalu Menteri PKP Maruarar Sirait bersama Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian melakukan peletakan batu pertama untuk pembangunan hunian tetap masing-masing sebanyak 200 huntap di Sibolga, 118 di Tapanuli Tengah, 103 di Tapanuli Utara, dan 227 di Tapanuli Selatan.

Gubernur Sumut pun meminta pemerintah kabupaten/ kota mengajukan lahan milik Pemprov Sumut di wilayahnya agar dapat digunakan sebagai lahan pembangunan hunian tetap.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) menargetkan pembangunan hunian tetap (huntap) bagi masyarakat terdampak bencana di Provinsi Aceh, Sumatra Utara (Sumut), dan Sumatra Barat (Sumbar) mulai dikerjakan pada Desember 2025.

Menteri PKP Maruarar Sirait menjelaskan bahwa percepatan pembangunan ini merupakan arahan langsung dari Presiden Prabowo Subianto guna mempercepat pemulihan pascabencana di tiga wilayah tersebut.

"Per hari ini sudah siap dibangun 2.603 rumah untuk saudara-saudara kita di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat. Ini bukan hunian sementara, tetapi hunian tetap. Doakan dalam waktu yang tidak lama lagi kita sudah mulai membangun," ujar Maruarar usai Rapat Koordinasi di Jakarta, Rabu (17/12/2025).

Adapun, pada tahap awal, pembangunan 2.603 unit huntap tersebut dipastikan tidak menggunakan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Pendanaan sepenuhnya bersumber dari skema Corporate Social Responsibility (CSR) dan swadaya.

Perinciannya, sebanyak 2.500 unit merupakan komitmen dari Yayasan Buddha Tzu Chi dan 103 unit sisanya berasal dari dana pribadi Menteri PKP. Lokasi pertama yang akan memulai proses peletakan batu pertama (groundbreaking) adalah Provinsi Sumatera Utara pada pekan ini.

Maruarar menekankan, meskipun saat ini status bencana masih dalam fase tanggap darurat, pemerintah memilih bergerak lebih cepat ke tahap pembangunan fisik untuk memberikan kepastian hunian bagi korban.

Untuk mendukung kecepatan tersebut, Maruarar mengusulkan fleksibilitas regulasi agar birokrasi tidak menghambat bantuan bagi masyarakat.

Dia menuturkan saat ini pihaknya tengah berkoordinasi dengan Kemenko PMK serta aparat penegak hukum (APH) seperti Kepolisian, Kejaksaan, hingga KPK untuk memastikan aspek akuntabilitas tetap terjaga.

"Jangan sampai aturan justru menghambat negara untuk membantu rakyatnya. Persoalan aturan lahan harus terkonsiliasi dengan cepat. Kita harus bekerja sesuai aturan, tapi juga cepat," pungkasnya.