Bisnis.com, PADANG — Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) memperluas pembangunan hunian tetap (huntap) bagi korban bencana di Provinsi Sumatra Barat melalui kolaborasi dengan PT Semen Padang.

Sekretaris Utama BNPB Rustian mengatakan pembangunan huntap mandiri di Kabupaten Agam dan Kabupaten Lima Puluh Kota menggunakan material Sepablock yang diproduksi PT Semen Padang.

"Jadi kami bersama Semen Padang berkolaborasi untuk pembangunan huntap. Kenapa Sepablock, karena kami menilai memiliki sejumlah keunggulan, seperti ramah lingkungan, bentuk yang lebih estetis, serta proses pemasangan yang lebih cepat dibandingkan metode konvensional," katanya dalam keterangan resmi, Senin (20/4/2026).

Dia menjelaskan penggunaan material tersebut mempertimbangkan kondisi Sumatra Barat yang rawan bencana, baik banjir maupun gempa bumi.

"Kami membutuhkan solusi yang tidak hanya cepat, tetapi juga aman dan berkelanjutan. Sepablock menjawab kebutuhan tersebut,” ujarnya.

Rustian menegaskan percepatan pembangunan menjadi prioritas dalam penanganan pascabencana. Penggunaan Sepablock dinilai dapat mempercepat pembangunan huntap sehingga masyarakat dapat segera berpindah dari hunian sementara (huntara) ke hunian permanen.

Dia menambahkan pemanfaatan Sepablock juga dilakukan oleh sejumlah organisasi kemanusiaan dan dunia usaha dalam pembangunan huntap di berbagai daerah terdampak bencana.

“Kami dari BNPB juga akan memperluas penggunaan Sepablock ke luar Sumatra Barat, seperti di Aceh dan Sumatra Utara yang juga mengalami bencana hidrometeorologi,” katanya.

Bupati Lima Puluh Kota Safni Sikumbang menyampaikan pembangunan huntap mandiri memberikan fleksibilitas bagi masyarakat, terutama yang memiliki lahan sendiri.

"Kami berharap pembangunan bisa segera direalisasikan untuk masyarakat yang telah menyatakan kesediaan direlokasi ke huntap mandiri. Jumlahnya ada 47 kepala keluarga,” ujarnya.

Dia mencatat sebanyak 514 unit rumah terdampak bencana hidrometeorologi di wilayahnya, dengan tingkat kerusakan bervariasi. Pemerintah daerah telah melakukan pendataan untuk menentukan skema relokasi.

“Untuk huntap mandiri, proses relokasi bisa lebih cepat, tergantung kesiapan masyarakat. Jika lahan tersedia, maka pembangunan dapat segera dilakukan. Memang saat ini sudah ada 47 kepala keluarga yang siap relokasi ke huntap mandiri, dan jumlah ini kemungkinan akan terus bertambah karena relokasi ke huntap mandiri lebih cepat dibanding huntap terpadu,” jelasnya.

Wakil Bupati Agam Muhammad Ikbal menilai huntap mandiri menjadi solusi yang lebih fleksibel dalam pemulihan pascabencana.

“Bagi kami yang terpenting adalah masyarakat bisa segera keluar dari hunian sementara dan menempati rumah yang layak. Dengan Sepablock, proses ini bisa dipercepat, dan hunian juga berkualitas,” katanya.

Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Agam Rinaldi menyebut pembangunan huntap mandiri oleh BNPB di wilayahnya mencapai 1.089 unit.

"Makanya, kami juga mengapresiasi PT Semen Padang yang telah mendukung pembangunan huntap mandiri ini melalui produk Sepablock,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala Unit Produksi BIP & Aplikasi PT Semen Padang Yelmi Arya Putra memastikan kesiapan perusahaan dalam memasok kebutuhan material.

"Kami siap mendukung pasokan Sepablock untuk membangun huntap untuk korban bencana di Sumatra Barat,” tegasnya.

Jakarta (ANTARA) - PT Semen Indonesia (Persero) Tbk (SIG) mendukung percepatan pemulihan pascabencana banjir di Sumatera Barat melalui pengiriman 36.000 bata interlock presisi untuk pembangunan hunian tetap (huntap) bagi warga terdampak di Kota Padang.

Corporate Secretary SIG Vita Mahreyni mengatakan pembangunan huntap pascabencana membutuhkan solusi yang cepat, kuat, dan efisien agar masyarakat segera memperoleh tempat tinggal yang aman dan layak.

“Ini adalah bentuk nyata peran SIG dalam mendukung pemulihan sosial dan ekonomi masyarakat yang terdampak,” kata Vita berdasarkan keterangannya, Jakarta, Selasa.

SIG mengirimkan bata interlock presisi secara bertahap untuk mendukung pembangunan hunian tetap di Kampung Talang, Kecamatan Pauh, Kota Padang, yang terdampak bencana hidrometeorologi pada November 2025.

Pelepasan pengiriman perdana dilakukan Direktur Utama SIG Indrieffouny Indra bersama Komisaris Utama SIG Sigit Widyawan, jajaran dewan komisaris dan direksi SIG, serta manajemen SIG di kawasan Pabrik Indarung PT Semen Padang, Sumatera Barat, Kamis (12/2).

Vita menjelaskan bata interlock presisi merupakan produk turunan SIG yang dikembangkan sejalan dengan Asta Cita Presiden Prabowo Subianto, khususnya percepatan dan pemerataan pembangunan infrastruktur perumahan serta penguatan kawasan permukiman yang berkelanjutan dan ramah lingkungan.

“SIG berkomitmen mendukung pembangunan hunian yang terjangkau, berkualitas, dan berkelanjutan. Inovasi seperti bata interlock presisi menjadi bagian penting dalam menciptakan ekosistem perumahan nasional yang lebih tangguh terhadap bencana,” ujarnya.

Pembangunan huntap dilakukan melalui kolaborasi Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Sumatra Barat bersama Kadin Indonesia di Kampung Talang, Kelurahan Kapalo Koto, Kecamatan Pauh, Kota Padang, sebagai lokasi awal penerapan teknologi bagi korban bencana.

SIG memastikan pasokan bata interlock presisi yang diproduksi melalui PT Semen Padang berada pada tingkat yang memadai. Untuk rumah tipe 36, kapasitas pasokan mampu mendukung pembangunan hingga 120 unit huntap per bulan, dengan potensi distribusi tidak hanya di Sumatra Barat, tetapi juga ke Sumatra Utara dan Aceh.

Sebelumnya, bata interlock presisi SIG telah diterapkan pada sejumlah proyek percontohan, antara lain pembangunan rumah contoh tipe 36 di kawasan strategis nasional Ibu Kota Nusantara (IKN) serta rumah contoh tipe 36 dan tipe 57 di Bambu Apus, Jakarta Timur, dengan hasil yang menunjukkan efisiensi waktu konstruksi dan kualitas bangunan yang optimal.

Vita menambahkan SIG juga mengedepankan aspek sosial dan lingkungan melalui penggunaan semen hijau yang memiliki emisi karbon hingga 38 persen lebih rendah dibandingkan semen konvensional serta tingkat kandungan dalam negeri di atas 90 persen.

“Dengan menggunakan semen hijau SIG, berarti ikut berpartisipasi dalam upaya menurunkan emisi sekaligus mendukung kemajuan industri dalam negeri,” tuturnya.

Pewarta: Aria Ananda
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) mengungkap membutuhkan alokasi anggaran jumbo guna memenuhi pengadaan 26.969 unit hunian tetap (huntap) bagi masyarakat terdampak bencana Sumatra.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menjelaskan bahwa total kebutuhan dana untuk merealisasikan pembangunan seluruh unit hunian tersebut diproyeksikan tembus Rp8,525 triliun.

"Kami sudah mendata, yang didata oleh petugas kami ada 26.969 unit [huntap yang perlu dibangun] dengan kebutuhan anggaran Rp8,525 triliun,” ujar Maruarar saat ditemui di Kompleks Parlemen RI, Rabu (18/2/2026).

Dia menjelaskan bahwa strategi pembangunan huntap di Sumatra akan difokuskan pada konsep satu hamparan lahan yang terintegrasi. Hal ini dilakukan untuk menjamin kualitas pemukiman yang lebih tertata dibandingkan pola pembangunan yang terpisah-pisah.

Akan tetapi, mempertimbangkan keterbatasan APBN dalam membiayai proyek tersebut, Kementerian PKP menekankan berencana memperkuat keterlibatan sektor swasta melalui program gotong royong.

Pada saat yang sama, Ara juga menargetkan percepatan konstruksi agar sebagian unit hunian di Sumatra dapat segera fungsional dalam waktu dekat.

Target tersebut ditetapkan guna merespons kebutuhan mendesak warga, terutama agar ratusan keluarga sudah bisa menempati rumah permanen tersebut sebelum memasuki periode Lebaran mendatang.

“Ini langkah terobosan kami, karena kita juga ingin sebelum lebaran sudah ada berapa ratus keluarga yang masuk ke rumah yang bersifat hunian tetap. Itu adalah sinergi dari arahan Presiden Prabowo, supaya kita mengambil langkah-langkah dengan cepat,” jelas Ara.

Sebelumnya, Kementerian PKP bersama Yayasan Buddha Tzu Chi juga telah merealisasikan pembangunan 2.603 unit hunian tetap yang diperuntukkan bagi korban bencana alam di wilayah Sumatra.

Sementara itu, mengacu pada data Kementerian PKP terdapat 139.485 unit rumah masyarakat terdampak bencana banjir dan longsor yang terjadi di wilayah Aceh, Sumatra Utara, serta Sumatra Barat.

Wilayah Aceh menjadi yang paling besar mengalami kerusakan. Sebanyak 38.553 unit rumah rusak ringan, 22.204 unit rusak sedang, 35.517 unit rusak berat dan 4.295 unit rumah hanyut. Dengan demikian, total rumah masyarakat wilayah Aceh terdampak bencana banjir hingga longsor tembus 100.569 unit rumah.

Kemudian, terdapat 29.766 unit rumah terdampak bencana di Sumatra Utara. Perinciannya, 19.936 unit rusak ringan, 4.304 unit rusak sedang, 4.351 unit rusak berat dan 1.135 unit hanyut.

Terakhir, total rumah terdampak wilayah Sumatra Barat mencapai 9.150 unit. Di antaranya 5.634 unit rusak ringan, 1.174 unit rusak sedang, 1.577 unit rusak berat dan 765 unit dinyatakan hanyut.

Bisnis.com, JAKARTA — Chief Operating Officer (COO) Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara Dony Oskaria mengungkap akan melangsungkan peletakan batu pertama (groundbreaking) hunian tetap (huntap) untuk masyarakat terdampak bencana di Sumatra, besok, Kamis (19/2/2026).

Dony menjelaskan bahwa hunian tetap itu akan tersebar di tiga provinsi yang terdampak bencana mulai dari Aceh, Sumatra Utara, serta Sumatra Barat.

"Besok kami akan groundbreaking rencananya di Sumatra Barat untuk huntap yang pertama, kemudian dilanjutkan di Aceh dan di Sumatra Utara," jelasnya dalam Rapat Koordinasi Satgas Pemulihan Pasca Bencana Sumatra, Rabu (18/2/2026).

Dony menjelaskan pihaknya telah berkoordinasi dengan Menteri PKP, Maruarar Sirait mengenai rencana groundbreaking tersebut.

Pada saat yang sama, Dony menyebut bahwa hingga saat ini BPI Danantara telah melaksanakan pembangunan Hunian Danantara (Huntara) sebanyak 1.368 unit.

Perinciannya, 1.075 unit huntara dibangun di Aceh, 200 unit huntara di Sumatra Utara, dan 123 unit huntara di Sumatra Barat. "Dan setelah kami serah terimakan kepada pemerintah setempat, sebagian besar sudah dihuni, sudah ditempati," tambahnya.

Sementara pada kesempatan berbeda, Menteri PKP Maruarar Sirait mengamini bahwa pihaknya telah berkoordinasi dengan Danantara mengenai Groundbreaing tersebut.

Saat dikonfirmasi mengenai berapa nilai proyek tersebut, dia enggan menjawab. Dia hanya memastikan bahwa upaya tersebut merupakan bentuk gotong royong pemerintah dalam mempercepat penyaluran Hunian masyarakat.

"Kita sedang persiapkan, yang sudah groundbreaking kan saya juga hadir langsung itu di Sibolga, Tapanuli Tengah, dan Tapanuli Utara. Tadi saya cek, cukup banyak [unit yang akan dibangun], ada berapa ratus rumah akan selesai sebelum lebaran," pungkasnya.

Bisnis.com, PADANG - Pembangunan hunian tetap (huntap) untuk korban bencana alam di Kampung Talang, Kota Padang, Sumatra Barat (Sumbar), menggunakan inovasi Sepablock dari PT Semen Padang.

Pembangunan huntap di Kampung Talang itu merupakan bentuk perhatian langsung Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Sumbar dan Kadib Indonesia terhadap wilayah-wilayah terdampak bencana di Sumatra, termasuk di Sumbar.

Ketua Kadin Sumbar Buchari Bachter mengatakan proyek ini mengusung semangat kolaborasi yang melibatkan berbagai pihak, di antaranya PT Semen Padang dan Universitas Andalas.

"Jadi untuk pembangunan huntap itu, kami memilih menggunakan produk dari Semen Padang yakni Sepablock. Karena selain ramah gempa, inovasi itu memungkinkan proses konstruksi berlangsung lebih cepat dengan target penyelesaian pembangunan sekitar 30 hari," ucap Buchari Bachter dalam keterangan resmi, Sabtu (31/1/2026).

Dia menyampaikan adanya proyek ini sekaligus menjadi percontohan pertama di Sumatra dalam penggunaan teknologi tersebut untuk hunian pascabencana karena Kadin berharap pembangunan huntap korban bencana Sumatra bisa menggunakan Sepablock.

Direktur Utama PT Semen Padang Pri Gustari Akbar mengatakan adanya keterlibatan Kadin ini menunjukkan bahwa dunia usaha tidak hanya berperan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, tetapi juga hadir secara nyata dalam pemulihan kehidupan masyarakat.

Menurutnya bencana alam tidak hanya meninggalkan kerusakan fisik, tetapi juga menyisakan luka psikologis yang mendalam bagi para penyintas. Oleh karena itu, pembangunan hunian tetap ini memiliki makna yang lebih luas.

"Pembangunan hunian tetap ini bukan sekadar membangun rumah, tetapi juga membangun kembali harapan, rasa aman, dan masa depan masyarakat," kata dia.

Dia menambahkan, sebagai perusahaan semen tertua di Asia Tenggara dan bagian dari PT Semen Indonesia (Persero) Tbk (SIG), PT Semen Padang memiliki komitmen kuat dalam mendukung pembangunan berkelanjutan, termasuk dalam penanganan dan pemulihan pascabencana.

"Jadi pembangunan hunian pascabencana harus memenuhi 3 prinsip utama yakni cepat, aman, dan berkualitas," tegasnya.

Pri menambahkan bahwa PT Semen Padang mendukung penggunaan Sepablock sebagai solusi konstruksi unggulan.

Produk ini dirancang untuk memungkinkan proses pembangunan yang lebih cepat, memiliki kualitas dan presisi tinggi, serta menghasilkan bangunan yang kuat dan stabil, sekaligus efisien dari sisi waktu dan biaya.

"Melalui penggunaan Sepablock, kami berharap hunian yang dibangun tidak hanya layak huni, tetapi juga memiliki ketahanan yang lebih baik terhadap risiko bencana di masa mendatang," kata Pri.

Dia juga menilai kegiatan ini sebagai contoh nyata sinergi antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat.

Kolaborasi lintas sektor tersebut dinilai sangat penting, khususnya di Sumbar yang memiliki potensi risiko kebencanaan cukup tinggi.

"PT Semen Padang siap untuk terus bersinergi dan berkontribusi, tidak hanya melalui penyediaan material bangunan, tetapi juga lewat inovasi produk dan dukungan berkelanjutan bagi pembangunan daerah yang tangguh dan berketahanan," tegasnya.

Wali Kota Padang Fadly Amran menyampaikan bahwa percepatan penyediaan hunian layak bagi warga terdampak bencana merupakan prioritas utama Pemerintah Kota Padang.

Menurutnya, pemulihan pascabencana tidak hanya berfokus pada pembangunan fisik, tetapi juga pemulihan sosial dan ekonomi masyarakat.

Dia juga mengungkapkan bahwa Pemko Padang saat ini tengah menyiapkan pembangunan sekitar 500 unit huntap yang akan tersebar di 3 lokasi yakni Balai Gadang, Simpang Haru, dan Lambung Bukit. Usulan pembangunan tersebut telah diajukan kepada pemerintah pusat.

Bisnis.com, MEDAN – Bupati Aceh Tamiang Provinsi Aceh Armia Pahmi mengungkapkan Aceh Tamiang membutuhkan pembangunan kembali hunian tetap (huntap) sekitar 20.000 unit bagi masyarakatnya yang terdampak bencana banjir bandang jelang akhir November 2025.

“Ada 20.000 lebih pembangunan huntap yang saya minta [ke pemerintah]. Itu berdasarkan data yang sudah ada di saya dan kemungkinan bisa bertambah,” ujar Armia kepada Bisnis, Selasa (27/1/2026).

Dia mengatakan, jumlah huntap yang saat ini diminta Pemkab Aceh Tamiang ke pemerintah telah berdasarkan simulasi dan taksiran data sesuai SK BNBA (Surat Keputusan By Name By Address) tahap I dan finalisasi data BNBA tahap II yang masih berlangsung.

Angka itu disebutnya akan bertambah mengingat proses verifikasi dan validasi faktual di lapangan yang terus berlanjut.

Berdasarkan data sementara Pos Komando Tanggap Darurat Bencana Hidrometeorologi Badai Tropis Senyar Kabupaten Aceh Tamiang tanggal 26 Januari 2026, total rumah rusak di wilayah ini mencapai 75.088 unit. Rinciannya, sebanyak 12.358 unit rumah mengalami rusak berat; rusak sedang 17.028 unit; dan rusak ringan 39.793 unit.

Armia Pahmi menuturkan per tanggal 22 Januari 2026, tim verifikasi dan validasi faktual sudah mendata 1.141 unit rumah dengan rincian klasifikasi rumah rusak berat sebanyak 117 unit, rumah rusak sedang 249 unit; dan rumah rusak ringan sebanyak 775 unit.

Dia pun menyebut baru mendapat komitmen dan kepastian pembangunan unit rumah baru (huntap) sebanyak kurang lebih 2.446 unit bagi warga korban bencana hidrometeorologi, yakni dari Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman sebanyak 1.796 unit, Polri sebanyak 150 unit, dan Yayasan Buddha Tzu Chi sebanyak 500 unit.

“Bila menggunakan perkiraan tadi, berarti masih ada PR pemenuhan kebutuhan pembangunan kembali rumah masyarakat sekitar 17.554 unit dan akan terus bertambah. Kami berharap ini dapat perhatian dari pemerintah pusat agar masyarakat korban bencana bisa mendapatkan kehidupan yang lebih layak,” jelasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) menargetkan pembangunan 2.603 unit hunian tetap (huntap) bagi korban bencana di Pulau Sumatra dapat tuntas dalam waktu dekat.

Menteri PKP, Maruarar Sirait (Ara) mengungkapkan bahwa proses konstruksi fisik di lapangan saat ini tengah berjalan. Dia menargetkan, pengerjaannya dapat rampung dalam waktu 5 bulan pasca dimulainya proyek pada Desember 2025.

"Semoga bulan Mei mungkin sudah jadi sebagian besar itu, baik di Aceh, Sumatra Barat, maupun Sumatra Utara. Saya ambil inisiatif sudah memulai sejak 20 Desember, nanti mudah-mudahan Bapak-Ibu bisa saya undang bulan Mei untuk bisa menghadiri peresmian ribuan rumah yang dibangun," ujar Maruarar dalam keterangannya, dikutip Selasa (27/1/2026).

Secara terperinci, total hunian tetap yang tengah dibangun mencapai 2.603 unit rumah mengandalkan skema pembiayaan campuran, termasuk mengoptimalkan dana corporate social responsibility (CSR) dari berbagai yayasan dan mitra swasta.

Maruarar menekankan bahwa pelibatan sektor swasta menjadi kunci agar pembangunan tidak melulu bergantung pada birokrasi anggaran negara yang memakan waktu.

Adapun, lokasi pembangunan huntap tersebut tersebar di wilayah Sumatra Utara, mencakup Tapanuli Tengah, Sibolga, dan Tapanuli Utara.

Selain di Sumatra Utara, pergerakan alat berat dan material bangunan juga dilaporkan mulai masif di wilayah Aceh, khususnya di Kabupaten Aceh Tamiang. Sementara itu, untuk wilayah Sumatra Barat, pemerintah menjadwalkan proses konstruksi akan dimulai dalam waktu dekat.

"Mohon doanya supaya bisa mungkin 5 bulan ini selesai," pungkasnya.

Sebelumnya, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) mengungkap terdapat 139.485 unit rumah masyarakat terdampak bencana banjir dan longsor yang terjadi di wilayah Aceh, Sumatra Utara, serta Sumatra Barat.

Mengacu data Kementerian PKP, wilayah Aceh menjadi yang paling besar mengalami kerusakan. Di mana, berdasarkan catatannya terdapat 38.553 unit rumah rusak ringan, 22.204 unit rusak sedang, 35.517 unit rusak berat dan 4.295 unit rumah hanyut.

Dengan demikian, total rumah masyarakat wilayah Aceh terdampak bencana banjir hingga longsor tembus 100.569 unit rumah. Kemudian, terdapat 29.766 unit rumah terdampak bencana di Sumatra Utara. Perinciannya, 19.936 unit rusak ringan, 4.304 unit rusak sedang, 4.351 unit rusak berat dan 1.135 unit hanyut.

Terakhir, total rumah terdampak wilayah Sumatra Barat mencapai 9.150 unit. Di antaranya 5.634 unit rusak ringan, 1.174 unit rusak sedang, 1.577 unit rusak berat dan 765 unit dinyatakan hanyut.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid mengungkap terdapat potensi lahan eks Hak Guna Usaha (HGU) seluas 81.551 hektare (Ha) di Provinsi Aceh.

Nusron menjelaskan lahan eks HGU tersebut berpotensi untuk dapat digunakan dalam mendukung pembangunan Hunian tetap (huntap) bagi masyarakat terdampak bencana.

"Di Aceh ada 52 HGU yang terdampak baik itu jaraknya 1 kilometer maupun hingga 5 kilometer dengan lokasi banjir. Ada 52 HGU yang luasnya 81.551 hektare yang ada di 18 kabupaten kota ini berpotensi bisa menjadi hunian tetap," kata Nusron dalam Rapat Kerja (Raker) bersama Komisi II DPR RI, Senin (19/1/2026).

Dalam paparan yang disampaikan, lahan seluas 81.551 Ha itu tersebar di dalam 224 kecamatan dan 3.978 desa atau kelurahan.

Terkait statusnya, lahan seluas 80.047 Ha (50 HGU) saat ini dalam tahapan penetapan dan penertiban tanah terlantar. Sedangkan sisanya yakni seluas 1.503 Ha (2 HGU) telah masuk periode Berakhir jangka waktu.

"Jadi artinya seandainya nanti untuk huntap ingin menggunakan eks HGU maupun HGU yang jaraknya 1 km aman, kita sudah siapkan," pungkas Nusron.

Sementara pada kesempatan berbeda, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) sebelumnya mengungkap terdapat 139.485 unit rumah masyarakat terdampak bencana banjir dan longsor yang terjadi di wilayah Aceh, Sumatra Utara, serta Sumatra Barat.

Menteri PKP, Maruarar Sirait (Ara) menjelaskan bahwa ratusan ribu rumah rusak tersebut tergolong ke dalam empat kategori, yakni rusak ringan, rusak sedang, rusak berat hingga hanyut.

"Jadi total, yang rusak ringan, rusak sedang, rusak berat, dan hanyut, total 139.485. Data per hari Minggu, 14 Desember 2005, jam 5.00 sore," kata Ara dalam Sidang Kabinet Paripurna di Jakarta, Senin (15/12/2025).

Dalam perinciannya, wilayah Aceh menjadi yang paling besar mengalami kerusakan. Di mana, berdasarkan catatannya terdapat 38.553 unit rumah rusak ringan, 22.204 unit rusak sedang, 35.517 unit rusak berat dan 4.295 unit rumah hanyut.

Dengan demikian, total rumah masyarakat wilayah Aceh terdampak bencana banjir hingga longsor tembus 100.569 unit rumah.

Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah mempercepat pembangunan hunian sementara (Huntara) dan hunian tetap (Huntap) di Sumatra Utara, Sumatra Barat, dan Aceh. Sejumlah wilayah masuk tahap pembangunan, sedangkan lokasi lainnya tahap pematangan lahan.

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Pratikno mengatakan pembangunan huntap dilakukan bagi warga yang pemukimannya perlu direlokasi, salah satunya membangun hunian mandiri di lahan milik warga.

Namun, Pratikno tidak memungkiri bahwa pembangunan huntara memiliki hambatan berupa penyiapan lahan. Huntara dibangun oleh pemerintah pusat atas rekomendasi BNPB.

"Persiapan dan percepatan untuk huntara ini terus dilakukan memang salah satu tantangan dalam proses ini adalah penyiapan lahan. Sekali lagi untuk menyiapkan lahan oleh pemerintah daerah pembangunannya dikerjakan oleh pemerintah pusat atas koordinator dari BNPB,” kata Pratikno dalam keterangan resmi, dikutip pada Jumat (26/12/2025)

Di Aceh, daerah yang sudah memasuki tahap pembangunan huntara adalah Kabupaten Pidie Jaya. Sementara itu enam kabupaten yakni Aceh Tamiang, Aceh Utara, Aceh Tengah, Gayo Lues, Bener Meriah, dan Bireuen dalam tahap pematangan lahan hingga proses membuka akses jalan menuju lokasi pembangunan.

Selain itu, untuk Kabupaten Aceh Timur dan Nagan Raya masih dalam proses identifikasi lahan. Di Sumatra Utara, empat kabupaten dan kota sudah dalam proses pembangunan huntara dan hunian tetap, yaitu Kota Sibolga, Tapanuli Utara, Tapanuli Selatan, dan Langkat.

Sementara di Sumatra Barat, terdapat lima Kabupaten sedang berproses dalam pembangunan huntara, yakni Kabupaten Pesisir Selatan 8 unit huntara, Lima Puluh Kota untuk tiga kopel, Kabupaten Padang Pariaman 7 kopel atau 17 unit huntara, Kabupaten Tanah Datar 1 kopel, dan Kabupaten Agam 2 kopel.

Pratikno menuturkan bahwa seluruh pengerjaan dilakukan bersama pemerintah daerah, pemerintah pusat, TNI-Polri atas koordinasi dengan BNPB.

"Pemerintah terus melakukan percepatan penanganan ruas jalan ini dan tidak berhenti agar konektivitas dan layanan logistik akan semakin lancar,” katanya.

Dia juga menyebutkan 72 dari 81 jalan nasional di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat yang terdampak telah berfungsi. Sedangkan, 9 ruas lainnya dalam proses penanganan. Dia menegaskan pemerintah terus mendorong penyaluran logistik, operasi SAR, hingga perbaikan infrastruktur.

"Langkah pemulihan dan tetap dijalankan tetap dilaksanakan menjelang pergantian tahun ini tidak ada libur semuanya terus bekerja demi masyarakat, menolong masyarakat yang terdampak bencana,” tandasnya.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menyatakan pembangunan hunian tetap (huntap) bagi korban terdampak bencana hidrometeorologi resmi dimulai. Maruarar mengatakan, negara telah mengerahkan seluruh kekuatan untuk memulihkan kondisi wilayah terdampak bencana di Sumatera Utara (Sumut) dan provinsi lainnya.

“Negara hadir, Presiden mengerahkan semua kekuatan, koordinasi, dan keuangan. Kita kompak membantu rakyat kita. Mari kita bekerja cepat, lebih cepat dari biasa,” kata Maruarar bersama Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, didampingi Wakil Gubernur Sumut Surya, dalam peletakan batu pertama hunian tetap di lahan Asrama Haji Pinangsori, Tapanuli Tengah, Sumatera Utara, Ahad (21/12/2025).

Pada tahap awal, lanjut Maruarar, Kementerian PKP akan membangun 200 hunian tetap di Sibolga, 118 unit di Tapanuli Tengah, 103 unit di Tapanuli Utara, dan 227 unit di Tapanuli Selatan.

Di Sibolga, hunian tetap dibangun di area Gelanggang Olahraga (GOR), di Tapanuli Tengah berlokasi di Asrama Haji Pinangsori, di Tapanuli Utara di Desa Sibalanga, serta di Tapanuli Selatan di Kebun Hapesong milik PT Perkebunan Nusantara (PTPN) IV.

Maruarar juga menyebutkan, pembangunan hunian tetap bagi korban bencana banjir, banjir bandang, dan tanah longsor di wilayah Sumut ditargetkan selesai pada awal 2026.

“Saya berharap seluruh pihak bisa bekerja kompak dan lebih cepat,” tutur menteri yang akrab disapa Ara ini.

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian memastikan pemerintah akan membantu seluruh rumah terdampak bencana, termasuk yang mengalami kerusakan ringan, sedang, dan berat.

Namun, papar Tito, untuk kategori kerusakan berat atau rumah yang telah hilang, pemerintah akan membangunkan hunian tetap tanpa membebani korban bencana.

“Semua dalam pendataan. Kerusakan ringan dan sedang akan dibantu pembiayaannya. Rusak berat atau hilang juga dibantu, dibangunkan hunian tetap yang saat ini kita lakukan groundbreaking,” katanya.

Bisnis.com, JAKARTA – Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) terus mendorong percepatan pembangunan hunian tetap (huntap) bagi masyarakat terdampak bencana hidrometeorologi di Kabupaten Tapanuli Utara.

Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Abdul Muhari, mengatakan upaya ini merupakan bagian dari komitmen pemerintah dalam memastikan pemulihan. Sejalan dengan komitmen tersebut, BNPB kini menitikberatkan upaya pada penguatan data dan administrasi sebagai dasar percepatan pembangunan huntap.

"Proses verifikasi dan validasi data calon penerima bantuan hunian tetap terus dilakukan agar pembangunan tepat sasaran, sesuai ketentuan, dan dapat segera direalisasikan setelah masa tanggap darurat berakhir," katanya dalam siaran pers, Sabtu (20/12/2025).

Selain fokus pada data, lanjutnya, BNPB juga memantau langsung progres pembangunan hunian sementara (huntara) dan persiapan lokasi huntap, termasuk peninjauan rumah contoh yang dibangun di Desa Sibalanga.

Rumah contoh tersebut menjadi acuan teknis bagi pembangunan hunian yang aman, layak, dan tahan terhadap risiko bencana, sekaligus sebagai sarana sosialisasi kepada masyarakat terkait standar bangunan yang akan diterapkan.

BNPB mendampingi pelaksanaan sosialisasi program huntap dan huntara kepada calon penerima bantuan di Kantor Desa Sibalanga, Kecamatan Adiankoting. Sosialisasi ini bertujuan memberikan pemahaman menyeluruh kepada masyarakat mengenai mekanisme bantuan, tahapan pembangunan, serta peran aktif warga dalam mendukung proses pemulihan pascabencana.

Dia menuturkan sebagai bagian dari rencana jangka panjang, pemerintah telah memetakan kebutuhan 5.974 rumah rusak berat. Rencana pembangunan Hunian Sementara (Huntara) sebanyak 2.524 unit kini memasuki tahap identifikasi lahan di beberapa titik seperti Tapanuli Tengah dan Langkat.

Khusus untuk wilayah Tapanuli Utara, agenda ground breaking pembangunan hunian dijadwalkan akan dilaksanakan langsung oleh Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman pada Minggu (21/12).

Ke depan, BNPB menegaskan bahwa percepatan pembangunan huntap akan dilakukan dengan pendekatan holistik, memperhatikan aspek keamanan, keberlanjutan lingkungan, dan pemulihan sosial ekonomi masyarakat terdampak. Pembangunan huntap tidak hanya berorientasi pada percepatan fisik bangunan, tetapi juga pada keberlanjutan kehidupan warga secara menyeluruh.

Di sisi lain, BNPB juga terus mengintensifkan penanganan darurat banjir dan tanah longsor di wilayah Sumatra Utara sebagai bagian dari respons bencana yang komprehensif.

"Hingga Jumat [19/12/2025], jumlah korban meninggal dunia mencapai 369 jiwa. Fokus utama saat ini adalah percepatan operasi SAR di empat sektor krusial guna mencari 71 orang yang masih dilaporkan hilang," katanya.

Upaya tersebut sejalan dengan percepatan pemulihan infrastruktur di 12 kabupaten/kota terdampak di Sumatra Utara. Tercatat 362 titik gangguan infrastruktur telah diidentifikasi dan ditangani secara bertahap, meski beberapa koridor utama seperti Tarutung–Sibolga dan Sibolga–Batang Toru masih memerlukan penanganan intensif.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) menargetkan pembangunan hunian tetap (huntap) bagi masyarakat terdampak bencana di Provinsi Aceh, Sumatra Utara (Sumut), dan Sumatra Barat (Sumbar) mulai dikerjakan pada Desember 2025.

Menteri PKP Maruarar Sirait menjelaskan bahwa percepatan pembangunan ini merupakan arahan langsung dari Presiden Prabowo Subianto guna mempercepat pemulihan pascabencana di tiga wilayah tersebut.

"Per hari ini sudah siap dibangun 2.603 rumah untuk saudara-saudara kita di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat. Ini bukan hunian sementara, tetapi hunian tetap. Doakan dalam waktu yang tidak lama lagi kita sudah mulai membangun," ujar Maruarar usai Rapat Koordinasi di Jakarta, Rabu (17/12/2025).

Adapun, pada tahap awal, pembangunan 2.603 unit huntap tersebut dipastikan tidak menggunakan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Pendanaan sepenuhnya bersumber dari skema Corporate Social Responsibility (CSR) dan swadaya.

Perinciannya, sebanyak 2.500 unit merupakan komitmen dari Yayasan Buddha Tzu Chi dan 103 unit sisanya berasal dari dana pribadi Menteri PKP. Lokasi pertama yang akan memulai proses peletakan batu pertama (groundbreaking) adalah Provinsi Sumatera Utara pada pekan ini.

Maruarar menekankan, meskipun saat ini status bencana masih dalam fase tanggap darurat, pemerintah memilih bergerak lebih cepat ke tahap pembangunan fisik untuk memberikan kepastian hunian bagi korban.

Untuk mendukung kecepatan tersebut, Maruarar mengusulkan fleksibilitas regulasi agar birokrasi tidak menghambat bantuan bagi masyarakat.

Dia menuturkan saat ini pihaknya tengah berkoordinasi dengan Kemenko PMK serta aparat penegak hukum (APH) seperti Kepolisian, Kejaksaan, hingga KPK untuk memastikan aspek akuntabilitas tetap terjaga.

"Jangan sampai aturan justru menghambat negara untuk membantu rakyatnya. Persoalan aturan lahan harus terkonsiliasi dengan cepat. Kita harus bekerja sesuai aturan, tapi juga cepat," pungkasnya.