Ini juga merupakan arahan Presiden Prabowo supaya tanah-tanah, lahan-lahan itu tidak terlalu banyak terpakai untuk perumahan jadinya diarahkan ke atas

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) mengungkapkan penyediaan perumahan di kawasan perkotaan diarahkan melalui pembangunan hunian vertikal.

Dia mengatakan permasalahan penyediaan perumahan terutama di kawasan perkotaan dihadapkan dengan keterbatasan lahan untuk pembangunan rumah.

"Oleh sebab itu penyediaan perumahan di kawasan perkotaan diarahkan melalui pembangunan hunian vertikal," ujar Ara di Jakarta, Selasa.

"Backlog" kepemilikan rumah masih menjadi masalah utama, kata dia, secara nasional kepemilikan rumah yang backlog itu 9,6 juta unit berdasarkan Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) 2025.

"Ini juga merupakan arahan Presiden Prabowo supaya tanah-tanah, lahan-lahan itu tidak terlalu banyak terpakai untuk perumahan jadinya diarahkan ke atas (hunian vertikal)," ujar Ara.

Sebagai informasi, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) mengungkapkan tanah-tanah yang diberikan oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) dimanfaatkan untuk pembangunan rumah susun dan kota satelit bagi masyarakat.

Terkait rusun, katanya, memang menjadi perhatian dari Presiden Prabowo dan Ketua Satgas Perumahan Hashim Djojohadikusumo.

Ara mengatakan bahwa saat ini pihaknya sedang mengecek tanah-tanah yang diberikan oleh Kementerian ATR di 188 lokasi.

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) memperkuat dukungan terhadap Program Strategis Nasional (PSN) melalui Pembangunan Permukiman Hunian Vertikal dan Kota Satelit.

Menteri ATR/Kepala BPN Nusron Wahid mengatakan bahwa dukungan diberikan dengan penyediaan lahan skala besar di berbagai wilayah Indonesia.

Kementerian ATR/BPN telah menyiapkan lahan potensial yang tersebar di sejumlah wilayah, termasuk di Pulau Jawa, Sumatera, Kalimantan, hingga Sulawesi.

Total indikasi lahan di Indonesia yang telah terdata mencapai lebih dari 129.000 hektare.

Pewarta: Suharsana Aji Sasra J C
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Menteri Transmigrasi (Mentrans) M Iftitah Sulaiman Suryanagara mendorong hunian vertikal dapat hadir di kawasan transmigrasi.

"Rumah tidak harus selalu menapak atau rumah tapak. Jadi, rumah tapak itu diperuntukkan kepada masyarakat lokal, sedangkan untuk pendatang kita kasih rumah tumbuh model apartemen atau rumah susun," ujar Iftitah dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu.

Dia mengatakan model hunian vertikal di kawasan transmigrasi sesuai dikarenakan lahan yang semakin terbatas dan mahal.

"Jadi, yang penting apa? Yang penting, dia datang ada pekerjaannya, ada tempat tinggalnya, ada sekolahnya. Jadi, tidak harus selalu (rumah tapak) karena tanah makin ke sini makin mahal, makin sempit," katanya.

Menurut dia, saat ini terdapat momentum penataan ruang dan lahan, sehingga pemanfaatan lahan di kawasan transmigrasi harus semakin bijak.

Sebelumnya, Mentrans Iftitah menegaskan komitmen memperbaiki layanan permukiman dengan memastikan rumah transmigrasi ditingkatkan dari tipe 36 ke tipe 45 agar keluarga memperoleh ruang tinggal lebih layak dan nyaman.

Menurutnya, keputusan menaikkan standar rumah menuju tipe 45 penting untuk menyediakan minimal dua kamar, sehingga anak-anak dan orang tua tidak tinggal dalam ruang yang sama karena secara psikologis kurang baik.

Mentrans berharap masyarakat transmigran lama tidak merasa iri karena peningkatan fasilitas ini adalah bagian dari perbaikan bertahap, sementara dukungan untuk penyelesaian persoalan yang mereka hadapi tetap diutamakan.

Mentrans menyampaikan bahwa rata-rata rumah transmigrasi saat ini masih tipe 36, namun beberapa lokasi sudah mulai dibangun tipe 45 sebagai bagian dari tahap transisi.

Ia menegaskan mulai tahun depan seluruh rumah transmigrasi akan menggunakan tipe 45 sebagai standar nasional sehingga kualitas hunian meningkat dan sesuai kebutuhan keluarga modern.

Pewarta: Suharsana Aji Sasra J C
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2026

Jawa sangat padat, sekitar 60 persen penduduk tinggal di Jawa. Sawah mulai habis maka pola tinggal harus mulai dikonsolidasikan secara vertikal yang efisien dan nyaman

Yogyakarta (ANTARA) - Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) RI menyebut kawasan Taman Keselamatan Lalu lintas di Kelurahan Giwangan Kemantren Umbulharjo Kota Yogyakarta menjadi lokasi pengembangan kawasan hunian vertikal di tengah kota.

Wakil Menteri (Wamen) PKP Fahri Hamzah di Yogyakarta, Jumat, mengatakan konsep hunian vertikal menjadi solusi untuk mengatasi keterbatasan lahan di kota-kota besar, terutama di Jawa dengan tingkat kepadatan penduduk tinggi.

"Nah, kawasan ini salah satu yang menarik. Nanti akan saya laporkan supaya bisa menjadi salah satu kawasan terpilih untuk penyediaan rumah vertikal di perkotaan yang murah," kata Fahri usai meninjau kawasan Taman Keselamatan Lalu lintas.

Menurut dia, kawasan Taman Keselamatan dapat menjadi prioritas menjadi hunian vertikal karena tanahnya merupakan tanah negara, baik pusat, daerah maupun BUMN, sehingga biaya tanah bisa ditekan melalui subsidi negara.

Wamen PKP mengatakan pembangunan hunian vertikal di tengah kota diharapkan dapat menekan biaya hidup masyarakat sekaligus menjaga kualitas lingkungan pemukiman.

Kendati demikian, kata dia, standar hunian yang layak tetap harus diperhatikan sesuai indikator Sustainable Development Goals (SDGs).

"Pulau Jawa sudah sangat padat, sekitar 60 persen penduduk Indonesia tinggal di Jawa. Sawah mulai habis, maka pola tinggal harus mulai dikonsolidasikan secara vertikal yang lebih efisien dan nyaman," katanya.

Lebih lanjut dia juga mengatakan saat ini pemerintah sedang mencari lokasi strategis di tengah kota untuk kawasan hunian baru guna mengurangi kepadatan permukiman tanpa mendorong masyarakat berpindah terlalu jauh ke pinggiran kota.

"Pemerintah mencari wilayah-wilayah baru, tetapi syaratnya di tengah kota supaya kehidupan masyarakat tidak berpindah terlalu jauh," katanya.

Menurut dia, kalau masyarakat berpindah terlalu jauh dalam mendukung pengurangan kepadatan permukiman, maka sering kali muncul urban sprawl atau kota yang memencar keluar.

"Akibatnya masyarakat yang pindah justru kesulitan karena infrastruktur sekolah, rumah sakit dan fasilitas umum belum tersedia," katanya.

Pewarta: Hery Sidik
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Ini skalanya besar dan bisa mentransformasi kawasan perkotaan kita ke depan

Jakarta (ANTARA) - Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah mendorong PT Kereta Api Indonesia (Persero) (KAI) berperan sebagai penyedia stok perumahan nasional melalui pemanfaatan aset lahan di kawasan stasiun.

Menurut dia, peran tersebut penting untuk memperbaiki keseimbangan antara pasokan dan permintaan di sektor perumahan yang selama ini dinilai belum terkelola dengan baik.

“Yang saya tahu di seluruh Indonesia ada sekitar 600 stasiun yang dikelola oleh KAI dan di Jabodetabek ini ada sekitar 80. Maka kalau itu kita umumkan sebagai basis atau kantong-kantong stok perumahan maka supply demand-nya nyambung,” ujarnya dalam penandatanganan nota kesepahaman antara KAI dan BTN di Jakarta, Jumat.

Ia menjelaskan persoalan utama sektor perumahan tidak hanya terletak pada pembiayaan, tetapi juga belum jelasnya mekanisme permintaan dan ketersediaan rumah di pasar.

Pemerintah mencatat backlog perumahan mencapai sekitar 12 juta unit, namun realisasi pasar dinilai masih jauh di bawah angka tersebut.

Untuk itu, Fahri mendorong pembentukan sistem antrean bagi masyarakat yang ingin memiliki rumah, berbasis down payment atau keanggotaan, agar permintaan dapat terdata secara lebih akurat.

Selain itu, ia mendukung pengembangan hunian berbasis transit oriented development (TOD) di kawasan sekitar stasiun sebagai solusi penyediaan hunian yang terintegrasi dengan transportasi publik.

Menurut dia, KAI memiliki potensi besar karena mengelola ratusan stasiun di berbagai wilayah yang dapat dikembangkan menjadi basis hunian perkotaan.

Langkah tersebut, lanjutnya, sejalan dengan upaya pemerintah mendorong transformasi besar sektor perumahan melalui program pembangunan 3 juta rumah.

“Ini skalanya besar dan bisa mentransformasi kawasan perkotaan kita ke depan,” ujarnya.

Sementara itu, Direktur Utama KAI Bobby Rasyidin mengatakan perusahaan memiliki aset lahan sekitar 327 juta meter persegi yang tersebar di berbagai kota besar di Jawa dan Sumatera.

Ia menyatakan KAI akan terus mendorong pengembangan hunian vertikal dengan memanfaatkan aset strategis di sekitar kawasan stasiun guna menghadirkan hunian yang terintegrasi dengan transportasi publik.

Salah satu proyek yang akan dikembangkan adalah hunian vertikal berbasis TOD di kawasan Stasiun Manggarai, Jakarta, yang dijadwalkan mulai dibangun pada Juli 2026.

KAI menyiapkan lahan sekitar 62 hektare di kawasan tersebut yang akan dikembangkan tidak hanya untuk hunian, tetapi juga kawasan komersial, bisnis, serta fasilitas pendukung lainnya. Proyek ini akan dikerjakan oleh anak usaha KAI, yakni PT KA Properti Manajemen.

Pewarta: Shofi Ayudiana
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - PT Kereta Api Indonesia (Persero) (KAI) bersama PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) siap mengembangkan sekitar 5.400 unit hunian vertikal berbasis Transit Oriented Development (TOD) di empat kota besar, yakni Jakarta, Bandung, Semarang, dan Surabaya.

Direktur Utama KAI Bobby Rasyidin mengatakan pengembangan tersebut memanfaatkan aset strategis perseroan di sekitar kawasan stasiun untuk menghadirkan hunian terintegrasi dengan transportasi publik.

“Kami menggabungkan tiga hal. Satu adalah perumahan vertikal yang harganya terjangkau, yang merupakan bagian dari program penting dari pemerintah Bapak Presiden Prabowo Subianto. Yang kedua adalah kita merealisasikan konsep TOD,” ujar Bobby dalam penandatanganan nota kesepahaman antara KAI dan BTN di Jakarta, Jumat.

Adapun lokasi pengembangan meliputi kawasan Stasiun Manggarai di Jakarta dengan potensi sekitar 2.200 unit, Stasiun Kiaracondong Bandung sekitar 753 unit, kawasan Dr. Kariadi/Gergaji Semarang sekitar 1.042 unit, serta kawasan Stasiun Gubeng Surabaya sekitar 1.489 unit.

Khusus untuk tahap awal pengembangan di kawasan Manggarai, proyek akan dibangun di atas lahan sekitar 2,2 hektare dengan pembangunan tiga tower pertama.

“Untuk tahap pertama ini kita akan mulai bangun di Juli–Agustus dan ditargetkan dalam 13 bulan sudah bisa dilakukan serah terima,” ujar Bobby.

Kawasan TOD Manggarai berada di salah satu simpul transportasi terbesar di Indonesia yang terhubung langsung dengan KRL Commuter Line lintas Jabodetabek, kereta bandara, LRT, Transjakarta, hingga akses menuju MRT Jakarta dan pusat bisnis seperti Sudirman, Thamrin, dan Kuningan.

Lokasinya yang berada di simpul transportasi Manggarai dinilai strategis karena terhubung dengan berbagai moda, seperti KRL, kereta bandara, LRT, dan kereta jarak jauh.

KAI mencatat jumlah pengguna KRL saat ini mencapai sekitar 1,3 juta penumpang per hari, dengan sekitar 300 ribu penumpang naik turun di Stasiun Manggarai.

Menurut Bobby, proyek tersebut diharapkan dapat menjadi solusi atas tingginya biaya transportasi pekerja yang selama ini tinggal di luar Jakarta namun bekerja di pusat kota.

Dalam kesempatan yang sama, Direktur Utama BTN Nixon L.P. Napitupulu menambahkan konsep hunian berbasis TOD menjadi semakin relevan di tengah tingginya urbanisasi dan keterbatasan lahan di pusat kota.

Menurut Nixon, banyak pekerja di Jakarta masih tinggal di wilayah penyangga sehingga harus mengeluarkan biaya transportasi yang cukup besar.

“Biaya transportasi bisa mencapai 20 hingga 25 persen dari penghasilan bulanan. Ini yang ingin kita jawab melalui hunian yang lebih dekat dengan tempat kerja,” ujar Nixon.

Selain menyediakan hunian, BTN juga menyiapkan dukungan pembiayaan baik untuk konstruksi maupun kredit pemilikan rumah (KPR) bagi masyarakat.

Dalam kerja sama ini, BTN akan mendukung pembiayaan konstruksi, fasilitas Kredit Pemilikan Rumah (KPR), serta pengelolaan demand pipeline management untuk mendukung pengembangan proyek TOD berikutnya di berbagai kawasan strategis milik KAI.

Pewarta: Shofi Ayudiana
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Untuk tahap pertama ini kita akan mulai bangun di Juli–Agustus dan ditargetkan dalam 13 bulan sudah bisa dilakukan serah terima

Jakarta (ANTARA) - PT Kereta Api Indonesia (Persero) mulai membangun hunian vertikal berbasis Transit Oriented Development (TOD) di kawasan Stasiun Manggarai, Jakarta pada Juli 2026, sebagai bagian dari upaya mendukung Program 3 Juta Rumah.

Direktur Utama KAI Bobby Rasyidin mengatakan pembangunan tahap awal proyek tersebut ditargetkan dimulai pada Juli–Agustus 2026, dengan waktu konstruksi sekitar 13 bulan hingga serah terima unit.

“Untuk tahap pertama ini kita akan mulai bangun di Juli–Agustus dan ditargetkan dalam 13 bulan sudah bisa dilakukan serah terima,” ujar Bobby dalam penandatanganan nota kesepahaman antara KAI dan BTN di Jakarta, Jumat.

Menurut Bobby, proyek ini merupakan bagian dari pengembangan kawasan Manggarai yang akan diarahkan menjadi pusat bisnis baru atau central business district (CBD) kedua di Jakarta.

KAI menyiapkan lahan sekitar 62 hektare di kawasan Manggarai yang akan dikembangkan tidak hanya untuk hunian, tetapi juga kawasan komersial, bisnis, serta fasilitas pendukung lainnya. Proyek ini dikerjakan oleh anak usaha KAI yakni PT KA Properti Manajemen.

Bobby menuturkan untuk tahap awal pengembangan di kawasan Manggarai, proyek akan dibangun di atas lahan sekitar 2,2 hektare dengan pembangunan tiga tower pertama.

Selanjutnya, proyek akan dilanjutkan pada area sekitar 1,6 hektare untuk pengembangan delapan tower hunian vertikal dengan total sekitar 5.000 unit.

Menurut Bobby, hunian vertikal ini dirancang dengan konsep terintegrasi dengan transportasi publik guna mendukung mobilitas masyarakat perkotaan.

Lokasinya yang berada di simpul transportasi Manggarai dinilai strategis karena terhubung dengan berbagai moda, seperti KRL, kereta bandara, LRT, dan kereta jarak jauh.

KAI mencatat jumlah pengguna KRL saat ini mencapai sekitar 1,3 juta penumpang per hari, dengan sekitar 300 ribu penumpang naik turun di Stasiun Manggarai.

Menurut dia, tingginya mobilitas masyarakat dari wilayah penyangga ke Jakarta menjadi dasar pengembangan hunian di pusat kota untuk meningkatkan efisiensi waktu dan biaya perjalanan.

Dalam proyek ini, KAI menggandeng BTN untuk mendukung pembiayaan konstruksi maupun kredit pemilikan rumah (KPR).

Hunian yang dikembangkan terdiri atas tipe 2 kamar tidur dengan ukuran sekitar 36 meter persegi hingga 45 meter persegi.

Harga unit diproyeksikan mulai dari sekitar Rp500 jutaan untuk segmen masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), sementara unit non-subsidi dipasarkan mulai kisaran Rp700 jutaan hingga di atas Rp1 miliar tergantung tipe dan lokasi tower.

Ke depan, KAI membuka peluang pengembangan hunian serupa di lokasi lain, mengingat perusahaan memiliki aset lahan sekitar 327 juta meter persegi yang tersebar di berbagai kota besar di Jawa dan Sumatera.

Pewarta: Shofi Ayudiana
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid menyiapkan penyediaan lahan di berbagai wilayah untuk mendukung pembangunan permukiman hunian vertikal dan kota satelit.

"Kami dari Kementerian ATR/BPN sudah menyiapkan lahan di berbagai daerah untuk mendukung pembangunan hunian vertikal. Namun, pada tahap berikutnya juga kita siapkan pengembangan kota baru sebagai solusi untuk mengurangi kepadatan di kota-kota besar," ujar Nusron dalam keterangannya di Jakarta, Jumat.

Kementerian ATR/BPN memperkuat dukungan terhadap Program Strategis Nasional (PSN) melalui pembangunan permukiman hunian vertikal dan kota satelit.

Nusron mengatakan bahwa dukungan diberikan dengan penyediaan lahan skala besar di berbagai wilayah Indonesia.

Kementerian ATR/BPN telah menyiapkan lahan potensial yang tersebar di sejumlah wilayah, termasuk di Pulau Jawa, Sumatera, Kalimantan, hingga Sulawesi. Total indikasi lahan di Indonesia yang telah terdata mencapai lebih dari 129 ribu hektare.

"Data awal kami menunjukkan terdapat sekitar 129.764 hektare lahan yang teridentifikasi. Namun, yang benar-benar potensial untuk dimanfaatkan saat ini sekitar 37.709 hektare," kata Nusron.

Untuk kawasan perkotaan, pemerintah memprioritaskan pembangunan hunian vertikal, khususnya bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Sementara itu, untuk pengembangan Kota Satelit, disiapkan lahan dengan skala yang lebih luas.

"Untuk Kota Satelit, kebutuhan lahannya minimal antara 30 hingga 120 hektare per lokasi. Sedangkan, untuk pengembangan kawasan tertentu bisa mencapai 100 hektare atau lebih," ujar Nusron.

Sementara itu, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait menyatakan bahwa ketersediaan lahan ini merupakan faktor kunci dalam keberhasilan PSN.

"Kami memiliki konsep sederhana untuk melaksanakan program 3 Juta Rumah. Kami ingin tanah untuk pembangunan rumah ini bisa tersedia," ujar Maruarar atau disapa Ara.

Pewarta: Suharsana Aji Sasra J C
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Kabupaten Bekasi (ANTARA) - Usulan pembangunan hunian vertikal subsidi bagi kaum buruh Kabupaten Bekasi, Jawa Barat di sekitar kawasan industri mulai ditindaklanjuti pemerintah dengan melakukan kajian skema pelaksanaan program, baik dari sisi pembiayaan, pembangunan hingga penentuan lokasi.

"Sudah ada titik temu, dalam artian sudah ada tindak lanjut langsung dari pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, dan sudah ditinjau langsung oleh Pak Wamen, hasilnya positif," kata Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bekasi Ade Sukron Hanas di Cikarang, Minggu.

Ade beserta jajaran anggota dewan lain turut mendampingi kunjungan Wakil Menteri PKP Fahri Hamzah di lokasi yang rencananya akan dibangun hunian vertikal bagi kaum buruh. Lokasinya berada di Jalan Serang Bulak, Desa Wanajaya, Kecamatan Cibitung, Kabupaten Bekasi.

Dia menyatakan hunian vertikal bagi kaum buruh ini merupakan inisiatif dari Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) yang disampaikan kepada pemerintah pusat dengan dukungan pemerintah daerah. Usulan ini dianggap relevan dengan pembangunan rumah rakyat yang digagas Presiden Prabowo Subianto.

"Keinginan KSPSI untuk ada rumah susun bagi pekerja, apalagi dengan program Pak Presiden sekarang itu dianggap relevan. Namun di saat semakin terbatas lahan, maka hunian vertikal yang ditawarkan. KSPSI mengajukan untuk dibangun tower untuk karyawan, minimal bagi mereka yang bisa mengakses rumah murah dari pemerintah," katanya.

Usulan ini tidak terlepas dari kesulitan mendapatkan rumah bersubsidi di dekat kawasan industri. Mayoritas rumah bersubsidi dibangun di wilayah pinggiran dengan akses terbatas bagi kaum pekerja. Namun karena lahan yang tersedia terbatas, maka konsep hunian dibuat vertikal.

Dari kunjungan tersebut, kata Ade, lahan yang diusulkan telah tersedia. Lokasinya pun terbilang strategis karena berdekatan dengan kawasan industri. Bahkan, rencana ini berkembang dengan wacana membuka pintu tol baru di dekat hunian buruh untuk memudahkan bekerja.

"Dari kunjungan Pak Wamen diminta untuk melakukan penghitungan secara detail, lalu diminta dibuka pintu akses tol, jadi diharapkan itu dapat memudahkan pekerja, jadi sisi menguraikan kemacetan Cibitung juga. Lahannya sendiri sudah ada milik masyarakat yang siap dibebaskan," katanya.

Meski begitu, perlu beberapa tahapan lain agar program hunian tersebut bisa terealisasi, termasuk skema pembangunan dan pembiayaan. Hitungan detail itu dikaji juga skemanya seperti apa karena itu ranah di pemerintah pusat.

"Sedangkan daerah sifatnya memfasilitasi dan mendukung dari kemudahan dalam penerbitan izinnya. Yang jelas keberadaan rumah pekerja ini memudahkan mereka untuk memenuhi kebutuhan dasarnya," ucap dia.

Rencana rumah susun bagi kaum buruh sebelumnya telah didiskusikan Kementerian PKP bersama Kementerian Ketenagakerjaan serta perwakilan buruh. Hunian itu dinilai penting untuk menekan beban pengeluaran pekerja sekaligus meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan pekerja.

Kementerian Ketenagakerjaan mencatat 20 persen upah pekerja habis untuk biaya sewa rumah atau kontrakan. Di sisi lain upaya mengakses program rumah bersubsidi justru menambah pengeluaran mengingat lokasinya dari tempat bekerja. Kondisi tersebut berdampak pada tinggi biaya transportasi dan waktu tempuh harian.

Staf Khusus Menteri Ketenagakerjaan Indra mengatakan masih banyak pekerja menghadapi keterbatasan akses terhadap hunian yang sesuai dengan kemampuan finansial, khususnya yang berlokasi dekat dengan kawasan industri sehingga pengembangan hunian bersubsidi di kawasan industri menjadi solusi strategis.

"Banyak pekerja harus mengalokasikan hingga 20 persen dari upah hanya untuk biaya sewa atau kontrak hunian. Kondisi ini menjadi tantangan nyata yang perlu dijawab melalui kebijakan yang tepat sasaran," ujarnya.

Menurut dia program rumah bagi kaum buruh sejalan dengan program tiga juta rumah, termasuk penyediaan rumah bersubsidi bagi masyarakat berpenghasilan rendah, seperti pekerja dan buruh.

Indra menambahkan pemerintah juga telah menyiapkan skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) dengan bunga rendah dan cicilan terjangkau sehingga lebih ramah bagi kantong pekerja dan buruh.

"Pemerintah ingin memastikan pekerja memiliki akses hunian terjangkau dan dekat dengan tempat bekerja. Ini menjadi bagian dari ikhtiar bersama untuk mewujudkan hal tersebut, termasuk melalui penyediaan apartemen bersubsidi di kawasan industri," katanya.

Pewarta: Pradita Kurniawan Syah
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2026

Pada 2026, fokus kami adalah aksi nyata. Program prioritas Kementerian PKP adalah rusun subsidi, dan saat ini sudah mulai kami laksanakan

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) menegaskan bahwa pada tahun 2026, program prioritas Kementerian PKP adalah pembangunan rumah susun atau rusun subsidi sebagai solusi atas keterbatasan lahan hunian, khususnya di kawasan perkotaan dan industri.

Menurut dia, salah satu program prioritas yang saat ini tengah dilaksanakan adalah pembangunan rusun subsidi di kawasan Meikarta, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat.

“Pada 2026, fokus kami adalah aksi nyata. Program prioritas Kementerian PKP adalah rusun subsidi, dan saat ini sudah mulai kami laksanakan. Lahan di sana sudah clean and clear dari segi hukum karena sebelumnya telah kami koordinasikan dan pastikan bersama KPK, dan Gubernur Jawa Barat,” ujar Ara dalam keterangannya di Jakarta, Kamis.

Ia menjelaskan pembangunan rusun subsidi di sana dirancang sebagai model pengembangan hunian vertikal terjangkau yang terintegrasi dengan kawasan industri, sehingga dapat menjawab tingginya kebutuhan hunian pekerja sekaligus menekan biaya hidup masyarakat.

“Rusun subsidi ini tidak hanya menjawab persoalan hunian, tetapi juga mendukung produktivitas tenaga kerja, menjaga stabilitas sosial, dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan,” katanya.

Dirinya menegaskan bahwa sektor perumahan memiliki peran penting dalam memperkuat ketahanan nasional sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Penyediaan hunian layak dan terjangkau dinilai menjadi fondasi utama bagi stabilitas sosial dan peningkatan produktivitas masyarakat.

“Perumahan bukan hanya soal bangunan, tetapi menyangkut kualitas hidup, keadilan sosial, dan daya saing bangsa. Karena itu, sektor ini harus menjadi bagian dari strategi besar ketahanan nasional dan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan,” ujar Ara.

Sebagai informasi, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menargetkan untuk membangun ratusan rumah susun (rusun) subsidi pada tahun 2026 ini.

Aturan terkait rusun subsidi juga tengah dimatangkan oleh pemerintah dan para pemangku kepentingan terkait agar implementasi target ini dapat berjalan baik dan adil.

Ara menegaskan bahwa penyusunan aturan ini dilakukan dengan mempertimbangkan tiga kepentingan utama, yakni rakyat, negara, dan dunia usaha.

Pewarta: Suharsana Aji Sasra J C
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Tadi ada beberapa masukan, yang besok (Rabu 14 Januari) kita akan ada putaran lagi untuk diskusi dengan perbankan dengan pengembang juga. Tapi (pembahasan) secara keseluruhan sudah mengerucut,

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) mengungkapkan keputusan menteri (Kepmen) terkait rumah susun subsidi diharapkan dapat terbit pada bulan ini.

"Kalau bulan ini Insya Allah ya. Insya Allah ya. Bisa jadi lebih cepat," ujar Direktur Jenderal Perumahan Perkotaan Sri Haryati Kementerian PKP di Jakarta, Selasa.

Kepmen rumah susun (rusun) subsidi tersebut, lanjutnya, akan terkait dengan rumah susun, bunga pinjaman, terus tenor dan sebagainya.

"Tapi yang pasti sudah mendekati terkait dengan apa namanya harga yang sudah disesuaikan dibanding dengan yang sebelumnya. Sebelumnya belum ada penyesuaian harga begitu," katanya.

Sri mengatakan bahwa Menteri PKP Maruarar Sirait akan mengundang kembali pengembang rusun subsidi, perbankan dan para pemangku kepentingan terkait untuk membahas Kepmen terkait rusun subsidi tersebut

"Tadi ada beberapa masukan, yang besok (Rabu 14 Januari) kita akan ada putaran lagi untuk diskusi dengan perbankan dengan pengembang juga. Tapi (pembahasan) secara keseluruhan sudah mengerucut," ujarnya.

Sebagai informasi, Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) mengungkapkan rumah susun (rusun) subsidi dapat menjadi solusi atas backlog hunian di perkotaan.

"Yang kita percepat justru penyesuaian harga untuk rusun dulu, supaya permasalahan backlog perkotaan ini bisa mulai terurai dengan masuknya skema FLPP untuk rumah-rumah vertikal," ujar Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho.

Heru juga menambahkan bahwa setelah sisi suplainya untuk rusun subsidi tersebut dibenahi, lalu penyesuaian harga per meter persegi dan per unit yang saat ini juga lagi dalam proses finalisasi untuk dilakukan kalibrasi kembali dengan indeks kemahalan konstruksi khusus untuk bangunan tempat tinggal, yang sudah dirilis oleh Badan Pusat Statistik (BPS).

BP Tapera juga akan berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan, dan para pemangku kepentingan lainnya terkait dengan skema pembiayaannya.

Selain itu, hal-hal yang juga harus diperhitungkan yakni bagaimana nanti dari sisi skema pembiayaannya, dari sisi uang mukanya, bunganya, tenor atau jangka waktu pelunasan pembayarannya hingga perlindungan.

Pewarta: Aji Cakti
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) mengungkapkan rumah susun (rusun) subsidi dapat menjadi solusi atas backlog hunian di perkotaan.

"Yang kita percepat justru penyesuaian harga untuk rusun dulu, supaya permasalahan backlog perkotaan ini bisa mulai terurai dengan masuknya skema FLPP untuk rumah-rumah vertikal," ujar Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho setelah acara penandatanganan Perjanjian Kerja Sama dengan 43 Bank Penyalur KPR Sejahtera FLPP bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) tahun 2026 di Jakarta, Selasa.

Heru juga menambahkan bahwa setelah sisi suplainya untuk rusun subsidi tersebut dibenahi, lalu penyesuaian harga per meter persegi dan per unit yang saat ini juga lagi dalam proses finalisasi untuk dilakukan kalibrasi kembali dengan indeks kemahalan konstruksi khusus untuk bangunan tempat tinggal, yang sudah dirilis oleh Badan Pusat Statistik (BPS).

BP Tapera juga akan berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan, dan para pemangku kepentingan lainnya terkait dengan skema pembiayaannya.

"Kenapa? Karena rumah susun ini harga per unitnya lebih tinggi daripada rumah tapak, dengan alokasi fiskal yang ada. kemudian kalau harga per unitnya meningkat, tentunya ini bisa berpengaruh terhadap capaian total unitnya di 2026," kata Heru.

Selain itu, lanjutnya, tentunya hal-hal yang juga harus diperhitungkan yakni bagaimana nanti dari sisi skema pembiayaannya, dari sisi uang mukanya, bunganya, tenor atau jangka waktu pelunasan pembayarannya hingga perlindungan asuransi untuk rusun subsidi.

Sebagai informasi, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (Kemen PKP) mengungkapkan rumah susun (rusun) subsidi di perkotaan nantinya akan memiliki dua konsep yakni rumah susun sederhana milik (rusunami) dan rumah susun sewa (rusunawa).

Terkait kedua konsep itu, Kementerian PKP akan membahasnya dengan para pengembang, asosiasi pengembang, dan para pemangku kepentingan terkait.

Pewarta: Aji Cakti
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) terus mendorong pembangunan hunian vertikal sebagai solusi di wilayah perkotaan.

"Artinya, untuk tanah-tanah di perkotaan itu kita juga ingin fokus bagaimana juga untuk hunian vertikal atau vertical housing kita dorong. Maka, kita juga butuh ya informasi terkait dengan lahan-lahan yang bisa digunakan, walaupun misalnya dengan pemerintah atau swasta dan lain-lain dengan beberapa mekanisme. Jadi, itu juga menjadi concern," kata Direktur Jenderal Perumahan Perkotaan Kementerian PKP Sri Haryati dalam keterangannya di Jakarta, Kamis.

Sri mengatakan Kementerian PKP sedang melakukan pemetaan (mapping) terkait kebutuhan lahan untuk hunian vertikal di perkotaan.

"Itu tadi kita juga diskusikan. Pokoknya untuk selanjutnya tim teknis nanti yang akan membahas secara detail terkait angka-angka," katanya.

Sebelumnya, Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah mengungkapkan hunian vertikal atau vertical housing menjadi inti dari perumahan di wilayah urban.

Hunian vertikal di wilayah urban harus digencarkan karena keterbatasan tanah untuk pembangunan perumahan di kota-kota Indonesia.

Fahri mengungkapkan perumahan sosial atau social housing dalam bentuk hunian vertikal menjadi solusi untuk penyediaan hunian di wilayah perkotaan.

Tanah-tanah yang segera bisa diakses itu termasuk di dalamnya tanah milik negara, tanah milik BUMN, tanah milik pemerintah daerah, tanah-tanah yang perlu dikonsolidasi, kawasan kumuh, pinggir sungai, pinggir pantai, dan sebagainya.

Tanah-tanah yang ada di tengah-tengah kota itu harus dikonsolidasikan untuk menjadi hunian vertikal.

Pewarta: Aji Cakti
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2025