Pengembang di Jawa Timur semangat menyiapkan rumah untuk rakyat...

Malang, Jawa Timur (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengajak pengembang perumahan di Jawa Timur (Jatim) supaya terus membantu pemerintah menyediakan rumah subsidi skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP).

"Pengembang di Jawa Timur semangat menyiapkan rumah untuk rakyat," kata Maruarar atau Ara, seusai meninjau rumah subsidi di Lawang Park Residence, Kabupaten Malang, Rabu malam.

Ara pun meminta supaya masyarakat di Jatim untuk memanfaatkan fasilitas rumah subsidi FLPP yang telah disediakan oleh pemerintah, agar backlog kepemilikan rumah bisa tertangani.

Apalagi pemerintah telah memastikan bahwa bunga FLPP tetap di angka 5 persen hingga akhir tenor yang bisa diperpanjang hingga 40 tahun. Sedangkan, untuk DP-nya, mulai dari 1 persen dari harga rumah.

"Masih banyak backlog yang belum punya rumah. Saya pikir mohon Pak Wakil Gubernur Jawa Timur bisa mendorong karena demand-nya pasti tinggi," katanya lagi.

Selain itu, dia menyampaikan bahwa untuk mengatasi backlog kepemilikan rumah di wilayah perkotaan, maka pemerintah menghadirkan hunian vertikal bersubsidi dalam bentuk rumah susun.

Sedangkan untuk persoalan rumah tidak layak huni (RTLH) kementeriannya telah menghadirkan solusi berupa program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Ara menilai rumah subsidi dengan skema FLPP di Lawang Park Residence sesungguhnya memiliki kualitas yang baik dari sisi konstruksi, kualitas air, hingga sistem drainase kawasan.

"Di sini (kualitas) airnya bagus, saya sudah mengecek rumahnya dan bagian dalam bagus, tembok tebal, lantainya tidak ada yang retak. Saya mengecek dengan warga juga dan tidak banjir," katanya pula.

Salah seorang warga Lawang Park Residence, Yeni menyampaikan, program FLPP terbilang mampu membantu masyarakat untuk mendapatkan hunian dengan harga terjangkau.

Melalui skema FLPP, dia mampu membeli rumah dengan DP sebesar Rp1,6 juta dari harga hunian senilai Rp166 juta. Sedangkan, masa cicilan selama 20 tahun.

Spesifikasi hunian milik dia, terdiri dari dua kamar tidur, rumah tamu, kamar mandi, dan dapur.

"Setelah melihat, diproses BI checking dan langsung ACC (disetujui) terus tidak sampai dua bulan sudah akad. Setiap bulan membayar (angsuran) Rp1.072.000," ujarnya pula.

Pewarta: Ananto Pradana
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2026

PALEMBANG - Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo melakukan bedah rumah milik guru ngaji Ustaz Ahmad Zaini (75) di Kota Palembang, Sumatera Selatan. Kegiatan tersebut merupakan bagian dari rangkaian peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-80 Bhayangkara.

Bekerja sama dengan Masyarakat Pecinta Polisi Indonesia, Kapolri mewujudkan mimpi Ahmad Zaini memiliki rumah yang layak. Sebab Ahmad Zaini sudah lima kali berturut-turut mengajukan diri untuk mendapatkan bedah rumah ke pemerintah sejak 2020 hingga 2025.

Bedah rumah yang dilaksanakan pada 1 Juli 2026 ini bertepatan dengan Hari Bhayangkara ke-80 yang mengambil tema “80 Tahun Mengabdi Polri Untuk Masyarakat”

Ahmad Zaini yang berdomisili di Jalan Sentosa Lorong Nasional 4 RT45/16 Kelurahan Plaju Ulu, Kecamatan Plaju, Kota Palembang merasa terharu atas bantuan rumah dari Kapolri dengan proses begitu cepat dan tidak berbelit-belit. Saat ini rumahnya sudah mulai dalam proses pembongkaran untuk dibangunkan rumah layak huni.

"Tak menyangka saja, semua berlalu begitu cepat, minggu lalu survey dan laporan minggu depannya langsung datang dan langsung diproses. Alhamdulillah dan terima kasih tak terhingga Pak Kapolri atas bantuannya,” ujarnya.

Lihat video: Pesan Tegas Presiden Prabowo di HUT Bhayangkara: Jangan Gunakan Hukum untuk Balas Dendam!



Istri Zaini yang mengidap penyakit ginjal harus melakukan cuci darah seminggu 2 kali sudah berlangsung selama 6 tahun. "Mungkin ini berkat doa istri yang sedang sakit dan kesabaran kami yang terpenting adalah kebaikan hati Pak Kapolri yang mengerti kondisi kami sekeluarga,” uapnya.

Warga Kelurahan Plaju Ulu Rahmadi Baginda Siregar mengaku menjadi saksi bahwa ustaz Zaini sudah lima kali mengajukan diri ke pemerintah daerah agar rumahnya diperbaiki. "Setelah penantian 5 tahun. Alhandulillah ada Program Bedah Rumah Bapak Kapolri,” tutur Rahmadi.

Melalui Program Bedah Rumah Kapolri diharapkan Ustaz Zaini dapat melanjutkan aktivitasnya mengajar dengan tenang tidak takut ambruk.

“Melalui Masyarakat Pecinta Polisi Indonesia sudah banyak masyarakat yang direaliasikan mimpinya melalui Program Kapolri Misi Kemanusiaan, Bantuan Sosial, Wisata Religi dan lainnya,” katanya.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) siap meningkatkan secara signifikan program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) atau bedah rumah di enam provinsi.

Dia mengatakan enam provinsi tersebut adalah Provinsi Gorontalo, Riau, Sulawesi Barat, Papua Selatan, Nusa Tenggara Barat (NTB), dan Bengkulu.

"Kami memperhatikan daerah-daerah ini masih banyak yang membutuhkan di bidang perumahan, terutama program BSPS atau bedah rumah. Dan kami sudah diskusi untuk bedah rumah di provinsi ini, dari evaluasi staf kami, kami akan tingkatkan secara signifikan," ujar Ara dalam keterangannya di Jakarta, Rabu.

Ia menambahkan bahwa program BSPS merupakan contoh bagaimana program ini sangat dinikmati dan ditunggu masyarakat, sekaligus sangat bermanfaat bagi rakyat.

"Ini adalah program unggulan dari Presiden Prabowo untuk (merenovasi) rumah yang tidak layak huni, dan juga bisa menggerakkan ekonomi rakyat," katanya.

Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) adalah dukungan dana dari pemerintah untuk masyarakat berpenghasilan rendah yang meningkatkan kualitas atau pembangunan baru rumah dengan berswadaya dan berasaskan kegotong-royongan.

Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) terus memperkuat tata kelola pelaksanaan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) agar semakin tepat sasaran.

Upaya tersebut dilakukan melalui sinergi bersama Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Badan Pusat Statistik (BPS) dalam pemutakhiran data penerima bantuan dengan memanfaatkan sistem digital "Go PKP".

Sebagai informasi, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) mengungkapkan usulan kebutuhan anggaran tahun 2027 salah satunya diprioritaskan untuk Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) atau Bedah Rumah sebanyak 2 juta unit.

Program BSPS untuk menggerakkan dan meningkatkan keswadayaan dalam pemenuhan rumah layak huni dan lingkungannya.

Tata kelola program ini juga diperkuat oleh sistem Pemilihan toko/penyedia bahan bangunan dilakukan oleh Kelompok Penerima Bantuan (KPB) dan didampingi oleh Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL).

Pada tahun 2026, kuota BSPS meningkat signifikan menjadi 400.000 unit dari sebelumnya 45.000 unit pada tahun 2025. Peningkatan ini menjadi bukti komitmen pemerintah dalam memperluas akses masyarakat terhadap hunian layak.

Pewarta: Suharsana Aji Sasra J C
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) mendapat amanah dari Presiden Prabowo Subianto melalui Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait, untuk mendampingi dan mengawal pelaksanaan program 3 juta rumah agar dapat berjalan dengan baik sejak awal hingga selesai.

“Sebagai auditor intern pemerintah, BPKP tidak hanya berperan melakukan pengawasan, tetapi juga memberikan pendampingan agar tata kelola program terlaksana secara akuntabel, transparan, dan sesuai ketentuan,” ujar Kepala BPKP Muhammad Yusuf Ateh dari keterangan resmi di Jakarta, Selasa.

Lebih lanjut, pendampingan tersebut dilakukan untuk memastikan seluruh proses berjalan dengan lancar, meminimalisasi potensi penyimpangan, serta menjaga agar setiap tahapan pelaksanaan program dapat dipertanggungjawabkan.

Hal yang menjadi perhatian utama BPKP adalah memastikan program ini benar-benar tepat sasaran. Dia menekankan bahwa manfaat yang diberikan harus dapat dirasakan oleh masyarakat yang memang berhak menerimanya, terutama Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dan para pekerja informal yang jumlahnya cukup besar, khususnya di wilayah Cikarang dan Bekasi, Jawa Barat.

“Kami sebagai auditor dapat tugas dari Presiden, khususnya Menteri PKP, untuk mendampingi, mengawal program ini dengan baik, supaya program ini bisa berjalan dengan lancar, tata kelolanya baik, tidak ada penyimpangan dan terakhir terutama supaya bisa tepat sasaran, bener-bener diterima para masyarakat yang berpenghasilan rendah terutama para pekerja informal yang tentu sangat banyak di daerah Cikarang, Bekasi,” kata Ateh.

Untuk itu, BPKP berkomitmen penuh terhadap pelaksanaan program ini melalui sinergi bersama seluruh pemangku kepentingan, mulai dari Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, Kementerian Keuangan, Danantara, serta Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).

BPKP berharap melalui pengawalan yang kuat dan koordinasi lintas kementerian dan lembaga, program ini dapat terlaksana secara efektif, memiliki tata kelola yang baik, bebas dari penyimpangan, serta memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat yang membutuhkan.

Sebagai tambahan, pemerintah menerima hibah lahan seluas 30 hektare yang berlokasi di kawasan Meikarta, Cikarang, Kabupaten Bekasi. Lahan tersebut direncanakan untuk pembangunan rumah susun subsidi yang ditujukan bagi MBR. Kehadiran lahan hibah tersebut diharapkan dapat mempercepat pembangunan kawasan hunian vertikal di wilayah penyangga Jakarta.

Pewarta: M Baqir Idrus Alatas
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Di era suhu panas yang semakin ekstrem, terdapat sederet cara untuk mendinginkan rumah selain dengan pendingin ruangan (Air Conditioning/AC). Salah satunya, mengecat atap dengan warna putih.

Lapisan putih mampu memantulkan energi matahari sehingga panas tidak seluruhnya terserap ke dalam bangunan. Efeknya, suhu di dalam rumah bisa lebih rendah.

Sebuah studi dari Indian Institute of Public Health pada 2020 menunjukkan rumah yang dilapisi cat pemantul sinar matahari memiliki suhu sekitar satu derajat Celsius lebih rendah dibandingkan rumah tanpa lapisan tersebut.

Selain cat putih, teknologi pelapisan atap yang lebih canggih tengah dikembangkan. Salah satu inovasi terbaru datang dari peneliti University of Sydney, Chiara Neto dan Ming Chiu. Mereka mengembangkan pelapis atap bernama Dewpoint, yang memanfaatkan teknologi nanomaterial untuk memantulkan hampir seluruh energi matahari.

Berbeda dengan cat putih konvensional yang masih menyerap sebagian radiasi matahari, pelapis Dewpoint bekerja melalui mekanisme passive radiative cooling atau pendinginan radiasi pasif. Teknologi ini memungkinkan permukaan atap tetap lebih dingin daripada udara di sekitarnya tanpa bantuan listrik.

Ahli nanoteknologi RMIT University, Baohua Jia, mengatakan teknologi ini dapat membantu mengurangi efek urban heat island atau pulau panas perkotaan, yakni kondisi ketika kawasan yang dipenuhi beton, aspal, dan bangunan menyerap panas matahari sehingga suhunya lebih tinggi dibandingkan daerah sekitarnya.

"Teknologi ini dapat mengurangi suhu lingkungan perkotaan secara signifikan, sekaligus mengurangi tekanan akibat panas dan ketergantungan terhadap pendingin ruangan," ujar Jia, dikutip dari CNN, Selasa (30/6).

Dalam uji lapangan selama enam bulan pada 2025, pelapis Dewpoint mampu memantulkan hingga 96 persen radiasi matahari. Hasilnya, permukaan atap tetap sekitar enam derajat Celsius lebih dingin dibandingkan suhu udara di sekitarnya.

Sementara itu, pengujian sebelumnya pada akhir 2023, menunjukkan atap yang dilapisi Dewpoint memiliki suhu sekitar 30 derajat Celsius, jauh lebih rendah dibandingkan atap berwarna gelap. Perbedaan tersebut diperkirakan dapat memangkas kebutuhan energi untuk pendinginan rumah hingga 34 persen.

Menangkal Panas Sekaligus Memanen Air dari Udara

Tak hanya membuat bangunan lebih sejuk, pelapis ini juga memiliki kemampuan yang tidak dimiliki cat pada umumnya: memanen air dari udara.

CEO perusahaan rintisan Dewpoint, Perzaan Mehta, menjelaskan, ketika permukaan atap dijaga lebih dingin daripada udara di sekitarnya, uap air akan mengembun menjadi tetesan air, serupa embun yang terbentuk di bagian luar gelas berisi minuman dingin.

Air tersebut kemudian dapat dialirkan ke sistem penampungan air hujan untuk dimanfaatkan sebagai air irigasi atau disaring menjadi air konsumsi.

Meski masih dalam tahap pengembangan, uji coba awal menunjukkan sistem ini mampu menghasilkan sekitar 74 liter air per hari dari atap seluas 200 meter persegi.

"Jumlah itu kira-kira setara dengan air yang digunakan untuk mandi selama lima menit di wilayah yang memiliki pasokan air melimpah," kata Mehta.

Teknologi ini memang belum dapat memenuhi seluruh kebutuhan air rumah tangga. Namun, di tengah ancaman gelombang panas dan kekeringan yang semakin sering terjadi, sistem tersebut berpotensi menjadi sumber air tambahan sekaligus mengurangi konsumsi energi untuk pendinginan bangunan.

Agar bekerja optimal, teknologi ini membutuhkan kelembapan relatif sekitar 70 persen atau lebih. Kondisi tersebut banyak ditemukan di kawasan pesisir tropis, termasuk Singapura, maupun wilayah Amazon di Amerika Selatan.

Menurut Jia, pemanenan air secara pasif merupakan salah satu bidang yang berkembang paling pesat dalam teknologi pendinginan radiatif. Meski demikian, efektivitasnya masih dipengaruhi oleh tingkat kelembapan, kecepatan angin, dan suhu lingkungan sehingga pengembangan terus dilakukan agar teknologi ini dapat diterapkan di wilayah yang lebih kering.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menilai hibah lahan Meikarta dari PT Lippo Cikarang Tbk kepada negara untuk program 3 Juta Rumah merupakan bentuk sinergi antara pemerintah dengan dunia usaha.

Purbaya menyampaikan apresiasinya kepada Grup Lippo atas hibah tanah seluas 30 hektare tersebut.

“Komitmen ini merupakan wujud nyata sinergi dan semangat gotong royong antara dunia usaha dan pemerintah dalam membangun negeri,” kata Purbaya, dalam keterangannya, dikutip Selasa (30/6).

Purbaya mengatakan program pembangunan dan renovasi 3 juta rumah merupakan salah satu upaya pemerintah untuk memperluas akses masyarakat terhadap hunian yang layak sekaligus meningkatkan kesejahteraan rakyat.

“Kami ingin menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya atas komitmen seluruh pihak dalam mendukung salah satu agenda prioritas Asta Cita Presiden, yaitu program pembangunan dan renovasi 3 juta rumah,” kata dia.

Aset yang dihibahkan tersebut rencananya diserahkan kepada Badan Pengelola Investasi Danantara sebagai penyertaan modal negara untuk dikelola tanpa membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Purbaya memastikan pemerintah akan bergerak cepat menyelesaikan tahapan yang diperlukan, agar hasil hibah tersebut segera ditindaklanjuti. “Setiap ada proyek yang menguntungkan masyarakat, negara, pasti akan kami percepat,” kata Purbaya.

Dampak Besar Pembangunan Perumahan

PT Lippo Cikarang Tbk resmi menandatangi komitmen hibah lahan Meikarta kepada negara, untuk mendukung program 3 Juta Rumah melalui pembangunan rumah susun (rusun) subsidi pada Senin (29/6).

Founder Lippo Group Mochtar Riady mengatakan hibah lahan itu merupakan bentuk kontribusi perusahaan dalam membantu pemerintah mengatasi persoalan penyediaan hunian.

“Oleh karena itulah saya merasa kita bisa ikut menyumbang sesuatu untuk mengatasi suatu masalah kemiskinan di Indonesia ini,” kata Mochtar.

Mochtar menilai pembangunan perumahan memiliki dampak luas terhadap perekonomian karena melibatkan berbagai sektor industri.

“Pembangunan perumahan ini menyangkut 174 macam industri. Pembangunan perumahan bukan industri tunggal, tapi menyangkut atau membangkitkan 174 macam industri lainnya,” ujarnya.

Ia berharap pembangunan rusun di Meikarta dapat menjadi contoh kerja sama antara sektor swasta dan pemerintah dalam mendukung program perumahan.

Lahan dengan luas sekitar 30 hektare itu nantinya akan digunakan untuk pembangunan rusun subsidi. Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengatakan, persoalan backlog (kebutuhan yang belum bisa dipenuhi) kepemilikan rumah masih menjadi tantangan utama penyediaan hunian nasional.

“Secara nasional, kepemilikan rumah yang backlog itu 9,4 juta unit. Susenas 2025, itu data yang kita pakai,” ujar Maruarar dalam acara Penandatangan Komitmen Hibah Lippo Cikarang Tbk, di Jakarta, Senin (29/6).

Penyediaan perumahan, terutama di kawasan perkotaan, menghadapi keterbatasan lahan. Karena itu, pemerintah mendorong pembangunan hunian vertikal sebagai solusi agar pemanfaatan lahan lebih efisien.

“Permasalahan penyediaan perumahan, terutama di kawasan perkotaan, juga dihadapkan dengan keterbatasan lahan untuk pembangunan perumahan. Oleh sebab itu, penyediaan perumahan di kawasan perkotaan diarahkan melalui pembangunan hunian vertikal,” katanya.

Program 3 Juta Rumah membutuhkan kerja sama berbagai pihak, mulai dari pemerintah, pengembang, masyarakat, hingga pelaku usaha. Menurutnya, hibah lahan dari Lippo Cikarang menjadi contoh kolaborasi antara sektor swasta dan negara.

Status Lahan sudah Clean and Clear

Lahan Meikarta yang diberikan kepada negara telah melalui proses pengawasan dan koordinasi dengan sejumlah lembaga. Pemerintah memastikan aspek tata kelola dan legalitas lahan berjalan sesuai aturan.

“Lahan yang ada di Meikarta dalam proses diberikan kepada negara dan tata kelolanya diawasi oleh Kejaksaan Agung. Dikonsultasikan juga kepada KPK,” kata Maruarar.

Ia mengungkapkan, empat bulan lalu pihaknya telah berkonsultasi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan memastikan status tanah tersebut telah clear and clean sehingga proses hibah dapat dilanjutkan. Maruarar mengatakan desain rusun yang disiapkan akan menyesuaikan kebutuhan masyarakat, mulai dari tipe satu kamar, dua kamar, hingga tiga kamar.

Pemerintah juga mendorong adanya unit dengan ukuran lebih besar agar lebih layak bagi keluarga.

“Kita menggunakan juga satu model yang 45 meter. Jadi saran Bapak yang 45 meter sudah menjadi bagian model,” katanya.

Ia berharap pembangunan rusun subsidi di kawasan tersebut dapat segera berjalan sehingga masyarakat bisa mulai melakukan akad dan memesan hunian pada tahun ini.

“Kita berharap tahun ini kita bisa melakukan akad. Akad itu artinya kita berusaha bagaimana para konsumen sudah bisa memesan,” kata dia.

Bisnis.com, JAKARTA — Mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Makarim bakal menjalani sidang vonis kasus Chromebook pada Selasa (30/6/2026).

Sidang vonis tersebut digelar usai agenda sebelumnya seperti pembuktian terkait pemeriksaan saksi, tuntutan dari jaksa penuntut umum, pleidoi Nadiem Makarim dan pencaranya hingga sidang agenda replik serta duplik.

Total, persidangan Nadiem ini telah berlangsung lima bulan atau sejak sidang perdana dengan agenda pembacaan dakwaan yang berlangsung pada Senin (5/1/2026. Oleh karena itu, pada sidang vonis nantinya bakal menentukan nasib Nadiem dalam kasus Chromebook.

Fakta-fakta persidangan menjelang sidang vonis Nadiem Makarim:

1. Vonis Nadiem 10 Tahun Penjara

Majelis hakim telah memvonis mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim selama 10 tahun dalam kasus korupsi Chromebook.

Ketua Majelis Hakim, Purwanto S Abdullah menyatakan, pihaknya telah meyakini Nadiem Makarim telah secara sah bersalah dalam kasus korupsi Chromebook sebagaimana dakwaan penuntut umum.

"Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Nadiem Anwar Makarim dengan pidana penjara selama 10 tahun," ujar Purwanto saat membaca amar putusan di PN Tipikor, Jakarta, Selasa (30/6/2026).

Kemudian, Nadiem juga telah dihukum untuk membayar denda Rp1 miliar juga dengan ketentuan apabila tidak dibayar maka bakal diganti pidana kurungan selama 190 hari.

Setelah mendekam di balik jeruji sejak proses penyidikan hingga dilimpahkan ke pengadilan, Nadiem dinyatakan untuk menjadi tahanan rumah di tengah persidangan. Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta telah mengabulkan permohonan pengalihan penahanan eks Mendikbud Nadiem Makarim jadi tahanan rumah.

Permohonan tersebut dikabulkan Ketua Majelis Hakim Purwanto Abdullah dalam penetapan No.147/Pid.Sus-TPK/2025/PN Jkt.Pst. dalam sidang di Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin (11/5/2025).

“Mengabulkan permohonan Penasihat Hukum Terdakwa untuk mengalihkan jenis penahanan Terdakwa,” kata Purwanto di persidangan.

Purwanto menjelaskan penetapan ini diambil karena pihaknya mempertimbangkan kondisi kesehatan Nadiem. Selain itu, keterangan dokter dari RS Abdi Waluyo dalam sidang juga memperkuat penetapan ini.

Kemudian, pendapat ahli medis yang menyebut proses pemulihan pasca operasi selama tiga hingga enam pekan tidak optimal jika berada di rutan negara, termasuk hakim juga mempertimbangkan hak asasi manusia sebagaimana UUD 1945.

“Bahwa hak atas kesehatan merupakan hak asasi manusia yang diatur sebagaimana dalam Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa setiap orang berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan hak tersebut tetap melekat pada diri Terdakwa meskipun sedang menjalani proses peradilan pidana,” kata Purwanto.

Selanjutnya, hakim juga mengabulkan permohonan ini lantaran Nadiem selaku terdakwa menyanggupi syarat penahanan rumah yang telah ditetapkan majelis hakim. Kediaman itu berada di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.

Adapun, syarat ketat selama masa tahanan rumah mulai dari Nadiem diwajibkan berada di rumah selama 24 jam penuh, wajib lapor dua kali seminggu, menyerahkan paspor, hingga dilarang berkomunikasi dengan saksi maupun terdakwa lain dalam perkara tersebut.

"Bahwa apabila Terdakwa melanggar salah satu syarat yang ditetapkan, jenis penahanan tersebut akan dialihkan kembali ke penahanan Rutan Tahanan Negara sehingga pengawasan terhadap Terdakwa dapat dilakukan secara efektif," pungkas Purwanto.

2. Dituntut 18 Tahun

Sebelumnya, jaksa penuntut umum (JPU) menuntut Nadiem Anwar Makarim dengan pidana penjara 18 penjara dan pidana denda Rp1 miliar dalam kasus korupsi Chromebook.

Jaksa menilai perbuatan Nadiem secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama, sebagaimana dakwaan primer penuntut umum.

Selain pidana badan, Nadiem juga dituntut supaya dikenakan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti senilai Rp809,59 miliar dan Rp4,87 triliun subsider 9 tahun penjara. Total, beban uang pengganti yang harus dibayar Nadiem sebesar Rp5,6 triliun.

Adapun, jaksa mengungkap hal yang memberatkan tuntutan Nadiem mulai dari tidak mendukung program pemerintah dalam penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi. Kemudian, perbuatan Nadiem dalam kasus Chromebook dinilai telah mengakibatkan terhambatnya kualitas pemerataan pendidikan anak-anak di Indonesia.

Selanjutnya, perbuatan Nadiem bersama-sama dengan terdakwa lainnya, yakni Ibrahim Arief, Sri Wahyuningsih, dan Mulyatsyah, serta Jurist Tan (DPO), telah menyebabkan kerugian keuangan negara dalam jumlah yang besar. Nadiem yang dinilai menyampaikan keterangan yang berbelit-belit di persidangan telah memberatkan tuntutan.

Selain itu, Nadiem dinilai telah mengabaikan kualitas pendidikan usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah di Indonesia dengan tujuan mendapatkan keuntungan pribadi. Sementara hal yang meringankan yaitu Nadiem belum pernah dihukum.

3. Blak-blakan di Pleidoi

Usai dituntut 18 tahun, Nadiem merasa kecewa dengan tuntutan jaksa. Dia pun menuding JPU telah mengesampingkan fakta persidangan saat menuntut dirinya.

Sebab, dia menilai selama persidangan berlangsung, jaksa belum bisa membuktikan dakwaannya. Nadiem pun mempertanyakan fungsi proses pembuktian pada persidangan jika fakta hukum tak dimasukkan ke tuntutan.

Kemudian, pada sidang nota pembelaan yang digelar pada Selasa (2/6/2026), Nadiem telah membantah tudingan maupun dakwaan yang disampaikan oleh jaksa penuntut umum.

Soal keuntungan Rp809 miliar misalnya. Nadiem menekankan uang tersebut merupakan hasil transaksi korporasi antara dua perusahaan terkait GoTo. Dalam transaksi ini dirinya tidak diuntungkan sama sekali.

Bahkan, kata Nadiem, berdasarkan fakta persidangan uang nominal Rp809 miliar itu telah kembali ke rekening Goto.

"Berulang kali telah dibuktikan uang Rp 809 miliD itu transaksi internal antara dua perusahaan GoTo, yang tidak melibatkan saya maupun Google, dan tidak ada keuntungan uang maupun saham yang saya dapatkan dari transaksi tersebut," ujar Nadiem.

Masih dalam pleidoi, Nadiem juga menyatakan kebingungan atas tuduhan kejahatan kerah putih atau white collar crime yang dituduhkan terhadapnya. Pasalnya, Nadiem menilai jaksa menyebarkan narasi tersebut karena tidak bisa membuktikan pidana yang dituduhkan terhadapnya.

Adapun, salah satu pendiri Gojek itu juga sempat menyatakan kekecewaan mendalam atas proses hukum yang kini dihadapinya. Sebab, setelah mengorbankan waktu, tenaga, dan aspek finansial dan menerima penghargaan Bintang Mahaputera Adipradana dari Presiden atas pengabdiannya.

Namun, Nadiem justru menghadapi ancaman hukuman pidana. Meskipun begitu, Nadiem menegaskan dirinya tidak pernah menyesal telah mengabdi kepada negara sebagai pucuk pimpinan di Kemendikbudristek.

Adapun, Nadiem Makarim berharap memperoleh putusan bebas murni dalam kasus dugaan korupsi pengadaan Chromebook. Harapan tersebut didasarkan pada keyakinannya bahwa seluruh dakwaan yang diajukan jaksa penuntut umum (JPU) tidak terbukti selama persidangan berlangsung.

"Harapan saya hanya satu dari keputusan majelis, yaitu bebas murni. Tidak ada opsi lain. Secara hukum sudah dipatahkan semua unsur dakwaan," ujar Nadiem di Pengadilan Tipikor pada Selasa (2/6/2026).

4. Jaksa Tolak Pleidoi Nadiem

Pada pekan selanjutnya, JPU menyatakan untuk menolak semua dalil nota pembelaan atau pledoi penasihat hukum Nadiem Makarim.

Mulanya, jaksa menyatakan telah telah membaca dan mencermati seluruh nota pembelaan, baik yang dibacakan oleh penasihat hukum maupun Nadiem. Jaksa menilai pleidoi yang diungkapkan keduanya telah memutarbalikkan fakta hukum yang ada agar seolah-olah Nadiem Makarim tidak bersalah.

"Penuntut umum menilai bahwa nota pembelaan yang memutarbalikkan fakta melalui penafsiran ulang fakta yang sudah jelas, agar seolah-olah terdakwa tidak bersalah," ujar jaksa.

Kemudian, jaksa menyatakan bahwa nota pembelaan yang diungkapkan Nadiem sama sekali tidak menyentuh inti pembuktian perkara Chromebook tersebut.

"Melalui replik ini, penuntut umum dengan tegas menyatakan, tetap pada surat tuntutan untuk seluruhnya dan menolak seluruh dalil nota pembelaan penasihat hukum," imbuhnya.

Adapun, dalam repliknya, jaksa tetap meminta agar majelis hakim bisa memvonis Nadiem Makarim selama 18 tahun penjara dan denda Rp1 miliar.

Selain itu, jaksa juga tetap meminta majelis hakim memberikan hukuman tambahan berupa pembayaran uang pengganti sebesar Rp5,6 triliun.

"Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Demikian replik Penuntut Umum disampaikan," pungkas jaksa.

Ini juga merupakan arahan Presiden Prabowo supaya tanah-tanah, lahan-lahan itu tidak terlalu banyak terpakai untuk perumahan jadinya diarahkan ke atas

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) mengungkapkan penyediaan perumahan di kawasan perkotaan diarahkan melalui pembangunan hunian vertikal.

Dia mengatakan permasalahan penyediaan perumahan terutama di kawasan perkotaan dihadapkan dengan keterbatasan lahan untuk pembangunan rumah.

"Oleh sebab itu penyediaan perumahan di kawasan perkotaan diarahkan melalui pembangunan hunian vertikal," ujar Ara di Jakarta, Selasa.

"Backlog" kepemilikan rumah masih menjadi masalah utama, kata dia, secara nasional kepemilikan rumah yang backlog itu 9,6 juta unit berdasarkan Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) 2025.

"Ini juga merupakan arahan Presiden Prabowo supaya tanah-tanah, lahan-lahan itu tidak terlalu banyak terpakai untuk perumahan jadinya diarahkan ke atas (hunian vertikal)," ujar Ara.

Sebagai informasi, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) mengungkapkan tanah-tanah yang diberikan oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) dimanfaatkan untuk pembangunan rumah susun dan kota satelit bagi masyarakat.

Terkait rusun, katanya, memang menjadi perhatian dari Presiden Prabowo dan Ketua Satgas Perumahan Hashim Djojohadikusumo.

Ara mengatakan bahwa saat ini pihaknya sedang mengecek tanah-tanah yang diberikan oleh Kementerian ATR di 188 lokasi.

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) memperkuat dukungan terhadap Program Strategis Nasional (PSN) melalui Pembangunan Permukiman Hunian Vertikal dan Kota Satelit.

Menteri ATR/Kepala BPN Nusron Wahid mengatakan bahwa dukungan diberikan dengan penyediaan lahan skala besar di berbagai wilayah Indonesia.

Kementerian ATR/BPN telah menyiapkan lahan potensial yang tersebar di sejumlah wilayah, termasuk di Pulau Jawa, Sumatera, Kalimantan, hingga Sulawesi.

Total indikasi lahan di Indonesia yang telah terdata mencapai lebih dari 129.000 hektare.

Pewarta: Suharsana Aji Sasra J C
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

KUALA LUMPUR, KOMPAS.com – Pemerintah Malaysia resmi menyetujui penerapan sistem kerja hybrid (Hybrid Working Day/HWD) bagi aparatur sipil negara (ASN) yang memungkinkan pegawai bekerja dari rumah atau lokasi lain yang disetujui selama dua hari dalam sepekan.

Kebijakan WFH ASN Malaysia dua hari dalam seminggu tersebut disahkan dalam rapat kabinet dan mulai berlaku pada 1 Agustus 2026.

Dikutip dari Malay Mail, Selasa (30/6/2026), melalui skema baru ini, pegawai negeri akan tetap bekerja selama lima hari dalam sepekan, tetapi pembagian hari kerja dilakukan dengan kombinasi bekerja dari kantor (work from office/WFO) dan bekerja dari rumah (work from home/WFH).

Departemen Pelayanan Publik Malaysia (Public Service Department/PSD) menyebut kebijakan tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah memperkenalkan pola kerja yang lebih fleksibel tanpa mengurangi kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Dalam penerapannya, pegawai negeri akan bekerja dari kantor selama tiga hari dan menjalankan tugas dari rumah atau lokasi lain yang telah mendapat persetujuan selama dua hari setiap pekan.

"Penerapan Hybrid Working Day bertujuan meningkatkan fleksibilitas kerja sekaligus menjaga produktivitas dan kesejahteraan pegawai sektor publik," demikian pernyataan PSD.

Bukan sekadar memperpanjang kebijakan WFH

Pemerintah Malaysia menegaskan kebijakan baru tersebut bukan sekadar memperpanjang aturan WFH yang sempat diberlakukan sebelumnya, melainkan menjadi sistem kerja baru bagi sektor publik.

Sebelumnya, pemerintah mengizinkan pegawai negeri bekerja dari rumah sebagai langkah sementara ketika terjadi peningkatan ketegangan di kawasan Timur Tengah.

Kini, setelah mendapat persetujuan kabinet, skema tersebut diubah menjadi Hybrid Working Day, yaitu pengaturan kerja yang mengombinasikan kehadiran di kantor dan pekerjaan jarak jauh sebagai bagian dari modernisasi birokrasi.

Menurut pemerintah, perubahan tersebut juga sejalan dengan transformasi digital di sektor publik yang memungkinkan sebagian besar pekerjaan administratif diselesaikan secara daring tanpa mengurangi kualitas pelayanan.

Meski demikian, pemerintah menegaskan jam kerja pegawai negeri tidak berubah. Seluruh ASN tetap wajib memenuhi jam kerja resmi sebagaimana yang telah ditetapkan dalam peraturan pelayanan publik.

Selain itu, pelaksanaan kerja hibrida tidak berlaku otomatis bagi seluruh pegawai.

Persetujuan bekerja dari rumah akan mempertimbangkan karakteristik pekerjaan, kebutuhan operasional instansi, serta kemampuan organisasi dalam menjaga kelancaran pelayanan publik.

Kepala unit atau pimpinan instansi juga diberikan kewenangan untuk menentukan pengaturan jadwal pegawai agar layanan kepada masyarakat tetap berjalan normal.

Fokus menjaga keseimbangan kerja dan pelayanan

Melalui kebijakan tersebut, pemerintah Malaysia ingin menciptakan keseimbangan antara kebutuhan organisasi dengan kesejahteraan pegawai.

Dalam keterangannya, PSD menyebut sistem kerja hybrid diharapkan mampu membangun budaya kerja yang lebih adaptif, meningkatkan efisiensi, sekaligus mendorong produktivitas aparatur sipil negara.

Selain memberikan fleksibilitas, kebijakan tersebut juga diharapkan mendukung keseimbangan antara kehidupan kerja dan kehidupan pribadi (work-life balance) pegawai negeri tanpa mengorbankan kualitas pelayanan publik.

Pemerintah menegaskan transformasi pola kerja ini tetap berorientasi pada hasil kerja (outcome-based) sehingga kehadiran fisik bukan lagi satu-satunya indikator produktivitas.

Sistem tersebut juga menjadi bagian dari agenda reformasi pelayanan publik yang lebih memanfaatkan teknologi digital dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Layanan publik tetap berjalan normal

Pemerintah Malaysia menegaskan penerapan sistem kerja hybrid tidak akan mengganggu penyelenggaraan pelayanan publik. Karena itu, tidak seluruh aparatur sipil negara dapat memanfaatkan fasilitas bekerja dari rumah secara bersamaan.

Departemen Pelayanan Publik (Public Service Department/PSD) menjelaskan, pemberian izin bekerja dari rumah maupun lokasi lain yang disetujui akan mempertimbangkan kebutuhan operasional masing-masing instansi serta karakteristik pekerjaan pegawai.

Dengan demikian, kepala instansi atau atasan langsung memiliki kewenangan untuk menyusun jadwal kerja pegawai agar pelayanan kepada masyarakat tetap berlangsung tanpa gangguan.

"Pelaksanaan Hybrid Working Day harus memastikan penyampaian layanan publik tetap berada pada tingkat yang optimal," demikian pernyataan PSD sebagaimana dikutip The Sun Malaysia.

Pemerintah juga menegaskan seluruh loket pelayanan publik akan tetap beroperasi seperti biasa meski sebagian pegawai menjalankan tugas dari rumah.

Selain itu, sejumlah sektor yang membutuhkan kehadiran fisik pegawai tetap diwajibkan bekerja dari kantor sesuai jadwal yang telah ditentukan.

Sektor-sektor tersebut meliputi layanan keamanan, pertahanan, pendidikan, kesehatan, lembaga peradilan, serta bidang lain yang dinilai memerlukan kehadiran pegawai secara langsung untuk menjamin kelancaran pelayanan kepada masyarakat.

Dengan pengaturan tersebut, pemerintah berharap masyarakat tidak mengalami perubahan dalam mengakses berbagai layanan pemerintah setelah kebijakan baru mulai diterapkan pada Agustus mendatang.

Hari masuk kantor disesuaikan dengan hari libur negara bagian

Dalam pedoman awal yang diumumkan pemerintah, Malaysia juga mengatur hari wajib bekerja dari kantor bagi pegawai negeri.

Pengaturan tersebut disesuaikan dengan perbedaan hari libur mingguan yang berlaku di masing-masing negara bagian.

Bagi negara bagian yang menetapkan Minggu sebagai hari libur mingguan, pegawai diwajibkan hadir di kantor pada Senin dan Jumat. Sementara satu hari kerja kantor lainnya akan ditentukan oleh kepala instansi sesuai kebutuhan operasional.

Adapun bagi negara bagian Kedah, Kelantan, dan Terengganu, yang menerapkan Jumat sebagai hari libur mingguan, pegawai diwajibkan bekerja dari kantor pada Minggu dan Kamis.

Pengaturan tersebut dimaksudkan agar koordinasi antarsatuan kerja tetap berjalan efektif, sekaligus memastikan keberadaan pegawai pada hari-hari yang dinilai penting untuk penyelenggaraan layanan pemerintahan.

Selain hari wajib masuk kantor, penentuan jadwal bekerja dari rumah akan disusun secara bergiliran sehingga tidak seluruh pegawai dalam satu unit bekerja secara jarak jauh pada waktu yang sama.

PSD menyatakan pedoman teknis mengenai penyusunan jadwal kerja akan diterbitkan kepada seluruh kementerian dan lembaga sebelum kebijakan mulai diberlakukan.

Tetap memenuhi jam kerja resmi

Meski memberikan fleksibilitas lokasi bekerja, pemerintah menegaskan kebijakan baru tersebut tidak mengubah ketentuan mengenai jam kerja aparatur sipil negara.

Seluruh pegawai tetap diwajibkan memenuhi jumlah jam kerja resmi sebagaimana diatur dalam peraturan pelayanan publik.

Artinya, bekerja dari rumah bukan berarti mengurangi jam kerja ataupun beban tugas yang harus diselesaikan.

Pemerintah menekankan, pegawai tetap harus dapat dihubungi selama jam kerja, mengikuti rapat apabila diperlukan, serta menyelesaikan seluruh target pekerjaan sesuai tenggat waktu yang telah ditetapkan.

Menurut PSD, konsep kerja hibrida bukan sekadar memberikan keleluasaan memilih lokasi bekerja, tetapi merupakan perubahan budaya kerja menuju sistem yang lebih berorientasi pada hasil.

Karena itu, setiap instansi diminta memastikan produktivitas pegawai tetap terjaga meskipun sebagian pekerjaan dilakukan di luar kantor.

Pemerintah siapkan sistem pemantauan

Untuk memastikan kebijakan berjalan efektif, pemerintah Malaysia juga akan menerapkan mekanisme pemantauan terhadap pelaksanaan Hybrid Working Day.

PSD menyebut sistem tersebut akan digunakan untuk menjaga integritas, disiplin, efisiensi, serta kualitas pelayanan publik selama kebijakan berlangsung.

Setiap kementerian dan lembaga akan bertanggung jawab melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kerja hibrida di lingkungan masing-masing.

Selain itu, evaluasi berkala juga akan dilakukan guna memastikan tujuan kebijakan dapat tercapai tanpa mengurangi kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Pemerintah menyatakan pedoman pelaksanaan yang lebih rinci akan diedarkan kepada seluruh instansi sebelum 1 Agustus 2026 sehingga setiap kementerian memiliki waktu untuk menyesuaikan pengaturan kerja pegawainya.

Bagian dari reformasi birokrasi dan transformasi digital

Pemerintah Malaysia menyebut penerapan Hybrid Working Day (HWD) merupakan bagian dari agenda reformasi birokrasi yang lebih luas.

Melalui kebijakan tersebut, pemerintah ingin membangun sistem kerja sektor publik yang lebih modern, fleksibel, dan memanfaatkan perkembangan teknologi digital.

PSD menyatakan pola kerja baru tersebut dirancang untuk mendorong budaya kerja yang lebih berorientasi pada hasil (outcome-based), bukan semata-mata kehadiran fisik pegawai di kantor.

Menurut PSD, kemajuan teknologi memungkinkan berbagai pekerjaan administratif dilakukan secara daring tanpa mengurangi efektivitas koordinasi maupun kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Karena itu, pemerintah menilai pengaturan kerja yang lebih fleksibel dapat diterapkan dengan tetap mempertahankan standar pelayanan publik.

Dalam pelaksanaannya, setiap kementerian dan instansi akan diberi keleluasaan mengatur jadwal pegawai sesuai kebutuhan operasional masing-masing.

Namun, seluruh pengaturan tersebut harus mengacu pada pedoman yang akan diterbitkan PSD sebelum kebijakan mulai berlaku pada 1 Agustus 2026.

Persetujuan WFH bergantung pada jenis pekerjaan

Pemerintah menegaskan tidak seluruh pegawai negeri otomatis dapat bekerja dari rumah selama dua hari dalam sepekan.

Persetujuan untuk menjalankan tugas secara jarak jauh akan mempertimbangkan sejumlah faktor, antara lain karakteristik pekerjaan, kebutuhan operasional organisasi, kesiapan unit kerja, serta kemampuan instansi menjaga kelancaran pelayanan publik.

Dengan demikian, pimpinan kementerian maupun lembaga memiliki kewenangan untuk menentukan pegawai yang dapat mengikuti skema kerja hybrid, termasuk menyusun jadwal agar keberadaan pegawai di kantor tetap mencukupi.

PSD juga menekankan, seluruh pegawai yang bekerja dari rumah tetap wajib mematuhi ketentuan jam kerja, memenuhi target kinerja, serta siap mengikuti rapat atau penugasan apabila diperlukan.

Pemerintah menyatakan pengaturan tersebut bertujuan menjaga keseimbangan antara fleksibilitas kerja dengan akuntabilitas aparatur sipil negara.

Diharapkan meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan pegawai

Selain menjaga kualitas pelayanan publik, pemerintah Malaysia berharap penerapan sistem kerja hibrida dapat meningkatkan produktivitas aparatur sipil negara.

Dalam keterangannya, PSD menyebut kebijakan tersebut juga dirancang untuk mendukung keseimbangan kehidupan kerja dan kehidupan pribadi (work-life balance) pegawai, sekaligus menciptakan lingkungan kerja yang lebih adaptif terhadap perubahan.

Menurut pemerintah, fleksibilitas dalam menentukan lokasi bekerja dapat membantu pegawai mengelola waktu secara lebih efektif tanpa mengurangi tanggung jawab terhadap pekerjaan.

Di sisi lain, pemerintah akan terus melakukan pemantauan terhadap implementasi kebijakan tersebut melalui mekanisme evaluasi dan pengawasan di masing-masing kementerian maupun lembaga.

Sistem pemantauan itu ditujukan untuk memastikan integritas, disiplin, efisiensi, serta kualitas pelayanan publik tetap terjaga selama kebijakan berlangsung.

Apabila diperlukan, pemerintah juga akan melakukan penyempurnaan terhadap mekanisme pelaksanaan berdasarkan hasil evaluasi setelah kebijakan diterapkan.

Hybrid Working Day dijadwalkan mulai berlaku secara nasional pada 1 Agustus 2026, menandai dimulainya pola kerja baru bagi aparatur sipil negara di Malaysia yang mengombinasikan bekerja dari kantor dan bekerja dari rumah sebagai bagian dari transformasi pelayanan publik.

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan bahwa lahan hibah yang diberikan Lippo Group bakal disiapkan menjadi Penyertaan Modal Negara (PMN) bagi Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara.

Bendahara negara tersebut menjelaskan, injeksi modal itu diberikan dalam rangka mempercepat realisasi pengembangan program 3 juta rumah yang digagas oleh Presiden Prabowo Subianto.

Adapun, lahan hibah tersebut berada di Kawasan Meikarta, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat dengan total luas mencapai 30 hektare (Ha).

“Pemerintah menyambut baik inisiatif tersebut, aset ini direncanakan diserahkan kepada Badan Pengelola Investasi Danantara sebagai penyertaan modal negara (PMN) untuk dikelola melalui proses bisnis yang sehat tanpa membebani APBN,” jelasnya saat ditemui di Wisma Danantara, Jakarta, Senin (29/6/2026).

Menyambut hal itu, pemerintah memastikan bahwa penyelesaian administrasi hibah lahan tersebut akan dipercepat agar optimalisasi aset bisa dilaksanakan secepat mungkin.

Purbaya menyebut, pihaknya juga berencana memberikan insentif berupa pembebasan pengenaan pajak terhadap Lippo Group atas aset yang dihibahkan.

“Tadi saya ditanya, bisa enggak ngasih insentif kepada Lippo? Saya bingung insentif apa? Ternyata, pajak tanah yang diserahkan diharapkan untuk jangan dipajakin. Oh, itu mah gampang. Masa orang mau ngasih kita pajakin?” tambahnya.

Kendati demikian, Purbaya memastikan bahwa proses hibah tersebut akan tetap dijalankan secara penuh hati-hati dengan tata kelola yang baik.

“Ditegaskan bahwa seluruh proses hibah akan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dengan mengedepankan prinsip tata kelola yang baik, transparansi, dan kehati-hatian atau prudent,” ujarnya.

Berdasarkan catatan Bisnis, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait (Ara) mengungkap nilai lahan di area tersebut diklaim berkisar antara Rp15 juta hingga Rp20 juta per meter persegi.

Mengacu pada asumsi tersebut, kontribusi yang digelontorkan Lippo Group untuk mendukung pengadaan lahan seluas 30 Ha yang bakal dibangun rusun subsidi ini mencapai Rp4,5 triliun hingga Rp6 triliun.

"Di sini tanahnya antara Rp15 juta hingga Rp20 juta. Hitunglah angkanya Rp15 juta [per meter] kalau 30 hektare (Ha) artinya Rp4,5 triliun kalau dia Rp20 juta artinya adalah Rp6 triliun," pungkasnya.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memastikan hibah lahan seluas 30 hektare dari PT Lippo Cikarang Tbk untuk pembangunan rumah susun (rusun) Program 3 Juta Rumah tidak akan dikenai pajak.

Purbaya mengatakan pembebasan pajak diperlukan agar proses hibah tidak menghambat partisipasi swasta dalam mendukung penyediaan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

"Tadi saya ditanya, 'bisa nggak kasih insentif kepada Lippo?' Saya bingung, insentif apa? Pajak tanah yang diserahkan. Tanah yang diserahkan jangan dipajakin. Masa orang mau kasih, dipajakin," ujar Purbaya dalam acara Penandatanganan Komitmen Hibah Lahan PT Lippo Cikarang Tbk untuk mendukung Program 3 Juta Rumah di Jakarta, Senin (29/6).

Ia mengakui usulan tersebut sempat berbenturan dengan pandangan birokrasi yang menilai aset hibah tetap harus dikenakan pajak. Namun, menurutnya, kebijakan itu justru akan mengurangi minat perusahaan menyerahkan aset kepada negara.

"Kalau saya tanya anak buah saya, 'enggak bisa Pak, harus dipajakin'. Ya kalau begitu enggak ada yang mau kasih ke kita dong," katanya.

Purbaya bahkan berkelakar akan memangkas hambatan birokrasi agar proses hibah berjalan cepat.

[Gambas:Youtube]

"Saya akan bypass semua aturan-aturan yang ada di Kementerian Keuangan supaya ini bisa berjalan. Nanti kalau ada pejabat-pejabat yang melawan, saya pecat aja," ujarnya disambut tawa hadirin.

Menurut Purbaya, lahan hibah tersebut nantinya akan menjadi penyertaan modal negara yang dikelola Danantara sehingga pembangunan hunian tidak membebani APBN.

"Pemerintah menyambut baik inisiatif tersebut. Aset ini rencananya diserahkan kepada Badan Pengelola Investasi Danantara sebagai penyertaan modal negara untuk dikelola melalui proses bisnis yang sehat tanpa membebani APBN," katanya.

Ia menilai skema tersebut menguntungkan pemerintah karena negara dapat menyediakan lebih banyak rumah dengan biaya yang lebih rendah.

"Untuk saya juga untung. Dengan biaya yang lebih sedikit saya bisa dapat rumah yang lebih banyak. Jadi ini suatu kerja sama yang amat baik sekali," ujarnya.

Purbaya mengatakan Kementerian Keuangan akan mempercepat seluruh proses administrasi bersama Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) agar status lahan segera bersih dan siap dimanfaatkan.

"Setiap ada proyek yang menguntungkan masyarakat dan negara, pasti akan kami percepat," katanya.

Sebelumnya, PT Lippo Cikarang Tbk berkomitmen menghibahkan lahan sekitar 30 hektare di kawasan Meikarta, Kabupaten Bekasi, kepada pemerintah. Lahan tersebut akan dimanfaatkan untuk pembangunan rumah susun bersubsidi sebagai bagian dari Program 3 Juta Rumah.

Penandatanganan komitmen hibah dilakukan oleh Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, CEO BPI Danantara Rosan Roeslani, serta jajaran PT Lippo Cikarang. Menurut pemerintah, kawasan tersebut diproyeksikan mampu menampung sekitar 141 ribu unit rumah susun bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

JAKARTA, iNews.id - Setiap Lebaran, dapur rumah Salmi selalu lebih sibuk dari biasanya. Sang ibu akan mulai memanggang kacang, lalu melapisinya dengan cokelat hingga menjadi camilan.

Salmi tidak pernah berpikir resep tersebut suatu hari akan mengubah jalan hidupnya. Kacang cokelat itu pun tak lagi sekadar hidangan khas hari raya.

"Jadi setiap tahun cuma (dibuat) sekali, kacang cokelat. Kan autentik bikin sendiri, ya sudah kita bikin aja deh, kenapa gak dijual aja," ujar Salmi kepada iNews.id pada Selasa (23/6/2026).

Setelah kehilangan pekerjaan pada 2018 dan sempat menganggur, Salmi memutuskan menghidupkan resep tersebut. Dari dapur rumahnya di kawasan Palmerah, Jakarta Barat, lahir Cangcomak, singkatan dari Kacang Cokelat Emak pada 2020.

Salmi mengolah resep tersebut dengan menyediakan tiga varian kacang, yakni kacang tanah, almond, dan kacang mede. Harganya dibanderol mulai dari Rp8.000 untuk kemasan ekonomis, hingga Rp30.000 dengan kemasan besar.

Omzet yang diperoleh pun cukup besar. Salmi mampu meraih sekitar Rp70 juta hingga Rp80 juta per tahun.

Salmi mengakui perjalanan Cangcomak tidak berhenti ketika produk berhasil dipasarkan. Tantangan berikutnya justru dimulai setelah usaha berjalan. 

Dia harus belajar membuat kemasan yang lebih menarik, menyusun laporan keuangan, memahami pemasaran digital, hingga membangun merek agar produknya bisa bersaing di tengah semakin banyaknya pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Di tengah proses itulah dia mengenal Rumah BUMN BRI. Salmi bergabung pada 2021 dan mulai aktif mengikuti program-program pendampingan yang diselenggarakan.

"Setelah ikut berbagai macam pelatihan kita mulai tahu ada Rumah BUMN BRI. Dari 2021 udah ikut di situ," katanya.

Camilan yang dulu hanya dinikmati Salmi dan keluarganya perlahan menembus pasar yang lebih luas. Berbekal pendampingan Rumah BUMN BRI, Salmi tak lagi sekadar bermimpi menjual produknya di dalam negeri.

Dia mulai menyiapkan langkah agar warisan resep ibunya suatu hari bisa dinikmati konsumen di berbagai negara. Salah satu upaya yang dilakukan yakni mengikuti berbagai pelatihan Rumah BUMN BRI.

Rumah BUMN BRI kemudian menjadi tempat Salmi belajar mengembangkan usaha secara lebih terarah. Salah satu perubahan yang paling terlihat adalah wajah produk Cangcomak.

"Orang lain kemasannya masih pakai stiker, kalau Cangcomak itu udah cakep. Akhirnya dari BRI dikasih fasilitas kemasan gratis, standing pouch," tutur Salmi.

Manfaat terbesar yang dirasakannya dari program-program Rumah BUMN BRI bukan semata pada perubahan kemasan. Melalui berbagai pelatihan yang rutin diadakan Rumah BUMN BRI, dia mulai memahami banyak aspek penting dalam menjalankan usaha, mulai dari pemasaran digital, pengelolaan keuangan, hingga penguatan legalitas produk.

Menurut Salmi, materi yang diberikan selalu mengikuti perkembangan kebutuhan pelaku UMKM. Peserta pun bebas memilih kelas yang paling sesuai dengan tantangan usahanya.

"Kita tinggal pilih saja (pelatihan) apa yang kita butuhin nih, nah kita ikut. Misalkan AI, sekarang lagi rame apa nih, misalnya pelatihan laporan keuangan digital, nah kita ikut," ujarnya.

Kesempatan yang diperoleh semakin luas seiring keaktifannya mengikuti berbagai program. Salmi mengaku rutin menghadiri pelatihan, baik secara daring maupun luring. 

Dari situlah dia beberapa kali terpilih memperoleh fasilitas tambahan, termasuk pendampingan sertifikasi halal yang saat itu hanya diberikan kepada UMKM tertentu.

Rumah BUMN BRI juga membuka akses promosi yang lebih luas. Salmi berkesempatan memperkenalkan Cangcomak kepada pasar melalui berbagai pameran dan showcase, seperti Brilianpreneur dan Pesta Rakyat Simpedes. Kesempatan itu membantunya memperluas jaringan sekaligus mengenalkan produk kepada lebih banyak konsumen.

Kini, menurut Salmi, manfaat yang paling terasa setelah bergabung dengan Rumah BUMN BRI adalah semakin dikenalnya Cangcomak di tengah persaingan produk makanan ringan. Berbagai pelatihan yang terus diperbarui juga membuatnya bisa menyesuaikan strategi pemasaran dengan perkembangan teknologi.

"Pasti lebih dikenal, terus pelatihannya gratis. Misal training live TikTok, affiliate juga ada. Jadi sesuai sama yang kita butuhin. Bantu banget sih," katanya.

Bekal yang diperoleh dari Rumah BUMN BRI kini membawa Salmi ke tahap berikutnya. Jika dulu dia hanya memikirkan bagaimana produknya laku dijual, kini dia mulai belajar bagaimana membawa Cangcomak menembus pasar internasional.

Melalui program pendampingan BRI bekerja sama dengan Kementerian Perdagangan (Kemendag), Salmi menjadi salah satu pelaku UMKM yang mengikuti sekolah ekspor. Dia mengakui dunia ekspor semula terasa sangat asing. 

Salmi bahkan belum memahami bagaimana mekanisme pembayaran, pengiriman barang, hingga penyusunan dokumen yang dibutuhkan.

"Ini lagi disekolahin ekspor sama BRI. Jadi BRI kerja sama dengan Kemendag, itu kayak UMKM terpilih diajak perkenalan ekspor," ujarnya.

Pada tahap awal, peserta diperkenalkan pada dasar-dasar ekspor. Setelah memahami fondasinya, materi pelatihan berkembang menjadi lebih teknis, mulai dari menghitung biaya logistik, menentukan harga jual, hingga memperkirakan daya tahan produk selama proses pengiriman ke luar negeri.

"Kalau sekarang tuh advance, lebih spesifik. Kayak cara ngitung perhitungannya, instrumen biaya kirim. Kalau dijual berapa. Harus disiapkan. Terus kalau makanan baiknya tahan berapa lama," katanya.

Ilmu yang diperoleh mulai membuka peluang baru. Produk Cangcomak telah diperkenalkan kepada calon pembeli dari Singapura, Malaysia, Rusia, Korea Selatan, hingga Australia melalui berbagai showcase. 

Bahkan, salah satu calon pembeli dari Rusia sudah meminta rincian penawaran harga.

"Rusia sih kemarin, tapi belum follow up lagi. Udah minta penawaran, dia minta dibreakdown soal harga, harga LCL (less container load) berapa, harga FCL (full container load) berapa, (kontainer) 20 feet berapa. Tapi belum (follow up). Mereka di sana emang lagi nyari cashew, pas banget," ujarnya.

Keseriusan Salmi membangun Cangcomak tak hanya terlihat dari kemasan yang semakin profesional atau peluang ekspor yang mulai terbuka. Berbagai pembenahan yang dilakukannya juga berbuah pada kepercayaan pelanggan.

Salah satunya datang dari Tania, warga Kelapa Gading. Dia mengenal Cangcomak melalui media sosial sebelum akhirnya memutuskan membeli produk tersebut. 

Menurutnya, Cangcomak menawarkan sensasi yang berbeda dibanding camilan cokelat pada umumnya karena rasa kacangnya tetap menjadi karakter utama.

"Dia kan cokelatnya enggak begitu banyak, tapi masih ngacang aja. Menarik aja sih konsepnya. Cokelatnya enggak tebal ya dan enggak terlalu manis jadi saya suka banget," kata Tania.

Kesan positif itu membuatnya kembali membeli Cangcomak. Bahkan, camilan tersebut kini menjadi salah satu menu pelengkap sarapan yang rutin dia konsumsi.

"Ternyata cocok dimakan buat sarapan. Saya biasanya sarapan pakai yoghurt, dicampur sama yoghurt tuh enak. Terus pernah juga coba dicampur sama susu, enak. Bahkan digado juga enak. Jadi puas sih selama ini, oke banget. Rasanya enak, cokelatnya light, dan sehat juga kayaknya ya karena kacang," ujarnya.

Pengalaman itu pula yang mendorong Tania merekomendasikan Cangcomak kepada orang-orang di sekitarnya. Dia bahkan beberapa kali membawa produk tersebut ke kantor agar rekan-rekannya ikut mencicipi.

"Sudah, aku sudah rekomendasiin, dibawa ke kantor mereka coba katanya enak. Ya sudah aku kasih akun TikTok-nya," katanya.

Perjalanan sukses Cangcomak mencerminkan bagaimana intervensi Rumah BUMN BRI mampu mengubah peta bisnis pelaku usaha mikro. Corporate Secretary BRI Dhanny menegaskan kehadiran Rumah BUMN berperan krusial dalam menjembatani para pelaku usaha untuk naik kelas melalui peningkatan kompetensi, perluasan jaringan, dan pembukaan akses pasar baru.

Langkah ini, lanjut Dhanny, merupakan wujud nyata BRI dalam menciptakan ekosistem ekonomi yang inklusif. Untuk merealisasikannya, BRI kini telah membina 54 Rumah BUMN di seluruh Indonesia dengan total pelaksanaan pelatihan mencapai lebih dari 18.218 sesi guna mengasah daya saing UMKM.

"Pemberdayaan yang terarah dan integrasi teknologi digital menjadi kunci dalam meningkatkan kesejahteraan. Sangat membanggakan melihat para pengusaha kecil yang dulunya hanya mengandalkan penjualan lokal, sekarang bisa berselancar di pasar online hingga menembus pasar ekspor," ujar Dhanny.

Editor: Rizky Agustian