Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) memastikan proyek pembangunan rumah susun (rusun) subsidi di kawasan Meikarta, Kabupaten Bekasi, berjalan sesuai jadwal.

Menteri PKP Maruarar Sirait menegaskan bahwa tahapan konstruksi saat ini telah berjalan sesuai rencana. Proyek hunian vertikal ini ditargetkan rampung sepenuhnya pada Agustus 2028.

"Proses pembangunan dimulai dari land clearing pada Februari 2026, kemudian groundbreaking Maret 2026, dan targetnya selesai Agustus 2028," ujar Ara dalam keterangan tertulis, Selasa (26/5/2026).

Adapun saat ini, progres konstruksi telah memasuki tahapan pemasangan tiang pancang (test pile). Dari total target 8.600 pile yang dibutuhkan, sebanyak 1.836 tiang pancang telah berhasil terpasang di lokasi proyek.

Ara menekankan bahwa percepatan pembangunan tetap harus mengedepankan kualitas dan kepatuhan terhadap aturan yang berlaku. Pihaknya berkomitmen untuk tidak hanya mengejar kuantitas unit, tetapi juga memastikan aspek keselamatan serta fasilitas pendukung bagi penghuni.

Ara menuturkan, skema pembangunan proyek ini melibatkan kolaborasi lintas sektor. Kementerian PKP bertindak sebagai regulator, sementara pembiayaan dan konstruksi dilakukan oleh Danantara, dengan dukungan hibah lahan seluas 30 hektare dari Lippo Group.

Dalam laporannya, suplai hunian rusun subsidi tersebut bakal tembus 141.000 hunian di tiga lokasi lahan yang telah disiapkan. Adapun, pembangunan ditujukan untuk menekan angka backlog perumahan sekaligus memangkas jarak antara tempat tinggal dan pusat industri.

Pada saat yang sama, CEO Lippo Group James Riady menyambut baik realisasi proyek tersebut bagi para pekerja industri. Menurutnya, kawasan sekitar Meikarta merupakan pusat industri dengan ribuan pabrik, sehingga kehadiran hunian terjangkau akan meningkatkan efisiensi mobilitas pekerja.

Di sisi lain, Plt. Bupati Bekasi Asep Surya Atmaja menambahkan bahwa dukungan administratif kini terus dipercepat guna mendukung kelancaran proyek.

"Proses perizinan sudah masuk di Dinas Cipta Karya dan persyaratan sudah terpenuhi 100 persen. Secepatnya kami keluarkan izinnya," tegas Asep.

Melalui proyek ini, pemerintah berharap masyarakat berpenghasilan rendah memiliki akses terhadap hunian layak yang dekat dengan pusat aktivitas ekonomi.

Kabupaten Bekasi (ANTARA) - Usulan pembangunan hunian vertikal subsidi bagi kaum buruh Kabupaten Bekasi, Jawa Barat di sekitar kawasan industri mulai ditindaklanjuti pemerintah dengan melakukan kajian skema pelaksanaan program, baik dari sisi pembiayaan, pembangunan hingga penentuan lokasi.

"Sudah ada titik temu, dalam artian sudah ada tindak lanjut langsung dari pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, dan sudah ditinjau langsung oleh Pak Wamen, hasilnya positif," kata Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bekasi Ade Sukron Hanas di Cikarang, Minggu.

Ade beserta jajaran anggota dewan lain turut mendampingi kunjungan Wakil Menteri PKP Fahri Hamzah di lokasi yang rencananya akan dibangun hunian vertikal bagi kaum buruh. Lokasinya berada di Jalan Serang Bulak, Desa Wanajaya, Kecamatan Cibitung, Kabupaten Bekasi.

Dia menyatakan hunian vertikal bagi kaum buruh ini merupakan inisiatif dari Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) yang disampaikan kepada pemerintah pusat dengan dukungan pemerintah daerah. Usulan ini dianggap relevan dengan pembangunan rumah rakyat yang digagas Presiden Prabowo Subianto.

"Keinginan KSPSI untuk ada rumah susun bagi pekerja, apalagi dengan program Pak Presiden sekarang itu dianggap relevan. Namun di saat semakin terbatas lahan, maka hunian vertikal yang ditawarkan. KSPSI mengajukan untuk dibangun tower untuk karyawan, minimal bagi mereka yang bisa mengakses rumah murah dari pemerintah," katanya.

Usulan ini tidak terlepas dari kesulitan mendapatkan rumah bersubsidi di dekat kawasan industri. Mayoritas rumah bersubsidi dibangun di wilayah pinggiran dengan akses terbatas bagi kaum pekerja. Namun karena lahan yang tersedia terbatas, maka konsep hunian dibuat vertikal.

Dari kunjungan tersebut, kata Ade, lahan yang diusulkan telah tersedia. Lokasinya pun terbilang strategis karena berdekatan dengan kawasan industri. Bahkan, rencana ini berkembang dengan wacana membuka pintu tol baru di dekat hunian buruh untuk memudahkan bekerja.

"Dari kunjungan Pak Wamen diminta untuk melakukan penghitungan secara detail, lalu diminta dibuka pintu akses tol, jadi diharapkan itu dapat memudahkan pekerja, jadi sisi menguraikan kemacetan Cibitung juga. Lahannya sendiri sudah ada milik masyarakat yang siap dibebaskan," katanya.

Meski begitu, perlu beberapa tahapan lain agar program hunian tersebut bisa terealisasi, termasuk skema pembangunan dan pembiayaan. Hitungan detail itu dikaji juga skemanya seperti apa karena itu ranah di pemerintah pusat.

"Sedangkan daerah sifatnya memfasilitasi dan mendukung dari kemudahan dalam penerbitan izinnya. Yang jelas keberadaan rumah pekerja ini memudahkan mereka untuk memenuhi kebutuhan dasarnya," ucap dia.

Rencana rumah susun bagi kaum buruh sebelumnya telah didiskusikan Kementerian PKP bersama Kementerian Ketenagakerjaan serta perwakilan buruh. Hunian itu dinilai penting untuk menekan beban pengeluaran pekerja sekaligus meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan pekerja.

Kementerian Ketenagakerjaan mencatat 20 persen upah pekerja habis untuk biaya sewa rumah atau kontrakan. Di sisi lain upaya mengakses program rumah bersubsidi justru menambah pengeluaran mengingat lokasinya dari tempat bekerja. Kondisi tersebut berdampak pada tinggi biaya transportasi dan waktu tempuh harian.

Staf Khusus Menteri Ketenagakerjaan Indra mengatakan masih banyak pekerja menghadapi keterbatasan akses terhadap hunian yang sesuai dengan kemampuan finansial, khususnya yang berlokasi dekat dengan kawasan industri sehingga pengembangan hunian bersubsidi di kawasan industri menjadi solusi strategis.

"Banyak pekerja harus mengalokasikan hingga 20 persen dari upah hanya untuk biaya sewa atau kontrak hunian. Kondisi ini menjadi tantangan nyata yang perlu dijawab melalui kebijakan yang tepat sasaran," ujarnya.

Menurut dia program rumah bagi kaum buruh sejalan dengan program tiga juta rumah, termasuk penyediaan rumah bersubsidi bagi masyarakat berpenghasilan rendah, seperti pekerja dan buruh.

Indra menambahkan pemerintah juga telah menyiapkan skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) dengan bunga rendah dan cicilan terjangkau sehingga lebih ramah bagi kantong pekerja dan buruh.

"Pemerintah ingin memastikan pekerja memiliki akses hunian terjangkau dan dekat dengan tempat bekerja. Ini menjadi bagian dari ikhtiar bersama untuk mewujudkan hal tersebut, termasuk melalui penyediaan apartemen bersubsidi di kawasan industri," katanya.

Pewarta: Pradita Kurniawan Syah
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, SEMARANG — Bank Jateng Cabang Yogyakarta menggelar kegiatan edukasi layanan perbankan kepada para personel Komando Resor Militer (Korem) 072/Pamungkas Yogyakarta. Kegiatan edukasi dilakukan dalam bentuk sharing session dan olahraga bersama yang digelar pada Jumat (23/1/2026).

Kegiatan ini diikuti oleh sekitar 200 prajurit dan Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Korem 072 Yogyakarta. Dalam kesempatan tersebut, Kepala Seksi Pers Kepala Staf Korem 072/Pamungkas Kolonel Inf Handoko Yudho Wibowo menyampaikan apresiasi atas inisiatif Bank Jateng dalam mendukung kesejahteraan prajurit.

"Atas nama Komandan Korem dan keluarga besar Korem 072/Pamungkas, kami mengucapkan terima kasih atas dukungan dan kerja sama Bank Jateng. Sosialisasi ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan menambah wawasan prajurit serta PNS dalam mengelola kebutuhan keuangan secara bijak," ujarnya dalam siaran pers, Senin (2/2/2026).

Pemimpin Bank Jateng Cabang Yogyakarta Sambhu Dharta Gautama mengatakan bahwa kolaborasi ini merupakan bentuk nyata komitmen Bank Jateng untuk hadir sebagai mitra strategis TNI dalam penyediaan solusi keuangan.

"Melalui kegiatan ini, kami ingin memastikan bahwa seluruh prajurit dan PNS mendapatkan akses informasi perbankan yang tepat, terutama fasilitas seperti KPR FLPP yang dapat membantu mewujudkan impian memiliki hunian pribadi dengan skema yang sangat ringan," katanya.

Dalam sesi sosialisasi, Bank Jateng memaparkan program KPR Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) yang menawarkan hunian subsidi dengan uang muka rendah dan tenor hingga 20 tahun. Program ini dirancang khusus untuk memfasilitasi anggota TNI/Polri yang belum memiliki rumah dengan lokasi strategis di wilayah Bantul, Wates, dan Gunungkidul.

Bisnis.com, Kabupaten Bekasi — Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait mengungkap investasi yang bakal dikucurkan oleh Lippo Group mencapai Rp39 triliun untuk pembangunan rumah susun (rusun) subsidi di Meikarta.

Ara menjelaskan investasi tersebut diperlukan untuk mendukung pembangunan sekitar 54 tower yang terletak di 3 area berbeda di atas lahan kurang lebih seluas 30 hektare (Ha).

"Nilai investasi di satu kawasan bisa Rp13 triliun diluar tanah. Akan dibangun di 3 area, itu Rp39 triliun kurang lebih dluar tanah," jelasnya dalam agenda Land Clearing Rusun Subsidi di Meikarta, Cikarang Selatan, Kamis (29/1/2026).

Secara keseluruhan masing-masing kawasan akan dibangun 18 tower yang mencakup 2.600 unit hunian. Dengan demikian, total tower yang akan dibangun di 3 lokasi bakal mencapai 54 tower dengan total 141.000 unit.

"2.600 unit dikali 18 ada 47.000 unit yang dibangun di 3 lokasi sehingga total 141.000 unit ini usulan rusun terbesar yang pernah dibuat," pungkas Ara.

Sebelumnya, Sekretaris Perusahaan Lippo Cikarang Peter Adrian menyampaikan LPCK mendukung Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) dalam mempercepat penyediaan hunian layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) di kawasan perkotaan.

“Perseroan melakukan pengkajian lebih lanjut atas rencana Kementerian PKP tersebut dan memastikan bahwa penyediaan atau kerja sama akan dilaksanakan sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku,” paparnya dalam keterbukaan informasi, dikutip Rabu (21/1/2026).

Menurut Peter, rencana pembangunan rumah susun subsidi di kawasan Meikarta sejalan dengan kerangka kebijakan dan program pemerintah, yang pelaksanaannya akan tunduk pada ketentuan peraturan perundang-undangan serta mekanisme perizinan yang berlaku.

Sepanjang pengetahuan LPCK, lanjutnya, hingga saat ini tidak terdapat kewajiban hukum tertentu yang secara langsung menghalangi pelaksanaan rencana tersebut.