Jakarta (ANTARA) - Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI) mengadakan program Pendidikan dan Sertifikasi Certified Financial Investigator (CFI) Batch Ke-10 yang ditujukan bagi akuntan publik, serta praktisi hukum dan keuangan yang ingin memperdalam keahlian audit investigatif.

“Jadi workshop sertifikasi ini sudah dilaksanakan selama 9 batch dari 2017 sampai 2024. Kali ini kita melaksanakan workshop sertifikasi untuk batch angkatan ke 10. Jadi, selama kurang lebih 10 tahun terakhir, kita telah mencetak hampir 500 lulusan alumni dan akan bertambah juga pada batch kali ini,” ungkap Ketua Komite Jasa Investigasi IAPI Rizki Damir Mustika dalam konferensi pers di Jakarta, Senin.

Lebih lanjut, kegiatan ini menjadi wadah strategis untuk meningkatkan kompetensi peserta dalam proses perikatan investigasi. Kurikulum pelatihan difokuskan pada pemutakhiran peraturan perundang-undangan, perkembangan tren investigasi, proses administrasi, hingga aplikasi teknis di lapangan.

Secara garis besar, penyelenggaraan program Sertifikasi CFI bertujuan untuk meningkatkan kualitas Profesional Akuntan Publik (AP) dalam bidang audit investigatif dan dukungan litigasi, mempersiapkan Akuntan Publik agar andal dalam memberikan keterangan ahli di persidangan, serta memperkuat peran profesi akuntan publik dalam mewujudkan tata kelola yang baik (goodgovernance) dan akuntabilitas publik.

“Tentunya tujuannya adalah bagaimana kita bisa meningkatkan kompetensi dari para akuntan publik, khususnya di bidang investigasi, dan bagaimana kita bisa bersinergi dengan para pihak-pihak yang terkait yaitu aparat penegak hukum, kejaksaan, dan advokat, dan profesi-profesi lainnya dalam membantu mereka untuk melakukan penegakan hukum terutama di bidang finansial investigasi di Indonesia,” kata Rizki.

Ketua Forum Akuntan Investigator Indonesia (FAIr) IAPI periode 2025-2029 Mohammad Mahsun menyampaikan bahwa permintaan pasar terkait jasa investigasi dari tahun ke tahun cukup banyak, sehingga pihaknya bertekad untuk selalu meningkatkan kompetensi dari sisi pengalaman maupun pengetahuan.

“Dari batch yang kita bangun dari tahun ke tahun, saat ini kita selalu improve terhadap materi dan kurikulum, sehingga sesuai dengan permintaan pasar. Pasar kita ada dari aparat penegak hukum dan juga dari penasehat hukum, termasuk dari publik. Itu membutuhkan jasa yang disebut dengan jasa investigasi keuangan,” ujar Mahsun.

Ketua Forum Akuntan Investigator Indonesia (FAIr) IAPI periode 2021-2025 Irwanto menegaskan bahwa tujuan membentuk sertifikasi ini untuk membantu aparat penegak hukum dalam menghitung kerugian keuangan dengan membedah ada atau tidaknya indikasi fraud.

“Berbeda dengan ekosistem yang ada di akuntan publik yang melakukan pemeriksaan urusan pelaporan keuangan, memberikan opini, pendapat. (Kalau yang) ini enggak, ini menyimpulkan ada atau tidak adanya indikasi fraud itu sendiri. Jadi ekosistemnya baru,” ucap dia.

Pada tiga hari pertama, peserta dibekali materi klasikal di dalam kelas yang mencakup metodologi, teknik, dan strategi pemeriksaan investigatif; penghitungan kerugian keuangan; pelaporan pemeriksaan investigatif; serta peran akuntan publik dalam proses penegakan hukum. Pada hari keempat, para peserta akan menjalani evaluasi berupa ujian tertulis dan ujian wawancara, yang dilanjutkan dengan sesi berbagi pengalaman (sharingsession).

Sebagai puncak kegiatan sekaligus tahap akhir di hari kelima, peserta diwajibkan mengikuti role play (simulasi) persidangan perkara Tindak Pidana Korupsi (Tipikor).

Dalam simulasi ini, peserta CFI akan mempraktikkan langsung peran sebagai Pemberi Keterangan Ahli di hadapan majelis hakim. Metode ini dirancang untuk memberikan pengalaman praktis mengenai dinamika persidangan, teknik penyampaian keterangan ahli, tata cara menjawab pertanyaan, serta kemampuan mempertahankan argumen secara konsisten dan meyakinkan di bawah sumpah.

Pewarta: M Baqir Idrus Alatas
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

IDXChannel- Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI) tengah menyiapkan ekosistem sustainability assurance sebagai langkah mendukung penguatan pelaporan keberlanjutan di Indonesia. Upaya ini ditujukan untuk memperkuat mutu serta meningkatkan kredibilitas laporan keberlanjutan perusahaan.

Dewan Pengurus Nasional IAPI, Sempurna Bahri, menyampaikan bahwa tren akuntansi global kini bergerak menuju penyusunan laporan keberlanjutan yang mengacu pada aspek Environmental, Social, and Governance (ESG), tanpa mengesampingkan laporan keuangan

“Bukan hanya masalah kinerja finansial, asuransi keberlanjutan ini bertujuan membangun kepercayaan stakeholders pengguna laporan keuangan mengelola risiko, memenuhi regulasi,” kata Sempurna dalam keterangannya, Senin (4/5/2026).

"Jadi para pembaca laporan keuangan itu akan melihat apakah ada pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh perusahaan terkait hukum. Hukum itu bisa tenaga kerja, hukum lingkungan atau limbah dan macam-macam," katanya.

Ia mengatakan Inisiatif ini sejalan dengan Rencana Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (RPOJK) untuk mewajibkan Pelaku Usaha Sektor Keuangan (PUSK), emiten, dan perusahaan publik untuk menyusun laporan berdasarkan standar global melalui Pernyataan Standar Pengungkapan Keberlanjutan (PSPK) 1 dan PSPK 2.

Atas hal tersebut, IAPI menekankan bahwa pembangunan ekosistem assurance menjadi langkah strategis untuk meningkatkan kualitas dan kredibilitas laporan keberlanjutan yang semakin dibutuhkan oleh dunia usaha dan pasar modal.

Sementara itu, Dewan Pengurus Nasional IAPI Susanto, menyatakan bahwa kini corporate reporting sebenarnya telah menyangkut 2 elemen besar penting yakni laporan keuangan dan laporan keberlanjutan.

“Ketika investor atau pelaku di pasar modal ingin melakukan keputusan investasi yang mereka cari sekarang itu bukan cuma laporan keuangan atau informasi keuangan tapi juga bagaimana perusahaan tersebut mengelola operasionalnya itu sesuai dengan konsep-konsep yang sudah ada,” ujar Susanto.

Dalam membangun ekosistem tersebut, IAPI mengacu pada beberapa standar internasional, termasuk: International Standards on Sustainability Assurance (ISSA) 5000, International Ethics Standards for Sustainability Assurance (IESSA), Standar Manajemen Mutu (SMM) yang diadopsi dari International Standards on Quality Management, serta International Education Standards (IES) 2-4.

Langkah ini dinilai selaras dengan perkuatan kepercayaan pasar sekaligus mendukung pengembangan investasi berkelanjutan di Indonesia.

Berdasarkan arah RPOJK, implementasi assurance diperkirakan mulai berjalan pada tahun 2027, sehingga pelaku usaha memiliki waktu untuk mempersiapkan sistem, kompetensi, dan infrastruktur pendukung. Namun, peluang penerapan secara sukarela oleh perusahaan-perusahaan juga terbuka untuk meningkatkan kualitas pelaporan keberlanjutan.

(kunthifahmar sandy)

Jakarta (ANTARA) - Institusi Akuntan Publik Indonesia (IAPI) sedang mempersiapkan pembangunan ekosistem asurans keberlanjutan (sustanaibility assurance) di Indonesia untuk meningkatkan kualitas dan kredibilitas laporan keberlanjutan.

Dewan Pengurus Nasional IAPI Sempurna Bahri mengatakan bahwa perkembangan akuntansi di tingkat global saat ini mengarah ke pembuatan laporan berkelanjutan yang terkait dengan Environmental, Social, and Governance (ESG) terhadap perusahaan, seiring tetap menyertakan laporan keuangan.

“Jadi para pembaca laporan keuangan itu akan melihat apakah ada pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh perusahaan terkait hukum. Hukum itu bisa tenaga kerja, hukum lingkungan atau limbah dan macam-macam. Jadi bukan hanya masalah kinerja finansial, ini bertujuan membangun kepercayaan stakeholders (pemangku kepentingan) pengguna laporan keuangan mengelola risiko, memenuhi regulasi,” ujarnya dalam agenda konferensi pers terkait Asurans Keberlanjutan di Jakarta, Selasa.

Pada kesempatan tersebut, IAPI mengapresiasi langkah Otoritas Jasa Keuangan(OJK) yang memperkuat kerangka regulasi Keuangan Berkelanjutan di Indonesia melalui Rancangan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (RPOJK) tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan Bagi Pelaku Usaha Sektor Keuangan (PUSK), Emiten, dan Perusahaan Publik.

RPOJK ini mewajibkan PUSK untuk menyusun laporan keberlanjutan berdasarkan Pernyataan Standar Pelaporan Keberlanjutan (PSPK) 1, “Persyaratan Umum Pengungkapan Informasi Keuangan Terkait Keberlanjutan”, dan PSPK 2, “Pengungkapan Terkait Iklim”.

Dalam konteks ini, IAPI menekankan laporan keberlanjutan dan laporan keuangan memiliki keterkaitan yang erat, saling terhubung dan harus sinkron satu sama lainnya. Informasi yang disajikan dalam laporan keberlanjutan disebut wajib konsisten dan selaras dengan informasi yang tercermin dalam laporan keuangan, sehingga keduanya membentuk satu kesatuan pelaporan korporat yang utuh dan terpadu.

Pada kajian yang dilakukan IAPI atas RPOJK, IAPI memberi perhatian khusus terhadap penggunaan istilah “verifikasi” dalam RPOJK sebagai cara untuk memberikan keyakinan atas laporan keberlanjutan.

Pihaknya menganggap bahwa istilah verifikasi dan asurans memiliki perbedaan mendasar untuk verifikasi, lebih berfokus pada pemeriksaan teknis terhadap data, sedangkan asurans merupakan evaluasi independen yang lebih menyeluruh, mencakup aspek sistem, proses, prinsip materialitas, serta konsistensi informasi yang disajikan.

“Jadi, ketika investor atau pelaku di pasar modal ingin melakukan keputusan investasi, yang mereka cari sekarang itu bukan cuma laporan keuangan atau informasi keuangan, tapi juga bagaimana perusahaan tersebut mengelola operasionalnya itu sesuai dengan konsep-konsep yang sudah ada, sehingga laporan keberlanjutan itu menjadi sesuatu elemen yang penting di dalam pasar modal maupun di dalam sektor keuangan,” ucap Dewan Pengurus Nasional IAPI Susanto.

Lebih lanjut, pihaknya menerangkan bahwa praktik asurans tak dapat dipisahkan dari ekosistem standar internasional, terutama asurans atas informasi keberlanjutan yang harus mengacu pada sejumlah standar dengan level internasional.

Pertama adalah International Standards on Sustainability Assurance (ISSA) 5000 sebagai dasar pelaksanaan pekerjaan asurans. Saat ini, ISSA 5000 dalam tahap pengadopsian oleh Dewan Standar Profesional Akuntan Publik I IAPI.

Standar kedua ialah International Ethics Standards for Sustainability Assurance (IESSA) sebagai pedoman etika dalam pelaksanaan asurans keberlanjutan, yang sedang dalam tahap pengadopsian oleh Dewan Etika Profesi IAPI.

Ketiga yaitu International Education Standards (IES) 2–4 yang mengintegrasikan kompetensi terkait asurans keberlanjutan sebagai kompetensi wajib bagi akuntan publik.

Adapun yang terakhir adalah Standar Manajemen Mutu (SMM) yang diadopsi dari International Standards on Quality Management guna memperkuat manajemen mutu di level Kantor Akuntan Publik (KAP). Hal ini dilakukan untuk memastikan KAP dan personelnya memenuhi tanggung jawab mereka sesuai dengan standar profesional dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan melaksanakan perikatan sesuai standar dan ketentuan tersebut.

“IAPI merasa perlu untuk mengenalkan ekosistem supaya bisa meningkatkan kualitas dan kredibilitas laporan keberlanjutan yang makin dibutuhkan oleh dunia usaha dan pasar modal,” ungkap Susanto.

Pewarta: M Baqir Idrus Alatas
Editor: Evi Ratnawati
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI) untuk pertama kalinya menggelar perayaan ibadah dan Natal bersama bagi anggotanya beragama Kristen dan Katolik. Kegiatan tersebut mengusung tema “Allah Menyelamatkan Keluarga” dengan subtema “Cahaya Kasih di Tengah Profesionalisme”.

Acara itu diharapkan menjadi sarana mempererat kebersamaan sekaligus penguatan nilai profesionalisme akuntan publik. Ketua Panitia Natal IAPI Fiantonius Sihotang, CPA, mengatakan perayaan ini menjadi momen penting karena baru pertama kali diselenggarakan sejak IAPI berdiri.

Dia menjelaskan, kegiatan tersebut merupakan wadah untuk menyatukan para akuntan publik lintas latar belakang. “Hari ini kita dari Institut Akuntan Publik Indonesia menyelenggarakan perayaan ibadah dan Natal tahun 2025. Ini acara perdana dan sangat kita nantikan, supaya para akuntan publik semakin kompak dan tidak tersekat-sekat,” ujar Fiantonius, Sabtu (10/1/2026).

Ia menjelaskan, perayaan Natal ini melibatkan anggota Kristen dan Katolik yang tergabung dalam satu kepanitiaan dan peserta. Hal tersebut mencerminkan semangat persaudaraan dan kebersamaan di dalam tubuh organisasi profesi.

“Semua di sini bergabung, baik Kristen maupun Katolik. Kita ingin punya ruang untuk bertemu, beribadah, dan bersukacita bersama,” tuturnya yang juga merupakan Dewan Pengurus Nasional IAPI ini.

Dia menegaskan bahwa perayaan Natal tidak hanya bermakna spiritual, tetapi juga menjadi sarana penyampaian pesan profesionalisme di tengah tantangan global dan nasional yang penuh ketidakpastian.

“Kami ingin mengingatkan teman-teman akuntan publik agar tetap menjaga profesionalitas. Di tengah situasi dunia yang penuh ketidakpastian, kita percaya pada penyertaan Tuhan dalam kehidupan dan profesi kita,” ujarnya.

Ia pun berharap 2026 membawa kondisi yang lebih baik, baik bagi Indonesia maupun dunia secara umum. “Kita berharap perekonomian Indonesia semakin membaik dan bangsa ini terus diberkati,” tambahnya.

Terkait jumlah peserta, Fiantonius menyebutkan perayaan Natal tersebut dihadiri sekitar 250 orang, melampaui target awal panitia. “Target awal kita sekitar 200 peserta, dan yang hadir sekitar 250 orang. Ini tentu sangat menggembirakan,” jelasnya.

Dia mengatakan, jumlah tersebut cukup signifikan mengingat total akuntan publik Kristen dan Katolik di Indonesia sekitar 600 hingga 700 orang yang tersebar dari Sabang sampai Merauke. “Dari total sekitar 1.700 akuntan publik se-Indonesia, yang bisa hadir 200-an sudah lumayan,” ujarnya.

Dia juga menjelaskan bahwa IAPI berdiri sejak 2007 sebagai organisasi profesi yang terpisah dari Ikatan Akuntan Indonesia (IAI), sesuai dengan standar internasional. “Pemisahan ini bukan karena konflik, tetapi karena tuntutan standar internasional yang mengharuskan profesi akuntan publik berdiri sendiri,” jelasnya.

Dia juga menyoroti pentingnya peran akuntan publik dalam perekonomian nasional. Ia mengklaim, profesi ini sangat strategis karena bertugas memberikan opini atas kewajaran laporan keuangan.

“Akuntan publik adalah satu-satunya profesi yang diizinkan negara untuk menyatakan apakah laporan keuangan itu wajar atau tidak. Ini profesi yang mulia dan sangat dibutuhkan,” tegasnya.

Kendati demikian, ia mengakui jumlah akuntan publik di Indonesia masih tergolong kurang jika dibandingkan dengan negara-negara tetangga. “Di Indonesia jumlah akuntan publik sekitar 1.700, sementara negara tetangga rata-rata sudah di atas 5.000,” ungkapnya.

Maka itu, ia mendorong generasi muda untuk tertarik menekuni profesi akuntan publik. Terlebih ke depan akan semakin banyak regulasi yang mewajibkan audit laporan keuangan. “Ini peluang besar bagi generasi muda,” pungkasnya.