Jakarta (ANTARA) - Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI) mengadakan program Pendidikan dan Sertifikasi Certified Financial Investigator (CFI) Batch Ke-10 yang ditujukan bagi akuntan publik, serta praktisi hukum dan keuangan yang ingin memperdalam keahlian audit investigatif.

“Jadi workshop sertifikasi ini sudah dilaksanakan selama 9 batch dari 2017 sampai 2024. Kali ini kita melaksanakan workshop sertifikasi untuk batch angkatan ke 10. Jadi, selama kurang lebih 10 tahun terakhir, kita telah mencetak hampir 500 lulusan alumni dan akan bertambah juga pada batch kali ini,” ungkap Ketua Komite Jasa Investigasi IAPI Rizki Damir Mustika dalam konferensi pers di Jakarta, Senin.

Lebih lanjut, kegiatan ini menjadi wadah strategis untuk meningkatkan kompetensi peserta dalam proses perikatan investigasi. Kurikulum pelatihan difokuskan pada pemutakhiran peraturan perundang-undangan, perkembangan tren investigasi, proses administrasi, hingga aplikasi teknis di lapangan.

Secara garis besar, penyelenggaraan program Sertifikasi CFI bertujuan untuk meningkatkan kualitas Profesional Akuntan Publik (AP) dalam bidang audit investigatif dan dukungan litigasi, mempersiapkan Akuntan Publik agar andal dalam memberikan keterangan ahli di persidangan, serta memperkuat peran profesi akuntan publik dalam mewujudkan tata kelola yang baik (goodgovernance) dan akuntabilitas publik.

“Tentunya tujuannya adalah bagaimana kita bisa meningkatkan kompetensi dari para akuntan publik, khususnya di bidang investigasi, dan bagaimana kita bisa bersinergi dengan para pihak-pihak yang terkait yaitu aparat penegak hukum, kejaksaan, dan advokat, dan profesi-profesi lainnya dalam membantu mereka untuk melakukan penegakan hukum terutama di bidang finansial investigasi di Indonesia,” kata Rizki.

Ketua Forum Akuntan Investigator Indonesia (FAIr) IAPI periode 2025-2029 Mohammad Mahsun menyampaikan bahwa permintaan pasar terkait jasa investigasi dari tahun ke tahun cukup banyak, sehingga pihaknya bertekad untuk selalu meningkatkan kompetensi dari sisi pengalaman maupun pengetahuan.

“Dari batch yang kita bangun dari tahun ke tahun, saat ini kita selalu improve terhadap materi dan kurikulum, sehingga sesuai dengan permintaan pasar. Pasar kita ada dari aparat penegak hukum dan juga dari penasehat hukum, termasuk dari publik. Itu membutuhkan jasa yang disebut dengan jasa investigasi keuangan,” ujar Mahsun.

Ketua Forum Akuntan Investigator Indonesia (FAIr) IAPI periode 2021-2025 Irwanto menegaskan bahwa tujuan membentuk sertifikasi ini untuk membantu aparat penegak hukum dalam menghitung kerugian keuangan dengan membedah ada atau tidaknya indikasi fraud.

“Berbeda dengan ekosistem yang ada di akuntan publik yang melakukan pemeriksaan urusan pelaporan keuangan, memberikan opini, pendapat. (Kalau yang) ini enggak, ini menyimpulkan ada atau tidak adanya indikasi fraud itu sendiri. Jadi ekosistemnya baru,” ucap dia.

Pada tiga hari pertama, peserta dibekali materi klasikal di dalam kelas yang mencakup metodologi, teknik, dan strategi pemeriksaan investigatif; penghitungan kerugian keuangan; pelaporan pemeriksaan investigatif; serta peran akuntan publik dalam proses penegakan hukum. Pada hari keempat, para peserta akan menjalani evaluasi berupa ujian tertulis dan ujian wawancara, yang dilanjutkan dengan sesi berbagi pengalaman (sharingsession).

Sebagai puncak kegiatan sekaligus tahap akhir di hari kelima, peserta diwajibkan mengikuti role play (simulasi) persidangan perkara Tindak Pidana Korupsi (Tipikor).

Dalam simulasi ini, peserta CFI akan mempraktikkan langsung peran sebagai Pemberi Keterangan Ahli di hadapan majelis hakim. Metode ini dirancang untuk memberikan pengalaman praktis mengenai dinamika persidangan, teknik penyampaian keterangan ahli, tata cara menjawab pertanyaan, serta kemampuan mempertahankan argumen secara konsisten dan meyakinkan di bawah sumpah.

Pewarta: M Baqir Idrus Alatas
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan dana pemerintahan daerah yang mengendap di perbankan meningkat pada akhir September 2025.

Dana pemerintah daerah atau Pemda tercatat meningkat 12,17% dari Rp 208,6 triliun menjadi Rp 234 triliun. Dana Pemda yang mengendap ini disebabkan oleh belanja Pemda yang tidak maksimal.

Namun, terkait dengan angka ini, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian melakukan sanggahan kepada Purbaya. Menurutnya, simpanan daerah di perbankan tidaklah setinggi data Purbaya yang diambil dari catatan Bank Indonesia (BI).

Dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah 2025 yang rutin dilaksanakan tiap awal pekan, dan kini dihadiri Purbaya, Tito mulanya mengungkapkan BI mencatat simpanan Pemda di perbankan per September 2025 senilai Rp 233,97 triliun.

Namun, Per September 2025, Tito mencatat, dari hasil pengecekannya langsung ke rekening kas daerah, nominal dana mengendap hanya senilai Rp 215 triliun.

Hal ini pun membuat Purbaya bingung. Dia mempertanyakan terkait selisih pencatatan dana ini yang mencapai Rp 18 triliun.

"Justru saya jadi bertanya-tanya, Rp 18 triliun itu ke mana, karena kalau bank sentral pasti ngikut itu dari bank-bank di seluruh Indonesia, Kalau di Pemda kurang Rp 18 triliun, mungkin pemda kurang teliti ngitung atau nulisnya pak, karena kalau BI sudah di sistem semuanya," kata Purbaya kepada Tito saat rapat koordinasi pengendalian inflasi daerah 2025, Senin (20/10/2025).

Oleh sebab itu, Purbaya meminta Tito untuk melakukan investigasi perbedaan pencatatan dana mengendap daerah di perbankan itu. Bila benar-benar dana selisih itu digunakan daerah untuk menggerakkan perekonomian, maka ia mengaku menyambut baik. Bila sebaliknya, maka perlu diusut.

"Jadi itu musti diinvestigasi ke mana yang selisih Rp 18 triliun itu. Tapi enggak apa-apa, selama di daerah digunakan itu sudah bagus untuk menggerakkan ekonomi daerah, jadi kuncinya di situ. Jangan ditransfer ke pusat lagi uangnya, jangan ditaruh di Bank Jakarta," ucap Purbaya.

Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan ada dana pemerintah yang ditempatkan pada instrumen deposito berjangka hingga Rp 285,6 triliun per Agustus 2025.

Purbaya pun mengungkapkan deposito berjangka tersebut ditempatkan di bank-bank komersial. Dia pun menduga ada dana yang juga ditempatkan di Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) alias bank BUMN.

"Mungkin di Himbara. Di Himbara mungkin. Tapi saya akan investigasi lagi itu uang apa sebetulnya," paparnya, saat ditemui di Hotel JW Luwansa, kemarin malam, Kamis (17/10/2025).

Purbaya mengaku curiga terkait dengan penempatan uang pemerintah di deposito berjangka tersebut. Dia curiga ada jajarannya yang 'main bunga'. Dia pun akan melakukan investigasi soal dana tersebut.

"Kita masih investigasi itu sebenarnya uang apa. Kalau saya tanya anak buah saya, mereka bilang nggak tahu. Tapi saya yakin mereka tahu. Itu kan naruh uang di deposito untuk dapat bunga kan," tambahnya.

Dia mengatakan dirinya juga belum tahu asal usul dari dana bernilai fantastis tersebut. Purbaya pun kembali menegaskan dia akan melakukan investigasi mendalam.

"Nanti saya akan cek, itu uang apa sebetulnya. Itu terlalu besar kalau ditaruh di deposito seperti itu," jelas Purbaya.

Jika ditempatkan di deposito, Purbaya mengatakan dirinya merugi karena sama saja pemerintah memberikan utang.

"Itu terlalu besar kalau ditaruh di deposito seperti itu. Itu kan saya ngutangin. Karena pasti return dari banknya kan lebih rendah dibandingkan dengan bunga yang saya bayar untuk publikasi kan. Pasti di bawah itu. Jadi saya rugi kalau taruh di situ. Nanti saya cek betul-betul," ujarnya dengan tegas.

Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa terheran-heran saat mengetahui besarnya tumpukan simpanan berjangka pemerintah pusat dan daerah di perbankan.

Berdasarkan catatannya, total simpanan berjangka pemerintah pusat dan daerah di bank komersial terus tumbuh, dari akhir Desember 2021 senilai Rp 194,9 triliun, kini per Agustus 2025 menjadi Rp 285,6 triliun.

"Kita masih investigasi itu sebenarnya uang apa. Kalau saya tanya anak buah saya, mereka bilang enggak tau. Tapi saya yakin mereka tahu," kata Purbaya di kawasan JS Luwansa, Jakarta, Kamis (16/10/2025).

Purbaya mempermasalahkan besarnya uang simpanan berjangka pemerintah di perbankan konvensional ini karena menghasilkan bunga. Maka, tak heran ia mempertanyakan apa pentingnya pemerintah mencari bunga dari simpanan negara.

"Ada kecurigaan mereka main bunga," tegas Purbaya.

Purbaya yang baru menjabat sebagai Menteri Keuangan per September 2025 itu juga mengatakan, banyak simpanan pemerintah yang kepentingannya tidak jelas, termasuk simpanan saldo anggaran lebih atau SAL di Bank Indonesia.

"Sebagian uang di BI itu masih nggak jelas," tuturnya.

Foto: Posisi simpanan menurut golongan pemilik pada bank umum. (Dok. Kemenkeu) Posisi simpanan menurut golongan pemilik pada bank umum. (Dok. Kemenkeu)

Purbaya mencatat, nilai simpanan pemerintah pusat di BI juga terus membengkak sejak akhir 2023 sampai Mei 2025. Nilainya dari Rp 466 triliun pada akhir Desember 2023 menjadi Rp 635,2 triliun per April 2025.

Lalu, terus menyusut setelahnya hingga ia melakukan penempatan dana menganggur pemerintah yang ada di BI itu ke lima bank milik negara senilai Rp 200 triliun, menjadi Rp 285,6 triliun per September 2025.