Bisnis.com, JAKARTA — Kejaksaan Agung (Kejagung) mengungkap peran penyelenggara negara dalam kasus dugaan korupsi ekspor limbah minyak sawit alias POME 2022-2024.

Dirdik Jampidsus Kejagung RI Syarief Sulaeman Nahdi mengemukakan kasus ini memiliki modus mengubah HS Code minyak sawit mentah (CPO) menjadi POME atau Palm Acid Oil (PAO).

"Rekayasa klasifikasi tersebut dilakukan dengan tujuan menghindari rezim pengendalian ekspor CPO, sehingga komoditas yang pada hakikatnya merupakan CPO dapat diekspor seolah-olah bukan CPO dan terbebas atau diringankan dari kewajiban yang ditetapkan negara," ujar Syarief di Kejagung, Selasa (10/2/2026) malam.

Syarief menjelaskan bahwa manipulasi HS Code CPO itu bisa terjadi lantaran ada dugaan 'kongkalikong' pihak penyelenggara negara dengan swasta. Bahkan, para tersangka diduga secara aktif berperan dalam menyusun, menggunakan, dan membiarkan mekanisme yang menyimpang tersebut berlangsung.

Sebab, sebagai imbal balik memuluskan ekspor palsu itu maka regulator diduga menerima kick back dari swasta. Namun, jumlah uang imbal balik itu belum diungkap Kejagung.

"Adanya kick back atau pemberian imbalan kepada oknum pejabat negara, yang dilakukan untuk memuluskan proses administrasi dan pengawasan ekspor, sehingga klasifikasi yang tidak sesuai ketentuan tetap dapat digunakan tanpa koreksi," imbuhnya.

Adapun, Syarief mengemukakan bahwa dari 11 tersangka yang telah ditetapkan, setidaknya ada tiga dari pihak penyelenggara negara, mulai dari pejabat Ditjen Bea Cukai Kemenkeu hingga Kemenperin.

"3 itu penyelenggara negara, swastanya itu ada 8," pungkasnya.

Sebagai informasi, tiga tersangka dari pihak pemerintah adalah R. Fadjar Donny Tjahjadi (FJR) selaku Direktur Teknis Kepabeanan pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (sekarang menjabat Kepala Kantor DJBC Bali, NTB dan NTT).

Kemudian, Lila Harsyah Bakhtiar (LHB) selaku Kasubdit Industri Hasil Perkebunan Non Pangan dan Fungsional Analis Kebijakan dan Pembina Industri Ahli Madya pada Direktorat Industri Hasil Hutan Kemenperin RI dan Muhammad Zulfikar (MZ) selaku Kepala Seksi Penyuluhan dan Layanan Informasi KPBC Pekanbaru.

Bisnis.com, JAKARTA - Kejaksaan Agung mengungkap kasus korupsi ekspor CPO menggunakan kode HS limbah sawit atau Pome, telah menyebabkan kerugian negara hingga Rp14,3 triliun.

Dirdik Jampidsus Kejagung RI, Syarief Sulaeman Nahdi mengatakan bahwa dalam kasus ini CPO yang memiliki kadar asam tinggi secara sadar dan sengaja diklaim sebagai Pome atau Palm Acid Oil (PAO) dengan menggunakan HS Code 2306.

Padahal, kata Syarief, HS Code itu seharusnya diperuntukkan bagi residu atau limbah padat bukan untuk CPO. Dengan begitu, modus ini dilakukan untuk tujuan menghindari pengendalian ekspor CPO.

"Sehingga komoditas yang pada hakikatnya merupakan CPO dapat diekspor seolah-olah bukan CPO dan terbebas atau diringankan dari kewajiban [pembayaran] yang ditetapkan negara," imbuhnya.

Pejabat Negara Terlibat

Kejagung juga menemukan adanya keterlibatan pejabat negara dalam perkara ini untuk meloloskan pengawasan ekspor. Alhasil, klasifikasi yang tidak sesuai ketentuan tetap dapat digunakan tanpa koreksi.

Kejagung mengungkap kerugian negara sementara kasus dugaan korupsi limbah minyak sawit alias POME mencapai Rp14,3 triliun. Syarief mengungkapkan bahwa kerugian negara masih dihitung secara internal terkait kehilangan penerimaan negara dari kasus ekspor POME 2022-2024.

"Tim Penyidik kerugian keuangan negara dan/atau kehilangan penerimaan negara diperkirakan mencapai Rp10,6 triliun hingga Rp14,3 triliun," ujar Syarief di Kejagung, Selasa (10/2/2026).

Dia menjelaskan modus perkara ini berkaitan dengan rekayasa HS Code ekspor minyak sawit mentah (CPO) menjadi limbah sawit atau Palm Acid Oil (PAO).

Rekayasa HS Code bisa terjadi lantaran diduga dimuluskan oleh pihak penyelenggara negara. Dalam hal ini pejabat bea cukai hingga pejabat Kementerian terkait.

"Adanya Kick back atau pemberian imbalan kepada oknum pejabat negara, yang dilakukan untuk memuluskan proses administrasi dan pengawasan ekspor, sehingga klasifikasi yang tidak sesuai ketentuan tetap dapat digunakan tanpa koreksi," imbuhnya.

Penyimpangan Hukum

Aksi yang dilakukan oleh oknum pejabat negara ini telah menimbulkan kerugian negara seperti hilangnya penerimaan negara yang tidak dibayarkan dalam ekspor POME palsu.

Selain itu, tidak efektifnya kebijakan pengendalian ekspor CPO, karena komoditas yang seharusnya tunduk pada pembatasan, pelarangan, dan kewajiban pemenuhan kebutuhan dalam negeri justru dapat diekspor melalui penggunaan klasifikasi yang tidak semestinya.

"Adapun, terganggunya tata kelola komoditas strategis nasional, karena praktik penyimpangan klasifikasi dan pengabaian ketentuan hukum tersebut melemahkan kewibawaan regulasi negara, merusak kepastian hukum dalam sistem perdagangan komoditas strategis, serta berpotensi menciptakan preseden buruk yang mendorong pengulangan perbuatan serupa," pungkasnya.

Awal Mula Kasus Ekspor POME

Kejagung sudah mengungkap modus kasus dugaan korupsi terkait ekspor Palm Oil Mill Effluent (POME) atau limbah minyak sawit 2022-2024. Syarief menambahkan bahwa konstruksi perkara ini bermula saat pemerintah RI memberlakukan kebijakan pembatasan dan pengendalian ekspor Crude Palm Oil (CPO)

Kebijakan tersebut dilaksanakan melalui mekanisme Domestic Market Obligation (DMO), persyaratan Persetujuan Ekspor, serta pengenaan Bea Keluar dan Pungutan Sawit (Levy).

"Namun dalam pelaksanaannya, penyidik menemukan adanya penyimpangan berupa rekayasa klasifikasi komoditas ekspor," ujar Syarief di Kejagung, Selasa (10/2/2026) malam.

Dia mengatakan bahwa dalam kasus ini CPO yang memiliki kadar asam tinggi secara sadar dan sengaja diklaim sebagai Pome atau Palm Acid Oil (PAO) dengan menggunakan HS Code 2306. Padahal, kata Syarief, HS Code itu seharusnya diperuntukkan bagi residu atau limbah padat bukan untuk CPO. Dengan begitu, modus ini dilakukan untuk tujuan menghindari pengendalian ekspor CPO.

"Sehingga komoditas yang pada hakikatnya merupakan CPO dapat diekspor seolah-olah bukan CPO dan terbebas atau diringankan dari kewajiban [pembayaran] yang ditetapkan negara," imbuhnya.

Tersangka Korupsi Ekspor Pome

Kejagung mengungkap ada sedikitnya 11 orang yang terlibat, termasuk pejabat negara untuk meloloskan korupsi ekspor Pome. Selanjutnya, dalam perkara ini juga ditemukan indikasi adanya imbalan kepada pejabat negara untuk meloloskan pengawasan ekspor.

Berikut 11 tersangka dari penyidik Jampidsus Kejagung RI telah menetapkan dalam perkara korupsi ekspor POME:

1. FJR selaku eks Direktur Teknis Kepabeanan pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (sekarang menjabat Kepala Kantor DJBC Bali, NTB dan NTT).

2. LHB selaku Kasubdit Industri Hasil Perkebunan Non Pangan dan Fungsional Analis Kebijakan dan Pembina Industri Ahli Madya pada Direktorat Industri Hasil Hutan Kemenperin.

3. MZ selaku Kepala Seksi Penyuluhan dan Layanan Informasi KPBC Pekanbaru.

4. ES selaku Direktur PT. SMP, PT. SMA dan PT. SMS.

5. ERW selaku Direktur PT. BMM.

6. FLX selaku Direktur Utama PT. AP dan Head Commerce PT. AP;

7. RND selaku Direktur PT. TAJ.

8. TNY selaku Direktur PT TEO dan Pemegang Saham PT Green Product International.

9. VNR selaku Direktur PT Surya Inti Primakarya.

10. RBN selaku Direktur PT CKK.

11. YSR selaku Dirut PT. MAS dan Komisaris PT. SBP.

Bisnis.com, JAKARTA - Kejaksaan Agung (Kejagung) menetapkan 11 orang tersangka dalam kasus dugaan manipulasi ekspor minyak mentah (CPO) menjadi Palm Oil Mill Effluent (POME) pada periode 2022-2024.

Belasan tersangka ini berasal dari pejabat Bea Cukai Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Kementerian Perindustrian (Kemenperin) hingga pihak swasta.

Tersangka tersebut, yakni FJR selaku eks Direktur Teknis Kepabeanan pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai sekarang menjabat Kepala Kantor DJBC Bali, NTB dan NTT. LHB selaku Kasubdit Industri Hasil Perkebunan Non Pangan dan Fungsional Analis Kebijakan dan Pembina Industri Ahli Madya pada Direktorat Industri Hasil Hutan Kemenperin; hingga sejumlah direktur perusahaan swasta.

Dirdik Jampidsus Kejagung RI Syarief Sulaeman Nahdi mengatakan pihaknya telah mengantongi dua alat bukti yang cukup untuk menetapkan 11 orang tersebut sebagai tersangka.

"Para tersangka yang ditetapkan pada hari ini ada 11 orang," ujar Syarief di Kejagung, Selasa (10/2/2026) malam.

Berikut Fakta-fakta Kasus Rekayasa Ekspor POME yang Rugikan Negara Rp14 Triliun

1. Manipulasi HS Ekspor CPO

Syarief menambahkan, pada intinya, para tersangka diduga memanipulasi HS Code ekspor CPO menjadi limbah minyak mentah alias POME untuk menghindari kewajiban biaya ekspor. Selain itu, para regulator diduga menerima suap untuk meloloskan modus ekspor minyak tersebut.

Adapun, untuk kepentingan penyidikan, 11 tersangka tersebut dilakukan penahanan selama 20 hari ke depan di masing-masing Rutan Salemba Kejagung dan Rutan Salemba Kejari Jaksel.

"Terhadap para tersangka saat ini dilakukan penahanan rutan untuk 20 hari ke depan di Rutan Salemba Cabang Kejaksaan Agung dan Rutan Salemba Cabang Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan," pungkasnya.

Sekadar informasi, penyidikan perkara ini bermula saat penyidik menemukan unsur dugaan korupsi terkait dengan manipulasi CPO seolah ekspor POME pada 2022. Kasus ini naik sidik sejak Oktober 2022.

Adapun, penyidik Jampidsus Kejagung juga telah menggeledah lebih dari lima lokasi terkait perkara ini, termasuk kantor pusat Bea Cukai, rumah sejumlah pejabat, hingga tempat penukaran uang.

2. Daftar 11 Tersangka Manipulasi Ekspor POME

Dari rangkaian penggeledahan itu, penyidik Jampidsus Kejagung RI telah menyita sejumlah dokumen yang diduga berkaitan dengan praktik ekspor POME pada 2022.

Berikut ini daftar 11 tersangka kasus dugaan korupsi manipulasi CPO jadi Pome :

1. LHB selaku Kasubdit Industri Hasil Perkebunan Non Pangan dan Fungsional, Analis Kebijakan dan Pembina Industri, Ahli Madya pada Direktorat Industri Hasil Hutan Kementerian Perindustrian Republik Indonesia

2. FJR selaku Direktur Teknis Kepabeanan pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) atau 2024 s.d. sekarang menjabat Kepala Kantor DJBC Bali, NTB dan NTT

3. MZ selaku Kepala Seksi Penyuluhan dan Layanan Informasi KPBC Pekanbaru

4. ES selaku Direktur PT SMP, PT SMA dan PT SMS

5. ERW selaku Direktur PT BMM

6. FLX selaku Direktur Utama PT AP dan Head Commerce PT AP

7. RND selaku Direktur PT TAJ

8. TNY selaku Direktur PT TEO dan Pemegang Saham PT Green Product International

9. VNR selaku Direktur PT Surya Inti Primakarya

10. RBN selaku Direktur PT CKK

11. YSR selaku Dirut PT MAS dan Komisaris PT SBP

3. Modus Manipulasi Ekspor POME

Dirdik Jampidsus Kejagung RI Syarief Sulaeman Nahdi menjelaskan kontruksi perkara ini bermula saat pemerintah RI memberlakukan kebijakan pembatasan dan pengendalian ekspor Crude Palm Oil (CPO)

Kebijakan tersebut dilaksanakan melalui mekanisme Domestic Market Obligation (DMO), persyaratan Persetujuan Ekspor, serta pengenaan Bea Keluar dan Pungutan Sawit (Levy).

"Namun dalam pelaksanaannya, penyidik menemukan adanya penyimpangan berupa rekayasa klasifikasi komoditas ekspor," ujar Syarief di Kejagung, Selasa (10/2/2026) malam.

Dia menjelaskan bahwa dalam perkara ini CPO yang memiliki kadar asam tinggi secara sadar dan sengaja diklaim sebagai Pome atau Palm Acid Oil (PAO) dengan menggunakan HS Code 2306.

Padahal, kata Syarief, HS Code itu seharusnya diperuntukkan bagi residu atau limbah padat, bukan untuk CPO. Dengan begitu, modus ini dilakukan untuk menghindari pengendalian ekspor CPO.

"Sehingga komoditas yang pada hakikatnya merupakan CPO dapat diekspor seolah-olah bukan CPO dan terbebas atau diringankan dari kewajiban [pembayaran] yang ditetapkan negara," imbuhnya.

Selanjutnya, dalam perkara ini juga ditemukan indikasi adanya imbalan kepada pejabat negara untuk meloloskan pengawasan ekspor. Alhasil, klasifikasi yang tidak sesuai ketentuan tetap dapat digunakan tanpa koreksi.

"Para tersangka diduga tidak hanya mengetahui ketentuan hukum yang berlaku, tetapi juga secara aktif berperan dalam menyusun, menggunakan, dan membiarkan mekanisme yang menyimpang tersebut berlangsung," pungkasnya.

4. Kerugian Negara Ditaksi Rp14,3 Triliun

Kejagung mengungkap kerugian negara sementara kasus dugaan korupsi limbah minyak sawit alias POME mencapai Rp14,3 triliun. Dirdik Jampidsus Kejagung RI, Syarief Sulaeman Nahdi mengemukakan kerugian itu masih hitungan secara internal terkait kehilangan penerimaan negara dari kasus ekspor POME 2022-2024.

"Kerugian keuangan negara dan/atau kehilangan penerimaan negara diperkirakan mencapai Rp10,6 triliun hingga Rp14,3 triliun," ujar Syarief di Kejagung, Selasa (10/2/2026).

Dia menjelaskan modus perkara ini berkaitan dengan rekayasa HS Code ekspor minyak sawit mentah (CPO) menjadi limbah sawit atau Palm Acid Oil (PAO).

Rekayasa HS Code bisa terjadi lantaran diduga dimuluskan oleh pihak penyelenggara negara. Dalam hal ini pejabat bea cukai hingga pejabat Kementerian terkait.

"Adanya Kick back atau Pemberian imbalan kepada oknum pejabat negara, yang dilakukan untuk memuluskan proses administrasi dan pengawasan ekspor, sehingga klasifikasi yang tidak sesuai ketentuan tetap dapat digunakan tanpa koreksi," imbuhnya.

Adapun, akibat perbuatan culas itu telah menimbulkan kerugian negara berupa hilangnya penerimaan negara yang tidak dibayarkan akibat ekspor POME palsu.

Bisnis.com, JAKARTA — Kejaksaan Agung (Kejagung) mengungkap kerugian negara sementara kasus dugaan korupsi limbah minyak sawit alias POME mencapai Rp14,3 triliun.

Dirdik Jampidsus Kejagung RI, Syarief Sulaeman Nahdi mengemukakan kerugian itu masih hitungan secara internal terkait kehilangan penerimaan negara dari kasus ekspor POME 2022-2024.

"Tim Penyidik kerugian keuangan negara dan/atau kehilangan penerimaan negara diperkirakan mencapai Rp10,6 triliun hingga Rp14,3 triliun," ujar Syarief di Kejagung, Selasa (10/2/2026).

Dia menjelaskan modus perkara ini berkaitan dengan rekayasa HS Code ekspor minyak sawit mentah (CPO) menjadi limbah sawit atau Palm Acid Oil (PAO).

Rekayasa HS Code bisa terjadi lantaran diduga dimuluskan oleh pihak penyelenggara negara. Dalam hal ini pejabat bea cukai hingga pejabat Kementerian terkait.

"Adanya Kick back atau Pemberian imbalan kepada oknum pejabat negara, yang dilakukan untuk memuluskan proses administrasi dan pengawasan ekspor, sehingga klasifikasi yang tidak sesuai ketentuan tetap dapat digunakan tanpa koreksi," imbuhnya.

Adapun, akibat perbuatan culas itu telah menimbulkan kerugian negara berupa hilangnya penerimaan negara yang tidak dibayarkan dalam ekspor POME palsu.

Selanjutnya, tidak efektifnya kebijakan pengendalian ekspor CPO, karena komoditas yang seharusnya tunduk pada pembatasan, pelarangan, dan kewajiban pemenuhan kebutuhan dalam negeri justru dapat diekspor melalui penggunaan klasifikasi yang tidak semestinya.

"Adapun, terganggunya tata kelola komoditas strategis nasional, karena praktik penyimpangan klasifikasi dan pengabaian ketentuan hukum tersebut melemahkan kewibawaan regulasi negara, merusak kepastian hukum dalam sistem perdagangan komoditas strategis, serta berpotensi menciptakan preseden buruk yang mendorong pengulangan perbuatan serupa," pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Indonesia Palm Oil Strategic Studies (IPOSS) menilai pemerintah memiliki sederet tugas besar usai ICAO menyetujui pemanfaatan POME sebagai bahan baku Sustainable Aviation Fuel (SAF) atau bioavtur.

Peneliti Senior IPOSS Dimas Haryo Pamungkas menyampaikan bahwa salah satu pekerjaan penting adalah meninjau kembali kode Harmonized System (HS) untuk Palm Oil Mill Effluent (POME) atau limbah cair sawit.

Saat ini, kode HS POME masih digabung dengan limbah sawit lainnya, yakni High Acid Palm Oil Residue (HAPOR) dan Empty Fruit Bunch (EFB) Oil.

“Ini semata-mata untuk mencegah tudingan fraud terhadap tata kelola nantinya,” jelasnya dalam konferensi pers di Hotel Sahid, Kamis (11/12/2025).

Mengacu pada Peraturan Menteri Perindustrian No. 32/2024 tentang Klasifikasi Komoditas Turunan Kelapa Sawit, tercantum HS 23066090 dan 23069090 yang meliputi POME, HAPOR, dan EFB Oil.

Selain pengubahan kode HS, dan sebelum SAF dari POME dapat digunakan secara masif, Dimas memandang perlu adanya perbaikan tata kelola, terutama pembangunan sistem traceability POME yang andal serta meregulasikan skema yang diakui ICAO.

Pemerintah juga dinilai perlu menyusun pengaturan alokasi domestik dan ekspor. Pasalnya, industri SAF di Indonesia mulai bertumbuh dan tidak mungkin seluruh produksinya hanya akan diekspor.

“Lebih baik kita menumbuhkan industri di dalam negeri. Untuk itu perlu ditinjau kembali alokasinya,” ujarnya.

IPOSS juga mendorong kewajiban penggunaan SAF sebesar 5% pada 2030, atau lebih cepat, untuk penerbangan domestik dan internasional.

Dengan potensi sawit Indonesia yang besar, pasokan bahan baku (feedstock) SAF dapat dikembangkan dari tandan kosong, cangkang, pelepah sawit, hingga batang kelapa sawit.

Sebelumnya, Direktur Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan Lukman F. Laisa mengungkapkan bahwa pemerintah telah mengajukan perhitungan nilai LCA default value untuk SAF berbahan baku POME kepada ICAO sejak Januari 2025.

Lukman menegaskan bahwa pencapaian ini merupakan langkah strategis bagi percepatan produksi SAF nasional, sekaligus menandai pengakuan resmi ICAO terhadap POME sebagai bahan baku SAF dengan nilai emisi yang sangat kompetitif.

“SAF dari POME mampu memberikan emission saving hingga 80% dibandingkan bahan bakar fosil. Ini adalah momentum besar bagi Indonesia untuk memasuki pasar SAF global,” ujarnya dalam keterangan resmi, Kamis (11/12/2025).

Meski demikian, Lukman menyebut masih terdapat sejumlah tahapan penting yang perlu ditindaklanjuti agar produksi SAF berbahan baku POME dapat terealisasi secara konsisten di dalam negeri.

Salah satu prioritas utamanya adalah memastikan ketersediaan bahan baku POME yang memadai serta memiliki traceability yang baik, sehingga industri SAF nasional dapat memperoleh manfaat nilai tambah secara optimal.

ekspor gambir Indonesia masih menggunakan HS Code generik seperti ekstrak nabati sehingga melemahkan posisi tawar di pasar global

Kota Padang (ANTARA) - Menteri Perdagangan (Mendag) RI Budi Santoso menjawab keluhan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Sumbar), eksportir hingga petani terkait usulan "Harmonized System (HS) Code" atau kode khusus komoditas gambir (genus uncaria) agar memiliki nilai jual yang lebih menguntungkan.

"Untuk HS Code sekarang itu masih dalam tahap kajian," kata Mendag Budi Santoso di sela-sela pelepasan ekspor 27 ton produk ekstrak gambir oleh PT Salimbado Jaya dengan negara tujuan ekspor India, di Kota Padang, Sumbar, Selasa.

Pengusulan kode khusus gambir itu ditujukan dalam rangka percepatan dan langkah strategis Ranah Minang untuk meningkatkan daya saing, dan nilai tambah gambir.

Selama ini ekspor gambir Indonesia masih menggunakan HS Code generik seperti ekstrak nabati atau tanin sehingga melemahkan posisi tawar di pasar global.

Menurut Budi, usulan perubahan kode khusus itu telah diterima Kementerian Perdagangan dan baru bisa diamendemen pada 2027.

Dalam proses amendemen aturan itu seluruh negara terlibat atau tidak hanya Indonesia saja meskipun sekitar 80 persen gambir dunia berasal dari tanah air.

"Kalau tiba-tiba kita mengubah, belum tentu juga negara lain mengakui makanya setiap lima tahun dilakukan amendemen. Jika disetujui maka akan diterbitkan dalam Buku Tarif Kepabeanan Indonesia," jelas dia.

Terpisah, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumbar Novrizal mengatakan belum adanya HS Code gambir berdampak pada harga komoditas seperti penekanan harga hingga sulit mendapatkan perlakuan tarif khusus. Termasuk pula kesulitan Provinsi Sumbar untuk membangun branding "Gambir Indonesia".

Oleh sebab itu, pemerintah daerah mendorong penetapan HS Code spesifik untuk komoditas gambir agar mendapat pengakuan internasional, dan memiliki nilai ekonomi lebih sehingga menguntungkan petani maupun pelaku usaha beserta produk turunannya.

"Itulah yang sedang kita perjuangkan. HS Code spesifik gambir untuk memperkuat daya saing dan memberi nilai tambah nyata bagi petani dan daerah," kata Novrial.

Pewarta: Muhammad Zulfikar
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2025

Asosiasi Produsen Serat dan Benang Filamen Indonesia (APSyFI) menyurati Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa untuk mendiskusikan langkah penyelamatan industri tekstil dan produk tekstil (TPT) nasional, terutama akibat praktik impor ilegal dan dumping produk.

Ketua APSyFI Redma Gita Wirawasta mengatakan surat dilayangkan karena perhatian Purbaya terhadap praktik kuota impor ilegal menjadi harapan baru bagi industri tekstil.

"Hubungan sinergi dan harmoni antara pemerintah dan pelaku usaha perlu terus dilanjutkan," kata Redma di Jakarta, Minggu (12/10) seperti dikutip dari Antara.

APSyFI menilai rantai pasok industri yang selama ini terintegrasi dari hulu hingga hilir kini terganggu akibat serbuan produk impor ilegal.

Menurut Redma, terdapat kesenjangan antara data perdagangan Indonesia dan negara mitra, yang mengindikasikan banyaknya barang impor yang masuk tanpa tercatat di sistem Bea Cukai. Hal ini menimbulkan kerugian bagi negara baik dari segi penerimaan maupun persaingan pasar.

Terkait hal tersebut, APSyFI berharap Direktorat Jenderal (Ditjen) Bea Cukai dapat memperkuat sistem pengawasan dan memperbaiki prosedur penerimaan barang impor dari pelabuhan.

Salah satu hal yang disorot, antara lain tidak digunakannya sistem port-to-port manifest.

"Importir bisa membuat dokumen Pemberitahuan Impor Barang (PIB) tanpa mengacu pada Master Bill of Lading (B/L). Celah ini membuka ruang bagi praktik misdeclare, under invoicing, dan pelarian HS code," ujar Redma.

APSyFI juga menyoroti minimnya pemeriksaan dengan AI Scanner serta pemberian fasilitas impor berlebih, yang berpotensi disalahgunakan oleh importir.

Maka dari itu, APSyFI berharap dapat beraudiensi bersama Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) untuk menjelaskan kondisi terkini industri TPT serta dampak berganda (multiplier effect) dari penerapan kebijakan trade remedies terhadap impor ilegal.

Asosiasi mengingatkan langkah tegas pemerintah dibutuhkan untuk menjaga industri tekstil nasional dari risiko kehilangan daya saing dan peningkatan pengangguran.

"Penyelamatan industri tekstil bukan hanya soal pabrik, tetapi juga menyangkut jutaan tenaga kerja dan keberlanjutan ekonomi daerah," ujar Redma.