Palu (ANTARA) - Kementerian Transmigrasi (Kementrans) menjadikan sejumlah daerah di Sulawesi Tengah (Sulteng) sebagai jalur koridor ekonomi khususnya sub sektor hortikultura.

"Ke depan Kabupaten Parigi Moutong, Poso dan Sigi sebagai jalur koridor ekonomi, karena daerah tersebut memiliki wilayah transmigrasi saling terhubung," kata Menteri Transmigrasi M Iftitah Sulaiman Suryanagara saat menghadiri ekspor raya durian berlangsung di Kota Palu, Kamis.

Ia menjelaskan saat ini konsep Transmigrasi telah bertransformasi berfokus pada strategi pengembangan kawasan berbasis koridor ekonomi dan sentra produksi pangan/hortikultura pada tahun 2025-2026.

Pendekatan itu sebagai upaya pemberdayaan masyarakat yang bukan hanya sekedar memindahkan penduduk bermukim di suatu tempat, tetapi menjadikan kawasan transmigrasi sebagai pusat pertumbuhan ekonomi mandiri melalui integrasi hulu ke hilir.

"Kami ingin masyarakat transmigrasi berperan sebagai penopang ekonomi daerah melalui sektor pertanian. Salah satu peran nyata adalah keberhasilan ekspor durian tidak lepas dari peran warga trans sebagai hulu perkembangan bisnis tersebut," ujarnya.

Ia memaparkan di era pemerintahan Presiden RI Prabowo Subianto, Kementrans menghadirkan program trans tuntas bertujuan untuk menyelesaikan konflik lahan dan memberikan kepastian hukum sertifikat tanah transmigran secara cepat.

"Lewat program trans tuntas kami berupaya menyelesaikan sekitar 120 ribu bidang tanah transmigrasi bermasalah, saat ini sedang diselesaikan secara bertahap," ucap Iftitah.

Ia mencontohkan program transmigrasi lokal di Rempang, Batam sebagai solusi relokasi warga terdampak pengembangan Eco-City.

Ia mengatakan, Kementrans membuat satuan permukiman terintegrasi dengan bantuan rumah tipe 45 dilengkapi sarana dan prasarana penunjang seperti jalan, pasar, sekolah dan instalasi pengelolaan sampah, termasuk dermaga serta bantuan kapal tangkap ikan.

"Ke depan ekosistem seperti itu dibangun supaya masyarakat mendapat manfaat untuk meningkatkan ketahanan ekonomi keluarga," kata dia.

Maka konsep koridor ekonomi dikerjakan secara kolaborasi lintas sektor untuk memastikan infrastruktur jalan, transportasi, dan logistik yang efisien.

"Kami berharap pemerintah daerah (pemda) tutur serta mewujudkan perencanaan itu, demi meningkatkan kualitas hidup layak masyarakat transmigrasi," ucap Iftitah.

Pewarta: Mohamad Ridwan
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Menteri Transmigrasi (Mentrans) Muhammad Iftitah Sulaiman Suryanagara menyebutkan dukungan air bersih diberikan guna membantu pemulihan wilayah di Sumatera yang terdampak bencana, terutama untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat.

Ditemui di Jakarta, Rabu, dia mengatakan kementeriannya telah menerima sejumlah usulan dari pemerintah daerah terkait kebutuhan mendesak, khususnya penyediaan sarana air bersih bagi warga yang terdampak banjir dan tanah longsor.

"Kami sudah dapat usulan dari (pemerintah) daerah. Kami nanti, insya Allah, akan berfokus kepada pengadaan sarana air bersih," kata Iftitah di sela-sela jumpa pers terkait kasus pembatalan sertifikat hak milik (SHM) transmigran di Kabupaten Kotabaru, Kalimantan Selatan, Rabu.

Menurut dia, pengadaan sarana air bersih merupakan prioritas karena kebutuhan tersebut dinilai paling mendesak.

Dia menambahkan kementeriannya memfokuskan dukungan pada penyediaan fasilitas air bersih sebagai bagian dari upaya pemulihan. Namun, dia tidak menjelaskan lebih lanjut mengenai hal tersebut.

Sebelumnya, Kementerian Transmigrasi menyerahkan bantuan kemanusiaan berupa bahan pangan dan obat-obatan sebanyak delapan truk melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) pada awal Desember 2025.

Bantuan itu diserahkan ke BNPB sehingga dapat disalurkan ke kawasan-kawasan transmigrasi yang terdampak bencana alam di Sumatera.

Kemudian pada akhir Januari 2026, Kementrans kembali mengirimkan 17 paket bantuan yang terdiri dari tenda darurat, perlengkapan dapur umum, serta alat kebersihan untuk masyarakat di kawasan transmigrasi dan eks lokasi transmigrasi yang terdampak bencana alam di Provinsi Aceh.

Di sisi lain, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) selaku Ketua Satuan Tugas (Kasatgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Pascabencana di Wilayah Sumatera Muhammad Tito Karnavian mengatakan fokus utama Satgas PRR saat ini adalah mempercepat perpindahan pengungsi ke hunian yang lebih layak.

Dia berpendapat warga tidak boleh terlalu lama tinggal di tenda darurat. Maka dari itu, penanganan harus disesuaikan dengan tingkat kerusakan rumah, mulai dari rusak ringan, rusak sedang, rusak berat, hingga hilang sepenuhnya.

"Yang menjadi atensi kita tentu adalah pengungsi, karena pengungsi ini harus segera, jangan terlalu lama di tenda," kata Tito dalam Konferensi Pers Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Wilayah Sumatera yang digelar di Gedung Sasana Bhakti Praja, Kantor Pusat Kemendagri, Jakarta, Rabu.

Terkait penyediaan hunian sementara (huntara), Satgas PRR mencatat rencana pembangunan mencapai 17.036 unit. Hingga kini, sebanyak 5.489 unit atau sekitar 32 persen telah dibangun secara keseluruhan di tiga provinsi terdampak.

Selain pembangunan fisik langsung oleh BNPB dan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Satgas PRR juga memberikan fleksibilitas bagi warga yang memilih opsi sewa kontrak atau tinggal sementara di rumah keluarga.

Tito menjelaskan pemerintah menyalurkan bantuan Dana Tunggu Hunian (DTH) sebesar Rp600 ribu per bulan. Pada tahap awal, bantuan tersebut diberikan sekaligus sebesar Rp1,8 juta untuk periode tiga bulan.

Bantuan itu juga dilengkapi dukungan perabotan serta stimulan ekonomi berdasarkan penilaian kepala daerah setempat, sehingga warga yang terdampak dapat segera kembali mandiri secara ekonomi.

Sejalan dengan pembangunan huntara, Satgas PRR pun memfokuskan pengerjaan hunian tetap bagi warga terdampak dengan total rencana mencapai 15.719 unit. Sampai dengan saat ini, pembangunan hunian tersebut menunjukkan progres yang positif.

Satgas PRR terus memperkuat koordinasi lintas sektoral guna memastikan target pembangunan hunian tetap itu berjalan sesuai rencana, yakni 3.657 unit di Sumatera Barat, 3.462 unit di Sumatera Utara, dan 8.600 unit di Aceh.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Rr. Cornea Khairany
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Menteri Transmigrasi (Mentrans) Muhammad Iftitah Sulaiman Suryanagara meminta para transmigran pemilik sertifikat hak milik (SHM), segera melapor ke Badan Pertanahan Nasional (BPN) setempat, agar status tanah tercatat dan terhindar dari penyerobotan ilegal pihak lain.

"Kami mengimbau kepada seluruh warga transmigrasi yang memiliki SHM agar betul-betul membuat lahannya lebih produktif, tidak ditinggalkan. Jika misalkan lahannya tersebut saat ini, hari ini, ditinggalkan, tolong agar melapor ke BPN," kata Mentrans dalam jumpa pers di Jakarta, Rabu.

Dia menekankan hal itu menyusul adanya transmigran di Desa Rawa Indah, Kecamatan Pulau Laut Timur, Kabupaten Kotabaru, Kalimantan Selatan mengalami polemik pembatalan SHM oleh Kantor Wilayah BPN Kalimantan Selatan pada 2019.

Padahal, sebanyak 438 kepala keluarga (KK) ditempatkan melalui pola transmigrasi umum pada tahun 1986 dan 1989. Seluruh warga transmigran itu juga telah mendapatkan SHM pada tahun 1990.

"Jadi yang bermasalah itu ada 441 bidang. Seluas 717 hektar. Itu yang terdampak. Kemudian kalau tadi jumlah warganya itu, jumlah KK-nya 438 KK," jelasnya.

Terkait polemik tersebut, lanjut Mentrans, pemerintah melalui Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Nusron Wahid memastikan penyelesaian kasus pembatalan sertifikat tanah masyarakat transmigran di Kabupaten Kotabaru, dengan mengembalikan hak masyarakat.

Belajar dari kasus itu, Iftitah mengingatkan para transmigran agar melaporkan kepemilikan SHM kepada Badan Pertanahan Nasional setempat, terutama bila lahan tidak lagi ditempati untuk mencegah sengketa.

Ia menjelaskan, pelaporan penting dilakukan agar status tanah tetap tercatat dan tidak mudah dibatalkan, terutama ketika ada usulan pemanfaatan lahan oleh pemerintah desa atau investor yang ingin mengelola kawasan tersebut.

Selain kepada BPN, ia juga meminta transmigran yang lahannya tidak produktif atau ditinggalkan bertahun-tahun agar segera melapor ke dinas transmigrasi daerah untuk menjaga kepastian hukum serta mencegah potensi konflik di kemudian hari.

"Karena hari ini kami menemukan banyak persoalan sejenis di beberapa daerah. Tanah tersebut ditinggalkan bertahun-tahun, tetapi ketika akan dikelola itu akan menjadi lahan yang kemudian bermasalah," tegasnya.

Ia menilai ketidakjelasan status lahan juga dapat berdampak pada iklim investasi, sebab investor cenderung enggan menanamkan modal apabila kepastian hukum atas tanah belum jelas serta berpotensi memicu konflik sosial berkepanjangan.

Di sisi lain, ia menegaskan masyarakat juga dapat dirugikan apabila investasi dipaksakan tanpa kondisi lahan yang bersih dan jelas, karena berpotensi menimbulkan sengketa baru serta menghambat pembangunan di daerah tersebut.

Pemerintah, lanjut Iftitah, ingin memastikan penyelesaian persoalan lahan dapat melindungi masyarakat sekaligus memberi kepastian hukum bagi investor, demi mendukung pembangunan dan kesejahteraan bersama serta mewujudkan pembangunan nasional yang berkelanjutan.

"Tentu pemerintah dan negara tidak ingin kedua belah pihak dirugikan. Kita ingin membangun Indonesia ini lebih baik ke depannya dan memberikan manfaat kesejahteraan untuk semua," kata Mentrans.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Menteri Transmigrasi (Mentrans) M Iftitah Sulaiman Suryanagara mengungkapkan lebih dari 13 ribu transmigran di 22 provinsi telah menerima Sertifikat Hak Milik (SHM) pada tahun 2025.

"Di tahun 2025 ini, lebih dari 13.000 transmigran akhirnya memperoleh SHM. Ini keadilan yang tertunda dan yang kini telah dituntaskan. Tentu masih banyak lagi yang harus kita bantu ke depan. Namun kami optimis jika hal ini kita terus lakukan secara konsisten secara bertahap, persoalan lahan transmigrasi akan dapat dituntaskan," ujar Iftitah dalam Town Hall Meeting di Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Jakarta, Kamis.

Kementerian Transmigrasi menyadari betul aset yang paling berharga dari transmigrasi adalah lahan dan sumber daya manusia.

"Sehingga salah satu fokus kami adalah penyelesaian permasalahan lahan transmigrasi secara cepat, legal, dan bebas konflik. Dengan moto 'Tuntas Lahan, Tuntas Harapan', kami menyelesaikan sedikit demi sedikit permasalahan lahan yang terbengkalai selama puluhan tahun," kata Iftitah.

Bagi Kementerian Transmigrasi, sertifikat tanah bukan sekadar dokumen tapi kepastian hukum, ketenangan hidup, dan modal ekonomi rakyat.

Atas pencapaian ini, Kementerian Transmigrasi juga berterima kasih kepada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) atas kerja sama, bantuan, dan dukungannya.

Sebagai informasi, Menteri Transmigrasi (Mentrans) M Iftitah Sulaiman Suryanagara menyatakan pihaknya akan segera menuntaskan status hukum 17.655 bidang tanah milik 8.052 kepala keluarga (KK) transmigran yang selama ini statusnya tumpang tindih dengan kawasan hutan.

Ia mengatakan kepastian status tersebut dibutuhkan untuk menerbitkan sertifikat hak milik (SHM) bagi para transmigran.

Iftitah mengatakan persoalan lahan tersebut bukan hanya permasalahan administrasi, tapi juga menyangkut masa depan ekonomi dan rasa aman keluarga transmigran.

Akibat permasalahan yang telah terjadi selama puluhan tahun tersebut, lanjut dia, ribuan transmigran mengalami kesulitan untuk mengakses pembiayaan perbankan, mengembangkan usaha, dan meningkatkan kesejahteraan.

Kementrans mencatat bahwa 17.655 bidang tanah transmigran yang dianggap masuk dalam kawasan hutan tersebut tersebar di 85 lokasi. Untuk mempercepat penyelesaian persoalan itu, pemerintah telah menyusun sejumlah skema penanganan.

Sebanyak 26 lokasi akan dilepaskan dari kawasan hutan, sementara 39 lokasi lainnya diselesaikan melalui skema perhutanan sosial jangka panjang hingga 35 tahun dan dapat diperpanjang. Sedangkan lokasi yang statusnya sudah bersih akan segera diterbitkan SHM.

Iftitah menegaskan negara harus hadir dan tidak boleh membebani masyarakat atas persoalan tersebut karena bukan para transmigran yang menciptakan permasalahan lahan itu.

Pewarta: Suharsana Aji Sasra J C
Editor: Evi Ratnawati
Copyright © ANTARA 2026

Kementerian Transmigrasi berencana mengubah balai-balai transmigrasi menjadi kawasan eduwisata transmigrasi. Langkah ini ditempuh untuk menunjukkan transformasi nyata program transmigrasi kepada masyarakat.

Menteri Transmigrasi, Iftitah Sulaiman, menyampaikan arahan tersebut saat berkunjung ke Balai Besar Pelatihan dan Pemberdayaan Masyarakat Transmigrasi Yogyakarta (BBPPMT Yogyakarta) dan Demplot Cangkringan beberapa waktu lalu.

"Transmigrasi hari ini berfokus pada pembangunan ekonomi dan investasi melalui pembukaan akses dan peningkatan nilai kawasan. Balai harus mempersiapkan program yang mendukung pembentukan kawasan ekonomi secara nyata," ujarnya dalam keterangan tertulis, Kamis (22/1).

Ia juga menekankan pentingnya peran balai dalam menjangkau publik melalui media sosial. Konten yang dibagikan harus informatif, terutama terkait program pembangunan kawasan berbasis sains, nilai ekonomi, investasi, dan penciptaan lapangan kerja.

Untuk mendukung peran balai transmigrasi, Iftitah menerapkan kebijakan baru berupa sentralisasi pola anggaran tahun 2026. Anggaran akan dialokasikan untuk program revitalisasi dan transformasi yang berfokus pada pembangunan ekonomi melalui pembukaan akses dan peningkatan nilai kawasan transmigrasi.

Transformasi juga mencakup perubahan fungsi balai-balai transmigrasi yang selama ini hanya fokus pada pelatihan pertanian konvensional. Ke depan, balai harus mengembangkan pelatihan di sektor pariwisata dan usaha berbasis industri agar lebih relevan dengan kebutuhan ekonomi modern.

Iftitah pun mewajibkan setiap balai menyusun modul pelatihan berorientasi bisnis dengan nama 'Mencetak Uang di Kawasan Transmigrasi'. Modul ini akan berbasis komoditas unggulan seperti cabai, jamur, atau ternak yang disesuaikan dengan potensi masing-masing kawasan.

"Modul (pelatihan) ini harus dihitung secara lengkap dari sisi bisnis, mulai dari analisis biaya, prospek usaha, hingga peluang pasar. Ini harus rinci, bukan sekadar teori, agar transmigran bisa mandiri secara ekonomi," pungkas dia.

Transformasi ini diharapkan mengubah paradigma pemberian lahan tinggal menjadi ruang investasi yang produktif. Pengelolaan lahan komunal nantinya diproyeksikan untuk meningkatkan nilai ekonomi bagi para peserta transmigrasi.

Kementerian Transmigrasi menggandeng 10 perguruan tinggi negeri (PTN) terbaik di Indonesia untuk memperkuat pembangunan kawasan transmigrasi melalui Program Transmigrasi Patriot. Program ini difokuskan pada penciptaan sumber daya manusia (SDM) yang tidak hanya unggul, tetapi sangat unggul, guna mendorong percepatan pembangunan dan investasi di kawasan transmigrasi.

Dalam program tersebut, Kementerian Transmigrasi menyiapkan 1.000 Beasiswa Transmigrasi Patriot bagi para sarjana terbaik dari berbagai disiplin ilmu. Selain itu, sebanyak 1.000 akademisi akan diterjunkan sebagai Tim Ekspedisi Patriot ke 154 kawasan transmigrasi di seluruh Indonesia.

Program ini merupakan kelanjutan dari pelaksanaan tahun sebelumnya yang berhasil menghasilkan sekitar 400 temuan dan rekomendasi pengembangan potensi kawasan.

"Kami melakukan konsolidasi untuk mendiskusikan keberlanjutan program transmigrasi patriot yang insya Allah tahun ini akan dikembangkan dalam bentuk 2 program besar karena kita ingin betul-betul mencetak SDM yang sangat unggul. Bukan lagi SDM unggul, tetapi yang sangat unggul," kata Menteri Transmigrasi M. Iftitah Sulaiman Suryanagara di Jakarta, Minggu (19/1) malam.

Sepuluh PTN yang terlibat dalam program ini adalah Universitas Indonesia (UI), Institut Pertanian Bogor (IPB), Institut Teknologi Bandung (ITB), Universitas Padjadjaran (Unpad), Universitas Diponegoro (Undip), Universitas Gadjah Mada (UGM), Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS), Universitas Brawijaya, Universitas Airlangga, dan Universitas Hasanuddin.

Mentrans menjelaskan Program Transmigrasi Patriot tahun ini dikembangkan dalam dua program utama, yaitu Ekspedisi Patriot dan Beasiswa Patriot. Sebagai kelanjutan program tahun lalu, Ekspedisi Patriot 2026 difokuskan pada pengabdian masyarakat yang lebih konkret.

Misalkan, kata Mentrans, di suatu kawasan ada infrastruktur dasar yang belum terpenuhi, maka Kementrans akan menerjunkan para patriot dari kampus-kampus unggulan tersebut untuk membantu masyarakat dalam bidang infrastruktur dasar.

"Kemudian dalam bidang misalkan yang lebih teknis, pembibitan, hama, terkait dengan pertanian, atau misalkan potensi pariwisata, atau juga misalkan pertambangan sesuai dengan potensi ekonomi masing-masing daerah di 154 kawasan transmigrasi," ujar Iftitah.

Selain pengabdian masyarakat, Ekspedisi Patriot juga diarahkan untuk mendorong investasi di kawasan transmigrasi. Sejumlah wilayah dengan potensi besar akan dikembangkan secara terintegrasi.

Misalnya kawasan Rempang dan Galang di Batam untuk industri, perikanan, dan kelautan; Kaluku di Mamuju untuk pengembangan logam tanah jarang yang terintegrasi dengan pertanian; serta Salor di Merauke untuk sektor pertanian, perkebunan, peternakan, dan perikanan.

Sementara itu, Program Beasiswa Patriot dirancang untuk mencetak SDM sangat unggul melalui pendirian Kampus Patriot di tiga kawasan transmigrasi strategis, yakni Barelang (Batam, Rempang, dan Galang), Kaluku (Mamuju, Sulawesi Barat), dan Salor (Merauke, Papua Selatan). Program ini bertujuan menjembatani kebutuhan riil masyarakat di lapangan dengan dunia pendidikan tinggi.

"Kita ingin masyarakat lokal mendapatkan manfaat langsung dari pembangunan dan investasi, sehingga tidak terasing di negerinya sendiri," kata Iftitah.

Iftitah menjelskan, Program Beasiswa Patriot akan diseleksi secara ketat, termasuk melalui tes pusat dan penilaian psikologis. Dalam program ini Kementrans membuka ruang kolaborasi dengan kampus-kampus luar negeri.

Sejumlah universitas luar negeri seperti Universitas Teknik München (Jerman), Universitas Nasional Tsing Hua(NTHU, Tiongkok), dan Universitas Stanford (California, AS) menyatakan ketertarikan untuk berkolaborasi, dengan pembahasan regulasi yang saat ini sedang dilakukan.

"Jadi ke depan, pasti akan ada universitas (dari luar negeri) yang bergabung. Seperti apa bentuknya, ini nanti tergantung kecepatan kita menyesuaikan dengan masalah regulasi ini," kata Iftitah.

Kementerian Transmigrasi (Kementrans) berkolaborasi dengan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) memperkuat infrastruktur digital dan keamanan siber guna mendukung pembangunan kawasan transmigrasi, termasuk di Kampus Patriot. Kolaborasi dilakukan dengan penyesuaian tugas dan fungsi masing-masing instansi.

Menteri Transmigrasi, M. Iftitah Sulaiman Suryanagara menyatakan pentingnya dukungan BSSN dalam penyediaan infrastruktur digital, khususnya jaringan internet yang stabil dan aman di Kampus Patriot di sejumlah kawasan transmigrasi.

"Kami akan membangun tiga Kampus Patriot di Kawasan Barelang, Batam; Mamuju, Sulawesi Barat; dan Salor, Papua. Kami mohon bantuan BSSN untuk dukungan sinyal karena para mahasiswa akan menjalani pendidikan jarak jauh," ujar Iftitah.

Kementrans juga akan memberikan beasiswa Patriot kepada mahasiswa S2 dari tujuh kampus, yakni Universitas Indonesia (UI), IPB University, Universitas Padjadjaran (Unpad), Institut Teknologi Bandung (ITB), Universitas Diponegoro (Undip), Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS), dan Universitas Gadjah Mada (UGM).

Nantinya, para penerima beasiswa patriot akan terjun langsung ke kawasan transmigrasi sebagai Sumber Daya Manusia (SDM) unggul yang bertugas menjadi tim pendahulu (advance) untuk melakukan pemetaan potensi wilayah. Mereka akan belajar di Kampus Patriot yang berlokasi di kawasan transmigrasi untuk menciptakan solusi yang dihadapi para transmigran.

"Tahun ini kami kirim mahasiswa untuk tinggal bersama transmigran. Mereka menjadi 'dokter' bagi transmigran, misalnya membantu persoalan hama, pertanian, dan lainnya," tutur Iftitah.

Kepala BSSN, Letjen (Purn) Nugroho Sulistyo Budi menyatakan menyambut baik kolaborasi tersebut dan menyatakan kesiapan BSSN untuk bersinergi dengan Kementerian Transmigrasi.

"Terima kasih atas kepercayaan kepada BSSN untuk mendukung Kementerian Transmigrasi. Kami siap berkoordinasi dan memberikan layanan. BSSN bekerja 24 jam sehari, tujuh hari seminggu, untuk memonitor dinamika ancaman, khususnya yang menyasar kementerian dan lembaga," kata Nugroho.

Dalam kesempatan yang sama, Kepala BSSN menyatakan telah memberikan dukungan kepada Kementerian Transmigrasi khususnya dalam melindungi aset digital, termasuk pengamanan situs resmi dari potensi serangan siber.

"BSSN membantu monitoring dan support. Sistem transmigrasi juga sudah ada sejak November tahun lalu," ujar Nugroho.

Pertemuan Menteri Iftitah dengan Kepala BSSN ini pun diharapkan menjadi langkah strategis dalam memperkuat kerja sama lintas sektor guna mendukung percepatan pembangunan kawasan transmigrasi di seluruh Indonesia dalam ekosistem digital yang aman, andal, dan berkelanjutan.

Mamuju (ANTARA) - Menteri Transmigrasi Republik Indonesia Muhammad Iftitah Sulaiman Suryanagara meninjau dua lokasi pembangunan Mes Patriot di Kecamatan Kalukku, Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat.

"Saya bersama Pak Gubernur sudah melihat dua lokasi calon Kampus Patriot. Keduanya secara prinsip cukup memadai. Kami akan bahas lebih lanjut dengan tim," kata Iftitah Sulaiman Suryanagara, di Mamuju, Rabu.

Dua lokasi yang ditinjau adalah lahan milik Pemprov Sulbar di kawasan wisata Gentungan, Kecamatan Kalukku, Kabupaten Mamuju seluas sekitar lima hektare serta lokasi di Dusun Bebangan Kecamatan Kalukku yang berada di Jalur Trans Sulawesi.

Mes tersebut rencananya akan menjadi pusat aktivitas penelitian dan pengembangan kawasan transmigrasi oleh para peneliti, mahasiswa serta tim ekspedisi patriot

Dalam kunjungan tersebut Menteri Iftitah juga sempat berdialog langsung dengan mahasiswa yang tergabung dalam Tim Ekspedisi Patriot untuk mendengar pandangan mereka mengenai lokasi yang ideal.

Ia menegaskan bahwa sejumlah aspek menjadi perhatian sebelum penetapan lokasi dilakukan, seperti ketersediaan layanan kesehatan, akses jalan, jaringan internet untuk mendukung sistem pendidikan jarak jauh, air bersih serta fasilitas pendukung lainnya.

"Kita berharap bahwa nanti para patriot tinggal di sini itu terasa nyaman," katanya.

Sementara itu, Gubernur Sulbar Suhardi Duka mengatakan penentuan lokasi Kampus Patriot memiliki peran strategis dalam penguatan sumber daya manusia (SDM) dan riset transmigrasi.

Lokasi Kampus Patriot, menurut dia, sangat penting karena di situlah para mahasiswa dari berbagai universitas melakukan perkuliahan berbasis riset.

"Mereka meneliti potensi wilayah, memberikan rekomendasi pembangunan dan hasilnya akan sangat membantu pemerintah daerah dalam membuka peluang pengembangan potensi wilayah," kata Suhardi, menjelaskan.

Kunjungan Menteri Transmigrasi itu, katanya, menjadi langkah awal dalam menentukan lokasi strategis bagi pembangunan Mes Patriot, yang diharapkan mendukung penguatan SDM, riset serta pengembangan kawasan transmigrasi di Sulbar.

Sedangkan Aulia Rahman Hasibuan, salah seorang mahasiswa Tim Ekspedisi Patriot dari Universitas Diponegoro mengatakan bahwa kawasan wisata Gentungan sebagai lokasi paling sesuai.

"Menurut kami, Gentungan lebih cocok karena searah dengan permukiman transmigrasi di UPT Marano, Kelurahan Sinyonyoi, Kecamatan Kalukku yang sedang dikembangkan. Suasananya juga lebih mendukung untuk belajar, lebih tenang dan kondusif," kata Aulia.

Ia mengatakan Tim Ekspedisi Patriot juga sedang mengevaluasi potensi pengembangan kawasan Dusun Marano yang berada di sekitar Gentungan.

"Dengan adanya sekolah atau pusat aktivitas di sana, kami berharap pengembangan kawasan transmigrasi bisa lebih cepat," ujar Aulia.

Pewarta: Amirullah
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2025