Jakarta (ANTARA) - Menteri Transmigrasi (Mentrans) M Iftitah Sulaiman Suryanagara menyampaikan petani kelapa di Indonesia memiliki peluang mengekspor tiga miliar butir kelapa per tahun ke China.

"Kelapa itu kebutuhannya 4 miliar butir (per tahun) di Tiongkok (China), tapi mereka hanya mampu dari yang mereka miliki di Provinsi Hainan itu hanya 1 miliar butir, jadi masih ada gapnya 3 miliar butir," ucapnya di Jakarta, Selasa.

"Ini potensi luar biasa yang kita bisa kembangkan," lanjut Iftitah.

Selain kelapa, ia mengatakan durian, kopi, dan cokelat merupakan produk agrikultur lainnya yang potensial untuk dikembangkan menjadi komoditas ekspor unggulan Indonesia.

Ia mencontohkan komoditas durian memiliki permintaan yang tinggi di China, tapi nilai ekspor durian lokal ke Negeri Tirai Bambu belum menembus Rp1 triliun per tahunnya.

Padahal, menurut dia, pasar durian di China bisa mencapai Rp120 triliun hingga Rp137 triliun setiap tahun.

"Sementara di Sulawesi Tengah, menurut penuturan kepala daerah dan gubernur setempat, itu tadinya (hasil panen) durian itu melimpah, tidak tahu mau dijual ke mana," kata Iftitah.

Ia menyatakan hal tersebut menjadi peluang bagi masyarakat di kawasan transmigrasi di Sulawesi Tengah untuk meningkatkan pendapatan mereka.

Ia mengatakan komoditas tersebut hanya dihargai sebesar Rp4-5 ribu di daerah asalnya, sedangkan harga ekspor bisa mencapai Rp25 ribu.

"Otomatis peningkatan pendapatan (masyarakat) akan signifikan (berdampak) dengan penurunan angka kemiskinan," ujar Iftitah.

Untuk mengoptimalkan pengembangan berbagai komoditas agrikultur tersebut, Kementerian Transmigrasi (Kementrans) pun berupaya untuk membangun koridor ekonomi yang menghubungkan wilayah Poso, Sigi, hingga Parigi Moutong di Provinsi Sulawesi Tengah.

Melalui koridor ekonomi tersebut, pihaknya juga akan mendorong industrialisasi dan hilirisasi berbagai produk perkebunan, sekaligus menciptakan semakin banyak lapangan kerja bagi masyarakat.

Ia pun memastikan pembangunan kawasan ekonomi tersebut dilakukan sesuai dengan aturan dan prosedur yang berlaku dengan status lahan yang jelas (clear and clean).

"Tentu saja pembukaan lahan (untuk pengembangan koridor ekonomi tersebut) juga selalu akan berada di dalam HPL (hak pengelolaan lahan transmigrasi) dan tidak merusak lingkungan," imbuh Iftitah.

Pewarta: Uyu Septiyati Liman
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2026

Palu (ANTARA) - Kementerian Transmigrasi (Kementrans) menjadikan sejumlah daerah di Sulawesi Tengah (Sulteng) sebagai jalur koridor ekonomi khususnya sub sektor hortikultura.

"Ke depan Kabupaten Parigi Moutong, Poso dan Sigi sebagai jalur koridor ekonomi, karena daerah tersebut memiliki wilayah transmigrasi saling terhubung," kata Menteri Transmigrasi M Iftitah Sulaiman Suryanagara saat menghadiri ekspor raya durian berlangsung di Kota Palu, Kamis.

Ia menjelaskan saat ini konsep Transmigrasi telah bertransformasi berfokus pada strategi pengembangan kawasan berbasis koridor ekonomi dan sentra produksi pangan/hortikultura pada tahun 2025-2026.

Pendekatan itu sebagai upaya pemberdayaan masyarakat yang bukan hanya sekedar memindahkan penduduk bermukim di suatu tempat, tetapi menjadikan kawasan transmigrasi sebagai pusat pertumbuhan ekonomi mandiri melalui integrasi hulu ke hilir.

"Kami ingin masyarakat transmigrasi berperan sebagai penopang ekonomi daerah melalui sektor pertanian. Salah satu peran nyata adalah keberhasilan ekspor durian tidak lepas dari peran warga trans sebagai hulu perkembangan bisnis tersebut," ujarnya.

Ia memaparkan di era pemerintahan Presiden RI Prabowo Subianto, Kementrans menghadirkan program trans tuntas bertujuan untuk menyelesaikan konflik lahan dan memberikan kepastian hukum sertifikat tanah transmigran secara cepat.

"Lewat program trans tuntas kami berupaya menyelesaikan sekitar 120 ribu bidang tanah transmigrasi bermasalah, saat ini sedang diselesaikan secara bertahap," ucap Iftitah.

Ia mencontohkan program transmigrasi lokal di Rempang, Batam sebagai solusi relokasi warga terdampak pengembangan Eco-City.

Ia mengatakan, Kementrans membuat satuan permukiman terintegrasi dengan bantuan rumah tipe 45 dilengkapi sarana dan prasarana penunjang seperti jalan, pasar, sekolah dan instalasi pengelolaan sampah, termasuk dermaga serta bantuan kapal tangkap ikan.

"Ke depan ekosistem seperti itu dibangun supaya masyarakat mendapat manfaat untuk meningkatkan ketahanan ekonomi keluarga," kata dia.

Maka konsep koridor ekonomi dikerjakan secara kolaborasi lintas sektor untuk memastikan infrastruktur jalan, transportasi, dan logistik yang efisien.

"Kami berharap pemerintah daerah (pemda) tutur serta mewujudkan perencanaan itu, demi meningkatkan kualitas hidup layak masyarakat transmigrasi," ucap Iftitah.

Pewarta: Mohamad Ridwan
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA — Perluasan kawasan industri di luar Pulau Jawa menjadi salah satu agenda penting yang didorong Komisi VII DPR RI dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Kawasan Industri.

Regulasi yang didorong sebagai payung hukum untuk meningkatkan kepastian investasi di sektor manufaktur tersebut diharapkan dapat mendorong pertumbuhan kawasan industri di luar Pulau Jawa ke depan.