JAKARTA - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional ( ATR/BPN ) memastikan masyarakat yang memiliki sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) untuk rumah tinggal bisa mendaftarkan ulang menjadi sertifikat hak milik atau SHM.Kepala Biro Hubungan Masyarakat (Humas) dan Protokol Kementerian/BPN, Shamy Ardian mengatakan, perubahan status dari HGB ke SHM ini menjadi bentuk penguatan legalitas kepemilikan tanah sekaligus memberi rasa aman bagi pemilik rumah dalam jangka panjang.

Sebab menurutnya, dengan status SHM, pemilik tidak lagi dibebani kewajiban memperpanjang masa berlaku hak, sebagaimana yang berlaku pada HGB. "Bagi masyarakat yang memiliki sertifikat HGB rumah tinggal dengan luas tanah maksimal 600 meter, biasanya di komplek, di perumahan, bisa coba daftarin perubahan hak dari HGB menjadi HM," ujar Shamy Ardian dalam keterangan resmi, Senin (18/5/2026).

Balik Nama Sertifikat Tanah dari Orang Tua ke Anak, Ini Prosedur dan Biayanya



Menurutnya, proses perubahan hak dirancang mudah dan terjangkau agar semakin banyak masyarakat dapat memanfaatkan layanan tersebut. Pertama, masyarakat cukup melampirkan izin mendirikan bangunan rumah tinggal.

Kedua, SPPT PBB yang menerangkan bahwa terdapat bumi dan bangunan, artinya bukan tanah kosong. Ketiga, mendapatkan formulir perubahan hak dari kantor pertanahan.

Masih Ada Lebih dari 50% Tanah di Sulawesi Tengah Belum Bersertifikat dan Terdaftar



"Perlu diketahui, biaya PNBP perubahan hak hanya Rp50.000 dan prosesnya hanya lima hari kerja," kata Shamy.

Di tengah bertambahnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya legalitas aset, peningkatan status HGB menjadi SHM menjadi langkah strategis yang patut dipertimbangkan. Bukan hanya memperkuat kepastian hukum atas tanah, tetapi juga memastikan aset keluarga memiliki nilai perlindungan yang lebih tinggi untuk masa depan.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Transmigrasi (Mentrans) M Iftitah Sulaiman Suryanagara mengungkapkan lebih dari 13 ribu transmigran di 22 provinsi telah menerima Sertifikat Hak Milik (SHM) pada tahun 2025.

"Di tahun 2025 ini, lebih dari 13.000 transmigran akhirnya memperoleh SHM. Ini keadilan yang tertunda dan yang kini telah dituntaskan. Tentu masih banyak lagi yang harus kita bantu ke depan. Namun kami optimis jika hal ini kita terus lakukan secara konsisten secara bertahap, persoalan lahan transmigrasi akan dapat dituntaskan," ujar Iftitah dalam Town Hall Meeting di Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Jakarta, Kamis.

Kementerian Transmigrasi menyadari betul aset yang paling berharga dari transmigrasi adalah lahan dan sumber daya manusia.

"Sehingga salah satu fokus kami adalah penyelesaian permasalahan lahan transmigrasi secara cepat, legal, dan bebas konflik. Dengan moto 'Tuntas Lahan, Tuntas Harapan', kami menyelesaikan sedikit demi sedikit permasalahan lahan yang terbengkalai selama puluhan tahun," kata Iftitah.

Bagi Kementerian Transmigrasi, sertifikat tanah bukan sekadar dokumen tapi kepastian hukum, ketenangan hidup, dan modal ekonomi rakyat.

Atas pencapaian ini, Kementerian Transmigrasi juga berterima kasih kepada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) atas kerja sama, bantuan, dan dukungannya.

Sebagai informasi, Menteri Transmigrasi (Mentrans) M Iftitah Sulaiman Suryanagara menyatakan pihaknya akan segera menuntaskan status hukum 17.655 bidang tanah milik 8.052 kepala keluarga (KK) transmigran yang selama ini statusnya tumpang tindih dengan kawasan hutan.

Ia mengatakan kepastian status tersebut dibutuhkan untuk menerbitkan sertifikat hak milik (SHM) bagi para transmigran.

Iftitah mengatakan persoalan lahan tersebut bukan hanya permasalahan administrasi, tapi juga menyangkut masa depan ekonomi dan rasa aman keluarga transmigran.

Akibat permasalahan yang telah terjadi selama puluhan tahun tersebut, lanjut dia, ribuan transmigran mengalami kesulitan untuk mengakses pembiayaan perbankan, mengembangkan usaha, dan meningkatkan kesejahteraan.

Kementrans mencatat bahwa 17.655 bidang tanah transmigran yang dianggap masuk dalam kawasan hutan tersebut tersebar di 85 lokasi. Untuk mempercepat penyelesaian persoalan itu, pemerintah telah menyusun sejumlah skema penanganan.

Sebanyak 26 lokasi akan dilepaskan dari kawasan hutan, sementara 39 lokasi lainnya diselesaikan melalui skema perhutanan sosial jangka panjang hingga 35 tahun dan dapat diperpanjang. Sedangkan lokasi yang statusnya sudah bersih akan segera diterbitkan SHM.

Iftitah menegaskan negara harus hadir dan tidak boleh membebani masyarakat atas persoalan tersebut karena bukan para transmigran yang menciptakan permasalahan lahan itu.

Pewarta: Suharsana Aji Sasra J C
Editor: Evi Ratnawati
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA — Mulai 2 Februari 2026, surat tanah lama seperti girik tidak lagi berlaku sebagai alat bukti hak atas tanah. Ketentuan ini diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 18 Tahun 2021 Pasal 95 yang mewajibkan pendaftaran surat tanah lama menjadi sertifikat tanah elektronik demi kepastian hukum.

Pemerintah, melalui Kementerian ATR/BPN, menegaskan bahwa yang tidak berlaku adalah dokumennya, bukan hak atas tanah. Selama tanah masih dikuasai secara fisik dan tidak dalam sengketa, kepemilikan tetap diakui dan dapat didaftarkan hingga terbit Sertipikat Hak Milik (SHM).

Cara Mengurus Girik Menjadi Sertifikat Hak Milik

Dilansir dari akun instagram @kementerian.atr.bpn, Senin (2/2/2026), pengurusan girik dilakukan melalui mekanisme pendaftaran tanah untuk pertama kali (konversi) di Kantor Pertanahan sesuai lokasi tanah.

Pemohon perlu menyiapkan sejumlah dokumen, antara lain:
• formulir permohonan yang ditandatangani di atas materai,
• bukti alas hak seperti girik atau surat tanah adat,
• fotokopi KTP dan Kartu Keluarga,
• SPPT PBB tahun berjalan,
• surat pernyataan tanah tidak sengketa dan dikuasai secara fisik,
• keterangan dari desa atau kelurahan,
• dua orang saksi yang mengetahui riwayat tanah.

Setelah berkas dinyatakan lengkap, Kantor Pertanahan akan memproses pendaftaran hingga sertifikat diterbitkan. Waktu penyelesaian rata-rata mencapai 98 hari kerja, bergantung pada kondisi lapangan.

Beralih ke Sertifikat Tanah Elektronik

Selain sertifikat fisik, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) juga menyediakan sertifikat tanah elektronik. Sertifikat ini berbentuk dokumen digital resmi yang dapat diakses melalui aplikasi Sentuh Tanahku.

Dalam proses tersebut, sertifikat fisik lama akan diverifikasi dan dialihmediakan. Seluruh data tanah disimpan dalam sistem elektronik BPN, sementara pemilik hak tetap dapat memperoleh salinan cetak sebagai arsip.

Pemerintah menyebut sertifikat elektronik lebih aman karena dapat meminimalkan risiko pemalsuan dan terbitnya sertifikat ganda.

Simulasi Biaya Pengurusan Sertifikat Girik

Biaya sertipikasi tanah tidak bersifat tunggal. Besarannya ditentukan oleh luas tanah, jenis penggunaan, dan lokasi tanah. Seluruh biaya mengikuti ketentuan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebagaimana diatur dalam PP Nomor 128 Tahun 2015, dengan rumus pengukuran sebagai berikut:

Tu = (L / 500 × HSBK) + Rp100.000

Karena luas tanah berbeda-beda dan nilai HSBK (Harga Satuan Biaya Khusus) ditetapkan per wilayah, maka biaya pengukuran dapat bervariasi, meskipun biaya pendaftaran konversi tetap Rp50.000 per bidang.

Simulasi biaya dapat diakses melalui aplikasi Sentuh Tanahku. Berikut contoh perhitungannya:

Simulasi 1

Luas tanah: 100 meter persegi
Penggunaan: Pertanian
Lokasi: Aceh

Total biaya: Rp160.000, terdiri dari:
• pengukuran Rp110.000,
• pendaftaran Rp50.000.

Simulasi 2

Luas tanah: 2.000 meter persegi
Penggunaan: Pertanian
Lokasi: Jambi

Total biaya: Rp350.000, terdiri dari:
• pengukuran Rp300.000,
• pendaftaran Rp50.000.

Perbedaan biaya pengukuran terjadi karena perhitungan dilakukan berdasarkan luas tanah dan satuan biaya khusus di masing-masing wilayah.

Proses pengurusan disarankan dilakukan langsung ke Kantor Pertanahan tanpa perantara. Untuk informasi dan pengaduan, masyarakat dapat menghubungi WhatsApp resmi ATR/BPN di 0811-1068-0000 pada jam kerja.

ATR/BPN mengimbau masyarakat untuk segera mendaftarkan tanah yang masih berstatus girik guna menghindari persoalan hukum di kemudian hari.

Bisnis.com, JAKARTA — Mulai 2 Februari 2026, surat tanah lama seperti girik tidak lagi berlaku sebagai alat bukti hak atas tanah. Ketentuan ini diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 18 Tahun 2021 Pasal 95 yang mewajibkan pendaftaran surat tanah lama menjadi sertifikat tanah elektronik demi kepastian hukum.

Pemerintah, melalui Kementerian ATR/BPN, menegaskan bahwa yang tidak berlaku adalah dokumennya, bukan hak atas tanah. Selama tanah masih dikuasai secara fisik dan tidak dalam sengketa, kepemilikan tetap diakui dan dapat didaftarkan hingga terbit Sertipikat Hak Milik (SHM).

Cara Mengurus Girik Menjadi Sertifikat Hak Milik

Dilansir dari akun instagram @kementerian.atr.bpn, Senin (2/2/2026), pengurusan girik dilakukan melalui mekanisme pendaftaran tanah untuk pertama kali (konversi) di Kantor Pertanahan sesuai lokasi tanah.

Pemohon perlu menyiapkan sejumlah dokumen, antara lain:
• formulir permohonan yang ditandatangani di atas materai,
• bukti alas hak seperti girik atau surat tanah adat,
• fotokopi KTP dan Kartu Keluarga,
• SPPT PBB tahun berjalan,
• surat pernyataan tanah tidak sengketa dan dikuasai secara fisik,
• keterangan dari desa atau kelurahan,
• dua orang saksi yang mengetahui riwayat tanah.

Setelah berkas dinyatakan lengkap, Kantor Pertanahan akan memproses pendaftaran hingga sertifikat diterbitkan. Waktu penyelesaian rata-rata mencapai 98 hari kerja, bergantung pada kondisi lapangan.

Beralih ke Sertifikat Tanah Elektronik

Selain sertifikat fisik, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) juga menyediakan sertifikat tanah elektronik. Sertifikat ini berbentuk dokumen digital resmi yang dapat diakses melalui aplikasi Sentuh Tanahku.

Dalam proses tersebut, sertifikat fisik lama akan diverifikasi dan dialihmediakan. Seluruh data tanah disimpan dalam sistem elektronik BPN, sementara pemilik hak tetap dapat memperoleh salinan cetak sebagai arsip.

Pemerintah menyebut sertifikat elektronik lebih aman karena dapat meminimalkan risiko pemalsuan dan terbitnya sertifikat ganda.

Simulasi Biaya Pengurusan Sertifikat Girik

Biaya sertipikasi tanah tidak bersifat tunggal. Besarannya ditentukan oleh luas tanah, jenis penggunaan, dan lokasi tanah. Seluruh biaya mengikuti ketentuan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebagaimana diatur dalam PP Nomor 128 Tahun 2015, dengan rumus pengukuran sebagai berikut:

Tu = (L / 500 × HSBK) + Rp100.000

Karena luas tanah berbeda-beda dan nilai HSBK (Harga Satuan Biaya Khusus) ditetapkan per wilayah, maka biaya pengukuran dapat bervariasi, meskipun biaya pendaftaran konversi tetap Rp50.000 per bidang.

Simulasi biaya dapat diakses melalui aplikasi Sentuh Tanahku. Berikut contoh perhitungannya:

Simulasi 1

Luas tanah: 100 meter persegi
Penggunaan: Pertanian
Lokasi: Aceh

Total biaya: Rp160.000, terdiri dari:
• pengukuran Rp110.000,
• pendaftaran Rp50.000.

Simulasi 2

Luas tanah: 2.000 meter persegi
Penggunaan: Pertanian
Lokasi: Jambi

Total biaya: Rp350.000, terdiri dari:
• pengukuran Rp300.000,
• pendaftaran Rp50.000.

Perbedaan biaya pengukuran terjadi karena perhitungan dilakukan berdasarkan luas tanah dan satuan biaya khusus di masing-masing wilayah.

Proses pengurusan disarankan dilakukan langsung ke Kantor Pertanahan tanpa perantara. Untuk informasi dan pengaduan, masyarakat dapat menghubungi WhatsApp resmi ATR/BPN di 0811-1068-0000 pada jam kerja.

ATR/BPN mengimbau masyarakat untuk segera mendaftarkan tanah yang masih berstatus girik guna menghindari persoalan hukum di kemudian hari.

Bisnis.com, JAKARTA—LippoLand akan melakukan grand launching proyek rumah terjangkau mulai dari harga Rp98 juta bertajuk Hunian Warisan Bangsa (HWB) Purwakarta di Jawa Barat pada Februari 2026.

Manajemen HWB Purwakarta menyampaikan grand launching HWB Purwakarta akan dilaksanakan pada Sabtu, 14 Februari 2026. Kawasan ini dirancang tidak hanya sebagai tempat tinggal, tetapi sebagai lingkungan hidup yang aktif, produktif, dan berkelanjutan bagi masyarakat.

Dengan harga rumah mulai dari Rp98 juta dan status kepemilikan Sertifikat Hak Milik (SHM), HWB Purwakarta menghadirkan akses kepemilikan rumah yang nyata dan legal bagi keluarga Indonesia.

“Skema pembiayaan yang ditawarkan pun dirancang ringan dan realistis, dengan tenor hingga 20 tahun serta cicilan mulai dari Rp600.000 per bulan, sehingga hunian formal kini dapat dijangkau oleh para pekerja, pelaku usaha, dan masyarakat produktif,” papar Manajemen HWB Purwakarta dalam keterangan resmi, Jumat (30/1/2026).

HWB Purwakarta juga mengembangkan zona komersial terintegrasi Griya Niaga sebagai pusat bisnis strategis di jantung Kawasan Hunian Warisan Bangsa. Proyek ini berupa ruko tiga lantai yang berada di jalan utama kawasan, dirancang untuk menjadi pusat aktivitas ekonomi modern yang mendukung gaya hidup penghuni sekaligus meningkatkan daya tarik investasi kawasan.

Zona komersial terintegrasi Griya Niaga memiliki ruko dengan ukuran ideal 4 x 12 meter yang menghadap langsung ke boulevard utama selebar 16 meter, memberikan visibilitas maksimal dan kemudahan akses bagi pengunjung. Setiap unit dirancang dengan balkon, didukung sistem listrik underground untuk menciptakan lingkungan bisnis yang rapi, aman, dan berkelas.

“Kehadiran Griya Niaga membuka peluang usaha yang menjanjikan bagi penghuni maupun investor, sekaligus memperkuat ekosistem ekonomi lokal yang berkelanjutan,” imbuh Manajemen HWB Purwakarta.

Sebagai bagian dari penguatan fungsi sosial dan spiritual kawasan, HWB Purwakarta juga menggelar peresmian Masjid Tajug Istimewa Nusantara pada Jumat (30/1/2026).

Peresmian ini dihadiri oleh Bupati Purwakarta Saepul Bahri Binzein, Camat Bungursari Wita Gusrianita, Kepala Desa Karangmukti H Endin Jaenudin, Pembina Masjid & Yayasan Bakti Pertiwi Sejahtera KH. Mahfud Efendi, perwakilan Yayasan, Danang Kemayanjati dan Darwin, serta Manajemen HWB Purwakarta dan Lippoland.

Masjid Tajug Istimewa Nusantara di HWB Purwakarta berdiri di atas lahan sekitar 240 meter persegi dengan daya tampung hingga 150 jamaah. Kehadiran masjid ini tidak hanya berfungsi sebagai tempat ibadah, tetapi juga menjadi pusat kegiatan keagamaan dan sosial yang memperkuat nilai kebersamaan serta kualitas hidup warga di dalam kawasan.

Dari sisi sosial, HWB Purwakarta juga dilengkapi balai pertemuan warga dan ruang komunitas yang dirancang untuk mendorong interaksi sosial yang sehat. Fasilitas ini berperan dalam menumbuhkan rasa kebersamaan antarwarga, memperkuat solidaritas komunitas, serta mendukung terciptanya lingkungan yang aman, inklusif, dan harmonis.

Pemerintah mempercepat penyelesaian status lahan transmigrasi yang selama puluhan tahun membuat ribuan keluarga hidup dalam ketidakpastian.

Kementerian Transmigrasi memastikan sebanyak 17.655 bidang tanah milik 8.052 kepala keluarga transmigran yang selama ini tercatat berada di kawasan hutan akan segera dituntaskan status hukumnya agar dapat diterbitkan Sertipikat Hak Milik (SHM).

Menteri Transmigrasi M. Iftitah Sulaiman Suryanagara menegaskan, persoalan lahan transmigran bukan sekadar urusan administrasi, melainkan menyangkut masa depan ekonomi dan rasa aman keluarga.

"Ada keluarga yang sudah tinggal 20 sampai 30 tahun, tapi tanahnya belum bisa dipastikan hukumnya. Ini yang sedang kita akhiri," kata Iftitah usai Rapat Kerja dengan Pansus Reforma Agraria DPR RI, Selasa (21/1).

Ketidakpastian status lahan selama bertahun-tahun membuat ribuan transmigran kesulitan mengakses pembiayaan perbankan, mengembangkan usaha, dan meningkatkan kesejahteraan. Padahal, kata Iftitah, kepemilikan SHM menjadi kunci bagi transmigran untuk memperkuat ekonomi keluarga dan meningkatkan taraf hidup.

"Kami tidak ingin transmigran terus hidup dalam bayang-bayang ketidakpastian. Sertipikat adalah bukti kehadiran negara dalam melindungi hak warga," ujarnya.

Untuk mempercepat penyelesaian, pemerintah membagi penanganan ke dalam beberapa skema. Sebanyak 26 lokasi akan dilepaskan dari kawasan hutan, sementara 39 lokasi lainnya diselesaikan melalui skema perhutanan sosial dengan jangka waktu hingga 35 tahun dan dapat diperpanjang.

Adapun lokasi yang status lahannya sudah bersih akan segera diterbitkan Sertipikat Hak Milik. Iftitah menegaskan, negara tidak boleh membebani rakyat atas persoalan yang bukan mereka ciptakan.

"Mereka ditempatkan oleh negara. Jadi negara yang harus membereskan. Kita dorong agar proses ini dibebaskan dari berbagai pungutan seperti PSDH, DR, dan PNBP lainnya," tegasnya.

Koordinator Pansus Reforma Agraria DPR RI, Saan Mustopa, menilai persoalan kawasan hutan yang tumpang tindih dengan permukiman dan transmigrasi merupakan salah satu sumber ketimpangan struktural di pedesaan dan harus diselesaikan secara menyeluruh.

Ia mendorong seluruh mitra Pansus untuk bersama-sama memetakan objek reforma agraria, mempercepat penerapan kebijakan satu peta (one map policy).

"Kami juga mendorong mitra pansus untuk mengoptimalkan kerja sama yang sudah berjalan sekaligus berkomitmen dalam rangka mensinergikan pembangunan desa yang stausnya berada di dalam kawasan hutan," tegas Saan.

Sementara Wakil Koordinator Pansus, Titiek Soeharto menekankan, kawasan transmigrasi yang telah puluhan tahun dihuni tidak boleh terus berada dalam status abu-abu dan harus segera diberikan kepastian hukum.

Lebih lanjut Iftitah menambahkan, pemerintah optimistis, percepatan sertifikasi lahan ini tidak hanya mengakhiri masalah lama, tetapi juga akan menjadi pemicu pertumbuhan ekonomi baru di kawasan transmigrasi.

"Ini bukan sekadar membereskan peta, tapi mengakhiri ketidakpastian hidup ribuan keluarga dan membuka jalan bagi mereka untuk tumbuh lebih sejahtera," tutup Iftitah.

Bisnis.com, JAKARTA — Proses pengurusan sertifikat tanah dari AJB menjadi SHM masih menjadi salah satu isu penting dalam transaksi properti.

Banyak masyarakat beranggapan bahwa Akta Jual Beli (AJB) sudah menjadi bukti kepemilikan tanah, padahal AJB hanyalah bukti terjadinya transaksi. Untuk mendapatkan kepastian hukum atas tanah, pemilik wajib mengurus peningkatan dokumen dari AJB menjadi Sertifikat Hak Milik (SHM) melalui Badan Pertanahan Nasional (BPN).

Perbedaan AJB dan SHM

Akta Jual Beli (AJB) adalah dokumen resmi yang membuktikan telah terjadinya transaksi jual beli tanah atau bangunan. AJB dibuat dan disahkan oleh Notaris atau Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT). Dokumen ini berfungsi sebagai dasar untuk mengajukan balik nama dan penerbitan sertifikat di BPN.

Sementara Sertifikat Hak Milik (SHM) merupakan bukti kepemilikan atas tanah yang paling kuat dan lengkap yang diakui negara. Dokumen ini diterbitkan oleh BPN setelah seluruh data fisik dan yuridis diverifikasi.

Syarat Mengurus AJB Menjadi SHM

Mengacu pada ketentuan Kementerian ATR/BPN yang dikutip pada Kamis (11/12/2025), berikut dokumen yang perlu disiapkan.

⦁ Formulir permohonan yang telah diisi dan ditandatangani.

⦁ Surat kuasa apabila proses dikuasakan.

⦁ Fotokopi KTP dan KK pemohon, dicocokkan oleh petugas loket.

⦁ Fotokopi akta pendirian badan hukum (jika pemohon berbadan hukum).

⦁ Sertifikat tanah asli.

⦁ AJB dari PPAT.

⦁ Fotokopi KTP para pihak (penjual & pembeli).

⦁ Izin pemindahan hak bila diwajibkan pada sertifikat.

⦁ Fotokopi SPPT & PBB tahun berjalan.

⦁ Bukti bayar BPHTB dan bukti setoran uang pemasukan.

⦁ Surat keterangan identitas diri & pernyataan tanah tidak sengketa.

⦁ Pernyataan tanah/bangunan dikuasai secara fisik.

⦁ Bukti SSB (BPHTB) dan SSP/PPH bila nilai perolehan tanah lebih dari Rp60 juta

Lama Proses Pembuatan SHM

Berdasarkan ketentuan BPN, waktu penyelesaian pengurusan AJB menjadi SHM adalah lima hari kerja, terhitung sejak berkas dinyatakan lengkap di loket pelayanan.

Biaya Mengurus AJB Menjadi SHM

Biaya dihitung berdasarkan nilai tanah yang tercantum di BPN dengan rumus:

Rumus:

(Nlai tanah per m² × Luas tanah) : 1.000

Catatan: biaya layanan PPAT, materai, atau administrasi lain dapat berbeda sesuai kondisi lapangan. (Angela Keraf)

Jakarta (ANTARA) - Menteri Transmigrasi (Mentrans) Muhammad Iftitah Sulaiman Suryanagara menegaskan keberhasilan pemerintah menuntaskan persoalan sertifikat hak milik (SHM) yang tertunda hingga 38 tahun dari para transmigran menjadi capaian penting satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

"Itu banyak sekali para transmigran yang belum mendapatkan sertifikat hak milik. Dan itu prosesnya sudah lama sekali, ada yang 10 (tahun), 20 tahun belum punya sertifikat. Bahkan ada yang 38 tahun belum punya sertifikat," kata Mentrans di sela Open House 24 jam penuh di Kantor Kementerian Transmigrasi, Jakarta, Sabtu.

Ia menjelaskan, sejak awal menjabat sebagai Mentrans, pihaknya menelusuri akar persoalan transmigrasi, dan menemukan banyak transmigran belum menerima SHM yang seharusnya menjadi hak dasar mereka setelah penempatan di lokasi baru.

"Seharusnya setiap penempatan transmigran mereka kan dapat hak berupa sertifikat hak milik," tegasnya.

Dia menyebutkan hasil inventarisasi menunjukkan masih terdapat sekitar 129.000 sertifikat hak milik bukti kepemilikan atas tanah yang belum diterbitkan, sebagian bahkan telah menunggu hingga puluhan tahun tanpa kejelasan akibat kendala administrasi dan pendanaan pengukuran lahan.

Mentrans menegaskan, sertifikat tersebut sebenarnya gratis, namun proses pengukurannya membutuhkan biaya yang tidak tersedia, sehingga pemerintah mengambil langkah konkret dengan mengalokasikan anggaran khusus untuk percepatan penerbitan SHM transmigran.

Melalui kebijakan itu, pemerintah berhasil menerbitkan lebih dari 7.000 sertifikat dalam waktu satu tahun, termasuk tambahan seribu sertifikat yang diserahkan langsung pada Open House 24 jam penuh di Kantor Kementerian Transmigrasi.

Iftitah menilai capaian tersebut bukan sekadar angka, tetapi bentuk nyata kehadiran negara dalam memberikan kepastian hukum dan keadilan bagi para transmigran yang selama puluhan tahun menunggu haknya.

Ia menyebut keberhasilan ini menjadi simbol perubahan cara kerja pemerintah, di mana masalah yang telah berlarut selama dua hingga tiga dekade akhirnya bisa diselesaikan secara konkret dalam waktu singkat.

"Lebih dari 7.000 sertifikat sudah diserahkan. Mungkin setiap angka juga masih cukup jauh dari target kami. Tapi yang lebih penting lagi ada progresnya. Apalagi yang sampai 20-30 tahun (SHM-nya tertunda) itu bisa terselesaikan dalam kurang lebih satu tahun," tegasnya.

Selain persoalan sertifikat, Kementerian Transmigrasi juga fokus memperkuat kualitas sumber daya manusia agar para transmigran mampu menjadi penggerak pembangunan wilayah dan bagian dari jaringan ekonomi nasional.

Menurutnya, transmigrasi kini dijalankan dengan semangat konkuren, yaitu kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah, agar kebijakan tidak bersifat top-down tetapi berjalan sinergis sesuai amanat undang-undang.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Eka Arifa Rusqiyati
Copyright © ANTARA 2025