JAKARTA - Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Timur menutup area parkir selama pelaksanaan sidang perdana Tifauzia Tyassuma atau Dokter Tifa. Sidang tersebut terkait dengan perkara tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi).

"Kami mohon maaf karena besok untuk parkir mungkin tidak bisa di area PN Jakarta Timur karena persidangan Dokter Tifa," kata Sekretaris PN Jakarta Timur Zulfikar Arif Rahman Purba, Rabu (1/7/2026).

Zulfikar mengimbau, seluruh pengunjung yang akan menghadiri persidangan agar datang lebih awal dan mengikuti seluruh arahan petugas keamanan di lokasi. Selain itu, Zulfikar juga meminta masyarakat memanfaatkan lokasi parkir yang tersedia di sekitar gedung pengadilan demi kelancaran akses masuk dan keluar pengunjung.

"Silakan nanti pengunjung mencari parkir di sebelah PN Jakarta Timur, ada di situ di beberapa titik mungkin yang bisa digunakan untuk lokasi parkir," ujarnya.

Zulfikar menjelaskan, penutupan area parkir dilakukan karena halaman depan pengadilan akan difungsikan sebagai lokasi tambahan bagi masyarakat yang ingin mengikuti jalannya persidangan.

Lihat video: PENGADILAN JAKARTA TIMUR! Dokter Tifa Akan Jalani Sidang Perdana



Sementara itu, Pengadilan Negeri Jakarta Timur juga mendirikan tenda-tenda di halaman untuk menampung pengunjung yang diperkirakan tidak dapat masuk ke ruang sidang. "Langkah ini diambil setelah memperkirakan atau mengantisipasi jumlah pengunjung yangelenihan kapasitas ruang sidang tersedia," jelas Zulfikar.

Sebagai informasi, sidang perdana kasus tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 Jokowi akan digelar pada Kamis, 2 Juli 2026 pukul 09.00 WIB. Majelis hakim yang akan menangani perkara pidana khusus dengan Nomor 301/Pid.Sus/2026/PN Jkt Tim atas nama terdakwa Dokter Tifa.

Berdasarkan penetapan tersebut, susunan majelis hakim yang akan memimpin jalannya persidangan adalah Hakim Ketua Majelis yakni Christina Endarwati. Lalu, Hakim Anggota I dalam sidang Dokter Tifa nanti yakni Rudi Rafli Siregar, sedangkan Hakim Anggota II yakni Mathilda Chrystina Katarina.

Selain itu, untuk mendukung kelancaran administrasi persidangan, PN Jakarta Timur juga menunjuk dua panitera pengganti yakni Joyo Supriyanto dan Zuliana Maro.

JAKARTA - Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Timur mengizinkan awak media untuk melakukan siaran langsung dalam sidang perdana Tifauzia Tyassuma atau Dokter Tifa dalam kasus tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi). Rencananya, sidang akan digelar pada Kamis, 2 Juli 2025.

“Rekan-rekan media yang besok melakukan peliputan, sepanjang persidangan untuk pembacaan dakwaan dan beberapa tahapan diperkenankan agar awak media melakukan peliputan secara live,” kata Juru Bicara PN Jakarta Timur Immanuel Tarigan, Rabu (1/7/2026).

Immanuel menjelaskan, tidak seluruh rangkaian persidangan dapat disiarkan secara langsung. Pembatasan ini mengacu pada ketentuan hukum acara pidana yang berlaku.

Siaran langsung, kata dia, hanya diperbolehkan pada agenda pembacaan surat dakwaan, penyampaian eksepsi, pembacaan putusan sela, pembacaan tuntutan, nota pembelaan (pleidoi), hingga pembacaan putusan akhir. PN Jaktim melarang keras penyiaran langsung pada tahapan pembuktian.

"Tahap pembuktian nantinya tidak diperkenankan live karena memang oleh undang-undang, keterangan para saksi tidak saling mendengar. Jadi tahap pembuktian diperkenankan melakukan peliputan, tetapi tanpa siaran langsung," ujar dia.

Lihat video: PENGADILAN JAKARTA TIMUR! Dokter Tifa Akan Jalani Sidang Perdana

Kebijakan ini diambil demi menjaga kemurnian prinsip hukum acara pidana. Khususnya memastikan agar para saksi memberikan keterangan secara objektif tanpa saling memengaruhi satu sama lain.

Larangan tersebut juga berlaku bagi masyarakat umum yang hadir. Pengunjung yang berada di dalam ruang sidang tidak diperbolehkan melakukan siaran langsung (live streaming) melalui gawai mereka. "Pengunjung yang duduk di bangku pengunjung tidak diperkenankan melakukan peliputan secara live. Pengunjung hanya diperkenankan mendengar jalannya persidangan secara tertib," jelas Immanuel.

JAKARTA - Pengadilan Negeri Jakarta Pusat kembali menggelar sidang gugatan perbuatan melawan hukum yang diajukan oleh Bonatua Silalahi dan Moeryono Aladin pada Rabu (1/7/2026). Persidangan beragenda pemeriksaan kelengkapan legal standing para pihak.

Dari pantauan SindoNews, Bonatua dan Moeryono melalui kuasa hukumnya terlihat menghampiri majelis hakim untuk menyerahkan berkas berkaitan dengan legal standing penggugat. Majelis hakim pun melihat berkas yang diberikan tersebut.

Dalam gugatan ini, Bonatua menggugat Ketua KPU RI; Ketua KPU Provinsi DKI Jakarta; Ketua KPU Kota Surakarta; Ketua Bawaslu RI; Ketua Bawaslu DKI Jakarta; Ketua Bawaslu Kota Surakarta; Prof. Dr. Ir. Muhammad Na'iem, M.Agr.Sc. (Dekan Peleges 2005-2014); Prof. Dr. Ir. Budiadi, S.Hut., M.Agr.Sc., IPU (Dekan Peleges 2019); Rektor Universitas Gadjah Mada. Para tergugat menyerahkan berkas legal standing diwakili kuasanya.



Setelah penyerahan berkas selesai diperiksa, Majelis hakim menyatakan perkara dilanjutkan ke tahap mediasi. Majelis memberikan waktu selama satu bulan lamanya untuk para pihak melakukan mediasi.

"Mejelis hakim akan memberi kesempatan para pihak untuk melakukan mediasi," kata hakim ketua, Rabu (1/7/2026).

Usai sidang, kuasa hukum Bonatua, Hans Karyose, menyampaikan bahwa mediasi ini bisa diperpanjang bila tidak terjadi tercapai kesepakatan antara penggugat dan tergugat. Ia berharap terjadi kesepakatan damai dalam mediasi.

"Kalau sampai damai, nah ini ada suatu hal yang positif ya, jadi kita tidak berpanjang-panjang dalam litigasi, kita selesai di mediasi aja," ucap dia.

Ia menjelaskan, bila ada tergugat yang damai dalam kesepakatan mediasi, maka akan dikeluarkan dalam gugatan. Sementara tergugat yang gagal damai, maka akan dilanjutkan ke tahap pembuktian.

"Jadi pada waktu pembacaan gugatan, nah itu yang digugat itu tinggal siapa-siapa atau pihak mana yang belum berdamai, nah itu itu yang akan bisa terjadi ya, jadi bisa damai sebagian atau damai seluruhnya," ucap dia.

Ia menyebut kliennya hanya berharap para tergugat meminta maaf dan mengakui telah melakukan perbuatan melawan hukum atas perkara tersebut. Sebab, kliennya tidak menitik beratkan pengganti kerugian materiil dalam perkara ini.

"Kita berharap dari pihak-pihak tergugat ini mungkin ada yang merasa dia bertanggung jawab terhadap PMH yang dilakukan oleh mereka dan mereka cukup minta maaf dan soal ganti kerugian dan sebagainya saya akan bicarakan dengan prinsipal kemungkinan itu bisa kita tangguhkan gitu ya," ucap dia.

"Tapi kalau kita sampai ke persidangan litigasi, kita akan tetap gugat kerugian-kerugian yang diderita oleh klien kami," ucap dia.

Sekadar informasi, gugatan ini didasari oleh temuan Bonatua terkait salinan ijazah Mantan Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi). Bonatua diketahui telah memegang salinan ijazah Jokowi yang digunakan untuk kepentingan pemilu di KPUD Surakarta, KPUD DKI Jakarta dan KPU RI.

Bonatua merasa janggal dokumen salinan legalisir ijazah Jokowi itu tidak mencantumkan tanggal. Karena, menurutnya tidak dicantumkan tanggal dalam legalisir ijazah Jokowi itu melanggar sejumlah ketentuan UU dan dianggap sebagai perbuatan melawan hukum.

JAKARTA - Pengamat Kebijakan Publik Bonatua Silalahi menggugat penyelenggara pemilu hingga Universitas Gadjah Mada (UGM) karena diduga melakukan perbuatan melawan hukum terkait dokumen ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi). Dia mempersoalkan tidak dicantumkannya tanggal pada dokumen legalisir ijazah Jokowi.

"Bahwa seharusnya setiap fotokopi legalisir itu harus mempunyai tanggal dan tahun legalisirnya," ujar Bonatua di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Rabu (1/7/2026).

Sejak 2022 dia melakukan penelitian kebijakan publik dalam rangka program doktoralnya. Saat itu, dia menyoroti hal yang ramai dibicarakan publik soal keaslian ijazah Jokowi.

Bonatua lantas mengajukan sengketa ke Komisi Informasi Pusat (KIP) dan Daerah agar KPU Surakarta, KPU DKI Jakarta, dan KPU RI memberikan salinan ijazah Jokowi kepadanya demi kepentingan penelitian. KIP dan Daerah pun telah mengabulkan permohonannya dan dia mendapatkan salinan ijazah Jokowi.

Namun, ketika telah mendapatkan tiga salinan ijazah Jokowi dari KPU RI dan KPU, Bonatua merasakan hal yang aneh khususnya pada kolom legalisir, karena tidak adanya tanggal.

"Ketika saya mendapat barang bukti dari KPU, itu pun setelah bersidang cukup lama di KIP. Nah, dari sinilah saya terakhir merasa ada yang diduga melanggar hukum," katanya.

Dia merasa persoalan ijazah Jokowi telah menimbulkan kerugian pribadi baginya karena proses yang panjang untuk mendapatkan dokumen tersebut. Dia menyoroti dugaan penutupan atau tidak keterbukaan terhadap dokumen ijazah tersebut.

"Dan menimbulkan kerugian ke saya karena apa? Akibat mereka yang menyembunyikan barang bukti selama ini, menutup-nutupi dokumen ijazah yang terlegalisir tanpa tanggal, maka saya mengeluarkan sejumlah biaya melakukan penelitian," ujar Bonatua.

"Bahkan untuk penelitian ini saya menuliskan dua working paper jurnal, artikel jurnal saya di internasional. Nah, itu nanti yang menjadi kerugian material saya makanya kita ajukan ke sini sebagai apa istilahnya, kerugian nyata," sambungnya.

Menurut dia, dokumen legalisir ijazah tanpa tanggal telah melanggar beberapa ketentuan dalam UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, lalu Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 59 Tahun 2008 mengena syarat legalisir fotokopi ijazah, kemudian Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 324 Tahun 1997.

Dia menyampaikan aturan legalisir ijazah dengan tanggal sebenarnya telah diterapkan untuk kepentingan pemilu. Namun hal ini tidak dipatuhi KPU ketika menerima ijazah Jokowi. Maka itu dalam gugatan ini Bonatua menyeret penyelenggara pemilu.

"Uniknya peraturan ini sebenarnya sudah diketahui KPU. Kenapa peraturan ini ternyata dipakai juga di PKPU tentang Pileg. Pertanyaannya kenapa di Pileg dipakai tapi di Pilpres sama Pilkada nggak? Seharusnya diterapkan," ujarnya.

Sekadar informasi, Bonatua menggugat perbuatan melawan hukum ini bersama Moeryono Aladin. Para tergugat terdiri dari Ketua KPU RI; Ketua KPU DKI Jakarta; Ketua KPU Kota Surakarta; Ketua Bawaslu RI; Ketua Bawaslu DKI Jakarta; Ketua Bawaslu Kota Surakarta; Prof Dr Muhammad Na'iem (Dekan Peleges 2005-2014); Prof Dr Budiadi (Dekan Peleges 2019); Rektor UGM.

PN Jakarta Pusat telah menggelar sidang perkara yang diajukan Bonatua dengan agenda pemeriksaan kelengkapan legal standing para pihak pada Rabu (1/7/2026). Dalam persidangan tersebut, majelis hakim menyatakan perkara dilanjutkan ke tahap mediasi.

Dia lebih menekankan kepada para tergugat untuk menyampaikan permohonan maaf atas kesalahannya. Meski dia juga menyebut adanya tuntutan ganti rugi sekitar Rp50 juta per tergugat.

"Cuma dua sih tuntutan kita, minta maaf dan mengakui kesalahannya dan mungkin Rp50 juta per tergugat, jadi sekitar berarti Rp450 juta. Itu pun bukan untuk saya, bukan untuk kita, tapi untuk biaya pengiklanan minta maaf mereka, seperti itu," ujar Bonatua.

JAKARTA - Kubu Roy Suryo membawa sejumlah potongan bukti video untuk diserahkan ke hakim tunggal sidang praperadilan pada Rabu (1/7/2026) atas penangkapannya oleh Polda Metro Jaya. Selain itu, ahli pidana juga bakal dihadirkan untuk dimintai pendapatnya.

"Ada bukti video, ada bukti gambar nanti kita sajikan. Video itu sekitar tiga atau empat, tapi itu kan rangkaian-rangkaian, potongan-potongan video, nanti kita bisa lihat," ujar pengacara Roy Suryo, Refly Harun di PN Jaksel, Rabu (1/7/2026).

Bukti video itu diharapkan banyak menolong dalil-dalil praperadilan yang diajukan kliennya ke pengadilan. Video itu kaitannya peristiwa penangkapan yang dialami Roy Suryo di kediamannya.

"Jadi terkait pastilah dengan tanggal 19 Juni di kediaman Mas Roy. Kita juga ada 3 saksi yakni 2 perempuan dan 1 laki-laki. Mereka semua orang yang diketahui Mas Roy tentunya," ucapnya.

Selain 3 saksi yang akan dihadirkan, pihaknya juga menyiapkan 1 ahli hukum pidana untuk dihadirkan di persidangan, yang mana ahli itu menulis doktoralnya tentang praperadilan.

Roy Suryo menuturkan para saksi yang dihadirkan dapat menceritakan tentang penangkapan yang dialaminya di mana mereka menyaksikan peristiwa tersebut. Kala itu, dia bahkan tidak diperbolehkan mandi, begitu juga saat dia dibawa ke Polda Metro Jaya.

"Saksi ini insyaallah bisa menceritakan bagaimana dia dipaksa membuka pintu gerbang, bagaimana dia dipaksa naik, dan ketika dia menunjukkan kamar tiba-tiba petugas-petugas itu menyeruak masuk ke dalam kamar tidur. Itu tidak hanya disampaikan secara narasi saja, insyaallah ada videonya," ungkap Roy.

"Saya kira itu yang 19 Juni dan ada saksi lain, saksi yang berada di kantor Polda Metro Jaya ketika saya dibawa ke sana dan ketika saya digiring masuk ke tempat lain. Jadi dia bisa menceritakan juga dengan persis kejadian apa yang saya alami dan saya rasakan," sambungnya.

JAKARTA - Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel) kembali menggelar sidang praperadilan yang diajukan tersangka kasus ijazah mantan Presiden RI Joko Widodo ( Jokowi ), Roy Suryo , Rabu (1/7/2026) ini. Sidang ini beragendakan pembuktian.

Rencananya, ada saksi dan ahli yang akan dihadirkan. "Ada saksi, ada ahli. Ada tiga saksi dan satu ahli," ujar Roy Suryo, Selasa (30/6/2026).

Menurut Roy, pihaknya akan menghadirkan bukti dan saksi dalam sidang yang beragendakan pembuktian bagi pemohon. Namun, dia belum mau membeberkan siapa saksi dan ahliyang diajukan.

Begitu juga bukti apa saja yang akan dihadirkan di persidangan. Roy juga belum mau membocorkan apakah rekaman CCTV tentang penangkapan dia di kediamannya akan diputar pula di persidangan.

"Kita lihat besok ya, apakah bukti itu apa dan kemudian siapa saja, hal-hal yang ada, dan kemudian keterangan seperti apa. Saya tidak akan bocorkan itu, karena itu kepentingannya ketika kita memaparkan bukti-bukti dan saksi," katanya.

JAKARTA - Pengacara Roy Suryo , Abdul Gafur Sangadji menanyakan langsung kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU) mengenai penggunaan pasal yang akan menjerat kliennya dalam surat dakwaan. Pertanyaan itu disampaikan Abdul ketika kliennya dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan.

"Saat Mas Roy diserahkan ke JPU karena kebetulan yang dampingi adalah saya dan Bang Refly, pertanyaan pertama yang saya tanya kepada Jaksa Penuntut Umum adalah pasal dalam dakwaan nanti di persidangan anda menggunakan pasal yang mana," ujar Abdul dalam program Rakyat Bersuara iNews, Selasa (30/6/2026).

Abdul mempertanyakan apakah laporan yang dilayangkan Peradi Bersatu juga akan dimasukkan dalam dakwaan Jaksa. Menurut dia, Jaksa tak akan memasukkan pasal-pasal terhadap laporan yang dianggap tidak memiliki kepentingan hukum langsung dalam perkara tersebut.

"Apakah laporan dari Peradi Bersatu juga masuk nggak? Jawaban dari jaksa adalah laporan dari orang-orang yang tidak punya kepentingan hukum dalam perkara ini yang justru membuat gaduh itu digugurkan JPU," tuturnya.

Dia membeberkan sejumlah laporan yang menurutnya tidak dimasukkan ke dalam dakwaan yakni laporan dari Lechumanan, Andi Kurniawan, dan Samuel Sweken.

"Jadi laporannya Lechumanan, Andi Kurniawan, dan kemudian Samuel Sweken, itu oleh Jaksa Penuntut

Umum laporannya adalah laporan sampah, karena saya mendapatkan langsung jawaban dari JPU," katanya.

JAKARTA - Apartemen milik Tifauzia Tyassuma atau biasa dikenal dokter Tifa di Tebet, Jakarta Selatan disita. Penyitaan dilakukan Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan menjelang sidang kasus ijazah mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada Kamis (2/7/2026).

Tifa menuturkan ketika baru saja menjalani wajib lapor pertama dan seluruh tim penasihat hukum siap menghadapi persidangan pada 2 Juli 2026 pada saat hampir bersamaan dirinya menerima penetapan penyitaan apartemen hanya akibat dana usaha kecil-kecilan yang padahal sudah dicicil. “Saya tentu bertanya dalam hati mengapa berbagai peristiwa besar itu selalu datang tepat pada saat-saat yang sangat menentukan dalam hidup saya,” ujar Tifa melalui akun X pribadinya, Selasa (30/6/2026).

Dia tidak ingin berspekulasi mengenai alasan di balik semuanya. Yang paling berat bukanlah apartemen itu sendiri. “Yang paling berat adalah ketika anak saya yang sama sekali tidak mengetahui apa pun tentang persoalan orang tuanya harus membuka pintu rumah dan menyaksikan proses penyitaan itu berlangsung,” ucapnya.

Namun, dia tidak akan membiarkan semua tekanan itu mengubah siapa dirinya. Dia tetap percaya bahwa tanggung jawab harus diselesaikan dengan tanggung jawab.

Tifa tetap percaya bahwa hukum harus dihormati. Dan dia tetap percaya bahwa kebenaran harus diperjuangkan melalui cara-cara bermartabat. “Jangan biarkan berbagai tekanan yang saya alami hari ini melemahkan semangat kita untuk terus mencari dan memperjuangkan apa yang kita yakini sebagai kebenaran,” tuturnya.

“Yang saya harapkan hanyalah agar semangat untuk menjunjung kejujuran, integritas, dan keberanian tidak pernah padam. Saya akan tetap berdiri dengan kepala tegak. Tekanan boleh datang silih berganti. Cobaan boleh datang bertubi-tubi. Tetapi keyakinan saya tidak akan runtuh,” lanjutnya.

Menurut dia, sejarah juga mencatat siapa yang tetap memilih berdiri tegak ketika badai datang. Berapa jahatnya kabar beredar yang tidak sesuai fakta sesungguhnya. Setelah ancaman, teror, bujukan restorative justice, rayuan Rp50 miliar tidak mempan, sekarang yang dilakukan adalah fitnah mempermalukan untuk melemahkan mental dirinya menghadapi sidang Kamis, 2 Juli 2026.

JAKARTA - Roy Suryo secara tegas menyangkal rumor yang menyebutkan keretakan hubungan antara dirinya dengan Tifauzia Tyassuma atau dokter Tifa. Kabar tersebut adalah hoaks dan menegaskan bahwa mereka masih berada dalam satu barisan yang kompak.

"Saya jawab ya isu-isu atau hoaks yang beredar bahwa saya dan dokter Tifa pecah, sama sekali tidak," ujar Roy dalam program Rakyat Bersuara iNews, Selasa (30/6/2026).

Dia sempat melakukan pertemuan di sebuah rumah makan bersama tim kuasa hukumnya. Pertemuan itu juga disiarkan secara langsung oleh sejumlah akun media sosial.

"Kami menyatakan tidak ada yang pecah sedikit pun. Saya dan dokter Tifa sangat saling membersamai," ucapnya.

Dalam pertemuan tersebut, Roy telah meminta izin kepada Tifa untuk tidak hadir dalam persidangan yang akan dijalankan Tifa.

"Bahkan saya minta izin ke dokter Tifa, 'Dok, mohon izin nanti hari Kamis saya enggak bisa datang karena masih ada pembuktian di praperadilan.' Demikian juga dokter Tifa. Jadi tidak ada yang namanya pecah," kata Roy.

JAKARTA - Kuasa hukum Presiden Ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) Rivai Kusumanegara mencurigai adanya strategi tertentu di balik perbedaan langkah hukum yang dilakukan Roy Suryo dengan Tifauzia Tyassuma atau dokter Tifa. Strategi ini dinilai sengaja dimanfaatkan oleh pihak Roy Suryo.

Menurut Rivai, adanya permohonan praperadilan oleh Roy Suryo mengakibatkan penangguhan pemeriksaan perkara utama di pengadilan sesuai ketentuan KUHAP yang baru. Sehingga, hal ini menciptakan selisih waktu atau jeda antara persidangan Tifa dan Roy Suryo.

"Memang dengan upaya praperadilan maka terjadi penangguhan pemeriksaan pokok perkara. Dan ini sekarang sudah terjadi, terjadi jeda antara pemeriksaan dokter Tifa dengan pemeriksaannya Pak Roy," ujar Rivai dalam program Rakyat Bersuara iNews, Selasa (30/6/2026).

Dia mengungkap dalam beberapa praperadilan yang biasa dilakukan itu biasanya selesai sekitar 2-3 pekan. Melihat jeda waktu tersebut, tentu Jokowi sebagai pihak pelapor mengalami kerugian dari segi waktu karena harus dua kali menghadiri persidangan.

Namun, Rivai mengendus jika ini justru menjadi bagian dari strategi hukum yang tengah dilakukan kubu Roy Suryo. "Biasanya dengan cara Ibu Tifa di depan, nanti Tifa yang pembuktian duluan, Ibu Tifa yang divonis, Pak Roy yang akan mengambil manfaatnya," ujarnya.

Dengan posisi Tifa yang disidang lebih awal, tim hukum Roy Suryo diduga dapat mempelajari kekurangan dalam pemeriksaan saksi maupun ahli di persidangan pertama untuk kemudian disempurnakan pada persidangan berikutnya.

"Contoh, pemeriksaan ahli A di sana kurang sempurna, di Pak Roy akan disempurnakan. Jadi itu sebagai lawyer biasanya strategi itu. Nah, kami sedang mencermati apakah ini bagian dari strategi itu," ucapnya.

JAKARTA - Polda Metro Jaya bakal melimpahkan berkas tiga tersangka kasus dugaan tuduhan ijazah palsu Mantan Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) ke Kejaksaan Tinggi (Kejati) DKI Jakarta setelah dinyatakan lengkap (P21). Ketiga tersangka tersebut yakni Kurnia Tri Royani, Rustam Effendi, dan Muhammad Rizal Fadillah yang sudah dalam tahap penyelesaian proses administrasi sebelum nantinya dilimpahkan atau tahap II.

“Untuk berkas perkara yang klaster yang lainnya sedang dalam proses pemberkasan. Dalam waktu dekat kami akan mengirimkan berkas perkara tersebut ke Kejaksaan Tinggi DKI,” kata Dir Reskrimum Polda Metro Jaya Kombes Iman Imannuddin, Selasa (30/6/2026).

Dengan begitu, untuk Kurnia Tri Royani, Rustam Effendi, dan Muhammad Rizal Fadillah kasusnya akan menyusul tersangka Roy Suryo dan Tifauziah Tyassuma alias dr Tifa yang telah lebih dulu dilimpahkan untuk proses persidangan.

Adapun untuk Kurnia Tri Royani; M. Rizal Fadillah; dan Rustam Effendi merupakan tersangka dari klaster pertama terkait dugaan penghasutan untuk melakukan kekerasan terhadap penguasa umum.

Pada klaster pertama itu, sedianya ada Eggi Sudjana dan Damai Hari Lubis. Namun keduanya bersepakat damai dengan pihak Jokowi yang status tersangka dicabut dengan diterbitkannya SP3.

Selain itu, untuk pihak yang mendapat SP3 lainnya adalah Rismon Hasiholan Sianipar yang sebelumnya masuk bersama klaster kedua Roy dan Tifa. Namun statusnya dicabut, setelah mengakui kesalahan dalam penelitian dan menyatakan ijazah Jokowi asli.

JAKARTA - Tersangka kasus tudingan ijazah palsu mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi), Roy Suryo , menyiapkan saksi untuk membuktikan penangkapannya pada Jumat, 19 Juni 2026 tidak sesuai aturan. Menurutnya, tidak ada perwakilan warga setempat saat polisi memasuki rumahnya.

"Besok pagi akan ada saksi yang kami hadirkan, itu akan membantah apa yang tadi telah disampaikan, termasuk mereka menghindar dari satu syarat yang sangat penting, bukan hanya satpam, itu adalah ada perwakilan dari penduduk setempat, tidak ada sama sekali perwakilan RT/RW, tidak ada," ujarnya kepada wartawan, Selasa (30/6/2026).

Menurutnya, saksi tersebut akan menerangkan tentang ada tidaknya surat dari kepolisian yang sampai ke rumahnya sebelum dilakukannya penangkapan. Bahkan, istrinya juga telah mengonfirmasi ke pihak RT/RW, bahwa mereka tidak mengetahui soal penangkapan terhadapnya itu oleh polisi.

"Saya sudah menanyakan pada hari H adakah surat yang ada ke sana dan kalaupun ternyata tiba-tiba ada, saya bisa pastikan 99,9% itu palsu atau itu backdate. Saya juga masih menyimpan chat yang menyatakan kalau, chat istri saya, ketika istri saya menanyakan apakah ada yang datang ke situ dari RT/RW atau diminta ini, sama sekali tidak ada," tuturnya.

Setelah mendengar jawaban dari kubu Polda Metro Jaya soal penangkapannya, kata Roy, dia mengaku kaget karena polisi malah mengaku penangkapan itu sesuai aturan KUHAP lama. Padahal, acuan yang dipakai polisi secara tertulis berpedoman pada KUHAP baru.

"Formalnya penggunaan KUHAP baru atau KUHAP lama, tadi jelas betul sudah ditunjukkan Pak Refly Harun dalam surat penangkapan dan surat penahanannya itu tertulis jelas pasal-pasal yang digunakan dalam KUHAP baru. Saya pun juga kaget, kok balik lagi ke KUHAP lama," kata Roy.