Bisnis.com, BALIKPAPAN — Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Provinsi Kalimantan Timur tengah menyusun Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) untuk revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kaltim 2023–2042.

Hal ini menyusul desakan harmonisasi tata ruang pascapenetapan wilayah Ibu Kota Nusantara (IKN) yang mencaplok lebih dari 252.660 hektare lahan darat dan 69.769 hektare kawasan laut.

Kepala DLH Kaltim Joko Istanto menyatakan kehadiran IKN berdasarkan UU No. 21/2023 memicu kebutuhan mendesak sinkronisasi batas wilayah dan alokasi ruang secara presisi, mengingat potensi tumpang tindih kewenangan antara pemerintah provinsi dan otoritas ibu kota baru tersebut belum sepenuhnya terselesaikan.

"Penyusunan KLHS menjadi kewajiban sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009. Instrumen ini memastikan prinsip pembangunan berkelanjutan terintegrasi dalam setiap kebijakan, rencana, dan program pembangunan," kata Joko Istanto dalam keterangan resmi, Kamis (2/4/2026).

Pertemuan yang melibatkan pemangku kepentingan lintas sektor, termasuk perwakilan kementerian, lembaga vertikal, serta mitra pembangunan seperti GGGI, GIZ, dan YKAN secara hybrid ini mengusung 2 agenda penting, yaitu penyampaian Kerangka Acuan Kerja (KAK) penyusunan KLHS dan pembahasan draf Surat Keputusan Kelompok Kerja (Pokja) KLHS.

Selanjutnya, Joko menyebutkan revisi RTRW kali ini juga merespons perubahan fundamental kawasan hutan di Benua Etam pascaterbitnya Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 397 Tahun 2025 yang membawa dampak signifikan terhadap luas dan fungsi kawasan hutan.

Dia menyatakan fokus revisi mencakup integrasi tata ruang darat dan laut sesuai amanat UU No. 6/2023 yang menyatukan RTRW dengan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP-3-K) yang selama ini berjalan terpisah.

Perlindungan ekosistem kritis seperti mangrove dan lahan gambut ditegaskan tetap menjadi prioritas, sejalan dengan komitmen mitigasi perubahan iklim dan pencegahan bencana ekologis.

Adapun dia menuturkan penataan kawasan pertambangan turut menjadi bagian revisi RTRW termasuk penyempurnaan penggambaran wilayah dan simulasi sebaran Izin Usaha Pertambangan (IUP) operasi produksi yang kerap memicu konflik tata ruang dengan kawasan konservasi.

"Tahun 2026 menjadi momentum penting untuk mematangkan materi revisi RTRW, baik dari aspek darat maupun laut. Kami mengajak seluruh pihak untuk berkontribusi aktif dan profesional demi masa depan Kalimantan Timur yang berkelanjutan," pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Wakil Ketua Komisi II DPR RI Dede Yusuf menilai Presiden Prabowo Subianto perlu menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) untuk menyikapi putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang membatalkan jangka waktu penggunaan lahan mencapai 190 tahun untuk HGU di Ibu Kota Nusantara (IKN).

Dia mengatakan bahwa putusan MK itu bersifat final dan mengikat yang berarti harus ada perubahan terhadap Undang-Undang IKN. Namun, kata dia, Perpu diperlukan untuk menyesuaikan pasal-pasal tertentu yang terdapat perubahan sesuai putusan MK.

"Karena dengan Perppu tidak harus melakukan perubahan undang-undang hanya pasal tertentu yang di-Perppu-kan. Karena untuk merevisi undang-undang membutuhkan proses yang panjang," kata Dede di Jakarta, Jumat (21/11/2025).

Dia pun menilai, memang bagaimanapun tidak boleh ada lembaga nonpemerintah yang menguasai lahan sampai terlalu lama. Dia mengatakan penguasaan lahan yang terlalu lama justru bisa diklaim sebagai hak milik.

"Memang di IKN ini ada tawaran 190 tahun. Itu bisa tiga generasi anak cucu, sama saja menguasai lahan," katanya.

Selain itu, dia menilai bahwa penguasaan lahan yang terlalu lama itu bisa menyalahi Undang-Undang Pokok Agraria. Penguasaan lahan yang terlalu lama, kata dia, akan membuat negara menjadi lemah, karena dikuasai pihak ketiga.

"Banyak kasus kasus serupa seperti lahan perkebunan, kehutanan yang dikuasai terlalu lama dan akhirnya diklaim itu, kan berganti rezim berapa kali tuh 190 tahun," katanya.

Sebelumnya, Mahkamah Konstitusi (MK) membatalkan skema dua siklus pemberian hak atas tanah di Ibu Kota Nusantara (IKN) yang sebelumnya memungkinkan jangka waktu penggunaan lahan mencapai 190 tahun untuk HGU serta 160 tahun untuk HGB dan hak pakai.

Putusan tersebut mengabulkan sebagian permohonan perkara Nomor 185/PUU-XXII/2024 yang diajukan Stepanus Febyan Babaro dan Ronggo Warsito, yang menguji konstitusionalitas Pasal 16A ayat (1), (2), dan (3) dalam UU Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas UU IKN.

MK menyatakan pengaturan dua siklus jangka waktu HGU, HGB, dan hak pakai tidak sejalan dengan prinsip penguasaan negara atas tanah sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Dengan putusan ini, pengaturan hak atas tanah di IKN harus kembali mengikuti ketentuan nasional dengan mekanisme evaluasi yang jelas dan terukur.