Bisnis.com, JAKARTA - Mahkamah Konstitusi telah memutuskan bahwa Jakarta tetap menjadi ibu kota negara. Alhasil, pemerintah pusat didesak memberikan kepastian hukum untuk menjaga kepercayaan investor di IKN, Kalimantan Timur.

Keputusan itu setelah MK menolak uji materiil untuk seluruhnya terkait Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2023 (UU IKN).

Sidang Pengucapan Putusan Nomor 71/PUU-XXIV/2026 ini digelar pada Selasa (12/5/2026) dengan dipimpin oleh Ketua MK Suhartoyo dari Ruang Sidang Pleno, Gedung 1 MK.

Hakim Konstitusi, Adies Kadir menjelaskan, Pemohon menilai ada ketidaksesuaian antara Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 2 Tahun 2024 dan Pasal 39 ayat (1) UU Nomor 3 Tahun 2022.

Menurut Pemohon, ketidaksinkronan itu dapat menimbulkan kekosongan status konstitusional ibu kota negara, yang dikhawatirkan berdampak pada keabsahan tindakan pemerintahan, seperti penerbitan keputusan negara, pelaksanaan pemerintahan, hingga administrasi negara.

Namun, Mahkamah menilai penafsiran norma Pasal 2 ayat (1) UU 2/2024 a quo harus dibaca bersama dengan Pasal 73 UU 2/2024. Adies menyampaikan pengertian "berlaku" dalam Pada 73 UU 2/2024 adalah ketentuan mengenai pemindahan ibu kota negara baru benar-benar berlaku dan mengikat setelah Presiden menerbitkan Keputusan Presiden tentang pemindahan ibu kota dari Jakarta ke Ibu Kota Nusantara (IKN).

Mahkamah dalam pertimbangannya menyebut bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 38/PUU-XXIV/2026, waktu resmi pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) ditentukan oleh kapan Presiden menetapkan Keputusan Presiden terkait perpindahan ibu kota dari Jakarta ke IKN. Dengan kata lain, perpindahan ibu kota belum berlaku otomatis dan tetap menunggu keputusan resmi dari presiden.

Atas hal itu, sangat dimungkinkan bahwa berdasarkan Pasal 87 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, peraturan perundang-undangan mulai berlaku dan mempunyai kekuatan mengikat pada tanggal diundangkan, kecuali ditentukan lain di dalam peraturan perundang-undangan yang bersangkutan.

“Artinya, dalam konteks permohonan a quo berlakunya waktu pemindahan ibu kota negara ke Ibu Kota Nusantara tergantung pada penetapan dan pemberlakuan keputusan presiden dimaksud. Sehingga berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, dikaitkan dengan petitum Pemohon a quo, menurut Mahkamah, tanpa penafsiran terhadap Pasal 39 ayat (1) UU 2/2024 sebagaimana yang dimohonkan oleh Pemohon, kedudukan, fungsi, dan peran Ibu Kota Negara tetap berada di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sampai dengan ditetapkannya keputusan presiden mengenai pemindahan Ibu Kota Negara Kesatuan Republik Indonesia dari Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta ke Ibu Kota Nusantara. Sehingga dalil Pemohon yang pada pokoknya menyatakan norma Pasal 39 ayat (1) UU 3/2022 bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 adalah tidak beralasan menurut hukum,” jelas Adies dalam keterangan resmi, dikutip dari laman resmi MK, dilihat pada Rabu (20/5/2026).

Keputusan Tidak Mengubah Kebijakan Pemprov DKI Jakarta

Staf Khusus (Stafsus) Gubernur Provinsi DKI Jakarta Bidang Komunikasi Sosial, Cyril Raoul Hakim atau akrab dipanggil Chico, mengatakan putusan MK menegaskan secara hukum bahwa Jakarta tetap menjadi ibu kota negara.

Menurutnya, sebagaimana arahan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung bahwa keputusan tidak mengubah kebijakan Pemprov karena sejak awal pihak Pemprov tetap menjalankan fungsinya sebagai ibu kota negara, sepanjang belum ada Keputusan Presiden terkait pemindahan.

"Tidak ada “reset” kebijakan. Kami hanya semakin mantap menjalankan mandat konstitusional dan undang-undang yang ada," katanya dalam keterangan tertulis kepada Bisnis, Selasa (19/5/2026).

Pemprov tetap akan mempercepat program-program prioritas seperti penanganan banjir, penguatan posisi Jakarta sebagai pusat ekonomi nasional, dan memperkuat koordinasi dengan pemerintah pusat.

Chico menyampaikan, keputusan juga tidak memengaruhi postur APBD Jakarta karena sebelumnya sudah dipertimbangkan dengan menyesuaikan status a quo ini.

"Tidak diperlukan penyesuaian besar. Perencanaan yang sedang berjalan (RPJMD, RT/RW, APBD, proyek infrastruktur prioritas) sudah disusun dengan mempertimbangkan status quo ini," ujarnya.

Jakarta Masih Pusat Ekonomi Nasional

Anggota Komisi II DPR RI Mardani Ali Sera mengapresiasi putusan MK karena dinilai penting bagi pemerintah dalam menata arah pembangunan nasional secara lebih terukur.

Dia menilai bahwa keputusan ini sejalan dengan Jakarta yang memiliki peran strategis sebagai pusat pemerintahan dan perekonomian nasional. Menurutnya, kesiapan infrastruktur di IKN masih perlu dikonsolidasikan dan diperkuat sebelum pemindahan pusat pemerintahan dilakukan secara penuh.

“Jakarta dengan segala potensinya, insyaallah akan terus tumbuh berkembang menjadi tempat yang memberikan kebaikan bagi seluruh Indonesia,” katanya dalam keterangan tertulis, dikutip dari laman resmi DPR.

Legislator Fraksi PKS itu memandang pemindahan ibu kota perlu disiapkan secara matang dan penerbitan Keputusan Presiden (Keppres) terkait perpindahan ibu kota dinilai perlu dilakukan setelah seluruh aspek pendukung benar-benar siap.

Dari aspek politik, dia menjelaskan bahwa putusan MK berdampak pada jumlah kursi DPR untuk daerah pemilihan DKI Jakarta yang berkaitan dengan status ibu kota negara, di mana KPU sedang menyusun jumlah kursi Jakarta yang berkurang dari 106 menjadi 85.

Dia juga menegaskan pentingnya penguatan ekonomi Jakarta di tengah perpindahan penduduk keluar dari ibu kota. Terkait pembangunan IKN, Mardani memandang bahwa keberhasilan ibu kota baru tidak semata dilihat dari pembangunan fisiknya, tetapi juga dari sejauh mana kawasan tersebut mampu menopang jalannya pemerintahan dan pelayanan publik secara berkelanjutan.

Dia menambahkan upaya pemindahan ibu kota harus berdasarkan kesiapan yang matang untuk menghindari persoalan baru dikemudian hari. Dia juga menginginkan pemerataan pembangunan antara IKN dan daerah-daerah lainnya.

"Pemerintah perlu memastikan pembangunan IKN tetap berjalan seiring dengan penguatan konektivitas dan layanan dasar nasional secara lebih merata,” pungkasnya.

Pemerintah Pusat Diminta Bebenah Jaga Kepercayaan Investor

Pakar Tata Kota, Nirwono Joga meminta pemerintah pusat mengeluarkan regulasi yang jelas untuk menjawab putusan MK. Sebab, hal ini akan memengaruhi kepercayaan investor terhadap iklim investasi di Indonesia.

Nirwono lebih dulu menjelaskan keputusan MK tidak akan merubah arah kebijakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Sebaliknya, dia justru menginginkan pemerintah pusat segera memberikan kepastian.

Kepastian yang dia maksud adalah apakah Undang-Undang IKN masih berlaku, apakah Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta tetap dijalankan, atau Jakarta kembali sepenuhnya menggunakan rezim Undang-Undang Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta sebelumnya.

“Kalau dari saya dengan begitu kondisinya, berarti undang-undang lama yang dipakai. Jakarta tetap sebagai ibu kota berjalan seperti biasa,” ujarnya kepada Bisnis, Selasa (19/5/2026).

Dia menilai putusan tersebut sekaligus menjadi PR bagi pemerintah untuk memberi kepastian mengenai skenario pemindahan bertahap aparatur sipil negara (ASN), kementerian, hingga lembaga legislatif ke Nusantara.

“Buat apa dipindah kalau semuanya masih ada di Jakarta?” katanya.

Di sisi lain, Nirwono menilai posisi Jakarta sebagai kota global tidak akan terganggu oleh putusan MK. Menurutnya, Jakarta sudah masuk indeks kota global bahkan sebelum lahirnya Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta.

Ketidakpastian justru dinilai paling besar akan dirasakan IKN. Nirwono memperkirakan investor akan semakin berhati-hati masuk ke proyek tersebut sampai pemerintah menentukan arah baru pembangunan kota tersebut.

“Sebenarnya sudah terjadi pelambatan sejak awal tahun. Investor itu sudah mundur pelan-pelan karena melihat kebijakan pemerintahan baru tidak terlalu pro kepada IKN,” tegasnya.

Menurut dia, putusan MK menjadi penegasan tambahan bagi investor untuk menunda atau mengalihkan rencana investasi mereka ke wilayah lain.

Pemerintah dinilai harus segera menentukan posisi baru IKN agar proyek tersebut tidak berisiko mangkrak setelah status ibu kota dipertanyakan.

Nirwono menilai terdapat beberapa opsi yang dapat dipilih pemerintah. Nusantara dapat diarahkan menjadi kota politik, kota bisnis, kota industri, kota wisata, hingga kawasan teknologi seperti Silicon Valley.

“Kalau tetap sebagai kota politik bisa dipastikan investor akan mundur. Tetapi kalau menjadi kota industri atau model Silicon Valley, ada kemungkinan baru investor akan masuk,” katanya.

Dia menilai perubahan arah menjadi kota modern berbasis bisnis justru dapat membuka peluang baru bagi investor swasta domestik maupun asing untuk mengembangkan kawasan tersebut secara lebih fleksibel.

Menurutnya, pendekatan komersial juga akan mempermudah badan otorita dalam menawarkan peluang investasi tanpa terlalu dibebani urusan politik dan pemerintahan.

“Kalau mau jadi kayak BSD jadi business as usual saja. Investor akan melihat peluang membangun kota wisata, kota industri, atau kota teknologi,” ujarnya.

Namun demikian, dia menekankan keputusan pemerintah harus segera diambil agar arah pembangunan Nusantara tidak terus berada dalam ketidakpastian.

Bisnis.com, JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo menegaskan bahwa Jakarta masih berstatus ibu kota selama belum ada keputusan presiden (Keppres).

Hal ini disampaikan Pramono menanggapi putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menolak untuk seluruhnya permohonan uji materi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (UU IKN).

“Terhadap keputusan Mahkamah Konstitusi berkaitan dengan DKI Jakarta tetap sebagai ibu kota, memang saya memahami dan mengetahui sepenuhnya, selama belum ada keputusan presiden untuk pemindahan, maka ibu kota itu di DKI Jakarta,” jelas Pramono dilansir dari Antara.

Menurut dia, keputusan MK tersebut memang masih dijalankan oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta. Pihaknya pun masih menyebut Daerah Khusus Ibukota (DKI) dan bukan Daerah Khusus Jakarta (DKJ).

“Sampai dengan hari ini seluruh kegiatan yang ada di DKI Jakarta, penggunaan DKI tetap digunakan sampai dengan kemudian ada keputusan presiden untuk pemindahan ibu kota. Dengan keputusan MK, ini sebagai bagian penegasan dari itu,” ujar Pramono.

Diketahui, Mahkamah Konstitusi (MK) menolak untuk seluruhnya permohonan uji materi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (UU IKN).

Sidang Pengucapan Putusan Nomor 71/PUU-XXIV/2026 itu dipimpin oleh Ketua MK Suhartoyo di Ruang Sidang Pleno, Gedung 1 MK, Selasa (12/5/2026).

"Menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya," kata Suhartoyo.

MK menekankan bahwa Jakarta masih berstatus sebagai ibu kota negara Indonesia.

Dalam pertimbangan hukum, MK menafsirkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta (DKJ) harus dibaca dan dimaknai dalam kaitannya dengan norma Pasal 73 UU DKJ.

"Undang-Undang ini mulai berlaku pada saat ditetapkan Keputusan Presiden mengenai pemindahan lbu Kota Negara Kesatuan Republik Indonesia dari Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta ke Ibu Kota Nusantara," bunyi Pasal 73 UU DKJ.

Hakim MK Adies Kadir menyampaikan, pengertian "berlaku" dalam Pasal 73 UU 2/2024 mengikat substansi/materi norma pemindahan ibu kota negara, ketika Keppres mengenai pemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke Ibu Kota Nusantara (IKN) ditetapkan oleh Presiden.

Status tersebut berlaku selama Keputusan Presiden (Keppres) pemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke IKN belum diterbitkan.

Bisnis.com, JAKARTA — Wakil Ketua Komisi II DPR RI Dede Yusuf menilai Presiden Prabowo Subianto perlu menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) untuk menyikapi putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang membatalkan jangka waktu penggunaan lahan mencapai 190 tahun untuk HGU di Ibu Kota Nusantara (IKN).

Dia mengatakan bahwa putusan MK itu bersifat final dan mengikat yang berarti harus ada perubahan terhadap Undang-Undang IKN. Namun, kata dia, Perpu diperlukan untuk menyesuaikan pasal-pasal tertentu yang terdapat perubahan sesuai putusan MK.

"Karena dengan Perppu tidak harus melakukan perubahan undang-undang hanya pasal tertentu yang di-Perppu-kan. Karena untuk merevisi undang-undang membutuhkan proses yang panjang," kata Dede di Jakarta, Jumat (21/11/2025).

Dia pun menilai, memang bagaimanapun tidak boleh ada lembaga nonpemerintah yang menguasai lahan sampai terlalu lama. Dia mengatakan penguasaan lahan yang terlalu lama justru bisa diklaim sebagai hak milik.

"Memang di IKN ini ada tawaran 190 tahun. Itu bisa tiga generasi anak cucu, sama saja menguasai lahan," katanya.

Selain itu, dia menilai bahwa penguasaan lahan yang terlalu lama itu bisa menyalahi Undang-Undang Pokok Agraria. Penguasaan lahan yang terlalu lama, kata dia, akan membuat negara menjadi lemah, karena dikuasai pihak ketiga.

"Banyak kasus kasus serupa seperti lahan perkebunan, kehutanan yang dikuasai terlalu lama dan akhirnya diklaim itu, kan berganti rezim berapa kali tuh 190 tahun," katanya.

Sebelumnya, Mahkamah Konstitusi (MK) membatalkan skema dua siklus pemberian hak atas tanah di Ibu Kota Nusantara (IKN) yang sebelumnya memungkinkan jangka waktu penggunaan lahan mencapai 190 tahun untuk HGU serta 160 tahun untuk HGB dan hak pakai.

Putusan tersebut mengabulkan sebagian permohonan perkara Nomor 185/PUU-XXII/2024 yang diajukan Stepanus Febyan Babaro dan Ronggo Warsito, yang menguji konstitusionalitas Pasal 16A ayat (1), (2), dan (3) dalam UU Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas UU IKN.

MK menyatakan pengaturan dua siklus jangka waktu HGU, HGB, dan hak pakai tidak sejalan dengan prinsip penguasaan negara atas tanah sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Dengan putusan ini, pengaturan hak atas tanah di IKN harus kembali mengikuti ketentuan nasional dengan mekanisme evaluasi yang jelas dan terukur.

Bisnis.com, JAKARTA — Mahkamah Konstitusi (MK) resmi menganulir aturan pemberian Hak Atas Tanah (HAT) berbentuk Hak Guna Usaha (HGU) di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara yang semula diberikan dengan jangka waktu hingga 190 tahun atau nyaris dua abad.

Aturan pemberian hak atas tanah hingga 190 tahun ini tertuang dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang IKN. Namun, MK kemudian membatalkan aturan tersebut lantaran dinilai bertentangan dengan konstitusi yakni Undang-Undang Dasar (UUD) 1945.

Pasalnya, dalam UU Nomor 3/2022 tentang IKN pemerintah akan memberikan HAT dalam bentuk hak guna usaha, diberikan hak, paling lama 35 tahun, perpanjangan hak paling lama 25 tahun, dan pembaruan hak paling lama 35 tahun berdasarkan kriteria dan tahapan evaluasi dan dapat diperpanjang lagi selama dua kali siklus.

Ketua MK Suhartoyo dalam sidang pembacaan amar Putusan Nomor 185/PUU-XXII/2024 juga menyampaikan dua amar serupa untuk HGB (Hak Guna Bangunan) dan HP (Hak Pengelolaan), masing-masing dengan jangka waktu maksimal 30 tahun untuk pemberian, 20 tahun untuk perpanjangan, dan 30 tahun untuk pembaruan. Dia kemudian menegaskan aturan tersebut turut bertentangan dengan konstitusi.

“Menyatakan Penjelasan Pasal 16A ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 [...] bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat,” jelasnya.

Asal-Usul Aturan HGU 190 Tahun

Berdasarkan catatan Bisnis, asal usul pemberian HGU super-panjang di IKN ini bermula pada upaya pemerintah sebelumnya untuk mempercepat investasi dan memberikan kepastian berusaha yang maksimal bagi para investor di proyek strategis tersebut.

Untuk itu, pemerintah akhirnya menerbitkan beleid yang mengatur pemberian konsesi HGU selama hampir 2 abad di IKN. Aturan yang dimaksud adalah UU Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (IKN) yang ditandatangani oleh Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo (Jokowi) pada 15 Februari 2022.

Sebagai langkah percepatan implementasi UU Nomor 3 Tahun 2022, Jokowi kala itu turut menerbitkan aturan turunan berupa Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 75 Tahun 2024 tentang Percepatan Pembangunan Ibu Kota Nusantara yang diteken pada 11 Juli 2024.

Pasal 9 Perpres tersebut menekankan teknis pemberian HGU hampir 2 abad bagi para investor IKN yang akan dilakukan melalui dua siklus.

"Hak guna usaha untuk jangka waktu paling lama 95 tahun melalui satu siklus pertama dan dapat dilakukan pemberian kembali untuk satu siklus kedua dengan jangka waktu paling lama 95 tahun berdasarkan kriteria dan tahapan evaluasi," demikian bunyi Pasal 9 ayat 2a pada beleid tersebut.

Selain itu, beleid itu juga mengatur pemberian hak guna bangunan (HGB) untuk jangka waktu paling lama 80 tahun untuk siklus pertama dan dapat diberikan kembali untuk siklus kedua dengan jangka waktu paling lama 80 tahun, sehingga totalnya menjadi 160 tahun.

Adapun, untuk hak pakai bangunan disebutkan jangka waktu paling lama adalah 80 tahun melalui satu siklus pertama dan dapat dilakukan pemberian kembali melalui satu siklus kedua dengan jangka waktu paling lama 80 tahun berdasarkan kriteria dan tahapan evaluasi.

Dampak ke Investasi

Putusan MK tersebut lantas mengundang respons dari pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Salah satunya Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, yang menyebut menyambut baik putusan MK.

Dia juga menegaskan bahwa koreksi yang dilakukan MK hanya menyentuh durasi hak, bukan kepastian berusaha para investor. Sehingga, diklaim tidak akan berdampak negatif pada laju investasi di IKN.

"Putusan MK tidak menghambat investasi. Yang dikoreksi adalah durasi hak, bukan kepastian berusaha," ujar Nusron.

Pemerintah menjamin bahwa semua proses pemberian HAT di IKN yang telah berjalan akan dilanjutkan dengan penyesuaian sesuai putusan MK. Keputusan ini dinilai memperkuat posisi negara sekaligus menjamin keadilan sosial, terutama bagi masyarakat lokal, sejalan dengan amanat konstitusi.

Senada,Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) juga ikutin buka suara mengenai putusan Mahkamah Konstitusi. Juru Bicara Otorita IKN Troy Pantouw menegaskan bahwa pihaknya sepenuhnya menghormati dan siap menjalankan putusan yang telah ditetapkan oleh lembaga yudikatif tertinggi tersebut.

Dia juga menuturkan, keputusan tersebut sejalan dengan komitmen pemerintah pusat untuk menjamin kepastian hukum dalam setiap aspek pembangunan IKN.

"OIKN siap untuk berkoordinasi dengan Kementerian ATR/BPN dan kementerian/lembaga lainnya guna penyelarasan aturan teknis di lapangan," jelasnya kepada Bisnis, Selasa (18/11/2025).

Lebih lanjut, Troy juga menekankan bahwa momentum ini tidak akan mengganggu laju pembangunan fisik dan ekosistem pendukung IKN. Pihaknya, bersama kementerian dan lembaga lain, terus berupaya menyelesaikan berbagai sarana dan prasarana dasar di IKN.

Adapun, target penyelesaian ekosistem yudikatif dan legislatif di IKN tersebut telah ditetapkan pada tahun 2028. Target ini konsisten dengan arahan dari Presiden Prabowo Subianto dan sejalan dengan rencana yang termaktub dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 79 Tahun 2025.

"OIKN memastikan bahwa minat investor tetap tinggi untuk turut berkontribusi dalam memperkuat ekosistem di IKN," pungkasnya.