Bisnis.com, JAKARTA – Usulan agar Indonesia menangguhkan bahkan keluar dari keanggotaan BoP muncul dalam pertemuan antara Presiden Prabowo Subianto dengan para ulama dan pimpinan organisasi kemasyarakatan Islam di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (5/3/2026).

Namun pemerintah menegaskan tetap berkomitmen menggunakan forum tersebut sebagai sarana diplomasi untuk mendorong perdamaian di Timur Tengah.

Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Bidang Penanggulangan Bencana Nusron Wahid mengatakan pemerintah menghargai setiap masukan yang disampaikan para tokoh Islam, termasuk pandangan yang meminta Indonesia keluar dari forum tersebut.

“Kalau ada satu dua yang masih punya pendapat seperti itu kita hargai. Tetapi sebagai Kepala Negara, Bapak Presiden berkewajiban menjelaskan secara utuh posisi Indonesia,” kata Nusron usai menghadiri silaturahmi ulama dan ormas Islam.

Menurut Nusron, Kepala negara menjelaskan bahwa Indonesia telah menerima BOP sebagai salah satu sarana diplomasi untuk mengupayakan perdamaian, khususnya terkait konflik di Palestina dan kawasan Timur Tengah.

“Bangsa Indonesia sudah menerima BoP ini sebagai sarana, sebagai ikhtiar menuju perdamaian. Setidaknya ikhtiar ini dicoba dulu. Jangan sampai usaha belum dilakukan, sudah diminta keluar terlebih dahulu,” ujarnya.

Dia menegaskan pemerintah tidak menutup diri terhadap kritik. Namun pemerintah ingin membuktikan bahwa jalur diplomasi merupakan cara terbaik dalam meredakan konflik global.

“Pemerintah tidak anti kritik. Kita mendengarkan sambil mencermati keadaan, tetapi kita akan membuktikan di lapangan bahwa diplomasi ini jalan terbaik untuk menciptakan perdamaian, bukan dengan jalan peperangan,” kata Nusron.

Dalam diskusi tersebut, Presiden Ke-8 RI itu, kata Nusron juga mempertanyakan alternatif forum yang bisa digunakan untuk mendorong perundingan damai jika Indonesia keluar dari BOP.

Saat ini, kata Nusron, forum tersebut dinilai menjadi salah satu wadah diplomasi yang masih terbuka untuk membahas perdamaian di Gaza dan Palestina.

Selain itu, Presiden juga mengungkapkan keinginan Indonesia untuk mengambil peran sebagai mediator dalam meredakan ketegangan antara Iran dan Amerika Serikat.

“Prinsipnya Bapak Presiden menginginkan adanya pertemuan dengan Iran untuk menjadi mediasi, dan Iran membuka diri,” kata Nusron.

Upaya diplomasi tersebut, lanjut dia, mendapat dukungan dari sejumlah negara di Timur Tengah dan negara mayoritas Muslim lainnya, termasuk Pakistan serta United Arab Emirates.

Nusron menambahkan, Presiden bersama para pemimpin negara lain yang tergabung dalam kelompok tersebut memiliki komitmen yang sama untuk mendorong penyelesaian damai dan mencegah konflik meluas di kawasan Teluk maupun Timur Tengah.

“Intinya, Pak Presiden bersama para pemimpin negara lain menginginkan adanya perdamaian. Jangan sampai perang berlarut-larut terutama di Iran maupun kawasan Teluk,” tandasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Ketua MPR RI Ahmad Muzani membeberkan soal sikap Presiden Prabowo Subianto terkait dengan kondisi di Board of Peace (BoP) atau Dewan Perdamaian Gaza seiring dengan perang Iran dengan AS-Israel. Kemudian, muncul desakan dari sejumlah pihak agar Indonesia mundur dari BoP di tengah konflik di Timur Tengah.

Menurut Muzani, BoP merupakan bagian dari upaya untuk mempercepat proses kemerdekaan Palestina. Selain itu, mendorong pembangunan, rekonstruksi, dan rehabilitasi Palestina.

"Namun, kemudian ada persoalan Iran ini saya kira itu yang juga beliau [Presiden Prabowo] menyampaikan pandangan itu lebih jelas lagi," kata Muzani di Kompleks Istana Kepresidenan pada Rabu (4/3/2026).

Pandangan itu disampaikan Presiden Prabowo dalam agenda pertemuan dengan mantan Presiden dan Wakil Presiden di Istana Negara pada Selasa (3/3/2026).

Kemudian, terdapat evaluasi keanggotaan BoP seiring dengan konflik di Timur Tengah. Menurutnya, bagi Indonesia, masuk dan keluar dari BoP adalah sesuatu yang bisa saja terjadi seperti beberapa kali disebutkan oleh Presiden.

"Kita bisa saja kapan saja bisa keluar tetapi sekali lagi itu harus atas kesepakatan bersama-sama," ujar Muzani.

Sementara, Menteri Luar Negeri (Menlu) Sugiono menjelaskan bahwa semua pembicaraan terkait BoP ditunda. Semua negara saat ini beralih fokus terhadap situasi di Timur Tengah, di mana terjadi perang antara Iran dengan Israel-AS.

"Semua pembicaraan BoP on hold. Semua perhatian shifted ke situasi di Iran. Kalau misalnya BoP kita juga tetap sama temen-teman kita konsultasi dan kosultasi dengan rekan-rekan kita di Teluk [negara-negara Arab di Teluk Persia] karena mereka mengalami juga diserang dan mereka juga anggota BoP," ujar Sugiono di Kompleks Istana Kepresidenan pada Selasa (3/3/2026).

Sebelumnya, terdapat desakan agar Indonesia keluar dari BoP, salah satunya datang dari Majelis Ulama Indonesia (MUI). Pasalnya, AS sebagai pencetus Dewan Perdamaian untuk Palestina justru memicu konflik di kawasan Timur Tengah. MUI meragukan BoP sebagai wadah perdamaian yang dinilai tidak sejalan dengan tujuan semestinya.

Serangan dua negara itu juga tidak sejalan dengan nilai-nilai kemanusiaan dan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yaitu "...ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial."

"Untuk itu, MUI mendesak pemerintah Indonesia agar mencabut keanggotaan dari BoP karena dipandang tidak efektif mewujudkan kemerdekaan sejati di Palestina," dikutip laman resmi MUI sebagaimana disampaikan Tausiyah yang dikeluarkan pada Minggu (1/3/2026).

Tausiyah ini tercantum dalam surat Nomor: Kep-28/DP-MUI/III/2026 ini ditandatangani Ketua Umum MUI KH Anwar Iskandar dan Sekjen MUI Buya Amirsyah Tambunan. MUI turut menyampaikan belasungkawa atas wafatnya Pemimpin Tertinggi Iran Ali Khamenei karena terdampak serangan AS dan Israel.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Luar Negeri (Menlu) Sugiono menjawab soal adanya desakan agar Indonesia keluar dari Board of Peace (BoP) atau Dewan Perdamaian Gaza.

Dia menjelaskan bahwa semua pembicaraan terkait BoP ditunda. Semua negara saat ini beralih fokus terhadap situasi di Timur Tengah, di mana terjadi perang antara Iran dengan Israel-AS.

"Semua pembicaraan BoP on hold. Semua perhatian shifted ke situasi di Iran. Kalau misalnya BoP kita juga tetap sama temen-teman kita konsultasi dan kosultasi dengan rekan-rekan kita di Teluk [negara-negara Arab di Teluk Persia] karena mereka mengalami juga diserang dan mereka juga anggota BoP," ujar Sugiono di Kompleks Istana Kepresidenan pada Selasa (3/3/2026).

Sebelumnya, terdapat desakan agar Indonesia keluar dari BoP. Majelis Ulama Indonesia (MUI) misalnya mendesak Pemerintah Indonesia keluar dari keanggotaan Board of Peace (BoP).

Pasalnya, AS sebagai pencetus Dewan Perdamaian untuk Palestina justru memicu konflik di kawasan Timur Tengah. MUI meragukan BoP sebagai wadah perdamaian yang dinilai tidak sejalan dengan tujuan semestinya.

Serangan dua negara itu juga tidak sejalan dengan nilai-nilai kemanusiaan dan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yaitu "...ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial."

"Untuk itu, MUI mendesak pemerintah Indonesia agar mencabut keanggotaan dari BoP karena dipandang tidak efektif mewujudkan kemerdekaan sejati di Palestina," dikutip laman resmi MUI sebagaimana disampaikan Tausiyah yang dikeluarkan pada Minggu (1/3/2026).

Tausiyah ini tercantum dalam surat Nomor: Kep-28/DP-MUI/III/2026 ini ditandatangani Ketua Umum MUI KH Anwar Iskandar dan Sekjen MUI Buya Amirsyah Tambunan. MUI turut menyampaikan belasungkawa atas wafatnya Pemimpin Tertinggi Iran Ali Khamenei karena terdampak serangan AS dan Israel.

Bagi MUI, motif di balik serangan diduga sebagai upaya sistematis melemahkan posisi strategis Iran di kawasan, sekaligus membatasi dukungan Iran terhadap perjuangan untuk kemerdekaan Palestina.

MUI juga mendesak Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk mengambil sikap tegas menghentikan perang sebagaimana diatur dalam hukum internasional. Sebab, perdamaian akan menciptakan stabilitas global.

"MUI menyerukan kepada PBB dan OKI untuk langkah-langkah maksimal menghentikan perang dan menghormati hukum internasional. MUI berkeyakinan bahwa perang akan mendatangkan kemudhorotan global," jelas MUI.

MUI mendukung tindakan Iran melancarkan serangan balik kepada AS dan Israel karena telah sesuai dengan hukum internasional sebagai upaya melindungi kedaulatan negara. Namun, jika tidak ada sikap serius dari PBB dan negara lainnya, konflik antara AS-Iran dengan Iran membuat kawasan Timur Tengah sebagai arena pertempuran dengan skala yang lebih luas.

"Karena itu, untuk menghindari eskalasi yang lebih luas, maka Amerika dan Israel harus menghentikan serangan ke Iran karena serangan ini bertentangan dengan Pasal 2 (4) Deklarasi PBB," tulis dalam poin ketiga.

Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto membeberkan alasan Indonesia masuk ke dalam Board of Peace (BoP) atau Dewan Perdamaian Gaza bentukan Presiden AS Donald Trump.

Pernyataan Prabowo itu disampaikan saat memberikan pidato singkat dalam pertemuan perdana BoP di, Washington D.C., pada Kamis 19 Februari 2025 waktu setempat.

"Sejak hari pertama kami mempelajari rencana 20 poin Presiden Trump, kami sepenuhnya setuju dan berkomitmen penuh terhadap rencana ini. Dan itulah mengapa kami bergabung dengan Dewan Perdamaian," kata Prabowo.

Di sisi lain, Prabowo pun menjelaskan bahwa Indonesia berkomitmen akan keberhasilan BoP. Meskipun, menurutnya akan banyak tantangan yang dihadapi.

Di antara komitmen itu, Prabowo menjelaskan bahwa Indonesia akan mengirim sekitar 8.000 pasukan TNI ke Gaza.

"Kami siap menyumbangkan pasukan untuk berpartisipasi aktif dalam Pasukan Stabilisasi Internasional untuk mewujudkan perdamaian ini," ujar Prabowo.

Sebagaimana diketahui, BoP merupakan aspek penting dari 20 poin rencana Trump untuk memediasi gencatan senjata dalam konflik Israel dan Hamas.

Trump pertama kali memperkenalkan BoP di sela-sela penyelenggaraan World Economic Forum (WEF) di Davos, Swiss pada Januari dan 20 negara yang mencakup Belarus, Azerbaijan, Hungaria hingga Indonesia masuk dalam jajaran anggota.

Pada awalnya, Gedung Putih menggambarkan BoP sebagai badan pengawas terbatas yang bertugas mengawal proses perlucutan senjata di Gaza serta transisi teknokratis pemerintahan di wilayah tersebut. Inisiatif ini sempat mendapat dukungan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada November, bersamaan dengan proses perdamaian yang lebih luas.

Bisnis.com, JAKARTA - Board of Peace (BoP) atau Dewan Perdamaian Gaza akan melakukan pertemuan di Amerika Serikat. Apakah Indonesia akan tetap ikut BoP dan hadir dalam pertemuan pertemuan perdana?

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengatakan bahwa kepastian kehadiran Presiden Prabowo Subianto dalam pertemuan BoP Meeting yang dijadwalkan pada 19 Februari 2026 masih menunggu keputusan final dari Presiden. Dia menegaskan bahwa undangan memang sudah ada, tetapi keputusan kehadiran kepala negara belum ditetapkan.

“Ya nunggu diputusin,” kata Prasetyo singkat.

Dia menjelaskan, sebelum ada keputusan resmi dari Presiden, pihak Istana tidak dapat memastikan apakah Presiden Prabowo akan menghadiri langsung forum internasional tersebut.

“Kan begini, sebelum diputuskan ‘yak go, kita akan berangkat tanggal sekian’, kan tidak mungkin saya bisa menyampaikan bahwa pasti berangkat tanggal segini,” ujarnya.

Kendati demikian, Prasetyo memberi sinyal positif terkait kemungkinan kehadiran Presiden Prabowo dalam pertemuan tersebut. “Insyaallah berangkat lah,” kata Prasetyo.

Dalam catatan Bisnis, pemerintah Amerika Serikat akan menggelar pertemuan resmi perdana Board of Peace (BoP) bentukan Presiden Donald Trump di Washington pada 19 Februari 2026.

Dewan tersebut merupakan aspek penting dari 20 poin rencana Trump untuk memediasi gencatan senjata dalam konflik Israel dan Hamas. Pada Januari 2026, Trump pernah memperkenalkan BoP di sela-sela penyelenggaraan World Economic Forum (WEF) di Davos, Swiss dan 20 negara yang mencakup Belarus, Azerbaijan, Hungaria hingga Indonesia masuk dalam jajaran anggota.

Sebagaimana diketahui, hasil penyelidikan oleh Komisi Penyelidikan Internasional Independen PBB pada September 2025 menemukan bahwa Israel telah melakukan genosida terhadap warga Palestina di Gaza. Serangan bersenjata Israel sejak Oktober 2023 ke wilayah tersebut tercatat telah menelan lebih dari 70.000 korban sipil.

Pertemuan bulan ini akan menjadi yang pertama digelar di Washington, yang juga akan menjadi markas BoP. Trump menyebut dewan ini sebagai “dewan pemimpin paling bergengsi yang pernah dibentuk.”

Pada awalnya, Gedung Putih menggambarkan BoP sebagai badan pengawas terbatas yang bertugas mengawal proses perlucutan senjata di Gaza serta transisi teknokratis pemerintahan di wilayah tersebut. Inisiatif ini sempat mendapat dukungan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada November, bersamaan dengan proses perdamaian yang lebih luas.

Pengamat menilai bahwa secara akademis, tujuan Indonesia bergabung dengan Board of Peace (BoP) untuk kemerdekaan Palestina, sulit dibuktikan dan justru menyiratkan hal yang sebaliknya. Meski demikian, sisi terang dari keterlibatan RI di forum yang diinisiasi oleh Presiden AS Donald Trump itu, juga tak bisa sepenuhnya dinafikan.

Dosen Hubungan Internasional Universitas Muhammadiyah Malang (UMM), Dion Maulana P., mengatakan keberadaan BoP turut memantik diskusi terkait efektivitas, peran negara anggota, serta dampaknya terhadap isu kemanusiaan global, termasuk Palestina dan Gaza.

“Jika merujuk pada piagam resmi BoP, terdapat sejumlah aspek yang masih menjadi perhatian, salah satunya terkait tidak disebutkannya secara eksplisit Palestina dan Gaza,” katanya dikutip Minggu (8/2/2026).

Menurutnya, hal ini menjadi bahan kajian dalam perspektif akademis, terutama terkait posisi masyarakat yang terdampak dalam proses pengambilan keputusan internasional.

Dia menilai, keikutsertaan Indonesia sebagai strategi untuk menyuarakan kemerdekaan Palestina dari dalam forum, sah secara politis. Namun, secara akademis, klaim tersebut sulit dibuktikan selama piagam BoP tidak mengakui secara jelas Palestina dan Gaza sebagai subjek utama dalam upaya perdamaian.

Dia menegaskan pula, bahwa tidak adanya keterlibatan Palestina dalam forum tersebut berpotensi memunculkan persepsi bahwa nasib negara Palestina ditentukan oleh negara-negara luar.

Bisnis.com, MALANG — Pengamat menilai bahwa secara akademis, tujuan Indonesia bergabung dengan Board of Peace (BoP) untuk kemerdekaan Palestina, sulit dibuktikan dan justru menyiratkan hal yang sebaliknya. Meski demikian, sisi terang dari keterlibatan RI di forum yang diinisiasi oleh Presiden AS Donald Trump itu, juga tak bisa sepenuhnya dinafikan.

Dosen Hubungan Internasional Universitas Muhammadiyah Malang (UMM), Dion Maulana P., mengatakankeberadaan BoP turut memantik diskusi terkait efektivitas, peran negara anggota, serta dampaknya terhadap isu kemanusiaan global, termasuk Palestina dan Gaza.

“Jika merujuk pada piagam resmi BOP, terdapat sejumlah aspek yang masih menjadi perhatian, salah satunya terkait tidak disebutkannya secara eksplisit Palestina dan Gaza,” katanya dikutip Minggu (8/2/2026).

Menurutnya, hal ini menjadi bahan kajian dalam perspektif akademis, terutama terkait posisi masyarakat yang terdampak dalam proses pengambilan keputusan internasional.

Dia menilai, keikutsertaan Indonesia sebagai strategi untuk menyuarakan kemerdekaan Palestina dari dalam forum, sah secara politis. Namun, secara akademis, klaim tersebut sulit dibuktikan selama piagam BoP tidak mengakui secara jelas Palestina dan Gaza sebagai subjek utama dalam upaya perdamaian.

Dia menegaskan pula, bahwa tidak adanya keterlibaran Palestina dalam forum tersebut berpotensi memunculkan persepsi bahwa nasib negara Palestina ditentukan oleh negara-negara luar.

Kondisi tersebut dinilai dapat membatasi hak Palestina dalam menentukan masa depannya sendiri. Sehingga menurutnya, hal ini perlu dikritisi agar upaya perdamaian benar-benar berjalan atas dasar keadilan dan kedaulatan.

Di sisi lain, Dion menilai ada dua sisi risiko maupun dampak dari bergabungnya Indonesia ke BoP. Hal ini dapat dilihat dari dua perspektif, yakni internasional dan domestik.

Secara internasional, kredibilitas Indonesia dalam memperjuangkan kemerdekaan Palestina, atau lebih umum dalam mempertahankan politik luar negeri bebas aktif, akan semakin dipertanyakan. Hal itu karena BoP merupakan inisiatif Trump secara pribadi, tidak melalui persetujuan DPR AS, maupun melalui mekanisme PBB.

Sementara secara domestik, isu Palestina memiliki sensitivitas yang tinggi di kalangan masyarakat. Oleh karena itu, setiap kebijakan yang berkaitan dengan isu tersebut berpotensi memunculkan beragam pandangan di masyarakat Indonesia. Pemerintah dinilai perlu terus memperkuat komunikasi publik secara terbuka dan informatif agar masyarakat dapat memahami tujuan, mekanisme, serta dampak dari kebijakan yang diambil.

Sementara itu dari sisi keuntungan, kata dia, keikutsertaan Indonesia dalam BOP membuka peluang bagi Indonesia untuk berperan aktif dalam mendukung program kemanusiaan dan pembangunan di wilayah terdampak konflik.

Selain itu, langkah ini juga dinilai mampu memperkuat citra Indonesia sebagai negara yang konsisten dan berkomitmen aktif dalam isu perdamaian dunia.

Meski demikian, menurutnya, keikutsertaan Indonesia dalam BOP juga dapat dipahami sebagai bagian dari strategi diplomasi aktif di tingkat global. Dalam konteks kebijakan luar negeri, Indonesia selama ini dikenal memiliki komitmen terhadap perdamaian dunia, sebagaimana tertuang dalam konstitusi dan prinsip politik luar negeri bebas aktif.

“Keikutsertaan Indonesia dalam BOP juga membuka ruang dialog yang lebih luas dengan berbagai negara, baik dari kawasan Timur Tengah maupun negara-negara lain. Hal ini dapat memperluas jaringan kerja sama serta memperkuat posisi Indonesia dalam perundingan global.

Terkait berbagai pandangan dan respons masyarakat yang beragam, dia menilai, hal itu sebagai bagian dari dinamika demokrasi. “Pro dan kontra terhadap kebijakan luar negeri merupakan hal yang wajar, selama disampaikan secara rasional dan bertanggung jawab. Keberagaman pendapat justru dapat menjadi penyeimbang dalam proses pengambilan kebijakan publik,” katanya.

Bisnis.com, JAKARTA — Mantan Wakil Menteri Luar Negeri Dino Patti Djalal memperingati sejumlah risiko Indonesia jika bergabung dengan Board of Peace (BoP).

Dino mengatakan salah satu yang perlu disorot adalah ketidakikutsertaan Palestina dalam dewan perdamaian besutan Presiden AS Donald Trump.

"Sebagai anggota Board of Peace, apa saja red flags dan risiko yang harus diwaspadai Indonesia? Ada banyak. Yang paling mendasar, sama sekali tidak ada perwakilan Palestina dalam Board of Peace," ujar Dino dalam video yang diunggah di Instagram @Dinopattidjalal, dikutip Minggu (8/2/2026).

Dia menambahkan, Indonesia juga harus mewaspadai dominasi Donald Trump dalam BoP. Sebab, dominasi itu berpotensi membajak dewan perdamaian oleh Trump untuk kepentingan yang nyeleneh.

Kemudian, BoP juga bisa menjadi proyek real estate atau proyek properti yang menyingkirkan rakyat Palestina di Gaza, berpotensi mengecilkan peran PBB, hingga risiko kegagalan karena kebijakan BoP ditentang rakyat Palestina. "Dan Perdana Menteri Israel, Bibi Netanyahu, juga bisa mengontrol agenda Board of Peace melalui Presiden Trump," imbuhnya.

Namun demikian, Dino menegaskan bahwa risiko itu bisa dicegah melalui kemampuan diplomasi yang dimiliki oleh pemerintah Indonesia terhadap BoP. "Pertanyaannya, mampukah Indonesia? Dan ini tentunya tergantung dari kemampuan kita untuk berdiplomasi," pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Luar Negeri (Menlu) Indonesia periode 1999 - 2001, Alwi Shihab menjelaskan bahwa terdapat keuntungan Indonesia masuk ke dalam Dewan Perdamaian atau Board of Peace (BoP) Gaza.

Alwi sendiri menjadi salah satu mantan Menlu yang datang ke Istana Negara untuk bertemu Presiden RI Prabowo Subianto pada hari ini, Rabu (4/3/2026). Selain Alwi, terdapat sejumlah mantan Menlu lain yang datang ke Istana Negara, seperti Retno Marsudi hingga Marty Natalegawa.

"Pak presiden panggil kami ini yang bekas Menlu untuk mendapat masukan pendapat kami bagaimana, itu saja," kata Alwi di Kompleks Istana Kepresidenan pada Rabu (4/2/2026).

Di antara pendapat yang disampaikan mantan Menlu era Presiden Abdurrahman Wahid atau Gus Dur itu adalah terkait keikutsertaan Indonesia di BoP. Alwi mendukung langkah pemerintah yang membawa Indonesia ke BoP.

"Ya ada keuntungan kita bergabung [BoP]," ujar Alwi.

Dengan bergabungnya Indonesia di BoP, dia menilai Indonesia bisa memperbaiki konstelasi perdamaian di Gaza dan kemerdekaan Palestina dari dalam.

"Kalau kita tidak ikut, kita tidak bisa ngomong, tapi kalau kita di dalam kita bisa ngomong. Ini kan kita mau memperjuangkan Palestina," ujar Alwi.