Bisnis.com, JAKARTA — Indonesia resmi bergabung dengan The Coalition to Grow Carbon Markets sebagai anggota pemerintah ke-11, langkah strategis untuk mendorong pembiayaan iklim internasional bagi solusi berbasis alam, khususnya di sektor kehutanan.

Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni menekankan bahwa negara mewakili sektor kehutanan nasional dan solusi berbasis alam sesuai mandat Koalisi. Indonesia membawa pengalaman dan keahlian dalam pengembangan proyek karbon berbasis hutan, termasuk pengelolaan hutan hujan tropis, ekosistem mangrove, dan lahan gambut tropis.

“Merupakan suatu kehormatan bagi saya mengumumkan bahwa hari ini Kementerian Kehutanan Republik Indonesia bergabung dengan The Coalition to Grow Carbon Markets, mewakili sektor kehutanan Indonesia,” ujarnya usai diskusi meja bundar bertajuk Advancing Indonesia–UK Collaboration on High-Integrity Carbon Markets di kantor pusat Standard Chartered, London, Rabu (21/1/2026) waktu setempat.

Menurutnya, sebagai negara dengan hutan hujan tropis terbesar ketiga di dunia, ekosistem mangrove yang luas, serta lahan gambut tropis yang besar, Indonesia memiliki modal alam yang signifikan dan pengalaman nyata dalam solusi berbasis alam.

“Modal ini yang dapat memberikan kontribusi penting bagi upaya global dalam mencapai target iklim,” ujar Raja Juli.

Lebih lanjut, dia menegaskan, Indonesia akan bekerja sama dengan negara-negara anggota Koalisi untuk meningkatkan permintaan terhadap kredit karbon berintegritas tinggi dari sektor kehutanan dan solusi berbasis alam.

“Sebagai anggota Koalisi, yang mewakili sektor kehutanan, Indonesia akan bekerja bersama negara-negara yang memiliki visi serupa untuk meningkatkan permintaan terhadap kredit karbon berintegritas tinggi dari sektor kehutanan dan solusi berbasis alam, guna mendukung pertumbuhan hijau, tidak hanya bagi Indonesia, tetapi juga bagi dunia,” lanjutnya.

Koalisi yang diketuai bersama oleh Inggris, Singapura, dan Kenya ini berkomitmen meningkatkan penggunaan kredit karbon berintegritas tinggi guna membuka pendanaan pembangunan, mendukung kegiatan ekonomi, serta mempercepat pencapaian target iklim global.

Selain Indonesia, Koalisi saat ini beranggotakan Kanada, Prancis, Panama, Peru, Swiss, Selandia Baru, Zambia, serta para Ketua Bersama Kenya, Singapura, dan Inggris.

Perwakilan Khusus Inggris untuk Iklim Rachel Kyte, menyambut bergabungnya Indonesia dalam Koalisi tersebut.

“Saya menyambut baik bergabungnya Indonesia dalam The Coalition to Grow Carbon Markets – sebuah inisiatif yang dengan bangga dipelopori oleh Kenya, Singapura, dan Inggris. Delapan negara lain dari seluruh dunia kini telah bergabung dengan kami, dengan tujuan untuk mengamankan kepemimpinan negara-negara dalam memastikan perusahaan memahami apa yang perlu mereka lakukan untuk berpartisipasi di pasar karbon secara berintegritas,” ujarnya.

Menurut Kyte, pasar karbon berperan penting dalam mendukung pencapaian target iklim nasional sekaligus menyediakan aliran pendanaan untuk perlindungan alam.

“Upaya Indonesia dalam solusi berbasis alam akan memastikan Koalisi membantu mendorong investasi sektor swasta ke dalam proyek-proyek berintegritas tinggi yang melestarikan hutan, mengurangi emisi, dan memajukan pembangunan berkelanjutan,” katanya.

Sebagai mitra lama Indonesia dan Inggris, Standard Chartered turut berperan aktif dalam pengembangan pembiayaan berkelanjutan, termasuk pasar kredit karbon. CEO Standard Chartered Indonesia, Donny Donosepoetro OBE, mengatakan siap untuk mendukung penuh proses tersebut.

“Standard Chartered sangat bangga dapat memfasilitasi proses ini. Keikutsertaan Indonesia dalam Koalisi ini akan memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan standar kualitas, transparansi, serta permintaan terhadap pasar kredit karbon berintegritas tinggi, khususnya yang mendukung solusi berbasis alam,” imbuhnya.

Koalisi ini diluncurkan pada London Climate Action Week Juni 2025 dan memperkuat keselarasan internasional melalui peluncuran Shared Principles for Growing High-Integrity Use of Carbon Credits pada COP30 di Brasil.

Prinsip Bersama tersebut memberikan kerangka kerja lintas negara untuk mengatasi fragmentasi kebijakan dan memberikan kepastian bagi dunia usaha dalam berinvestasi pada kredit karbon sebagai bagian dari strategi dekarbonisasi yang kredibel.

Saat ini, Koalisi tengah memfokuskan diri pada Rencana Aksi untuk mendorong kebijakan nasional dan regional yang konsisten, memperkuat permintaan kredit karbon berintegritas tinggi, serta menjaga minat pembeli melalui keterlibatan aktif dengan jejaring investor dan pelaku usaha.

Adapun, keikutsertaan Indonesia diumumkan oleh Menteri Kehutanan (Menhut) RI Raja Juli Antoni dan Utusan Khusus Presiden untuk Urusan Energi dan Perubahan Iklim Hashim Djojohadikusumo dalam diskusi meja bundar bertajuk Advancing Indonesia–UK Collaboration on High-Integrity Carbon Markets di kantor pusat Standard Chartered, London, Rabu (21/1/2026) waktu setempat.

Pengumuman tersebut berlangsung setelah pertemuan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dengan Perdana Menteri Inggris Keir Starmer, yang menandai peluncuran Kemitraan Strategis Indonesia–Inggris (UK–Indonesia Strategic Partnership).

Bisnis.com, JAKARTA — Ketua Delegasi Republik Indonesia dalam Konferensi Perubahan Iklim PBB COP30 sekaligus Utusan Khusus Presiden Bidang Energi dan Lingkungan Hidup Hashim Djojohadikusumo mengemukakan bahwa sektor kehutanan dan penggunaan lahan (Forestry and Other Land Uses/FOLU) merupakan tulang punggung upaya mitigasi iklim, keanekaragaman hayati dan pengembangan pasar karbon global.

Hal ini ia sampaikan ketika pembukaan resmi Paviliun Indonesia di hari pertama COP30 di Belem, Brasil, Senin (10/11/2025). Hashim mengatakan bahwa pengelolaan sektor FOLU harus menjadi perhatian utama dunia karena memiliki peran strategis dalam pencapaian target mitigasi perubahan iklim global.

“Kita memiliki kewajiban untuk mengelola sektor ini dengan lebih hati-hati, karena menjadi tulang punggung bagi keanekaragaman hayati, pasar karbon, dan pencapaian target mitigasi iklim,” ujarnya, dikutip dari siaran pers.

Lebih lanjut, Hashim mendorong agar aspek FOLU tercermin dalam hasil perundingan Pasal 6.4 Perjanjian Paris, yang mengatur mekanisme kerja sama internasional dalam perdagangan karbon.

“Visi kami adalah menjadikan Indonesia sebagai pusat global untuk pasar karbon berintegritas tinggi yang menghasilkan dampak iklim nyata dan terukur, sekaligus menciptakan lapangan kerja hijau, penghidupan berkelanjutan, dan komunitas yang tangguh,” kata dia.

Dalam kesempatan itu, Hashim juga menekankan bahwa Paviliun Indonesia menjadi perpanjangan penting dari diplomasi iklim nasional, sebagai wadah berbagi pengalaman, mendorong kemitraan, dan menampilkan inovasi lintas sektor.

Melalui pesan tersebut, Indonesia menegaskan komitmen untuk memimpin aksi iklim global melalui pendekatan berbasis hutan dan lahan berkelanjutan, serta memperkuat posisi sebagai negara tropis dengan kontribusi nyata dalam upaya pengendalian perubahan iklim dunia.

Pada kesempatan yang sama, Wakil Menteri Kehutanan Rohmat Marzuki menekankan bahwa sektor kehutanan memiliki peran strategis dalam mewujudkan target pengurangan emisi nasional, khususnya melalui program FOLU Net Sink 2030 dan upaya konservasi berbasis masyarakat.

“Melalui Paviliun Indonesia, Kementerian Kehutanan ingin menunjukkan bahwa pengelolaan hutan Indonesia tidak hanya tentang menjaga tutupan hutan, tetapi juga tentang menjaga keadilan sosial dan kesejahteraan masyarakat di dalamnya,” kata Rohmat Marzuki.

Paviliun Indonesia mengusung tema Accelerating Substantial Actions of Net Zero Achievement through Indonesia High Integrity Carbon. Dari sektor kehutanan, terdapat delapan sesi tematik yang mencakup isu bakau, perdagangan karbon, energi terbarukan, penguatan peran masyarakat adat, hingga pemulihan gambut dan pasar karbon global.