Bisnis.com, JAKARTA - Perubahan iklim semakin memengaruhi berbagai aspek kehidupan. Iklim yang semakin ekstrem dapat berdampak terhadap kehidupan sehari-hari, mulai dari stabilitas ekonomi lokal hingga kesejahteraan masyarakat.

Dalam menghadapi tantangan ini, dunia usaha memiliki peran penting, khususnya dalam memperkuat kapasitas masyarakat untuk beradaptasi dan tumbuh secara berkelanjutan. Upaya ini tidak hanya berkaitan dengan perlindungan lingkungan, tetapi juga dengan bagaimana komunitas dapat berkembang menjadi lebih tangguh sekaligus mendukung praktik yang lebih ramah lingkungan.

Ketahanan iklim pada dasarnya tidak dapat dibangun sendiri-sendiri. Diperlukan kolaborasi yang erat antara perusahaan, pemerintah, dan masyarakat. Masyarakat lokal bukan sekadar penerima manfaat, melainkan mitra strategis dalam menjaga keberlanjutan lanskap sekaligus mendorong pertumbuhan yang lebih berkelanjutan.

Pendekatan ini mulai banyak diterapkan oleh pelaku industri, termasuk produsen kertas PaperOne, APRIL Group, di area operasionalnya di Pangkalan Kerinci, Provinsi Riau. Melalui komitmen keberlanjutan satu dekade APRIL2030 yang diluncurkan pada 2020, perusahaan mengintegrasikan dukungan terhadap konservasi dan pemberdayaan masyarakat ke dalam model bisnisnya.

Pendekatan berbasis komunitas tersebut mencakup peningkatan kesadaran, penguatan kapasitas masyarakat dalam menghadapi risiko perubahan iklim, serta percepatan aksi melalui dukungan pendanaan internal. Langkah ini bertujuan membantu masyarakat menjadi lebih tangguh dalam menghadapi berbagai tantangan lingkungan dan ekonomi di masa depan.

Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan mengajak masyarakat untuk berpartisipasi dalam berbagai inisiatif yang mendukung ketahanan iklim. Salah satunya melalui Program Desa Bebas Api (Fire-Free Village Program/FFVP), yang mendorong keterlibatan aktif masyarakat dalam upaya pencegahan kebakaran.

Sejak 2014, program ini telah berfokus pada edukasi dan peningkatan kesadaran masyarakat terhadap risiko kebakaran. Hingga 2025, FFVP telah menjangkau 42 desa dengan total wilayah hampir satu juta hektare, serta berkontribusi pada penurunan lebih dari 90 persen kebakaran di wilayah binaan.

Selain itu, APRIL juga menginisiasi Program Konservasi Bersama Masyarakat yang bertujuan melibatkan masyarakat di sekitar area operasional perusahaan dalam upaya perlindungan hutan. Sejak 2020, program ini telah melibatkan 10 desa yang mencakup sekitar 30.000 hektare kawasan hutan.

Melalui program ini, setiap desa juga menerima holding fee sebesar 10.000 dolar AS untuk mendukung upaya perlindungan hutan di wilayah mereka. Skema ini turut memperkuat penerapan solusi berbasis alam (nature-based solutions) yang memberikan manfaat sosial dan lingkungan secara langsung bagi masyarakat setempat.

Melalui dukungan, pendampingan, serta akses terhadap praktik yang lebih berkelanjutan, masyarakat didorong untuk menjadi bagian dari solusi jangka panjang. Ke depan, penguatan kolaborasi multipihak akan menjadi kunci dalam membangun ketahanan iklim yang inklusif, yang dimulai dari tingkat tapak.

Dunia usaha perlu melihat investasi sosial dan lingkungan sebagai bagian integral dari strategi pertumbuhan jangka panjang. Dengan menempatkan masyarakat sebagai mitra, upaya menuju masa depan yang lebih tangguh dan berkelanjutan dapat diwujudkan secara bersama.

Bisnis.com, SEMARANG – Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Semarang tengah menyusun peta jalan atau roadmap penerapan Blue-Green Infrastructure (BGI) sebagai dokumen perencanaan sektoral untuk memperkuat ketahanan kota terhadap banjir. Strategi ini merupakan bagian dari upaya pemerintah Kota Semarang dalam mengarusutamakan pembangunan infrastruktur berdasarkan solusi berbasis alam.
Kepala Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Pembangunan Wilayah Bappeda Kota Semarang Johanes Adhi Nugroho mengungkapkan bahwa peta jalan pembangunan berbasis BGI akan menjadi panduan bagi para pemangku kepentingan dalam mengintegrasikan unsur air (biru) dan vegetasi (hijau) dalam proyek pembangunan infrastruktur kota.
“Blue print pembangunan berbasis BGI ini mencoba untuk mengintegrasikan unsur air dan vegetasi agar dalam proses pembangunan dapat meniru ekosistem alami, agar terjadi keseimbangan antara biru dan unsur hijau yang salah satu dampaknya adalah dapat meminimalkan kejadian banjir,” ujar Johanes pada sesi Focus Group Discussion Penerapan BGI di Kota Semarang pada Selasa (27/1/2026).
Johanes menjelaskan, penyusunan peta jalan ini diselaraskan dengan tema Peningkatan Infrastruktur Strategis dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Semarang Tahun 2028.
Perencanaan pembangunan infrastruktur fisik yang matang di tahun 2027 diharapkan sudah mengandung elemen BGI, sehingga pada tahun 2028, saat tema RPJMD berfokus pada infrastruktur, implementasi BGI dapat dilakukan secara masif dan terstruktur.
Dalam kesempatan yang sama, Peneliti Loughborough University sekaligus promotor proyek Blue-Green Infrastructure in Semarang (BuGIS) Robby Soetanto menjelaskan BGI sebagai konsep infrastruktur yang menyatukan elemen vegetasi dan pengelolaan air untuk menciptakan keseimbangan di lingkungan perkotaan.
Dalam penerapannya, Robby menjelaskan BGI dapat diwujudkan dalam infrastruktur fisik di ruang publik atau permukiman, seperti bioswale, landscape pond, dan permeable pavement. Hal tersebut bertujuan untuk mengurangi risiko banjir dengan mengoptimalisasikan resapan air.
“Pertumbuhan perkotaan seringkali tidak terlalu menggubris keperluan mengenai ruang hijau-hijau dan permukaan tanah menjadi impermeable (kedap air) dan itu efeknya beban drainasenya lebih tinggi, runoff-nya juga besar yang menimbulkan erosi,” ungkap Robby.
Penerapan BGI yang efektif juga diharapkan dapat mengubah pola penanganan banjir dari yang semula reaktif menjadi lebih terencana. "Kalau masalah perkotaan misalnya banjir, kita kena banjir, baru bingung, tapi kalau BGI itu diterapkan sebelum banjir, kita sudah mengurangi resiko banjir lebih dulu," jelas Robby.
Selain itu, Robby menegaskan keberhasilan pembangunan BGI ini sangat bergantung pada keterlibatan aktif masyarakat dari tingkat paling bawah. "Jadi kalau kita mau mempromosikan BGI itu yang inklusif, jadi memang karakter BGI itu tidak cuma top-down, tapi juga bottom-up, jadi melibatkan masyarakat dari bawah, yang harus sadar bahwa BGI itu penting," ujarnya.
Selain mengatasi permasalahan lingkungan, Robby menjelaskan BGI dapat mendukung ketahanan pangan masyarakat kota melalui hasil pertanian yang berkesinambungan dengan prinsip pembangunan berkelanjutan. "BGI selain memberikan solusi berkelanjutan untuk masalah perkotaan seperti banjir, polusi udara, pemanasan daerah perkotaan, juga bisa memberikan manfaat lainnya, misalnya ketahanan pangan dari hasil pertanian perkotaan," pungkasnya. (Muhammad Robith Faizi)

Bisnis.com, JAKARTA — Indonesia resmi bergabung dengan The Coalition to Grow Carbon Markets sebagai anggota pemerintah ke-11, langkah strategis untuk mendorong pembiayaan iklim internasional bagi solusi berbasis alam, khususnya di sektor kehutanan.

Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni menekankan bahwa negara mewakili sektor kehutanan nasional dan solusi berbasis alam sesuai mandat Koalisi. Indonesia membawa pengalaman dan keahlian dalam pengembangan proyek karbon berbasis hutan, termasuk pengelolaan hutan hujan tropis, ekosistem mangrove, dan lahan gambut tropis.

“Merupakan suatu kehormatan bagi saya mengumumkan bahwa hari ini Kementerian Kehutanan Republik Indonesia bergabung dengan The Coalition to Grow Carbon Markets, mewakili sektor kehutanan Indonesia,” ujarnya usai diskusi meja bundar bertajuk Advancing Indonesia–UK Collaboration on High-Integrity Carbon Markets di kantor pusat Standard Chartered, London, Rabu (21/1/2026) waktu setempat.

Menurutnya, sebagai negara dengan hutan hujan tropis terbesar ketiga di dunia, ekosistem mangrove yang luas, serta lahan gambut tropis yang besar, Indonesia memiliki modal alam yang signifikan dan pengalaman nyata dalam solusi berbasis alam.

“Modal ini yang dapat memberikan kontribusi penting bagi upaya global dalam mencapai target iklim,” ujar Raja Juli.

Lebih lanjut, dia menegaskan, Indonesia akan bekerja sama dengan negara-negara anggota Koalisi untuk meningkatkan permintaan terhadap kredit karbon berintegritas tinggi dari sektor kehutanan dan solusi berbasis alam.

“Sebagai anggota Koalisi, yang mewakili sektor kehutanan, Indonesia akan bekerja bersama negara-negara yang memiliki visi serupa untuk meningkatkan permintaan terhadap kredit karbon berintegritas tinggi dari sektor kehutanan dan solusi berbasis alam, guna mendukung pertumbuhan hijau, tidak hanya bagi Indonesia, tetapi juga bagi dunia,” lanjutnya.

Koalisi yang diketuai bersama oleh Inggris, Singapura, dan Kenya ini berkomitmen meningkatkan penggunaan kredit karbon berintegritas tinggi guna membuka pendanaan pembangunan, mendukung kegiatan ekonomi, serta mempercepat pencapaian target iklim global.

Selain Indonesia, Koalisi saat ini beranggotakan Kanada, Prancis, Panama, Peru, Swiss, Selandia Baru, Zambia, serta para Ketua Bersama Kenya, Singapura, dan Inggris.

Perwakilan Khusus Inggris untuk Iklim Rachel Kyte, menyambut bergabungnya Indonesia dalam Koalisi tersebut.

“Saya menyambut baik bergabungnya Indonesia dalam The Coalition to Grow Carbon Markets – sebuah inisiatif yang dengan bangga dipelopori oleh Kenya, Singapura, dan Inggris. Delapan negara lain dari seluruh dunia kini telah bergabung dengan kami, dengan tujuan untuk mengamankan kepemimpinan negara-negara dalam memastikan perusahaan memahami apa yang perlu mereka lakukan untuk berpartisipasi di pasar karbon secara berintegritas,” ujarnya.

Menurut Kyte, pasar karbon berperan penting dalam mendukung pencapaian target iklim nasional sekaligus menyediakan aliran pendanaan untuk perlindungan alam.

“Upaya Indonesia dalam solusi berbasis alam akan memastikan Koalisi membantu mendorong investasi sektor swasta ke dalam proyek-proyek berintegritas tinggi yang melestarikan hutan, mengurangi emisi, dan memajukan pembangunan berkelanjutan,” katanya.

Sebagai mitra lama Indonesia dan Inggris, Standard Chartered turut berperan aktif dalam pengembangan pembiayaan berkelanjutan, termasuk pasar kredit karbon. CEO Standard Chartered Indonesia, Donny Donosepoetro OBE, mengatakan siap untuk mendukung penuh proses tersebut.

“Standard Chartered sangat bangga dapat memfasilitasi proses ini. Keikutsertaan Indonesia dalam Koalisi ini akan memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan standar kualitas, transparansi, serta permintaan terhadap pasar kredit karbon berintegritas tinggi, khususnya yang mendukung solusi berbasis alam,” imbuhnya.

Koalisi ini diluncurkan pada London Climate Action Week Juni 2025 dan memperkuat keselarasan internasional melalui peluncuran Shared Principles for Growing High-Integrity Use of Carbon Credits pada COP30 di Brasil.

Prinsip Bersama tersebut memberikan kerangka kerja lintas negara untuk mengatasi fragmentasi kebijakan dan memberikan kepastian bagi dunia usaha dalam berinvestasi pada kredit karbon sebagai bagian dari strategi dekarbonisasi yang kredibel.

Saat ini, Koalisi tengah memfokuskan diri pada Rencana Aksi untuk mendorong kebijakan nasional dan regional yang konsisten, memperkuat permintaan kredit karbon berintegritas tinggi, serta menjaga minat pembeli melalui keterlibatan aktif dengan jejaring investor dan pelaku usaha.

Adapun, keikutsertaan Indonesia diumumkan oleh Menteri Kehutanan (Menhut) RI Raja Juli Antoni dan Utusan Khusus Presiden untuk Urusan Energi dan Perubahan Iklim Hashim Djojohadikusumo dalam diskusi meja bundar bertajuk Advancing Indonesia–UK Collaboration on High-Integrity Carbon Markets di kantor pusat Standard Chartered, London, Rabu (21/1/2026) waktu setempat.

Pengumuman tersebut berlangsung setelah pertemuan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dengan Perdana Menteri Inggris Keir Starmer, yang menandai peluncuran Kemitraan Strategis Indonesia–Inggris (UK–Indonesia Strategic Partnership).

Bisnis.com, JAKARTA — PT Bank Danamon Indonesia Tbk. (BDMN) menjalin kerja sama dengan PT Udara Untuk Semua (Fairatmos) untuk mengembangkan pembiayaan hijau dan perdagangan kredit karbon. Kolaborasi tersebut diformalisasi melalui penandatanganan nota kesepahaman (MoU) di Menara Bank Danamon, Jakarta, Selasa (13/1/2025).

Kerja sama ini mencakup pengembangan pembiayaan solusi berbasis alam (nature-based solutions), penghitungan emisi, serta penerbitan dan perdagangan kredit karbon. Dalam kolaborasi tersebut, Fairatmos berperan menyediakan kapabilitas teknologi serta akses ke jaringan pembeli internasional, sementara Danamon berperan sebagai penyedia pembiayaan bagi pengelola hutan maupun pembeli kredit karbon.

Direktur Syariah & Sustainability Finance Danamon Herry Hykmanto menyatakan kerja sama ini merupakan bagian dari strategi bank dalam memperluas pembiayaan berkelanjutan dan mendukung penyediaan solusi pembiayaan berkelanjutan bagi nasabah.

“Dengan menggandeng Fairatmos, kami berharap dapat menghadirkan solusi inovatif yang tidak hanya membantu pengurangan emisi karbon, tetapi juga menciptakan nilai tambah bagi nasabah dan masyarakat. Sinergi ini menjadi bukti nyata bahwa sektor keuangan dapat berperan aktif dalam transisi menuju ekonomi hijau,” ujarnya, dikutip dari siaran pers.

Sementara itu, CEO Fairatmos Natalia Rialucky menilai kolaborasi ini menjadi tonggak penting bagi pembiayaan kredit karbon di sektor kehutanan nasional. Dia mengemukakan bahwa Danamon adalah institusi keuangan pertama di Indonesia yang berani melangkah sebagai pionir dalam fasilitas pembiayaan kredit karbon untuk sektor kehutanan.

“Setelah tiga tahun kami berupaya menjembatani kesenjangan pendanaan di sektor ini, Danamon menjadi mitra pertama yang merangkul visi ini dengan nyata. Dengan dukungan teknologi Fairatmos dan jaringan lebih dari 500 pemilik aset kami di Asia Tenggara, kolaborasi ini akan menjadi blueprint pertama yang membuktikan bahwa sektor keuangan Indonesia mampu memimpin dunia dalam pembiayaan berbasis alam,” kata Natalia.

Fairatmos selama ini berfokus pada pengembangan proyek restorasi alam di kawasan Asia Tenggara, termasuk ekosistem hutan, pesisir, dan karbon biru. Melalui kerja sama ini, Danamon dan Fairatmos akan menjajaki peluang pengembangan produk dan skema pembiayaan berkelanjutan, khususnya untuk proyek kredit karbon berbasis alam.

Langkah tersebut sejalan dengan agenda keberlanjutan Danamon dan strategi Satu Grup Finansial, yang menargetkan pencapaian nol emisi bersih dari kegiatan operasional pada 2030 dan portofolio pembiayaan pada 2050. Kolaborasi ini diharapkan dapat memperkuat ekosistem pembiayaan pengurangan emisi di Indonesia.

Bisnis.com, JAKARTA— Persatuan Insinyur Indonesia (PII) memberikan rekomendasi tiga solusi sebagai langkah-langkah pengurangan risiko bencana banjir dan tanah longsor, menyusul bencana banjir bandang di Sibolga, Sumatra Utara, Sumatra Barat, dan Aceh.

Ketua Bidang Kebencanaan dan Perubahan Iklim (BKPI) Persatuan Insinyur Indonesia (PII) Wayan Sengara menyatakan Pengurangan Risiko Bencana (PRB) banjir memerlukan suatu kajian risiko yang bersifat holistik.

“Hasil kajian risiko yang bisa sifatnya site-specific kawasan dituangkan dalam langkah-langkah dan strategi-strategi yang melibatkan kombinasi restorasi ekosistem, langkah-langkah rekayasa, dan perubahan kebijakan,” kata Prof. I Wayan Sengara, dalam keterangan resmi, Senin (1/12/2025).
Menurut I Wayan Sengara.yang juga guru besar Teknik Sipil dan Lingkungan Institut Teknologi Bandung (ITB) ini, banjir dan banjir bandang dalam beberapa hari terakhir di beberapa wilayah di Sumatra antara lain karena kondisi lereng dengan tingkat kerentanan yang tinggi. Hal itu berkontribusi pada kelongsoran lereng pada saat kondisi curah hujan tinggi.

“Kelongsoran dan erosi di dataran tinggi lalu menyebabkan terjadinya aliran tanah dan material di permukaan (debris-flow) yang selanjutnya sampai ke dataran rendah menjadi banjir bandang (flash flood) dan luapan sungai, sehingga berdampak pada kawasan permukiman,” ujarnya.

Wayan Sengara menjelaskan peningkatan kerentanan lereng dapat terjadi akibat perubahan dari kondisi alamiah lereng dengan meningkatnya kadar air dalam tanah bahkan sampai tingkat jenuh, yang akhirnya menurunkan kekuatan geser (shear-strength) tanah pada lereng.

Perubahan atau pengurangan vegetasi (pepohonan) pada lereng meningkatkan aliran air dalam tanah saat hujan, yang selanjutnya menyebabkan longsor lereng dan erosi tanah permukaan lereng.

Stabilitas lereng menurun dengan berkurangnya atau hilangnya akar vegetasi yang secara alamiah memberikan perkuatan pada lereng serta juga mempertahankan kadar air dalam tanah.

Berkurangnya vegetasi juga menyebabkan berkurangnya infiltrasi air tanah dan akhirnya meningkatkan aliran air permukaan (surface run-off), yang akhirnya juga menyebabkan meningkatnya erosi kawasan hulu.

“Berkurangnya vegetasi berkontribusi utama dalam meningkatkan kerentanan lereng alami. Tingginya curah hujan, yang dapat juga merupakan dampak dari perubahan iklim, dapat menambah debit aliran air dari kondisi normal alamiah sebelumnya selama ini. Perubahan keseimbangan ekosistem kawasan di hulu akhirnya berdampak pada keseimbangan hidrologis di dataran rendah,” kata I Wayan Sengara.

Dalam kaitan itu PII merekomendasikan tiga solusi mengurangi risiko bencana banjir. Pertama, solusi berbasis alam. Kedua, langkah-langkah rekayasa dan struktural dan ketiga, solusi kebijakan, tata kelola, dan keterlibatan masyarakat.

“Solusi berbasis alam dapat berupa reboisasi dan konservasi hutan untuk meningkatkan penyerapan air, dan memperlambat aliran air permukaan. Selain itu melestarikan dan memulihkan hutan dan vegetasi alami di sepanjang tepian sungai dan lereng bukit untuk mengurangi erosi dan membantu mengelola aliran air, bertindak sebagai penyangga alami terhadap banjir dan tanah longsor,” katanya.

Untuk wilayah perkotaan, diperlukan juga penghijauan, infrastruktur hijau dengan penanaman strategis dan atap hijau membantu mengelola air hujan dengan menahan curah hujan dan mengupayakan air meresap ke tanah, untuk mengurangi aliran air permukaan ke sistem drainase.

Solusi kedua berupa langkah-langkah rekayasa dan struktural, adalah penambahan pembangunan infrastruktur fisik berupa stabilisasi lereng seperti dinding penahan tanah di kawasan permukiman untuk memberikan perlindungan tambahan.

Selain itu, penambahan sistem drainase yang lebih baik dan pembangunan infrastruktur pengendali banjir, seperti banjir kanal dan tanggul dinding penahan banjir .

I Wayan Sengara menambahkan, rekomendasi ketiga adalah solusi kebijakan, tata kelola, dan keterlibatan masyarakat yang meliputi penataan ulang kawasan berbasis bahaya banjir (floods hazard-based spatial planning).

“Perencanaan didasarkan pada zonasi tata guna lahan hasil kajian risiko yang telah mempertimbangkan hazard, kerentanan, dan tingkat risiko yang ada. Strategi umumnya adalah berupa pembatasan dan pencegahan pembangunan di dataran risiko tinggi longsor dan banjir,” katanya.

Selain itu, yang juga sangat penting adalah sistem pemantauan dan peringatan dini yang berbasis rekayasa dan berbasis masyarakat untuk penyelamatan jiwa manusia dengan penyusunan mekanisme evakuasi dan respons yang tepat waktu

Sementara itu Anggota BKPI- PII yang juga Ahli Kegunungapian Surono memberikan rekomendasi untuk mengurangi potensi longsor di kawasan permukiman di lereng. Pertama, terasering pada lereng sedang hingga curam, sehingga meminimalkan tambahan beban bangunan pada lereng.

Kedua, meminimalkan pembangunan pemukiman di atas, pada, dan di bawah lereng sedang hingga terjal. Ketiga, tidak membangun pemukiman di bantaran sungai. Keempat, menanam tanaman keras berakar kuat dan dalam pada lahan dengan lereng sedang hingga terjal.

Surono yang baru saja terpilih menjadi Anggota Dewan Energi Nasional ini juga memberikan saran pengurangan risiko bencana longsor.

“Guna menghindari terlanda bencana longsor, masyarakat bisa mengenali tanda-tanda secara dini, antara lain bila tampak tanaman yang biasanya secara seragam tegak, namun terjadi perubahan, miring atau condong ke arah tertentu. ⁠Tiang listrik yang biasanya tegak, teramati berubah miring atau condong ke arah tertentu,” katanya.

Demikian pula bila teramati adanya retakan tanah, memanjang, segera ditutup dengan tanah dan dipadatkan agar air hujan tidak masuk ke dalam tanah. Begitu pun ⁠bila retakan telah ditutup tanah, namun muncul retakan baru dan bertambah panjang, segera melapor ke aparat setempat dan lakukan pengungsian.

Untuk mengenali tanda-tanda yang dapat digunakan sebagai peringatan dini akan terjadinya banjir bandang secara dini disarankan antara lain, masyarakat bermukim di lembah, atau di bawah bukit atau pegunungan, bila teramati atau tampak adanya hujan di atas perbukitan, amati sungai yang berhulu di perbukitan atau gunung yang dimaksud.

Bila teramati air yang mengalir biasanya jernih tetapi tiba-tiba keruh, hindari kawasan bantaran sungai tersebut. Masyarakat agar segera mengungsi jika debit aliran air semakin besar dan semakin keruh.

Selanjutnya untuk menghindari banjir bandang dari sungai dengan kemiringan aliran sedang hingga terjal, pada saat debit aliran sungai kecil, lakukan pemeriksaan sungai.

Bila terdapat bendung alam, seperti kayu yang melintang terdapat banyak tumpukan sampah alami seperti daun dan ranting, atau bendung alam dari batuan atau lumpur, segera lakukan pembedahan bendung alam tersebut.

Indonesia sedang melakukan transformasi nilai ekonomi karbon dari hutan-hutannya menjadi penggerak ekonomi hijau

Jakarta (ANTARA) - Wakil Menteri Kehutanan (Wamenhut) Rohmat Marzuki menyebut Pemerintah Indonesia terus mengembangkan potensi solusi berbasis alam (nature based solutions/NbS) dari sektor kehutanan Indonesia dalam implementasi nilai ekonomi karbon untuk mendukung ekonomi hijau.

"Indonesia sedang melakukan transformasi nilai ekonomi karbon dari hutan-hutannya menjadi penggerak ekonomi hijau. Saya ingin menekankan bahwa Indonesia membuka potensi dari solusi berbasis alam," kata Wamenhut Rohmat Marzuki ketika membuka Global Carbon Summit Indonesia 2025 yang diadakan di Jakarta, Rabu.

Dia menyoroti bahwa solusi yang dikejar oleh Indonesia tidak hanya dalam aktivitas pengurangan emisi karbon tapi juga penyerapan karbon dengan langkah-langkah aforestasi, reforestasi dan revegetasi dengan total luas yang ingin dicapai sekitar 12 juta hektare.

Di saat yang bersamaan, Kementerian Kehutanan (Kemenhut) sendiri memiliki program Perhutanan Sosial dengan luas 8,3 juta hektare, didukung dengan manajemen hutan berkelanjutan, termasuk memberdayakan masyarakat adat dan komunitas lokal sebagai penjaga hutan sejati.

Indonesia menargetkan dapat mencapai penetapan hutan adat hingga 1,4 juta hektare dalam empat tahun ke depan.

Menyoroti data BloombergNEF, dia mengatakan potensi nilai karbon di Indonesia untuk sektor kehutanan pada 2024 dan 2050 berkisar 13,4 juta miliar ton karbon dioksida ekuivalen (CO2e).

"Angka itu memperlihatkan bahwa hutan di Indonesia dapat menjadi sumber kredit karbon hutan paling diminati di dunia," katanya.

Untuk itu, Indonesia sudah menjalin kerja sama dengan sejumlah pihak untuk memastikan implementasi perdagangan karbon berjalan dengan baik dan berintegritas. Termasuk kerja sama dengan Integrity Council for theVoluntary Carbon Market (ICVCM) dan International EmissionsTrading Association (IETA).

Dia memastikan regulasi juga disiapkan untuk menjamin kelancaran perdagangan karbon di Indonesia termasuk dengan terbitnya regulasi terbaru Peraturan Presiden Nomor 110 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Instrumen Nilai Ekonomi Karbon dan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca Nasional.

Pewarta: Prisca Triferna Violleta
Editor: Sambas
Copyright © ANTARA 2025

Bisnis.com, JAKARTA — Indonesia memamerkan keberhasilan rehabilitasi ekosistem bakau atau mangrove berskala masif di konferensi iklim PBB COP30 di Belem, Brasil. Program ini dipandang sebagai praktik terbaik dalam implementasi solusi berbasis alam (Nature-Based Solutions / NbS), sebuah pendekatan yang menekankan investasi berkelanjutan pada masa depan ekosistem bakau.

Memenuhi undangan Japan International Cooperation Agency (JICA) untuk mengisi sesi di Paviliun Jepang, pada Kamis (13/11/2025), Direktur Rehabilitasi Mangrove Kementerian Kehutanan Ristianto Pribadi, mempresentasikan pengalaman Indonesia.

Sebagai negara yang memiliki 3,44 juta hektare hutan bakau yang merepresentasikan 23% dari total bakau global, Indonesia memiliki tanggung jawab ekologis sekaligus potensi besar untuk menjadikan restorasi ekosistem sebagai garda terdepan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim. Hutan bakau terbukti merupakan aset strategis yang memiliki keunggulan ekologis dan ekonomi yang signifikan.

“Secara ekologis, bakau berfungsi sebagai filter air alami yang efektif; dua hingga lima hektare bakau mampu menyaring polutan yang dihasilkan oleh satu hektar tambak ikan. Hal ini menunjukkan peran vitalnya dalam menjaga kualitas air,” ujar Ristianto dikutip dari siaran pers, Jumat (14/11/2025).

Lebih jauh, Ristianto mengemukakan bakau memainkan peran krusial dalam mitigasi iklim karena kemampuannya menyimpan karbon tiga hingga lima kali lipat lebih banyak dibandingkan hutan tropis daratan.

Dalam konteks adaptasi, bakau memberikan perlindungan pesisir yang terbukti lima kali lebih hemat biaya dibandingkan pembangunan infrastruktur keras (beton). Selain itu, ekosistem ini menyediakan habitat bagi lebih dari 3.000 spesies ikan sehingga menjadi sumber pangan dan pendapatan bagi jutaan komunitas pesisir.

“Pengalaman Indonesia menunjukkan bahwa sistem pembiayaan konvensional perlu disempurnakan untuk menjawab kompleksitas restorasi ekosistem bakau dalam skala besar. Oleh karena itu, diperlukan pergeseran paradigma menuju kolaborasi, inovasi, dan perhatian mendalam terhadap kompleksitas alam dan sosial yang terjadi di tingkat tapak," jelas Ristianto.

Pilar utama kesuksesan program ini terletak pada adopsi pembiayaan inovatif. Konsep ini melibatkan integrasi dana campuran (blended funds), mekanisme pendanaan iklim, dan kemitraan filantropi.

Tujuannya adalah memastikan mekanisme pembiayaan yang mendukung pengerahan dana secara cepat (sesuai dinamika ekologi yang terjadi), memberikan fleksibilitas pembiayaan multiyears untuk adaptasi di lapangan, pembiayaan berbasis hasil (performance-based), serta menjamin akses langsung bagi masyarakat lokal dalam mengimplementasikan solusi di tingkat tapak.

Untuk menjamin keberlanjutan program, enam elemen mendasar harus dipenuhi. Pertama, pendanaan jangka panjang dan adaptif yang diinvestasikan dalam periode 5 hingga 7 tahun. Kedua, tata kelola multipihak yang efisien dalam koordinasi dan resolusi konflik. Ketiga, integrasi ekonomi komunitas yang secara langsung menghubungkan perbaikan mata pencaharian masyarakat dengan upaya restorasi.

Keempat, manajemen adaptif berbasis sains untuk memastikan pengambilan keputusan didasarkan pada bukti dan data ilmiah. Kelima, kepastian hak atas lahan, yang krusial agar para pihak merasa aman dan percaya diri untuk berinvestasi pada lahannya. Keenam, berbagi pengetahuan, melalui penguatan kerjasama Selatan-Selatan dan pembangunan jaringan pembelajaran global.

Keseluruhan upaya ini diperkuat oleh sinergi lima pemangku kepentingan utama: Kepemimpinan Pemerintah (regulasi dan standar), Mitra Internasional (pendanaan dan keahlian), Komunitas Lokal (implementasi dan pengetahuan tradisional), Lembaga Riset (monitoring dan evaluasi dampak), serta Organisasi Non-Pemerintah (NGO) (mobilisasi dan advokasi).