JAKARTA - PT Angkasa Pura Indonesia (InJourney Airports) resmi memindahkan seluruh penerbangan untuk ibadah umrah ke terminal 2F Bandara Soekarno-Hatta . Peningkatan pelayanan ini juga merujuk kepada Surat Edaran Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan Nomor SE-DJPU 12 Tahun 2026 tentang Pengaturan Layanan Penumpang Angkutan Udara Haji dan Umrah Melalui Terminal Khusus Haji dan Umrah 2F Bandara Udara Soekarno-Hatta.

"Terminal Khusus Haji dan Umrah 2F terus melalui berbagai tahapan penyempurnaan operasional, dan kini siap secara penuh untuk melayani keberangkatan jemaah umrah yang menggunakan PPIU (Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah)," ujar Direktur Utama InJourney Airports Mohammad R. Pahlevi dalam keterangan resmi, Senin (22/6/2026).

Pahlevi mengatakan, penyempurnaan terminal 2F mencakup penataan dan penambahan fasilitas dan skenario operasional yang dirancang khusus untuk kenyamanan dan memuliakan jemaah umrah dalam memulai perjalanan ke Tanah Suci.

Banyak Kaum Muslim yang Belum Umrah Jadi Target Biro Ibadah



Fasilitas yang terus disempurnakan ini siap melayani keberangkatan sekitar 2.000-3.000 jemaah haji setiap harinya di Bandara Soekarno-Hatta. Fasilitas tersebut antara lain sebanyak 20 konter check in yang khusus melayani jemaah umrah.

"Konter check in ini dikhususkan untuk pelaporan dan drop baggage bagi jemaah umrah, atau tidak bercampur dengan penumpang reguler, sehingga jemaah umrah dapat merasakan proses yang seamless, lebih cepat dan antrean lebih singkat," jelas Mohammad R. Pahlevi.

Terminal juga dilengkapi area tunggu yang luas dan nyaman sehingga jemaah dan keluarga pengantar memiliki ruang lebih leluasa untuk berkumpul dan melepas keberangkatan menuju Tanah Suci. Keberadaan masjid di dalam terminal juga memungkinkan jemaah dan keluarga melaksanakan ibadah lebih nyaman dan khusyuk sebelum keberangkatan.

Legalisasi Umrah Mandiri Pengaruhi Ekosistem Pelayanan Jemaah



"Seluruh staf bandara yang bertugas dalam pelayanan dan keamanan juga dapat fokus 100 persen memberikan asistensi kepada jemaah umrah, karena tidak ada penumpang reguler yang melalui terminal ini," jelas Mohammad R. Pahlevi.

Adapun penyempurnaan fasilitas dan skema operasional sejalan dengan tahapan terminal ini untuk melayani keberangkatan jemaah umrah. Pada 5 Maret 2025, terminal ini melayani keberangkatan jemaah umrah dengan penerbangan charter Garuda Indonesia sebanyak 3 kali seminggu.

Kemudian mulai 21 Maret 2025 penerbangan reguler Garuda Indonesia juga sebanyak 3 kali seminggu. Sebelum itu, terminal ini juga melayani keberangkatan jemaah umrah dengan Lion Air.

Mulai 1 Juli 2026, secara bertahap proses keberangkatan jemaah umrah melalui PPIU dan seluruh maskapai penerbangan akan dilayani berpusat di Terminal Khusus Keberangkatan Haji dan Umrah 2F.

JAKARTA - Maskapai berbiaya rendah asal China , Spring Airlines resmi membuka dua rute penerbangan internasional langsung menuju Bandara Internasional Soekarno-Hatta (Soetta), Tangerang. Kehadiran rute baru tersebut memperkuat konektivitas udara antara Indonesia dan China sekaligus menambah pilihan penerbangan bagi pelaku bisnis, wisatawan, maupun masyarakat yang bepergian antarkedua negara.

Spring Airlines mulai melayani penerbangan rute Guangzhou (CAN)–Jakarta (CGK) sejak 16 Juni 2026 dengan frekuensi tiga kali seminggu. Sementara itu rute Shenzhen (SZX)–Jakarta (CGK) mulai beroperasi pada 17 Juni 2026 dengan frekuensi dua kali seminggu.

General Manager Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Heru Karyadi mengatakan, pembukaan dua rute baru tersebut menjadi langkah strategis untuk memperluas konektivitas udara antara Indonesia dan ChinaHarga Avtur Makin Mahal, Maskapai Raksasa AS Mendadak Batalkan 6 Rute Penerbangan!

"Hadirnya Spring Airlines menjadi sinyal positif atas meningkatnya kepercayaan maskapai internasional terhadap potensi pasar penerbangan di Bandara Soekarno-Hatta," kata Heru dalam keterangannya, Selasa (17/6/2026).

Menurut dia, pembukaan rute Guangzhou dan Shenzhen menuju Jakarta tidak hanya memperbanyak pilihan penerbangan internasional bagi masyarakat, tetapi juga membuka peluang baru untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, pariwisata, perdagangan, investasi, hingga hubungan bisnis antara Indonesia dan China.

Heru mengungkapkan, saat ini Bandara Soekarno-Hatta melayani sebanyak 69 maskapai penerbangan reguler dan tidak berjadwal (irregular) dengan jaringan mencapai 123 destinasi internasional dan 70 destinasi domestik.

Dengan tambahan layanan dari Spring Airlines, posisi Bandara Soekarno-Hatta sebagai hub penerbangan internasional terbesar di Indonesia semakin kuat. Pengelola bandara berharap perluasan jaringan penerbangan internasional dapat meningkatkan arus wisatawan dan aktivitas ekonomi lintas negara.

Sebelumnya, maskapai asal Korea Selatan, T’way Air, juga telah membuka penerbangan langsung rute Seoul (ICN)–Jakarta (CGK) sejak 29 April 2026 dengan frekuensi lima kali dalam sepekan. Penambahan sejumlah rute internasional tersebut menunjukkan tingginya minat maskapai asing untuk memperluas jaringan penerbangan menuju Indonesia melalui Bandara Soekarno-Hatta.

Berikut Jadwal Rute Baru Spring Airlines ke Jakarta:

Guangzhou (CAN) – Jakarta (CGK): mulai beroperasi 16 Juni 2026, frekuensi 3 kali per minggu

Shenzhen (SZX) – Jakarta (CGK): mulai beroperasi 17 Juni 2026, frekuensi 2 kali per minggu.

JAKARTA - Wacana pembebasan Pajak Pertambahan Nilai ( PPN ) untuk tiket pesawat domestik dinilai dapat menjadi langkah strategis untuk menurunkan harga tiket sekaligus meningkatkan mobilitas masyarakat. Kebijakan tersebut juga berpotensi memberikan dampak positif bagi industri penerbangan dan perekonomian nasional secara lebih luas.

Pengamat penerbangan Alvin Lie mengatakan, sebagai negara kepulauan, Indonesia sangat bergantung pada transportasi udara untuk menghubungkan berbagai wilayah. Karena itu, keterjangkauan harga tiket menjadi faktor penting dalam mendukung pergerakan masyarakat, aktivitas ekonomi, hingga pengembangan sektor pariwisata di daerah.

Alvin Lie menilai kebijakan pengenaan PPN terhadap tiket pesawat domestik selama ini perlu dievaluasi. Menurutnya, terdapat ketidaksesuaian perlakuan antara penerbangan domestik dan internasional.

"Harga tiket domestik dikenakan PPN ini anomali karena keluar negeri tidak dipungut PPN, kenapa di dalam negeri dipungut PPN?" kata Alvin Lie.

Rupiah Ambles ke Rp17.900, Siap-siap! Harga Tiket Pesawat Bakal Naik



Ia juga menyoroti adanya perbedaan perlakuan antara transportasi udara dengan moda transportasi publik lainnya yang tidak dikenakan PPN untuk layanan angkutan penumpang.

"Transportasi publik lainnya tidak dipungut PPN. Bahkan kereta yang paling mewah, bus yang paling mewah pun yang harga tiketnya mendekati harga tiket pesawat kelas ekonomi LCC itu juga tidak dipungut PPN. Jadi kenapa tiket pesawat dipungut PPN?" ujarnya.

Menurut Alvin, peninjauan kembali kebijakan perpajakan di sektor penerbangan penting dilakukan guna menciptakan ekosistem transportasi yang lebih kompetitif dan setara dengan moda transportasi publik lainnya.

Pembebasan PPN diyakini dapat membuat harga tiket pesawat menjadi lebih terjangkau bagi masyarakat. Dengan biaya perjalanan yang lebih rendah, minat masyarakat untuk menggunakan transportasi udara diperkirakan akan meningkat, sehingga mendorong pertumbuhan jumlah penumpang domestik.

Peningkatan trafik penumpang tidak hanya menguntungkan maskapai penerbangan melalui naiknya tingkat keterisian kursi dan frekuensi penerbangan, tetapi juga berpotensi menggerakkan sektor-sektor pendukung seperti pariwisata, perhotelan, kuliner, logistik, hingga usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Menhub Dipanggil Menghadap Prabowo di Istana, Ada Apa?



Selain itu, meningkatnya konektivitas antardaerah dapat memperlancar arus perdagangan, investasi, dan mobilitas tenaga kerja. Efek berganda tersebut dinilai mampu mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih merata di berbagai wilayah Indonesia.

Alvin menambahkan bahwa kebijakan fiskal dapat menjadi instrumen penting untuk mendorong efisiensi dan pertumbuhan sektor transportasi nasional.

"Yang dibutuhkan di sini adalah niat politik dari pemerintah, apakah mau mendorong agar industri transportasi Indonesia ini jadi lebih efisien, lebih terjangkau dan tentunya nanti lebih berkembang," katanya.

Dengan berbagai manfaat yang ditawarkan, penghapusan PPN tiket pesawat domestik dinilai dapat menjadi salah satu upaya untuk memperkuat konektivitas nasional, meningkatkan daya saing industri penerbangan, sekaligus memberikan manfaat langsung bagi masyarakat melalui harga tiket yang lebih murah.

JAKARTA - Badai krisis energi akibat perang Amerika Serikat (AS) bersama Israel versus Iran memukul industri penerbangan. Kali ini kabar mengejutkan datang dari maskapai raksasa dunia , American Airlines yang secara resmi mengumumkan pembatalan jadwal terbang untuk sejumlah rute andalan mereka mulai Agustus dan September 2026.

Langkah darurat ini diambil sebagai respons langsung terhadap meroketnya harga avtur dunia, yang dipicu oleh tersumbatnya pasokan minyak mentah akibat konflik bersenjata di Iran. Juru bicara American Airlines mengonfirmasi kepada CBS News bahwa penyesuaian jadwal ini bersifat sementara demi menekan pembengkakan biaya operasional.

"American Airlines tidak menghapus rute apa pun secara permanen. Ini adalah langkah penyesuaian taktis," ungkap pihak maskapai dalam rilis resminya.

Rupiah Ambles ke Rp17.900, Siap-siap! Harga Tiket Pesawat Bakal Naik

Berdasarkan data jadwal penerbangan terbaru, berikut adalah 6 rute utama yang terdampak dan ditangguhkan sementara waktu, Los Angeles (LAX) menuju Cleveland (CLE), Los Angeles (LAX) menuju Columbus (CMH), Los Angeles (LAX) menuju Pittsburgh (PIT), dan Los Angeles (LAX) menuju Washington Dulles (IAD).

10 Rute Penerbangan Internasional Tersibuk di Dunia, Jakarta-Singapura Masuk Daftar



Selanjutnya ada juga Charlotte (CLT) menuju Ontario (ONT), serta Charlotte (CLT) menuju Sacramento (SMF).

Dilema Maskapai: 30% Biaya Habis di Tangki Bahan Bakar

Avtur merupakan komponen biaya paling sensitif bagi bisnis penerbangan. Pengamat industri mencatat bahwa bahan bakar menyedot sekitar 25% hingga 30% dari total biaya operasional sebuah maskapai.

Ketika perang Iran mencekik suplai minyak global, harga energi otomatis melambung tinggi. Maskapai di seluruh dunia kini dihadapkan pada pilihan psikologis yang sulit, menaikkan harga tiket secara ekstrem, memberlakukan biaya tambahan bahan bakar (fuel surcharge), atau menutup rute-rute domestik maupun internasional yang dinilai kurang menguntungkan (unprofitable routes).

Bagi calon penumpang yang sudah telanjur membeli tiket pada rute yang ditangguhkan tersebut, American Airlines berjanji akan bertanggung jawab penuh. Maskapai menyediakan opsi penjadwalan ulang (rebooking) menggunakan rute alternatif atau pengembalian dana (refund) secara utuh.

Efek Domino Global: Tiket Pesawat Siap Meroket Jelang Musim Liburan

Pembatasan rute penerbangan ini bukan cuma masalah domestik Amerika Serikat. Secara psikologis, ini adalah alarm peringatan keras bagi para pelancong internasional di seluruh dunia, termasuk Asia dan Indonesia. Jika maskapai raksasa sekelas American Airlines mulai menjerit, artinya efisiensi ketat sedang terjadi di seluruh dunia.

American Airlines tidak sendirian dalam menghadapi badai ekonomi ini. Efek domino penutupan rute dan lonjakan biaya juga dilaporkan oleh maskapai global lainnya.

Di antaranya Delta Airlines memilih jalan pintas dengan menaikkan biaya bagasi penumpang demi menutupi pengeluaran bahan bakar yang membengkak akibat kondisi global yang tidak menentu. Sedangkan KLM & Lufthansa, yakni raksasa penerbangan Eropa ini juga telah mengumumkan pengurangan frekuensi dan pemangkasan rute regional sekunder yang tidak efisien.

Para analis penerbangan memperingatkan masyarakat yang berencana melakukan perjalanan dalam waktu dekat untuk segera memesan tiket dari sekarang. Penurunan jumlah armada yang terbang di udara otomatis akan membuat perebutan kursi semakin ketat, memicu lonjakan harga tiket yang jauh lebih mahal saat memasuki puncak musim liburan.

JAKARTA - Kementerian Perhubungan (Kemenhub) akan melakukan penyesuaian terhadap harga tiket pesawat menyikapi pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (USD) yang tembus Rp17.900 per dolar AS. Tidak hanya itu, harga tiket pesawat juga dipengaruhi oleh fluktuasi harga avtur.

Direktur Angkutan Udara Kemenhub, Agustinus Budi Hartono mengatakan, kenaikan harga tiket pesawat tersebut akan diatur dalam perubahan Tarif Batas Bawah/Tarif Batas Atas (TBB/TBA) yang saat ini tinggal menunggu persetujuan dari Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

"Kenaikan harga avtur dan USD (nilai tukar) kan sudah kelihatan ya, pasti tidak jauh dari situ kenaikannya," ujarnya saat ditemui usai acara Peluncuran Buku INACA di Jakarta, Rabu (3/6/2026).

Menurut dia, tarif batas atas yang berlaku saat ini sudah tidak lagi mencerminkan struktur biaya operasional industri penerbangan. Kondisi tersebut dinilai menyulitkan maskapai dalam menjaga keberlanjutan usaha sekaligus mempertahankan kualitas layanan kepada masyarakat.

"Ini memang menjadi perjalanan yang cukup panjang bagi kita semua. Sebab, dengan kondisi TBA yang berlaku saat ini, sudah tidak memungkinkan bagi rekan-rekan maskapai penerbangan untuk menjalankan operasional perusahaannya secara optimal," katanya.

Pada kesempatan yang sama, Pengamat Penerbangan, Alvin Lie menilai, ketika TBA telah dinaikan maka tidak perlu lagi ada pungutan fuel surcharge. Hal tersebut penting dilakukan agar harga tiket yang terbentuk nantinya tidak naik terlalu signifikan. Sebab kedua hal ini menjadi komponen terpisah pembentuk tarif.

Selain itu, ia juga mengharapkan pengaturan TBB/TBA baru ini juga dibuat lebih fleksibel agar mampu menyikapi fluktuasi nilai tukar hingga harga avtur. Harga Avtur Domestik Turun hingga 10 Persen Mulai 1 Juni 2026, Kabar Baik buat Industri Penerbangan



"Harapan saya dengan TBA baru ini tidak perlu lagi ada fuel surcharge. Kemudian TBA baru ini juga harus fleksibel. Ketika avtur turun, TBA turun, tidak perlu menunggu 7 tahun lagi," tambahnya.

Sekedar informasi tambahan, nilai tukar rupiah hari ini kembali terdepresiasi hingga menembus level Rp17.926 per dolar AS. Pelemahan mata uang Garuda tersebut dipicu oleh kembali menguatnya harga minyak dunia yang meningkatkan kekhawatiran terhadap pelebaran defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta kenaikan inflasi.

JAKARTA - Harga Avtur domestik mengalami penurunan yang berlaku efektif mulai 1 Juni 2026. Penyesuaian harga Avtur dilakukan dengan penurunan hingga sekitar 10% di bandar udara seluruh Indonesia, seiring dengan dinamika harga energi global yang terjadi dalam beberapa waktu terakhir.

Secara rata-rata nasional, harga Avtur pada Juni 2026 turun hingga 10% dibandingkan periode Mei 2026. Sebagai contoh, harga Avtur di Aviation Fuel Terminal (AFT) Soekarno-Hatta (CGK) turun dari Rp24.580 per liter menjadi Rp22.190 per liter.

Sementara itu, harga Avtur di AFT Ngurah Rai (DPS) turun dari Rp26.190 per liter menjadi Rp23.480 per liter, dan di AFT Kualanamu (KNO) turun dari Rp25.720 per liter menjadi Rp23.090 per liter. Besaran penurunan di setiap bandara bervariasi sesuai formula yang berlaku serta mempertimbangkan faktor distribusi dan logistik.

Efek Rupiah Babak Belur, Maskapai Teriak Minta Tolong



Penurunan harga Avtur dalam rangka mendukung konektivitas udara nasional, menjaga daya saing industri penerbangan, serta memastikan keberlanjutan penyediaan energi sektor transportasi udara.

Penyesuaian harga Avtur dilakukan secara berkala setiap bulan berdasarkan ketentuan yang berlaku. Perhitungannya mengacu pada rata-rata (average) harga publikasi internasional dalam satu periode dengan referensi utama Mean of Platts Singapore (MOPS) Kerosene/Jet sebagai benchmark kawasan.

Sepanjang Mei 2026, harga energi global menunjukkan tren penurunan yang kemudian terefleksikan pada harga Avtur periode Juni 2026. PPN Avtur 100% Ditanggung Pemerintah, Ini Aturannya

Corporate Secretary PT Pertamina Patra Niaga, Roberth MV. Dumatubun mengatakan, bahwa penyesuaian harga tersebut merupakan bagian dari mekanisme yang transparan dan mengikuti dinamika pasar energi global.

“Penyesuaian harga Avtur ini dilakukan dengan mengacu pada formula yang ditetapkan regulator, dalam hal ini Kementerian ESDM, serta mempertimbangkan perkembangan harga energi global. Ketika harga energi global bergerak turun, maka penyesuaian tersebut akan terefleksikan pada harga Avtur sesuai mekanisme yang berlaku,” ujar Roberth.

Lebih lanjut Roberth menjelaskan bahwa kebijakan tersebut merupakan bagian dari upaya Pertamina Patra Niaga dalam menjaga keseimbangan antara aspek komersial, keberlanjutan pasokan, dan keandalan layanan kepada seluruh pengguna jasa aviasi.

“Penyesuaian harga ini diharapkan dapat memberikan dampak positif terhadap aktivitas penerbangan domestik, mendukung pengembangan pariwisata nasional, meningkatkan konektivitas antarwilayah, serta mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Dengan harga yang lebih kompetitif, diharapkan industri penerbangan dapat terus tumbuh dan memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat,” lanjutnya.

Untuk segmen penerbangan internasional, harga avtur mengikuti perkembangan pasar dan tingkat kompetisi di kawasan regional guna menjaga daya saing nasional, dengan tetap mengedepankan pemenuhan kebutuhan penerbangan domestik sebagai prioritas dalam pengelolaan pasokan energi penerbangan.

Saat ini Pertamina Patra Niaga melayani kebutuhan Avtur nasional melalui 72 Aviation Fuel Terminal (AFT) yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia, termasuk bandara-bandara utama strategis maupun bandara perintis.

“Pertamina Patra Niaga memastikan pasokan Avtur tetap dalam kondisi aman dan andal di seluruh jaringan Aviation Fuel Terminal guna mendukung kelancaran operasional penerbangan domestik maupun internasional,” pungkas Roberth.

JAKARTA - Industri penerbangan nasional menghadapi tekanan berat setelah jumlah penumpang domestik turun signifikan dari 102 juta orang pada 2018 menjadi sekitar 70 juta penumpang per tahun saat ini. Selain dipengaruhi kondisi ekonomi dan tingginya harga tiket, pelaku industri menilai terbatasnya persaingan maskapai turut memperburuk penurunan pasar domestik.

Pengamat aviasi Alvin Lie menilai kebijakan pembatasan usia impor pesawat menjadi salah satu faktor yang menghambat masuknya pemain baru di industri penerbangan nasional.

"Pesawat dengan kendaraan lainnya tidak bisa disamakan. Pesawat yang dalam tanda kutip 'tua', baik usia 10, 20 ataupun 30 tahun, tetap bisa terjaga dengan tiga prinsip utama," ujar Alvin Lie seperti dikutip, Kamis (13/5/2026).

Menurut dia, kebijakan pemerintah pada 2015-2016 yang membatasi usia impor pesawat maksimal 15 tahun menciptakan hambatan masuk yang tinggi bagi maskapai baru. Aturan tersebut memaksa maskapai menanggung biaya sewa armada yang lebih mahal karena pilihan pesawat menjadi terbatas.

Pemerintah memang telah melonggarkan aturan melalui Keputusan Menteri Nomor 115 Tahun 2020 dengan menaikkan batas usia pesawat impor menjadi 20 tahun. Namun, kalangan aviasi menilai relaksasi itu masih belum cukup untuk memperluas pilihan armada dan meningkatkan daya saing industri penerbangan domestik.

Alvin menjelaskan bahwa usia kalender pesawat bukan faktor utama penentu keselamatan penerbangan. Menurutnya, aspek terpenting justru terletak pada kelaikudaraan atau airworthiness yang dijaga melalui standar perawatan ketat dan berkelanjutan.

Ia menyebut terdapat tiga prinsip utama yang menjaga keselamatan pesawat, yakni perawatan berjenjang, prinsip safe life dan fail safe, serta kelaikudaraan. Dalam perawatan berjenjang, pesawat menjalani inspeksi rutin mulai dari A-Check hingga D-Check yang mencakup pembongkaran menyeluruh untuk memeriksa struktur, korosi, kabel, dan sistem pipa.

Selain itu, prinsip safe life memastikan setiap komponen diganti sebelum mencapai batas kegagalan, sedangkan fail safe menjamin struktur pesawat tetap aman meski terjadi kerusakan pada salah satu bagian. Regulator kemudian memberikan izin terbang setelah seluruh persyaratan teknis dan perawatan dipenuhi.

Alvin menambahkan pesawat dengan usia operasional tinggi justru mendapat pengawasan dan inspeksi tambahan yang lebih ketat, termasuk fatigue testing serta pencegahan korosi. Karena itu, menurut dia, keselamatan penerbangan tidak dapat diukur semata dari usia armada.

Ia menegaskan kualitas perawatan dan kepatuhan terhadap standar keselamatan penerbangan menjadi faktor utama dalam menjaga keamanan operasional maskapai. Dengan regulasi yang lebih adaptif, industri penerbangan diharapkan mampu meningkatkan kembali jumlah penumpang dan memperkuat persaingan di pasar domestik.

JAKARTA - Anggota Komisi V DPR dari Fraksi PDI Perjuangan, Sofwan Dedy Ardyanto menyoroti fenomena gangguan sinyal GPS atau GPS Interference di ruang udara Indonesia. Gangguan tersebut berpotensi mengganggu keselamatan penerbangan komersil di Indonesia.

“Berdasarkan informasi yang saya terima, Airnav Indonesia telah memberikan peringatan kepada komunitas pilot bahwa pada periode 8 sampai 13 April 2026 yang lalu, terdapat fenomena GPS interference yang terjadi secara masif,” ungkap Sofwan Dedy,Jumat (8/5/2026).

Atas dasar informasi tersebut, Ikatan Pilot Indonesia telah menghimbau kepada seluruh pilot untuk untuk meningkatkan kewaspadaan, menjaga situational awareness, dan tidak hanya bergantung pada sistem navigasi GPS. Unggahan akun media social @ikatanpilotindonesia pada 17 April 2026 menjelaskan hal tersebut.

Peringatan ini penting mengingat gangguan sinyal GPS tersebut dapat mempengaruhi akurasi posisi, kecepatan, atau waktu pada GPS yang digunakan pesawat penerbangan komersial.

Dalam unggahan resminya, akun Ikatan Pilot Indonesia menyatakan bahwa fenomena GPS Interference kini menjadi tantangan nyata dalam operasional penerbangan, termasuk di Indonesia. Sehingga menuntut setiap pilot untuk tetap waspada, menjaga situational awareness, disiplin dalam melakukan cross check, serta tidak bergantung pada sistem navigasi saja.

Lihat video: BANDARA SOETTA KACAU! Hujan Lebat Ganggu Penerbangan, Atap Terminal 3 Bocor!



“Pada akhirnya, ditengah kemajuan teknologi, kemampuan basic flying dan kesiapan pilot tetap menjadi fondasi utama dalam menjaga keselamatan penerbangan,” tulis unggahan di akun tersebut.

“Bahkan, saya mendapat informasi bahwa kejadian serupa terulang lagi pada 5 Mei dan 6 Mei 2026,” lanjut Sofwan Dedy.

Informasi yang beredar di kalangan terbatas menyebutkan sebanyak 52 penerbangan komersial telah mengalami gangguan GPS selama dua periode tersebut.

“Saya meminta Ditjen Perhubungan Udara untuk mendalami hal ini dan memberikan penjelasan tentang apa yang sebenarnya terjadi. Kok bisa terjadi? Apa penyebabnya? Ini penting karena menyangkut jaminan keselamatan penerbangan sipil,” tegas Sofwan Dedy.

Dalam dunia aviasi, antisipasi terhadap penyebab gangguan sinyal GPS menjadi penting. Apalagi jika terjadi secara masif. “Ini persoalan serius karena jika pesawat komersil modern sangat bergantung pada GPS. Jika GPS terganggu, posisi bisa error, navigasi bisa terganggu, autopilot tertentu bisa terdampak, dan terrain awareness juga bisa terdampak,” tegas Sofwan Dedy.

Sebagai catatan, terrain awareness adalah kemampuan sistem avionik pesawat, yang dikenal sebagai TAWS (Terrain Awareness and Warning System), untuk mendeteksi posisi pesawat terhadap kontur tanah, gunung, atau rintangan di sekitarnya. Sistem ini memberikan peringatan visual dan suara kepada pilot guna menghindari tabrakan.

JAKARTA - Jumlah pesawat yang beroperasi di Indonesia terus mengalami penurunan sejak tahun 2023 hingga tahun 2025. Tercatat pesawat yang beroperasi pada tahun 2023 sebanyak 593 unit, turun menjadi 582 pada tahun 2024, dan 578 unit pada tahun 2025.

Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita (AGK) mengatakan penurunan jumlah pesawat yang beroperasi di RI bukan tanpa sebab. Beban biaya perawatan pesawat yang tinggi ditambah tekanan fiskal memperburuk kondisi industri jasa MRO (Maintenance, Repair, and Operations).

"Kita juga perlu mengakui bahwa industri MRO di Indonesia sedang mengalami tantangan. Tantangan semakin kompleks, terlebih turunnya jumlah pesawat yang beroperasi di Indonesia. Juga tekanan biaya tinggi," ujar Menperin di Kantor Kementerian PPN/Bappenas, Rabu (7/5/2026).

Pada kesempatan tersebut, AGK memaparkan ada 3 faktor penyebab turunnya jumlah pesawat yang beroperasi. Seperti gangguan rantai pasok global, akses terhadap komponen pesawat yang krusial, serta pemberlakukan tarif impor yang tinggi dan hambatan fiskal.

Bahkan sekitar 74 persen dari total HS Code atau kode klasifikasi barang internasional untuk komponen perawatan pesawat di RI dikenakan bea masuk dengan tarif 2,5 sampai 22,2 persen. Jumlah paling besar adalah untuk mesin dan komponen sparepart yang banyak didatangkan dari luar.

Menperin menjelaskan Indonesia merupakan market MRO yang terbesar di kawasan Asia Tenggara. Namun hampir setengahnya atau 46 persen dari market tersebut, pekerjaannya masih dilakukan di luar negeri, terutama engine dan component.

Perawatan airframe dan line maintenance menyumbang kurang dari 50 persen total pasar, dan lebih dari 90 persen aktivitas tersebut sudah dilakukan oleh MRO dalam negeri. Perawatan ini mencakup pemeriksaan tekanan ban dan keausan rem, pengisian cairan hidrolik, penggantian komponen ringan seperti lampu navigasi, roda, dan lainnya.

Sementara untuk perawatan engine dan component menyumbang lebih dari 50 persen total pasar MRO. Namun sebagian besar atau lebih dari 70 persen aktivitas perawatan masih dilakukan oleh perusahaan MRO asing, sekaligus terdapat pengenaan pungutan tarif oleh negara.

Kondisi beban perawatan tinggi karena masih dikerjakan dari luar negeri ini akhirnya berdampak pada pembentukan komponen harga tiket. Belum lagi ketika nilai tukar rupiah melemah terhadap dolar, praktis memberi tekanan tambahan terhadap maskapai.

Komponen harga tiket pesawat terdiri dari basic fare (harga dasar tiket yang ditentukan dari TBB/TBA) sebesar 75,3 persen, fuel surcharge sebesar 8,5 persen, passenger service charge (termasuk airport tax) sebesar 6 persen, PPN 9,9 persen, dan Iuran Wajib Asuransi sebesar 0,3 persen. Selain pungutan bea masuk dari 74 persen komponen perawatan mesin pesawat, Pemerintah juga memungut PPN dari setiap pembelian tiket pesawat.

JAKARTA - Industri penerbangan nasional menghadapi tekanan berat akibat pelemahan nilai tukar rupiah dan lonjakan harga bahan bakar pesawat (avtur). Kondisi ini mendorong maskapai meminta pemerintah segera menyesuaikan kebijakan tarif dan biaya tambahan penerbangan.

"Masih belum meredanya konflik geopolitik di Timur Tengah yang mempengaruhi industri penerbangan secara global dan nasional," ujar Ketua Umum INACA Denon Prawiraatmadja dalam keterangan pers, Rabu (6/5/2026).

INACA mencatat harga avtur di Bandara Soekarno-Hatta per 1 Mei 2026 mencapai Rp27.358 per liter, meningkat sekitar 16% dibandingkan April 2026 yang berada di level Rp23.551 per liter. Kenaikan ini dinilai berdampak langsung pada biaya operasional maskapai.

Di sisi lain, nilai tukar rupiah terhadap dolar AS juga melemah. Per 4 Mei 2026, kurs tercatat di level Rp17.425 per dolar AS, atau naik sekitar 2,5% dibandingkan posisi awal April 2025 sebesar Rp17.017 per dolar AS.

Seiring kondisi tersebut, INACA mendesak pemerintah melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan untuk menyesuaikan kebijakan fuel surcharge secara lebih fleksibel. Skema yang saat ini mengacu pada periode 60 hari dinilai tidak lagi relevan dengan fluktuasi harga avtur yang cepat.

Selain itu, asosiasi maskapai juga meminta agar pembahasan revisi Tarif Batas Atas (TBA) penerbangan domestik kelas ekonomi segera dilanjutkan. Penyesuaian tarif dinilai penting untuk memberikan ruang bagi maskapai menjaga keberlanjutan usaha.

INACA memperingatkan bahwa tanpa langkah kebijakan yang adaptif, kondisi keuangan maskapai dapat semakin tertekan. Dampaknya tidak hanya pada industri penerbangan, tetapi juga berpotensi mengganggu konektivitas nasional dan sektor ekonomi yang bergantung pada transportasi udara.

"Langkah cepat dan adaptif dari pemerintah sangat dibutuhkan untuk menjaga keberlangsungan industri penerbangan dan mendukung pemulihan ekonomi nasional," ujar Denon.

JAKARTA - Pemerintah resmi meluncurkan langkah mitigasi strategis untuk meredam lonjakan harga tiket pesawat domestik di tengah kenaikan harga energi global. Melalui kebijakan fiskal terbaru, pemerintah berkomitmen menjaga keterjangkauan akses transportasi udara bagi masyarakat luas dengan memberikan insentif pajak.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto menjelaskan bahwa intervensi ini bertujuan menahan kenaikan tarif penerbangan domestik agar tetap berada pada kisaran 9% hingga 13%, meski biaya operasional maskapai melambung.

"Pemerintah bergerak cepat menyiapkan langkah mitigasi strategis guna menjaga keberlangsungan industri penerbangan nasional sekaligus memastikan harga tiket pesawat tetap terjangkau, dengan menahan kenaikan tarif penerbangan domestik pada kisaran 9% hingga 13%," ujar Airlangga dalam keterangan resminya, Sabtu (25/4/2026) malam.

Sebagai payung hukum kebijakan ini, pemerintah telah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 24 Tahun 2026 (PMK 24/2026). Aturan ini menetapkan bahwa Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas tiket pesawat kelas ekonomi untuk penerbangan domestik akan Ditanggung Pemerintah (DTP).

Fasilitas ini mencakup PPN atas tarif dasar serta biaya tambahan bahan bakar (fuel surcharge). Kebijakan ini akan berlaku efektif selama 60 hari, terhitung satu hari setelah tanggal pengundangan.

"Melalui kebijakan ini, PPN atas tarif dasar dan fuel surcharge ditanggung oleh pemerintah, sehingga beban harga tiket yang dibayar masyarakat dapat ditekan meskipun biaya operasional maskapai meningkat akibat naiknya harga avtur. Fasilitas ini berlaku untuk pembelian tiket dan pelaksanaan penerbangan selama 60 hari," jelas Airlangga.

Pemerintah menegaskan bahwa insentif ini hanya berlaku untuk kelas ekonomi guna memastikan dukungan tepat sasaran bagi masyarakat yang paling membutuhkan. Sementara itu, untuk kelas di luar ekonomi, ketentuan PPN tetap berlaku normal.

Airlangga menekankan bahwa intervensi fiskal ini sangat krusial mengingat komponen bahan bakar atau avtur menyumbang porsi besar, yakni sekitar 40 persen dari total biaya operasional maskapai.

Langkah ini melengkapi kebijakan sebelumnya, yakni Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 83 Tahun 2026 yang menyesuaikan fuel surcharge menjadi 38 persen untuk pesawat jet dan propeler. Pemerintah berharap kombinasi PMK 24/2026 dan aturan perhubungan ini dapat menjaga konektivitas antarwilayah.

"Melalui kombinasi kebijakan penerbitan PMK 24/2026 ini, Pemerintah memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk tetap mengakses transportasi udara dengan harga yang lebih terjangkau, menjaga konektivitas antarwilayah, serta mendukung keberlangsungan industri penerbangan nasional di tengah tantangan kenaikan harga energi global," jelas Airlangga.

Untuk memastikan akuntabilitas, pemerintah mewajibkan setiap Badan Usaha Angkutan Udara untuk melaporkan pemanfaatan fasilitas PPN DTP ini secara tertib dan transparan kepada otoritas perpajakan.

JAKARTA - PT Garuda Daya Pratama Sejahtera (GDPS), perusahaan BPO yang merupakan bagian dari Garuda Indonesia Group , kembali menunjukkan langkah strategisnya di pasar internasional melalui pengiriman tenaga kerja profesional ke luar negeri. Mereka mengirimkan 7 tenaga profesional Indonesia untuk bergabung sebagai engineer bersama Keumseong dalam proyek MRO One Air International di Korea Selatan.

Keberhasilan pengiriman tenaga kerja profesional ini semakin menegaskan komitmen GDPS dalam mendukung ekspansi bisnis di pasar internasional, khususnya pada sektor maintenance, repair & overhaul (MRO) industri aviasi . Sebelumnya mereka berhasil mengirimkan 12 tenaga kerja profesional untuk bergabung sebagai cabin technician dalam proyek MRO di Arab Saudi pada Februari 2026. Perluas Kerja Sama, GDPS Berangkatkan Tenaga Profesional Aviasi ke Arab Saudi

Pengiriman tenaga profesional ini menunjukkan kepercayaan mitra global terhadap kualitas layanan GDPS. Juga mencerminkan daya saing tenaga profesional Indonesia dalam berkontribusi pada proyek berskala internasional.

Keterlibatan para engineer dalam proyek MRO di Korea Selatan ini menjadi langkah strategis yang memperkuat peran GDPS dalam menghadirkan solusi tenaga kerja profesional yang andal, kompeten, dan sesuai dengan kebutuhan industri global yang terus berkembang. Dirut GDPS, Cornelis Radjawane mengatakan keterlibatan tenaga profesional Indonesia dalam proyek MRO di Korea Selatan ini juga mencerminkan meningkatnya kepercayaan mitra global terhadap kualitas layanan yang diberikan GDPS.

“Pengiriman engineer ke Korea Selatan ini merupakan bentuk nyata komitmen GDPS dalam mendukung pengembangan talenta Indonesia agar mampu berkiprah di industri aviasi global. Kami percaya bahwa SDM Indonesia memiliki kompetensi dan integritas yang mampu memenuhi standar internasional,” katanya dalam siaran tertulis, Senin (13/4/2026).

Langkah ini juga sejalan dengan visi jangka panjang GDPS untuk terus memperkuat kehadiran perusahaan di pasar global melalui penyediaan tenaga kerja profesional yang unggul, adaptif, dan berdaya saing tinggi. Melalui pengembangan kerja sama strategis dengan berbagai mitra internasional, GDPS berkomitmen untuk terus membuka peluang penempatan tenaga profesional Indonesia di berbagai negara. Mengatasi Pengangguran lewat Peningkatan Kompetensi Profesional Indonesia

Ke depan, GDPS akan terus memperluas jejaring internasional secara terukur dan berkelanjutan. Tujuannya mendukung pertumbuhan perusahaan sekaligus memberikan kontribusi nyata bagi pengembangan sumber daya manusia Indonesia di industri aviasi global.