Bisnis.com, PADANG - Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat jumlah pesawat yang berangkat dan datang di Bandara Internasional Minangkabau (BIM) pada Mei 2026 mengalami penurunan yang cukup besar biladibandingkan pada Mei 2025 lalu.

Kepala BPS Sumbar Nurul Hasanudin mengatakan penurunan pesawat yang berangkat dan yang datang di BIM dampak dari kenaikan harga tiket pesawat yang didorong oleh naik harga bahan bakar avtur. Kondisi diduga menjadi alasan, banyak orang mengurangi menggunakan maskapai penerbangan untuk transportasi antar wilayah.

“Pada Mei 2026 itu harga tiket pesawat naik, jadi sepinya aktivitas keberangkatan dan kedatangan pun dirasakan di BIM,” katanya, Rabu (1/7/2026).

Dia menjelaskan melihat dari jumlah pesawat udara penerbangan domestik yang berangkat dari BIM pada Mei 2026 adalah sebanyak 508 penerbangan atau turun 13,31% dibanding bulan sebelumnya yang tercatat sebanyak 586 penerbangan, dan jika dibandingkan Mei 2025 terjadi penurunan sebesar 14,62%.

Kemudian jumlah pesawat udara pada penerbangan internasional yang berangkat dari BIM pada Mei 2026 sebanyak 108 penerbangan. Secara keseluruhan jumlah pesawat yang berangkat dari BIM sebanyak 616 penerbangan mengalami penurunan sebesar 14,09% dibanding bulan sebelumnya, dan apabila dibandingkan dengan Mei 2025 juga terjadi penurunan sebesar 18,95%.

Sejalan dengan hal tersebut, jumlah pesawat penerbangan domestik yang datang di BIM pada Mei 2026 sebanyak 508 penerbangan atau turun 13,61% dibanding bulan sebelumnya yang tercatat sebanyak 588 penerbangan, bila dibandingkan Mei 2025, terjadi penurunan sebesar 16,45%.

Nurul memerinci jumlah penerbangan internasional yang menuju BIM pada bulan Mei 2026 tercatat 110 penerbangan. Secara keseluruhan, jumlah pesawat yang datang ke BIM sebanyak 618 penerbangan, terjadi penurunan sebesar 14,17% dibandingkan bulan sebelumnya.

“Apabila dibandingkan dengan Mei 2025 juga terjadi penurunan sebesar 18,68%,” ujarnya.

Selanjutnya dilihat pada jumlah penumpang angkutan udara domestik yang berangkat dari BIM pada Mei 2026 sebanyak 60,35 ribu orang atau turun 30,44% dibanding bulan sebelumnya 86,76 ribu orang, dan jika dibandingkan Mei 2025 juga terjadi penurunan sebesar 21,16% .

Dia menjelaskan jumlah penumpang angkutan udara yang berangkat ke luar negeri/internasional melalui BIM pada Mei 2026 sebanyak 15,56 ribu orang. Secara keseluruhan, jumlah penumpang angkutan udara yang berangkat dengan penerbangan domestik dan internasional pada Mei 2026 sebanyak 75,91 ribu orang atau turun 27,41% dibanding bulan sebelumnya.

“Untuk keberangkatan ini jika dibandingkan dengan Mei 2025 terjadi penurunan sebesar 23,82%,” sebutnya.

Nurul menyebutkan jumlah penumpang angkutan udara domestik yang datang ke BIM pada Mei 2026 sebanyak 66,28 ribu orang atau turun 1,65% dibandingkan bulan sebelumnya yaitu sebesar 67,39 ribu orang, serta jika dibandingkan Mei 2025 terjadi penurunan sebesar 11,25%.

Begitupun untuk jumlah penumpang angkutan udara yang datang dari luar negeri/internasional melalui BIM pada Mei 2026 sebanyak 14,25 ribu orang.

Menurutnya bila dilihat secara keseluruhan, jumlah penumpang angkutan udara yang datang dengan penerbangan domestik dan internasional sebanyak 80,52 ribu orang atau turun 2,59% dibandingkan bulan sebelumnya, dan jika dibandingkan dengan Mei 2025 terjadi penurunan sebesar 12,37%.

Bisnis.com, BANDUNG - Lesunya industri penerbangan nasional disebut menjadi salah satu penyebab belum optimalnya operasional Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) Kertajati, Majalengka.

Berkurangnya jumlah armada pesawat, tingginya biaya operasional maskapai, hingga melemahnya daya beli masyarakat membuat lalu lintas penerbangan di bandara tersebut masih minim.

Pelaksana Tugas (Plt) Direktur PT BIJB Ronald H. Sinaga mengatakan, persoalan utama yang dihadapi Kertajati saat ini adalah rendahnya arus kas akibat minimnya pergerakan pesawat.

"Problem Kertajati itu kan enggak ada cash flow. Cash flow yang enggak ada, kenapa? Karena enggak ada pergerakan pesawat yang take-off dan landing," kata Ronald, Selasa (30/6/2026).

Menurut dia, kondisi tersebut tidak hanya dialami Kertajati, tetapi merupakan dampak dari perlambatan bisnis penerbangan nasional.

Ronald mengungkapkan, jumlah armada pesawat yang beroperasi di Indonesia saat ini jauh berkurang dibandingkan beberapa tahun lalu.

"Pesawatnya juga sedang berkurang sekarang. Dulunya sekitar 750 armada se-Indonesia, sekarang tinggal sekitar 308 yang masih flying," ujarnya.

Selain keterbatasan armada, maskapai juga menghadapi lonjakan biaya operasional. Kenaikan harga avtur, pelemahan nilai tukar rupiah, hingga mahalnya harga suku cadang membuat biaya operasional penerbangan semakin tinggi.

"Kemudian total operating cost pesawat juga naik. Harga avtur naik, nilai tukar juga naik, kemudian harga spare part pesawat naik. Otomatis total operating cost pesawat meningkat," katanya.

Kondisi tersebut berdampak pada harga tiket pesawat yang semakin tinggi. Di sisi lain, daya beli masyarakat untuk menggunakan transportasi udara dinilai belum sepenuhnya pulih.

"Total operating cost pesawat naik. Kemudian capacity to pay orang buat beli tiket juga berkurang. Oke maskapai mau buka rute, pertanyaannya ada enggak penumpangnya?" ujarnya.

Ronald menilai tantangan Kertajati tidak cukup diselesaikan dengan menambah jumlah penerbangan. Kawasan sekitar bandara juga harus dikembangkan agar menjadi tujuan perjalanan yang mampu menciptakan permintaan secara alami.

"Airline akan melihat penumpangnya berapa. Saat ini Kertajati belum menjadi destination airport seperti Denpasar. Orang terbang ke Denpasar karena memang itu destinasi. Kertajati harus punya daya tarik seperti itu," katanya.

Di tengah kondisi tersebut, Ronald mengakui terdapat wacana pengalihan pengelolaan Kertajati kepada Kementerian Pertahanan sebagaimana disampaikan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi.

Namun, menurut dia, PT BIJB hanya bisa menunggu keputusan pemerintah sebagai pemegang kebijakan. "Saya pelaksana saja. Saya menunggu keputusan pimpinan. Yang disampaikan Pak Gubernur itu benar," katanya.

JAKARTA - Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat inflasi pada Juni 2026 sebesar 0,44% secara bulanan atau month-to-month (mtm). Sementara itu, inflasi secara tahunan mencapai 3,34% year-on-year (yoy) dan inflasi tahun kalender sebesar 1,79% year-to-date (ytd).

"Komoditas yang dominan mendorong inflasi kelompok transportasi yang pertama bensin andil 0,21%, yang kedua tarif angkutan udara dengan andil inflasi 0,05%, dan yang ketiga pelumas atau oli mesin andil 0,01%," kata Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Ateng Hartono dalam konferensi pers, Rabu (1/7/2026).

Ateng mengatakan kelompok transportasi menjadi penyumbang terbesar inflasi pada Juni 2026 dengan tingkat inflasi sebesar 2,29% dan memberikan andil 0,28% terhadap inflasi nasional.

Menurut dia, kenaikan harga bensin dipengaruhi penyesuaian harga bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi yang dilakukan badan usaha. Kebijakan tersebut dinilai memberikan dampak signifikan terhadap pengeluaran masyarakat.

Selain BBM, kenaikan tarif angkutan udara juga turut mendorong inflasi pada Juni. BPS menilai lonjakan harga tiket pesawat dipicu meningkatnya permintaan masyarakat selama periode libur sekolah. "Sementara itu, kenaikan tarif angkutan udara didorong meningkatnya permintaan seiring periode libur sekolah," ujar Ateng.

Di luar sektor transportasi, inflasi juga dipengaruhi kelompok makanan, minuman, dan tembakau yang mengalami inflasi sebesar 0,20% dengan andil terhadap inflasi nasional sebesar 0,06%.

BPS mencatat komoditas pangan yang paling besar menyumbang kenaikan harga berasal dari bawang merah dengan andil 0,04%, bawang putih 0,03%, dan beras sebesar 0,02%. Menurut BPS, kenaikan harga sejumlah komoditas pangan tersebut dipengaruhi dinamika pasokan di pasar.

JAKARTA, KOMPAS.com – Banyak masyarakat bertanya-tanya mengapa harga tiket pesawat terasa sulit kembali murah meski harga minyak dunia sudah mulai mereda.

Padahal, harga bahan bakar sering disebut sebagai salah satu faktor utama yang menentukan tarif penerbangan.

Jawabannya ternyata tidak sesederhana melihat naik-turunnya harga minyak mentah.

Dalam analisis McKinsey & Company yang dikutip pada Selasa (30/6/2026), harga bahan bakar pesawat atau jet fuel (avtur) dipengaruhi oleh rantai pasok yang jauh lebih kompleks.

Gangguan distribusi minyak dunia, kapasitas kilang, hingga konflik geopolitik dapat membuat harga avtur tetap tinggi meski tekanan pada harga minyak mulai berkurang.

Kondisi tersebut kembali terlihat setelah terganggunya lalu lintas kapal tanker di Selat Hormuz.

Jalur pelayaran tersebut menjadi salah satu urat nadi distribusi energi dunia.

Gangguan terhadap arus kapal tanker bukan hanya mendorong kenaikan harga minyak mentah, tetapi juga mengganggu produksi bahan bakar pesawat yang menjadi kebutuhan utama industri penerbangan.

McKinsey mencatat kilang di Timur Tengah menghasilkan sekitar 14 persen avtur dunia.

Sementara produsen avtur di Asia, seperti China, India, dan Korea Selatan, masih bergantung pada kawasan Timur Tengah untuk memenuhi lebih dari separuh kebutuhan minyak mentah mereka.

Akibatnya, ketika pasokan dari kawasan Teluk terganggu, efeknya langsung menjalar ke pasar avtur global.

"Harga avtur telah naik karena dua alasan. Pertama, harga minyak mentah telah naik. Kedua, pasokan bahan bakar jet terbatas karena penurunan produksi kilang dari eksportir bahan bakar jet utama di kawasan Teluk dan Asia," tulis McKinsey.

Bukan sekadar harga minyak

Selama ini banyak orang menganggap harga tiket pesawat hanya mengikuti pergerakan harga minyak dunia. Padahal, menurut McKinsey, yang lebih menentukan adalah harga avtur itu sendiri.

Harga avtur dapat naik lebih tinggi dibandingkan minyak mentah apabila pasokannya terbatas.

Fenomena tersebut tercermin dari meningkatnya jetfuel crack spread, yaitu selisih harga antara minyak mentah dengan bahan bakar pesawat hasil pengolahannya.

Dalam kondisi normal, crack spread avtur biasanya berada di kisaran 20 dollar AS per barrel atau lebih rendah. Namun pada 2026, McKinsey memperkirakan rata-ratanya dapat melampaui 50 dollar AS per barrel.

Artinya, sekalipun harga minyak tidak melonjak drastis, harga avtur masih dapat meningkat jauh lebih tinggi karena pasokan dari kilang tidak mampu mengejar permintaan.

Tekanan tersebut diperkirakan belum akan cepat hilang.

Menurut McKinsey, meningkatnya kembali lalu lintas kapal tanker melalui Selat Hormuz memang berpotensi mengurangi tekanan harga dalam jangka pendek.

Namun demikian, volatilitas diperkirakan masih berlangsung selama negara-negara pengimpor energi membangun kembali cadangan strategis mereka dan rantai pasok belum sepenuhnya pulih.

Permintaan naik, stok justru menipis

Masalah lain muncul dari sisi permintaan.

Memasuki musim panas di belahan bumi utara, perjalanan wisata biasanya meningkat sehingga konsumsi avtur ikut bertambah.

Di saat bersamaan, pasokan justru menyusut.

Ekspor avtur dari kilang-kilang Timur Tengah turun tajam setelah penutupan efektif Selat Hormuz. Sementara itu, China, India, dan Korea Selatan juga mulai membatasi ekspor bahan bakar pesawat sejak konflik berlangsung.

Menurut McKinsey, kondisi tersebut membuat negara-negara lain sulit menutup kekurangan pasokan karena sebagian besar kilang dunia sebenarnya sudah beroperasi dengan tingkat utilisasi yang tinggi bahkan sebelum konflik pecah.

Untuk menjaga pasokan, berbagai negara mulai mengandalkan stok yang tersimpan.

"Tingkat persediaan avtur di Asia telah turun di bawah level terendah lima tahun sebelumnya," ungkap McKinsey.

Persediaan avtur di Eropa memang masih berada dalam kisaran rata-rata historis dan diperkirakan cukup memenuhi kebutuhan selama beberapa pekan. Namun cadangan di fasilitas penyimpanan lepas pantai terus berkurang.

McKinsey memperingatkan, apabila stok turun hingga melewati batas kritis, harga avtur dapat naik lebih tinggi lagi sampai maskapai mulai mengurangi jumlah penerbangan untuk membatasi permintaan bahan bakar.

Mengapa harga tiket pesawat tidak langsung berubah?

Meski biaya bahan bakar meningkat, penumpang biasanya tidak langsung melihat kenaikan harga tiket pesawat.

Penyebabnya, maskapai telah menjual sebagian besar tiket jauh sebelum jadwal keberangkatan. Harga tiket yang sudah dibeli penumpang tidak dapat langsung disesuaikan mengikuti lonjakan biaya avtur.

Selain itu, maskapai juga berhati-hati menaikkan tarif karena harus mempertimbangkan daya beli dan potensi turunnya jumlah penumpang.

Menurut McKinsey, penelitian terhadap maskapai di Amerika Serikat (AS) menunjukkan sekitar 70 persen kenaikan biaya bahan bakar pada akhirnya diteruskan kepada konsumen.

Namun proses tersebut berlangsung bertahap.

McKinsey memperkirakan penyesuaian tarif dan fuel surcharge umumnya baru sepenuhnya mencerminkan kenaikan biaya dalam waktu sekitar tiga hingga empat bulan.

Sebaliknya, ketika harga avtur mulai turun, harga tiket pesawat juga tidak otomatis langsung ikut turun.

Tiket yang sudah dijual sebelumnya masih menggunakan struktur biaya lama sehingga manfaat penurunan harga bahan bakar baru dirasakan setelah siklus penjualan berikutnya.

Inilah yang membuat masyarakat sering merasa harga tiket pesawat lebih cepat naik daripada turun.

Mengapa kenaikan harga tiket pesawat bisa besar?

Menurut McKinsey, sekitar 30 persen harga tiket pesawat berasal dari biaya bahan bakar.

Artinya, ketika biaya avtur meningkat tajam, ruang maskapai untuk menyerap kenaikan biaya menjadi terbatas.

McKinsey memperkirakan apabila biaya bahan bakar meningkat hingga dua kali lipat dan sebagian besar kenaikan tersebut diteruskan kepada pelanggan, harga tiket dapat meningkat sekitar 20 persen hingga 25 persen.

Tekanan biaya juga bertambah karena sejumlah maskapai kini harus menempuh rute yang lebih panjang.

Penutupan wilayah udara Rusia, Ukraina, dan sebagian Timur Tengah membuat beberapa penerbangan memutar hingga menambah jarak tempuh sekitar 20 persen. Semakin jauh pesawat terbang, semakin besar pula konsumsi bahan bakarnya.

Maskapai lebih dulu mencari efisiensi

Sebelum membebankan seluruh kenaikan biaya kepada penumpang, maskapai penerbangan biasanya terlebih dahulu melakukan berbagai langkah efisiensi.

McKinsey menyebut salah satunya adalah mengurangi penggunaan pesawat generasi lama yang lebih boros bahan bakar.

Maskapai juga cenderung memprioritaskan tingkat keterisian kursi (load factor) dibandingkan mengejar frekuensi penerbangan.

Ketika harga avtur tinggi, setiap kursi kosong menjadi semakin mahal. Karena itu, maskapai dapat membatalkan penerbangan yang permintaannya rendah dan menggabungkan penumpang ke penerbangan lain agar kapasitas terisi lebih optimal.

Efisiensi lainnya dilakukan melalui berbagai langkah operasional, mulai dari mengurangi berat pesawat, menerapkan penggunaan satu mesin saat pesawat bergerak di darat, mengurangi pemakaian auxiliary power unit (APU) dengan memanfaatkan listrik dari bandara, menggunakan kendaraan penarik menuju landasan, mengoptimalkan pengisian air dan bahan bakar, hingga menyusun rencana penerbangan yang lebih hemat energi.

Menurut McKinsey, perubahan perilaku operasional tersebut bahkan dapat menurunkan konsumsi bahan bakar sekitar 1 hingga 2 persen.

Selain efisiensi, maskapai juga terus mengevaluasi strategi harga. Tim pengelola pendapatan perlu memantau apakah kenaikan tarif masih dapat diterima pasar atau justru membuat permintaan turun terlalu dalam sehingga lebih menguntungkan mengurangi frekuensi penerbangan.

Industri penerbangan pernah menghadapi kondisi serupa

Meski harga avtur saat ini kembali melonjak, McKinsey menilai industri penerbangan bukan pertama kali menghadapi situasi tersebut.

Pada periode 2011 hingga 2013, harga nominal avtur rata-rata mencapai sekitar 130 dollar AS per barrel. Jika disesuaikan dengan inflasi saat ini, nilainya setara sekitar 180 dollar AS per barrel.

Pengalaman tersebut menunjukkan maskapai telah beberapa kali menghadapi periode harga bahan bakar yang tinggi.

Akan tetapi, setiap lonjakan harga tetap membutuhkan waktu sebelum akhirnya tercermin pada harga tiket, karena maskapai harus menyeimbangkan antara kenaikan biaya operasional, daya beli penumpang, dan tingkat permintaan perjalanan.

Dengan kata lain, harga tiket pesawat tidak hanya mengikuti pergerakan harga minyak dunia.

Selama harga avtur masih tinggi dan pasokannya belum sepenuhnya pulih, ruang bagi maskapai untuk menurunkan tarif juga akan tetap terbatas.

Itu sebabnya, bagi penumpang, harga tiket pesawat sering kali terasa lebih sulit turun daripada naik.

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi menyatakan komponen biaya tambahan (fuel surcharge/FS) akan dihapus apabila tarif batas atas (TBA) tiket pesawat yang baru resmi diberlakukan pemerintah sebagai acuan tarif.

Menurut Dudy, TBA merupakan komponen yang memuat berbagai biaya operasional maskapai penerbangan, termasuk biaya tambahan bahan bakar atau fuel surcharge yang selama ini diberlakukan dalam kondisi tertentu.

"Mengenai TBA pesawat, kalau TBA itu kan isinya komponen biaya-biaya dari para airlines ya. Itu biaya operasional dan sebagainya, termasuk di antaranya ada fuel surcharge. Nah kalau nanti diberlakukan TBA maka fuel surcharge itu ditiadakan," kata Menhub dikonfirmasi di Jakarta, Minggu.

Dudy mengatakan penyesuaian tersebut diperlukan karena TBA yang berlaku saat ini terakhir ditetapkan pada 2019 ketika kondisi nilai tukar rupiah dan harga avtur masih berbeda dibandingkan saat ini.

Menurut dia, perubahan kondisi ekonomi tersebut membuat struktur biaya operasional maskapai juga mengalami perubahan sehingga diperlukan penyesuaian terhadap komponen tarif batas atas penerbangan domestik.

Ia mengungkapkan maskapai sebelumnya mengusulkan penyesuaian fuel surcharge karena fluktuasi harga avtur dinilai sangat dinamis, sehingga mekanisme tersebut dianggap lebih mampu menjawab kebutuhan operasional perusahaan.

Namun, pemerintah hingga kini belum melakukan perubahan terhadap TBA karena fokus utama saat ini masih berkaitan dengan penerapan fuel surcharge yang berlaku sebagai penyesuaian sementara.

Dudy menegaskan pemberlakuan TBA terbaru nantinya akan mengakomodasi kondisi biaya operasional saat ini, sehingga keberadaan fuel surcharge tidak lagi diperlukan sebagai komponen tambahan tarif penerbangan.

Karena itu, dia berharap harga avtur dapat kembali mendekati kondisi sebelum pemberlakuan fuel surcharge agar penerapan TBA terbaru dapat segera dilaksanakan sesuai perencanaan.

Selain harga avtur, pemerintah juga akan terus mencermati tren harga minyak dunia sebagai salah satu indikator yang mempengaruhi biaya operasional industri penerbangan nasional.

Menurut Dudy, apabila harga avtur telah kembali mendekati kondisi normal seperti sebelum kenaikan pada April lalu, pemerintah akan sesegera mungkin memberlakukan TBA baru sebagai dasar penetapan harga tiket pesawat.

Adapun, pemerintah telah merumuskan TBA tiket pesawat terbaru, yang akan diberlakukan setelah harga avtur dan kondisi geopolitik global kembali stabil.

Sebelumnya, Kementerian Perhubungan menyesuaikan besaran fuel surcharge angkutan udara guna merespons fluktuasi harga avtur guna menjaga keseimbangan biaya operasional maskapai serta keterjangkauan tarif penerbangan.

Hal itu tertuang dalam Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 1041 Tahun 2026 tentang Besaran Biaya Tambahan (Surcharge) sebagai dampak adanya Fluktuasi Bahan Bakar (Fuel Surcharge) Tarif Penumpang Pelayanan Kelas Ekonomi Angkutan Udara Niaga Berjadwal Dalam Negeri.

"Penyesuaian fuel surcharge dilakukan berdasarkan mekanisme dan formulasi yang telah ditetapkan dalam regulasi," kata Direktur Jenderal Perhubungan Udara Kemenhub Lukman F. Laisa dalam keterangan di Jakarta, Sabtu (16/5).

Dalam Keputusan Menteri tersebut disebutkan besaran fuel surcharge ditetapkan berdasarkan rata-rata harga avtur yang ditetapkan oleh penyedia bahan bakar penerbangan.

"Adapun persentase surcharge tertinggi berkisar antara 10 persen hingga 100 persen dari tarif batas atas dengan menyesuaikan fluktuasi harga avtur yang berlaku," ujar Lukman.

Berdasarkan evaluasi harga avtur yang ditetapkan oleh penyedia bahan bakar penerbangan per 1 Mei 2026, harga avtur rata-rata tercatat sebesar Rp29.116 per liter, Badan Usaha Angkutan Udara niaga berjadwal dalam negeri dapat menerapkan biaya tambahan (fuel surcharge) maksimal sebesar 50 persen dari tarif batas atas sesuai kelompok layanan.

Penerapan fuel surcharge tersebut diberlakukan oleh maskapai penerbangan mulai tanggal 13 Mei 2026.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Riza Mulyadi
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Perhubungan menyatakan kebijakan pajak pertambahan nilai ditanggung pemerintah (PPN DTP) sebesar 100 persen untuk tiket pesawat ekonomi penerbangan domestik bertujuan menjaga daya beli masyarakat selama periode libur sekolah.

Direktur Jenderal Perhubungan Udara Kemenhub Lukman F Laisa mengatakan melalui kebijakan itu, PPN atas tarif dasar (base fare) dan fuel surcharge untuk penerbangan domestik kelas ekonomi ditanggung pemerintah sebesar 100 persen.

"Pelaksanaan kebijakan PPN DTP untuk tiket pesawat kelas ekonomi pada periode libur sekolah berjalan dengan baik sebagai upaya pemerintah menjaga daya beli masyarakat dan mendukung mobilitas nasional," kata Lukman saat dikonfirmasi di Jakarta, Sabtu.

Fasilitas itu berlaku untuk pembelian tiket sejak berlakunya peraturan hingga 5 Juli 2026, dengan periode penerbangan pada 24 Juni hingga 5 Juli 2026.

Kebijakan tersebut merupakan tindak lanjut dari Peraturan Menteri Keuangan Nomor 43 Tahun 2026 tentang Pajak Pertambahan Nilai atas Penyerahan Jasa Angkutan Udara Niaga Berjadwal Dalam Negeri Kelas Ekonomi pada Periode Libur Sekolah yang Ditanggung Pemerintah Tahun Anggaran 2026.

Lukman menyampaikan kebijakan itu merupakan bentuk sinergi pemerintah dalam memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk melakukan perjalanan selama masa libur sekolah sekaligus menjaga daya beli di tengah meningkatnya kebutuhan masyarakat pada periode tersebut.

Program PPN DTP merupakan salah satu langkah pemerintah untuk memberikan stimulus kepada masyarakat agar dapat melakukan perjalanan udara dengan biaya yang lebih ringan selama periode libur sekolah.

"Dengan demikian, masyarakat memiliki ruang yang lebih besar dalam mengelola pengeluaran perjalanan dan kebutuhan lainnya,” ujar Lukman.

Berdasarkan hasil pemantauan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara melalui aplikasi Air Transport Inspection System (ArTIS) pada data penjualan 24 Juni 2026, penerapan kebijakan PPN DTP telah memberikan manfaat langsung kepada masyarakat melalui penyesuaian harga tiket pada sejumlah rute penerbangan domestik kelas ekonomi.

"Hasil pemantauan juga menunjukkan seluruh maskapai telah menerapkan kebijakan tersebut sesuai ketentuan yang berlaku," katanya.

Implementasi program itu diharapkan dapat mendukung kelancaran mobilitas masyarakat selama libur sekolah, memperkuat konektivitas antarwilayah, serta memberikan dampak positif bagi sektor pariwisata dan perekonomian nasional.

Direktorat Jenderal Perhubungan Udara terus melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala guna memastikan manfaat kebijakan itu dapat dirasakan secara optimal oleh masyarakat serta dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku.

"Kami mengimbau masyarakat untuk memanfaatkan program ini selama periode yang telah ditetapkan. Pemerintah akan terus berupaya menjaga keseimbangan antara keterjangkauan layanan transportasi udara, keberlangsungan usaha maskapai, serta aspek keselamatan, keamanan, dan pelayanan penerbangan," sebut Lukman.

Selain melakukan pemantauan, Direktorat Jenderal Perhubungan Udara juga melaksanakan pengawasan secara intensif terhadap kepatuhan badan usaha angkutan udara dalam menerapkan kebijakan PPN DTP, tarif batas atas, serta ketentuan fuel surcharge yang berlaku.

Apabila dalam pelaksanaannya ditemukan pelanggaran terhadap ketentuan tersebut, Kementerian Perhubungan akan mengambil langkah penegakan hukum sesuai peraturan perundang-undangan, termasuk pemberian sanksi administratif kepada maskapai yang tidak mematuhi ketentuan yang telah ditetapkan.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Perhubungan (Kemenhub) mengungkapkan sejatinya pemerintah hampir rampung menggodok tarif batas atas (TBA) dan tarif batas bawah (TBB) yang menjadi landasaran harga tiket pesawat yang baru.

Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi menjelaskan, formulasi angka TBA baru sebenarnya telah selesai dirumuskan. Namun, implementasinya masih menunggu momentum ketika harga bahan bakar penerbangan kembali mendekati kondisi normal.

"Saya rasa angkanya sudah diformulasikan, tinggal menunggu momentum harga fuel stabil," ujarnya dalam Media Briefing, dikutip pada Sabtu (27/6/2026).

Menurutnya, kebijakan biaya tambahan atas kenaikan harga bahan bakar avtur atau fuel surcharge saat ini dipilih karena memberikan ruang penyesuaian yang lebih fleksibel bagi maskapai dalam menghadapi lonjakan harga yang terjadi beberapa waktu terakhir.

Dia mengatakan, pemerintah juga melakukan evaluasi terhadap komponen penyusun TBA yang terakhir ditetapkan pada 2019.

Peninjauan dilakukan karena sejumlah komponen biaya operasional penerbangan, termasuk kurs dan harga avtur, telah berubah signifikan dibandingkan saat regulasi tersebut diterbitkan.

Kementerian Perhubungan mensyaratkan implementasi TBA baru dalam beberapa kondisi. Seperti harga avtur dan minyak dunia serta geopolitik dunia yang mulai baik.

Dudy berharap implementasi TBA baru dapat dilakukan apabila harga avtur kembali mendekati level sebelum penerapan fuel surcharge pada Maret lalu. Menurutnya, saat itu harga avtur masih berada di kisaran Rp14.000 per liter sebelum kemudian mengalami kenaikan pada April.

"Kalau kemudian avtur sudah mendekati dengan kondisi pada saat itu, kita dengan sesegera mungkin akan melakukan TBA yang baru," jelasnya.

Dalam skema baru tersebut, fuel surcharge tidak lagi diberlakukan karena seluruh komponen biaya operasional telah diakomodasi dalam formula TBA.

Meski demikian, pemerintah tetap membuka ruang penyesuaian fuel surcharge apabila kembali terjadi gejolak harga avtur seperti yang terjadi sebelumnya.

"Kalau dalam kondisi yang tidak terjadi apa-apa, maka kita akan menggunakan TBA sebagai patokan untuk menentukan harga tiket. Namun, apabila terjadi kondisi seperti kemarin, dimungkinkan juga adanya adjustment terhadap fuel surcharge," katanya.

Pengaturan tarif penerbangan domestik kelas ekonomi di Indonesia sejatinya sudah berlangsung sejak Undang-Undang No. 1/2009 tentang Penerbangan diberlakukan.

Pemerintah melalui Kementerian Perhubungan menetapkan dua instrumen utama, yakni tarif batas atas (TBA) dan tarif batas bawah (TBB). Menurut Pasal 1 ayat 5 Peraturan Menteri Perhubungan No. 20/2019, TBA merupakan harga jasa tertinggi atau maksimum yang diizinkan diberlakukan maskapai penerbangan niaga berjadwal.

Dalam beleid itu pula tertulis pada Pasal 23 (1) bahwa pemerintah perlu melakukan evaluasi rutin setiap 3 bulan sekali apabila terjadi perubahan signifikan terhadap komponen tiket, seperti harga avtur, dan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS.

Setidaknya, perubahan perlu dilakukan apabila terjadi kenaikan total biaya operasi pesawat udara paling sedikit 10%.

Sementara saat ini, fuel surcharge telah mencapai 50%, sesuai dengan rentang harga avtur yang diatur dalam Keputusan Menteri Perhubungan No. KM 1041/2026. Hal tersebut akibat harga avtur yang melonjak lebih dari 70% sejak April 2026.

Kementerian Perhubungan (Kemenhub) bakal mengatur tarif batas atas (TBA) tiket pesawat saat harga avtur dan kondisi geopolitik stabil.

Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi menyampaikan penetapan TBA tersebut melalui formulasi baru yang telah dirumuskan oleh pihaknya.

"Mengenai TBA sekarang sudah dirumuskan. Mungkin pada saatnya nanti ketika harga avtur ini diharapkan sudah kembali stabil, maka kita akan memberlakukan TBA dengan formula yang baru," ujar Dudy dalam Media Briefing di Restoran Seribu Rasa, Jakarta Selatan, Jumat (26/6).

Dudy menjelaskan rencana tersebut dengan menimbang keberlanjutan berbagai operator penerbangan yang saat ini hanya dilakukan penyesuaian fuel surcharge imbas dari harga avtur yang melonjak.

"Saat ini yang diberlakukan adalah penyesuaian fuel surcharge karena ini dirasakan lebih tepat oleh khususnya teman-teman dari operator penerbangan," terangnya.

Kemenhub merumuskan formulasi TBA tiket pesawat yang baru tersebut dengan mempertimbangkan sejumlah komponen yang diatur dalam Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 106 Tahun 2019 tentang Tarif Batas Atas Penumpang Pelayanan Kelas Ekonomi Angkutan Udara Niaga Berjadwal Dalam Negeri.

"Waktu kita menetapkan TBA terakhir (2019), di situ ada beberapa komponen yang berkaitan dengan biaya penerbangan yang harus kita review, kita sesuaikan dengan kondisi yang ada sekarang," beber Dudy.

Kendati demikian, Dudy belum membeberkan besaran angka penyesuaian TBA tiket pesawat yang baru.

"Saya rasa mungkin sudah diformulasikan angkanya, tinggal menunggu momentum pada saat harga fuel sudah relatif stabil," pungkasnya.

IDXChannel - Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi mengatakan penyesuaian tarif batas bawah/tarif batas atas (TBB/TBA) akan diberlakukan ketika harga avtur sudah berangsur stabil.

Menhub bilang saat ini penyusunan aturan hingga skema penghitungan TBA yang baru sudah rampung dilakukan. Terdapat salah satu komponen pembentukan harga tiket yang dihilangkan dari adanya aturan TBA yang baru ini, yaitu pengenaan fuel surcharge.

Ia menjelaskan, fuel surcharge sebetulnya diterapkan untuk menjaga margin maskapai menghadapi kenaikan harga avtur. Sehingga ketika harga avtur kemudian akan turun, maka TBA baru akan diterapkan dan fuel surcharge ditiadakan.

"Sehingga diharapkan ketika harga avtur kembali normal, maka pemberlakuan TBA baru dilakukan. Angkanya sudah diformulasikan, tinggal menunggu pada saat harga fuel stabil," ujarnya dalam media briefing di Jakarta, Jumat (26/6/2026).

Lebih jauh, Menhub mengungkapkan TBA tersebut akan diberlakukan ketika harga avtur kembali pada posisinya di Maret 2026 lalu, yakni sekitar Rp14.000 per liter di Bandara Soekarno-Hatta. Adapun harga avtur yang berlaku Juni 2026 ini tercatat telah mengalami penurunan menjadi Rp22.190 per liter.

"Harapannya kalau misal harga avtur bisa kembali sebelum kita memberlakukan fuel surcharge (Maret), itu yang kemudian kita harapkan untuk memberlakukan TBA yang baru," lanjutnya.

Meski demikian, Menhub masih belum menyebutkan besaran kenaikan harga tiket pesawat yang baru pasca TBA diterapkan. Akan tetapi kenaikan TBA ini diperkirakan tidak membuat harga tiket naik signifikan karena tidak ada lagi pungutan fuel surcharge.

"Kalau nanti diberlakukan TBA, maka fuel surcharge itu ditiadakan. Jadi sudah tidak ada karena kita sudah menyesuaikan dengan kondisi TBA yang baru," tambahnya.

(Febrina Ratna Iskana)

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi menyampaikan berbagai stimulus di sektor transportasi selama periode libur sekolah 2026 bertujuan meringankan biaya perjalanan masyarakat sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan mobilitas. Menurut Dudy, pemerintah melalui Kementerian Perhubungan telah merancang sejumlah insentif yang berlaku pada periode tertentu selama musim liburan.

"Stimulus transportasi meliputi semua moda transportasi, baik transportasi darat, laut, udara, maupun kereta api," ujar Dudy saatmedia briefingmengenai sejumlah isu strategis terkini di sektor transportasi di Jakarta, Jumat (26/6/2026).

Untuk transportasi penyeberangan, kata Dudy, pembebasan tarif jasa kepelabuhanan berlaku pada 20 Juni hingga 5 Juli 2026. Program ini diperkirakan akan dimanfaatkan sekitar 160 ribu penumpang dan 377 ribu kendaraan yang melintasi sejumlah lintasan utama, seperti Merak–Bakauheni, Ketapang–Gilimanuk, Padangbai–Lembar, Kayangan–Pototano, Sape–Labuan Bajo, Kuala Tungkal–Tanjung Uban, hingga Ajibata–Ambarita.

"Untuk sektor transportasi laut, diberikan diskon tiket angkutan laut kepada PT Pelayaran Nasional Indonesia atau PT Pelni sebesar 30 persen dari tarif dasar," ucap Dudy.

Dudy menjelaskan diskon tersebut berlaku selama masa libur sekolah, yakni mulai 20 Juni hingga 15 Agustus 2026, dengan estimasi penerima manfaat mencapai sekitar 693 ribu penumpang. Potongan harga diberikan kepada seluruh penumpang kelas ekonomi pada seluruh trayek kapal penumpang bersubsidi (public service obligation/PSO).

Sementara itu, pada sektor penerbangan, lanjut Dudy, pemerintah memberikan insentif berupa penanggungan atau pembebasan PPN sebesar 100 persen dari tarif dasar tiket pesawat yang berlaku pada 24 Juni hingga 5 Juli 2026.

Dudy mengatakan pemerintah juga memberikan diskon tiket kereta api kelas ekonomi sebesar 30 persen pada periode 27 Juni hingga 5 Juli 2026.

"Program tersebut diperkirakan akan dimanfaatkan sekitar 1,043 juta penumpang," lanjut Dudy.

Dudy berharap seluruh stimulus tersebut benar-benar dimanfaatkan masyarakat. Dia optimistis insentif tersebut mampu memberikan dampak positif terhadap perekonomian nasional.

"Dengan banyaknya mobilitas masyarakat, diharapkan terjadi pertumbuhan ekonomi yang baik selama liburan," sambungnya.

Dalam kesempatan yang sama, Dudy juga menjelaskan perkembangan kebijakan tarif tiket pesawat. Dudy mengatakan pemerintah saat ini belum menerapkan perubahan tarif batas atas (TBA) dan masih menggunakan mekanisme penyesuaianfuel surcharge.

"Saat ini, berkaitan dengan harga tiket dan tarif batas atas, memang masih dibicarakan. Adapun yang diberlakukan saat ini adalah penyesuaianfuel surcharge," lanjut dia.

Menurut Dudy, langkah tersebut dipilih karena dianggap paling tepat untuk mengakomodasi kenaikan harga avtur yang terjadi dalam beberapa waktu terakhir. Dudy mengatakan hal ini mendapat respons positif dari industri penerbangan nasional.

"Dari pihak maskapai menganggap penyesuaianfuel surchargeitu bisa menjawab kenaikan harga avtur," ungkap Dudy.

Meski demikian, lanjut dia, pemerintah telah menyusun formulasi baru tarif batas atas. Dudy mengatakan kebijakan tersebut akan diterapkan setelah harga bahan bakar kembali stabil.

"Mungkin pada saatnya nanti, ketika hargafuelini sudah kembali stabil, maka kita akan memberlakukan TBA dengan formula yang baru," lanjutnya.

Dudy menambahkan evaluasi yang dilakukan bukan sekadar mengubah formula tarif, melainkan meninjau kembali berbagai komponen biaya penerbangan yang terakhir disusun pada 2019 agar sesuai dengan kondisi industri saat ini.

Dudy optimistis tarif batas atas dan tarif batas bawah yang baru dapat diberlakukan apabila harga avtur dan kondisi geopolitik global semakin stabil.

"Kita melihat sekarang hargafueldunia sudah mulai menurun. Apabila kondisi geopolitik dunia juga sudah mulai baik, maka kita akan memberlakukan tarif batas atas dan tarif batas bawah yang terbaru," kata Dudy.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi menyatakan pemerintah telah merumuskan tarif batas atas (TBA) tiket pesawat terbaru yang akan diberlakukan setelah harga avtur dan kondisi geopolitik global kembali stabil.

"Mengenai TBA, sekarang sudah dirumuskan. Mungkin pada saatnya nanti, ketika harga fuel ini sudah kembali stabil, maka kita akan memberlakukan TBA dengan formula yang baru," kata Menhub dalam bincang bersama awak media di Jakarta, Jumat.

Dia menyampaikan penerapan TBA terbaru tersebut masih menunggu kondisi harga avtur dunia kembali stabil sehingga kebijakan dapat diterapkan dengan mempertimbangkan keberlanjutan industri penerbangan nasional.

Kementerian Perhubungan telah menyelesaikan perumusan besaran tarif batas atas baru yang kini hanya menunggu momentum yang tepat untuk mulai diberlakukan kepada seluruh maskapai penerbangan.

Meski demikian, Menhub tidak menjelaskan lebih rinci mengenai besaran tarif tersebut.

"Saya rasa angkanya sudah diformulasikan, tinggal menunggu momentum pada saat harga fuel sudah relatif stabil," ujar Dudy.

Dia menegaskan penyusunan kebijakan tersebut dilakukan melalui peninjauan kembali komponen pembentuk tarif yang sebelumnya digunakan saat penetapan tarif batas atas terakhir pada 2019.

Evaluasi dilakukan terhadap berbagai komponen biaya operasional penerbangan agar besaran tarif baru lebih mencerminkan kondisi industri dan perkembangan biaya transportasi udara saat ini.

Pemerintah menilai perubahan berbagai komponen biaya penerbangan sejak 2019 menjadi dasar penting untuk melakukan penyesuaian kebijakan tarif batas atas yang lebih relevan.

Selain mempertimbangkan harga avtur, pemerintah juga mencermati perkembangan kondisi geopolitik global yang berpengaruh terhadap fluktuasi harga bahan bakar penerbangan dunia.

Kementerian Perhubungan melihat tren harga avtur dunia mulai mengalami penurunan sehingga peluang penerapan tarif batas atas baru semakin terbuka apabila stabilitas terus terjaga.

Pemerintah berharap kebijakan tarif batas atas terbaru nantinya dapat menjaga keseimbangan antara kepentingan masyarakat untuk memperoleh layanan yang terjangkau dan keberlangsungan usaha industri penerbangan nasional.

"Kita melihat sekarang harga fuel dunia sudah mulai menurun. Apabila kondisi geopolitik dunia juga sudah mulai baik, maka kita akan memberlakukan tarif batas atas dan tarif batas bawah yang terbaru," imbuh Menhub.

Adapun ketentuan TBA tiket pesawat saat ini masih mengacu pada Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 106 Tahun 2019 tentang Tarif Batas Atas Penumpang Pelayanan Kelas Ekonomi Angkutan Udara Niaga Berjadwal Dalam Negeri.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi menyatakan pemerintah telah merumuskan tarif batas atas (TBA) tiket pesawat terbaru, yang akan diberlakukan setelah harga avtur dan kondisi geopolitik global kembali stabil.

"Mengenai TBA, sekarang sudah dirumuskan dan mungkin pada saatnya nanti ketika harga fuel ini sudah kembali stabil, maka kita akan memberlakukan TBA dengan formula yang baru," kata Menhub dalam bincang bersama awak media di Jakarta, Jumat.

Dia menyampaikan penerapan TBA terbaru tersebut masih menunggu kondisi harga avtur dunia kembali stabil, sehingga kebijakan dapat diterapkan dengan mempertimbangkan keberlanjutan industri penerbangan nasional.

Kementerian Perhubungan telah menyelesaikan perumusan besaran tarif batas atas baru yang kini hanya menunggu momentum tepat untuk mulai diberlakukan kepada seluruh maskapai penerbangan.

Meski begitu, Menhub tidak menjelaskan lebih rinci mengenai besaran tarif tersebut.

"Saya rasa angkanya sudah diformulasikan, tinggal menunggu momentum pada saat harga fuel sudah relatif stabil," beber Dudy.

Namun, dia menegaskan penyusunan kebijakan tersebut dilakukan melalui peninjauan kembali komponen pembentuk tarif yang sebelumnya digunakan saat penetapan tarif batas atas terakhir pada 2019.

Evaluasi dilakukan terhadap berbagai komponen biaya operasional penerbangan agar besaran tarif baru lebih mencerminkan kondisi industri dan perkembangan biaya transportasi udara saat ini.

Pemerintah menilai perubahan berbagai komponen biaya penerbangan sejak 2019 menjadi dasar penting untuk melakukan penyesuaian kebijakan tarif batas atas yang lebih relevan.

Selain mempertimbangkan harga avtur, pemerintah juga mencermati perkembangan kondisi geopolitik global yang berpengaruh terhadap fluktuasi harga bahan bakar penerbangan dunia.

Kementerian Perhubungan melihat tren harga avtur dunia mulai mengalami penurunan sehingga peluang penerapan tarif batas atas baru semakin terbuka apabila stabilitas terus terjaga.

Pemerintah berharap kebijakan tarif batas atas terbaru nantinya menjaga keseimbangan antara kepentingan masyarakat memperoleh layanan terjangkau dan keberlangsungan usaha industri penerbangan nasional.

"Kita melihat sekarang harga fuel dunia sudah mulai menurun, dan apabila kondisi geopolitik dunia juga sudah mulai baik, maka kita akan memberlakukan tarif batas atas dan tarif batas bawah yang terbaru," imbuh Menhub.

Adapun ketentuan TBA tiket pesawat saat ini masih mengacu pada Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 106 Tahun 2019 tentang Tarif Batas Atas Penumpang Pelayanan Kelas Ekonomi Angkutan Udara Niaga Berjadwal Dalam Negeri.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2026