Bisnis.com, JAKARTA - Kebutuhan peserta Program JKN untuk mendapat respons yang cepat dan solutif saat mengalami kendala di lapangan, mendapat perhatian khusus dari jajaran Direksi BPJS Kesehatan periode 2026-2031. Komitmen ini dibuktikan dengan diluncurkannya 8 ProgramQuick Winsyang ditargetkan tuntas terlaksana dalam 100 hari kerja pertama Direksi BPJS Kesehatan baru. Direktur Utama BPJS Kesehatan, Prihati Pujowaskito, menjelaskan bahwaQuick Winsini terdiri atas 4 ProgramCustomer Centricdan 4 ProgramCollaborative.

“Program Customer Centric kami kembangkan secara khusus untuk mengakomodasi kebutuhan fundamental peserta JKN yang dirumuskan dengan menjaring aspirasi masyarakat. Harapan masyarakat sama, yaitu bisa direspons dengan cepat dan secara solutif apabila mereka menemui masalah saat mengakses layanan administrasi atau layanan kesehatan. Secara paralel, ProgramCollaborativejuga dijalankan untuk memperluas jangkauan layanan terintegrasi, sehingga melibatkan sinergi dengan berbagaistakeholdersdalam implementasinya,” jelas Pujo pada Rabu (15/04).

Adapun 4 ProgramCustomer Centrictersebut meliputi 1) Respons Cepat Solutif, 2) Iuran Kuat, 3) Program Pengelolaan Penyakit Kronis (Prolanis) Muda, dan 4) Eliminasi Inefisiensi. Langkah Respons Cepat Solutif difokuskan untuk menangani keluhan peserta JKN terhadap pelayanan BPJS Kesehatan atau mitranya, sekaligus meningkatkan jangkauan komunikasi hingga ke pedesaan.

“Quick Wins ini juga merupakan wujud komitmen kami dalam mendukung salah satu poin Asta Cita Presiden Prabowo, yakni memperkuat pembangunan SDM yang salah satunya melalui kesehatan. Program JKN sudah memberikan dampak yang luar biasa bagi masyarakat Indonesia, ada banyak orang yang sudah merasakan manfaat kehadirannya. Oleh karena itu, kami mohon dukungan segenap pihak untuk bersama-sama mengawal Program JKN ini supaya bisa berjalan semakin baik lagi,” ujar Pujo usai acaraLaunching PANDAWA 24 Jam dan Quick Wins 100 Hari Kerja Pertamatersebut.

Direktur Kepesertaan BPJS Kesehatan, Akmal Budi Yulianto, menambahkan bahwa salah satu inovasi yang dikembangkan dalamQuick WinsRespons Cepat Solutif adalah Pelayanan Administrasi melalui Whatsapp (PANDAWA) 24 jam. Jika dahulu peserta JKN hanya bisa mengakses PANDAWA pada 08.00-17.00 waktu setempat, maka kini masyarakat bisa mengakses PANDAWA denganchatke nomor Whatsapp 08118165165 selama 24 jam penuh.

“Di samping layanan PANDAWA 24 jam, kami juga berkomitmen menghadirkan layanan prioritas dengan standar waktu layanan kurang dari 5 menit. Kami menjamin bahwa layanan-layanan prioritas ini akan direspons dalam waktu kurang dari 5 menit oleh petugas PANDAWA. Ini adalah standar baru layanan cepat yang kami persembahkan bagi peserta JKN,” ungkap Akmal.

Layanan prioritas yang dimaksud mencakup tiga hal.Pertama,penambahan anggota keluarga bagi peserta bayi baru lahir PBI JK, pegawai swasta/BUMN/BUMD, PNS/TNI/POLRI dan pensiunan/veteran.Kedua, pengaktifan kembali status kepesertaan JKN bagi anak usia di atas 21 tahun yang masih kuliah, peserta Pekerja Penerima Upah (PPU) nonaktif yang berpindah segmen menjadi peserta mandiri, dan WNI yang kembali dari luar negeri.Ketiga, perubahan atau perbaikan data berupa golongan dan gaji PNS/TNI/POLRI, nomorhandphone, dan perubahan identitas (NIK, KK, tanggal lahir, dan alamat).

“Indonesia sudah masuk ke arah digital welfare state. Artinya, layanan publik ke depan bisa bergerak dari reaktif menjadi proaktif. Layanan publik yang cepat dan solutif menjadi yang utama, digitalisasi membantu kita melawan inefisiensi waktu. PANDAWA 24 jam merupakan arah besar transformasi digital nasional,” kata Menteri Komunikasi dan Digital, Meutya Hafid, yang hadir dalam acara tersebut.

Sementara itu, Wakil Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Wakil Kepala BKKBN, Ratu Ayu Isyana Bagoes Oka, mengatakan bahwa akses layanan kesehatan yang mudah dan responsif merupakan fondasi utama untuk membangun kualitas SDM. Ia pun mengapresiasi PANDAWA 24 jam danQuick WinsBPJS Kesehatan yang dinilainya merupakan terobosan besar untuk menjawab kebutuhan masyarakat.

“Inovasi PANDAWA 24 jam merupakan langkah progresif yang sangat relevan dengan kebutuhan masyarakat. BPJS Kesehatan membuktikan bahwa negara hadir memberikan kemudahan akses bagi seluruh masyarakat tanpa terikat ruang dan waktu,” jelas Wakil Ketua BAZNAS RI, Zainul Tauhid Sa’adi.

Adapun Program Customer Centric lainnya adalah Iuran Kuat, yakni optimalisasi penerimaan iuran dengan melibatkan kolaborasistakeholdersJKN, misalnya dalam bentuk donasicorporate social responsibility(CSR), serta cicilan iuran secara harian dan mingguan (pengembangan Program REHAB). Di sisi lain, ada pula Program Prolanis Muda yang diperuntukkan bagi peserta penderita diabetes melitus dan hipertensi di bawah usia 45 tahun. Di samping itu, juga dilakukan eliminasi inefisiensi melalui optimalisasi pencegahan, pendeteksian, dan penanganan perilaku inefisiensi (termasuk fraud) dan pemanfaatan ‘Intelligence Claim’ berbasis artificial intelligence (AI) untuk membantu proses verifikasi klaim.

Di sisi lain, 4 Program Collaborative meliputi: 1) P-Care MBG untuk memantau tumbuh kembang siswa penerima MBG di 3 sekolah, serta status kesehatan dan kepesertaan JKN petugas SPPG di 3 lokasi SPPG; 2) Siswa Sehat Sekolah Rakyat, yaitu pemeriksaan kesehatan berkala siswa di 3 sekolah rakyat; 3) Desa Sehat JKN, yang melibatkan kerja sama dengan Koperasi Merah Putih (KDMP) dalam uji coba penyelenggaraan jaminan kesehatan dengan KDMP sebagai agen fasilitator; serta 4) JKN 3T, yakni kerja sama dengan kapal bantu rumah sakit TNI AL ke daerah 3T, serta pengiriman tenaga kesehatan ke daerah 3T.

Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto menyatakan pemerintahannya berhasil menghemat anggaran negara sekitar US$18 miliar atau sekitar Rp303,14 triliun dalam beberapa bulan pertama masa kepemimpinannya.

Pernyataan tersebut disampaikan saat menghadiri Business Summit US–Asean di U.S. Chamber of Commerce, Washington D.C., Kamis (19/2/2026).

Menurut Prabowo, penghematan tersebut berasal dari pemangkasan inefisiensi dan pembatalan proyek-proyek yang dinilai tidak produktif. Dia menilai langkah ini sejalan dengan upaya efisiensi birokrasi yang juga menjadi perhatian sejumlah negara lain.

“Saya merasa menjadi salah satu Presiden Indonesia yang dalam tiga bulan pertama pemerintahannya berhasil menghemat US$18 miliar secara tunai,” ujarnya.

Prabowo mengungkapkan bahwa salah satu langkah efisiensi dilakukan dengan mengurangi pengeluaran untuk kegiatan seremonial di instansi pemerintah. Dia menilai tradisi perayaan hari ulang tahun lembaga dan daerah sering menghabiskan anggaran besar tanpa dampak langsung bagi masyarakat.

Dia meminta perayaan dilakukan secara sederhana di lingkungan kantor, misalnya dengan makan siang bersama, guna menjaga rasionalitas penggunaan anggaran.

Selain itu, pemerintah juga memangkas biaya perjalanan dinas luar negeri yang sebelumnya mencapai miliaran dolar. Prabowo menyoroti praktik studi banding ke luar negeri yang dinilai tidak efektif dan tidak relevan dengan kebutuhan Indonesia.

Kepala negara pun mencontohkan kunjungan tim studi banding ke Australia untuk mempelajari pengentasan kemiskinan, yang menurutnya tidak tepat mengingat negara tersebut termasuk salah satu negara terkaya di dunia. Ia juga menyinggung kunjungan ke Jepang pada masa libur Natal yang membuat agenda diskusi tidak berjalan optimal.

Prabowo mengakui kebijakan efisiensi tidak mudah diterapkan. Dia menyebut sempat muncul demonstrasi yang menentang langkah tersebut, yang menurutnya menjadi fenomena tidak lazim.

“Ini mungkin pertama kalinya dalam sejarah dunia ada demonstrasi yang menentang efisiensi pemerintah,” katanya.

Kendati demikian, dia menegaskan komitmennya untuk terus memangkas pemborosan demi menciptakan kepastian hukum dan iklim investasi yang sehat. Orang nomor satu di Indonesia itu pun menilai investor tidak akan masuk ke negara dengan ketidakpastian dan lemahnya penegakan hukum.

“Menurut pendapat saya sebagai orang yang juga pernah menjadi investor asing di negara ini tidak ada yang mau masuk ke dalam ekonomi yang penuh ketidakpastian, atau yang tidak memiliki kepercayaan pada proses hukum dan penegakan hukum. Ini adalah salah satu hal terpenting,” tuturnya.

Di sisi lain, Presiden Ke-8 RI itu juga menyoroti perubahan pola komunikasi antara pemerintah dan masyarakat di era digital. Dia mengaku sering menerima pesan langsung dari warga, termasuk anak-anak desa yang menyampaikan kondisi infrastruktur di daerah mereka.

Pernyataan tersebut menegaskan fokus pemerintahan Prabowo pada efisiensi anggaran, tata kelola yang rasional, serta respons cepat terhadap kebutuhan rakyat sebagai bagian dari upaya memperkuat kepercayaan publik dan daya tarik investasi.

Prabowo menilai akses informasi yang makin terbuka menuntut pemerintah untuk merespons cepat kebutuhan masyarakat agar kehadiran negara benar-benar dirasakan.

“Kami harus bereaksi cepat agar mereka merasa bahwa pemerintah pusat dan Presiden mereka mendengarkan dan bertindak,” tandas Prabowo.

IDXChannel - Wakil Ketua Komisi IV DPR, Panggah Susanto menilai industri pupuk di Tanah Air menghadapi masalah inefisiensi yang menyebabkan pabrikan susah berkembang.

Penerbitan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 113 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Pupuk Bersubsidi pun dinilai mampu menjawab inefisiensi industri pupuk nasional yang selama menjadi evaluasi dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Melalui aturan baru ini, Pemerintah mengubah skema pupuk subsidi 'cost plus' menjadi 'marked to market' yang mendukung efisiensi dan transparan bagi industri pupuk nasional.

"Komisis IV DPR RI mendukung kebijakan Presiden (Perpres 113 Tahun 2025) terkait subsidi pupuk, karena dengan skema Cost Plus Margin menyebabkan inefisiensi di industri pupuk," ujarnya dalam keterangan resmi, Kamis (18/12/2025).

Skema pupuk bersubsidi berbasis cost plus telah diterapkan selama kurang lebih 56 tahun. Selama periode tersebut industri pupuk sulit untuk melakukan revitalisasi atau pembangunan pabrik baru yang lebih efisien dan berdaya saing tinggi. Oleh karena itu, Panggah mengungkapkan bahwa Komisi IV DPR mendukung penerbitan Perpres 113 Tahun 2025 agar tidak menghambat perkembangan industri pupuk nasional.

"Dengan margin efektif yang diterima perusahaan pupuk hanya sekitar 4 persen, untuk industri manufaktur itu tidak cukup untuk mengadakan replacement pabrik-pabrik yang berumur tua. Saat ini beberapa pabrik sudah berusia tua lebih dari 40 tahun seperti Kujang 1, PIM 1 dan beberapa unit lagi," kata dia.

Panggah menyebut perubahan kebijakan dari Cost Plus Margin ke subsidi di hulu sangat penting. Panggah mengatakan perubahan kebijakan ini akan memberikan ruang untuk industri pupuk berkembang, termasuk mengembangkan industri lain, khususnya industri kimia yang sangat dibutuhkan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.

”Kalau kebijakan ini tidak diubah maka kemampuan industri pupuk yang sudah dibangun dalam waktu lama, akan kehilangan kemampuan mengembangkan usaha, termasuk pengembangan industri lain di luar business line pupuk,” ucap dia.

Penerbitan Perpres Nomor 113 Tahun 2025 merupakan penyempurnaan atas Perpres Nomor 6 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Pupuk Bersubsidi. Regulasi ini menitikberatkan pada perbaikan mekanisme pembayaran subsidi, penguatan pengawasan penyaluran, serta penegasan prioritas pemenuhan kebutuhan pupuk dalam negeri.

Perubahan paling mendasar dalam Perpres 113 terdapat pada mekanisme pembayaran subsidi pupuk sebagaimana diatur dalam Pasal 14. Pasal tersebut menyebutkan, BUMN Pupuk menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana subsidi untuk keperluan pengadaan bahan baku kepada kuasa pengguna anggaran. Dalam ketentuan baru tersebut, pembayaran subsidi untuk pengadaan bahan baku diberikan kepada BUMN Pupuk sebelum proses produksi dan penyaluran pupuk bersubsidi dilakukan.

Selain perubahan mendasar pada mekanisme pembayaran subsidi, Perpres 113 Tahun 2025 juga mempertegas sekaligus memperluas pengawasan pupuk bersubsidi, termasuk terhadap aspek penyaluran fisik dan akuntabilitas keuangan subsidi.

Pemerintah menerapkan skema baru berbasis marked to market untuk meningkatkan efisiensi pembayaran dan kinerja industri pupuk nasional. Sistem ini menyesuaikan harga pupuk berdasarkan harga pasar riil dan fluktuasi nilai tukar, dengan tujuan agar subsidi lebih tepat sasaran, lebih efisien, dan mendorong revitalisasi pabrik pupuk BUMN agar lebih kompetitif.

(NIA DEVIYANA)

industri nasional tidak akan pernah benar-benar bangkit hanya dengan bergantung pada insentif pajak atau subsidi. Kebangkitan sejati terjadi ketika pemerintah berhasil membersihkan "Aturan Karat" yang membelenggu di dalam, sambil memasang pagar yang

Jakarta (ANTARA) - Selama bertahun-tahun, perdebatan mengenai daya saing industri nasional cenderung menyeret pada masalah klasik: inefisiensi biaya logistik, ketertinggalan teknologi, atau kualitas sumber daya manusia.

Namun, jika kita melihat lebih dalam pada fakta di lapangan dan keluhan para pelaku usaha, akar masalahnya jauh lebih kompleks dan bersifat struktural.

Sebagai contoh, World Economic Forum (WEF) dalam laporan Global Competitiveness Index (GCI) telah berulang kali menyoroti bahwa peringkat daya saing Indonesia masih tertahan, khususnya pada pilar-pilar fundamental seperti infrastruktur dan institusi, yang memang terkait langsung dengan kepastian regulasi.

Industri kita saat ini bukan hanya berjuang di arena persaingan yang keras, tetapi juga menghadapi tekanan ganda yang datang dari berbagai arah, layaknya seorang atlet yang dipaksa bertanding dengan beban ganda.

Tekanan pertama datang dari dalam negeri, berbentuk tumpukan aturan yang rumit dan tumpang tindih. Para pelaku usaha kerap kali mengeluhkan energi dan modal mereka terkuras hanya untuk memenuhi berbagai perizinan yang saling kontradiktif antara satu kementerian dengan kementerian lain.

Kondisi ini, seperti yang diakui langsung oleh Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita, telah mengakibatkan investasi tertahan, pembangunan kapasitas produksi terhambat, dan iklim usaha menjadi tidak pasti.

Investor, baik domestik maupun asing, akan selalu menghindari tempat yang aturan mainnya tidak jelas. Keruwetan regulasi, disitat dari berbagai kajian hukum dan ekonomi, telah lama menjadi tembok tebal penghalang investasi.

Kekacauan regulasi ini berdampak nyata pada sektor-sektor kunci. Ambil contoh sektor Industri Karet. Meskipun Indonesia menyandang status sebagai produsen karet terbesar kedua di dunia, kita gagal mengoptimalkan nilai tambahnya.

Mengapa? Karena ketiadaan regulasi yang tegas dan insentif yang kuat untuk hilirisasi —pengolahan karet mentah menjadi produk bernilai tinggi seperti ban atau sarung tangan medis. Tanpa aturan yang memihak, potensi besar ini terus menguap, membuat potensi industri yang seharusnya menjadi raksasa hanya menjadi kurcaci.

Di saat industri domestik sedang berjuang di tengah keruwetan aturan internal, mereka juga harus menghadapi tekanan kedua yang lebih agresif, yaitu dari luar. Pasar Indonesia, yang memiliki populasi besar, telah menjadi sasaran empuk produk-produk asing.

Menperin secara terbuka menegaskan bahwa banyak industri lokal yang punya potensi, terpaksa tumbang bukan karena tidak mampu, melainkan karena pasar domestik dibanjiri produk impor, baik yang masuk secara legal maupun yang ilegal.

Serbuan ini secara langsung memotong pangsa pasar industri lokal, menghilangkan insentif untuk berproduksi, dan memadamkan semangat inovasi.

Dalam konteks ekonomi global, desakan untuk membuka pasar seluas-luasnya sering dikaitkan dengan paham neoliberalisme. Namun, perdebatan ini perlu diletakkan dalam konteks yang proporsional.

Menperin memberikan argumen balasan yang kuat: negara-negara yang dianggap menganut liberalisme pasar, seperti Amerika Serikat, faktanya juga menggunakan Hambatan Non-Tarif (NTM) hingga sekitar 5.000, jauh lebih tinggi dari Indonesia yang baru sekitar 2.025.

Data ini menunjukkan bahwa Indonesia tidaklah terisolasi dalam upaya melindungi diri; justru kita memiliki hak dan ruang untuk lebih tegas. Mengingat 80 persen output industri diserap pasar lokal, melindungi pasar domestik harus menjadi prioritas tertinggi.

Strategi pemulihan

Oleh karena itu, jika masalah industri nasional adalah gabungan dari penyakit internal (regulasi) dan ancaman eksternal (impor), maka solusinya harus bersifat terpadu, konstruktif, dan berorientasi jangka panjang. Solusi ini harus berdiri di atas dua pilar utama.

Pilar pertama adalah Reformasi Regulasi Internal. Pemerintah harus secara radikal menerapkan konsep "Smart Regulation", yaitu aturan yang sederhana, adaptif, dan tepat sasaran.

Reformasi ini tidak hanya sebatas menerbitkan Undang-Undang baru, tetapi memastikan sinkronisasi antara peraturan di tingkat pusat, daerah, dan antarkementerian.

Energi pelaku usaha harus dibebaskan dari beban birokrasi, sehingga mereka dapat berfokus pada inovasi, bukan kepatuhan yang bertele-tele. Solusi ini juga harus memastikan bahwa regulasi yang lahir berfungsi untuk mendorong hilirisasi, bukan menghambatnya.

Pilar kedua adalah Proteksi Pasar Berdaulat. Langkah ini harus diwujudkan melalui penguatan instrumen perdagangan dan, yang paling efektif, kebijakan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN).

Reformasi TKDN, yang kini menurut laporan Kemenperin telah dibuat lebih mudah, murah, dan transparan, harus benar-benar diimplementasikan. Dengan mengoptimalkan TKDN, belanja pemerintah akan berfungsi sebagai demand raksasa yang secara otomatis menggerakkan industrialisasi.

Hal ini memberi kepastian pasar bagi industri, menarik investasi yang berorientasi lokal, dan secara perlahan mendorong substitusi impor. Langkah ini adalah cara paling elegan untuk memobilisasi kekuatan ekonomi dalam negeri tanpa harus melanggar komitmen perdagangan global secara ekstrem.

Pada akhirnya, industri nasional tidak akan pernah benar-benar bangkit hanya dengan bergantung pada insentif pajak atau subsidi. Kebangkitan sejati terjadi ketika pemerintah berhasil membersihkan "Aturan Karat" yang membelenggu di dalam, sambil memasang pagar yang strategis dan kokoh terhadap "Impor Bebas" dari luar.

Ketika kedua hal ini terpenuhi, kita akan melihat industri yang mampu berinovasi, menciptakan lapangan kerja, dan menjadi tulang punggung kemandirian ekonomi bangsa. Indonesia dapat beralih dari sekadar pasar bagi produk asing menjadi pemain manufaktur yang diperhitungkan secara global.

*) Rioberto Sidauruk adalah pemerhati industri strategis, bertugas sebagai Tenaga Ahli AKD DPR RI.

Copyright © ANTARA 2025

Jakarta, CNBC Indonesia-Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa meminta BPJS Kesehatan menyiapkan sistem untuk mencegah kebocoran yang berujung pada inefisiensi anggaran.

"Saya minta mereka untuk melakukan perbaikan di lapangan Jadi yang bocor-bocor dibetulin," kata Purbaya di kantornya, Jakarta, Rabu (22/10/2025)

Purbaya baru mengetahui sistem teknologi informasi BPJS Kesehatan sangat besar yang dikelola 200 pegawai.

"Saya minta dibuat lebih profesional lagi sehingga segala macam, betul-betul terintegrasi ini, sehingga kalau ada standard yang clear, yang di run oleh sistem IP yang berbasis AI," jelasnya.

Ini juga membantu pencegahan kecurangan, misalnya dalam pengadaan obat hingga alat kesehatan (alkes). "Sehingga kalau ada kecurangan, obatnya apa langsung detect semua," ujar Purbaya.

Purbaya juga menyoroti kewajiban penyediaan ventilator pada setiap RS, sementara pandemi covid-19 sudah berakhir. Alkes harus disesuaikan dengan kebutuhan RS.

"Jadi yang kayak gitu-gitu nanti saya minta mereka mengakses alat mana yang harus dibeli atau alat mana yang gak harus dibeli," pungkasnya.