Jakarta (ANTARA) - Pakar energi dari Universitas Padjajaran (Unpad) Yayan Satyakti menilai kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) jenis Pertamax menyumbang kenaikan inflasi di kisaran 0,3–0,7 poin, namun masih terkendali.

“Kenaikan Pertamax menambah inflasi tahun ini sekitar 0,3–0,7 poin, terasa, tetapi masih terkendali selama harga Pertalite dan solar subsidi tidak ikut naik,” ujar Yayan ketika dihubungi ANTARA dari Jakarta, Sabtu.

Yayan menjelaskan, tanpa kenaikan harga Pertamax, inflasi 2026 diperkirakan sekitar 2,6 persen. Dengan kenaikan ini, lanjut dia, proyeksi inflasi 2026 berada di kisaran 3,3 persen.

“Artinya, kenaikan Pertamax menambah sekitar 0,7 poin persen. Dampak terasa paling kuat pada Juni, Juli, dan Agustus,” katanya.

Dia memaparkan angka inflasi masuk sebagian di Juni karena survei harga berjalan sepanjang bulan, tarif angkutan menyesuaikan di Juli, dan produsen menaikkan harga barang di Agustus.

“Setelah itu, penyesuaian selesai. Ini kenaikan harga satu kali, bukan inflasi yang terus berlari. Inflasi tetap berada dalam kisaran sasaran Bank Indonesia 2,5 plus-minus 1 persen,” ujar Yayan.

Ia menjelaskan bahwa angka tersebut berasal dari model statistik atas data inflasi BPS 150 kota (2019–2026), data volume BBM BPH Migas 2024, riwayat harga Pertamina 2018–2026, dan sistem permintaan rumah tangga dari SUSENAS.

Rentang dampak inflasi yang dapat dipertanggungjawabkan adalah 0,3–0,7 poin persen.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa berpendapat dampak kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) jenis Pertamax terhadap inflasi relatif terbatas.

Adapun terkait mekanisme kuota BBM bersubsidi, Purbaya enggan berkomentar lebih lanjut dan menyerahkan wewenang sepenuhnya kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia.

Pertamina Patra Niaga mengumumkan kenaikan harga produk bahan bakar minyak jenis Pertamax dan Pertamax Green mulai 10 Juni 2026.

Menurut siaran pers perusahaan yang diterima di Jakarta pada Selasa (9/6), mulai 10 Juni 2026 harga bahan bakar non-subsidi Pertamax (RON 92) naik dari Rp12.300 menjadi Rp16.250 per liter dan Pertamax Green 95 (RON 95) naik dari Rp12.900 menjadi Rp17.000 per liter.

Pewarta: Putu Indah Savitri
Editor: Syaiful Hakim
Copyright © ANTARA 2026

inflasi yang tetap terjaga dalam kisaran sasarannya ini merupakan hasil dari konsistensi kebijakan moneter

Jakarta (ANTARA) - Bank Indonesia (BI) meyakini bahwa ke depan, inflasi tetap terkendali dalam kisaran sasaran 2,5 persen plus minus 1 persen atau berada dalam rentang antara 1,5 persen hingga 3,5 persen pada 2026 dan 2027.

Sebagaimana diketahui, inflasi Indeks Harga Konsumen (IHK) pada 2025 terjaga dalam sasaran target.

Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI Ramdan Denny Prakoso dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Selasa, menyampaikan bahwa inflasi yang tetap terjaga dalam kisaran sasarannya ini merupakan hasil dari konsistensi kebijakan moneter.

Selain itu, inflasi yang terjaga juga berkat eratnya sinergi pengendalian inflasi antara BI dan pemerintah baik pusat maupun daerah dalam Tim Pengendalian Inflasi Pusat dan Daerah (TPIP dan TPID) dan penguatan implementasi Program Ketahanan Pangan Nasional.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) yang dirilis Senin (5/1), inflasi IHK Desember 2025 tercatat sebesar 0,64 persen (month to month/mtm), sehingga secara tahunan inflasi IHK 2025 menjadi 2,92 persen (year on year/yoy).

Inflasi IHK secara bulanan pada Desember 2025 meningkat dibandingkan inflasi November 2025 sebesar 0,17 persen (mtm).

Kenaikan inflasi terutama disumbang oleh kelompok volatile food dan administered prices, sedangkan inflasi inti relatif stabil.

Inflasi kelompok inti tercatat sebesar 0,20 persen (mtm), relatif stabil dibandingkan realisasi bulan sebelumnya sebesar 0,17 persen (mtm), dengan inflasi terutama disumbang oleh komoditas emas perhiasan dan minyak goreng.

Sementara itu, inflasi kelompok volatile food meningkat menjadi sebesar 2,74 persen (mtm), dari inflasi bulan sebelumnya sebesar 0,02 persen (mtm).

Hal ini terutama disumbang oleh komoditas cabai rawit, daging ayam ras, dan bawang merah dipengaruhi dampak gangguan cuaca, tingginya harga input produksi ternak, serta peningkatan permintaan pada Hari Besar Keagamaan Nasional Natal dan Tahun Baru (HBKN Nataru).

Inflasi administered prices tercatat sebesar 0,37 persen (mtm), meningkat dari inflasi bulan sebelumnya sebesar 0,24 persen (mtm).

Inflasi administered prices secara bulanan terutama disumbang oleh komoditas bensin, tarif angkutan udara, dan tarif angkutan antarkota seiring kenaikan harga BBM nonsubsidi dan peningkatan mobilitas masyarakat pada periode HBKN Nataru.

Secara tahunan, inflasi IHK 2025 tetap berada dalam kisaran sasaran didukung oleh tetap terjaganya berbagai komponen inflasi.

Inflasi inti terjaga rendah sebesar 2,38 persen (yoy), seiring konsistensi kebijakan suku bunga dalam menjangkar ekspektasi inflasi dalam sasaran, kapasitas ekonomi yang masih besar, imported inflation yang terkendali sejalan dengan kebijakan stabilisasi nilai tukar rupiah BI, serta dampak positif dari digitalisasi.

Inflasi volatile food relatif terkendali sebesar 6,21 persen (yoy), ditopang oleh upaya untuk terus menjaga ketersediaan pasokan pangan serta didukung eratnya sinergi pengendalian inflasi antara BI dan TPIP-TPID dan penguatan implementasi Program Ketahanan Pangan Nasional di berbagai daerah.

Sementara itu, inflasi kelompok administered prices tercatat sebesar 1,93 persen (yoy), sejalan dengan terbatasnya kebijakan penyesuaian harga yang diatur oleh pemerintah.

Pewarta: Rizka Khaerunnisa
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Tiga provinsi yang terdampak bencana banjir bandang dan tanah longsor di Pulau Sumatera, yakni Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, masuk dalam kelompok provinsi dengan tingkat inflasi tertinggi pada Desember 2025.

"Penyebab terjadinya inflasi di ketiga wilayah tersebut dikarenakan kenaikan harga komoditas yang diakibatkan efek bencana hidrometeorologi pada akhir November 2025," ucap Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa Badan Pusat Statistik (BPS) Pudji Ismartini di Jakarta, Senin.

Padahal, pihaknya mencatat bahwa sebelumnya ketiga provinsi tersebut mengalami deflasi secara bulanan (month-to-month/mtm) pada November 2025, dengan deflasi sebesar 0,67 persen mtm di Aceh, 0,42 persen mtm di Sumatera Utara, dan 0,24 persen mtm di Sumatera Barat.

Sementara pada Desember 2025, Aceh mengalami inflasi bulanan sebesar 3,60 persen mtm dan inflasi tahunan sebesar 6,71 persen year-on-year (yoy).

Pudji menuturkan, inflasi bulanan di provinsi tersebut utamanya didorong oleh kenaikan harga beras dengan andil 0,80 persen, bahan bakar rumah tangga 0,26 persen, minyak goreng 0,26 persen, telur ayam ras 0,24 persen, bawang merah 0,24 persen, serta nasi dengan lauk 0,15 persen.

Sedangkan Sumatera Utara mencatatkan inflasi bulanan 1,66 persen mtm dan inflasi tahunan 4,66 persen yoy.

Cabai rawit (andil 0,41 persen), bawang merah (0,24 persen), kelapa (0,14 persen), daging ayam ras (0,13 persen), emas perhiasan (0,09 persen), dan kacang panjang (0,07 persen) menjadi komoditas dengan andil inflasi bulanan tertinggi di provinsi tersebut.

Selanjutnya, inflasi bulanan dan inflasi tahunan di Sumatera Barat masing-masing tercatat sebesar 1,48 persen mtm dan 5,15 persen yoy.

Komoditas yang menyumbang inflasi bulanan terbesar di provinsi tersebut adalah bawang merah dengan andil 0,22 persen, cabai rawit 0,18 persen, beras 0,14 persen, daging ayam ras 0,10 persen, kangkung 0,09 persen, dan emas perhiasan 0,09 persen.

“Secara umum, komoditas kelompok makanan, minuman, dan tembakau menjadi penyumbang inflasi terbesar di ketiga wilayah tersebut,” kata Pudji Ismartini.

BPS memaparkan bahwa cuaca ekstrem di Sumatera pada akhir November 2025 dipicu oleh bibit siklon tropis 95B yang berkembang menjadi Siklon Tropis Senyar serta pengaruh Siklon Tropis Koto.

Kedua siklon tersebut meningkatkan curah hujan dengan intensitas sangat lebat di wilayah Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, yang kemudian memicu banjir dan bencana lainnya.

Pewarta: Uyu Septiyati Liman
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Badan Pusat Statistik (BPS) mengungkapkan bahwa komoditas emas perhiasan menjadi penyumbang andil inflasi tahunan terbesar di Indonesia sepanjang 2025, didorong oleh tren kenaikan harga emas di pasar internasional yang terus berlanjut hingga akhir tahun.

Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Pudji Ismartini menuturkan, emas perhiasan memberikan andil inflasi sebesar 0,79 persen sepanjang tahun lalu.

"Emas dan emas perhiasan memberikan sumbangan andil inflasi tahunan terbesar pada tahun 2025. Komoditas ini menjadi komoditas utama penyumbang inflasi bulanan sebanyak 11 kali di tahun 2025," ujarnya di Jakarta, Senin.

Komoditas lainnya yang memiliki andil besar terhadap inflasi tahunan pada 2025, lanjut dia, adalah cabai merah dengan andil 0,18 persen, diikuti oleh ikan segar, cabai rawit, dan beras yang masing-masing memberikan andil sebesar 0,15 persen.

Komoditas lainnya yang turut menyumbang inflasi tahunan yang signifikan meliputi daging ayam ras dan tarif air minum PAM dengan andil masing-masing 0,14 persen, bawang merah sebesar 0,10 persen, serta Sigaret Kretek Mesin (SKM) sebesar 0,06 persen.

BPS mencatat, secara kumulatif hingga Desember 2025, tingkat inflasi tahun kalender (year-to-date/ytd) maupun secara tahunan (year-on-year/yoy) mencapai 2,92 persen. Angka ini lebih tinggi dibandingkan inflasi tahunan pada 2024.

Pudji menyatakan, dilihat dari kelompok pengeluaran, inflasi tahunan terutama didorong oleh kelompok makanan, minuman, dan tembakau yang mengalami inflasi sebesar 4,58 persen dan memberikan andil inflasi terbesar yakni 1,33 persen.

"Komoditas dengan andil inflasi terbesar pada kelompok ini adalah cabai merah, ikan segar, cabai rawit, beras, dan daging ayam ras," katanya.

Ia menyampaikan, kelompok pengeluaran lain yang memberikan andil inflasi tahunan dominan adalah perawatan pribadi dan jasa lainnya dengan inflasi 13,33 persen dan andil 0,87 persen, yang didorong oleh kenaikan harga emas perhiasan.

Namun, kelompok pengeluaran informasi, komunikasi, dan jasa keuangan justru mengalami deflasi secara tahunan sebesar 0,28 persen dengan andil deflasi 0,02 persen.

Sedangkan menurut komponen, Pudji mengatakan bahwa seluruh komponen mengalami inflasi, dengan inflasi tahunan tertinggi dialami oleh komponen harga bergejolak (volatile food) sebesar 6,21 persen dengan andil 1,01 persen.

Inflasi komponen tersebut dipicu oleh komoditas pangan, seperti cabai merah, ikan segar, cabai rawit, beras, daging ayam ras, bawang merah, dan telur ayam ras.

Selanjutnya, ia menuturkan bahwa komponen inti mengalami inflasi tahunan sebesar 2,38 persen dan memberikan andil inflasi terbesar mencapai 1,53 persen dengan komoditas penyumbang andil terbesar meliputi emas perhiasan, minyak goreng, biaya sewa rumah, biaya akademi atau perguruan tinggi, dan kopi bubuk.

Sementara itu, komponen harga yang diatur pemerintah (administered prices) mengalami inflasi tahunan sebesar 1,93 persen dengan andil 0,38 persen.

“Komoditas yang dominan memberikan andil inflasi adalah tarif air minum PAM yang terjadi di 13 wilayah, kemudian sigaret kretek mesin atau SKM, bensin, dan sigaret kretek tangan atau SKT,” tutur Pudji Ismartini.

Pewarta: Uyu Septiyati Liman
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2026