Bisnis.com, MAKASSAR — Laju inflasi bulanan di Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) pada Juni 2026 mengalami lonjakan yang cukup signifikan.

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat tingkat inflasi month-to-month (MtM) pada periode tersebut menyentuh angka 0,36%, naik tajam dibandingkan dengan Mei 2026 yang hanya sebesar 0,09%.

Kepala BPS Provinsi Sulsel Aryanto mengungkapkan bahwa lonjakan tekanan inflasi pada Juni 2026 utamanya dipicu oleh kebijakan penyesuaian harga bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi di tengah bulan.

Sebagaimana diketahui, Pertamina melakukan penyesuaian harga jual BBM per 10 Juni 2026. Dalam kebijakan tersebut, harga Pertamax melambung hingga Rp3.950 per liter atau setara dengan kenaikan sebesar 32,11% dari harga sebelumnya.

Langkah serupa juga terjadi pada varian Pertamax Green yang terkerek naik sebesar Rp4.100 per liter atau melonjak sekitar 31,78%.

"Komoditas yang memberikan andil paling besar terhadap inflasi bulanan Sulsel pada Juni 2026 adalah bensin, dengan pengaruh mencapai 0,11% terhadap total inflasi regional," ujarnya dalam konferensi pers di Makassar, Rabu (1/7/2026).

Selain bensin, gejolak harga komoditas pangan pokok turut memberikan andil dalam mengerek indeks harga konsumen (IHK) di Sulsel. Komoditas ikan layang dan cabai merah masing-masing menyumbang andil inflasi sebesar 0,05%.

Diikuti oleh komoditas bawang merah dengan andil sebesar 0,04%, serta kelompok produk teknologi berupa telepon seluler yang turut berkontribusi sebesar 0,03%.

Dilihat dari kelompok pengeluaran, sektor transportasi menjadi motor penggerak utama inflasi bulanan di Sulsel pada Juni 2026 dengan andil mencapai 0,17%. Kenaikan tarif di sektor ini sejalan dengan meningkatnya biaya operasional akibat penyesuaian harga BBM.

Kontributor Inflasi Tahunan

Kelompok pengeluaran lain yang ikut menyumbang inflasi adalah makanan, minuman, dan tembakau dengan andil sebesar 0,05%, diikuti kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan sebesar 0,04%.

Sementara itu, kelompok perlengkapan, peralatan, dan pemeliharaan rutin rumah tangga berkontribusi sebesar 0,03%, disusul kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga sebesar 0,02%.

Berdasarkan pemantauan BPS di tingkat daerah, Kabupaten Luwu Timur mencatat tingkat inflasi bulanan tertinggi pada Juni 2026, yakni mencapai 0,82% MtM.

Posisi berikutnya secara berurutan ditempati oleh Kota Palopo sebesar 0,45%, Kota Makassar 0,38% MtM, Kabupaten Wajo 0,32%, Kabupaten Bulukumba 0,20%, Watampone 0,18%, Kabupaten Sidrap 0,16%, dan terendah Kota Parepare dengan inflasi sebesar 0,03% MtM.

Sementara itu, secara tahunan BPS Sulsel mencatat inflasi year-on-year (YoY) sebesar 3,56% pada Juni 2026. Komoditas emas perhiasan menjadi motor penggerak paling dominan dengan andil sebesar 0,77%.

Faktor penopang inflasi tahunan lainnya berasal dari komoditas pangan dan energi, antara lain ikan layang dengan andil sebesar 0,14%, tomat sebesar 0,13%, cabai rawit sebesar 0,13%, daging ayam ras sebesar 0,12%, serta dampak lanjutan dari komoditas bensin yang memberikan andil tahunan sebesar 0,12%.

Adapun struktur kelompok pengeluaran yang memberikan andil kumulatif terhadap inflasi YoY Juni 2026 didominasi oleh kelompok makanan, minuman, dan tembakau dengan porsi mencapai 1,77%.

Selanjutnya, kelompok transportasi menyumbang andil sebesar 0,32%, kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga sebesar 0,15%, kelompok perlengkapan, peralatan, dan pemeliharaan rutin rumah tangga sebesar 0,08%, serta kelompok kesehatan sebesar 0,02%.

Bisnis.com, MAKASSAR — Badan Pusat Statistik mengumumkan Sulawesi Selatan (Sulsel) mengalami inflasi bulanan sebesar 0,09% (month to month/mtm) pada Mei 2026.

Penyumbang utama inflasi pada Mei 2026 adalah kelompok penyedia makanan dan minuman/restoran dan transportasi, yang masing-masing sebesar 0,06%.

Komoditas penyumbang utama inflasi pada kelompok tersebut adalah nasi dengan lauk yang mengalami kenaikan harga sebesar 0,05% dan pelumas/oli mesin sebesar 0,02%.

"Pada Mei 2026 diketahui kenaikan harga plastik masih berlanjut akibat ketergantungan pada harga minyak global. Kenaikan ini menyebabkan kenaikan harga beberapa komoditas, mulai dari makanan menggunakan plastik hingga turunan minyak lain," jelas Kepala BPS Provinsi Sulsel Aryanto melalui konferensi pers di Makassar, Selasa (2/6/2026).

Selain nasi dengan lauk dan oli, komoditas lain yang memberikan andil dominan pada inflasi bulanan Sulsel adalah cabai merah sebesar 0,06%, tomat 0,05%, minyak goreng 0,04%, telepon seluler 0,02%, makanan ringan/snack 0,02%, jagung manis 0,02%, sewa rumah 0,01%, dan beras 0,01%.

Sementara itu inflasi tahunan Sulsel pada Mei 2026 tercatat sebesar 3,12% (year on year/yoy). Terjadi karena adanya kenaikan harga yang ditunjukkan oleh naiknya indeks kelompok pengeluaran, di mana paling besar adalah kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 10,62%.

Kemudian disusul kelompok makanan, minuman dan tembakau naik sebesar 5,4%; perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga 0,91%; perlengkapan, peralatan dan pemeliharaan rutin rumah tangga 0,76%; kesehatan 0,54%; transportasi 0,73%; informasi, komunikasi, dan jasa keuangan 1,01%; rekreasi, olahraga, dan budaya 0,96%; pendidikan 1,1%; dan penyediaan makanan dan minuman/restoran 3,03%.

Adapun komoditas yang dominan memberikan andil tahunan pada Mei 2026, antara lain emas perhiasan sebesar 0,79%, tomat 0,31%, beras 0,17%, nasi dengan lauk 0,11%, sigaret kretek mesin (skm) 0,11%, daging ayam ras 0,1%, minyak goreng 0,09%, hingga bawang merah 0,07%.

"Inflasi tahunan tertinggi terjadi di Kabupaten Sidrap sebesar 4,04%. Sedangkan yang paling rendah di Kota Palopo sebesar 2,25%," tutur Aryanto.

Bisnis.com, MAKASSAR - Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Sulawesi Selatan (Sulsel) tengah menyusun strategi pengendalian inflasi guna menjaga daya beli masyarakat di tengah dinamika pasar dan risiko cuaca yang diperkirakan bakal terjadi El Nino hingga akhir tahun.

Sekretaris Daerah Provinsi Sulsel Jufri Rahman mengatakan bahwa pengendalian inflasi tahun ini menuntut langkah yang lebih antisipatif dan terukur, bukan sekadar respons jangka pendek. Oleh sebab itu ada lima arahan strategis yang disepakati untuk meredam gejolak harga.

Pertama pada ketersediaan pasokan. Hal ini dilakukan melalui penguatan produksi pangan di basis sentra komoditas prioritas serta optimalisasi Kerja Sama Antar Daerah (KAD). Langkah tersebut untuk memastikan stok pangan tetap terjaga di wilayah defisit.

Kedua, kelancaran distribusi menjadi prioritas dengan mengoptimalkan jalur logistik antarwilayah dan antarpulau. Pemerintah juga mendorong sistem informasi harga yang terintegrasi guna mengantisipasi hambatan distribusi di lapangan.

Ketiga, untuk menjaga keterjangkauan harga, pemerintah akan mengintensifkan Operasi Pasar dan Gerakan Pangan Murah (GPM). Jufri menyebut peran BUMD pangan dan toko penyeimbang akan diperkuat sebagai garda terdepan stabilisasi harga.

Keempat, komunikasi publik ditingkatkan untuk mengelola ekspektasi masyarakat melalui transparansi data harga. Terakhir, tata kelola TPID akan diperkuat melalui pemanfaatan teknologi dan monitoring berbasis kinerja.

"Pengendalian inflasi membutuhkan penguatan pada lima aspek utama, yakni ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, keterjangkauan harga, komunikasi publik, serta kapasitas kelembagaan TPID," ujar Jufri di Makassar, Minggu (26/4/2026).

Berdasarkan data terbaru, tekanan inflasi di Sulsel masih memerlukan perhatian serius. Pada Maret 2026, inflasi bulanan (month-to-month) tercatat sebesar 0,59%. Adapun inflasi tahunan (year-on-year) berada di level 4,50%, dengan inflasi tahun berjalan (year-to-date) menyentuh 2,11%.

"Data ini menjadi dasar penguatan intervensi agar tekanan inflasi tetap terkendali. Kami memposisikan pengendalian inflasi sebagai bagian inti dari menjaga stabilitas pertumbuhan ekonomi daerah," lanjut Jufri.

Sejalan dengan strategi nasional, peta jalan pengendalian inflasi Sulsel 2025–2027 tetap bertumpu pada formula K4 (keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi efektif).

Secara teknis, pemerintah provinsi juga memberikan arahan untuk memperluas luas tambah tanam melalui penguatan calon petani calon lokasi (CPCL) dan penggunaan bibit unggul.

Di sektor hilir, optimalisasi penyerapan gabah oleh Bulog saat panen raya menjadi kunci agar harga di tingkat petani maupun konsumen tetap kompetitif.

Sebelumnya, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sulsel Aryanto mengatakan wilayah ini mencatatkan eskalasi tekanan inflasi tahunan yang cukup signifikan pada periode Maret 2026.

Kenaikan harga emas perhiasan dan penyesuaian tarif listrik menjadi andil terbesar yang mengerek angka inflasi daerah melampaui level nasional.

Berdasarkan data terbaru BPS Sulsel, inflasi tahunan Sulsel pada Maret 2026 bertengger di level 4,50% dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 111,59. Angka ini menunjukkan lonjakan tajam dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya yang hanya tercatat sebesar 0,67%.

Aryanto mengungkapkan bahwa kenaikan harga pada sebagian besar kelompok pengeluaran menjadi pendorong utama. Sektor perawatan pribadi dan jasa lainnya mencatatkan inflasi tertinggi, disusul oleh kelompok perumahan dan energi.

"Emas perhiasan memberikan andil sebesar 1,25%, dipicu oleh tren harga emas global, kemudian tarif listrik menyumbang andil 1,12% seiring normalisasi tarif pasca-periode diskon di awal tahun. Kemudian daging ayam ras (0,23%), beras (0,18%), serta telur ayam ras dan ikan bandeng juga turut memberikan tekanan pada sisi harga bergejolak," jelas Aryanto.

Bisnis.com, MAKASSAR - Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPwBI) Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) mewanti-wanti adanya potensi lonjakan inflasi selama periode kuartal I/2026.

Cuaca buruk yang meningkatkan risiko banjir menjadi pemicu utama. Selain itu, Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) yang saling berdekatan juga membuat risiko lonjakan pangan menguat.

Kepala Perwakilan Bank Indonesia (KPwBI) Provinsi Sulsel Rizki Ernadi Wimanda mengatakan sebagian besar wilayah Sulsel berisiko banjir sedang seiring potensi peningkatan curah hujan pada bulan Februari dan Maret.

Kondisi tersebut dapat mendorong peningkatan inflasi volatile food akibat gangguan produksi dan distribusi pangan utama.

Secara spesifik, Kabupaten Gowa sebagai sentra hortikultura, Pangkep dan Maros sebagai sentra bandeng, perlu menjadi perhatian karena memiliki risiko relatif lebih tinggi.

Terganggunya komoditas dari wilayah-wilayah tersebut dapat langsung menekan pasokan dan mendorong kenaikan harga pangan di daerah lainnya.

Selain dari sisi cuaca, Imlek yang berdekatan dengan awal Ramadan 2026, serta Lebaran yang berdekatan dengan hari raya Nyepi, berisiko meningkatkan tekanan inflasi karena waktu pemulihan stok dan produksi lebih lama.

Risiko ini semakin tinggi karena secara historis pola inflasi pangan di awal tahun cenderung tinggi.

"Inflasi yang terjadi pada komoditas pangan di Sulsel biasanya memang paling besar pada kuartal I. Secara data rata-rata sejak 2021-2025, inflasi komoditas pangan pada kuartal pertama mencapai 4,76%, lebih tinggi dibanding kuartal lainnya," papar Rizki di Makassar, Senin (23/2/2026).

Oleh sebab itu, para pelaku kepentingan mesti mengantisipasinya dengan pelaksanaan Gerakan Pangan Murah (GPM) yang harus tepat lokasi, tepat sasaran, tepat waktu dan tepat komoditas secara masif.

Fokusnya pada komoditas utama penyumbang inflasi Ramadan dan Lebaran, serta komoditas yang berada di atas Harga Eceran Tertinggi (HET), seperti beras, aneka cabai, bawang merah, minyak goreng, telur ayam ras, dan gula pasir.

Rizki menambahkan, strategi lain untuk pengendalian pangan, bisa dengan mengoptimalkan cold storage serta pembangunan pabrik es mini di pelabuhan strategis, untuk menjaga kualitas dan memperpanjang umur simpan ikan.

"Begitu pun dengan penerapan teknologi ozon perlu dilakukan untuk memperpanjang umur simpan hortikultura," tuturnya.

Bisnis.com, MAKASSAR - Badan Pusat Statistik (BPS) mengumumkan Sulawesi Selatan (Sulsel) mengalami inflasi tahunan mencapai 4,11% (year on year/yoy) pada Januari 2026. Pendorong utamanya adalah tarif listrik yang memberi andil inflasi sebesar 1,46%.

Seperti diketahui, pemerintah menerapkan kebijakan diskon tarif listrik pada Januari dan Februari 2025. Kebijakan tersebut menekan IHK pada periode itu sehingga level harga berada di bawah tren normalnya.

Pada Januari 2026 tarif listrik tercatat normal, sehingga jika dibandingkan tahun sebelumnya, komoditas ini mengalami kenaikan harga mencapai 45,67% yoy.

"Tarif listrik menjadi komoditas dengan penyumbang inflasi Sulsel paling tinggi pada Januari 2026. Kenaikan harganya mencapai 45,67% dengan andil 1,46% dari inflasi Sulsel," ucap Plt Kabag Umum BPS Provinsi Sulsel Khaerul Agus dalam konferensi pers di Makassar, Senin (2/2/2026).

Selain tarif listrik, kenaikan harga emas perhiasan juga menjadi sorotan. Komoditas tersebut tercatat mengalami kenaikan harga fantastis mencapai 74,41% dalam setahun terakhir dan menyumbang andil terbesar kedua inflasi Sulsel sebesar 1,19%.

Selain itu ada beberapa komoditas lain yang juga turut memberi kontribusi dalam inflasi Januari 2026, yaitu beras dengan kenaikan harga 5,43%, ikan bandeng naik 12,39%, hingga ikan layang naik 13,37%.

Jika digolongkan berdasarkan kelompok pengeluaran, inflasi Sulsel Januari 2026 terjadi karena kenaikan harga pada beberapa kelompok. Terbesar adalah kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 16,07% dan kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga sebesar 11,67%.

Kemudian dari kelompok makanan, minuman dan tembakau naik 3,59%; kelompok kesehatan naik 1,5%; transportasi naik 0,2%; rekreasi, olahraga, dan budaya naik 0,9%; pendidikan naik 0,83%; dan penyediaan makanan dan minuman/restoran naik 1,52%.

Khaerul Agus menambahkan, semua wilayah IHK di Sulsel mencatatkan inflasi tahunan yang cukup tinggi. Bulukumba mengalami inflasi 4,13% yoy, lalu Watampone 4,33% yoy, Wajo 4,17% yoy, Sidrap 5,63% yoy, Luwu Timur 4,30% yoy, Makassar 3,82% yoy, Parepare 5,04% yoy, dan Palopo 4,14% yoy.

Makassar (ANTARA) - Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) mencatat tingkat inflasi provinsi itu selama Januari-Desember 2025 sebesar 2,84 persen atau berada di bawah angka inflasi nasional yang sebesar 2,92 persen.

"Jika kita melihat data kumulatif secara year to date (ytd), inflasi Sulsel masih lebih baik dibandingkan beberapa provinsi lainnya dan bahkan secara nasional, Sulsel masih di bawah yakni 2,84 persen," ujar Kepala BPS Sulsel Aryanto di Makassar, Senin.

Aryanto mengatakan inflasi Sulsel secara kumulatif (ytd) ataupun secara tahunan (year on year/yoy) masih sama yakni 2,84 persen. Inflasi tersebut tercermin dari Indeks Harga Konsumen (IHK) yang berada pada angka 109,28.

Aryanto menjelaskan, inflasi yoy tertinggi terjadi di Kota Parepare dengan tingkat inflasi mencapai 3,85 persen dan IHK sebesar 110,69.

Sementara itu, inflasi terendah tercatat di Kota Palopo sebesar 2,32 persen dengan IHK 108,62. Perbedaan tingkat inflasi antarwilayah tersebut menunjukkan adanya variasi dinamika harga barang dan jasa di masing-masing daerah.

Lebih lanjut, inflasi yoy Sulawesi Selatan pada Desember 2025 dipicu oleh kenaikan harga pada sebagian besar kelompok pengeluaran.

"Kenaikan tertinggi terjadi pada kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya yang mencapai 14,47 persen," katanya.

Selain itu, kelompok makanan, minuman, dan tembakau juga mengalami kenaikan signifikan sebesar 4,46 persen.

Kelompok pengeluaran lain yang turut mengalami peningkatan antara lain perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga sebesar 0,72 persen, penyediaan makanan dan minuman atau restoran sebesar 1,24 persen, serta transportasi sebesar 0,42 persen.

Kenaikan harga juga tercatat pada kelompok pendidikan sebesar 1,12 persen, kesehatan sebesar 1,63 persen, pakaian dan alas kaki sebesar 0,46 persen, rekreasi, olahraga, dan budaya sebesar 1,26 persen, serta perlengkapan, peralatan, dan pemeliharaan rutin rumah tangga sebesar 0,22 persen.

Di tengah kenaikan tersebut, terdapat satu kelompok pengeluaran yang mengalami deflasi, yakni kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan sebesar 0,46 persen.

Selain inflasi tahunan, Aryanto juga mengungkapkan bahwa tingkat inflasi month to month (mtm) Sulawesi Selatan pada Desember 2025 tercatat sebesar 0,49 persen.

Pewarta: Muh. Hasanuddin
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026