Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Perdagangan (Kemendag) memastikan hak konsumen yang terdampak gangguan pasokan listrik tetap terpenuhi, termasuk memperoleh informasi yang jelas mengenai penyebab pemadaman, proses pemulihan, hingga mekanisme kompensasi yang berlaku.

Direktur Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga Kemendag Moga Simatupang mengatakan pihaknya memberi perhatian dan merespons keluhan masyarakat akibat gangguan pasokan listrik yang berdampak pada aktivitas konsumen.

“Kementerian Perdagangan memastikan pemenuhan hak konsumen atas layanan ketenagalistrikan dan memperoleh penjelasan mengenai penyebab, dampak, dan langkah penanganan yang dilakukan oleh PLN terkait gangguan pasokan listrik yang berdampak pada aktivitas konsumen,” kata Moga dalam keterangan tertulis, Rabu (1/7/2026).

Moga mengatakan pelaku usaha wajib memenuhi kewajibannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, antara lain memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur atas barang dan/atau jasa yang diperdagangkan. Pelaku usaha juga wajib menindaklanjuti pengaduan konsumen secara tepat dan bertanggung jawab.

Sementara itu, Direktur Pemberdayaan Konsumen Immanuel Tarigan Sibero menekankan Kemendag terus berkoordinasi dengan PT PLN (Persero) terkait perkembangan penanganan gangguan pasokan listrik. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan pemenuhan hak-hak konsumen sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan hasil koordinasi dengan PLN, pemadaman listrik yang meluas di Pulau Sumatra pada 22–24 Mei 2026 diindikasikan terjadi akibat putusnya jalur transmisi. Hasil identifikasi dan investigasi awal Bareskrim Polri menunjukkan gangguan tersebut disebabkan faktor teknis dan cuaca ekstrem yang menyebabkan putusnya kabel transmisi.

Adapun pemadaman bergilir di sejumlah wilayah Pulau Jawa dipicu gangguan teknis pada dua pembangkit Independent Power Producer (IPP) yang terpaksa keluar dari sistem kelistrikan Jawa. Per 21 Juni 2026, pemadaman bergilir telah berhasil diminimalisasi seiring pulihnya pembangkit dan membaiknya kondisi sistem kelistrikan karena pasokan energi primer tetap terjaga.

Kemendag juga menyampaikan pembayaran kompensasi kepada konsumen masih menunggu hasil akhir investigasi Bareskrim Polri. Adapun ketentuan kompensasi mengacu pada Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral mengenai Tingkat Mutu Pelayanan dan Biaya yang Terkait dengan Penyaluran Tenaga Listrik oleh PT PLN (Persero).

Lebih lanjut, bentuk kompensasi yang dapat diberikan berupa pengurangan tagihan listrik bagi pelanggan pascabayar atau pemberian token listrik bagi pelanggan prabayar yang akan diperhitungkan pada tagihan listrik atau pembelian token pada bulan berikutnya.

Adapun untuk memperkuat perlindungan konsumen, Kemendag menyediakan berbagai kanal pengaduan yang dapat diakses masyarakat. Pengaduan dapat disampaikan melalui layanan pesan instan WhatsApp di nomor 0853-1111-1010, surat elektronik ke pengaduan.konsumen@kemendag.go.id, serta melalui layanan telepon di (021) 3441839.

Selain itu, masyarakat yang terdampak pemadaman listrik juga dapat menghubungi pusat panggilan (contact center) PLN melalui nomor telepon 123, aplikasi PLN Mobile, maupun media sosial resmi PLN untuk menyampaikan laporan atau memperoleh informasi terkait penanganan gangguan kelistrikan.

Bisnis.com, JAKARTA — Pelaku usaha konveksi meminta PT PLN (Persero) memperbaiki sistem penyampaian informasi terkait rencana pemadaman listrik. Sosialisasi dinilai tidak cukup dilakukan melalui media.

Ketua Umum Ikatan Pengusaha Konveksi Berkarya (IPKB) Nandi Herdiaman mengatakan, penyampaian informasi dari PLN selama ini belum menjangkau seluruh pelaku usaha, terutama usaha kecil dan menengah yang memiliki keterbatasan akses terhadap informasi.

"Poinnya, PLN tidak cukup hanya lewat media untuk menginformasikan pemadaman. Harus melibatkan jajaran kecamatan sampai tingkat RT, mengingat banyak pelaku usaha minim informasi," ujarnya kepada Bisnis, Minggu (21/6/2026).

Dia berharap pemberitahuan mengenai rencana pemadaman dapat disampaikan setidaknya satu minggu sebelum pelaksanaan. Dengan kepastian jadwal tersebut, pelaku usaha memiliki waktu untuk menyesuaikan target produksi dan mengatur lembur pekerja sehingga dampak terhadap produktivitas dapat diminimalkan.

"Kalau minimal satu minggu sebelumnya sudah tahu, pelaku usaha bisa mengatur waktu, termasuk melemburkan pekerja agar target produksi tetap tercapai," katanya.

Lebih lanjut Nandi menyampaikan, gangguan pasokan listrik mulai berdampak terhadap kegiatan produksi. Berdasarkan laporan dari anggota asosiasi, produksi usaha konveksi turun sekitar 10% hingga 15% akibat terhentinya aktivitas selama pemadaman berlangsung.

"Penurunan produksi sudah mulai terasa, sekitar 10 sampai 15 persen," sebut Nandi.

Dampak pemadaman listrik juga mengganggu pemenuhan target pesanan yang telah memiliki tenggar waktu tertentu. Dengan demikian, keterlambatan produksi menimbulkan penalti dari pelanggan apabila pesanan tidak selesai sesuai jadwal yang disepakati.

Oleh karena itu, dampak pemadaman listrik sebenarnya dapat ditekan apabila pelaku usaha memperoleh informasi jauh hari sebelum pengurangan pasokan listrik dilakukan. Dengan begitu, perusahaan dapat mengatur ulang jadwal produksi, termasuk menambah jam kerja atau lembur bagi pekerja.

Sebelumnya, PT PLN (Persero) menerapkan pemadaman listrik bergilir di sejumlah wilayah di Pulau Jawa menyusul gangguan teknis pada pembangkit serta kendala pasokan batu bara ke sejumlah pembangkit listrik tenaga uap (PLTU).

Direktur Utama PT PLN (Persero) Darmawan Prasodjo menyampaikan saat ini, sistem kelistrikan di Pulau Jawa menghadapi tantangan gangguan teknis dari dua operasi pembangkit listrik besar yang dimiliki dan dioperasikan oleh produsen listrik swasta (independent power producer/IPP). Kedua PLTU tersebut tidak dapat memasok listrik untuk sistem kelistrikan di Jawa.