Bisnis.com, JAKARTA — Pelaku usaha konveksi meminta PT PLN (Persero) memperbaiki sistem penyampaian informasi terkait rencana pemadaman listrik. Sosialisasi dinilai tidak cukup dilakukan melalui media.

Ketua Umum Ikatan Pengusaha Konveksi Berkarya (IPKB) Nandi Herdiaman mengatakan, penyampaian informasi dari PLN selama ini belum menjangkau seluruh pelaku usaha, terutama usaha kecil dan menengah yang memiliki keterbatasan akses terhadap informasi.

"Poinnya, PLN tidak cukup hanya lewat media untuk menginformasikan pemadaman. Harus melibatkan jajaran kecamatan sampai tingkat RT, mengingat banyak pelaku usaha minim informasi," ujarnya kepada Bisnis, Minggu (21/6/2026).

Dia berharap pemberitahuan mengenai rencana pemadaman dapat disampaikan setidaknya satu minggu sebelum pelaksanaan. Dengan kepastian jadwal tersebut, pelaku usaha memiliki waktu untuk menyesuaikan target produksi dan mengatur lembur pekerja sehingga dampak terhadap produktivitas dapat diminimalkan.

"Kalau minimal satu minggu sebelumnya sudah tahu, pelaku usaha bisa mengatur waktu, termasuk melemburkan pekerja agar target produksi tetap tercapai," katanya.

Lebih lanjut Nandi menyampaikan, gangguan pasokan listrik mulai berdampak terhadap kegiatan produksi. Berdasarkan laporan dari anggota asosiasi, produksi usaha konveksi turun sekitar 10% hingga 15% akibat terhentinya aktivitas selama pemadaman berlangsung.

"Penurunan produksi sudah mulai terasa, sekitar 10 sampai 15 persen," sebut Nandi.

Dampak pemadaman listrik juga mengganggu pemenuhan target pesanan yang telah memiliki tenggar waktu tertentu. Dengan demikian, keterlambatan produksi menimbulkan penalti dari pelanggan apabila pesanan tidak selesai sesuai jadwal yang disepakati.

Oleh karena itu, dampak pemadaman listrik sebenarnya dapat ditekan apabila pelaku usaha memperoleh informasi jauh hari sebelum pengurangan pasokan listrik dilakukan. Dengan begitu, perusahaan dapat mengatur ulang jadwal produksi, termasuk menambah jam kerja atau lembur bagi pekerja.

Sebelumnya, PT PLN (Persero) menerapkan pemadaman listrik bergilir di sejumlah wilayah di Pulau Jawa menyusul gangguan teknis pada pembangkit serta kendala pasokan batu bara ke sejumlah pembangkit listrik tenaga uap (PLTU).

Direktur Utama PT PLN (Persero) Darmawan Prasodjo menyampaikan saat ini, sistem kelistrikan di Pulau Jawa menghadapi tantangan gangguan teknis dari dua operasi pembangkit listrik besar yang dimiliki dan dioperasikan oleh produsen listrik swasta (independent power producer/IPP). Kedua PLTU tersebut tidak dapat memasok listrik untuk sistem kelistrikan di Jawa.

Bisnis.com, JAKARTA — Industri Kecil dan Menengah (IKM) konveksi menghadapi tantangan serius menjelang Ramadan dan Idul Fitri 2026 ketika momen puncak permintaan busana di pasar domestik. Lonjakan pesanan yang biasanya menjadi peluang peningkatan omzet justru terhambat oleh minimnya tenaga kerja penjahit yang terampil.

Ketua Umum Ikatan Pengusaha Konveksi Berkarya (IPKB) Nandi Herdiaman mengatakan pelaku usaha konveksi skala kecil dan menengah saat ini kesulitan menjaga kapasitas produksi. Menurut dia, persoalan utama bukan pada permintaan, melainkan ketersediaan sumber daya manusia yang mumpuni di bidang menjahit.

“Krisis [penjahit] sudah mulai 2 bulan terakhir. Masih butuh kisaran 50% dari SDM yang tersedia saat ini secara keseluruhan, mengingat mesin-mesin jahit di pelaku usaha hanya terisi separuh,” kata Nandi kepada Bisnis, Jumat (30/1/2026).

Dia menjelaskan bahwa kebutuhan pasar terhadap produk fesyen muslim, seragam, dan busana keluarga meningkat signifikan setiap menjelang Lebaran. Namun, banyak pelaku usaha tidak mampu menerima seluruh pesanan karena keterbatasan tenaga produksi.

“Kami kesulitan mencari penjahit yang memiliki keterampilan dan pengalaman yang memadai untuk memenuhi standar kualitas yang tinggi,” tuturnya.

Nandi menilai kondisi ini dipicu oleh beberapa faktor struktural yang sudah terjadi dalam beberapa tahun terakhir. Profesi penjahit dinilai semakin kurang diminati generasi muda, sementara program pelatihan belum mampu mengejar kebutuhan industri.

Selain persoalan tenaga kerja, pelaku IKM konveksi juga menghadapi keterbatasan modal untuk memperbesar skala produksi. Mereka berharap ada keberpihakan kebijakan agar usaha kecil dapat berkembang dan menyerap lebih banyak tenaga kerja.

“Kami memerlukan akses yang lebih mudah ke sumber permodalan yang dapat membantu kami meningkatkan kapasitas produksi dan memenuhi permintaan pasar,” terangnya.

Dukungan peningkatan keterampilan juga dinilai mendesak agar kualitas produk lokal mampu bersaing di pasar yang semakin kompetitif. Pelatihan teknis dan pendidikan vokasi disebut sebagai solusi jangka menengah hingga panjang.

Di sisi lain, IKM konveksi turut menyoroti maraknya produk impor ilegal yang dijual dengan harga sangat murah. Praktik ini dianggap merusak harga pasar dan melemahkan posisi produsen dalam negeri.

“Barang-barang impor ilegal ini tidak hanya merusak pasar domestik, tetapi juga merugikan kami sebagai pelaku IKM konveksi yang berusaha keras untuk memenuhi permintaan pasar,” jelasnya.

Dia menambahkan, pengawasan yang lebih ketat diperlukan agar persaingan usaha berjalan adil. Tanpa penindakan tegas, pelaku IKM akan semakin tertekan di tengah kenaikan biaya produksi.

Meski menghadapi berbagai kendala, pelaku IKM tetap optimistis industri konveksi bisa tumbuh apabila didukung kebijakan yang tepat. Mereka meyakini peningkatan permintaan saat Ramadan bisa berdampak langsung pada kesejahteraan pekerja.

“Namun, kami memerlukan dukungan dari pemerintah untuk meningkatkan daya saing kami dan mengatasi tantangan yang kami hadapi. Kami juga meminta pemerintah untuk memberikan insentif yang menarik bagi penjahit, seperti subsidi upah, asuransi kesehatan, dan program pensiun,” terangnya.

Dia pun berharap ada langkah konkret dari pemerintah untuk memperkuat daya saing IKM konveksi nasional. Kolaborasi dinilai penting agar sektor ini mampu memenuhi kebutuhan pasar dalam negeri sekaligus membuka lebih banyak lapangan kerja.