Kementerian Perdagangan (Kemendag) meminta PLN sebagai pelaku usaha untuk memenuhi hak konsumen berupa layanan ketenagalistrikan yang terdampak akibat mati lampu bergilir beberapa waktu lalu.

Direktur Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga Kemendag Moga Simatupang menegaskan pelaku usaha wajib memenuhi kewajibannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Moga menyebut kewajiban itu di antaranya memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur atas barang dan/atau jasa yang diperdagangkan kepada pelanggan. Pelaku usaha juga wajib menindaklanjuti pengaduan konsumen secara tepat dan bertanggung jawab.

"Kementerian Perdagangan memastikan pemenuhan hak konsumen atas layanan ketenagalistrikan dan memperoleh penjelasan mengenai penyebab, dampak, dan langkah penanganan yang dilakukan oleh PLN terkait gangguan pasokan listrik yang berdampak pada aktivitas konsumen," jelas Moga dalam keterangan resmi tertulis, Rabu (1/7).

Berdasarkan hasil koordinasi Kemendag dengan PLN, pemadaman meluas di Pulau Sumatra yang terjadi pada 22-24 Mei 2026 diindikasikan terjadi akibat putusnya jalur transmisi.

Kemudian, berdasarkan hasil identifikasi dan investigasi awal yang telah dilakukan Bareskrim Polri, gangguan disebabkan faktor teknis dan cuaca ekstrem yang menyebabkan putusnya kabel transmisi.

Sementara itu, pemadaman bergilir di sejumlah wilayah Pulau Jawa disebabkan dua pembangkit Independent Power Producer yang mengalami gangguan teknis dan terpaksa keluar dari sistem kelistrikan di Pulau Jawa.

"Pada 21 Juni 2026, pemadaman bergilir berhasil diminimalisasi. Selain pemulihan pembangkit, kondisi sistem kelistrikan di Pulau Jawa juga terus membaik seiring dengan terjaganya pasokan energi primer yang dibutuhkan pembangkit," tambahnya.

Sementara itu, Direktur Pemberdayaan Konsumen Kemendag Immanuel Tarigan Sibero menekankan komitmennya untuk terus melakukan koordinasi dengan pihak PLN terkait perkembangan penanganan gangguan pasokan listrik.

Hal tersebut seiring untuk memastikan pemenuhan hak-hak konsumen sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kemendag juga menyediakan berbagai kanal pengaduan yang dapat diakses masyarakat untuk memperkuat perlindungan konsumen.

"Pengaduan dapat disampaikan melalui layanan pesan instan WhatsApp di nomor 0853-1111-1010, surat elektronik ke [email protected], serta melalui layanan telepon di (021) 3441839. Berbagai saluran ini merupakan bagian dari upaya menghadirkan layanan yang cepat, responsif, dan mudah dijangkau," kata Immanuel.

PLN telah melakukan berbagai langkah percepatan pemulihan (quick response and recovery action) yang telah dilakukan, antara lain pembentukan Posko Siaga Pusat yang beroperasi 24 jam dan pelaksanaan check point pemulihan secara berkala dengan unit-unit daerah.

BUMN itu juga mengoptimalisasi komunikasi langsung kepada pemangku kepentingan dan pelanggan, termasuk melalui berbagai kanal seperti media daring dan sosial, serta memobilisasi genset ke lokasi-lokasi prioritas untuk kepentingan umum, seperti rumah sakit dan kantor pemerintah.

Terkait kompensasi kepada konsumen, pembayaran kompensasi masih menunggu hasil akhir investigasi Bareskrim Polri. Adapun ketentuan kompensasi mengacu pada Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral mengenai Tingkat Mutu Pelayanan dan Biaya yang Terkait dengan Penyaluran Tenaga Listrik oleh PT PLN (Persero).

Bentuk kompensasi yang dapat diberikan berupa pengurangan tagihan listrik (pascabayar) atau pemberian token listrik (prabayar) yang diperhitungkan pada tagihan listrik atau pembelian token listrik pada bulan berikutnya.

Masyarakat yang terdampak pemadaman listrik dapat menyampaikan laporan atau mendapatkan informasi terkait penanganan gangguan kelistrikan dengan menghubungi pusat panggilan (contact center) PLN melalui nomor telepon 123 atau aplikasi PLN Mobile serta media sosial resmi PLN.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Pengamat energi Feiral Rizky Batubara menilai pembangkit listrik tenaga panas bumi (PLTP) dapat menjadi salah satu pilar utama untuk memperkuat ketahanan sistem kelistrikan nasional sekaligus mengurangi risiko pemadaman listrik berskala besar (blackout).

Menurut Feiral, berbeda dengan pembangkit listrik berbasis cuaca seperti tenaga surya atau angin, panas bumi mampu menghasilkan listrik secara stabil selama 24 jam sehingga cocok berperan sebagai baseload atau pemasok beban dasar dalam sistem kelistrikan nasional.

"Menurut saya, panas bumi bisa menjadi salah satu opsi strategis untuk memperkuat ketahanan sistem kelistrikan nasional, terutama sebagai bagian dari antisipasi risiko blackout. Karakternya stabil, dapat beroperasi 24 jam, tidak bergantung pada cuaca, dan bisa berperan sebagai baseload di sistem kelistrikan," kata Feiral dalam keterangannya yang diterima di Jakarta, Rabu.

Ia mengatakan antisipasi blackout tidak cukup hanya mengandalkan satu jenis pembangkit, tetapi harus menjadi bagian dari strategi besar membangun sistem kelistrikan yang lebih tangguh. Dalam konteks tersebut, panas bumi memiliki nilai strategis karena potensinya tersebar di berbagai wilayah Indonesia.

"Antisipasi blackout harus dilihat sebagai agenda besar penguatan sistem. Dalam kerangka itu, panas bumi dapat menjadi salah satu pilar penting karena potensinya tersebar di banyak wilayah Indonesia," ujarnya.

Indonesia sendiri memiliki cadangan panas bumi sekitar 24 gigawatt (GW) atau hampir 40 persen dari total cadangan panas bumi dunia. Namun, potensi tersebut belum dimanfaatkan secara optimal. Hingga kini kapasitas terpasang baru mencapai sekitar 2,7 GW, atau sekitar 12 persen dari total cadangan yang tersedia.

Masih besarnya potensi yang belum dimanfaatkan, kata Feiral, membuka peluang untuk meningkatkan ketahanan energi nasional sekaligus memperkuat keandalan pasokan listrik di tengah meningkatnya kebutuhan energi.

Ia menilai pengembangan panas bumi juga sejalan dengan target pemerintah dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2025–2034, yang menargetkan kapasitas panas bumi mencapai 5,2 GW. Target tersebut dinilai cukup ambisius, tetapi masih realistis apabila didukung kebijakan dan investasi yang memadai.

Meski demikian, Feiral mengingatkan pengembangan panas bumi tidak bisa berdiri sendiri. Keandalan sistem kelistrikan nasional juga bergantung pada penguatan jaringan transmisi dan distribusi, peningkatan cadangan daya, pengembangan Battery Energy Storage System (BESS), penyediaan pembangkit cadangan, digitalisasi jaringan listrik, serta diversifikasi sumber energi.

Menurut dia, berbagai aspek tersebut harus dikembangkan secara bersamaan agar sistem kelistrikan memiliki fleksibilitas dan ketahanan yang lebih baik ketika terjadi gangguan.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Perdagangan (Kemendag) memastikan hak konsumen yang terdampak gangguan pasokan listrik tetap terpenuhi, termasuk memperoleh informasi yang jelas mengenai penyebab pemadaman, proses pemulihan, hingga mekanisme kompensasi yang berlaku.

Direktur Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga Kemendag Moga Simatupang mengatakan pihaknya memberi perhatian dan merespons keluhan masyarakat akibat gangguan pasokan listrik yang berdampak pada aktivitas konsumen.

“Kementerian Perdagangan memastikan pemenuhan hak konsumen atas layanan ketenagalistrikan dan memperoleh penjelasan mengenai penyebab, dampak, dan langkah penanganan yang dilakukan oleh PLN terkait gangguan pasokan listrik yang berdampak pada aktivitas konsumen,” kata Moga dalam keterangan tertulis, Rabu (1/7/2026).

Moga mengatakan pelaku usaha wajib memenuhi kewajibannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, antara lain memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur atas barang dan/atau jasa yang diperdagangkan. Pelaku usaha juga wajib menindaklanjuti pengaduan konsumen secara tepat dan bertanggung jawab.

Sementara itu, Direktur Pemberdayaan Konsumen Immanuel Tarigan Sibero menekankan Kemendag terus berkoordinasi dengan PT PLN (Persero) terkait perkembangan penanganan gangguan pasokan listrik. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan pemenuhan hak-hak konsumen sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan hasil koordinasi dengan PLN, pemadaman listrik yang meluas di Pulau Sumatra pada 22–24 Mei 2026 diindikasikan terjadi akibat putusnya jalur transmisi. Hasil identifikasi dan investigasi awal Bareskrim Polri menunjukkan gangguan tersebut disebabkan faktor teknis dan cuaca ekstrem yang menyebabkan putusnya kabel transmisi.

Adapun pemadaman bergilir di sejumlah wilayah Pulau Jawa dipicu gangguan teknis pada dua pembangkit Independent Power Producer (IPP) yang terpaksa keluar dari sistem kelistrikan Jawa. Per 21 Juni 2026, pemadaman bergilir telah berhasil diminimalisasi seiring pulihnya pembangkit dan membaiknya kondisi sistem kelistrikan karena pasokan energi primer tetap terjaga.

Kemendag juga menyampaikan pembayaran kompensasi kepada konsumen masih menunggu hasil akhir investigasi Bareskrim Polri. Adapun ketentuan kompensasi mengacu pada Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral mengenai Tingkat Mutu Pelayanan dan Biaya yang Terkait dengan Penyaluran Tenaga Listrik oleh PT PLN (Persero).

Lebih lanjut, bentuk kompensasi yang dapat diberikan berupa pengurangan tagihan listrik bagi pelanggan pascabayar atau pemberian token listrik bagi pelanggan prabayar yang akan diperhitungkan pada tagihan listrik atau pembelian token pada bulan berikutnya.

Adapun untuk memperkuat perlindungan konsumen, Kemendag menyediakan berbagai kanal pengaduan yang dapat diakses masyarakat. Pengaduan dapat disampaikan melalui layanan pesan instan WhatsApp di nomor 0853-1111-1010, surat elektronik ke pengaduan.konsumen@kemendag.go.id, serta melalui layanan telepon di (021) 3441839.

Selain itu, masyarakat yang terdampak pemadaman listrik juga dapat menghubungi pusat panggilan (contact center) PLN melalui nomor telepon 123, aplikasi PLN Mobile, maupun media sosial resmi PLN untuk menyampaikan laporan atau memperoleh informasi terkait penanganan gangguan kelistrikan.

Bisnis.com, JAKARTA - Rentetan pemadaman listrik dalam dua bulan terakhir—mulai dari blackout besar di Sumatera (22 Mei 2026) hingga pemadaman bergilir di Pulau Jawa—sepantasnya tidak lagi dipandang sebagai gangguan teknis semata. Peristiwa ini merupakan alarm keras bahwa fondasi ketahanan energi Indonesia sedang menghadapi kerentanan struktural. Ketika listrik padam di kawasan industri dan pusat bisnis seperti Jakarta, Jawa Barat, dan Jawa Tengah, yang terganggu bukan hanya aktivitas harian, melainkan denyut utama perekonomian nasional.

Dalam ekonomi modern yang makin bergantung pada digitalisasi dan industrialisasi, listrik bukan lagi sekadar utilitas. Ia adalah infrastruktur strategis yang menentukan kelangsungan produksi, distribusi, dan layanan. Ketika listrik berhenti, mesin industri bungkam, sistem logistik terputus, dan aktivitas bisnis lumpuh.

Setiap detik pemadaman berarti kehilangan nilai ekonomi yang nyata. Studi global dari International Energy Agency (IEA) menunjukkan bahwa biaya pemadaman listrik— dikenal sebagai Value of Lost Load (VoLL)—jauh melampaui harga listrik itu sendiri karena efek berantai terhadap seluruh aktivitas ekonomi.

Indonesia pernah membayar mahal harga listrik yang tidak andal. Dalam peristiwa blackout Jawa (4 Agustus 2019), PLN memperkirakan kerugian langsung sekitar Rp90 miliar dari kehilangan penjualan listrik, sementara kompensasi kepada pelanggan mencapai Rp865 miliar. Namun, angka tersebut hanyalah bagian kecil dari total kerugian ekonomi yang sebenarnya. Sektor industri mengalami downtime, logistik terganggu, dan layanan publik terhambat.

Bagi UMKM, misalnya, dampaknya bahkan lebih terasa secara langsung. Pemadaman listrik selama beberapa jam saja dapat menghilangkan omzet harian sebesar Rp1 juta—Rp10 juta, terutama di sektor makanan, ritel, dan jasa. Sementara itu, industri besar menghadapi risiko yang jauh lebih besar. Dalam sektor manufaktur berbasis proses kontinu—seperti tekstil, kimia, atau logam—downtime produksi dapat menyebabkan kerugian ratusan juta hingga miliaran rupiah per jam, ditambah risiko kerusakan bahan baku dan mesin.

Skala kerugian ini makin jelas bila dilihat secara global. Merujuk pada laporan Bank Dunia (World Bank Vietnam Economic Update), pemadaman Listrik di Vietnam pada Mei—Juni 2023 menyebabkan kerugian ekonomi sekitar US$1,4 miliar atau setara 0,3% dari PDB nasional. Sektor industri di negara tersebut bahkan mengalami penurunan pendapatan hingga 10%. Ini menegaskan bahwa ketidakandalan listrik bukan sekadar masalah operasional, melainkan ancaman nyata terhadap kinerja ekonomi nasional.

Studi lintas negara memperkuat kesimpulan tersebut. Analisis makroekonomi yang mencakup 152 negara menunjukkan bahwa peningkatan frekuensi dan durasi pemadaman listrik secara langsung menurunkan produktivitas dan efisiensi modal nasional (Chen et al., 2023). Di tingkat perusahaan, data World Bank Enterprise Survei di 28 negara berkembang menunjukkan bahwa setiap peningkatan gangguan listrik berdampak pada penurunan penjualan tahunan rata-rata perusahaan sebesar US$114,9, sementara usaha kecil menjadi yang paling rentan dengan kerugian hingga US$408,89. Dengan kata lain, listrik yang tidak stabil secara langsung melemahkan daya saing industri dan minat investasi.

Ironinya, krisis ini terjadi di tengah klaim bahwa Indonesia tidak kekurangan listrik. Dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2025—2034, pemerintah menargetkan penambahan kapasitas sebesar 69,5 GW hingga 2034, dengan lebih dari 60% berasal dari energi terbarukan. Reserve margin pasokan listrik juga dirancang berada di atas 34% untuk memastikan kecukupan daya nasional. Namun, realitas di lapangan menunjukkan bahwa kapasitas yang besar tidak otomatis menjamin keandalan sistem. Gangguan tetap terjadi, menegaskan bahwa persoalan utama terletak pada kelemahan dalam reliability dan resilience jaringan listrik.

AMBISI & RISIKO BARU

Lebih kompleks lagi, semua ini terjadi di tengah fase transisi energi yang ambisius. Indonesia sedang bergerak menuju dominasi energi baru terbarukan dengan target lebih dari 60% kapasitas baru berasal dari sumber hijau, didukung oleh sistem penyimpanan energi. Namun, energi terbarukan memiliki sifat intermiten, sebagaimana kajian IEA—bergantung pada cuaca dan waktu—yang membutuhkan sistem jaringan yang jauh lebih fleksibel.

Tanpa kesiapan infrastruktur seperti smart grid, storage, dan sistem balancing, penetrasi energi terbarukan justru dapat meningkatkan volatilitas sistem dan memperbesar risiko blackout. Dengan kata lain, transisi energi tidak hanya membutuhkan investasi pada pembangkit, tetapi juga transformasi menyeluruh pada jaringan dan sistem operasi.

Bagi dunia usaha, kebutuhan utamanya tetap sederhana: kepastian. Kepastian bahwa listrik tersedia setiap saat, dengan kualitas yang stabil, dan risiko gangguan yang minimal. Tanpa kepastian tersebut, pelaku usaha akan mengambil langkah defensif—mulai dari investasi pada pembangkit sendiri, peningkatan biaya operasional, hingga relokasi ke negara lain. Dalam konteks ini, listrik menjadi faktor kunci dalam kompetisi antarnegara. Keandalan listrik menjadi nilai jual yang jauh lebih penting dibandingkan sekadar insentif fiskal. Sebaliknya, ketidakstabilan listrik (di Indonesia) berpotensi mengurangi daya tarik investasi. Investor global tidak hanya mempertimbangkan biaya produksi, tetapi juga risiko operasional. Dalam kondisi listrik yang tidak andal, biaya investasi meningkat, risiko kegagalan proyek membesar, dan pada akhirnya keputusan investasi dapat bergeser ke negara lain yang lebih stabil. Dalam jangka panjang, kondisi ini akan menekan pertumbuhan ekonomi dan melemahkan daya saing nasional.

Di titik inilah Indonesia menghadapi pilihan strategis yang krusial. Pertama, menggeser paradigma dari sekadar penambahan kapasitas menuju penguatan keandalan sistem. Kedua, mempercepat investasi pada jaringan transmisi dan distribusi untuk menghilangkan bottleneck dan single point of failure. Ketiga, mengembangkan fleksibilitas sistem melalui storage, demand-side management, dan digitalisasi jaringan. Keempat, mempercepat penerapan smart grid yang memungkinkan respons real-time terhadap gangguan. Kelima, memastikan bahwa transisi energi dilakukan secara realistis dengan menyeimbangkan ambisi dekarbonisasi dan kebutuhan stabilitas.

Pada akhirnya, listrik bukan sekadar sektor energi—ia adalah fondasi daya saing ekonomi nasional. Negara yang mampu menjamin listrik stabil dan andal akan memenangkan kompetisi investasi. Sebaliknya, negara yang gagal akan terus membayar harga mahal dalam bentuk kerugian ekonomi, hilangnya investasi, dan melemahnya posisi dalam persaingan global.

Indonesia kini berada di persimpangan jalan. Pilihan yang diambil hari ini—antara memperkuat ketahanan sistem atau mempertahankan pendekatan lama—akan menentukan arah ekonomi di masa depan. Tanpa listrik yang andal, mimpi industrialisasi dan transformasi ekonomi berisiko tinggal menjadi narasi.

Suatu malam, seorang pelajar di pelosok Sulawesi harus menghentikan persiapannya menghadapi ujian karena lampu mendadak padam. Di tempat lain, seorang pemilik usaha kecil kehilangan bahan baku yang tersimpan dalam lemari pendingin. Seorang nelayan gagal mengisi es untuk menjaga hasil tangkapannya, sementara pasien di fasilitas kesehatan daerah hanya bisa berharap genset cadangan tetap berfungsi.

Bagi sebagian orang, mati listrik mungkin hanya gangguan sesaat. Namun bagi jutaan warga Indonesia, pemadaman listrik adalah peristiwa yang dapat mengganggu pekerjaan, pendidikan, kesehatan, bahkan penghidupan mereka.

Dalam kehidupan modern, listrik bukan lagi sekadar komoditas. Listrik telah menjadi kebutuhan dasar yang menopang hampir seluruh aktivitas masyarakat. Dari rumah tangga hingga industri, dari ruang kelas hingga rumah sakit, dari petani hingga pelaku usaha digital, semuanya bergantung pada pasokan listrik yang andal.

Karena itu, ketika pemadaman terjadi berulang kali di berbagai daerah dalam beberapa bulan terakhir, persoalan ini tidak dapat dipandang sebagai gangguan teknis biasa. Kejadian ini merupakan cermin yang memperlihatkan kualitas tata kelola sektor ketenagalistrikan nasional.

Fenomena mati listrik yang terjadi di sejumlah wilayah menunjukkan bahwa masih terdapat kesenjangan antara cita-cita pembangunan dan realitas pelayanan publik. Dalam banyak kasus, masyarakat tidak mempersoalkan siapa yang salah atau institusi mana yang harus bertanggung jawab terlebih dahulu. Yang mereka rasakan adalah hilangnya akses terhadap layanan dasar yang semestinya tersedia setiap saat.

Beberapa tahun terakhir, Indonesia memang berhasil meningkatkan rasio elektrifikasi secara signifikan. Namun capaian tersebut belum sepenuhnya berbanding lurus dengan keandalan pasokan listrik. Di sejumlah wilayah luar Jawa, pemadaman masih terjadi akibat gangguan pembangkit, keterbatasan cadangan daya, cuaca ekstrem, maupun masalah jaringan distribusi.

Dampak sosial dan ekonomi dari pemadaman listrik sesungguhnya jauh lebih besar daripada yang tampak di permukaan. Setiap jam listrik padam berarti produktivitas yang hilang, transaksi ekonomi yang tertunda, dan biaya tambahan yang harus ditanggung masyarakat. Pelaku usaha kecil harus membeli bahan bakar untuk genset.

Industri menghadapi risiko berhentinya proses produksi. Sektor pendidikan mengalami gangguan pembelajaran. Bahkan layanan kesehatan dapat menghadapi situasi yang berisiko ketika pasokan energi tidak tersedia secara stabil.

Dalam negara modern, keandalan listrik merupakan salah satu indikator kualitas pelayanan publik. Negara-negara dengan tingkat daya saing tinggi umumnya tidak hanya mengejar perluasan akses listrik, tetapi juga memastikan pasokan yang stabil dan berkelanjutan. Karena itu, setiap pemadaman yang berulang semestinya menjadi alarm bagi pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem yang ada.

Tata Kelola Ketenagalistrikan

Di balik setiap pemadaman listrik, sering kali terdapat persoalan tata kelola yang lebih mendasar. Infrastruktur yang menua, investasi yang belum merata, keterbatasan jaringan transmisi, hingga lemahnya manajemen risiko merupakan sebagian faktor yang perlu mendapat perhatian serius.

Salah satu tantangan terbesar sektor kelistrikan Indonesia adalah ketimpangan sistem antarwilayah. Sistem Jawa-Bali menikmati cadangan daya yang relatif besar, sementara sejumlah daerah lain berada dalam kondisi rentan bahkan kritis.

Ketika cadangan listrik hanya berada sedikit di atas beban puncak, gangguan kecil sekalipun dapat memicu pemadaman yang meluas. Kondisi ini menunjukkan bahwa persoalan bukan semata-mata kurangnya pembangkit, melainkan juga bagaimana sistem dirancang agar memiliki ketahanan menghadapi gangguan.

Persoalan lain terletak pada struktur pengelolaan sektor ketenagalistrikan. Dalam sistem saat ini, PLN memegang posisi sentral sebagai pembeli utama listrik sekaligus pengelola transmisi, distribusi, dan penjualan kepada konsumen.

Model ini memberikan keuntungan berupa kendali negara yang kuat terhadap sektor strategis. Namun pada saat yang sama, struktur yang terlalu terpusat juga berpotensi melahirkan inefisiensi apabila tidak disertai pengawasan yang memadai, transparansi yang kuat, dan mekanisme akuntabilitas yang efektif.

Karena itu, perbaikan tata kelola harus dimulai dari peningkatan transparansi. Publik berhak mengetahui bagaimana perencanaan pasokan listrik disusun, bagaimana investasi infrastruktur diprioritaskan, serta bagaimana keputusan strategis diambil. Keterbukaan informasi bukan ancaman bagi sektor energi, melainkan instrumen untuk memperkuat kepercayaan masyarakat.

Selain transparansi, akuntabilitas juga menjadi kunci. Setiap pemadaman besar perlu dievaluasi secara terbuka agar masyarakat memahami penyebabnya dan mengetahui langkah perbaikannya. Dalam pelayanan publik modern, kepercayaan dibangun bukan karena tidak pernah terjadi masalah, melainkan karena adanya kemampuan institusi untuk menjelaskan, memperbaiki, dan mencegah masalah yang sama terulang kembali.

Berbagai negara telah menunjukkan bahwa keandalan listrik sangat berkaitan dengan kualitas tata kelola. Jepang, misalnya, dikenal memiliki standar pemeliharaan jaringan yang ketat dan sistem mitigasi risiko yang berlapis.

Korea Selatan mengembangkan jaringan listrik cerdas atau smart grid untuk meningkatkan efisiensi dan kecepatan respons terhadap gangguan. Sementara negara-negara Nordik memperkuat integrasi jaringan regional sehingga pasokan listrik dapat saling menopang ketika terjadi gangguan pada salah satu wilayah.

Pelajaran penting dari pengalaman tersebut adalah bahwa ketahanan sistem listrik tidak dibangun dalam semalam. Ia lahir dari konsistensi investasi, tata kelola yang transparan, penguatan kapasitas kelembagaan, serta keberanian melakukan reformasi ketika diperlukan.

Amanat Konstitusi

Pada akhirnya, persoalan listrik di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari amanat konstitusi. Pasal 33 ayat (2) UUD 1945 menegaskan bahwa cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak harus dikuasai oleh negara. Listrik termasuk salah satu sektor yang secara langsung menyentuh kehidupan seluruh rakyat Indonesia. Karena itu, keberadaannya tidak dapat diperlakukan semata-mata sebagai komoditas ekonomi biasa.

Mahkamah Konstitusi telah menegaskan bahwa penguasaan negara tidak hanya berarti kepemilikan formal, melainkan juga mencakup fungsi pengaturan, pengelolaan, pengawasan, dan pemanfaatan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Dengan kata lain, ukuran keberhasilan negara bukanlah seberapa besar aset yang dimiliki, melainkan seberapa besar manfaat yang dirasakan masyarakat.

Dari perspektif tersebut, pemadaman listrik yang terus berulang perlu dilihat sebagai persoalan konstitusional. Ketika warga kesulitan memperoleh layanan listrik yang andal, sesungguhnya terdapat pertanyaan mendasar mengenai sejauh mana amanat konstitusi telah diwujudkan dalam praktik. Ketika masih terdapat daerah yang mengalami keterbatasan pasokan listrik dibandingkan wilayah lain, maka tantangan pemerataan pembangunan masih menjadi pekerjaan rumah yang besar.

Konsep negara kesejahteraan mengajarkan bahwa negara tidak cukup hadir sebagai regulator. Negara juga harus memastikan setiap warga negara memperoleh akses terhadap layanan dasar yang layak. Dalam konteks ketenagalistrikan, hal tersebut berarti menjamin ketersediaan, keterjangkauan, keberlanjutan, dan keandalan pasokan listrik bagi seluruh rakyat tanpa terkecuali.

Karena itu, reformasi tata kelola kelistrikan perlu diarahkan pada beberapa agenda utama. Pertama, mempercepat pembangunan dan modernisasi infrastruktur transmisi serta distribusi agar ketimpangan antardaerah dapat dikurangi. Kedua, memperkuat sistem cadangan daya dan manajemen risiko untuk meningkatkan ketahanan jaringan. Ketiga, memperluas keterbukaan informasi publik dalam perencanaan dan pengelolaan sektor ketenagalistrikan. Keempat, mempercepat pengembangan energi terbarukan yang mampu memperkuat pasokan listrik di daerah terpencil. Kelima, meningkatkan kualitas regulasi dan pengawasan agar seluruh kebijakan benar-benar berorientasi pada kepentingan masyarakat.

Pada akhirnya, masyarakat tidak menuntut sesuatu yang berlebihan. Mereka hanya ingin lampu tetap menyala ketika anak-anak belajar pada malam hari. Mereka ingin usaha kecil dapat beroperasi tanpa khawatir kehilangan pendapatan akibat listrik padam. Mereka ingin rumah sakit, sekolah, pasar, dan fasilitas publik lainnya bekerja sebagaimana mestinya.

Karena itu, pemadaman listrik tidak boleh lagi dipandang sekadar persoalan teknis yang selesai setelah gangguan diperbaiki. Ia adalah persoalan tata kelola, pelayanan publik, dan pemenuhan amanat konstitusi. Ketika listrik padam, yang sesungguhnya sedang diuji bukan hanya kekuatan jaringan, melainkan juga kapasitas negara dalam menghadirkan keadilan bagi seluruh rakyatnya.

Ketika negara mampu memastikan setiap rumah, sekolah, puskesmas, sawah, tambak, dan tempat usaha memperoleh listrik yang andal, saat itulah Pasal 33 UUD 1945 tidak lagi berhenti sebagai teks konstitusi, melainkan menjelma menjadi keadilan sosial yang nyata bagi seluruh rakyat Indonesia.

Bisnis.com,MALANG—Pemadaman listrik yang terjadi secara berulang bukan hanya mengganggu aktivitas harian masyarakat, tetapi juga membawa ancaman fatal yang jarang disadari bagi perangkat elektronik rumah tangga sehingga perlu mencabut steker perangkat elektronik sensitif ketika pemadaman terjadi.

Pakar Teknik Elektro Universitas Muhammadiyah Malang (UMM), Prof. Machmud Effendy, menegaskan kerusakan perangkat elektronik yang paling parah justru terjadi bukan pada saat listrik padam, melainkan ketika aliran listrik kembali menyala akibat adanya lonjakan tegangan yang drastis (power surge).

“Selama ini masyarakat kerap keliru memahami akar penyebab rusaknya barang-barang elektronik mereka,” katanya dikutip Kamis (25/6/2026).

Secara teknis, kata dia, risiko tertinggi dan paling merusak justru muncul saat pasokan listrik pulih, di mana energi listrik masuk ke dalam komponen dalam jumlah sangat besar di waktu yang amat singkat, sehingga merusak komponen yang dirancang pada rentang tegangan tertentu.

“Secara umum, yang lebih berpotensi merusak alat elektronik adalah saat listrik kembali menyala. Pada saat jaringan listrik dipulihkan, sering terjadi lonjakan tegangan sesaat yang dapat jauh melebihi tegangan normal 220 volt. Kondisi ini berisiko merusak televisi, komputer, charger, router Wi-Fi, mesin cuci, hingga AC,” tegasnya.

Selain kerusakan pada komponen keras elektronik rumah tangga, pemadaman mendadak turut berdampak sangat krusial pada perangkat digital seperti komputer dan server, yang dapat memicu hilangnya data secara masif hingga kegagalan sistem saat melakukan proses booting.

“Pada perangkat yang sedang menulis data, dampaknya bisa sangat serius. Tidak hanya kehilangan data, tetapi file dapat menjadi rusak, sistem operasi gagal berjalan, hingga terjadi kerusakan fisik pada media penyimpanan seperti hard disk jika kejadian berlangsung berulang,” jelasnya.

Dia juga menyoroti bahaya spesifik pada kompresor perangkat pendingin seperti AC dan kulkas, serta tingginya risiko latent damage atau kerusakan tersembunyi.

Kondisi ini mempercepat penuaan mikroskopis komponen karena perangkat langsung dipaksa bekerja ekstra saat tekanan belum stabil, sehingga kegagalan fungsi sering kali baru muncul berminggu-minggu setelah pemadaman terjadi.

“Banyak perangkat tampak normal setelah listrik kembali menyala. Namun, bisa saja komponen di dalamnya telah mengalami kerusakan mikroskopis yang baru menimbulkan masalah di kemudian hari. Karena itu, setiap gangguan listrik sebaiknya dianggap sebagai peristiwa yang serius,” paparnya.

Kejadian mati listrik sebaiknya tidak lagi dianggap sebagai hal sepele yang berlalu begitu saja saat lampu kembali menyala. Sebagai langkah antisipasi yang bijak, masyarakat diimbau untuk segera mencabut steker perangkat elektronik sensitif ketika pemadaman terjadi.

Biasakan memberi jeda dua hingga lima menit sebelum menyalakan alat-alat rumah tangga secara bertahap pasca listrik pulih. Selain itu, menginvestasikan dana pada perangkat surge protector berkualitas merupakan perlindungan dasar yang wajib dimiliki setiap rumah tangga guna menyerap lonjakan tegangan, menjaga keamanan aset digital, dan memastikan perangkat elektronik berumur panjang.(K24)

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengaku telah mengevaluasi PT PLN (Persero) imbas pemadaman listrik bergilir yang terjadi di berbagai wilayah Pulau Jawa selama beberapa waktu belakangan.

Salah satu yang menjadi persoalan adalah terganggunya pasokan batu bara untuk pembangkit PLN.

Ia menuturkan, persoalan kurangnya pasokan energi primer untuk PLTU sudah pernah terjadi pada 2022 lalu, di mana pemerintah bahkan menyetop ekspor batu bara untuk memenuhi kebutuhan nasional.

SHUTTERSTOCK/SMALL SMILES Ilustrasi batu bara.

Maka dari itu, dia turun tangan langsung mengawasi pengadaan batu bara PLN guna mengetahui masalah utama serta memastikan pasokan terjaga.

"Tahun 2022 juga begini, bahkan 2022 sempat kita melarang ekspor batu bara. Saya mau tanya sebenarnya apa sih? Akhirnya saya pimpin rapat," ujarnya dalam Energy Forum di Hotel Borobudur, Jakarta, Kamis (25/6/2026).

"Jadi saya 10 hari terakhir, jabatan saya Menteri ESDM merangkap PM PLN pengadaan batu bara, project manager. Jadi mengurus batu bara sekarang, sampai saya tahu lokasi, cara, bagaimana mengirimnya," lanjut Bahlil.

Ia mengungkapkan, PLN membutuhkan batu bara untuk pembangkit sebanyak 154 juta metrik ton (MT) per tahun.

Di sisi lain, melalui skema kewajiban pasokan dalam negeri atau domestic market obligation (DMO), pemerintah telah menugaskan perusahaan tambang memasok sekitar 180 juta hingga 190 juta MT batu bara.

Dok. PLN Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia (kedua dari kiri) saat melakukan penyalaan simbolis listrik di rumah salah satu penerima manfaat program Bantuan Pasang Baru Listrik (BPBL) 2026 di Desa Hardimulyo, Kecamatan Kaligesing, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah, Jumat (19/6).

Dari jumlah tersebut, sebanyak 160 juta hingga 170 juta MT batu bara telah diverifikasi dan dinyatakan siap dipasok.

Namun volume batu bara yang sudah dikontrak PLN mulanya baru mencapai 134 juta MT, dan kini telah bertambah menjadi 141 juta MT.

Bahlil pun mengaku heran dengan kontrak batu bara sebanyak itu, di mana hampir memenuhi kebutuhan setahun, justru mengalami kekurangan pasokan di pertengahan tahun.

"Artinya ini dari 1 Januari sampai dengan bulan Juni, dari 154 juta MT kurang 141 juta MT, itu kan berarti tinggal 13 juta MT, masak batu bara habis di bulan 6? Ini ilmu abu leke apalagi gitu loh? Aku jujur-jujur saja nih, berarti kan ada sesuatu," ungkapnya.

Ia pun mengungkapkan ditemukannya persoalan lain dalam ketersediaan batu bara.

Ternyata PLN membutuhkan batu bara dengan nilai kalor di atas 5.000 kkal per kilogram sebagai campuran bahan bakar pembangkit.

Menurut dia, kendala tersebut bukan berasal dari pelaksanaan kebijakan DMO, melainkan pada pelaksanaan teknis pengadaan oleh perusahaan pemasok.

"Ternyata kita cek, ada medium batu bara yang kalorinya di atas 5.000 untuk campur, inilah yang dibutuhkan. Nah, kalau pemerintah itu memberikan DMO, teknisnya kan perusahaan, gitu loh. Jangan air sudah dibatang leher, baru teriak," kata Bahlil.

Lebih lanjut, atas kondisi kurangnya pasokan batu bara, pemerintah bahkan sempat menahan ekspor untuk memenuhi kebutuhan pembangkit PLN.

Keputusan itu merupakan arahan Presiden Prabowo Subianto untuk menjaga suplai batu bara ke PLN agar tak terjadi lagi pemadaman bergilir.

"Atas arahan Bapak Presiden, kami tidak ingin kejadian ini terulang lagi, sekarang kan sudah jalan normal ini sekarang, dari beberapa yang harus ekspor keluar kita tahan, kebutuhan dalam negeri," ucap Bahlil.

Ternyata kita cek ada medium batu bara yang kalorinya di atas 5.000 untuk campur. Inilah yang dibutuhkan untuk operasional pembangkit

Jakarta (ANTARA) - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menilai kualitas batu bara merupakan salah satu faktor utama terkait stabilitas pasokan tenaga listrik PT PLN (Persero).

Hal tersebut, lanjut Bahlil, menimbulkan adanya pemadaman listrik bergilir yang sempat terjadi di Pulau Jawa beberapa waktu lalu.

“Ternyata kita cek ada medium batu bara yang kalorinya di atas 5.000 untuk campur (blending). Inilah yang dibutuhkan (untuk operasional pembangkit),” kata Menteri ESDM di Jakarta, Kamis.

Dengan kualitas batu bara yang berada di bawah kebutuhan PLN ini, lanjut dia, maka memerlukan penggunaan batu bara lebih banyak guna menghasilkan listrik yang diperlukan.

Adapun Bahlil menjelaskan total kebutuhan batu bara di pembangkit PLN dalam satu tahun adalah sekitar 154 juta metrik ton (MT).

Berdasarkan aturan domestic market obligation (DMO) kepada para eksportir, PLN bisa mendapatkan pasokan hingga 180-190 juta MT dari jumlah tersebut.

Bahlil mengatakan sebanyak 141 juta MT batu bara sudah diterima oleh PLN. Namun, ia kemudian mendapatkan laporan bahwa pasokan batu bara untuk produksi listrik sudah menipis pada Juni 2026.

“Artinya ini dari 1 Januari sampai dengan bulan Juni, dari 154 juta kurang 141 juta, itu kan berarti tinggal 13 juta. Masa batu bara habis di bulan enam? Ini ilmu apa lagi? Ya ini aku jujur-jujur saja nih, berarti kan ada sesuatu,” ujarnya.

Bahlil menilai masalah ini seharusnya mampu dimitigasi oleh PLN sebelum berimbas kepada masyarakat luas melalui pemadaman listrik bergilir yang telah terjadi beberapa waktu terakhir.

“Nah kalau pemerintah memberikan DMO, teknisnya kan (PLN), perusahaan, gitu. Jangan air sudah di batang leher baru teriak,” kata dia.

Menteri ESDM pun memastikan kejadian seperti ini tidak terulang lagi, dan pemerintah fokus untuk memenuhi kebutuhan listrik dalam negeri.

“Nah karena seperti itu, maka atas arahan Bapak Presiden, kami tidak ingin kejadian ini terulang lagi. Sekarang sudah jalan normal. Dari beberapa yang harus ekspor ke luar kita tahan, (penuhi) kebutuhan dalam negeri dulu,” ujarnya.

Pemerintah, lanjutnya, juga mengawasi proses pengadaan batu bara bagi PLN guna mencegah terulangnya persoalan pasokan yang berpotensi mengganggu ketahanan energi nasional.

“Pengadaannya harus transparan. Dan saya minta aparat penegak hukum awasi supaya jangan kelakuan begini setiap tahun muncul terus,” kata Bahlil.

Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengungkapkan, pihaknya sempat menahan ekspor batu bara untuk memenuhi kebutuhan pasokan pembangkit PT PLN (Persero).

Langkah itu diambil sebagai tindaklanjut akibat pemadaman listrik bergilir di sejumlah wilayah Jawa yang disebabkan adanya gangguan pasokan energi primer.

Bahlil mengatakan, keputusan menahan eskpor batu bara ini merupakan arahan Presiden Prabowo Subianto untuk menjaga suplai batu bara ke PLN agar tak terjadi lagi pemadaman bergilir.

"Atas arahan Bapak Presiden, kami tidak ingin kejadian ini terulang lagi, sekarang kan sudah jalan normal ini sekarang, dari beberapa yang harus ekspor keluar kita tahan, kebutuhan dalam negeri," ujar Bahlil dalam acara Energy Forum di Hotel Borobudur, Jakarta, Kamis (25/6/2026).

Bahlil menjelaskan, kebutuhan batu bara pembangkit PLN mencapai sekitar 154 juta metrik ton (MT) per tahun. Namun volume batu bara yang sudah dikontrak PLN baru mencapai 134 juta MT.

Seiring dengan upaya pemerintah mendukung pemenuhan kebutuhan pembangkit, kini pasokan batu bara PLN meningkat menjadi sekitar 141 juta MT.

Pemenuhan itu didukung pula dengan kebijakan pemerintah yang menetapkan wajib pemenuhan dalam negeri atau domestic market obligation (DMO) sebesar 180 juta-190 juta MT.

"Kita punya aturan DMO oleh undang-undang, dari RKAB yang dikeluarkan penugasannya kepada perusahaan-perusahaan itu 180-190 juta MT, yang sudah diverifikasi dan menyatakan kesediaannya Itu 160 juta -170 juta ton MT. Lalu sudah dikontrak oleh PLN itu 134 juta MT, dan tiga hari lalu sudah mencapai 141 juta MT," papar Bahlil.

Lebih lanjut, untuk mitigasi ke depan, pemerintah membentu tim khusus pengadaan energi primer. Tim ini terdiri dari Inspektorat Jenderal Kementerian ESDM, Ditjen Mineral dan Baru Bara (Minerba) Kementerian ESDM, PLN serta Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

"Nah mulai ke depan, kita membentuk tim pengadaan energi primer, jadi pengadaannya (batu bara) harus transparan, dan saya minta para penegak hukum awasi. Supaya jangan kelakuan begini setiap tahun muncul terus," kata dia.

PT PLN (Persero) mengumumkan gangguan sistem kelistrikan yang menyebabkan pemadaman listrik atau mati lampu di sejumlah wilayah Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan, pada Kamis (25/6).

Dalam pengumuman yang disampaikan melalui akun Instagram resmi PLN UP3 Banjarmasin, perusahaan menyebut gangguan terjadi akibat kendala operasional pada sistem kelistrikan interkoneksi Kalimantan yang menyebabkan penurunan pasokan daya.

"PLN UP3 Banjarmasin menyampaikan bahwa sehubungan dengan adanya kendala operasional sistem kelistrikan interkoneksi Kalimantan yang mengakibatkan penurunan pasokan daya," tulis Manajer PLN UP3 Banjarmasin Yanuar dalam pengumuman yang dirilis pukul 10.00 WITA.

PLN menyebut pihaknya melakukan pengaturan beban pada sistem interkoneksi guna menjaga stabilitas sistem kelistrikan.

"Petugas PLN saat ini melakukan pengaturan beban pada sistem interkoneksi sebagai langkah menjaga kestabilan sistem kelistrikan secara menyeluruh," kata Yanuar.

PLN menyatakan pengaturan beban tersebut berdampak pada pemadaman listrik di sejumlah wilayah, antara lain Jalan PM Noor sebagian, Banjar Raya, Komplek UKA/Trisakti Ujung, Lingkar Selatan, Basirih Kubah, Banyiur Luar, Komplek Lumba-Lumba, Yos Sudarso, Airmantan, Hasan Basri sebagian, Kayu Tangi 2, Anshari Shaleh, Adhyaksa, Simpang Sungai Andai, Pondok Metro, Tulip, Flamboyan, Cendana, Alalak Tengah, Alalak Utara, HKSN, Komplek AMD, Komplek Surya Gemilang, Perdagangan, dan wilayah sekitarnya.

[Gambas:Instagram]

PLN menyebut proses pemulihan masih terus dilakukan secara terkoordinasi agar pasokan listrik dapat kembali normal secara bertahap.

"Upaya percepatan pemulihan terus dilakukan secara terkoordinasi agar pasokan listrik dapat kembali normal secara bertahap," ujar Yanuar.

Gangguan listrik dilaporkan telah terjadi sejak Selasa (24/6) dan berlanjut hingga Rabu (25/6). Sejumlah warga mengeluhkan pemadaman yang terjadi berulang dan berlangsung cukup lama.

Salah seorang pengguna media sosial X dengan akun @b***a menyebut pemadaman dilakukan secara bergiliran hingga enam jam.

"Salah satu provinsi di Kalimantan mulai menerapkan giliran mati aliran listrik selama 6 jam. Pantesan pas lewat, ada yang display genset di teras toko," tulisnya.

Keluhan serupa juga disampaikan pengguna akun @l**h**e yang mengaku pemadaman terjadi hampir setiap hari.

"Sumpah ini parah banget, gak kebayang aku kalau hampir tiap hari mati lampu dan durasinya lama gini. Ini aja aku sampai punya kipas portabel lima, sangking gak kuatnya sama panas Kalimantan," tulisnya.

Sementara itu, CNNIndonesia.com telah menghubungi PLN pusat untuk meminta penjelasan mengenai detail penyebab gangguan dan estimasi pemulihan sistem kelistrikan. Namun hingga berita ini diterbitkan, belum ada tanggapan resmi yang diberikan.

[Gambas:Youtube]

Pemadaman harus menjadi momentum audit menyeluruh terhadap sistem kelistrikan, agar potensi gangguan serupa dapat diminimalkan di masa mendatang.

Jakarta (ANTARA) - Ketua Umum PLN Watch KRT Tohom Purba menilai pemadaman listrik yang terjadi di sejumlah wilayah Pulau Jawa menjadi momentum untuk memperkuat keandalan sistem kelistrikan, melalui evaluasi terhadap seluruh rantai pasok dan infrastruktur ketenagalistrikan.

Tohom dalam pernyataan di Jakarta, Rabu, menyampaikan evaluasi tersebut perlu mencakup pasokan energi primer, kesiapan pembangkit, jaringan transmisi dan distribusi, sistem cadangan, hingga mekanisme komunikasi krisis kepada pelanggan.

Langkah tersebut penting untuk memastikan kualitas pelayanan listrik kepada masyarakat terus meningkat.

Ia menegaskan, gangguan kelistrikan perlu dipandang sebagai bagian dari proses penguatan sistem yang lebih tangguh, mengingat listrik merupakan infrastruktur dasar yang menopang berbagai aktivitas strategis, mulai dari ekonomi, pendidikan, kesehatan, industri, hingga pelayanan publik.

"Pemadaman harus menjadi momentum audit menyeluruh terhadap sistem kelistrikan, agar potensi gangguan serupa dapat diminimalkan di masa mendatang," kata Tohom.

Tohom menjelaskan bahwa sistem kelistrikan nasional merupakan jaringan yang kompleks, karena melibatkan pasokan energi primer, pembangkit, transmisi, distribusi, sistem proteksi, serta kebutuhan beban listrik yang terus meningkat seiring pertumbuhan ekonomi dan aktivitas masyarakat.

Oleh karena itu, menurutnya, setiap gangguan perlu dievaluasi secara komprehensif agar langkah perbaikan yang dilakukan tidak hanya bersifat jangka pendek, tetapi juga mampu meningkatkan ketahanan sistem dalam jangka panjang.

Ia menilai penguatan manajemen risiko, modernisasi jaringan, serta peningkatan kapasitas sistem cadangan menjadi aspek penting dalam pengembangan sektor ketenagalistrikan nasional ke depan.

Selain pembenahan teknis, Tohom juga menekankan pentingnya transparansi informasi kepada pelanggan untuk menjaga kepercayaan publik, terutama ketika terjadi gangguan layanan.

Menurut dia, masyarakat perlu memperoleh informasi yang cepat dan mudah dipahami mengenai wilayah terdampak, estimasi waktu pemulihan, layanan pengaduan, hingga mekanisme kompensasi sesuai ketentuan yang berlaku.

"Komunikasi publik yang baik dapat membantu masyarakat memahami kondisi yang terjadi sekaligus mendukung proses pemulihan layanan," ujarnya.

Ia juga mendorong optimalisasi pemanfaatan platform digital guna mempercepat penyampaian informasi kepada pelanggan dan meningkatkan kualitas pelayanan kelistrikan.

Lebih lanjut, Tohom mengingatkan bahwa sektor ketenagalistrikan memiliki peran strategis dalam mendukung ketahanan nasional karena menjadi tulang punggung berbagai aktivitas ekonomi dan sosial masyarakat.

Menurut dia, isu kelistrikan nasional tidak hanya berkaitan dengan operasional perusahaan, tetapi juga menyangkut keberlanjutan kegiatan industri, layanan kesehatan, pendidikan, serta produktivitas ekonomi masyarakat.

Ia mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk terus mengawal perbaikan sektor kelistrikan melalui masukan yang konstruktif dan berbasis data guna mendukung peningkatan keandalan pasokan listrik nasional.

"Yang perlu didorong adalah pembenahan yang terukur sehingga sistem kelistrikan semakin andal dan mampu mendukung kebutuhan masyarakat serta pembangunan nasional," kata Tohom.

Pewarta: Ahmad Muzdaffar Fauzan
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA, KOMPAS.com - PT PLN (Persero) mengatakan telah memulihkan sistem kelistrikan Jawa Barat pascagangguan pada salah satu pembangkit listrik milik mitra swasta pekan lalu.

SRM Komunikasi dan Umum PLN UID Jawa Barat Krisantus H. Setyawan mengatakan, sejak Sabtu (20/6/2026) pukul 21.30 WIB seluruh pelanggan di wilayah Jawa Barat telah kembali mendapatkan layanan kelistrikan secara normal.

Dengan demikian, pemberitahuan jadwal manajemen beban yang sebelumnya disampaikan sudah tidak berlaku.

"PLN menyampaikan apresiasi atas pengertian, dukungan dan kerja sama seluruh pelanggan selama proses penanganan gangguan berlangsung," kata dia dalam keterangan tertulis, Rabu (24/6/2026).

Ia menambahkan, ke depan, PLN akan terus memperkuat keandalan infrastruktur kelistrikan guna menghadirkan kualitas layanan pasokan listrik yang andal bagi masyarakat.

Sementara itu, bagi pelanggan yang membutuhkan informasi dan layanan PLN dapat mengakses aplikasi PLN Mobile dan Contact Center PLN 123.

Sebelumnya, pemadaman listrik yang terjadi di beberapa wilayah di Kota Bandung ini di benarkan Manager Komunikasi PLN Unit Induk Distribusi Jawa Barat Nurmalitasari.

Berdasarkan informasi yang dihimpun Kompas.com, pemadaman terjadi di wilayah Bandung Raya, di kota Bandung sendiri terjadi di Ujungberung hingga Buah Batu.

Dalam keterangan tertulisnya, Perusahaan Listrik Negara (PLN) mengaku tengah menjaga sistem kelistrikan menyusul adanya kendala teknis pada pembangkit listrik.

"PLN saat ini tengah mengerahkan seluruh sumber daya untuk menjaga keandalan sistem kelistrikan menyusul adanya kendala teknis operasional pada pembangkit yang menyebabkan penurunan kapasitas suplai listrik," kata Nurmalitasari, Rabu (17/6/2026).

Percepatan pemulihan pun dilakukan PLN agar pasokan listrik kembali normal.

"Untuk menjaga stabilitas dan keandalan sistem kelistrikan, PLN melakukan manajemen beban secara terbatas di sejumlah wilayah terdampak serta terus mengupayakan percepatan pemulihan kondisi operasi pembangkit agar pasokan listrik dapat kembali normal," kata dia.