Jakarta (ANTARA) - Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Pungkas Bahjuri Ali mengatakan pengarusutamaan gender dan inklusi sosial perlu menjadi perspektif pembangunan yang terintegrasi dalam seluruh proses pembangunan.

"Pengarusutamaan gender dan inklusi sosial tidak diposisikan sebagai agenda sektoral, tetapi sebagai perspektif pembangunan yang harus diintegrasikan dalam seluruh proses pembangunan, mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, hingga pemantauan dan evaluasi," katanya dalam kegiatan Diseminasi Hasil Studi Baseline Kolaborasi Multipemangku Kepentingan untuk Pengarusutamaan Gender dan Inklusi Sosial, sebagaimana dikutip dari keterangan resminya di Jakarta, Sabtu.

Bappenas terus memperkuat agenda pengarusutamaan gender dan inklusi sosial sebagai bagian dari strategi pembangunan nasional yang berkeadilan dan berkelanjutan.

Upaya tersebut diarahkan untuk memastikan kelompok rentan memperoleh akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat pembangunan secara setara, sejalan dengan amanat dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2025-2045 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029.

Komitmen itu diperkuat melalui kegiatan diseminasi yang didukung Program SKALA (Sinergi dan Kolaborasi untuk Akselerasi Layanan Dasar), Program Kemitraan Australia-Indonesia, serta diimplementasikan oleh The SMERU Research Institute.

Menurut Pungkas, organisasi masyarakat sipil (OMS) memiliki peran strategis sebagai mitra pemerintah dalam memperkuat kualitas kebijakan publik dan efektivitas pembangunan.

Melalui pengalaman lapangan, jejaring komunitas, serta kedekatannya dengan kelompok rentan dan marjinal, OMS dinilai mampu menjembatani kebutuhan masyarakat dengan proses perumusan kebijakan sekaligus memastikan pembangunan lebih tepat sasaran.

Direktur Keluarga, Pengasuhan, Perempuan, dan Anak Kementerian PPN/Bappenas Qurrota A'yun turut mengungkapkan bahwa pengarusutamaan gender dan inklusi sosial harus menjadi bagian integral dalam proses perencanaan pembangunan di tingkat nasional maupun daerah.

Hal ini mencakup keterlibatan aktif OMS, kelompok perempuan, penyandang disabilitas, lansia, serta kelompok rentan lainnya dalam proses pengambilan keputusan pembangunan.

"Studi ini memvalidasi berbagai upaya yang sedang disiapkan pemerintah melalui regulasi dan strategi pelibatan pemangku kepentingan, termasuk OMS," ujar dia.

Saat ini, lanjut Qurrota, salah satu proses yang tengah didorong adalah penyusunan rencana intervensi pembangunan yang dapat membantu menerjemahkan usulan masyarakat, yang seringkali disampaikan melalui OMS, ke dalam bahasa perencanaan pembangunan yang lebih operasional dan mudah diimplementasikan oleh perangkat daerah. Dengan begitu, upaya pengarusutamaan gender dan inklusi sosial diharapkan dapat dilakukan secara lebih sistematis dan berkelanjutan.

Peneliti senior SMERU sekaligus tim studi baseline Palmira Permata Bachtiar menyampaikan bahwa studi menemukan masih terbatasnya partisipasi OMS dalam proses perencanaan pembangunan daerah, di antaranya partisipasi OMS dalam musyawarah perencanaan pembangunan di tingkat provinsi masih terbatas dan kelompok disabilitas belum mendapat akses dan akomodasi dalam proses perencanaan formal.

Kendati demikian, terdapat perkembangan positif melalui terbitnya Surat Edaran Partisipasi Masyarakat (SE Parmas) pada Januari 2026 sebagai aturan turunan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 45 Tahun 2017. Bappenas menilai kebijakan tersebut menjadi langkah penting untuk memperkuat tata kelola partisipatif dalam proses penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Selain itu, dokumen tersebut memuat panduan teknis pelaksanaan partisipasi masyarakat dan kelompok rentan, metode praktis untuk memastikan keterlibatan masyarakat dalam perumusan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), hingga instrumen pemantauan dan evaluasi.

"Penguatan kolaborasi antara pemerintah daerah dan OMS menjadi salah satu kunci untuk memastikan pembangunan yang inklusif dapat berjalan secara efektif hingga ke tingkat daerah dan desa," ungkap Palmira.

Pewarta: M Baqir Idrus Alatas
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2026

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI mencatat kinerja positif layanan Kereta Suite Class Compartment sepanjang tahun 2025 dengan melayani 42.118 pelanggan, tumbuh 47,8 persen dibandingkan tahun 2024 yang mencapai 28.496 pelanggan. Vice President Corporate Communication KAI Anne Purba mengatakan pertumbuhan ini mencerminkan meningkatnya minat masyarakat terhadap perjalanan jarak jauh yang mengedepankan privasi, kenyamanan, dan kualitas pengalaman.

"Capaian tersebut sejalan dengan arah kebijakan pemerintah dalam mendorong pariwisata berkualitas, pemerataan pertumbuhan ekonomi antarwilayah, serta penguatan transportasi publik berkelanjutan sebagaimana tertuang dalam Asta Cita dan agenda pembangunan nasional," ujar Anne dalam keterangan tertulis di Jakarta, Ahad (11/1/2026).

Anne menyampaikan tren positif ini menunjukkan pergeseran cara pandang masyarakat terhadap perjalanan. Anne menyebut kereta api kini tidak hanya dipandang sebagai sarana berpindah dari satu kota ke kota lain, tetapi menjadi bagian dari pengalaman wisata itu sendiri.

"Suite Class Compartment kami rancang untuk menghadirkan perjalanan yang personal, tenang, dan berkualitas. Ketika perjalanan menjadi nyaman dan berkesan, maka minat berwisata meningkat dan dampak ekonominya mengalir ke daerah tujuan," lanjut Anne.

Secara bulanan, Juli 2025 menjadi periode dengan jumlah pelanggan tertinggi dengan 5.157 pelanggan, disusul Desember 2025 sebanyak 4.906 pelanggan. Anne menyampaikan lonjakan ini sejalan dengan musim liburan sekolah, libur akhir tahun, serta meningkatnya perjalanan keluarga dan wisatawan premium ke berbagai kota tujuan.

Anne mengatakan peningkatan penggunaan Kereta Suite Class Compartment turut mendorong aktivitas ekonomi di sekitar stasiun dan destinasi wisata. Mobilitas yang nyaman memperkuat kunjungan wisata, menggerakkan sektor perhotelan, kuliner, transportasi lanjutan, hingga UMKM lokal. Perjalanan jarak jauh dengan durasi lebih panjang juga memperpanjang waktu tinggal wisatawan, sehingga belanja wisata meningkat dan manfaat ekonomi dirasakan lebih luas oleh masyarakat.

“Ini sejalan dengan program pemerintah dalam menjadikan pariwisata sebagai penggerak ekonomi daerah, penciptaan lapangan kerja, serta penguatan ekonomi lokal. Kereta api berperan sebagai penghubung utama antarwilayah yang memastikan pertumbuhan tidak terpusat di kota besar, tetapi menyebar ke berbagai daerah,” ucap Anne.

Jakarta, CNBC Indonesia - Kementerian PPN/Bappenas ingin menarik lebih banyak lembaga untuk menerbitkan orange bond, yakni instrumen pendanaan yang berfokus pada pemberdayaan perempuan, kesetaraan gender, dan inklusi sosial. Saat ini, baru PT Permodalan Nasional Madani (PNM) yang menerbitkan orange bond atau obligasi oranye tersebut.

Orange bond adalah instrumen pendanaan baru yang berfokus pada pemberdayaan perempuan, kesetaraan gender, dan inklusi sosial, dengan dana yang disalurkan untuk mendukung program terkait tujuan-tujuan tersebut.

Deputi Pangan, SDA, dan Lingkungan Hidup Kementerian PPN/Bappenas, Leonardo A.A Teguh Sambodo mengatakan ingin mengumpulkan para kementerian dan lembaga untuk bisa duduk bersama dan memetakan kebutuhan serta mencari proyek yang bisa dibiayai. Hal itu dilakukan dalam Orange Forum 2025 di Bursa Efek Indonesia (BEI), Senin (17/11/2025).

Menurut Teguh, beberapa kementerian, termasuk Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, membutuhkan pendanaan tambahan agar rencana aksi nasional yang telah disusun dapat dijalankan.

"Di situlah maka perlu ada kerja sama pemerintah sama swasta. Karena kita akan menurunkan risiko dari proyek-proyek itu sehingga ini bisa menjadi dasar bagi penerbitan pemberdayaan untuk pemberdayaan perempuan," ungkap Teguh di Gedung BEI, Senin (17/11/2025).

Ia mengungkapkan bahwa pihaknya belum berkomunikasi dengan Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara (Danantara) untuk menarik Badan Usaha Milik Negara (BUMN) agar menerbitkan orange bond. Namun, Teguh menyebut Danantara mengapresiasi langkah PNM yang berani menerbitkan orange bond untuk pembiayaan proyek Mekar.

Menurutnya, yang menjadi tantangan adalah bagaimana menemukan bisnis model, sebab PNM mengeluarkan bond yang itu didasarkan kepada proyek yang sudah berjalan, di mana risikonya, model bisnisnya sudah ditangani.

"Nah maka ke depan yang sebenarnya diperlukan adalah, sebagaimana tadi saya sampaikan, adalah menemukan bisnis model yang gap pemahamannya, bagaimana antara investor yang nanti akan menanamkan uangnya kepada orang swasta tersebut, pemahamannya apakah proyek ini bisa berhasil, bisa memberikan keberhasilan, dan juga memberikan manfaat yang optimal," terang Teguh.

Bisnis.com, BANDUNG -- PT Industri Telekomunikasi Indonesia (Persero) atau PT INTI (Persero) memperkuat inklusi sosial dan pemberdayaan bagi penyandang disabilitas melalui program tanggung jawab sosial dan lingkungan atau TJSL yang digagas perusahaan.

Vice President Corporate Secretary PT INTI (Persero), Gema Alfarisi Deri, mengatakan pihaknya melibatkan berbagai pihak untuk program TJSL yang bertajuk 'Together We Care: Pendampingan Inklusif dan Berdaya', yakni Telkom University, Deakin Lancaster University Indonesia dan Komunitas Bandung Independent Living Center (BILiC).

“Kolaborasi pentahelix ini menjadi langkah konkret dalam memperkuat inklusi sosial dan membuka peluang setara bagi penyandang disabilitas. Kami ingin memastikan bahwa setiap inisiatif TJSL tidak berhenti pada kegiatan seremonial, tetapi benar-benar memberikan perubahan nyata di lapangan,” katanya dalam siaran pers yang diterima Bisnis, Rabu (15/10/2025).

Gema menjelaskan program tersebut bertujuan untuk memberdayakan penyandang disabilitas agar lebih inklusif, mandiri, dan berdaya, sekaligus menciptakan dampak sosial yang nyata bagi masyarakat.

Oleh karena itu, pihaknya pun memberikan sesi pelatihan berupa bimbingan konseling yang bertujuan memberikan motivasi dan membentuk mindset positif bagi para peserta.

"Program 'Together We Care' akan berlangsung selama kurang lebih tiga bulan dengan pendekatan pelatihan inklusif yang komprehensif melalui kerangka 3-Set," katanya.

Selain mindset, pihaknya juga memberikan keterampilan (skillset), untuk membekali peserta dengan kompetensi teknis maupun non-teknis yang relevan dengan dunia kerja dan wirausaha.

Perseroan juga menyediakan sarana dan dukungan (toolset) berupa peralatan, metode, dan platform yang difasilitasi oleh PT INTI (Persero) dan pihak lainnya agar keterampilan dapat dipraktikkan secara nyata.

Untuk mewujudkan dampak yang menyeluruh, program ini menghadirkan serangkaian kegiatan terintegrasi, yang didukung oleh para praktisi ahli dari Universitas dan PT INTI (Persero), serta peer konseling dari BILiC.

"Sehingga setiap tahap pendampingan dan pelatihan dapat memberikan manfaat nyata bagi penyandang disabilitas," katanya.

Menurut Gema, dalam pertemuan pertama yang berfokus pada sesi konseling bersama psikolog dari Telkom University berjalan interaktif dan penuh semangat.

Peserta aktif mengikuti arahan, berdiskusi, dan mulai membentuk mindset positif sebagai bekal dalam rangkaian pelatihan berikutnya.

“Antusiasme yang tinggi dari peserta pada pertemuan pertama menunjukkan bahwa program ini langsung mampu menarik perhatian dan motivasi mereka untuk belajar dan berkembang,” ujarnya.

Dia menambahkan peserta program akan menjalankan rangkaian pelatihan lainnya yang mencakup literasi digital, public speaking, aksi lingkungan daur ulang. Ada pula sesi konseling serta penguatan diri lanjutan untuk menyiapkan peserta menghadapi dunia kerja maupun wirausaha.

Gema menilai melalui berbagai pelatihan, peserta tidak hanya memperoleh keterampilan teknis, tetapi juga membangun kepercayaan diri, kemandirian, dan kemampuan sosial yang diperlukan untuk berpartisipasi aktif dalam masyarakat.

"Pendekatan komprehensif ini menjadi bukti nyata komitmen PT INTI (Persero) dalam mewujudkan inklusi sosial yang berkelanjutan," katanya.

Dia melanjutkan sebagai perusahaan yang sedang gencar melakukan transformasi, PT INTI (Persero) berharap dapat tetap menghadirkan program TJSL yang memberikan dampak nyata bagi masyarakat sekaligus menjadi inspirasi bagi pihak lain.

"Program ini diharapkan tidak hanya memberdayakan penyandang disabilitas, tetapi juga memperkuat peran PT INTI (Persero) dalam menciptakan nilai sosial positif di tengah proses transformasi yang sedang berlangsung,” ujarnya.