Bisnis.com, MAKASSAR - Pelaku usaha dan eksportir di Sulawesi Selatan (Sulsel) mulai mewaspadai dampak eskalasi konflik geopolitik di Timur Tengah yang kian memanas.

Selain mengancam stabilitas pasokan energi global, ketegangan tersebut dikhawatirkan bakal memicu lonjakan biaya logistik yang dapat menekan daya saing komoditas ekspor daerah.

Ketua Gabungan Perusahaan Ekspor Indonesia (GPEI) Sulawesi Selatan dan Barat (Sulselbar) Arief R Pabettingi mengungkapkan bahwa invasi yang melibatkan Amerika Serikat dan Iran di jalur Selat Hormuz berpotensi menghambat distribusi minyak mentah dunia.

Bagi Indonesia, hal ini menjadi alarm serius mengingat ketergantungan pada impor Bahan Bakar Minyak (BBM) yang masih cukup tinggi.

Kekhawatiran utama para eksportir, lanjut Arief, terletak pada transmisi harga energi ke sektor logistik. Saat ini penyesuaian harga pada lini bahan bakar nonsubsidi seperti Dexlite bahkan sudah mulai dirasakan.

Namun, titik krusial berada pada ketahanan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dalam menahan beban subsidi solar.

"Dampaknya sudah terasa sekarang melalui berkurangnya pasokan dan perubahan harga di sektor nonsubsidi. Kekhawatiran kita adalah jika APBN tidak kuat, subsidi solar bisa jebol. Pemerintah harus mencari solusi agar harga solar subsidi tetap bertahan demi menjaga roda logistik tetap bergerak," kata Arief kepada Bisnis, Senin (27/4/2026).

Sebagai negara kepulauan, Indonesia sangat bergantung pada moda transportasi berbasis BBM untuk distribusi barang. Jika biaya bahan bakar melambung, maka sektor logistik akan menjadi yang paling pertama terpukul, yang kemudian berdampak pada kenaikan harga barang di tingkat masyarakat.

Sebagai langkah mengantisipasi krisis yang lebih dalam, pemerintah didorong untuk segera melakukan diversifikasi sumber energi dengan mencari jalur pasokan dari negara-negara yang tidak terlibat langsung dalam konflik geopolitik tersebut.

Beberapa opsi yang muncul adalah memperkuat kerja sama energi dengan negara penghasil minyak besar lainnya seperti Rusia atau Venezuela. Langkah ini dinilai perlu diambil guna memastikan stok BBM nasional tetap aman di atas level kritis 30 hari.

Di sisi lain, para eksportir di Sulsel juga mengharapkan adanya langkah konkret pemerintah dalam bentuk insentif fiskal dan kemudahan pembiayaan.

Hal ini sejalan dengan visi pemerintah untuk menggenjot ekspor barang jadi ketimbang bahan mentah guna meningkatkan nilai tambah dan profitabilitas.

"Kita butuh dukungan pemerintah, terutama bagi pelaku UMKM yang menguasai mayoritas produk ekspor. Setelah sempat terpuruk akibat pandemi, kini mereka dihadapkan pada ketidakpastian geopolitik. Insentif pembiayaan sangat dibutuhkan agar operasional mereka tidak berhenti," lanjut Arief.

Pemberian insentif ini diharapkan dapat menjadi bantalan bagi para pelaku usaha komoditas agar tetap kompetitif di pasar global, meskipun biaya logistik dunia tengah mengalami tren kenaikan akibat ketegangan di Timur Tengah.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah akan menawarkan sejumlah insentif agar para pengusaha bisa mematuhi aturan baru wajib parkir devisa hasil eksporsumber daya alam (DHE SDA) selama 12 bulan di bank Himbara.

Untuk diketahui, pemerintah telah menyelesaikan rancangan revisi Peraturan Pemerintah (PP) No.8/2025 yang sebelumnya mewajibkan parkir DHE SDA sebesar 100% selama 12 bulan di perbankan nasional. Nantinya, beleid baru akan mewajibkan DHE SDA itu terpusat di bank BUMN saja.

Pada konferensi pers APBN KiTa edisi Desember 2025, Kamis (18/12/2025), Direktur Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Febrio Nathan Kacaribu menjelaskan bahwa pihaknya sudah menyerahkan draf revisi PP No.8/2025 ke Kementerian Sekretariat Negara (Setneg) untuk segera diundangkan.

Febrio mengatakan bahwa pemerintah ingin memastikan agar devisa valas hasil ekspor SDA itu berputar di dalam negeri. Dia merujuk kepada pasal 3 UUD 1945 yang pada dasarnya mengatur bahwa kekayaan alam digunakan sebanyak-banyaknya untuk kemakmuran masyarakat.

Menurutnya, sekitar delapan bulan penerapan PP No.8/2025, beleid itu belum efektif meningkatkan suplai valas di dalam negeri. Sebab, masih banyak eksportir yang mengonversikan valasnya ke rupiah dan membawanya ke luar negeri.

Padahal, Febrio memandang permintaan untuk kredit berdenominasi valas cukup tinggi di dalam negeri. "Yang sering terjadi adalah dikonversi ke rupiah lalu kemudian banyak yang akhirnya keluar ke luar negeri. Nah itu yang kami enggak mau, kami ingin [valasnya] lebih banyak di Indonesia," tuturnya kepada wartawan di kantor Kemenkeu, Jakarta.

Dia menyebut Kemenkeu akan memberikan instrumen imbal hasil (yield) agar para eksportir mematuhi aturan yang rencananya berlaku per 1 Januari 2026 itu.

Selain bank Himbara kini sudah menawarkan bunga yang kompetitif, terang Febrio, Kemenkeu akan menerbitkan instrumen SBN valas domestik. Dia menyebut SBN itu akan memiliki bunga yang juga kompetitif seperti yang diterbitkan di luar negeri.

"Kalau Pak Minto [Dirjen Pembiayaan dan Pengelolaan Risiko] itu issue [menerbitkan] misalnya yang [SBN] 5 tahun global valas, nanti bunganya akan mirip dengan apa yang kami issue secara domestik. Nah itu sangat kompetitif secara internasional. Kalau tabungan atau dana pihak ketiga valas yang hasil dari DHE ingin ditaruh di dalam negeri itu sangat kompetitif. Nah ini akan kami siapkan instrumennya ke depan," paparnya.

Menurut mantan ekonom Universitas Indonesia (UI) itu, penerbitan SBN valas domestik guna menarik dana hasil ekspor itu sejalan dengan upaya pendalaman pasar uang. Namun demikian, penerbitan instrumen investasi valas yang diterbitkan di dalam negeri itu akan sesuai dengan permintaan.

Adapun mengenai tingkat konversi DHE SDA, Febrio menyebut nantinya eksportir hanya boleh mengonversi 50% devisa valasnya ke rupiah. Sebelumnya, pada PP No.8/2025, tingkat konversi yang diatur adalah 100%. Dia memandang porsi 50% yang diperbolehkan untuk dikonversi itu bukan nilai yang kecil.

Apalagi, dia mencatat bahwa total nilai ekspor dari Indonesia setahun bisa mencapai US$270 miliar. Sebesar 60% dari nilai ekspor itu berbentuk DHE, sedangkan sisanya tidak terikat.

Mengenai pemberlakuannya, setelah PP diundangkan, maka kewajiban memarkirkan DHE SDA di bank himbara akan dimulai pada ekspor Januari 2026. Namun, Peraih gelar Ph.D dari University of Kansas itu memastikan bakal memberikan pelonggaran waktu kepada importir untuk mengalihkan rekening penampungan DHE ke bank himbara.

"Misalnya, yang di existing PP itu kalau untuk ekspor Januari kami bilang harus langsung reksusnya di bank himbara, akan tetapi sesuai dengan terms of payment mereka, mereka masih punya waktu sampai bulan ketiga untuk memasukkan 100%-nya ke dalam reksusnya mereka. Jadi ini kami juga honor best practice-nya mereka juga," tutur Febrio.