JAKARTA - Polisi menangkap buronan paling dicari atau most wanted asal China, Zheng Rongjing terkait kasus online scam. Penangkapan dilakukan di Bandara Internasional Soekarno Hatta (Soetta) pada Kamis, 25 Juni 2026.

"Bahwa subjek diketahui merupakan salah satu buronan yang masuk dalam daftar most wanted dari Interpol Beijing dengan aktivitas yang bersangkutan melakukan tindakan operasi scam di salah satu compound terbesar di Kamboja," kata Sekretariat NCB Interpol Indonesia Divisi Hubinter Polri Brigjen Pol Untung Widyatmoko, Jumat (26/6/2026).

Untung menyebut NCB Beijing pada 5 Maret 2026 telah mengajukan permintaan untuk melakukan pencarian keberadaan dan penangkapan terhadap Zheng Rongjing "Yang bersangkutan merupakan pemain besar dari tindak pidana online scam," ujarnya.

Berdasarkan hasil penyelidikan dan koordinasi, kata Untung, Zheng memasuki wilayah Indonesia pada hari Rabu, 24 Juni 2026 pukul 23.50 dengan menggunakan maskapai penerbangan Air Asia QZ-475, mendarat di Terminal 2 Bandara Soekarno Hatta.

"Sesaat setelah mendarat, kemudian kami dengan dibantu rekan-rekan dari Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, rekan-rekan dari Ditjen Imigrasi, melakukan penangkapan dan mengamankan yang bersangkutan. Bahwa penangkapan ini merupakan kolaborasi dan kerjasama dengan pihak Imigrasi yang selanjutnya untuk subjek kami amankan di Polda Metro Jaya," ujarnya.

Menurut Untung, usai ditangkap pihaknya mendalami tujuan kedatangan Zheng ke Indonesia. "Tentunya kalau seorang pemain besar dari online scam datang ke Indonesia, di sini tentunya sudah ada yang siap untuk menampung, di sini tentunya sudah siap infrastrukturnya," ucap Untung.

JAKARTA - Kejaksaan Agung (Kejagung) terus memburu Mantan Staf Khusus Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Nadiem Makarim, Jurist Tan (JT) yang masih buron hingga saat ini. Kejagung meminta red notice kepada Interpol terkait salah satu tersangka korupsi Chromebook Kemendikbudristek periode 2019–2022 yang diduga berada di luar negeri.

Kepala Pusat Penerangan dan Hukum (Kapuspenkum) Kejaksaan Agung Anang Supriatna mengatakan bahwa saat ini belum ada persetujuan dari pihak Interpol terkait pencarian JT. “Yang jelas kalau untuk Chromebook ini kan JT ini sudah kita mintai Red Notice ke Interpol Lyon melalui NCB di sini. Sampai saat ini belum ada approve dari pihak Interpol pusat ya kita tinggal menunggu aja,” kata Anang dalam konferensi pers di Kejaksaan Agung, Selasa (12/5/2026).

Meski demikian, ia menegaskan bahwa pihaknya tidak hanya mengandalkan Interpol namun juga bekerja sama dengan berbagai pihak lainnya guna membantu mencari JT. “Tapi kita tetap berkoordinasi tidak hanya mengandalkan jalur Interpol tapi juga kita berkoordinasi dengan pihak-pihak lain yang kita bisa anggap bekerja sama dengan lembaga-lembaga lain yang bisa membantu kita,” tegas dia.

Anang menekankan, hingga saat ini pihaknya masih berkomitmen dan berupaya untuk menghadirkan JT, mantan Stafsus Nadiem Makarim yang sudah ditetapkan sebagai tersangka.

“Yang jelas kami berkomitmen penyidik untuk berusaha menghadirkan JT,” pungkas dia.

JAKARTA - Sekretariat National Central Bureau (NCB) Interpol Indonesia mengajak pemerintah untuk membentuk satuan tugas khusus (Task Force) untuk mengantisipasi kejahatan transnasional. Hal ini dilakukan lantaran Indonesia menjadi salah satu negara tujuan dalam melakukan kejahatan transnasional.

Sekretaris NCB Interpol Indonesia Brigjen Pol Untung Widyatmoko mengatakan kejahatan transnasional ini biasanya berupa penipuan, love scamming, investasi online hingga judi online. Adapun kejahatan transnasional yang dimaksud yakni para pelaku datang ke Indonesia melakukan kejahatan daring dan mengincar korban-korban yang juga berasal dari luar Indonesia.

"Tadi pagi kami juga sudah berkoordinasi dengan Kementerian Luar Negeri untuk men-highlight bahwa fenomena ini sudah berkembang sangat cepat dan perlu kita melakukan duduk bersama, melakukan konsolidasi untuk pembentukan task force," ujar Untung, Sabtu (9/5/2026).

Untung menuturkan Interpol Indonesia juga sudah melakukan koordinasi dengan Direktorat Jenderal Imigrasi (Ditjen Imigrasi) terkait negara-negara mana yang memiliki catatan kejahatan transnasional. Menurutnya, hal ini dilakukan agar tidak ada warga negara asing yang masuk Indonesia demi melakukan kejahatan.

JAKARTA - Divisi Hubungan Internasional (Divhubinter) Polri mengajukan permohonan red notice untuk pendakwah Syekh Ahmad Al-Misry. Hal ini menyusul status tersangka pendakwah itu dalam kasus dugaan pelecehan seksual.

"Sedang dalam proses pengajuan red noticenya melalui portal interpol," ujar Kepala Bagian Kejahatan Transnasional (Kabag Jataranin) Set NCB Interpol Indonesia, Kombes Ricky Purnama kepada wartawan, Jumat (8/5/2026).

Ricky juga memastikan Syekh Ahmad Al-Misry merupakan warga negara kebangsaan Indonesia. Status kewarganegaraan itu diterimanya melalui naturalisasi resmi melalui permohonan pasangan kawin campur dengan wanita berkewarganegaraan Indonesia.

"Status WNI-nya sudah tervalidasi disetujui melalui jalur naturalisasi dengan usulan sebagai pasangan kawin campur dengan wanita Indonesia," lanjut dia.

Sejalan dengan itu, polisi juga tengah berkomunikasi terhadap otoritas Mesir untuk mengonfirmasi apakah Syekh Ahmad Al-Misry juga berstatus warga negara Mesir.

"Sedang kita komunikasikan juga ke otoritas mesir untuk validasi status kewarganegaraannya," tandas dia.

Sebagai informasi, Bareskrim Polri menetapkan pendakwah Syekh Ahmad Misry atau SAM sebagai tersangka dalam kasus dugaan pelecehan terhadap sejumlah santri.

Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko menegaskan, penetapan tersangka itu dilakukan usai penyidik melakukan gelar perkara.

"Berdasarkan pelaksanaan Gelar perkara oleh Penyidik atas dasar laporan polisi nomor : LP/B/586/XI/2025/SPKT/Bareskrim Polri tanggal 28 November 2025 penyidik telah menetapkan saudara SAM sebagai tersangka," kata Trunoyudo kepada wartawan, Jumat (24/4/2026).

JAKARTA - Bareskrim Polri menangkap buronan Interpol kasus penipuan online lintas negara. Pelaku berinisial LCS dibekuk Bareskrim saat berada di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang.

Pelaku diamankan setelah Bareskrim Polri bekerja sama dengan kepolisian lintas negara. "Keberhasilan ini menjadi bukti bahwa kerja sama kepolisian Indonesia dan luar negeri sangat baik terutama dalam pemberantasan kejahatan siber, khususnya penipuan online yang banyak meresahkan masyrakat di berbagai negara," ujar Penasihat Ahli Kapolri Edi Hasibuan, Kamis (7/5/2026).

Menurut Edi, penjahat internasional ini diketahui banyak melakukan penipuan online dengan korban di berbagai negara. Cara penipuan sindikat nyaris sama. Jaringan penipuan online ini bermarkas di Kamboja.

"Seluruh jaringan pelaku juga tersebar di berbagai negara di dunia. Kita apresiasi kinerja Kabareskrim Polri Komjen Pol Syahardiantono bersama stafnya yang sudah berhasil mengamankan buronan Interpol," kata anggota Kompolnas periode 2012-2016 ini.

Sebelumnya, Direktur Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri Brigjen Pol Himawan Bayu Aji mengatakan, LCS ditangkap di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Minggu, 3 Mei 2026. LCS sebelumnya telah masuk Daftar Pencarian Orang (DPO) Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri.

"Kasus ini tercatat memiliki 23 Laporan Polisi (LP) dari berbagai wilayah di Indonesia. Ini bentuk keseriusan kami dalam menindak pelaku kejahatan siber, khususnya penipuan online yang merugikan masyarakat luas," tegasnya.

DENPASAR - Kantor Imigrasi Ngurah Rai, Bali menangkap warga negara asing (WNA) asal Inggris, SL (45). Buronan Interpol itu ditangkapdi Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) Bandara I Gusti Ngurah Rai saat proses pemeriksaan keimigrasian setibanya di Bali dari rute penerbangan Singapura-Denpasar.

Berdasarkan data dan koordinasi intelijen, SL diduga merupakan pimpinan sebuah organisasi kriminal internasional. la disinyalir menjadi dalang yang mengendalikan anggota jaringannya dalam operasi pengelolaan perusahaan fiktif serta tindak pidana pencucian uang.

Kepala Kantor Imigrasi Ngurah Rai, Bugie Kurniawan memberikan peringatan kepada sindikat kejahatan transnasional jika daerahnya bukan tempat persembunyian buronan internasional.

"Keberhasilan penangkapan SL ini adalah bukti nyata ketajaman insting dan tingginya jam terbang petugas dan pejabat pendaratan kami di TPI Bandara Ngurah Rai. Sistem kami terintegrasi dengan baik, dan petugas kami sangat berpengalaman dalam mendeteksi dan mengamankan DPO Interpol," kata Bugie dalam keterangan tertulisnya yang diterima Senin (30/3/2026).

Bugie menambahkan, penangkapan ini menunjukkan sistem peringatan dini dan koordinasi yang solid antara Imigrasi dengan jaringan penegak hukum internasional berjalan sangat efektif.

Dengan hal tersebut kata dia, memastikan buronan kasus kejahatan berat tidak akan bisa bebas masuk ke wilayah Indonesia.

Setelah berhasil diamankan di area kedatangan internasional, pihak Imigrasi Ngurah Rai langsung melakukan proses serah terima SL kepada Kepolisian Resor (Polres) Kawasan Bandara I Gusti Ngurah Rai.

Penyerahan ini dilakukan guna penanganan hukum lebih lanjut sesuai dengan prosedur penyerahan buronan internasional.

JJAKARTA - Kabag Jatinter Polri, Kombes Pol Ricky Purnama mengungkapkan alasan red notice untuk bos minyak Mohammad Riza Chalid baru diterbitkan pada sekarang ini. Pasalnya, penerbitan red notice tersebut harus melalui berbagai tahapan, termasuk pertimbangan perbedaan sistem penegakan kasus korupsi.

"Kebetulan ada sebuah perbedaan melihat persoalan korupsi antara kita, sistem yang berlaku di negara kita, dengan korupsi yang berlaku di negara-negara lain," ujarnya pada wartawan, Minggu (1/2/2026).

Menurutnya, waktunya terbitnya red notice pada Riza Chalid membutuhkan waktu sampai 4 bulan lamanya karena ada mekanisme yang harus dilalui di Kantor Pusat Interpol di Lyon, Prancis). Setiap usulan diajukan akan dilakukan proses asesmen, yang mana itu akan dilakukan dengan melakukan pertimbangan dari berbagai macam aspek.

"Sehingga, asesmen kasus MRC membutuhkan waktu yang lebih lama sehingga kita mencoba mengkomunikasikan persepsi tindak pidana korupsi di tanah air itu harus dibuktikan dengan adanya kerugian negara. Sementara di perspektif sistem hukum lainnya, korupsi itu tidak selalu identik dengan kerugian negara," tuturnya.

"Kerugian negara ini dianggap sebuah peristiwa yang erat dengan dinamika politik. Sementara Interpol adalah salah satu institusi yang tidak melayani kerja sama penegakan hukum yang beririsan dengan dinamika politik," terang Ricky.

Namun, kata dia, Set NCB Interpol Indonesia pada akhirnya dengan argumentasi dan pendekatannya, berhasil meyakinkan Interpol Pusat, perbuatannya Riza Chalid merupakan sebuah perbuatan yang patut diduga sebagai perbuatan pidana.

Khususnya kasus korupsi karena penyidik meyakini ada sebuah kerugian negara yang timbul dari perbuatan yang dilakukan Riza Chalid.

"Akhirnya mereka memandang dan melihat persepsi yang kita yakinkan pada mereka itu bisa mereka terima dan akhirnya minggu lalu terbit red notice tersebut," paparnya.

Adapun soal pemulangan Riza Chalid saat ditemukan kelak, lanjut dia, sejatinya membutuhkan pula waktu. Pasalnya, terdapat pula dinamika yang harus disesuaikan, seperti perbedaan hukum, sistem politik, hingga struktur organisasi penegak hukum.

"Proses pemulangan tersangka buronan internasional yang lari ke luar negeri itu selalu pada umumnya membutuhkan waktu yang cukup panjang karena ada beberapa dinamika yang harus kita sesuaikan. Ada perbedaan sistem hukum, ada perbedaan sistem politik, ada perbedaan struktur organisasi penegak hukum, dan lain sebagainya," terangnya.

"Sehingga, berbagai macam upaya yang kita lakukan itu, patutnya dia comply ya, comply dengan ketentuan yang berlaku di negara di mana kita duga MRC berada. Itu membutuhkan pendekatan dan upaya intens perlu dilakukan, tapi percayalah kita terus berusaha, berupaya untuk comply dengan ketentuan yang berlaku di negara MRC berada," jelasnya.

JAKARTA - Sekretaris NCB Interpol Indonesia, Brigjen Pol Untung Widyatmoko memastikan telah mengetahui keberadaan pengusaha atau bos minyak, Mohammad Riza Chalid di luar negeri. Dia menyebut bahwa Riza Chalid tidak berada di Prancis, tapi ada salah satu di negara anggota Interpol Internasional.

"Keberadaan subjek, saudara MRC, kami pastikan bukan berada di Lyon, Prancis, tetapi ada di salah satu negara anggota, member country dari Interpol itu sendiri," ujar Untung Widyatmoko kepada wartawan di Mabes Polri, Minggu (1/2/2026).

Dia menegaskan, Red Notice terhadap M Rizha Chalid diterbitkan oleh negara Prancis meski keberadaannya tidaklah di Prancis. Penerbitan Red Notice terhadap bos minyak itu tak lepas dari dukungan yang diberikan oleh Interpol HQ di Lyon, Prancis.

"Memang jalan panjang, namun Alhamdulillah keberhasilan ini tentunya kontribusi dari rekan-rekan Set NCB maupun dukungan Interpol Headquarters di Lyon, Prancis. Keberhasilan Set NCB Interpol dan Polri, yang semua atas dukungan dan kerja sama baik kementerian/lembaga maupun organisasi internasional yang memiliki perhatian untuk penegakan hukum dan pencarian buronan internasional," tutur Untung Widyatmoko.

Set NCB Interpol Indonesia, lanjut dia, telah melakukan pemetaan terhadap keberadaan Riza Chalid. Bahkan, pihaknya telah berkoordinasi dengan negara yang dicurigai sebagai tempat Riza Chalid berada.

"Subjek Interpol Red Notice ini memang berada di salah satu negara yang sudah kami identifikasikan dan sudah kami petakan, dan kami pun sudah menjalin kontak," jelasnya.

Dia menambahkan, Riza Chalid diduga berada di negara member Interpol, yang mana negara member Interpol itu berjumlah 190 lebih.

"Terkait Interpol Red Notice yang diterbitkan Lyon, kami sebagai requesting country, kami sebagai negara peminta, Red Notice diterbitkan Markas Besar Interpol di Lyon. Keberadaan subjek,MRC, kami pastikan bukan berada di Lyon, Prancis, tetapi di salah satu negara anggota. Di Interpol itu ada 190-an negara anggota, member country, dan di salah satu negara itu sudah kami petakan," sebutnya.

JAKARTA - Interpol resmi mengeluarkan red notice untuk pengusaha minyaksekaligus buronanM Riza Chalid. Red notice tersebut diterbitkan oleh negara Prancis. Surat red notice Riza Chalid telah diterima Mabes Polri.

"Secara resmi kami sampaikan kami dari Set NCB Interpol Indonesia menyampaikan berita bahwa Interpol, Red Notice atas nama Muhammad Riza Chalid atau disebut MRC telah terbit pada Jumat, 23 Januari 2026 atau seminggu lalu," ujar Sekretaris NCB Interpol Indonesia, Brigjen Pol Untung Widyatmoko, Minggu (1/2/2026).

Menurut Untung, pascaterbitnya red notice tersebut, Mabes Polri menindaklanjutinya dengan melakukan upaya koordinasi dengan berbagai pihak, baik di luar maupun di dalam negeri, khususnya dengan Kementerian/Lembaga. Set NCB Interpol pun mendukung langkah penegakan hukum terhadap Riza Chalid tersebut.

"Setelah terbitnya red notice kami menindaklanjuti, upaya yang dilakukan Set NCB Interpol Indonesia melakukan koordinasi tentunya dengan counterpart, baik counterpart asing maupun counterpart yang berada di dalam negeri, kementerian ataupun lembaga. Kami Set NCB Interpol mendukung langkah-langkah penegakan hukum atas pelaku-pelaku tindak pidana yang melarikan diri ke luar negeri," tuturnya.

Lihat video: Sidang Korupsi Anak Riza Chalid, Jaksa Menduga Ada Pengaturan Lelang Kapal



Untung menambahkan, secara teknis Set NCB Interpol Indonesia telah melakukan koordinasi dengan berbagai pihak dimaksud, bahkan dengan negara Prancis yang telah mengeluarkan red notice tersebut. Termasuk tentang bagaimana proses terbitnya red notice terhadap Riza Chalid.

"Terkait dengan kejahatannya di Indonesia sehingga menjadi buronan internasional, yang menjadi fokus kejahatan transnasional dan internasional. Secara teknis kami sudah melakukan koordinasi dengan counterpart-counterpart kami, dengan Interpol Lyon. Tentunya menanyakan pula bagaimana proses terbitnya interpol red notice atas subyek interpol red notice yang bernama MRC tersebut," katanya.

JAKARTA - Bea Cukai memperkuat pengawasan lintas negara untuk memberantas perdagangan ilegal limbah berbahaya, satwa liar dilindungi, dan hasil pembalakan liar yang mengancam kesehatan masyarakat serta kelestarian ekosistem. Melalui sinergi internasional dalam Operasi Demeter XI dan Operasi Thunder 2025, Indonesia bekerja sama erat dengan World Customs Organization (WCO) dan Interpol untuk memutus rantai kejahatan lingkungan global.

Operasi Demeter XI difokuskan pada penindakan penyelundupan limbah elektronik, limbah medis, dan bahan perusak lapisan ozon. Sementara itu, Operasi Thunder 2025 menyasar perdagangan ilegal flora dan fauna yang merusak keberlanjutan sumber daya alam. Kedua operasi ini menjadi instrumen penting dalam mendeteksi modus operandi kejahatan terorganisir yang bersifat lintas batas negara.

Kepala Subdirektorat Humas dan Penyuluhan Bea Cukai, Budi Prasetiyo, menegaskan bahwa keterlibatan Indonesia dalam kedua operasi tersebut merupakan wujud komitmen negara dalam melindungi masyarakat dan lingkungan. “Peran Bea Cukai dalam operasi internasional sebagai bentuk tanggung jawab negara dalam menjaga alam dan mencegah dampak jangka panjang kejahatan lingkungan terhadap generasi mendatang,” ujarnya dalam keterangan resmi, Senin (19/1/2026).

Dalam catatan Operasi Demeter XI, Bea Cukai berhasil menggagalkan berbagai impor ilegal, termasuk sistem pendingin dengan refrigeran terlarang asal Tiongkok di Pelabuhan Belawan, pakaian bekas di Teluk Nibung, hingga delapan kasus limbah elektronik dari Amerika Serikat di Batam. Barang-barang berbahaya tersebut sebagian besar telah diproses untuk reekspor atau ditindaklanjuti ke tahap penyidikan sesuai hukum yang berlaku.

Prestasi signifikan juga terlihat pada Operasi Thunder 2025, di mana Bea Cukai melakukan 17 penindakan atas perdagangan tumbuhan dan satwa liar. Barang bukti yang diamankan meliputi 5 ekor primata, 7 ekor kuskus albino, 21 buah paruh burung rangkong, hingga lebih dari 45 ribu kilogram kayu sonokeling. Selain itu, petugas menyita impor ilegal berupa 104 buah gading gajah Afrika, 41 kilogram sirip hiu, dan 1.022 kilogram kayu cendana.

Total estimasi nilai barang hasil penindakan dari kedua operasi tersebut mencapai lebih dari USD190 ribu atau setara Rp3,2 miliar. Budi menekankan keberhasilan ini tidak lepas dari kolaborasi yang solid antarinstansi. “Kejahatan lingkungan bersifat terorganisir dan lintas batas. Karena itu, kerja sama Bea Cukai dengan WCO, Interpol, serta aparat penegak hukum nasional menjadi kunci untuk memutus rantai perdagangan ilegal,” katanya.

Dampak nyata dari operasi ini adalah perlindungan publik dari risiko kesehatan limbah beracun serta menjaga reputasi Indonesia di kancah internasional. Dengan konsistensi menjaga keanekaragaman hayati, Indonesia memposisikan diri sebagai mitra global yang kredibel dalam memerangi kejahatan lingkungan demi mendukung kebijakan pembangunan yang berkelanjutan.

Melalui langkah strategis ini, Bea Cukai berharap kesadaran masyarakat meningkat mengenai peran institusi sebagai garda terdepan pelindung perbatasan. Sinergi antara pengawasan ketat dan dukungan publik diharapkan mampu meminimalkan celah kejahatan lingkungan yang merugikan negara dan generasi mendatang.

Jakarta, CNBC Indonesia - Interpol Indonesia terus mengejar buron kasus investasi dan asuransi, diantaranya pemilik Grup Kresna, Michael Steven dan pemilik Wanaartha Life, Evelina Pietruschka.

Sekretaris NCB Interpol, Untung Widyatmoko mengatakan pihaknya sudah memetakan Michael Steven, dan namanya baru saja masuk dalam red notice pada 19 September 2025. Untung menjelaskan, tidak semua orang yang masuk daftar red notice ditampilkan di website resminya.

"Tidak semua red notice itu ditampilkan di website, ada yang hanya khusus untuk aparat penegak hukum dan imigrasi, di mana pintu perlintasan," ujar Untung selepas konferensi pers di Gedung 600, Tangerang, Banten, Jumat (26/9/2025) lalu.

Baca:
Interpol Buru Bos WanaArtha & Kresna Group usai Ciduk Adrian Gunadi
Ia enggan memberikan keterangan lebih detil mengenai keberadaan Michael dan juga Evelina.

Untung kemudian mengungkapkan anak Evelina, Rezanantha Pietruschka, sempat berhasil ditangkap di California, Amerika Serikat (AS). Tetapi kemudian ia berhasil bebas dengan membayar jaminan (bail).

"Tempo hari, Reza putranya sudah ketangkep di California. Tapi, karena dia ada bail, namanya pelaku-pelaku tindak pidana ekonomi tidak ada yang kismin, nggak ada yang miskin semua kaya, semua bisa menyewa lawyer. Dan di situlah mereka selalu bail, selalu challenge ke kita, supaya interpol red noticenya gugur cabut dengan alasan ini perdata bukan pidana, dan lain sebagainya," terang Untung.

Oleh karena itu, Interpol Indonesia membuka komunikasi dengan rekan-rekan di AS, mulai dari U.S. Department of Homeland Security, U.S. Immigration and Customs Enforcement (ICE), dan Federal Bureau of Investigation (FBI) untuk menangkap keluarga Pietruschka.

Lantas, siapa sosok sebenarnya dibalik dua buron tersebut? Berikut profilnya.

Profil Evelina F. Pietruschka

Adalah Evelina F. Pietruschka, salah satu buron dalam kasus Wanaartha yang pernah menjabat sebagai Presiden Direktur WanaArtha Life sejak tahun 1999, sebelum akhirnya sejak Maret 2011 ditunjuk sebagai Presiden Komisaris WanaArtha Life.

Evelina memiliki kiprah panjang di industri perasuransian, terbukti dari fakta bahwa dirinya telah berkali-kali ditunjuk untuk menduduki posisi penting dalam beberapa asosiasi industri asuransi.

Mengutip informasi pada laman resmi perusahaan, pada tahun 2001 hingga 2002, Evelina ditunjuk sebagai Vice Chairman Dewan Asuransi Indonesia (DAI) dimana pada tahun 2002 hingga 2005 posisinya naik menjadi Chairman.

Pada tahun 2005, Evelina ditunjuk sebagai Ketua Umum dari Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI) sampai dengan tahun 2011. Merangkap sebagai Ketua Umum AAJI, Evelina juga menjabat sebagai Chairman dari Federasi Asosiasi Perasuransian Indonesia (FAPI) yang merupakan induk organisasi asosiasi perasuransian nasional untuk periode 2007-2008.

Bahkan kariernya membentang hingga tingkat regional, dan sempat menjabat sebagai Sekretaris Jenderal ASEAN Insurance Council. Evelina memperoleh gelar Master dari Pepperdine University California, Amerika Serikat.

Selain karier panjang, Evelina juga memiliki sejumlah prestasi termasuk pada tahun 2009 lalu terpilih sebagai salah seorang Finalis Entrepreneur of the Year (EoY) yang diselenggarakan oleh Ernst & Young. Selain itu dia juga memperoleh penghargaan "Personality of The Year Award 2013" dari Asia Insurance Review Magazine.

Profil Michael Steven

Michael Steven terbukti sebagai pemilik manfaat terakhir (ultimate beneficial owner) PT Kresna Asset Management yang meskipun tidak tercantum dalam anggaran dasar namun melakukan serangkaian intervensi atas kontrak pengelolaan dana dari PT Kresna Asset Management untuk melakukan transaksi demi kepentingan grup Kresna, sehingga merugikan konsumen.

Sosok Michael sendiri juga berada di balik PT Asuransi Jiwa Kresna (Kresna Life), yakni perusahaan asuransi yang mengalami gagal bayar hingga Rp 6,4 triliun dari sekitar 8.900 pemegang polis.

Ia mendirikan PT Kresna Graha Investama Tbk. (KREN), sebuah investment bank tradisional yang bergerak di bidang investments management, securities brokerage, dan underwriting pada tahun 1999.

Kresna Graha Investama kini telah berganti nama menjadi PT Quantum Clovera Investama Tbk. Hal ini diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Luar Biasa yang diadakan di 18 Parc Place, Jakarta, pada Kamis, (22/6/2023), usai Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencabut izin anak usahanya, Kresna Life.

Mengutip Kresnainvestments.com, KREN yang dipimpin Michael pernah terpilih sebagai salah satu perusahaan "Best Under A Billion" oleh Forbes Asia di edisi Juli/Agustus 2019 dan "50 Best of the Best Companies" oleh Forbes Indonesia untuk dua tahun berturut-turut, yaitu 2018 dan 2019.

Ia juga telah dinobatkan sebagai "The Best CEO of Innovation" selama tiga tahun berturut-turut dan salah satu "Indonesian Top Financial Figures" selama dua tahun berturut-turut.

Selain perannya di KREN, ia juga menjabat sebagai Ketua Komite Kebijakan Pembiayaan Kelautan & Perikanan di Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia. Michael juga menjabat sebagai dewan direksi anak usaha KREN PT Digital Artha Media (DAM).

Sebelumnya, ia pernah menjabat sebagai Komisaris Utama di PT M Cash Integrasi Tbk. (MCAS), Wakil Direktur di PT Cikarang Listrindo Tbk. (POWR), Direktur di PT Kresna Cakra Unika.

Michael meraih gelar MBA dari Golden Gate University dan gelar sarjana dari The University of Texas di Austin.

(fsd/fsd)
[Gambas:Video CNBC]

Jakarta, CNBC Indonesia - Evelina F. Pietruschka hingga kini masih terus menjadi buron dalam kasus Wanaartha yang menghebohkan industri asuransi sejak 2019.

Diketahui, Evalina menjabat sebagai Presiden Direktur WanaArtha Life pada 1999, sebelum akhirnya ditunjuk sebagai Presiden Komisaris WanaArtha Life pada Maret 2011.

Evelina memiliki kiprah panjang di industri perasuransian, terbukti dari fakta bahwa dirinya telah berkali-kali ditunjuk untuk menduduki posisi penting dalam beberapa asosiasi industri asuransi.

Mengutip informasi pada laman resmi perusahaan, pada tahun 2001 hingga 2002, Evelina ditunjuk sebagai Vice Chairman Dewan Asuransi Indonesia (DAI) dimana pada tahun 2002 hingga 2005 posisinya naik menjadi Chairman.

Pada tahun 2005, Evelina ditunjuk sebagai Ketua Umum dari Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI) sampai dengan tahun 2011. Merangkap sebagai Ketua Umum AAJI, Evelina juga menjabat sebagai Chairman dari Federasi Asosiasi Perasuransian Indonesia (FAPI) yang merupakan induk organisasi asosiasi perasuransian nasional untuk periode 2007-2008.

Bahkan kariernya membentang hingga tingkat regional, dan sempat menjabat sebagai Sekretaris Jenderal ASEAN Insurance Council. Evelina memperoleh gelar Master dari Pepperdine University California, Amerika Serikat.

Penegak Hukum RI Kerja Sama dengan Interpol Cari Evelina

Meski kasusnya sudah bertahun-tahun lalu, tetapi hingga kini penegak hukum Indonesia bersama dengan Interpol terus memburu Evelina dan keluarganya.

Sekretaris NCB Interpol, Untung Widyatmoko mengatakan, anak dari Evelina, Rezanantha Pietruschka, sempat berhasil ditangkap di California. Namun, ia berhasil bebas dengan membayar jaminan (bail).

"Tapi, karena dia ada bail, namanya pelaku-pelaku tindak pidana ekonomi tidak ada yang kismin, nggak ada yang miskin semua kaya, semua bisa menyewa lawyer. Dan di situlah mereka selalu bail, selalu challenge ke kita, supaya interpol red noticenya gugur cabut dengan alasan ini perdata bukan pidana, dan lain sebagainya," ungkap Untung selepas konferensi pers di Gedung 600, Tangerang, Banten, akhir September lalu.

Oleh karena itu, Interpol Indonesia membuka komunikasi dengan rekan-rekan di AS, mulai dari U.S. Department of Homeland Security, U.S. Immigration and Customs Enforcement (ICE), dan Federal Bureau of Investigation (FBI) untuk menangkap keluarga Pietruschka.

"Jangan kira kami hanya diam saja, tidak. Kami terus bekerja," ucap Untung.

Kabarnya Tinggal di Beverly Hills

Pemburuan tersangka kasus asuransi Wanaartha tidak hanya dilakukan oleh pihak berwajib. Bahkan sejumlah korban yang tertipu di Wanaartha secara sukarela dan swasembada melakukan investigasi dan berusaha menguak keberadaan keluarga Pietruschka.

Pada Oktober 2023 atau setelah empat tahun lebih menunggu dan masih belum menemukan jawaban atas permasalahan yang dihadapi, salah satu nasabah Wanaartha mengaku rela bertandang ke California demi bertemu Evelina.

Dalam tayangan video yang diterima CNBC Indonesia kala itu, nasabah tersebut mendatangi kompleks perumahan mewah di Baverly Hills, California. Belum masuk gerbang komplek, dua nasabah yang mengendarai Tesla tersebut dihadang oleh satpam komplek tersebut.

Mereka pun ditanya terkait kepentingannya bertemu Evelina. Sesaat sang satpam menelpon ke alamat kediaman yang dimaksud. Adapun yang mengangkat itu disebut adalah Evelina.

Sayangnya, mereka tidak diperkenankan untuk masuk dan disuruh untuk memutar balik.

"Ternyata Evelina yang bicara, dia menolak saya untuk masuk dan tidak mengizinkan saya untuk masuk," ungkap sang nasabah dalam video tersebut.

Mengutip data yang tertera di Clustrmaps, situs yang mengklaim informasi yang diungkapkan merupakan informasi publik, Pietruschka memiliki aset rumah mewah di Beverly Hills yang menurut marketplace rumah di AS, Zillow, harganya mencapai jutaan dolar atau sekitar puluhan hingga ratusan miliar rupiah. Meski demikan, CNBC Indonesia tidak bisa memverifikasi secara independen kebenaran informasi tersebut.

(fab/fab)
[Gambas:Video CNBC]