JAKARTA - Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri memburu Lukmanul Hakim alias Pakcik Hendra alias Pak Haji yang merupakan bandar narkotika jaringan internasional asal Aceh-Malaysia. Polisi sudah mengajukan red notice terhadap DPO terhadapnya.

Lukmanul Hakim diburu lantaran diduga kuat terlibat dalam sindikat narkoba yang dijalankan oleh Andre Fernando alias The Doctor di Indonesia. Ia berperan sebagai pengendali serta pemasok utama sabu dan etomidate di balik jaringan The Doctor.

“Mengajukan permohonan penerbitan red notice melalui Divhubinter Polri terhadap DPO Lukmanul Hakim alias Hendra alias Pak Haji,” kata Dir Tipid Narkoba Bareskrim Polri, Brigjen Eko Hadi Santosos, Rabu (20/5/2026).

Dalam hal ini, dari keterangan tersangka Andre, sabu lima kilogram yang diedarkan oleh tersangka bandar narkoba Erwin Iskandar alias Koh Erwin diperoleh Andre dari Lukmanul Hakim. Selain itu, Lukmanul Hakim berdomisili di Malaysia dan diduga telah berpindah kewarganegaraan menjadi warga negara Saint Kitts and Nevis.

“Lukmanul Hakim merupakan DPO BNN RI terkait perkara TPPU tindak pidana narkotika,” ujar Eko.

Sementara itu, Andre mengaku terakhir bertemu Lukmanul Hakim pada tahun 2024. Ketika itu, Lukmanul Hakim diduga telah melakukan operasi plastik pada bagian wajah sehingga terdapat perbedaan dengan foto yang ditunjukkan oleh penyidik.

Lihat video: Singgung 'Backing' Judi dan Narkoba, Prabowo Perintahkan Aparat Bersih-bersih!



Oleh karena itu, Bareskrim Polri bekerja sama dengan Pusident Bareskrim Polri melaksanakan kegiatan pembuatan sketsa wajah terhadap Lukmanul Hakim pada Senin, 18 Mei 2026.

“Membuat lembar DPO dengan melampirkan tiga foto yaitu foto sebelum operasi plastik dan hasil sketsa dugaan bentuk wajah setelah operasi,” ujar Eko.

JAKARTA - Divisi Hubungan Internasional (Divhubinter) Polri mengajukan permohonan red notice untuk pendakwah Syekh Ahmad Al-Misry. Hal ini menyusul status tersangka pendakwah itu dalam kasus dugaan pelecehan seksual.

"Sedang dalam proses pengajuan red noticenya melalui portal interpol," ujar Kepala Bagian Kejahatan Transnasional (Kabag Jataranin) Set NCB Interpol Indonesia, Kombes Ricky Purnama kepada wartawan, Jumat (8/5/2026).

Ricky juga memastikan Syekh Ahmad Al-Misry merupakan warga negara kebangsaan Indonesia. Status kewarganegaraan itu diterimanya melalui naturalisasi resmi melalui permohonan pasangan kawin campur dengan wanita berkewarganegaraan Indonesia.

"Status WNI-nya sudah tervalidasi disetujui melalui jalur naturalisasi dengan usulan sebagai pasangan kawin campur dengan wanita Indonesia," lanjut dia.

Sejalan dengan itu, polisi juga tengah berkomunikasi terhadap otoritas Mesir untuk mengonfirmasi apakah Syekh Ahmad Al-Misry juga berstatus warga negara Mesir.

"Sedang kita komunikasikan juga ke otoritas mesir untuk validasi status kewarganegaraannya," tandas dia.

Sebagai informasi, Bareskrim Polri menetapkan pendakwah Syekh Ahmad Misry atau SAM sebagai tersangka dalam kasus dugaan pelecehan terhadap sejumlah santri.

Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko menegaskan, penetapan tersangka itu dilakukan usai penyidik melakukan gelar perkara.

"Berdasarkan pelaksanaan Gelar perkara oleh Penyidik atas dasar laporan polisi nomor : LP/B/586/XI/2025/SPKT/Bareskrim Polri tanggal 28 November 2025 penyidik telah menetapkan saudara SAM sebagai tersangka," kata Trunoyudo kepada wartawan, Jumat (24/4/2026).

Bisnis.com, JAKARTA – Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) telah menangkap buronan red notice Interpol kasus penipuan online lintas negara berinisial LCS.

Direktur Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri, Brigjen Himawan Bayu Aji mengatakan LCS merupakan WNI. Buronan internasional itu ditangkap di Bandara Soekarno-Hatta pada Minggu (3/5/2026).

“Penangkapan terhadap tersangka LCS ini merupakan hasil kerja sama dan koordinasi lintas negara serta bentuk keseriusan kami dalam menindak pelaku kejahatan siber, khususnya penipuan online yang merugikan masyarakat luas,” ujar Himawan dalam keterangannya, Selasa (5/5/2026).

Dia menjelaskan, LCS sebelumnya sebagai tersangka dalam kasus penipuan online lintas negara yang melibatkan jaringan internasional yang beroperasi di Kamboja.

Kasus ini tercatat memiliki sedikitnya 23 Laporan Polisi (LP) dari berbagai wilayah di Indonesia. Seluruh laporan itu kemudian ditangani terpusat oleh Dittipidsiber Bareskrim Polri agar mempermudah proses penyidikan.

"Berdasarkan hasil penyidikan, LCS diduga berperan sebagai operator dalam menjalankan aksi penipuan online dengan menggunakan platform bernama “abbishopee”," imbuhnya.

Adapun, Himawan mengemukakan bahwa pengusutan kasus ini tidak akan berhenti dengan penangkapan LCS. Sebab, Polri akan terus mengembangkan kasus ini untuk mengungkap jaringan yang lebih luas.

“Kami akan terus melakukan pengembangan untuk mengungkap jaringan internasional yang terlibat, serta menelusuri aliran dana hasil kejahatan guna pemulihan kerugian para korban,” pungkasnya.

Sekadar informasi, Dittipidsiber Bareskrim Polri juga telah menangkap tiga tersangka lain yang terkait dengan jaringan LCS. Ketiganya telah diproses hukum hingga memperoleh putusan dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

JAKARTA - Tim gabungan Polri menangkap seorang Warga Negara Indonesia (WNI) berinisial LCS yang masuk daftar buronan internasional (Red Notice) Interpol. Penangkapan dilakukan di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Minggu, 3 Mei 2026.

LCS diketahui masuk Daftar Pencarian Orang (DPO) Direktorat Tindak Pidana Siber (Dittipidsiber) Bareskrim Polri. Sebelumnya, dia telah ditetapkan tersangka kasus penipuan online lintas negara yang melibatkan jaringan internasional yang beroperasi di Kamboja.

Kasus ini tercatat memiliki sedikitnya 23 Laporan Polisi (LP) dari berbagai wilayah di Indonesia. Seluruh laporan tersebut kini telah ditarik dan ditangani terpusat oleh Dittipidsiber Bareskrim Polri guna mempermudah proses penyidikan serta pemberkasan perkara.

Berdasarkan hasil penyidikan, LCS diduga berperan sebagai operator dalam menjalankan aksi penipuan online dengan menggunakan platform bernama abbishopee.

Dittipidsiber Bareskrim Polri juga telah menangkap tiga tersangka lain yang terkait dengan jaringan LCS. Ketiganya telah diproses hukum hingga memperoleh putusan dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Direktur Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri Brigjen Pol Himawan Bayu Aji mengatakan, penangkapan ini merupakan bagian dari komitmen Polri dalam memberantas kejahatan siber lintas negara. “Penangkapan tersangka LCS merupakan hasil kerja sama dan koordinasi lintas negara serta bentuk keseriusan kami dalam menindak pelaku kejahatan siber, khususnya penipuan online yang merugikan masyarakat luas,” ujar Himawan di Jakarta, Selasa (5/5/2026).

Polri akan terus mengembangkan kasus ini untuk mengungkap jaringan yang lebih luas. “Kami akan terus melakukan pengembangan untuk mengungkap jaringan internasional yang terlibat sekaligus menelusuri aliran dana hasil kejahatan guna pemulihan kerugian para korban,” katanya.

Saat ini, tersangka LCS telah diamankan dan menjalani proses pemeriksaan lebih lanjut di Bareskrim Polri.

Bisnis.com, JAKARTA — Kejaksaan Agung (Kejagung) mengungkap dampak status red notice Interpol bagi pengusaha minyak Riza Chalid.

Kapuspenkum Kejagung RI Anang Supriatna mengatakan dampak status buronan Interpol itu telah mempersempit ruang gerak Riza Chalid.

"Dengan terbitnya Red Notice ini akan membatasi ruang gerak yang bersangkutan, karena akan termonitor oleh Imigrasi seluruh negara-negara yang terikat dengan Interpol," ujar Anang di Kejagung, dikutip Rabu (4/2/2026).

Kemudian, dia menekankan bahwa salah satu tersangka kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah itu tidak akan langsung tertangkap meskipun sudah berstatus red notice.

Sebab, terdapat kedaulatan hukum yang berbeda masing-masing negara. Alhasil, aparat penegak hukum di Indonesia harus mengedepankan jalur diplomasi sebelum melakukan penangkapan.

"Tapi ingat bahwa ini kan terbitnya Red Notice tidak serta merta langsung kita dapat menangkap ini, ini kan ada di negara lain. Tentu di situ juga ada kedaulatan hukum kepentingan nasional masing-masing dan sistem hukum yang berbeda, ini perlu pendekatan baik itu diplomasi hukum," pungkasnya.

Sekadar informasi, Riza Chalid telah ditetapkan sebagai tersangka pada Kamis (10/7/2025).

Pengusaha minyak itu ditetapkan sebagai tersangka atas statusnya sebagai beneficiary owner PT Orbit Terminal Merak.

Selang sekitar enam bulan kemudian, status red notice Riza Chalid dari Interpol pun resmi diterbitkan atau tepatnya pada Jumat (23/1/2026).

Adapun, dalam kasusnya Riza diduga telah melakukan intervensi kebijakan terhadap tata kelola minyak Pertamina dengan memberikan rencana kerja sama penyewaan terminal BBM di Merak.

Sementara itu, berdasarkan dakwaan anaknya, Kerry Adrianto, Riza Chalid juga diduga telah diuntungkan dalam perkara dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang periode 2018-2023 sebanyak Rp2,9 triliun bersama anak dan koleganya. Keuntungan itu diperoleh dari penyewaan terminal BBM.

JAKARTA - Kejaksaan Agung (Kejagung) menunggu iktikad baik negara tempat pelarian M Riza Chalid. Kejagung memastikan red notice membatasi ruang gerak buronan Interpol terkait kasus korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang pada PT Pertamina.

“Yang jelas dengan terbitnya Red Notice ini akan membatasi ruang gerak yang bersangkutan, karena akan termonitor oleh Imigrasi seluruh negara-negara yang terikat dengan Interpol," ujar Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung Anang Supriatna kepada wartawan, Selasa (3/2/2026).

Anang menjelaskan, penerbitan red notice tidak serta merta berarti Riza Chalid bisa langsung ditangkap dan dipulangkan ke Indonesia. Menurutnya, proses penegakan hukum lintas negara tetap harus menghormati kedaulatan dan sistem hukum masing-masing negara.

“Red Notice tidak serta merta langsung kita dapat menangkap ini, ini kan ada di negara lain, tentu di situ juga ada kedaulatan hukum kepentingan nasional masing-masing dan sistem hukum yang berbeda," ungkap dia.

Dia mengungkapkan, red notice Interpol bersifat tidak mengikat dan pelaksanaannya sangat bergantung pada kebijakan serta itikad baik negara anggota Interpol tempat buronan tersebut berada.

“Red Notice ini sifatnya bukan kewajiban ya. Ini enggak terlalu mengikat, mereka itu sukarela. Tergantung kepada negara-negara anggota Interpol. Kalau mereka beritikad baik, mereka akan memberitahukan, bahwa di tempat itu ada keberadaan DPO, nanti kita, tentunya kan nanti diinfokan ke pihak Indonesia melalui NCB kan," jelas dia.

Ia menambahkan, dalam kerja sama penanganan buronan lintas negara juga berlaku asas resiprokal. “Artinya ketika nanti negara yang bersangkutan ditempatkan beritikad baik dengan kita dan mau menyerahkan, tentunya ke depan juga suatu saat apabila negara bersangkutan ada katakan DPO-nya ada di negara kita, kita juga berkewajiban. Jadi ini sukarela," katanya.

Dia memastikan dokumen deportasi hingga ekstradisi dalam memulangkan Riza Chalid ke Indonesia sedang disiapkan. “Tentunya nantinya kita akan mempersiapkan juga kan ada dokumen-dokumen ikutan dengan terbitnya Red Notice ini ada dua hal, baik itu nanti dengan sistem deportasi, karena kita sendiri sudah mencabut (paspor) kan,” katanya.

“Yang kedua bisa juga nantinya dengan sistem kita siapkan untuk ekstradisi,” sambung dia.

Sebagai informasi, Interpol resmi mengeluarkan red notice untuk pengusaha minyaksekaligus buronan M Riza Chalid. Red notice tersebut diterbitkan oleh negara Prancis. Surat red notice Riza Chalid telah diterima Mabes Polri.

"Secara resmi kami sampaikan kami dari Set NCB Interpol Indonesia menyampaikan berita bahwa Interpol, Red Notice atas nama Muhammad Riza Chalid atau disebut MRC telah terbit pada Jumat, 23 Januari 2026 atau seminggu lalu," ujar Sekretaris NCB Interpol Indonesia Brigjen Pol Untung Widyatmoko, Minggu (1/2/2026).

Bisnis.com, JAKARTA — Kejaksaan Agung (Kejagung) mengungkap sudah mengantongi posisi buronan kasus dugaan korupsi tata kelola minyak Riza Chalid.

Kapuspenkum Kejagung, Anang Supriatna mengatakan informasi itu berada di salah satu negara Asia Tenggara alias Asean.

"Informasi dari penyidik sih ada di salah satu negara. Ya negara wilayah Asean," ujar Anang di Kejagung, Selasa (3/2/2026).

Namun demikian, Anang belum bisa mengungkap negara itu secara spesifik. Sebab, hingga saat ini pihaknya tengah bekerja sama dengan Polri untuk melakukan pengejaran.

Kemudian, dia juga menyatakan bahwa korps Adhyaksa sudah menerima pengumuman terbitnya status red notice dari Riza Chalid. Status buron Interpol itu diharapkan dapat mempercepat penangkapan pengusaha minyak asal Indonesia itu.

"Informasi penyidik tapi kita tidak bisa memastikan yang jelas dengan terbitnya Red Notice ini akan membatasi ruang gerak yang bersangkutan, karena akan termonitor oleh Imigrasi seluruh negara-negara yang terikat dengan Interpol," imbuhnya.

Lebih jauh, Anang menyampaikan bahwa pihaknya tengah mempersiapkan langkah ekstradisi untuk memulangkan Riza Chalid ke Indonesia.

Adapun, langkah ini menjadi opsi kedua jika jika negara yang ditempati Riza Chalid tidak membantu proses penangkapan. Di samping itu, Anang memastikan ruang gerak buronan kasus tata kelola minyak itu semakin sempit setelah dipastikan hanya memiliki status paspor saja.

"Salah satunya apabila nanti itu dideportasi, kan kita siap juga timnya, tentu harus kehadiran penyidik. Karena kita sendiri sudah mencabut [paspornya] kan. Yang jelas kita tinggal menunggu itikad baik dari negara-negara yang diduga berada keberadaan MRC di negara tersebut," pungkasnya.

Sekadar informasi, Riza Chalid telah ditetapkan sebagai tersangka pada Kamis (10/7/2025). Pengusaha minyak itu ditetapkan sebagai tersangka atas statusnya sebagai beneficiary owner PT Orbit Terminal Merak.

Dalam kasus ini, Riza diduga telah melakukan intervensi kebijakan terhadap tata kelola minyak Pertamina dengan memberikan rencana kerja sama penyewaan terminal BBM di Merak.

Dalam dakwaan anaknya, Kerry Adrianto, Riza Chalid juga diduga telah diuntungkan dalam perkara dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang periode 2018-2023 sebanyak Rp2,9 triliun bersama anak dan koleganya. Keuntungan itu diperoleh dari penyewaan terminal BBM.

JAKARTA - Divisi Hubungan Internasional (Hubinter) Polri menyatakan, anggotanya sudah terbang ke negara yang ditempati Mohammad Riza Chalid. Hal itu dilakukan usai yang bersangkutan resmi menjadi buronan Interpol terkait kasus korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang pada PT Pertamina.

Sekretaris NCB Interpol Indonesia Brigjen Pol Untung Widyatmoko mengungkapkan, kepolisian sudah berangkat ke negara tersebut. Sayangnya, Untung tak membeberkan dimana keberadaan Riza Chalid.

"Untuk subjek red notice atas nama MRC kami tidak dapat menyebutkan spesifik berada di mana. Tapi kami sudah tahu dan kami sudah berangkat ke negara tersebut," kata Untung, Senin (2/2/2026).

Untung hanya memastikan, Red Notice Riza Chalid sudah resmi disebarkan ke 196 negara. Menurutnya, jika yang bersangkutan melintas di salah lokasi maka keberadaannya bakal terdeteksi. "Untuk red notice disebar ke 196 member country dan tentunya sudah menjadi pengawasan di 196 member country," ujarnya.

Sebagai informasi, Kejagung menetapkan Riza Chalid sebagai tersangka bersama delapan orang lainnya. Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Dirdik Jampidsus) Kejagung, Abdul Qohar ketika itu menjelaskan, Riza Chalid bersama Hanung Budya (HB), Alfian Nasution (AN), dan Gading Ramadhan Joedo (GRJ) bersekongkol terkait penyimpanan stok BBM Pertamina.

Lihat video: Interpol Resmi Terbitkan Red Notice, Riza Chalid Diburu 196 Negara

"Tersangka MRC melakukan perbuatan secara bersama-sama dengan tersangka HB, AN, dan GRJ secara melawan hukum untuk menyepakati kerja sama penyewaan Terminal BBM Tangki Merak," kata Qohar saat konferensi pers di kantornya, Kamis 10 Juli 2025.

Bisnis.com, JAKARTA — Hubinter Polri mengungkap status red notice untuk bekas Stafsus Nadiem Makarim masih dalam proses penerbitan Interpol.

Hal tersebut disampaikan Sekretaris NCB Divhubinter Polri, Brigjen Untung Widyatmoko menyusul pengumuman red notice tersangka Riza Chalid.

Untung menyampaikan meski status red notice itu masih proses penerbitan, namun pihaknya sudah memetakan keberadaan Jurist Tan.

"Untuk calon subjek Interpol Red Notice atas nama Jurist Tan, kami juga sudah petakan yang bersangkutan berada di mana. Dan untuk Red Notice-nya sedang dalam proses," ujar Untung di Mabes Polri, dikutip Senin (2/2/2026).

Dia menambahkan tim Hubinter Polri sudah melakukan komunikasi dengan Interpol, termasuk pengumpulan informasi terhadap Jurist Tan untuk keperluan penerbitan red notice.

Oleh sebab itu, dia meminta agar seluruh pihak bisa menunggu informasi resmi dari Polri atau pihak terkait lainnya untuk status red notice Jurist Tan tersebut.

"Kita tunggu aja dalam waktu dekat ini," pungkasnya.

Sekadar informasi, bekas Stafsus Nadiem ini telah mangkir tiga kali setelah ditetapkan sebagai tersangka. Alhasil, kini Jurist Tan telah berstatus buron atau DPO.

Selain itu, paspor dari Jurist Tan juga telah dicabut setelah penyidik korps Adhyaksa berkoordinasi dengan pihak keimigrasian RI.

Dengan demikian, sejumlah upaya hukum ini diharapkan dapat segera memboyong Jurist Tan ke Tanah Air setelah ditetapkan sebagai tersangka pada Selasa (15/6/2025) malam.

Bisnis.com, JAKARTA — Perburuan aparat penegak hukum (APH) semakin intens usai status red notice Interpol terhadap pengusaha minyak yang juga berstatus tersangka korupsi kasus tata kelola minyak, Riza Chalid, sudah terbit.

Red notice sendiri merupakan permintaan kepada penegak hukum di seluruh dunia untuk menemukan dan menahan sementara seseorang yang dinilai melakukan kejahatan.

Permintaan ini didasarkan pada surat perintah penangkapan atau putusan pengadilan yang dikeluarkan oleh otoritas kehakiman di negara pemohon.

Sejatinya, red notice khusus Riza Chalid ini sudah diajukan sejak tahun lalu. Namun, penerbitan status buronan itu terjadi setelah pihak APH di Indonesia meyakinkan Interpol melalui koordinasi dan diskusi yang dilakukan sejak empat bulan terakhir.

Mengapa Red Notice Riza Chalid Baru Terbit?

Kabag Jatiner Sekretariat NCB Hubinter Polri Kombes Ricky Purnama menjelaskan alasan lamanya penerbitan red notice itu lantaran adanya perbedaan pendapat soal korupsi di Indonesia dengan Interpol.

Misalnya, korupsi di Indonesia erat kaitannya dengan adanya kerugian negara. Sementara itu, berdasarkan perspektif negara lain menganggap korupsi tidak selalu berkaitan dengan kerugian negara. Alhasil, faktor ini kerap terkait dengan dinamika politik.

Lebih jauh, Ricky mengatakan bahwa Interpol adalah salah satu institusi yang tidak melayani kerja sama penegakan hukum yang beririsan dengan dinamika politik.

"Sehingga asesmen kasus MRC membutuhkan waktu yang lebih lama, sehingga kita mencoba bekomunikasi bahwa persepsi tindak pidana korupsi di tanah air itu harus dibuktikan dengan adanya kerugian negara," ujar Ricky di Mabes Polri, Minggu (1/2/2026).

Lokasi Riza Chalid saat Ini

Sekretaris NCB Hubinter Polri Brigjen Untung Widyatmoko mengatakan setelah dinamika untuk meyakinkan Interpol, status Red Notice Riza Chalid pun terbit per Jumat (23/1/2026).

"Set NCB Interpol Indonesia menyampaikan berita bahwa Interpol Red Notice atas nama Mohammad Riza Chalid atau disebut MRC telah terbit pada hari Jumat tanggal 23 Januari 2026," ujar Untung.

Setelah itu, Hubinter Polri bakal berkoordinasi dengan stakeholder terkait seperti Kejaksaan Agung (Kejagung) maupun kementerian terkait lainnya untuk menindaklanjuti terbitnya status buron tersebut.

Tindak lanjut itu berupa perburuan untuk menangkap Riza Chalid setelah status buron ditertibkan di ratusan negara anggota Interpol. Secara total, ada 196 anggota yang tergabung dalam organisasi polisi internasional yang bermarkas di Lyon, Prancis itu

Kemudian, Untung mengaku bahwa pihaknya sudah mengetahui lokasi Riza Chalid. Hal tersebut terungkap setelah pihaknya melakukan pemetaan terhadap 196 negara anggota Interpol.

Meskipun demikian, dia enggan mengungkap posisi pasti dari saudagar minyak yang berstatus tersangka korupsi itu. Untung hanya menyatakan bahwa timnya sudah bergerak menuju negara yang disinyalir sebagai lokasi Riza Chalid.

"Untuk subjek Interpol Red Notice atas nama MRC, kami tidak dapat menyebutkan spesifik berada di mana, tapi kami sudah tahu dan kami sudah berangkat ke negara tersebut," pungkasnya.

Sekadar informasi, Riza Chalid telah ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi tata kelola minyak dan produk kilang pada Kamis (10/7/2025). Pengusaha minyak itu ditetapkan sebagai tersangka atas statusnya sebagai beneficiary owner PT Orbit Terminal Merak.

Dalam kasus ini, Riza diduga telah melakukan intervensi kebijakan terhadap tata kelola minyak Pertamina dengan memberikan rencana kerja sama penyewaan terminal BBM di Merak.

Dalam dakwaan anaknya, Kerry Adrianto, Riza Chalid juga diduga telah diuntungkan dalam perkara dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang periode 2018-2023 sebanyak Rp2,9 triliun bersama anak dan koleganya. Keuntungan itu diperoleh dari penyewaan terminal BBM.

Bisnis.com, JAKARTA — Polri mengaku telah mengetahui keberadaan tersangka kasus tata kelola minyak mentah dan produk kilang, Riza Chalid.

Sekretaris NCB Hubinter Polri, Brigjen Untung Widyatmoko mengatakan saudagar minyak tersohor itu telah terpetakan terbitnya Red Notice dari Interpol pusat Lyon, Prancis.

Dalam hal ini, Untung memastikan bahwa Riza Chalid berada di salah satu negara dari 196 negara member yang menjalin kerjasama dengan Interpol.

“Dan keberadaan subjek, saudara MRC, kami pastikan bukan berada di Lyon, Prancis, tetapi ada di salah satu negara member country dari Interpol itu sendiri. Jadi di Interpol itu ada 196 negara anggota, member country, dan di salah satu negara itu sudah kami petakan,” kata Untung saat jumpa pers di Mabes Polri, Jakarta, Minggu (1/2/2026).

Dia menambahkan saat ini pihaknya tengah merancang strategi untuk memulai proses penangkapan Riza Chalid melalui koordinasi dengan sejumlah pihak terkait, termasuk Interpol.

Hanya saja, Untung menyatakan dirinya bisa menjelaskan lebih lanjut soal lokasi keberadaan Riza Chalid. Namun demikian, dia memastikan bahwa Polri sudah mengetahui posisi Riza Chalid.

“Untuk subjek Interpol Red Notice atas nama MRC, kami tidak dapat menyebutkan spesifik berada di mana. Tapi kami sudah tahu dan kami sudah berangkat ke negara tersebut,” pungkasnya.

Sekadar informasi, Riza Chalid telah ditetapkan sebagai tersangka pada Kamis (10/7/2025). Pengusaha minyak itu ditetapkan sebagai tersangka atas statusnya sebagai beneficiary owner PT Orbit Terminal Merak.

Dalam kasus ini, Riza diduga telah melakukan intervensi kebijakan terhadap tata kelola minyak Pertamina dengan memberikan rencana kerja sama penyewaan terminal BBM di Merak.

Dalam dakwaan anaknya, Kerry Adrianto, Riza Chalid juga diduga telah diuntungkan dalam perkara dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang periode 2018-2023 sebanyak Rp2,9 triliun bersama anak dan koleganya. Keuntungan itu diperoleh dari penyewaan terminal BBM.

JJAKARTA - Kabag Jatinter Polri, Kombes Pol Ricky Purnama mengungkapkan alasan red notice untuk bos minyak Mohammad Riza Chalid baru diterbitkan pada sekarang ini. Pasalnya, penerbitan red notice tersebut harus melalui berbagai tahapan, termasuk pertimbangan perbedaan sistem penegakan kasus korupsi.

"Kebetulan ada sebuah perbedaan melihat persoalan korupsi antara kita, sistem yang berlaku di negara kita, dengan korupsi yang berlaku di negara-negara lain," ujarnya pada wartawan, Minggu (1/2/2026).

Menurutnya, waktunya terbitnya red notice pada Riza Chalid membutuhkan waktu sampai 4 bulan lamanya karena ada mekanisme yang harus dilalui di Kantor Pusat Interpol di Lyon, Prancis). Setiap usulan diajukan akan dilakukan proses asesmen, yang mana itu akan dilakukan dengan melakukan pertimbangan dari berbagai macam aspek.

"Sehingga, asesmen kasus MRC membutuhkan waktu yang lebih lama sehingga kita mencoba mengkomunikasikan persepsi tindak pidana korupsi di tanah air itu harus dibuktikan dengan adanya kerugian negara. Sementara di perspektif sistem hukum lainnya, korupsi itu tidak selalu identik dengan kerugian negara," tuturnya.

"Kerugian negara ini dianggap sebuah peristiwa yang erat dengan dinamika politik. Sementara Interpol adalah salah satu institusi yang tidak melayani kerja sama penegakan hukum yang beririsan dengan dinamika politik," terang Ricky.

Namun, kata dia, Set NCB Interpol Indonesia pada akhirnya dengan argumentasi dan pendekatannya, berhasil meyakinkan Interpol Pusat, perbuatannya Riza Chalid merupakan sebuah perbuatan yang patut diduga sebagai perbuatan pidana.

Khususnya kasus korupsi karena penyidik meyakini ada sebuah kerugian negara yang timbul dari perbuatan yang dilakukan Riza Chalid.

"Akhirnya mereka memandang dan melihat persepsi yang kita yakinkan pada mereka itu bisa mereka terima dan akhirnya minggu lalu terbit red notice tersebut," paparnya.

Adapun soal pemulangan Riza Chalid saat ditemukan kelak, lanjut dia, sejatinya membutuhkan pula waktu. Pasalnya, terdapat pula dinamika yang harus disesuaikan, seperti perbedaan hukum, sistem politik, hingga struktur organisasi penegak hukum.

"Proses pemulangan tersangka buronan internasional yang lari ke luar negeri itu selalu pada umumnya membutuhkan waktu yang cukup panjang karena ada beberapa dinamika yang harus kita sesuaikan. Ada perbedaan sistem hukum, ada perbedaan sistem politik, ada perbedaan struktur organisasi penegak hukum, dan lain sebagainya," terangnya.

"Sehingga, berbagai macam upaya yang kita lakukan itu, patutnya dia comply ya, comply dengan ketentuan yang berlaku di negara di mana kita duga MRC berada. Itu membutuhkan pendekatan dan upaya intens perlu dilakukan, tapi percayalah kita terus berusaha, berupaya untuk comply dengan ketentuan yang berlaku di negara MRC berada," jelasnya.