Bisnis.com, JAKARTA — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) angkat bicara terkait rencana revisi Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) yang menggeser posisi penyidik tindak pidana di sektor jasa keuangan dari bawah kewenangannya.

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae menyampaikan perubahan ini tidak akan memengaruhi independensi OJK dalam penegakan hukum.

“Saya kira perubahan ini tidak akan berpengaruh terhadap independensi OJK dalam penegakan hukum,” kata Dian kepada Bisnis, Jumat (17/4/2026).

Dian menambahkan, pemberantasan tindak pidana ekonomi pada hakikatnya memerlukan kerja sama antar lembaga penegak hukum.

Dalam pelaksanaannya nanti, dia memastikan bahwa OJK akan terus berkoordinasi untuk meningkatkan efektivitas pemberantasan tindak pidana ekonomi, termasuk tindak pidana di sektor perbankan dan keuangan.

Dia mengharapkan, lembaga manapun yang mendapat mandat menangani tindak pidana ekonomi, termasuk tindak pidana perbankan dan keuangan, harus konsisten, berkelanjutan, dan saling mendukung dalam melakukan penegakan hukum yang sangat penting untuk meningkatkan integritas dan kredibilitas sistem keuangan Indonesia.

Untuk diketahui, UU P2SK saat ini mengatur bahwa OJK memiliki wewenang menetapkan dimulainya, tidak dilakukannya, atau dihentikannya penyidikan terhadap tindak pidana sektor jasa keuangan, usai melakukan penyelidikan terhadap dugaan tindak pidana sektor jasa keuangan.

Dalam pasal 49 ayat (5) beleid itu menyebut bahwa penyidikan atas tindak pidana di sektor jasa keuangan hanya dapat dilakukan oleh penyidik OJK.

Sementara itu, dalam draf RUU P2SK hasil harmonisasi pada September 2025, terdapat tambahan ayat lain pada Pasal 49, tepatnya ayat (11) yang mengatur bahwa dalam menjalankan kewenangan dan tanggung jawabnya, penyidik OJK berada di bawah koordinasi dan pengawasan Polri.

“Dalam melaksanakan kewenangan dan tanggung jawabnya sebagaimana dimaksud pada ayat (10), penyidik OJK berada di bawah koordinasi dan pengawasan Kepolisian Negara Republik Indonesia,” demikian bunyi Pasal 49 ayat (11) draf tersebut.

Mengenai perubahan tersebut, Ketua Komisi XI DPR RI Misbakhun mengatakan bahwa perubahan tersebut mengikuti poin-poin yang tercantum dalam Undang-undang No.20/2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang ditetapkan pada Januari 2026.

“Soal isi revisi UU P2SK terkait penyidikan, Panja akan mengikuti prinsip di KUHAP yang baru,” kata Misbakhun kepada Bisnis, dikutip pada Minggu (12/4/2026).

Bisnis.com, JAKARTA - Penyidik Direktorat Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus Bareskrim Polri menjadwalkan pemeriksaan terhadap Dude Herlino dan Alyssa Soebandono sebagai saksi dalam kasus pinjaman proyek fiktif PT Dana Syariah Indonesia (PT DSI).

Pemeriksaan dijadwalkan pada hari ini, Kamis (2/4/2026) di Bareskrim Polri. Sebab, kedua saksi pernah menjadi brand ambassador PT DSI.

"Berdasarkan fakta hasil penyidikan diketahui pernah menjadi bagian dari kegiatan promosi bisnis PT DSI sebagai Brand Ambassador. Terhadap keduanya akan dilakukan pemeriksaan dalam kapasitas sebagai saksi yang dijadwalkan pada hari Kamis, tanggal 2 April 2026 di ruang pemeriksaan Dittipideksus Bareskrim Polri lantai 5 Gedung Bareskrim Polri," kata Direktur Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus Bareskrim Polri, Brigjen Pol Ade Safri Simanjuntak dalam keterangannya, Kamis (2/4/2026).

Safri juga menyampaikan bahwa penyidik telah menjadwalkan pemeriksaan terhadap tersangka berinisial AS selaku mantan Direktur PT DSI pada Rabu (8/4/2026).

Dia menjelaskan dalam perkara ini, penyidik bekerja sama dengan PPATK dan Jaksa Penuntut Umum untuk mengoptimalkan penelusuran aset yang belum disita sebagai upaya pemulihan kerugian negara (asset recovery).

"Untuk menemukan, mengidentifikasi, dan melacak harta kekayaan yang disembunyikan, dialihkan, atau berasal dari hasil tindak pidana, sekaligus mengamankan aset tersebut sebagai barang bukti dalam rangka memaksimalkan pemulihan kerugian (asset recovery) para korban," jelasnya.

Pihaknya memastikan penanganan perkara berjalan secara transparan, akuntabel, dan profesional hingga tuntas.

Sekadar informasi, kasus ini berkaitan dengan pencatutan borrower existing atau peminjam aktif untuk proyek fiktif oleh PT DSI. Peminjam ini diduga dicatut namanya untuk berinvestasi dengan modus proyek fiktif yang membutuhkan pembiayaan.

Selain itu, korban juga diiming-imingi imbal balik 16%–18%. Namun, korban tidak bisa mencairkan saat hendak menarik dana investasi serta imbalan balik dari proyek fiktif PT DSI tersebut.

Secara total, berdasarkan catatan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), kerugian sementara yang dialami korban ini terhitung sebesar Rp2,4 triliun.

Bisnis.com, JAKARTA — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengungkapkan sudah melakukan koordinasi dan kerja sama dengan Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri mengenai kasus PT Multi Makmur Lemindo Tbk. (PIPA) dan PT Minna Padi Investama Sekuritas Tbk. (PADI).

Pejabat Sementara (Pjs) Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon OJK Hasan Fawzi mengatakan OJK justru bekerja sama dan berkoordinasi penuh dengan Bareskrim menangani kasus PIPA dan PADI. Menurut Hasan, setiap data yang dibutuhkan telah disampaikan ke Bareskrim.

“Tentu penegakan hukum menjadi salah satu agenda dan bagian yang tidak terpisahkan dari upaya besar kami melakukan reformasi integritas. Dalam konteks ini, tentu akan kami lakukan dengan terukur setiap pihak yang terbukti melakukan pelanggaran hukum, tentu akan dilakukan tindakan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,” kata Hasan usai Pertemuan Tahunan Industri Jasa Keuangan (PTIJK) di Jakarta, Kamis (5/2/2026).

Menurut Hasan, OJK sudah melakukan pemeriksaan dan bahkan penyidikan untuk kasus sejenis, dan bahkan sebagiannya sudah mengalami tindakan pembinaan maupun sanksi.

“Bahkan dengan jumlah denda dan juga pembatasan kegiatan, serta sanksi katakanlah pembatasan partisipasi dari pihak utama, pengurus, komisaris dan direksi yang kami batasi untuk tidak melakukan kegiatan di lingkungan industri jasa keuangan,” tutur Hasan.

Sebelumnya, Bareskrim Polri mengungkap sejumlah kasus dugaan pidana pasar modal. Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Dirtipideksus) Bareskrim Polri Brigjen Ade Safri Simanjuntak menjabarkan penyidik baru saja menetapkan tiga tersangka baru dalam kasus manipulasi initial public offering (IPO) PIPA.

Mereka adalah eks staf Unit Evaluasi dan Pemantauan Perusahaan Tercatat 2 Divisi PP3 PT Bursa Efek Indonesia (BEI) berinisial Boi Hutagalung, financial advisor David Alusinsing, dan Project Manager PIPA dalam rangka IPO berinisial Ridwan Erviansyah.

Sebagai pengembangan kasus itu, Bareskrim Polri juga telah melakukan penggeledahan di kantor Shinhan Sekuritas pada Selasa (3/2/2026). Perusahaan itu bertindak sebagai penjamin pelaksana emisi efek dan penjamin emisi efek atau underwriter dalam IPO PT Multi Makmur Lemindo Tbk. (PIPA).

Sementara itu, Bareskrim Polri juga menetapkan tiga tersangka dalam dugaan tindak pidana pasar modal oleh PT Minna Padi Aset Manajemen (MPAM) mencakup DJ selaku Direktur Utama PT MPAM, Edy Suwarno (ESO) selaku pemegang saham PT MPAM, PT Minna Padi Investama, dan PT Sanurhasta Mitra Tbk. (MINA), serta Eveline Listijosuputro (EL) yang merupakan istri dari ESO.

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Bisnis.com, JAKARTA — Kejaksaan Agung memastikan akan mengimplementasikan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) versi terbaru yang mulai berlaku pada awal Januari 2026.

Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Anang Supriatna mengatakan, salah satu substansi penerapan kedua regulasi tersebut adalah upaya meminimalisir pemenjaraan, terutama terhadap perkara pidana tertentu.

“Tetapi prinsipnya, Kejaksaan akan memproses dan meminimalisir proses pemenjaraan seminimal mungkin,” kata Anang di Kejaksaan Agung, Rabu (14/1/2026).

Anang menjelaskan, kebijakan meminimalisir pemenjaraan tersebut diterapkan khususnya pada perkara pidana umum dengan ancaman hukuman di bawah lima tahun penjara.

“Khususnya terhadap perkara-perkara pidana biasa, yang ancamannya misalnya di bawah 5 tahun ya kan,” imbuhnya.

Selain itu, penerapan KUHP dan KUHAP baru juga akan mengedepankan pemulihan terhadap korban melalui mekanisme restorative justice.

Di sisi lain, korps Adhyaksa turut menekankan pemulihan kerugian negara, terutama dalam perkara yang berkaitan dengan tindak pidana ekonomi dan kerusakan lingkungan.

“Tetapi, di KUHP baru ini membuka peluang juga, bagaimana terhadap tindak pidana yang sifatnya memberikan keuntungan ekonomi, seperti apa lingkungan, kerusakan kita akan lebih mengedepankan kepada pemulihan kerugian negara,” katanya.

Jakarta, CNBC Indonesia - Interpol Indonesia terus mengejar buron kasus investasi dan asuransi, diantaranya pemilik Grup Kresna, Michael Steven dan pemilik Wanaartha Life, Evelina Pietruschka.

Sekretaris NCB Interpol, Untung Widyatmoko mengatakan pihaknya sudah memetakan Michael Steven, dan namanya baru saja masuk dalam red notice pada 19 September 2025. Untung menjelaskan, tidak semua orang yang masuk daftar red notice ditampilkan di website resminya.

"Tidak semua red notice itu ditampilkan di website, ada yang hanya khusus untuk aparat penegak hukum dan imigrasi, di mana pintu perlintasan," ujar Untung selepas konferensi pers di Gedung 600, Tangerang, Banten, Jumat (26/9/2025) lalu.

Baca:
Interpol Buru Bos WanaArtha & Kresna Group usai Ciduk Adrian Gunadi
Ia enggan memberikan keterangan lebih detil mengenai keberadaan Michael dan juga Evelina.

Untung kemudian mengungkapkan anak Evelina, Rezanantha Pietruschka, sempat berhasil ditangkap di California, Amerika Serikat (AS). Tetapi kemudian ia berhasil bebas dengan membayar jaminan (bail).

"Tempo hari, Reza putranya sudah ketangkep di California. Tapi, karena dia ada bail, namanya pelaku-pelaku tindak pidana ekonomi tidak ada yang kismin, nggak ada yang miskin semua kaya, semua bisa menyewa lawyer. Dan di situlah mereka selalu bail, selalu challenge ke kita, supaya interpol red noticenya gugur cabut dengan alasan ini perdata bukan pidana, dan lain sebagainya," terang Untung.

Oleh karena itu, Interpol Indonesia membuka komunikasi dengan rekan-rekan di AS, mulai dari U.S. Department of Homeland Security, U.S. Immigration and Customs Enforcement (ICE), dan Federal Bureau of Investigation (FBI) untuk menangkap keluarga Pietruschka.

Lantas, siapa sosok sebenarnya dibalik dua buron tersebut? Berikut profilnya.

Profil Evelina F. Pietruschka

Adalah Evelina F. Pietruschka, salah satu buron dalam kasus Wanaartha yang pernah menjabat sebagai Presiden Direktur WanaArtha Life sejak tahun 1999, sebelum akhirnya sejak Maret 2011 ditunjuk sebagai Presiden Komisaris WanaArtha Life.

Evelina memiliki kiprah panjang di industri perasuransian, terbukti dari fakta bahwa dirinya telah berkali-kali ditunjuk untuk menduduki posisi penting dalam beberapa asosiasi industri asuransi.

Mengutip informasi pada laman resmi perusahaan, pada tahun 2001 hingga 2002, Evelina ditunjuk sebagai Vice Chairman Dewan Asuransi Indonesia (DAI) dimana pada tahun 2002 hingga 2005 posisinya naik menjadi Chairman.

Pada tahun 2005, Evelina ditunjuk sebagai Ketua Umum dari Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI) sampai dengan tahun 2011. Merangkap sebagai Ketua Umum AAJI, Evelina juga menjabat sebagai Chairman dari Federasi Asosiasi Perasuransian Indonesia (FAPI) yang merupakan induk organisasi asosiasi perasuransian nasional untuk periode 2007-2008.

Bahkan kariernya membentang hingga tingkat regional, dan sempat menjabat sebagai Sekretaris Jenderal ASEAN Insurance Council. Evelina memperoleh gelar Master dari Pepperdine University California, Amerika Serikat.

Selain karier panjang, Evelina juga memiliki sejumlah prestasi termasuk pada tahun 2009 lalu terpilih sebagai salah seorang Finalis Entrepreneur of the Year (EoY) yang diselenggarakan oleh Ernst & Young. Selain itu dia juga memperoleh penghargaan "Personality of The Year Award 2013" dari Asia Insurance Review Magazine.

Profil Michael Steven

Michael Steven terbukti sebagai pemilik manfaat terakhir (ultimate beneficial owner) PT Kresna Asset Management yang meskipun tidak tercantum dalam anggaran dasar namun melakukan serangkaian intervensi atas kontrak pengelolaan dana dari PT Kresna Asset Management untuk melakukan transaksi demi kepentingan grup Kresna, sehingga merugikan konsumen.

Sosok Michael sendiri juga berada di balik PT Asuransi Jiwa Kresna (Kresna Life), yakni perusahaan asuransi yang mengalami gagal bayar hingga Rp 6,4 triliun dari sekitar 8.900 pemegang polis.

Ia mendirikan PT Kresna Graha Investama Tbk. (KREN), sebuah investment bank tradisional yang bergerak di bidang investments management, securities brokerage, dan underwriting pada tahun 1999.

Kresna Graha Investama kini telah berganti nama menjadi PT Quantum Clovera Investama Tbk. Hal ini diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Luar Biasa yang diadakan di 18 Parc Place, Jakarta, pada Kamis, (22/6/2023), usai Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencabut izin anak usahanya, Kresna Life.

Mengutip Kresnainvestments.com, KREN yang dipimpin Michael pernah terpilih sebagai salah satu perusahaan "Best Under A Billion" oleh Forbes Asia di edisi Juli/Agustus 2019 dan "50 Best of the Best Companies" oleh Forbes Indonesia untuk dua tahun berturut-turut, yaitu 2018 dan 2019.

Ia juga telah dinobatkan sebagai "The Best CEO of Innovation" selama tiga tahun berturut-turut dan salah satu "Indonesian Top Financial Figures" selama dua tahun berturut-turut.

Selain perannya di KREN, ia juga menjabat sebagai Ketua Komite Kebijakan Pembiayaan Kelautan & Perikanan di Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia. Michael juga menjabat sebagai dewan direksi anak usaha KREN PT Digital Artha Media (DAM).

Sebelumnya, ia pernah menjabat sebagai Komisaris Utama di PT M Cash Integrasi Tbk. (MCAS), Wakil Direktur di PT Cikarang Listrindo Tbk. (POWR), Direktur di PT Kresna Cakra Unika.

Michael meraih gelar MBA dari Golden Gate University dan gelar sarjana dari The University of Texas di Austin.