Bisnis.com, JAKARTA— Masyarakat Telematika Indonesia (Mastel) memperkirakan kebutuhan investasi jaringan 5G di Indonesia mencapai US$30 miliar–US$50 miliar atau sekitar Rp540 triliun–Rp900 triliun hingga 2030 untuk mendorong cakupan layanan generasi kelima tersebut ke 60%–70% populasi.

Ketua Industri Artificial Intelligence (AI), Internet of Things (IoT), dan Big Data Mastel Teguh Prasetya mengatakan estimasi tersebut didasarkan pada asumsi pembangunan jaringan secara masif melalui densifikasi base transceiver station (BTS), perluasan jaringan serat optik (fiberisasi), serta pengembangan ekosistem pendukung layanan 5G.

Di sisi lain, Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) menargetkan penetrasi layanan 5G mencapai 32% pada 2030. Target tersebut menunjukkan ruang pertumbuhan yang masih besar mengingat tingkat adopsi 5G Indonesia saat ini masih tertinggal dibandingkan Malaysia yang telah mencapai sekitar 80%.

Menurut Teguh, besarnya kebutuhan investasi tersebut berpotensi menjadi tantangan bagi operator telekomunikasi apabila tidak dibarengi dukungan kebijakan yang memadai. Tanpa restrukturisasi insentif fiskal dan skema berbagi infrastruktur yang lebih agresif, kebutuhan belanja modal tersebut dapat menjadi hambatan struktural bagi percepatan implementasi 5G di Indonesia.

“Secara langsung mempengaruhi realisasi proyeksi kontribusi 5G terhadap PDB,” kata Teguh kepada Bisnis, dikutip Selasa (16/6/2026).

Estimasi Mastel tersebut disusun dengan merujuk pada sejumlah studi dan proyeksi investasi yang telah dipublikasikan berbagai lembaga.

Studi GSMA memperkirakan kebutuhan investasi jaringan 5G Indonesia mencapai US$18 miliar atau sekitar Rp324 triliun hingga 2030 dengan asumsi berbagi infrastruktur dan densifikasi jaringan pada tingkat moderat.

Sementara itu, penelitian Institut Teknologi Bandung (ITB) memperkirakan kebutuhan investasi yang lebih besar, yakni Rp473 triliun–Rp591 triliun sepanjang periode 2021–2030. Perhitungan tersebut mencakup biaya spektrum frekuensi, pembangunan BTS, jaringan backhaul, hingga peningkatan core network.

GSMA juga mencatat kebutuhan investasi tambahan sebesar US$16 miliar atau sekitar Rp288 triliun pada periode 2024–2030 untuk mendukung implementasi layanan 5G oleh operator telekomunikasi dan sektor industri.

Sebagai perbandingan, investasi infrastruktur seluler yang telah dikeluarkan operator untuk pengembangan jaringan 2G, 3G, 4G, dan 5G selama periode 2015–2025 secara kumulatif mencapai sekitar US$29 miliar atau setara Rp522 triliun.

Menurut perhitungan Mastel, kebutuhan investasi akan meningkat signifikan apabila Indonesia ingin menghadirkan cakupan 5G yang setara dengan jaringan 4G saat ini yang menjangkau sekitar 97% populasi.

Dengan jumlah BTS 4G yang diperkirakan mencapai sekitar 350.000 unit, kebutuhan BTS 5G diproyeksikan mencapai 1 juta–1,05 juta unit. Adapun jumlah BTS 5G yang telah beroperasi hingga awal 2026 diperkirakan baru sekitar 12.000–15.000 unit. Dengan demikian, masih terdapat kebutuhan pembangunan sekitar 985.000–1,035 juta BTS tambahan.

Dengan asumsi biaya rata-rata pembangunan sebesar US$150.000 atau sekitar Rp2,7 miliar per site, kebutuhan investasi infrastruktur saja diperkirakan mencapai US$147 miliar–US$155 miliar atau sekitar Rp2.646 triliun–Rp2.790 triliun.

Mastel menilai biaya pembangunan satu site 5G baru (greenfield) di Indonesia secara realistis berada pada kisaran US$120.000–US$180.000 atau sekitar Rp2,16 miliar–Rp3,24 miliar per site. Biaya tersebut mencakup perangkat radio access network (RAN) 5G berbasis massive multiple-input multiple-output(massive MIMO), pembangunan jaringan backhaul fiber, sistem daya dan pendingin, pekerjaan sipil, instalasi, hingga biaya sewa lahan menara.

Teguh mengatakan kebutuhan pendanaan sebesar itu akan sulit dipenuhi hanya dari arus kas internal operator, terutama di tengah kondisi average revenue per user (ARPU) yang cenderung stagnan. Dalam skenario cakupan nasional, beban investasi per operator diperkirakan mencapai US$10 miliar–US$17 miliar atau sekitar Rp180 triliun–Rp306 triliun hingga 2030.

Karena itu, lanjut Teguh, Mastel menilai diperlukan skema pembiayaan alternatif seperti infrastructure sharing melalui model Multi-Operator Core Network (MOCN) maupun Single Wholesale Network(SWN), perluasan model tower as a service, kemitraan pemerintah dan badan usaha (KPBU), penerbitan sukuk infrastruktur, serta masuknya investasi strategis dari luar negeri.

“Insentif fiskal yang diperlukan yakni tax credit untuk capex 5G, pengurangan BHP frekuensi proporsional terhadap dampak makroekonomi, dan akses pembiayaan murah dari bank BUMN untuk proyek di daerah 3T,” kata Teguh.

Bisnis.com, JAKARTA — Perusahaan telekomunikasi bakal memperketat prioritas investasi seiring dengan nilai tukar Rupiah yang terus melemah. Mayoritas infrastruktur telekomunikasi masih impor dari luar negeri.

Sekretaris Jenderal Asosiasi Penyelenggara Telekomunikasi Seluruh Indonesia (ATSI) sekaligus Director & Chief Regulatory Officer XLSMART Merza Fachys mengatakan industri telekomunikasi tidak pernah berhenti berinvestasi karena operator harus terus meningkatkan kualitas layanan, kapasitas jaringan, dan mengejar perkembangan teknologi.

Namun, dia mengakui lonjakan dolar AS menjadi tantangan berat lantaran sebagian besar investasi industri masih bergantung pada barang impor.

“Ya ini memang satu tantangan berat ketika kita seluruh investasinya masih sebagian besar impor. Sementara semua mata uang di luar sana menguat terhadap rupiah. Ya ini memang tantangan berat,” kata Merza ditemui usai Konferensi Pers Menyambut Pemberlakuan Registrasi Biometrik Secara Penuh yang digelar Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) di Jakarta, Jumat (29/5/2026).

Karena itu, Merza menilai operator tidak memiliki banyak pilihan selain melakukan efisiensi dan memperketat prioritas investasi. Menurutnya, investasi harus difokuskan pada upaya yang dapat mendorong pertumbuhan pendapatan dan meningkatkan jumlah pelanggan sebagai sumber utama revenue perusahaan.

Dia juga menekankan investasi perlu diarahkan pada layanan yang mampu meningkatkan pengalaman pelanggan dan mendukung pertumbuhan bisnis jangka panjang.

Jika pelanggan tidak puas terhadap layanan yang diberikan, kondisi tersebut dapat berdampak buruk bagi bisnis operator dalam jangka panjang.

“Oleh sebab itu, itulah hal-hal yang menjadi ukuran investasi yang tepat guna, investasi yang full efisien,” kata Merza.

Selain efisiensi investasi, Merza menyebut operator juga mulai menekan biaya operasional atau operational expenditure (opex). Dia pun berharap kondisi global dan nilai tukar rupiah dapat kembali stabil.

Di tengah tekanan tersebut, Merza menegaskan pengembangan 5G tetap tidak bisa ditunda. Menurutnya 5G bukan lagi sekadar opsi, melainkan sudah menjadi kebutuhan yang tidak dapat dihindari. Menurutnya, teknologi tersebut harus terus dikembangkan mengingat implementasi 5G di Indonesia masih relatif tertinggal dibandingkan negara lain, sehingga percepatan pengembangannya perlu segera dilakukan.

“Kita harapkan ini segera kita kebut untuk menuntaskan pengembangan 5G hampir ke seluruh wilayah Indonesia,” ungkapnya.

Sebelumnya, PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk. (TLKM) juga mengungkapkan tengah menghitung ulang rencana investasi akibat gejolak ekonomi makro dan lonjakan dolar AS yang meningkatkan biaya impor perangkat telekomunikasi.

Direktur Utama Telkom Dian Siswarini mengatakan sebagian besar investasi infrastruktur jaringan masih bergantung pada komponen impor dengan transaksi berbasis dolar AS, sehingga penyesuaian anggaran dan skala prioritas menjadi langkah yang tidak terhindarkan.

“Karena mungkin investasi kita dalam dolar, ada beberapa yang mungkin hari ini kami sesuaikan. Namun sebetulnya dari sisi market dan kebutuhan pelanggan, internet itu tumbuh terus,” ujar Dian dalam paparan TLKM 30 di Jakarta, Rabu (20/5/2026).

Sepanjang 2025, Telkom merealisasikan belanja modal (capital expenditure/capex) sebesar Rp27,5 triliun atau setara 18,8% dari total pendapatan perseroan. Belanja modal tersebut difokuskan pada investasi yang lebih terarah dan berorientasi pada pengembalian investasi.

Meski harus menyesuaikan rencana capex akibat tekanan kurs, Telkom menilai industri telekomunikasi tetap resilien karena layanan internet telah menjadi kebutuhan primer masyarakat.

Saat ini Telkom fokus memperkuat strategi TLKM 30 yang mencakup perbaikan tata kelola, perampingan anak usaha, optimalisasi nilai bisnis melalui InfraNexia, serta integrasi operasional guna mengurangi tumpang tindih bisnis.

Di sisi lain, perusahaan juga mulai mengalihkan fokus pertumbuhan dari segmen konsumen (B2C) menuju segmen bisnis (B2B). Saat ini kontribusi bisnis Telkom masih didominasi B2C sebesar 70%, sedangkan 30% sisanya berasal dari B2B dan bisnis lainnya.

Perseroan menargetkan komposisi tersebut dapat lebih seimbang pada 2030, didorong oleh pertumbuhan bisnis B2B Infra seperti InfraNexia, Mitratel, Neutra DC, serta bisnis internasional melalui Telin.

“Segmen B2B Infra dan internasional sudah memperlihatkan pertumbuhan yang luar biasa. Untuk yang B2B ICT ini sekarang lagi dimasak supaya ke depannya bisa menjadi sumber pertumbuhan yang baru,” pungkas Dian.

Bisnis.com, JAKARTA — Berbagai infrastruktur telekomunikasi, termasuk di dalamnya jaringan aktif seperti spektrum frekuensi, dinilai dapat diterapkan di Indonesia untuk mendorong efisiensi penggelaran jaringan di tengah konflik global yang memanas.

Namun, langkah ini sebaiknya dilakukan di daerah yang sulit dijangkau atau wilayah dengan skala ekonomi tidak terlalu besar.

Director and Head of Government and Industry Relations Ericsson Indonesia, Ronni Nurmal, mengatakan spectrum sharing merupakan alternatif yang relevan bagi Indonesia, khususnya di daerah dengan potensi ekonomi terbatas. Tidak semua wilayah dapat diterapkan kebijakan ini.

“Di area-area yang memang operator tidak bisa men-justify secara bisnis untuk membangun jaringan, sharing spektrum salah satu alternatif,” kata Ronni di Jakarta, Rabu (1/4/2026).

Ronni menjelaskan, wilayah dengan jumlah penduduk kecil dan daya beli rendah menjadi tantangan bagi operator. Dalam kondisi tersebut, investasi pembangunan jaringan sering kali tidak sebanding dengan potensi pendapatan yang diperoleh.

Dilansir dari berbagai sumber, pembangunan satu site BTS di wilayah terpencil dapat menelan biaya sekitar Rp1,6 miliar hingga Rp2,4 miliar, belum termasuk biaya operasional seperti listrik, transportasi, dan pemeliharaan.

Di sisi lain, jumlah pelanggan di wilayah tersebut relatif terbatas sehingga periode pengembalian investasi menjadi sangat panjang.

Kondisi ini membuat operator cenderung berhati-hati dalam ekspansi jaringan. Padahal, pemerintah memiliki mandat untuk memastikan pemerataan akses digital hingga ke wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T).

Menurut Ronni, spectrum sharing dapat menjadi jalan tengah antara kepentingan bisnis dan kebutuhan publik. Dengan berbagi spektrum, operator tidak perlu membangun infrastruktur secara terpisah di wilayah yang sama, sehingga biaya dapat ditekan secara signifikan.

“Kalau setiap operator harus bangun sendiri di daerah seperti itu, tentu sangat menantang. Dengan sharing, operator tetap bisa menyediakan layanan dan tetap bisa men-justify bisnisnya,” kata Ronni.

Dari sisi teknologi, Ronni menilai implementasi spectrum sharing sangat dimungkinkan. Bahkan, pendekatan ini dinilai semakin relevan seiring perkembangan teknologi jaringan yang lebih fleksibel dan efisien.

Dia juga menyoroti peluang penerapan skema ini pada teknologi baru seperti 5G, termasuk untuk layanan fixed wireless access (FWA). Teknologi ini dinilai dapat menjadi solusi konektivitas cepat di wilayah yang sulit dijangkau jaringan kabel.

Di tengah dinamika global, termasuk fluktuasi harga energi dan nilai tukar dolar AS yang memengaruhi biaya industri telekomunikasi, efisiensi menjadi kunci keberlanjutan bisnis operator.

Dengan skema spectrum sharing, beban investasi dapat dibagi, sehingga operator tetap mampu memperluas jangkauan layanan tanpa mengorbankan kesehatan finansial.

Ronni menegaskan bahwa pendekatan kolaboratif seperti ini sejalan dengan upaya mempercepat transformasi digital nasional. Selain meningkatkan efisiensi, skema ini juga membuka peluang bagi masyarakat di wilayah terpencil untuk menikmati layanan digital yang setara.

“Pada akhirnya, ini tentang bagaimana kita bisa menghadirkan konektivitas yang inklusif tanpa mengabaikan aspek bisnis. Spectrum sharing adalah salah satu jawabannya,” kata Ronni.

Sebelumnya, Komdigi mendorong percepatan implementasi infrastructure sharing untuk meningkatkan efisiensi industri, terutama di tengah lonjakan aktivitas digital akibat kebijakan WFH.

Direktur Jenderal Infrastruktur Digital Komdigi Wayan Toni Supriyanto mengatakan bahwa kolaborasi ini penting untuk menekan biaya operasional sekaligus meningkatkan efisiensi energi.

“Fokus utama kami adalah mendorong efisiensi melalui kolaborasi pemanfaatan infrastruktur bersama dengan tetap menjaga iklim kompetisi yang sehat,” ujar Wayan, dikutip dari Antara, Selasa (31/3/2026).

Wayan menambahkan langkah kolaboratif ini diharapkan mampu menjaga iklim persaingan tetap sehat sekaligus memperkuat ketahanan industri telekomunikasi dalam menghadapi perubahan pola aktivitas digital masyarakat.

Bisnis.com, JAKARTA — Masyarakat Telematika Indonesia (Mastel) berpendapat spektrum seharusnya dapat dilihat sebagai struktur ekonomi, bukan hanya menjadi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

Ketua Bidang Infrastruktur Telematika Nasional (Infratelnas) Mastel, Sigit Jarot, mengatakan kebijakan harus berorientasi pada peningkatan kapasitas jaringan nasional, penurunan biaya per bit dan menciptakan multiplier effect ekonomi digital.

Pasalnya, jika melakukan regulasi pendekatan secarabusiness as usual, Sigit berpendapat hal ini justru akan membuat kondisi di Indonesia tidak berubah dan justru akan tertinggal dengan negara lainnya.

"Jadi, regulasi kita itu kalau masih tetap business as usual dengan pendekatan regulasi yang sudah-sudah seperti sekarang, yaitu kita masih di generasi ke-2 yang sangat tertinggal. Sebenarnya negara-negara yang sudah maju, lebih maju penggunaan 5G-nya, sudah masuk generasi ke-4, bahkan ke-5," Jelas sigit dalam Bisnis Indonesia Forum bertajukMenanti Frekuensi Baru Demi Akselerasi Digital dan Pertumbuhan Ekonomi Indonesia, di Wisma Bisnis Indonesia, Selasa (23/12/2025).

Sigit juga berpendapat nilai kematangan regulasi telekomunikasi (telecom regulation maturity) Indonesia kini baru masuk era kompetisi sejak 1999. Sebab demikian dia menegaskan perlunya pendekatan yang tidak hanya semata untuk 'senjata' fiskal.

Tak hanya itu, Sigit juga menuturkan pengalaman global menunjukan harga spektrum yang terlalu mahal justru akan memperlambat investasi jaringan, menurunkan kualitas layanan dan kemudian pada akhirnya akan menghambat pertumbuhan ekonomi.

Sebab demikian, pihaknya memberikan rekomendasi kebijakan yakni lelang 2,6 GHz perlu dirancang dengan filosofiinvestment-friendly spectrum policydan bukanrevenue-maximizing auction.

Sebagai informasi, sebelumnya Komdigi telah melaksanakan lelang pita frekuensi 1,4 GHz, yang bertujuan menentukan pengguna pita frekuensi radio di seluruh regional, sesuai dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital Nomor 13 Tahun 2025 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio pada pita 1,4 GHz.

Pada tahun pertama, para pemenang lelang diwajibkan membayar tiga kali nilai penawaran, kemudian membayar sesuai nilai penawaran selama sembilan tahun berikutnya.

Usai lelang pita 1,4 GHz tersebut, pemerintah menyiapkan dua lelang frekuensi baru, yakni pita 700 MHz dan pita 2,6 GHz.

Pita 700 MHz termasuk kategori low band dengan cakupan luas, cocok untuk memperluas jaringan di wilayah pelosok. Adapun pita 2,6 GHz merupakan mid band yang menawarkan keseimbangan antara cakupan dan kapasitas jaringan, ideal untuk mendukung layanan 5G serta peningkatan kapasitas data di kawasan urban.