Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi mengatakan kerugian masyarakat akibat penipuan digital alias scam dan spam di Indonesia sangat besar. Mereka juga mendorong seluruh perusahaan telekomunikasi untuk memperkuat perlindungan konsumen dengan mengimplementasikan fitur anti-scam.

Wakil Menteri Komdigi Nezar Patria mengatakan nilai kerugian tersebut menunjukkan ancaman penipuan digital di Indonesia terus meningkat. Angka itu mengacu pada laporan Global Anti-Scam Alliance (GASA).

"Angka scam naik terus. Kemarin total kerugian akibat spam dan scam mencapai Rp 7,5 triliun berdasarkan laporan dari Global Anti-Scam Alliance," kata Nezar dalam pernyataan tertulisnya, Rabu (2/7).

Menurutnya, perkembangan teknologi membuat modus penipuan semakin canggih. Salah satu yang menjadi perhatian adalah pemanfaatan teknologi kecerdasan buatan alias AI untuk meniru suara seseorang. Ia menilai kelompok lansia menjadi salah satu pihak yang paling rentan menjadi korban penipuan digital dengan modus tersebut.

"Para lansia kasihan. Banyak sekali yang kena scam dan spam," ujarnya.

Sebagai langkah mitigasi, pemerintah mengingatkan perusahaan telekomunikasi menghadirkan sistem anti-scam untuk melindungi pelanggan dari berbagai modus penipuan digital. Hal ini baik melalui aplikasi maupun mekanisme perlindungan lainnya.

"Pemerintah mendorong agar seluruh perusahaan telekomunikasi melindungi para konsumen dengan mengimplementasikan fitur anti-scam, baik dalam bentuk aplikasi atau bentuk lain," katanya.

Nezar menjelaskan, pemerintah tidak menetapkan satu model implementasi tertentu. Masing-masing perusahaan telekomunikasi dipersilakan melakukan penilaian untuk menentukan solusi anti-scam yang paling sesuai dengan karakteristik layanan dan model bisnisnya.

Menurutnya, kolaborasi antara pemerintah dan pelaku industri menjadi salah satu kunci dalam memperkuat ekosistem keamanan digital nasional.

Bisnis.com, JAKARTA— Masyarakat yang hendak mengaktifkan nomor SIM card baru kini wajib melalui proses verifikasi biometrik berupa pengenalan wajah (face recognition). Ketentuan tersebut mulai berlaku penuh hari ini, Selasa (1/7/2026), sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital Nomor 7 Tahun 2026 tentang Registrasi Pelanggan Jasa Telekomunikasi melalui Jaringan Bergerak Seluler.

Melalui aturan tersebut, pemerintah mewajibkan seluruh penyelenggara jasa telekomunikasi menerapkan prinsip Know Your Customer (KYC) dalam registrasi pelanggan. Salah satu perubahan utama dibanding mekanisme sebelumnya ialah penambahan verifikasi biometrik wajah sebagai bagian dari proses aktivasi nomor baru.

“Penyelenggara Jasa Telekomunikasi wajib menggunakan Prinsip Mengenal Pelanggan (Know Your Customer/KYC) untuk melakukan Registrasi,” demikian bunyi Pasal 2 ayat (1) Permen Komdigi Nomor 7 Tahun 2026.

Bagi warga negara Indonesia (WNI), registrasi dilakukan menggunakan nomor pelanggan yang didaftarkan, Nomor Induk Kependudukan (NIK), serta data kependudukan biometrik berupa pengenalan wajah (face recognition). Sementara itu, warga negara asing (WNA) wajib menggunakan nomor pelanggan, paspor atau dokumen izin tinggal yang sah, serta verifikasi biometrik wajah.

Aturan tersebut juga mengakomodasi calon pelanggan berusia di bawah 17 tahun yang belum memiliki KTP elektronik dan belum melakukan perekaman biometrik. Dalam kondisi tersebut, registrasi dilakukan menggunakan NIK calon pelanggan, sedangkan pencocokan biometrik menggunakan data kepala keluarga yang tercantum dalam Kartu Keluarga.

Registrasi nomor baru dapat dilakukan melalui dua mekanisme, yakni di gerai penyelenggara jasa telekomunikasi atau secara mandiri melalui aplikasi maupun situs internet milik operator.

Pada registrasi mandiri, pelanggan terlebih dahulu memasukkan nomor yang akan didaftarkan, menerima kode otorisasi (one-time password/OTP), mengisi NIK, kemudian melakukan pemindaian wajah. Nomor baru akan aktif setelah seluruh data dinyatakan tervalidasi.

Selain mewajibkan penggunaan biometrik, Permen tersebut juga mengatur sistem pengenalan wajah yang digunakan operator harus memenuhi standar keamanan tertentu dan memiliki mekanisme pencegahan penipuan (fraud).

“Dalam pelaksanaan Registrasi menggunakan Data Kependudukan Biometrik berupa pengenalan wajah (face recognition), Penyelenggara Jasa Telekomunikasi wajib memiliki dan/atau bekerja sama dengan pihak lain yang memiliki sertifikat paling rendah ISO/IEC 30107-3 mengenai Presentation Attack Detection (PAD),” sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (5) Permen Komdigi Nomor 7 Tahun 2026.

JAKARTA, KOMPAS.com – PT Dayamitra Telekomunikasi Tbk (Mitratel/MTEL) membagikan dividen tunai sebesar Rp 2,08 triliun atau Rp 25,6 per saham kepada para pemegang saham.

Nilai tersebut setara 98 persen dari laba bersih tahun buku 2025, mencerminkan komitmen perseroan dalam memberikan imbal hasil kepada investor di tengah tetap berjalannya agenda ekspansi bisnis.

Direktur Utama Mitratel Theodorus Ardi Hartoko mengatakan, kebijakan dividen tersebut diambil seiring dengan kinerja perusahaan yang tetap solid sepanjang 2025.

"Kinerja tahun 2025 mencerminkan kekuatan fundamental bisnis Mitratel sekaligus menjadi landasan bagi fase pertumbuhan berikutnya. Kami terus menjaga keseimbangan antara penciptaan nilai bagi pemegang saham melalui dividen yang konsisten, investasi pada peluang pertumbuhan baru, dan transformasi menuju Next-Generation Tower Company,” ujar Theodorus di Jakarta, Selasa (30/6/2026).

Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko Mitratel Ian Sigit Kurniawan menjelaskan, pembagian dividen sebesar 98 persen terdiri dari kebijakan dividen reguler sebesar 70 persen sesuai komitmen sejak penawaran umum perdana saham (IPO) pada 2021, ditambah dividen spesial sebesar 28 persen.

"Keputusan RUPS adalah membagikan dividen sebesar 98 persen. Komponennya terdiri dari komitmen sejak IPO 2021 untuk membagikan dividen sebesar 70 persen sesuai prospektus, kemudian ditambah dividen spesial sebesar 28 persen sebagai bentuk apresiasi kepada pemegang saham,” ujar Ian.

“Ini merupakan komitmen kami untuk menjaga kepastian pengembalian investasi bagi para pemegang saham," lanjut Ian.

Meski membagikan hampir seluruh laba bersih, Mitratel memastikan rencana ekspansi pada 2026 tetap berjalan.

Perseroan telah mengalokasikan belanja modal (capex) sebesar Rp 2,9 triliun yang akan dibiayai melalui kombinasi kas internal dan pinjaman.

"Untuk pendanaan capex sebesar Rp 2,9 triliun, kami akan menggunakan kombinasi kas internal dan pinjaman. Posisi kas kami kuat dan leverage masih rendah,” ujarnya.

“Jika kami mendapatkan pinjaman dengan bunga yang kompetitif, tentu akan dimanfaatkan karena terbukti mampu meningkatkan pertumbuhan laba bersih. Oleh karena itu kami terbuka menggunakan dana internal maupun pinjaman, tergantung mana yang paling efisien," lanjutnya.

Ian juga menilai konsolidasi industri telekomunikasi tidak mengurangi peluang pertumbuhan Mitratel.

Meski jumlah operator seluler menyusut dari lima menjadi tiga, perseroan masih mampu mempertahankan pertumbuhan penyewaan menara.

"Terkait konsolidasi operator, memang dari lima operator menjadi empat, kemudian menjadi tiga operator. Hal tersebut pasti memengaruhi potensi rollout karena operator akan lebih efisien,” kata dia.

“Namun Mitratel memiliki keunggulan karena distribusi tower yang dominan berada di luar Jawa yang justru menjadi pusat pertumbuhan operator. Selain itu kami memiliki tools marketing analytics yang semakin presisi untuk merekomendasikan lokasi potensial kepada operator," jelas Ian.

KOMPAS.com/APRILLIA IKA Site menara telekomunikasi atau BTS Mitratel di Bukit Tengah, Klungkung, Bali yang gunakan power hybrid dengan penambahan solar panel.

Menurutnya, strategi tersebut membuat Mitratel tetap mampu meningkatkan rasio penyewaan menara (tenancy ratio) di tengah konsolidasi industri.

"Dalam konsolidasi Excel dan Smart misalnya, kami justru mendapatkan potensi yang besar. Tenancy ratio kami tetap bertumbuh, sementara di beberapa perusahaan lain justru menurun,” kata dia.

“Ruang pertumbuhan lainnya berasal dari kemampuan kami menangkap kebutuhan operator, seperti bisnis fiber dan power yang menjadi sumber pertumbuhan berikutnya," tambahnya.

Sebagai informasi, Mitratel membukukan laba bersih sebesar Rp 2,12 triliun pada 2025, ditopang pendapatan Rp 9,53 triliun yang tumbuh 2,4 persen secara tahunan dan EBITDA sebesar Rp 7,83 triliun.

Perseroan juga mencatat kenaikan tenancy ratio menjadi 1,57 kali serta memperluas jaringan fiber optik sepanjang 6.160 kilometer sebagai bagian dari penguatan bisnis infrastruktur digital.

Bisnis.com, JAKARTA — Emiten menara PT Dayamitra Telekomunikasi Tbk. (MTEL) atau Mitratel menuturkan konsolidasi operator telekomunikasi dapat meningkatkan tenancy ratio perseroan.

Direktur MTEL Agus Winarno menjelaskan terkait dengan konsolidasi di operator telekomunikasi yang saat ini hanya terdapat tiga operator. Menurutnya, konsolidasi tersebut memiliki dampak positif ke potensi roll out seluruh operator karena akan lebih efisien.

“Beruntungnya MTEL ini juga didukung distribusi power kami yang dominan ada di luar Jawa dan itu menjadi pusat-pusat pertumbuhan mereka,” tutur Agus, dalam paparan publik MTEL, Selasa (30/6/2026).

Selain itu, kata Agus, MTEL juga memiliki tools marketing analytics yang semakin presisi untuk merekomendasikan titik-titik mana yang paling potensial untuk para operator tersebut.

“Dari XLSMART, justru kami bisa mendapatkan potensi yang besar, sehingga kalau kami lihat tenancy ratio kami di tengah konsolidasi yang sebesar itu masih bertumbuh,” ujarnya.

Berdasarkan laporan keuangan sepanjang tahun buku 2025, MTEL mencatatkan kenaikan tenancy ratio menjadi 1,57x, yang mencerminkan optimalisasi pemanfaatan aset.

Sepanjang tahun buku 2025, Mitratel membukukan pendapatan sebesar Rp9,53 triliun, EBITDA sebesar Rp7,83 triliun, serta laba bersih sebesar Rp2,12 triliun, didukung model bisnis berbasis recurring revenue, profitabilitas yang tinggi, dan arus kas operasional yang kuat.

MTEL juga menuturkan bisnis fiber optik perseroan mencatatkan penambahan 6.160 km jaringan secara organik, sehingga total jaringan mencapai 57.199 km.

Sejalan dengan ekspansi tersebut, Fiber Billable Length meningkat menjadi 70.618 km, mendorong pertumbuhan pendapatan segmen fiber optik sebesar 18,1% dibandingkan tahun sebelumnya.

Jakarta (ANTARA) - Konsultan PwC Indonesia menyatakan industri telekomunikasi nasional kini telah memasuki fase transformasi strategis dan pembangunan berkelanjutan seiring dengan fundamental konsumsi yang besar bahkan di Asia Tenggara.

“Berdasarkan temuan dalam publikasi terbaru kami, ‘Indonesia Telecommunications Sector Overview and Market Update’, peluang terbesar justru terletak pada bagaimana industri ini berkembang untuk mendorong serta menangkap nilai dari ekosistem digital yang lebih luas,” ujar PwC Indonesia Telecommunications, Media, and Technology Leader Abdullah Azis dalam keterangannya di Jakarta, Selasa.

Ia mengatakan, total pendapatan layanan telekomunikasi diperkirakan mencapai 17-18 miliar dolar AS pada 2025 dengan layanan seluler tetap menjadi kontributor utama yang menyumbang hampir 60 persen dari total pendapatan industri.

Kondisi ini ditopang oleh lebih dari 350 juta koneksi seluler aktif per awal 2025 setara dengan tingkat penetrasi di atas 120 persen yang mencerminkan tingginya penggunaan multi-SIM di masyarakat.

Ke depan, sektor ini diproyeksikan tetap mencatat pertumbuhan tahunan majemuk (Compound Annual Growth Rate/CAGR) pada kisaran satu digit menengah hingga 2030.

Pertumbuhan tersebut didorong oleh ekspansi jaringan yang berkelanjutan, peningkatan penggunaan data per pelanggan, serta semakin luasnya penetrasi fixed broadband.

“Penguatan kapabilitas domestik serta penyelarasan dengan lanskap regulasi yang kian berkembang akan menjadi kunci untuk membuka pertumbuhan jangka panjang yang berkelanjutan,” kata Abdullah.

Dari sisi fiskal, penerbitan Peraturan Menteri Keuangan No. 1 Tahun 2026 memberikan kepastian pajak untuk pengaturan ulang bisnis melalui fasilitas nilai buku fiskal.

Hal ini memudahkan operator dalam melakukan konsolidasi dan mengelola aset secara lebih efisien.

Dengan latar belakang tersebut, lanjut Abdullah, fase pertumbuhan berikutnya menuntut sektor telekomunikasi untuk tidak hanya berfokus pada konektivitas, tetapi juga mengambil peran yang lebih strategis dalam menciptakan dan memanfaatkan nilai di dalam ekosistem digital.

Hal ini mencakup percepatan pengembangan layanan digital bernilai tambah seperti cloud, keamanan siber, AI, dan Internet of Things (IoT), sekaligus mendorong perluasan fixed broadband, memperkuat integrasi layanan fixed dan mobile, serta meningkatkan kualitas jaringan secara nasional.

“Lebih jauh, penting bagi Indonesia untuk memperkuat kemampuan teknologi dalam negeri, dengan beralih secara bertahap dari sekadar pengguna teknologi menuju peran yang lebih aktif dalam pengembangan, kepemilikan, dan inovasi platform digital,” ujar dia.

Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Indra Arief Pribadi
Copyright © ANTARA 2026

IDXChannel - PT Dayamitra Telekomunikasi Tbk (MTEL) berencana menggabungkan dua anak usaha yang dimiliki sepenuhnya, PT Persada Sokka Tama dan PT Ultra Mandiri Telekomunikasi, ke dalam perseroan.

Dalam aksi korporasi tersebut, MTEL akan bertindak sebagai entitas penerima penggabungan (surviving entity), sementara PT Persada Sokka Tama dan PT Ultra Mandiri Telekomunikasi akan melebur ke dalam perseroan.

Dalam prospektus yang diterbitkan, Jumat (26/6/2026) kedua perusahaan tersebut telah dimiliki 100 persen dan laporan keuangannya telah dikonsolidasikan ke dalam MTEL, sehingga penggabungan tidak akan menimbulkan dilusi kepemilikan maupun perubahan pengendali.

PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk (TLKM) tetap menjadi pemegang saham pengendali dengan kepemilikan 71,83 persen di MTEL.

Seiring efektifnya penggabungan, seluruh aset dan liabilitas PT Persada Sokka Tama serta PT Ultra Mandiri Telekomunikasi akan beralih kepada MTEL sesuai ketentuan yang berlaku.

Sebagai bagian dari pelaksanaan aksi korporasi tersebut, perseroan memberikan hak kepada pemegang saham yang tidak menyetujui rencana penggabungan untuk meminta agar sahamnya dibeli kembali (buyback right) oleh perseroan dengan harga Rp515 per saham.

MTEL menetapkan batas maksimum pembelian kembali sebanyak sekitar 5,8 miliar saham atau setara 6,93 persen dari modal ditempatkan dan disetor, dengan nilai transaksi mencapai sekitar Rp3 triliun.

Apabila jumlah saham yang diajukan untuk dibeli kembali melebihi batas tersebut, TLKM akan bertindak sebagai pembeli siaga (standby buyer).

Rencana penggabungan akan dimintakan persetujuan pemegang saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) yang digelar pada 30 Juni 2026.

Apabila memperoleh restu pemegang saham dan seluruh persyaratan telah dipenuhi, aksi merger tersebut ditargetkan efektif mulai 1 Juli 2026.

(DESI ANGRIANI)

Bisnis.com, JAKARTA – Emiten Grup Telkom PT Dayamitra Telekomunikasi Tbk. (MTEL) atau Mitratel akan segera mengeksekusi penggabungan dua anak usaha ke tubuh perseroan. Aksi itu dijalankan dalam rangka perluasan portofolio bisnis oleh Mitratel.

Melansir keterbukaan informasi di Bursa Efek Indonesia (BEI), kedua anak usaha tersebut adalah PT Ultra Mandiri Telekomunikasi (UMT) dan PT Persada Sokka Tama (PST).

Selain memiliki kegiatan usaha yang sama dengan MTEL, PST juga menjalankan kegiatan usaha berupa konsultasi dan perancangan IoT, penyediaan tenaga kerja waktu tertentu, hingga perdagangan besar peralatan telekomunikasi.

Sementara itu, UMT menjalankan kegiatan usaha utama pada instalasi telekomunikasi, perdagangan besar peralatan telekomunikasi, aktivitas telekomunikasi dengan kabel dan internet service provider.

Terdapat sedikitnya 6 alasan utama MTEL melebur dua anak usahanya, dengan salah satunya dalam rangka peningkatan skala dan portofolio infrastruktur perseroan. Manajemen berharap, penggabungan usaha ini dapat memperkuat daya saing MTEL di Indonesia.

”Penggabungan usaha ini akan memperluas portofolio menara telekomunikasi dan infrastruktur pendukung MTEL secara substansial, sehingga memperkuat skala dan kualitas aset MTEL. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan posisi kompetitif MTEL sebagai penyedia infrastruktur telekomunikasi terkemuka di Indonesia, serta memperkuat kemampuan MTEL dalam mengamankan peluang penyewaan dari operator telekomunikasi,” tulis manajemen, dikutip Minggu (28/6/2026).

Selain itu, terdapat alasan lain seperti optimalisasi rasio kolokasi, efisiensi biaya operasional, penguatan struktur permodalan, perluasan jangkauan, hingga peningkatan nilai bagi pemegang saham.

Adapun nantinya, MTEL selaku perusahaan penerima penggabungan usaha, akan menambah sedikitnya 4 kegiatan usaha, antara lain aktivitas jasa akses internet, konsultasi dan perancangan IoT, penyediaan tenaga kerja waktu tertentu, hingga aktivitas telekomunikasi lainnya.

Penggabungan ini juga tidak membuat MTEL mengalami perubahan kegiatan usaha lantaran seluruh saham anak usaha digenggam oleh MTEL. Dengan begitu, aksi ini disebut tidak menimbulkan dilusi kepemilikan maupun perubahan komposisi pemegang saham MTEL.

Kondisi ini juga sejalan dengan tujuan penggabungan anak usaha MTEL, guna memberikan peluang bagi MTEL untuk memperluas jangkauan infrastruktur ke wilayah dengan potensi pertumbuhan yang tinggi.

”Sehingga meningkatkan akses pasar, memperkuat pipeline permintaan, serta mendukung pengembangan konektivitas digital nasional, termasuk jaringan 4G dan 5G,” tegas manajemen.

Dalam rencana ini, MTEL, PST, dan UMT bakal menggelar Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) pada Senin (30/6/2026). Tanggal efektif penggabungan usaha akan jatuh pada 1 Juli 2026.

Rancangan penggabungan usaha ini telah disetujui oleh dewan komisaris setiap perusahaan dan telah mendapatkan pernyataan efektif dari OJK. Pemegang saham yang tidak menyetujui aksi korporasi ini, nantinya berhak atas aksi pembelian kembali saham dengan harga yang wajar.

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Bisnis.com, JAKARTA— Layanan internet tetap nirkabel atau Fixed Wireless Access (FWA) berbasis 5G diproyeksikan menjadi salah satu mesin pertumbuhan baru industri telekomunikasi global, termasuk di Indonesia. Layanan ini akan masuk ke wilayah yang sulit dijangkau oleh serat optik atau layanan fiber to the home (FTTH).

Di tengah rendahnya penetrasi jaringan serat optik (fiber) ke rumah tangga yang baru mencapai sekitar 21%, teknologi FWA dinilai mampu memperluas akses broadband dengan kualitas yang mendekati layanan fiber sekaligus membuka peluang pendapatan baru bagi operator telekomunikasi.

Head of Network Solutions Ericsson South East Asia Stanislaus Bawono mengatakan tren industri telekomunikasi global saat ini mulai bergerak ke arah layanan broadband rumah berbasis 5G FWA.

“Jadi memang trennya itu adalah menuju ke 5G FWA broadband-nya. Jadi kita lihat ini akan menjadi salah satu bigger tren selain differentiated connectivity, yaitu Fixed Wireless Access,” kata Stanislaus dalam pemaparan Ericsson Mobility Report 2026.

Menurutnya, peluang pengembangan FWA 5G di Indonesia masih sangat besar mengingat penetrasi broadband tetap masih relatif rendah. Kondisi tersebut membuat masih banyak rumah tangga yang belum terjangkau layanan internet berbasis fiber.

“Jadi banyak peluang sebenarnya bahwa dari seluruh populasi kita tuh untuk bisa dicover oleh 5G Fixed Wireless Access juga,” ujarnya.

Dia menjelaskan layanan FWA berbasis 5G mulai berkembang dari model sebelumnya yang banyak memanfaatkan jaringan 4G dan berbasis kuota. Kini, sejumlah operator di berbagai negara menawarkan layanan dengan komitmen kecepatan tertentu sehingga semakin mendekati pengalaman penggunaan internet fiber.

“Jadi sebetulnya banyak operator di seluruh dunia menjual fiber-like connection yang menggunakan teknologi 5G,” katanya.

Permintaan terhadap layanan tersebut juga terus meningkat di berbagai negara. Di Amerika Serikat, layanan FWA menjadi salah satu motor pertumbuhan pelanggan broadband rumah. Tiga operator besar, yakni T-Mobile, Verizon, dan AT&T, secara kolektif telah mengakuisisi lebih dari 14 juta pelanggan FWA hingga awal 2026. Sementara itu, di India jumlah pelanggan FWA telah mencapai hampir 17 juta pada kuartal I/2026.

Stanislaus menilai perkembangan FWA tidak terlepas dari perluasan cakupan jaringan 5G, terutama pada spektrum mid-band seperti 2,6 GHz dan 3,5 GHz yang dinilai paling optimal untuk menghadirkan kemampuan penuh teknologi 5G.

Dia menjelaskan cakupan populasi jaringan 5G mid-band secara global saat ini telah mencapai sekitar 55%-60%. Namun, tingkat adopsinya berbeda-beda di setiap wilayah. China dan India telah mencatat cakupan populasi 5G mendekati 95%, sedangkan kawasan Asia Pasifik di luar kedua negara tersebut masih berada di kisaran 35%.

Menurutnya, kombinasi spektrum mid-band dengan spektrum low-band yang saat ini telah digunakan operator dapat meningkatkan kualitas layanan, memperluas cakupan jaringan, serta memperbaiki pengalaman pengguna saat berpindah lokasi. Selain itu, ketersediaan spektrum mid-band yang memadai juga memungkinkan operator menghadirkan berbagai layanan baru yang lebih bernilai tambah.

“Kalau kita punya mid-band yang cukup luas, kita bisa menggunakan layanan yang berbeda sehingga operator bisa mendapatkan potential revenue yang berbeda,” ujarnya.

Trafik FWA Melonjak

Ericsson Mobility Report Juni 2026 mencatat kontribusi trafik FWA terhadap total trafik data seluler global akan meningkat dari sekitar 27% pada 2025 menjadi lebih dari 36% pada 2031.

Secara keseluruhan, trafik data seluler global diproyeksikan melonjak dari 203 exabyte (EB) per bulan pada 2025 menjadi 515 EB per bulan pada 2031. Dari jumlah tersebut, trafik FWA diperkirakan meningkat dari sekitar 55 EB menjadi 187 EB per bulan atau tumbuh sekitar 240% dalam enam tahun.

Pertumbuhan trafik FWA tersebut jauh lebih tinggi dibandingkan trafik data seluler non-FWA yang diproyeksikan meningkat dari 146 EB menjadi 328 EB per bulan pada periode yang sama.

Ericsson juga memperkirakan porsi trafik data yang berjalan di jaringan 5G akan meningkat dari 48% pada 2025 menjadi 85% pada 2031. Peningkatan tersebut didorong oleh semakin luasnya penggunaan aplikasi berbasis kecerdasan buatan generatif (generative artificial intelligence/GenAI), perangkat extended reality (XR), layanan video streaming, serta ekspansi FWA di wilayah yang belum terjangkau jaringan broadband tetap berbasis fiber.

Di sisi lain, Pengamat Telekomunikasi sekaligus Direktur ICT Institute Heru Sutadi menilai potensi FWA 5G di Indonesia cukup besar, terutama untuk memperluas akses broadband di wilayah yang belum terjangkau jaringan fiber optik. Menurutnya, dibandingkan membangun jaringan kabel, FWA dapat diimplementasikan lebih cepat dengan investasi yang relatif lebih efisien.

“Ini bisa menjadi salah satu sumber pendapatan baru bagi operator. Namun saya tidak melihat FWA sebagai satu-satunya penopang pengembalian investasi 5G,” kata Heru kepada Bisnis, Kamis (25/6/2026).

Menurutnya, operator juga perlu mengembangkan sumber monetisasi lain dari jaringan 5G, mulai dari layanan enterprise, sektor industri, Internet of Things (IoT), hingga kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI). Dengan demikian, pemanfaatan 5G tidak hanya bergantung pada layanan broadband rumah.

Heru menilai tantangan pengembangan FWA di Indonesia berasal dari kombinasi sejumlah faktor, tetapi yang paling mendasar adalah ketersediaan spektrum dan cakupan jaringan 5G yang masih terbatas. Tanpa spektrum yang memadai, kualitas layanan FWA akan sulit optimal.

Di sisi lain, pada wilayah yang telah dilayani jaringan fiber optik, FWA harus mampu menawarkan keunggulan yang jelas agar dapat bersaing. Sebaliknya, di daerah yang belum terjangkau fiber, FWA justru memiliki peluang pertumbuhan yang besar.

“Jadi keberhasilan FWA sangat bergantung pada strategi operator dalam memilih pasar yang tepat, didukung kebijakan spektrum yang memadai dari pemerintah,” katanya.

kolaborasi ini merupakan lompatan kuantum bagi perseroan dalam memperkuat portofolio infrastruktur digital nasional dan regional

Jakarta (ANTARA) - PT Sinergi Inti Andalan Prima Tbk (INET) menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) dengan PT FiberHome Technologies Indonesia selaku anak usaha FiberHome Telecommunication Technologies Co. Ltd, yaitu perusahaan teknologi telekomunikasi berasal dari China.

Kedua entitas tersebut menjalin kerja sama dalam rangka pembangunan megaproyek infrastruktur kabel laut dan penguatan konektivitas antarpulau di Indonesia.

Direktur Utama INET, Muhammad Arif dalam keterangan resmi di Jakarta, Kamis, mengatakan kolaborasi ini merupakan lompatan kuantum bagi perseroan dalam memperkuat portofolio infrastruktur digital nasional dan regional.

"Pontianak memiliki posisi geopolitik dan geografis yang sangat strategis sebagai gerbang alternatif konektivitas global Indonesia. Melalui pembangunan cabang ini, INET tidak hanya melipatgandakan kapasitas jaringan internasionalnya, tetapi juga membangun fondasi kuat untuk memangkas kesenjangan digital di dalam negeri," ujar Arif.

Kerja sama kedua entitas mencakup partisipasi aktif dalam pembangunan ASEAN Fiber Connect System (AFC System), pengembangan cabang (branching) kabel laut menuju Pontianak, pembangunan konektivitas domestik antarpulau, serta pemanfaatan kapal khusus FH-21 untuk instalasi dan pemeliharaan jangka panjang.

AFC System merupakan sistem transmisi serat optik bawah laut berkapasitas tinggi yang dirancang untuk menghubungkan pusat ekonomi Asia, mulai dari Hong Kong, Malaysia, Singapura, hingga Indonesia.

Dalam proyek ini, INET memegang peran kunci sebagai landing station partner (mitra pendaratan) di Indonesia, sekaligus mengamankan hak akses kapasitas (capacity rights) langsung pada jaringan utama AFC System.

Dari sisi pembagian kompetensi teknologi dan operasional, FiberHome akan memimpin penyediaan teknologi mutakhir, rekayasa sistem (system engineering), dan eksekusi teknis laut.

Sementara itu, INET bertindak sebagai jangkar lokal yang bertanggung jawab penuh atas penyediaan fasilitas pendaratan kabel (landing station), pembangunan infrastruktur darat (terrestrial), serta pemenuhan regulasi dan perizinan di Indonesia.

"Proyek ini mencakup siklus penuh infrastruktur telekomunikasi, mulai dari perancangan sistem, pengadaan perangkat, penggelaran (deployment), hingga pengoperasian jaringan," ujar Arif.

Dalam rangka menjamin keberlanjutan dan efisiensi operasional (operational excellence), INET dan FiberHome mengamankan aset strategis berupa kapal khusus FH-21.

Kapal tersebut dirancang secara spesifik untuk menangani pemasangan, pemeliharaan preventif, hingga mitigasi gangguan darurat (cable repair) di laut dalam.

"Pada fase krusial ini, fokus kami adalah memastikan kesiapan teknis yang presisi, kepatuhan regulasi, tata kelola proyek (project governance) yang akuntabel, serta mitigasi risiko yang terukur," ujar Arif.

INET menegaskan bahwa rincian komersial dan dampak terhadap kinerja keuangan perseroan akan dirilis secara transparan kepada publik dan otoritas bursa, seiring perkembangan proyek sesuai dengan prinsip keterbukaan informasi dan regulasi pasar modal yang berlaku.

Pewarta: Muhammad Heriyanto
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, Shanghai — Kawasan Asia Pasifik dan Cina berada di garda terdepan dalam adopsi teknologi kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence (AI) global.

Bagi industri telekomunikasi (telco), implementasi AI tidak lagi sebatas instrumen untuk menekan biaya operasional atau efisiensi, melainkan telah bertransformasi menjadi mesin pertumbuhan baru penyumbang pundi-pundi pendapatan dan inovasi bisnis yang konkret.

Riset terbaru dari GSMA Intelligence menunjukkan pergeseran paradigma yang signifikan dalam pemanfaatan AI oleh operator seluler di seluruh dunia, khususnya di regional Asia Pasifik (APAC).

Integrasi infrastruktur telekomunikasi pintar, perluasan jaringan 5G Standalone (5G SA), hingga komersialisasi kemampuan komputasi berbasis awan (cloud) membuka ruang monetisasi segmen Business-to-Business (B2B) yang jauh lebih besar dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.

Head of Research and Commercial Content Strategy GSMA Intelligence, Pablo Lacopino, menjelaskan korporasi skala besar di wilayah Asia Pasifik memiliki kecepatan adopsi teknologi yang luar biasa tinggi pada teknologi AI. Dinamika ini memberikan peluang strategis bagi para penyedia layanan konektivitas untuk masuk ke dalam ekosistem operasional enterprise.

Sekitar 85% perusahaan jumbo di Cina dan Asia Pasifik telah menggunakan AI dalam bisnis mereka. Lebih tinggi dari perusahaan besar di Eropa (74%) dan rata-rata global 82%.

“Apa yang kami lihat adalah Cina dan Asia Pasifik memimpin menggunakan penggunaan AI. daerah Asia Pasifik menunjukkan kemajuan yang lebih cepat dalam implementasi AI,” kata Pablo dalam MWC 2026 yang digelar di Shanghai, Kamis (26/6/2026).

Berdasarkan data yang dihimpun, terdapat pergeseran orientasi proyek AI yang cukup tajam dari kuartal II/2025 menuju kuartal I/2026. Jika pada masa awal pengembangan teknologi ini industri telekomunikasi lebih fokus pada aspek cost savings (penghematan biaya), kini sebagian besar inisiatif baru sengaja dirancang untuk mendongkrak pendapatan direct (revenue generation).

Di regional Asia Pasifik dan Cina, persentase inisiatif operator yang membidik pertumbuhan pendapatan tercatat jauh lebih tinggi dibandingkan rata-rata global.

Pada kuartal II/2025, perusahaan telekomunikasi global sebagian besar (84%) menggunakan AI untuk efisiensi dan 16% untuk pendapatan. Namun, pada kuartal I/2026 angkanya bergeser di mana porsi pendapatan meningkat menjadi 38% dan porsi efisiensi 62%.

Hal yang mengejutkan adalah di Asia Pasifik, termasuk Indonesia, dan Cina AI memberikan dampak yang lebih signifikan terhadap pendapatan telekomunikasi kawasan tersebut dibandingkan dengan Global.

Sebanyak 45% perusahaan telekomunikasi di Asia Pasifik dan Cina menggunakan AI untuk memacu pendapatan. Sementara 55% sisanya masih menggunakan AI untuk efisiensi.

Pablo Lacopino menambahkan transisi ini dimungkinkan oleh kesiapan infrastruktur generasi kelima (5G) yang semakin matang di berbagai negara, sehingga implementasi kecerdasan buatan dapat berjalan beriringan dengan pemrosesan data berkecepatan tinggi.

“Bagi Telco, AI tidak lagi hanya alat efisiensi, tetapi menjadi pengembara peningkatan uang dan inovasi,” kata Pablo.

Hingga saat ini, penetrasi jaringan masa depan terus meluas secara masif. Berdasarkan pemantauan GSMA Intelligence, terdapat 19 operator seluler yang telah menggelar jaringan 5G Advanced di 14 negara, di mana pasar Cina bertindak sebagai salah satu motor penggerak paling krusial. Secara keseluruhan, ada 74 operator di 43 negara yang terus mendorong 5G Advanced menjadi realitas komersial global. Kombinasi murni antara AI, 5G, Cloud, dan teknologi Edge inilah yang mendasari pembentukan infrastruktur digital pintar bagi lanskap bisnis modern.

Dalam konteks monetisasi segmen B2B, kata Pablo, operator tidak lagi bisa menawarkan layanan konektivitas tradisional secara terpisah. Kebutuhan industri horizontal mengharuskan operator seluler menyajikan paket solusi terintegrasi yang menggabungkan Internet of Things (IoT), cloud, keamanan siber (security), dan AI sebagai komponen utamanya.

Upaya ini membuahkan hasil positif, di mana kontribusi pendapatan dari sektor B2B terhadap total pendapatan operator utama di global menyentuh angka 30% pada 2024 atau meningkat 400 basis points (bps) dari posisi 2017 yang sebesar 26%. Peningkatan ini diproyeksi akan terus terjadi ke depan didorong oleh inovasi yang dihadirkan oleh operator seluler.

Data internal GSMA Intelligence mengidentifikasi tiga sektor terbesar di wilayah Asia Pasifik dan Cina yang paling aktif berkolaborasi dengan operator seluler dalam memanfaatkan teknologi AI. Sektor-sektor penggerak utama tersebut adalah Sektor Publik (26%), Layanan Kesehatan (26%), dan Pertanian (30%). Sementara itu sektor Media dan hiburan (13%), logistik dan transportasi (16%), dan energi & utilisasi menjadi 3 sektor dengan kontribusi terendah.

Lebih lanjut sekitar 20% dari korporasi di sektor-sektor ini tercatat telah menjalin kemitraan strategis bersama operator telco untuk membangun solusi berbasis AI.

Langkah taktis memonetisasi pasar B2B ini dirangkum oleh GSMA Intelligence ke dalam 8 skenarios komersial yang tidak saling eksklusif, melainkan dapat dikombinasikan. Beberapa di antaranya meliputi penyediaan layanan Inference Service, pengembangan Sovereign AI, hingga pemanfaatan Foundation Model.

Melalui kombinasi skenario tersebut, operator telekomunikasi dapat menciptakan hubungan komersial jangka panjang yang bernilai tinggi dengan penyedia teknologi (vendor) maupun pelanggan korporat.

Bukti nyata keberhasilan monetisasi AI ini sudah mulai terlihat pada beberapa operator pionir di Asia Timur. China Mobile dan SK Telecom (Korea Selatan) tercatat sebagai perusahaan telekomunikasi dengan kontribusi AI terhadap total pendapatan terbesar pada 2025 jika dibandingkan dengan capaian pada tahun 2024.

Pada 2025, total kontribusi AI terhadap pendapatan China Mobile mencapai 9% atau naik 100 bps dibandingkan dengan 2024. Pengelolaan algoritma data, layanan AI untuk e-commerce, layanan AI pada industri digital, hingga pemanfaatan AI untuk hal-hal berbau budaya menjadi beberapa kasus pemanfaatan (use case) AI yang berdampak pada pendapatan operator seluler.

Sementara itu AI di SK Telecom telah memberi kontribusi pendapatan yang lebih kecil yaitu 4% pada 2025. Meski demikian angkanya naik 100 bps dalam setahun, di mana pada 2024 berada pada posisi 3%.

SK Telecom tidak spesifik menjelaskan layanan yang diberikan, tetapi sektor manufaktur, iklan, dan sektor publik menjadi kontributor utama yang disumbangkan oleh bisnis AI mereka.

“Jadi, kemungkinan AI adalah nyata di beberapa pasar dan operator-operator yang benar-benar menghasilkan penjualan nilai. Operator-operator telah memulai menghubungkan ekonomi token AI. Dan Cina menetapkan jalan untuk hal ini,” papar Pablo.

Di Cina, tiga operator telekomunikasi terbesar negara tersebut bahkan telah mengambil langkah visioner dengan menjadi entitas pertama di dunia yang merilis rencana layanan AI berbasis token (token-based AI plans).

Skema pengisian tarif kuota AI ini dijalankan dengan mekanisme komersial yang sangat mirip dengan model bisnis penjualan kuota data tradisional.

Kehadiran inovasi komersial bernama ekonomi token AI ini secara cerdas mampu menjembatani serta menghubungkan secara langsung antara permintaan riil terhadap aplikasi cerdas dengan besarnya investasi infrastruktur komputasi yang telah dikucurkan oleh pihak operator. Layanan ini menyasar segmen korporasi (B2B) sekaligus konsumen retail (B2C).

GSMA Intelligence meyakini tren digitalisasi progresif yang dipelopori oleh Cina dan Korea Selatan ini akan segera diikuti oleh operator-operator telekomunikasi di negara lain, termasuk Indonesia. Langkah komersialisasi kemampuan kecerdasan artifisial, komputasi, dan ekosistem awan dipandang menjadi keniscayaan mutlak bagi keberlanjutan industri telekomunikasi global di tengah tuntutan investasi teknologi yang sangat besar.

Bisnis.com, JAKARTA — PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk. (TLKM) menargetkan sisa pengalihan aset serat optik ke Infranexia rampung pada kuartal III/2026, setelah sebelumnya mengalihkan lebih dari 50% aset.

Direktur Utama Telkom Indonesia Dian Siswarini mengungkapkan perseroan telah merampungkan pengalihan aset fase pertama ke Infranexia. Nilai aset fiber yang dipindahkan pada tahap awal tersebut mencapai Rp35,8 triliun.

Dian memerinci bahwa aset yang dialihkan pada fase pertama tersebut mencakup infrastruktur vital jaringan telekomunikasi milik Telkom, mulai dari jaringan akses hingga jaringan tulang punggung (backbone).

“Nilai aset yang dipindahkan di tahap pertama adalah Rp35,8 triliun,” ujar Dian saat rapat dengar pendapat di Gedung DPR RI, Jakarta, Rabu (24/6/2026).

Pasca-rampungnya fase pertama, emiten telekomunikasi pelat merah ini berencana untuk mempersiapkan pemindahan aset tahap berikutnya.

Manajemen TLKM menargetkan seluruh proses pengalihan aset fiber ke entitas Infraco ini dapat diselesaikan sepenuhnya sebelum akhir tahun ini.

“Kami mengharapkan untuk fase kedua itu bisa dilaksanakan dengan target penyelesaian pada kuartal ketiga 2026,” pungkas Dian.

Spin-off dan pengalihan aset infrastruktur itu merupakan bagian integral dari implementasi agenda transformasi perseroan yang bertajuk Telkom 30. Melalui strategi ini, Telkom membagi fokus bisnisnya ke dalam empat pilar utama, yakni segmen B2C, penyedia infrastruktur digital, bisnis internasional, serta B2B IT.

Infranexia sendiri diproyeksikan menjadi motor utama pada pilar penyedia infrastruktur digital Telkom Group, bersanding dengan pengelolaan pusat data (data center), menara telekomunikasi melalui PT Dayamitra Telekomunikasi Tbk. (MTEL) atau Mitratel, serta layanan satelit melalui Telkomsat.

Hingga kuartal I/2026, Telkom mengoperasikan jaringan serat optik sepanjang lebih dari 211.000 km yang diperkuat 27 sistem kabel laut internasional.

Sementara itu, dari sisi kinerja keuangan, perseroan membukukan laba bersih yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk sebesar Rp4,34 triliun atau mengalami penurunan 21,72% secara tahunan (year on year/YoY).

Penurunan laba bersih ini terjadi seiring dengan menyusutnya laba periode berjalan perseroan menjadi Rp6,05 triliun. Secara rinci, porsi kepentingan non-pengendali mengamankan bagian sebesar Rp1,71 triliun.

_____

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) menggandeng seluruh pemangku kepentingan lintas sektor untuk menyepakati delapan paket kolaborasi dalam Digital Ecosystem Alignment (DEAL) 2026 demi menggenjot pemerataan ekosistem digital nasional dan memastikan dampak nyata pertumbuhan ekonomi bagi masyarakat.

Gerakan kolaboratif ini mengintegrasikan peran pemerintah, pelaku industri, akademisi, investor, pelaku startup, UMKM, komunitas, hingga pemerintah daerah.

Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid menjelaskan Digital Ecosystem Alignment merupakan gerakan penyatuan, gerakan bersama, sekaligus gerakan solidaritas bagi seluruh ekosistem digital di tanah air. Tujuannya berfokus pada tiga aspek utama, yaitu percepatan, produktivitas, serta keterjagaan.

Melalui DEAL 2026, Komdigi bersama berbagai pemangku kepentingan mendeklarasikan delapan paket kolaborasi DEAL. Delapan paket tersebut antara lain konektivitas dan nilai tambah industri telekomunikasi, perlindungan konsumen digital, inovasi digital dan technopreneur, serta ekosistem digital yang sehat dan aman.

Selanjutnya, paket kerja sama ini mencakup penguatan ekosistem startup nasional, kolaborasi ekosistem AI nasional, inklusivitas digital dan adopsi teknologi baru, hingga peningkatan efisiensi biaya logistik.

Meutya menilai solidaritas dan gotong royong lewat DEAL sangat diperlukan. Pemangku kepentingan harus bergerak bersama agar ekosistem digital Indonesia semakin merata dan pertumbuhan ekonomi membawa dampak nyata bagi masyarakat.

“Gotong royong diperlukan di dalam pembangunan sebuah ekosistem digital. Ini penting karena kalau kita berjalan sendiri-sendiri, ekosistem digital bisa jadi tumpang dan apa yang kita harapkan dari pertumbuhan ekonomi yang besar belum tentu akan tercapai,” kata Meutya dilansir dari Antara, Selasa (23/6/2026)

Sejumlah implementasi nyata dari kesepakatan ini telah berjalan di berbagai daerah. Di antaranya terlihat pada pemanfaatan Internet of Things (IoT) untuk kelompok tani dan pembudidaya ikan di Sleman, Banjarnegara, dan Lamongan.

Selain itu, terdapat program pelatihan AI praktis bagi 100–150 pelaku UMKM di Wonogiri dan Banyuwangi, pengembangan fitur DARA untuk mitigasi risiko adiksi gim pada anak, serta pembangunan Dashboard Ecosystem sebagai single source of truth data nasional.

Sementara itu, Direktur Jenderal Ekosistem Digital Edwin Hidayat Abdullah menjelaskan Indonesia tengah menghadapi fase transformasi besar yang didorong oleh perkembangan kecerdasan artifisial (AI), meningkatnya ekonomi berbasis data, serta berbagai tantangan dan perubahan dalam perekonomian global. Menurutnya, situasi tersebut menuntut hadirnya ekosistem digital nasional yang kuat sekaligus berkelanjutan.

Transformasi digital dinilai tidak bisa dijalankan secara parsial oleh salah satu pihak saja. Oleh karena itu, sinergi yang lebih kuat serta keselarasan tujuan di antara seluruh pemangku kepentingan dalam ekosistem digital mutlak diperlukan untuk menghindari ketimpangan pertumbuhan.

"Transformasi digital tidak dapat diselesaikan oleh pemerintah sendiri, tidak dapat digerakkan oleh industri sendiri, dan tidak berhasil tanpa partisipasi aktif masyarakat," kata Edwin.

Dian menguraikan DEAL dirancang berdasarkan tiga pilar utama. Pilar pertama adalah alignment of interest atau penyelarasan kepentingan untuk memastikan pertumbuhan ekonomi digital memberikan manfaat secara luas kepada masyarakat, bukan hanya kepada kelompok atau sektor tertentu.

Pilar kedua berupa shared responsibility atau tanggung jawab bersama dari seluruh elemen. Sementara itu, pilar ketiga yakni nation prosperity berfokus memastikan pertumbuhan ekonomi digital mampu mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat secara merata.